PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA (STUDI PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGADILAN AGAMA OLEH PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA) SKRIPSI Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri Semarang
Oleh Ikhsan Al Hakim NIM 8111409223
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2013
i
ii
iii
PERNYATAAN Dengan ini saya Ikhsan Al Hakim menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.
Semarang, Agustus 2013
Ikhsan Al Hakim NIM. 8111409223
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO ٩ “Jika di antara orang-orang beriman terjadi perselisihan / bertengkar / bersengketa, maka damaikanlah mereka, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil. (QS.Al Hujurat : 9)” PERSEMBAHAN Karya ini saya persembahkan untuk: 1. Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Sugeng dan Ibu Sri Mulyani yang memberi dukungan dan doa yang tiada henti. 2. Adikku, Azizah Nurul Hakim, Annisa Nurul Hakim tercinta
v
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh Dengan
memanjatkan
puji
syukut
kehadirat
Allah
SWT,
yang
telahmelimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Oleh Pengadilan Agama Purbalingga”. Penulis menyadari bahwa penulisan ini dapat terselesaikan berkat bantuandari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih,terutama kepada yang terhormat : 1.
Prof. Dr. Fathur Rokhman,M.Hum.,selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2.
Drs. Sartono Sahlan, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3.
Drs. Suhadi, S.H., M.Si. selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4.
Drs. Herry Subondo, M.Hum., selaku Pembantu Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5.
Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. selaku Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6.
Dosen dan Staf Akademika dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
vi
7. Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang telah sabar dalam membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk, kritik, serta saran dalam menyelesaikan skripsi. 8. Baidhowi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II sekaligus dosen wali selama di fakultas hukum yang telah memberikan petunjuk, memberikan kritik, saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik. 9. Waspiah, S.H., M.H., sebagai penguji utama skripsi penulis. 10. H. Hasanudin, S.H,. M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Purbalingga yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian. 11. Rosiful, S.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purbalingga yang membantu penulis selama penelitian. 12. Hj. Titi Hadiah Milihani, S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang telah membantu selama proses penelitian. 13. Elvi Setyaningsih selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Purbalingga yang telah membantu selama proses penelitian. 14. Teman-teman satu angkatan yang telah membantu memberikan semangat dalam penelitian ini hingga selesai dengan lancar. 15. Sahabat-Sahabat ku selama di semarang, Fenny Sumardiani, Mas Benny, , Mas Delta, Mas Wawan, Mas Arif, Mba Ari, Mas Wafda, Mbak Eka, Mas Aan, Mas Yansen, Mas Rhafel, Mas David, Hendri, Jeff, Febri, Firdaus, Siti, Icha, Tantri, Ika, Nadya, Rizo, dan sahabat yang tidak dapat penulis
vii
tuliskan yang telah menemani penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNNES tercinta. 16. Semua pihak yang telah membantu dengan sukarela yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut limpahkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca. Wassalamu’alaikum Warohmatulloohi Wabarokatuh.
Semarang, Agustus 2013
Ikhsan Al Hakim NIM. 8111409223
viii
ABSTRAK Hakim, Ikhsan Al. 2013.Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Oleh Pengadilan Agama Purbalingga.Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.,Baidhowi, S.Ag., M.Ag. Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Ekonomi Syariah Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah, kemudian muncul sengketa. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008, kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Agama.Berdasarkan arsip putusan Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaika sengketa ekonomi syariah.Sedangkan Pengadilan Agama dilingkup Eks.Karesidenan Banyumas belum pernah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama terhadap penyelesaiaan sengketa Ekonomi syariah; 2) Faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi tingginya pelaksanaan Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dibandingkan dengan Pengadilan Agama EksKaresidenan Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan pendekatanyuridis sosiologis.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumen.Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder.Guna keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah di Purbalingga telah dilaksanakan. Berdasarkan Putusan-putusan Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan 9 (Sembilan) sengketa ekonomi syariah. Dari kesembilan kasus tersebut 5 kasus selesai dengan Damai pada saat proses litigasi dilaksanakan, 4 kasus dikabulkan oleh Hakim. Faktor yang mempengaruhi tingginya penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah sumber daya manusia Pengadilan Agama Purbalingga yang konsisten dalam mengaplikasikan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006.Para Hakim telah memperkaya diri dengan mengikuti pelatihan ekonomi syariah, melanjutkan belajar di perguruan tinggi, dan membca buku. Selain itu dukungan dari lembaga peradilan diwilayah hukum kabupaten Purbalingga. Serta dari masyarakat danlembaga perbankan syariahyang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga sangat konsisten menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.Faktor yang mendukung tingginya sengketa di Pengadilan Agama Purbalingga adalah faktor internaldan eksternal. Faktor internal yaitu Sumber daya Manusia Pengadilan Agama Purbalingga, kesiapan hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah,Serta faktor eksternal yaitusubjek hukum ekonomi syariah yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
ix
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................... ii PENGESAHAN KELULUSAN ...................................................................... iii PERNYATAAN .............................................................................................. iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................... v KATA PENGANTAR ..................................................................................... vi ABSTRAK ....................................................................................................... ix DAFTAR ISI.................................................................................................... x DAFTAR BAGAN .......................................................................................... xiii DAFTAR TABEL............................................................................................ xiv DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................... xv BAB I PENDAHULUAN............................................................................... 1 1.1 Latar Belakang................................................................................... 1 1.2 Identifikasi Masalah........................................................................... 8 1.3 Batasan Masalah ................................................................................ 9 1.4 Rumusan Masalah.............................................................................. 9 1.5 Tujuan Penelitian ............................................................................... 9 1.6 Manfaat Penelitian ............................................................................. 10 1.7 Kerangka Pemikiran .......................................................................... 12 1.8 Sistematika Penulisan ........................................................................ 12 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 15
x
2.1 Penelitian Terdahulu .......................................................................... 15 2.2 Landasan Teori .................................................................................. 20 2.2.1 Ekonomi Syariah....................................................................... 20 2.2.1.1 Pengertian Ekonomi Syariah ......................................... 20 2.2.1.2 Ruang Lingkup Ekonomi Syariah ................................. 24 2.2.1.3 Prinsip Ekonomi Syariah ............................................... 27 2.2.1.4 Perkembangan Ekonomi Syariah .................................. 28 2.2.2Perbankan Syariah dan Penyelesaiaanya ................................... 29 2.2.2.1 Perkembangan Perbankan Syari’ah di Indonesia ........... 29 2.2.2.2 Prinsip Perbankan Syari’ah ............................................ 31 2.2.2.3 Penyelesaiaan Sengketa perbankan Syariah .................. 32 2.2.3Kompetensi
Pengadilan Agama terhadap Penyelesaian
Sengketa Perbankan Syariah.................................................... 36 BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 41 3.1 Pendekatan Penelitian ................................................................... 41 3.2 LokasiPendekatan ......................................................................... 43 3.3 Fokus Penelitian ............................................................................ 43 3.4 Sumber Data Penelitian................................................................. 44 3.5 Alat dan Teknik Pengumpulan Data ............................................. 46 3.6 Validasi Data................................................................................. 49 3.8 Teknik Analisis Data..................................................................... 51 3.9 Prosedur Penelitian........................................................................ 52 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................................... 54
xi
4.1 Hasil Penelitian ............................................................................. 54 4.1.1 Gambaran
Umum
Mengenai
Pengadilan
Agama
Purbalingga .......................................................................... 54 4.1.2.Keberadaan
Pengadilan
Agama
Terkait
dengan
Prnyelesaiaan Sengketa Ekonomi Syari’ah ......................... 59 4.1.3 Faktor-Faktor
yang
Mempengaruhi
Tingginya
Penyelesaiaan Kasus Sengketa ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama purbalingga ........................................... 67 4.2 Pembahasan................................................................................... 73 4.2.1 BagaimanakahKeberadaan
Pengadilan
Agama
Purbalingga Terkait dengan Sengketa Ekonomi Syaria’ah 73 4.2.2 Faktor-Faktor
yang
Mempengaruhi
Tingginya
Penyelesaiaan Kasus Sengketa ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama purbalingga ......................................... 89 4.2.2.1 Faktor Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Purbalingga .............................................. 89 4.2.2.2 Faktor
Tingkat
Kepercayaan
Masyrakat
Terhadap Pengadilan Agama Purbalingga ........... 93 BAB V SIMPULAN DAN SARAN............................................................... 99 5.1 Simpulan ........................................................................................ 99 5.2 Saran............................................................................................... 100 DAFTAR PUSTAKA..................................................................................... 101 LAMPIRAN LAMPIRAN............................................................................. 108
xii
DAFTAR BAGAN Halaman Bagan 1.1 Kerangka Berfikir ......................................................................... 12 Bagan 2.1 Macam-macam Akad.................................................................... 21 Bagan 3.1 Teknik Analisis Data...................................................................... 52 Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga..................... 55
xiii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1
Data Pengadilan Agama Se-Eks Karesidenan Banyummas .......... 7
Tabel 2.1
Perbedaan Ekonomi Mikro dan Makro ........................................ 26
Tabel 2.2
Perbedaan Perbankan syariah dan perbankan Konvensional ....... 30
Tabel 4.1 Daftar
Putusan
Ekonomi
Syariah
Pengadilan
Agama
Purbalingga .................................................................................... 65
xiv
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Perkembangan sistem Ekonomi syari’ah di Indonesia saat ini semakin
pesat.Kondisi ini terjadi melalui pembangunan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu dan bisa bersaing di dunia, baik dari sektor perdagangan maupun perindustrian.Bermodalkan pengalaman pahit Reformasi 1998 Indonesia diharapkan mampu menjadi Negara yang lebih kuat dan unggul dalam mengatasi gejolak perekonomian yang muncul di Indonesia. Sejalan dengan berkembangnya bidang perekonomian, di bidang perbankan juga diharapkan mampu mendongkrak pembangunan yang mulai dirintis oleh Pemerintah untuk memudahkan masyarakat bertransaksi.Berbagai banyak perbankan yang muncul di Indonesia menjadikan masalah yang muncul lebih kompleks.Tidak hanya perbankan milik Negara yang muncul, tetapi juga milik swasta, adapula perbankan berbasis Syari’ah. Bank Pembiayaan Rakyat merupakan salah satu bidang perbankan yang mulai menerapkan sistem ekonomi syari’ah.Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syari’ah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syari’ah ataupun muamalah syari’ah. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, 1
2
dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan Bank Konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga (rate of interest). Selanjutnya Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan syari’ah Pelaksanaan bank konvensional dalam menjalankan fungsi Bank, sebagian kalangan memandang bahwa dengan system konvensional ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam khususnya yang menolak adanya penetapan imbalan dan penetapan beban yang dikenal dengan “bunga”. Praktek bunga ternyata bisa merugikan, baik bagi pihak bank sendiri maupu nasabah. Sejak itu di Indonesia sistem perbankan Syari’ah mulai banyak dibicarakan kareana dianggap lebih tahan menghadapi krisis.Lembaga keuangan Syari’ah dianggap mampu mengatasi segala kelemahan yang terdapat dalam lembaga keuangan konvensional karena dianggap lebih arif, lebih adil, dan sesuai dengan segala kondisi masyarakat. Selain itu terdapat alasan lain yang fundamental yakni larangan agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Dimana hal ini tidak dijamin oleh sistem konvensional. Bank Pembiayaan Rakyat merupakan penjelmaan dari Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Nagari, Lembaga perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat
3
Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa, dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. (warkum. 2004: 90) Lembaga-lembaga keuangan yang disebutkan merupakan lembaga yang berpengaruh atas berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah, keberadaan lembaga keuangan tersebut memunculkan pemikiran untuk mendirikan Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1992, namun pada kenyatannya cakupan wilayah untuk Bank Muamalat Indonesia sangat terbatas pada wilayah tertentu seperti desa, kecamatan dan kabupaten. Maka dalam hal ini diperlukan adanya Bank Pembiayaan Rakyat untuk menangani masalah keuangan di wilayah-wilayah yang tidak dijangakau oleh Bank Muamalat Indonesia. Pada awalnya ditetapkan tiga lokasi untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah, yaitu Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Dana Mardhatillah di Kecamatan Margahayu-Bandung, Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Berkah Amal Sejahtera di Kecamatan Padalarang-Bandung, dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Amanah Rabbaniyah di Kecamatan Banjaran-Bandung. Ketiga Bank Pembiayaan Rakyat tersebut mendapatkan izin prinsip Menteri Keuangan RI pada tanggal 8 Oktober 1990. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis syari’ah, Badan Arbitrase Syari’ah Nasional yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syari’ah, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis nonIslam. Gagasan berdirinya lembaga arbitrase syari’ah di Indonesia,
4
diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase syari’ah di Indonesia. Pertemuan ini dimotori Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. (Warkum 2004: 167). Badan Arbitrase Syari’ah Nasional merupakan perubahan dari Badan arbitrase Muamalat Indonesaia yang merupakan salah satu wujud dari arbitrase syariah pertama kali didirikan di Indonesia.Pendirian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertempat di Jakarta.Bentuk dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia berbentuk yayasan dengan akta notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 23 Oktober 1993. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia sekarang telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas) yang diputuskan dalam Rakernas Majelis Ulama Indonesia tahun 2002. Kedudukan Basyarnas berada dibawah Majelis Ulama Indonesia dan merupakan seperangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia sejak Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tanggal 23-26 Desember 2002. Perubahan Nama tersebut dilandasi oleh sudah tidak sesuainya kedudukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.Perubahan bentuk dan pengurus Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dituangkan dalam Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-
5
09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syari’ah Eksistensi Bank Syari’ah semakin kuat dengan dibentuknya peraturan pemerintah yang mengatur Perbankkan Syari’ah. Dasar hukum perbankan Syari’ah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Sesuai Perbankan Nasional, Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah adalah perbankan yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil, sektor Usaha Mikro dan Kecil ini menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah berbeda dalam pasarnya dengan Bank Umum atau Bank Umum Syari’ah. Sehingga dalam sistem perbankan Syari’ah, Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah merupakan salah satu bentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah yang berprinsip Syari’ah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama Badan Peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan pelaku kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan Ekonomi syari’ah. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
6
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi Ekonomi syari’ah. Sejak tanggal 20 Maret 2006 telah ada reformasi di bidang Peradilan Agama, dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hal yang patut disyukuri bersama adalah seiring dengan upaya pemulihan Ekonomi nasional, perkembangan industri Ekonomi berprinsip Syari’ah yang diawali dengan Perbankan Syari’ah dan Baitul MaalWattanwilatau Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah terbukti telah menjadi bagian dari solusi Ekonomi Nasional. Terbentuknya Pengadilan Agama Purbalingga Secara Yuridis Formal didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada sejak zaman penjajah Belanda. Sampai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan lahirnya undang-undang pada tahun-tahun berikutnya, terdiri dari: Staatsblad Tahun
7
1882 Nomor 152 Jo. Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 106, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dasar hukum keberadaan Pengadilan Agama yang paling kuat dan mendasar adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) yang mengatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Karena dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut undang-undang ini, maka Pengadilan Agama yang sudah lama ada sebelum terbitnya Undang-Undang tersebut, secara formal konstitusioanal menjadi pengadilan berdasarkan Undang-Undang dimaksud. Pengadilan Agama Purbalingga termasuk dalam kingkup Pengadilan Agama Eks.Karesidenan Banyumas, diantaranya Pengadilan Agama Banyumas, Pengadilan Agama Purwokerto, Pengadilan Agama Cilacap, Pengadilan Agama Banjarnegara. Berdasarkan hasil Pra penelitian penulis memperoleh data sebagai berikut:
8
Tabel 1.1 Data Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas Dalam menyelesaikan Ekonomi Syari’ah Pengadilan Agama
Jangka Waktu
Banyumas 2006-2012 Purwokerto 2006-2012 Cilacap 2006-2012 Purbalingga 2006-2012 Banjarnegara 2006-2012 Sumber: Hasil olahan Pra Penelitan Penulis
Banyaknya Sengketa Ekonomi Syari’ah 0 kasus 0 kasus 0 kasus 9 kasus 0 kasus
Data diatas menunjukan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga telah menerima 9 (Sembilan) kasus Ekonomi Syari’ah sedangkan Pengadilan Agama lain Belum pernah menerima pengaduan tentang Ekonomi Syari’ah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga sehingga peneliti mengangkat judul: “PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI
SYARI’AH
DI
PENGADILAN
AGAMA
PURBALINGGA (STUDI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGADILAN AGAMA OLEH PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA)” 1.2.
Identifikasi Masalah Latar belakang di atas memberikan gambaran permasalahan yang dapat
diidentifikasikan keadaan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan
9
Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga), sebagai berikut: 1) Perkembangan ekonomi syariah sudah berjalan sejak tahun 1992 di Indonesia, seberapa besar masyarakat melihat perkembangan ekonomi syari’ah itu; 2) Keberadaan
Pengadilan
Agama
Purbalingga
yang
telah
banyak
menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah dibanding Pengadilan Agama yang di Pusat Kota; 3) Pelaksanaan peyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Purbalingga merupakan Pemutus perkara sengketa Ekonomi syari’ah Tertinggi diantara Pengadilan Agama yang lain di Indonesia; 4) Kesiapan Hakim Pengadilan Agama dalam melaksanakan penyelesaian sengketa Ekonomi syari’ah yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama; Berbagai masalah di atas dapat diasumsikan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga telah melaksanakan/ mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang tentang Pengadilan Agama. 1.3.
Batasan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi fokus pada
masalah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama Purbalingga
10
(Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga). 1.4.
Rumusan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas maka
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengaplikasikan UU Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama terhadap penyelesaiaan sengketa Ekonomi syari’ah? 2. Faktor-faktor
apasaja
yang
mempengaruhi
tingginya
pelaksanaan
Penyelesaian sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga dibandingkan dengan Pengadilan Agama Eks-Karesidenan Banyumas? 1.5.
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian
ini adalah sebagai berikut: 1.5.1. Tujuan Umum Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian kasus baru yang diputus di Pengadilan Agama, Eksistensi Pengadilan agama dalam memutus sengketa ekonomi syari’ah, dan faktor yang mempengaruhi penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama purbalingga teringgi dibandingkan dengan pengadilan agama yang lain.
11
1.5.2. Tujuan Khusus 1) Untuk mengetahui bagaimana Eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama terhadap penyelesaiaan sengketa Ekonomi syari’ah; 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi pelaksanaan Penyelesaian
sengketa
Ekonomi
Syari’ah
di
Pengadilan
Agama
Purbalingga Tertinggi dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang lain dalam wilayah hukum pengadilan Eks-Banyumas. 1.6.
Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.6.1. Manfaat Teoritis 1) Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang
kemampuan
individu
mahasiswa
dalam
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 2) Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah oleh Pengadilan Agama Purbalingga; 3) Menambah sumber khasanah pengetahuan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah bagi perpustakaan Universitas Negeri Semarang. 4) Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.
12
1.6.2. Manfaat Praktis a)
Bagi Peneliti Peneliti dapat menemukan berbagai persoalan yang dihadapi dalam
penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga merupakan pemutus sengketa ekonomi syari’ah tertinggi dibandingkan dengan pengadilan agama yang lain di wilayah jawa tengah, bahkan di Indonesia. b) Bagi Masyarakat Dapat memberikan pandangan terhadap masyarakat mengenai bagaimana pengadilan Agama Purbalingga menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah yang terjadi di wilayah hukum kabupaten Purbalingga. c)
Bagi Pemerintah Dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah
Indonesia dalam
pengembangan di pengadilan agama diseluruh Indonesia dalam menangani kasus sengketa ekonomi syari’ah, sebagai referensi putusan berikutnya dengan pokok bahasan yang sama.
13
1.7.
Kerangka Berpikir
Bagan 1.1: Kerangka Berfikir
UU NO.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU NO. 7 Tahun 1989
Litigasi
Sengketa Ekonomi syari’ah
Non Litigasi
Pengadilan Agama
Mekanisme Penyelesaiaan
BASYARNAS
Putusan Pengadilan Agama
Perdamaian
Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Pengadilan Agama
14
1.8.
Sistematika Penulisan Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan
gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi dibagi menjadi 3 (tiga) bagian dan 5 (Lima) Bab. Adapun sistematikanya adalah: 1.8.1. Bagian Awal Skripsi Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm,lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, dan daftar lampiran . 1.8.2. Bagian Pokok Skripsi Bagian isi skripsiterdiri atas Bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Adapun Bab-Bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut. 1) Bab 1 Pendahuluan Pada Bab ini penulis menguraikan latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan, manfaat, penegasan istilah dan sistematika penulisan 2) Bab 2 Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka, berisi tentang kajian teoritik yang menjadi dasar-dasar penelitian seperti pengertian ekonomi syariah, dasar hukum penyelesaian sengketa
15
ekonomi syariah, keberadaan pengadilan Agama Purbalingga dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta hal-hal yang berkenaan dengan tema. 3) Bab 3 Metode Penelitian Berisi tentang lokasi penelitian, alat dan bahan yang digunakan, variable penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan pengolahan data. 4) Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam Bab ini penulis membahas tentang analisis keberadaan pengadilan agama Purbalingga dalam menyelesaikan perkara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, serta faktor yang mempengaruhi tingginya kasus sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama Purbalingga. 5) Bab 5 Penutup Pada bagian ini merupakan Bab terakhir yang berisi Simpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran oleh peneliti. 1.8.3. Bagian Akhir Skripsi Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1.
Penelitian Terdahulu Penelitian Endar Guntur S, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010, Berjudul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Jalan Choice Of Forum” penelitian hukum tersebut mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana peran asas pacta sunt servanda sebagai konsekuensi logis dari asas freedom of contract yang dianut oleh UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan asas personalitas keislaman yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa perbenturan antara UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dengan Undang-Undang Nomomr 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai konsekuensi logis dari perbenturan asas personalitas keislaman dengan asas pacta sunt servanda yang tersirat dalam kedua undang-undang tersebut dalam hal ini tidak terjadi. Asas personalitas keislaman dalam hal ini tetap melekat pada perkara perbankan syariah seiring dengan mutlaknya keberlakuan asas pacta sunt servanda dalam hal penjatuhan pilihan parapihak kepada forum Pengadilan Negeri dalam menyelesaiakan sengketa PerbankanSyariah.
15
16
Dengan penjelasan bahwa prinsip choice of forum yang termaktub dalam penjelasan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah adalah sebatas hak para pihak untuk memilih forum peradilan yang digunakan untuk menyelesaiakan sengketa perbankan syari’ah. Pilihan ini tentu sajahanya sebatas pililhan pada unsur formil bukan pada unsur materiil.Sebatas pilihan formil artinya hanya sebatas pada pilihan forum peradilan saja bukan pada pilihan hukum. Pilihan unsur meteriil “dalam arti pilihan hukum” dalam perkara perbankan syari’ah dilihat dari segi peraturan perundang-undangannya dalam hal ini tidak diperkenankan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 3 secara intern menyebutkan sifat wajib penggunaan hukum Islam dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah. Maka di forum manapun sebagiaman yang disebutkan dalam penjelasasn Pasal 55 ayat 2 baik litigasi maupun nonlitigasi selama hakim tetap konsisten menggunakan hukum Islam dalam menghukuminya maka selama itu pulah tetap sah putusan itu. Sugeng, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2008, dengan judul kesiapan para Hakim Pengadilan Agama, khususnya di wilayah hukum Eks.Karesidenan Banyumas dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah. Pada tesis ini membahas pemahaman para hakim Pengadilan Agama se-Eks.Karesidenan Banyumas terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dan Upaya apa yang dilakukan oleh para hakim pengadilan agama se-Eks.Karsidenan Banyumas dalam
17
menghadapi sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hasil dari penelitian tersebut diatas adalah Seluruh (100%) Hakim Pengadilan Agama di wilayah Eks.Karesidenan Banyumas telah mengetahui dan memahami terhadap penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para Hakim Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas dalam menghadapi Sengketa Ekonomi Syari’ah sebagai berikut: Satu: Sekitar 26% Hakim Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas telah melakukan upaya melanjutkan belajar, memperbanyak membaca dan mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian 26% memperbanyak membaca, 42% memperbanyak membaca dan mengikuti pelatihan-pelatihan, sedangkan 4% hanya mengikuti pelatihan-pelatihan. Dua Seluruh (100%) Hakim Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas telah mengikuti sosialisasi UU No. 3 Tahun 2006 khususnya tentang Sengketa Ekonomi Syari’ah.Tiga Dari 26,09% yang melanjutkan belajar, sekitar 15,22% Hakim Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas sudah selesai mengikuti kuliah Program Magister (Strata Dua), sedangkan 10,87% lainnya belum selesai.Empat Sekalipun sekitar 73,91% tidak melanjutkan belajar lagi, akan tetapi mereka belajar sendiri baik dari buku-buku, majalah, maupun makalah-makalah hasil sosialisasi dan pelatihan. Lima Sekitar 15,22% Hakim Pengadilan Agama Se-Eks.
18
Karesidenan Banyumas pernah menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’ah yaitu 6 orang Hakim Pengadilan Agama Purbalinga, dan 1 orang Hakim Pengadilan Agama Purwokerto karena kebetulan yang bersangkutan mantan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga. Seiring berjalanya waktu dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ada kemungkinan penambahan Hakim, rotasi Hakim dari luar wilayah Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas sehingga memunkinkan prosentase diatas berubah, sehingga dibutuhkan pembaruan Penelitian tentang Kesiapan Hakim Pengadilan agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas terhadap Sengketa Ekonomi syari’ah. Agar hukum dapat berperan dalam pembangunan Ekonomi nasional maka hukum di Indonesia harus memenuhi 5 (Lima) kualitas yaitu: Kepastian (Predictability), Stabilitas (Stability), Keadilan (Fairness), yang ditunjang oleh pendidikan (Education) dan Kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang hukum (Special Abilities Of The Lawyer). (Abdullah: 2009: 12)
Kepastian (Predictability) merupakan prasyarat bagi sistem Ekonomi apasaja untuk berfungsi.Kebutuhan Prediktabilitas fungsi hukum besar sekali khususnya bagi negara-negara dimana sebagian besar rakyatnya baru pertama kali memasuki hubungan-hubungan Ekonomi melampaui lingkungan sosial yang rasional.Hukum harus dapat menjamin investasi asing, bagaimana penyelesaian yang adil dan jaminan hukum terhadap hasil yang mereka peroleh.
19
Stabilitas (stability) merupakan prasyarat pula bagi sistem Ekonomi apasaja untuk berfungsi termasuk dalam kualitas stabilitas adalah potensi hukum menyumbangkan dan mengakomodasi nilai-nilai atau kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat.Sehingga berdampak timbulnya stabilitas oleh karena itu pemenuhan kebutuhan perundang-undangan yang mentransformasikan nilai-nilai Syariah sebagai konsekwensi dari tumbuhnya kesadaran beragama dari masyarakat untuk melaksanakan ajaran agamanya menjadi faktor penting untuk dipertahankan sebagai bagian dari upaya pertumbuhan Ekonomi. Aspek keadilan (fairness) adalah bagaimana hukum menjamin adanya perlindungan, perlakuan yang sama, adanya standar tingkah laku pemerintah untuk memelihara mekanisme pasar dan pencegahan akses-akses birokratis yang berlebihan. Ketiadaan standar keadilan merupakan masalah terbesar yang di hadapi negaranegara berkembang. Dalam kurun waktu yang lama hal tersebut bisa menjadi penyebab utama hilangnya legitimasi pemerintah, dan hal tersebut telah terbukti terjadi pada pemerintahan ordebaru. Maka menjadi penting adanya revisi terhadap UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberi perluasan kewenangan kepada Hakim di Peradilan Agama untuk menangani dan menyelesaikan sengketa Ekonomi syariah, disamping adanya Penyelesaian Sengketa Alternatif diluar yurisdiksi pengadilan seperti : negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.
20
Dari uraian diatas dapat disimpukan di atas dapat diketahui bahwa seluruh Hakim Pengadilan Agama di wilayah Eks.Karesidenan Banyumas telah siap untuk menghadapi Sengketa Ekonomi Syari’ah. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas yang menjadi suatu pedoman pendukung penelitian skripsi ini dan batasan bagi peneliti untuk menentukan judul skripsinya, oleh karena itu peneliti membuat sebuah judul untuk skripsi ini adalah“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Oleh Pengadilan Agama Purbalingga)”. Yang membedakan penelitian skripsi ini dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut diatas adalah peneliti mengambil masalah tentang tempatnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga. 2.2.
Landasan Teori
2.2.1. Ekonomi syari’ah 2.2.1.1. Pengertian Ekonomi syari’ah Menurut bahasa, ekonomi syari’ah terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan Syari’ah.Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Ekonomi adalah Ilmu mengenai asas-asas Produksi, distribusi dan pemakaiaan barang-barang serta kekayaan (terkait dengan keuangan, perindustrian, dan perdagangan)”.
21
Menurut Paul A. Samuelson, “Ekonomi adalah cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk mempperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat”. (Karim: 2010: 23) Berbicara tentang “Syari’ah” berarti hukum atau undang-undang yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Qur’an dan diterangkan oleh Rasullulah dalam bentuk sunnahnya. Berdasarkan Kegiatannya, Syari’ah dibagi menjadi dua yaitu Muamalah dan Ibadah. Muamalah adalah Hubungan Manusia dengan Manusia didunia, Sedangkan Ibadah Adalah Hubungan Manusia dengan Tuhannya. Menurut beberapa ahli definisi ekonomi syari’ah adalah sebagai berikut: Menurut Hasanuzzaman, “ekonomi syari’ah adalah pengetahuaan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka malaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat”.(Hakim: 2012: 12) Menurut M.A. Mannan, “Ekonomi syari’ah adalah suatu ilmu pengetahuan social yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orangorang memiliki nilai-nilai Islam”. (Hakim: 2012: 14) Menurut M. Akram Khan, “Ekonomi syari’ah bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi” (Hakim: 2012: 14)
22
Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Syari’ah adalah suatu kegiatan manusia yang didalamnya terdapat berbagai macam cara untuk mempertahankan hidup dan mensejahterakan masyarakat berpedoman dengan ajaran-ajaran yang telah disyariatkan oleh Islam yang didasari dengan peraturan yang diakui masyarakat pada umumnya, khususnya umat muslim maupun Negara yang mayoritas muslim. Berbicara tentang Ekonomi, Ekonomi dalam bahasa Arab berarti Muamalat. Sehingga ekonomi dapat dikatakan sebagian dari muamalat. Menurut Adi warman karim muamalat adalah sekumpulan kegiaatan manusia didunia dengan memandang aktifitas hidup seseorang seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam. Sedangkan menurut Al Qur’an surah Al Mulk ayat 15 ”Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rejeki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu kembali (kembali setelah) dibangkitkan” Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa muamalah adalah sekumpulan
kegiatan
manusia
untuk
kehidupan
didunia
untuk
mempertahankan hidup dengan mencari rejeki yang di anjurkan oleh syariat Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis. Bagan 2.1: Macam-macam akad dalam muamalah Akad dalam muamlah
23
Tabarru
Hibah Ibra Qirad Wakalah Kafalah Hawalah Rahn
Tabarru menjadi Tijari
Tijari
Teori Pertukran
Pencampuran
-
-
Murabahah Salam Istisna Ijarah Ijaraj Muhtahiyh bit tmlik
-
Musyarakah Mudhorobah Muzara’ah Mukhabarah
Wakalah wadiah Kafalah Nawalah Rahn
Akad berasal dari bahasa arab yaitu kata ’aqada artinya mengikat atau mengkokkohkan, sedangkan secara bahasa pengertiannya adalah ikatan, mengikat. Maksudnya Ikatan yaitu menghimpun/ menyambungkan kedua kesepakatan yang mempunyai hubungan sebab akibat sehingga keduanya mengikat menjadi satu. Syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad adalah pihak-pihak
yang
melakukan
akad
telah
cakap
hukum,
mampu
bertanggungjawab, objek akad harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung, akad dan objek akadnya tidak dilarang syariah, ada manfaatnya, ijab dan qobul dilakukan dalam satu majelis dan tujuan akadnya harus jelas dilakukan secara syariah.
24
Akad dibedakan menjadi tiga jenis yaitu akad Tabarru, Akad Tijari, dan akad Tabarru menjadi Tijari. Akad Tabarru adalah Akad yang dimaksudkan hanya untuk menolong sesama dah hanya semata-mata mengharap ridha dan pahala Allah SWT. sama sekali tidak mengharapkan keuntungan. Yang dimaksud akad Tabarru adalah Hibah (hadiah), Ibra (pemberian), Wakalah (memberikan mandat), Kafalah (jaminan), Hawalah (pengalihan hutang), Rahn (Gadai), Qirad(hutang piutang yang bertujuan memberikan bantuan). (Hakim: 2012: 15) Akad Tijari adalah akad yang berorietas keuntungan komersial. Dalam akad ini masing masing pihak yang melakukan akad berhak mencari keuntungan sesuai dengan hukum syariah. Yang dimaksud akad Tijari dalam perbankan syariah adalah: Murabahah yaitu jual beli yang dilakukan dengan pihak bank misalnya membeli rumah dengan cara diangsur melalui bank konfensional maupun bank syariah. Salam yaitu jasa pembayaran jualbeli barang. Istisna yaitu jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu. Musyarakah yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih, bahwa resiko yang terjadi akan ditanggung bersama. Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara pihak pertama (pemberi modal 100%) sedangkan pihak lainnya menjallankan usaha yang didasari mencari keuntungan dengan sistem kontrak. Ijarah bisa disebut juga sewa, jasa atau upah atau imbalan. Ijarah Muntahiya Bittamlik yaitu sistem sewa yang pada akhirnya kepemilikan barang di kuasai sepenuhnya oleh orang yang menyewa. Sharf yaitu transaksi jual beli dengan berbeda mata uang atau mata uang sejenis. Muzaraah yaitu akad kerjasama pengolahan pertanian dengan benih dari pemilik lahan, upah ditentukan oleh pemilik lahan. Mukhabarah yaitu akad kerja sama pengolahan pertanian dengan benih dari pengolah lahan, bisa dikatakan pengolah lahan hanya dibebani biaya sewa, dan Barter yaitu pertukaran barang atau jasa secara sukarela dengan nomonal harga barang yang sama. (Hakim: 2012: 16) 2.2.1.2. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah Ruang
lingkup
ekonomi
adanya
usaha
Mikroekonomi
dan
Makroekonomi. Mikroekonomi merupakan kegiatan atau lingkup usaha kecil,
25
seperti usaha perorangan baik penanaman modalnya individu atau gabungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Mikro ekonomi adalah Bagian dari teori ekonomi umum yang berkenaan dengan perekonomian dari satuan atau subjek individu, seperti konsumen, produsen, pemilik factor produksi, dan pembenukan harga yang ditimbulkannya. Sehingga dapat disimpulkan Mikroekonomi adalah kegiatan ekonomi sebagian atau usaha kecil, baik dari jenis usahanya, produk/ barang tertentu dalam jumlah relative sedikit, dan modal perorangan atau gabungan dengan jumlah tertentu. Makroekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian dari teori ekonomi yang mendalami hubungan antara kumpulan besar ekonomi, seperti pembelajaran, penanaman modal, pendapatan nasional, impor ekspor. Mikroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rummah tangga, perushaan, dan pasar.Makroekonomi juga mempelajari persoalan ekonomi secara keseluruhan atau Nasional, kegiatan ekonomi tersebut berpengaruh terhadap Pertumbuhan pendapatan Nasional, deflasi, inflasi, pengangguran datau kesempatan kerja. Tabel 2.1.Perbedaan ekonomi Mikro dan Makro Ekonomi Mikro/ Mikroekonomi Ekonomi Makro/ Makroekonomi Dari harga barang merupakan nilai Harga merupakan Nilai dari suatu komoditas (barang tertentu) komoditas secara agregat (keseluruhan) Kegiatan usaha secara individu. Kegiatan usaha secara keseluruhan. seperti permintaan dan penawaran, seperti Pendapatan nasional,
26
perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya dan laba atau rugi perusahaan Tujuandari kegiatannya lebih mengarah ke mempertahankan diri sebagai pemenuhan kesejahteraan hidup Sumber: Hakim (2012: 20)
pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi dan kebijakan ekonomi Tujuannya lebih mengarah ke pengaruh kegiatan ekonomi nasional, pengangguran, pendapatan Negara.
Ruang lingkup Mikroekonomi dan Makroekonomi adalah Produsen dan konsumen.yang dimaksud adalah para pelaku usaha ekonomi yaitu Individuindividu rumah tangga keluarga, masyarakat, atau perusahaan. Menurut Umar Burhan (2006: 17) Secara ringkas ruang lingkup yang dipelajari dalam ilmu ekonomi mikro meliputi hal-hal berikut ini: 1. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga pasar. 2. Elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. 3. Teori perilaku konsumen. 4. Teori produksi, biaya produksi, penerimaan produsen, dan laba. 5. Pasar persaingan sempurna. 6. Pasar monopoli. 7. Pasar oligopoli. 8. Pasar persaingan monopolistik. 9. Permintaan akan input. 10. Mekanisme harga dan distribusi pendapatan. Berdasarkan Pengertian diatas yang merupakan yang menjadi ruang lingkup dari kegiatan Mikroekonomi dan Makroekonomi adalah sebagai berikut Produsen dan konsumen, jika dilihat dari kegiatan usahanya dalam kegiatan perbankan adalah Perbankan dan Nasabah. Ruang lingkup ekonomi syariah adalah masyarakat muslim dan Negara muslim. Yang dimaksud masyarakat muslim yaitu masyarakat yang menjalankan ajaran dan tuntunan Islam berdasarkan Al Qur’an dan hadis.
27
Menurut beberapa ahli, masyarakat muslim adalah masyarakat yang dibentuk oleh syariat Islam yang kekal, yang diturunkan oleh Allah dengan sempurna sejak hari pertama (Al-Hasyimi: 2009: 3). Sedangkan Menurut Al-Qur’an surat Al maidah: 3 yang artinya …pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu
agamamu, dan telah Ku-
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu menjadi Agama bagimu… Dengan demikian Masyarakat Islam adalah Masyarakat yang telah ada dari saat pertama kali dilahirkan kedunia karena rahmat Allah yang menjalankan ajaran Islam yang menjadi pedoman hidupnya di dunia. Sedangkan Negara Islam adalah penggabungan antara Khilafah Islam dan Darul Islam yang ditanamkan diatas Landasan-landasan fundamental dari nilai-nilai keIslaman, yang meliputi satu amanat (tanggungjawab, kejujurn, dan keiklasan). (Karim: 2010: 3). Menurut Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 5859 artinya sebagai berikut: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (surat An-Nisa ayat 58). Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (surat AnNisa ayat 59)
28
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Negara Islam adalah Negara yang terbentuk dari sekumpulan masyarakat atau khilafah Islam yang berkumpul menjadi satu dengan satu pemimpin yang menyampaikan amanat dari Allah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan landasan keIslaman yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan Hadis. 2.2.1.3. Prinsip Ekonomi Syariah Prinsip ekonomi syariah tidak mengenal perolehan bunga, tetapi berdasarkan pada kemitraan antara Pihak Bank dan Nasabah dengan system bagi hasil. Pada perjanjian ekonomi syariah tidak mengenal perjanjian baku, seperti bagaimana sistem ekonomi konvensional. Menurut Lukman Hakim dalam Bukunya yang berjudul PrinsipPrinsip Ekonomi Islam, Prinsip Ekonomi Syariah adalah Perbankan NonRiba, Perniagaan Halal dan Tidak Haram, Keridhaan Pihak-Pihak dalam Berkontrak, Pengurusan dana yang Amanah, Jujur, dan Bertanggung Jawab. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, Amanah adalah Sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain yang dapat dipercaya. Jujur adalah Lurus hati, tidak berbohong, lurus hati dan tulus ikhlas.Bertanggung Jawab adalah Keadaan menanggung, memikul tanggung jawab, serta mampu menanggung sesuatu.
29
2.2.1.4. Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia Perkembangan ekonomi syariah akhir-akhir ini begitu pesat. Dalam tiga dasawarsa ini mengalami kemajuan, baik dalam bentuk kajian akademis di Perguruan Tinggi maupun secara praktik operasional. Di Indonesia perkembangan kajian dan praktek ilmu ekonomi Syariah berkembang pesat. Kajian-kajiannya sudah banyak diselenggarakan di berbagai university negeri maupun swasta. Sementara itu dalam bentuk prakteknya, ekonomi syariah telah berkembang dalam bentuk perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ekonomi syariah nonperbankan. Perkembangan Ekonomi syariah di Indonesia mulai mendapatkan momentum yang berarti sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pada saat itu sistemperbankan syariah memperoleh dasar hukum secara formal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana yang telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Belum adanya Undang-Undang anti monopoli, maupunkorupsi juga lemahnya birokrasi justru telah menciptakan kegagalan pasar. Hal ini mengakibatkan
macetnya
mesin
pembangunan,
angka
pengangguran
meningkat tajam dan otomatis kemiskinan membengkak. Peluang usaha telah dimanfaatkan usaha besar secara tidak sehat hanya oleh kalangan tertentu
30
yang punya relasi kuat pada penguasa saja. Karena umat Islam mayoritas, maka yang lebih banyak menganggur dan miskin adalah umat Islam. Berawal dari tahun 1998 perekonomian syariah di Indonesia mencapai kemajuan pesat dan penting. Perbankan sebagai lembaga keuangan terpenting, memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasioanal. Dengan demikian, upaya
pengembangan
perbankan
syariah
perlu
dilakukan
secara
berkesinambungan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi. 2.2.2. Perbankan Syariah dan Penyelesaiaanya 2.2.2.1. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Di Indonesia, jumlah bank syariah berkembang cukup pesat dan sudah mulai masuk ke pelosok. perkembangan tersebut disampaikan dalam website resmi dari official Bank Indonesia. Data tersebut disampaikan sebagai berikut: Berdasarkan data statistik di website official Bank Indonesia, jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu kurang dari 6 tahun dari tahun 2006 sampai Januari 2012, total Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia ada 2.202 dan diperkirakan akan bertambah dengan pesat sesuai dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat Indonesia. (http://www.bi.go.id diunduh pada 13 Mei 2013 20.13 WIB)
31
Dalam bank syari’ah, sumber dananya sama dengan bank umum, hanya prinsip Syariahnya saja yang berbeda. Karena di bank syari’ah semua berprinsip syari’ah. Simpanan pada Bank Syari’ah berdasarkan Akad Wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari’ah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Perbankan syari’ah harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Krisis yang terjadi telah membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syari’ah relatif dapat bertahan menghadapi gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut di topang oleh karakteristik operasi bank syari’ah yang melarang bunga (riba), transaksi yang bersifat tidak transparan (gharar) dan spekulatif (maysir). Untuk mendorong terciptanya perbankan nasional secara optimal diperlukan pemberdayaan seluruh potensi perbankan Indonesia termasuk perbankan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari’ah. Dalam perkembangannya perbankan syari’ah dan perkembangan lembaga keuangan syari’ah
lainnya
memerlukan
pengaturan
kegiatan operasional
komprehensif, jelas dan mengandung kepastian hukum.
yang
32
Tabel 2.2. Perbedaan Perbankan Syari’ah dan Perbankan Konvensional
FAKTOR Hubungan bank dengan nasabah Sistem pendapatan usaha Organisasi
BANK KONVENSIONAL Investor dengan investor
BANK SYARI’AH Kreditur dan debitur
Bunga, Fee
Bagi hasil, Marjin, Fee
Tidak terdapat struktur pengawasan syariah
Penyaluran Pembiayaan
Liberal untuk tujuan keuntungan
Tingkat risiko umum dalam usaha
Risiko menengah-tinggi karena adanya transaksi spekulasi Satu sisi hanya pada bank
Terdapat struktur pengawasan syariah yaitu Badan Pengawas Syari’ah Adanya batasan-batasan, memperhatikan unsur moral dan lingkungan. Risiko menengah-rendah karena malarang transaksi spekulasi
Penanggung resiko investasi
Dua sisi yaitu bank dan nasabah (deposan maupun debitur). Sumber : Sumitro (1999:2)
2.2.2.2.Prinsip Perbankan Syariah Prinsip Perbankan Syariah melarang adanya Perniagaan atas barang yang haram, Bunga, Perjudian dan spekulasi yang disengaja, Ketidak jelasan dan Manipulatif. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernigaan yang haram adalah jual beli dengan salah satu akadnya tidak dipenuhi, Bunga/ Riba adalah penambahan uang dari uang pokok. Perjudian adalah Suatu Kegiatan yang mempertaruhkan uang atau barang berharga sebagai taruhan. Sedangkan manipulatif adalah sebuah kegiatan penggelapan atau penyelewengan.
33
Selain Prinsip diatas Perbankan Syariah juga mempunyai Prinsip bagi hasil dalam kegiatannya yaitu Mudharabah dan Musyarakah. Mudharabah atau Investasi dipahami sebagai akad kerjasama usaha antara pihak pertama (pemberi modal 100%) sedangkan pihak lainnya menjallankan usaha yang didasari mencari keuntungan dengan sistem kontrak, Ijarah bisa disebut juga sewa, jasa atau upah atau imbalan. (Hakim: 2012; 16). Mudharabah dipahami sebagai kontrak antara paling sedikit dua pihak, yaitu pemilik modal (shahib al mal atau rabb al mal) yang mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, dalam hal ini pengusaha (mudharib) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Dalam mudharabah, pemilik modal tidak mendapat peran dalam manajemen. Jadi mudharabah adalah kontrak bagi hasil yang akan memberi pemodal suatu bagian tertentu dari keuntungan/kerugian proyek yang mereka biayai. (Algaoud dan Lewis, 2007) Musyarakah atau kemitraan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih, bahwa resiko yang terjadi akan ditanggung bersama. (Hakim: 2012; 16). Sehingga dapat dikatakan Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 2.2.2.3.Penyelesaiaan Sengketa Perbankan Syariah Dengan didukung perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan bagi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, hal ini mendukung pula kokohnya pola hubungan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan system syariah. Pada
34
dasarnya setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau iktikad baik. Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar’i dan menimbulkan akibat pada obyeknya. Dalam pelaksanaan kontrak di Lembaga Keuangan Syariah, sering terjadi perselisihan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam implementasi isi perjanjian. Persengketaan tersebut harus segera diantisipasi dengan cermat untuk menemukan solusi bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah maupun nasabah. Untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syari’ah yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah, baik masyarakat, Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun non Bank, serta para pengguna jasanya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan instansi peradilan umum apabila benar-benar mau menegakkan prinsip syari’ah. Dasar-dasar hukum penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah. Pada Masa Revormasi, sengketa ekonomi syariah diselesaikan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang kini namanya Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.
35
Dasar hukum arbitrase adalah sebagai berikut: Jika kamu lihat ada persengketaan antara keduanya maka utus seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan (untuk mendamaikan) Jika kedua hakam tersebut sungguhsungguh memperbaiki niscaya Allah memberi taufik kepada mereka (QS. An Nisa’ : 35) Dianggap belum beriman kecuali mereka telah menunjuk kamu sebagai hakam terhadap sengketa mereka. Mereka harus sepakat dan dengan sukarela mentaati keputusanmu (Sebagai hakam). (QS.An Nisa’: 65 ) Pasal 1338 KUHPerdata, Sistem hukum terbuka yaitu: “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik” Dari ketentuan Pasal tersebut, dapat disimpulkanbahwa dalam hal hukum perjanjian, hukum yang berlaku di Indonesia menganut sistem “terbuka”. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kompetensi absolute Pengadilan Agama ditambah dengan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari’ah. Hal tersebut menjadi sebuah polemik di tengah masyarakat, mengingat fenomena Basyarnas masih berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah.
36
Timbul persoalan ketika Pasal 55 ayat (2) dan penjelasannya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kompetensi kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan: (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: a) Musyawarah; b) Mediasi perbankan; c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Demikian juga dengan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
37
(2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan Penjelasan Pasal 59: Ayat (1) Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.Ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi Peradilan Agama dalam bidang perbankan syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah dapat di tempuh dengan dua cara yaitu jalur Litigasi dan Nonlitigasi. Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah dengan jalur Litigasi dapat di selesaikan di Pengadilan Agama, dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan jalur Nonlitigasi dapat musyawarah mufakat, Mediasi Perbankan, menunjuk lembaga Arbitrase Basyarnas. 2.2.3. Kompetensi
Pengadilan
Agama
terhadap
Penyelesaian
Sengketa
Perbankan Syariah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompetensi adalah Kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Menurut Finch dan Crunkilton dalam Mulyasa (2004: 38) bahwa yang dimaksud dengan kompetensi
38
adalah penguasaan terhadap suatu tugas, ketrampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kompetensi adalah Kewenangan penguasa dalam daerah tertentu untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan dan lembaga peradilan. Pengadilan Agama selain berwenang menangani perkara-perkara dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah juga berwenang menangani perkara dalam bidang Ekonomi Syariah yang meliputi antara lain tentang sengketa dalam : (a) Bank Syariah; (b) Lembaga Keuangan Mikro Syariah; (c) Asuransi Syariah; (d) Reasuransi Syariah; (e) Reksadana Syariah; (f) Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Syariah; (g) Sekuritas Syariah; (h) Pembiayaan Syariah; (i) Pegadaian Syariah; (j) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; (k) Bisnis Syariah. Pada masa muncul Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-undang tersebut ditentukan: a) Badan-badan Peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, beralih ke Mahkamah Agung, b) Peralihan organisasi dan finansial dari lingkungan-lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap
39
selambat-lambatnya selama 5 (lima) tahun. Sedangkan bagi lingkungan Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan. c) Ketentuan mengenai tata cara peralihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Selama rentang waktu 5 (lima) tahun dari tahun 1999, Mahkamah Agung membentuk tim kerja untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang peralihan badan peradilan ke Mahkamah Agung maka Pengadilan Agama saat itu sedang proses memerankan keberadaan yang lebih mapan menuju keberadaan dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, peradilan agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk perbankan syariah. Ternyata ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama itu direduksi oleh perangkat hukum lain yaitu oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya bidang perbankan syariah. Munculnya isi perjanjian dimana para pihak menyepakati jika terjadi suatu sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum merupakan kebebasan para pihak dalam menentukan isi suatu perjanjian, yang termasuk di dalamnya mengenai pilihan lembaga dalam menyelesaiakan sengketa.
40
Ada dua cara dalam menentukan pilihan di mana sengketa akan diselesaikan berdasarkan belum atau sudah terjadinya sengketa, yaitu melalui factum de compromittendo dan acta compromis. Factum de compromittendo merupakan kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian mengenai domisili hukum yang akan dipilih taatkala terjadi sengketa. Ketentuan ini dapat dicantumkan dalam kontrak atau akad yang merupakan klausula antisipatif.Sedangkan acta compromis adalah suatu perjanjian tersendiri yang dibuat setelah terjadinya sengketa.Namun demikian, pilihan tempat penyelesaian di sini lebih mengarah pada wilayah yuridiksi pengadilan dalam satu lingkungan peradilan, bukan pilihan terhadap peradilan di lingkungan yang berbeda. Dengan demikian dengan adanya choice of forum dalam penyelesaian perkara perbankan syariah berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah menunjukkan inkonsistensi pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan aturan hukum. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama secara jelas memberikan kompetensi kepada peradilan agama untuk mengadili perkara ekonomi syari’ah, termasuk perbankan syariah sebagai suatu kompetensi absolut. Alasan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan agama belum familiair dalam menyelesaikan perkara perbankan, bukan menjadi suatu alasan yang logis untuk mereduksi kewenangan mengadili dalam perkara perbankan syariah.
41
Keberadaan choice of forum sangat berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama. Pelaksanaan kompetensi dalam perbankan syariah akan sangat bergantung pada isi akad atau kontrak. Jika para pihak yangmengadakan akad atau kontrak menetapkan penyelesaian perkara padapengadilan di lingkungan peradilan umum, maka kompetensi yang dimiliki oleh peradilan agama hanya sebatas kompetensi secata tekstual sebagaimana diberikan oleh undang undang, tetapi dalam praktik tidak secara optimal berfungsi, karena harus berbagi dengan pengadilan negeri, khususnya jika dalam akad telah disebutkan akan diselesaikan di pengadilan negeri. Kewenangan
mengadili
perkara
ekonomi
syariah
menjadi
dualisme
penyelesaiaan terutama dalam konteks perbankan syariah yaitu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri ketika para pembuat akad mengacu pada proses peradilan dalam lingkup pengadilan negeri dengan dasar Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyebutkan ketika adanya sengketa maka diselesaikan sesuai dengan akad perjanjian syariahnya. Polemik tersebut menuntut Mahkamah agung untuk mempertegas dan menyelesaikan dualisme penyelesaiaan perkara dalam lingkup litigasi tersebut. Sehingga pada tahun 2008 ketika polemik itu muncul Mahkamah Agung memutuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional terhadap sengketa ekonomi syari’ah. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 tersebut mempertegas
42
keberadaan pengadilan agama dalam eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional sekaligus menangani dan memutus perkara ekonomi syariah. Sehingga Kompetensi pengadilan Agama untuk memutus perkara ekonomi syari’ah menjadi kompetensi absolute karena didukung dengan dasar hukum UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 Ayat (2), UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syari’ah Pasal 55, dan Surat Edaran Mahkamah Aagung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional.
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Pendekatan Penelitian Penelitian adalah“Usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”. (Soetrisno, 1993: 4). Sedangkan “methodologi” berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke”. Metode penelitian dapat diartikan, “sebagai suatu cara atau jalan yang harus digunakan untuk tujuan menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan”. (Soekanto dan Mamoedji, 1985: 45) Penelitian dalam ilmu hukum dilakukan untuk menjawab keraguan yang timbul berkenaan dengan berlakunya hukum positif (Amirudin dan Asikin, 2004:109).Peneliti dalam menemukan suatu kebenaran atau meluruskan kebenaran dilakukan oleh peneliti melalui model-model penelitian yang dapat mendukung tersusunnya skripsi ini. Menurut Afifudin dan Saebani dalam bukunya (2009:36) “penelitian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh jawaban atau penjelasan mengenai suatu gejala yang diamati”. Menurut kamus Webster New International, “penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuatu.” (Nazir 2002:12)
43
44
Penelitian atau research diartikan juga sebagai “suatu aktivitas ‘pencarian kembali’ pada kebenaran” (Fajar dan Achmad 2009:20).Pencarian kebenaran menurut Fajar dan Achmad merupakan upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Penelitian”Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga)” ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat (Ali, 2009:105) Penelitian hukum yuridis sosiologis bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum dalam masyarakat. Penelitian ini terdapat 2 (dua) tahap, antara lain: - Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku. - Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa hukum guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hasil penerapan tersebut akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.
45
Penelitian ini peneliti akan mengkaji keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Peradilan Agamaterhadap penyelesaiaan sengketa Ekonomi syariah, Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tertinggi dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang lain. Metode kualitatif adalah “penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya” (Moleong 2009:6). Sedangkan menurut Afifudin dan Saebani (2009:57) metode penelitian kualitatif diartikan sebagai “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (lawannya eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”. 3.2. Lokasi Penelitian Lokus dalam penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Purbalingga yang settingnya diarahkan pada Bapak Rosiful, S.Ag sebagai panitera Pengadilan Agama Purbalingga yang secara umum menerima semua kasus yang diadukan ke Pengadilan Agama Purbalingga. Ibu Titi Hadiah Milihani, S.H sebagai Hakim Hakim Pengadilan Agama Purbalingga.
46
3.3. Fokus Penelitian Menurut Moleong “Fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya, dari kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.(Moleong, 2007:97) Penentuan fokus penelitian kualitatif diarahkan pada tiga pendekatan yaitu Informatical approach, pendekatan partisipatif murni, pendekatan literatur atau dokumentatif. Informatical approach merupakan penentuan fokus penelitian dari hasil informasi yang dikemukakan secara langsung oleh key informant (instrumen kunci) yang ada di lokasi penelitian. Pendekatan partisipatif murni merupakan hasil penjelajahan secara langsung dengan situasi sosial yang ada di lapangan, dan fokus ditetapkan setelah diperoleh secara apa adanya di lapangan. Sedangkan pendekatan literatur atau dokumentatif diartikan sebagai bagian dari penentuan fokus penelitian dengan mempertimbangkan penelitian-penelitian yang telah ada atau melalui perenungan teoritis yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Penelitian ini di fokuskan pada Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tertinggi dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang lain.
47
3.4. Sumber Data Penelitian Sumber data menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain” (Moleong 2009:157).Menurut Arikunto (2002:107) sumber data penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh.Sumber data menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat diperoleh. Sumber data penelitian ada dua yakni: 3.4.1. Sumber data primer Menurut Afifuddin dan Saebani “teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih banyak dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan metode library research (studi kepustakaan)”. (Afifudin dan Saebani, 2009:131) Menurut Fajar dan Achmad ”penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan dengan media internet”.(Fajar dan Achmad, 2010:160). Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang berasal dari responden dan informan serta merupakan sumber data utama. Adapun sumber data primer adalah:
48
3.4.1.1.Responden Responden adalah orang yang memberikan informasi, dan merupakan sumber data utama dalam suatu penelitian.Responden dalam penelitian ini adalah Panitera, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, dan advokat diPurbalingga. 3.4.1.2. Informan Informan adalah orang yang memberikan informasi kunci tentang situasi dan latar belakang penelitian, yang menjadi informan adalah pihak dari Pengadilan Agama Purbalingga. 3.4.2. Sumber Data Sekunder Data sekunder adalah data yang menunjang data primer dan merupakan pelengkap bagi data primer.Data sekunder salah satunya adalah dokumen. Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film, hal ini dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, memperdalam kajian teoritis dan memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh para peneliti lain. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa pendapat para ahli, Undang-Undang, buku, jurnal, buletin, majalah, laporan penelitian, dokumen pribadi, buku terbitan pemerintah, Lembaran Arsip Nasional dan lain-lain.
49
3.5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain dengan: 3.5.1. Wawancara Menurut Moleong “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara/percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. (Moleong, 2009:186) Menurut Afifuddin dan Saebani “wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden”.(Afifuddin dan Saebani, 2010:131) Menurut Nadzir wawancara adalah “proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan terwawancara dengan menggunakan panduan wawancara”.(Nadzir, 2003:193). Wawancara
adalah
percakapan
dengan
maksud
tertentu.Percakapan
dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dimaksudkan untuk mengetahui data yang berkisar mengenai Eksistensai Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang
50
Peradilan Agamaterhadap penyelesaiaan sengketa Ekonomi syariah, Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tertinggi dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang lain. 3.5.2. Observasi Observasi adalah kegiatan yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dan dilakukan secara langsung di lapangan. Pengamatan atau observasi dengan melihat: 1)
Perkembangan ekonomi syariah sudah berjalan sejak tahun 1992 di Indonesia, seberapa besar masyarakat melihat perkembangan ekonomi syariah itu;
2)
keberadaan
Pengadilan
Agama
Purbalingga
yang
telah
banyak
menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah dibanding Pengadilan Agama yang di Pusat Kota; 3)
Pelaksanaan peyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Purbalingga merupakan Pemutus perkara sengketa Ekonomi syari’ah Tertinggi diantara Pengadilan Agama yang lain di Indonesia;
4)
Kesiapan Hakim Pengadilan Agama dalam melaksanakan penyelesaian sengketa Ekonomi syari’ah yang diatur dalam Undang - Undang Nomor
51
3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 3.5.3. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data untuk menjawab masalah yang sedang diteliti dengan cara menelaah sumber atau bahan pustaka yang perlu digunakan antara lain literatur, buku-buku maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian. 3.5.4. Dokumentasi Dokumentasi dengan cara mencari data mengenai sejarah berdirinya Pengadilan Agama Purbalingga, pengertian ekonomi syari’ah, lembaga yang berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah, dan perkrmbangan ekonomi syariah di Indonesia. Dokumentasi yang dibutuhkan penulis, antara lain: 1. Rekap data aduan masyarakat terhadap sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Purbalingga, 2. Aturan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diatur oleh pemerintah daerah aupun pemerintah pusat. 3.
Dokumen yang berupa dokumentasi (foto-foto): -
Dokumentasi Pengadilan Agama Purbalingga.
-
Dokumentasi informan dan responden.
-
Dokumentasi simulasi sidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah
52
3.6. Validitas Data Validitas adalah ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkapkan dari variabel yang diteliti secara tepat. (Arikunto, 2002:144). Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan data. ”Teknik keabsahan data atau biasa disebut validitas data didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan kepastian” (Moleong 2004: 324). Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkap data dari variable yang diteliti secara tepat. Validitas data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekkan sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: 1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
53
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Pada triangulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu: a) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data; dan b) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. (Moleong, 2009:330-332) Triangulasi dengan teori, jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding. Hal itu dapat dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang mengarahkan pada upaya penemuan penelitian lainnya. 3.7. Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis data adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data” (Moleong 1990: 103).
54
Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematik sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yaitu: a.
Pengumpulan Data Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan
hasil observasi. b.
Reduksi Data “Prosespemilihan,pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan
dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan” (Huberman1992: 16). c.
Penyajian Data “Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan” (Huberman 1992: 17). d.
Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi
yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada “reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian” (Huberman 1992: 92).
55
Bagan 3.1 : Teknik Analisis Data Pengumpulan Data
Reduksi
Data
Penyajian Data
Penarikan Kesimpulan
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. (Moleong 2005: 248) Analisis data dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data, dilakukan dan dikerjakan secara intensif sesudah meninggalkan lapangan penelitian. 3.9 Prosedur Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti membatasi dalam empat tahap sebelum laporan, pekerjaan laporan, analisis data, dan penulisan laporan. Pada tahap pertama, yaitu pra lapangan peneliti mempersiapkan segala macam yang dibutuhkan sebelum terjun dalam kegiatan penelitian yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Menyusun rancangan penelitian. Memilih lapangan penelitian. Mengurus perizinan. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan. Memilih dan memanfaatkan informan. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
56
7. Persoalan etika penelitian (Moleong, 2001: 86) Pada tahap kedua yaitu pekerjaan lapangan, peneliti dengan bersungguhsungguh dengan kemampuan yang dimilikinya berusaha untuk memahami latar belakang penelitian. Pada tahap ketiga yaitu penulisan lapangan dan hasil penelitian. Merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kegiatan penelitian dan tahap ini sebagai langkah akhir sesuai dengan proses penelitian.
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil Penelitian 4.1.1. Gambaran Umum Mengenai Pengadilan Agama Purbalingga Pengadilan Agama Purbalingga secara struktural terbentuk pada Tahun 1947 pada saat itu yang menjabat sebagai ketua adalah KH Iskandar.Bertempat di rumah pribadi KH.Iskandar di jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga.Pada Tahun 1979 Pengadilan Agama Purbalingga baru memperoleh bangunan sendiri dari pemerintah di jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga.Kemudianpada Tahun 2010 Gedung Pengadilan Agama Purbalinggabertempat di jalan Letjend. S. Parman Nomor 10 Purbalingga. Mempunyai wilayah hukum 18 kecamatan, 15 kelurahan dan224 desa, Pengadilan Agama Purbalingga melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam dibidang (a) Perkawinan, dst… (i) Ekonomi Syari’ah.
54
55
Pengadilan Agama Purbalingga mempunyai struktur organisasi sebagai berikut: 54
Bagan 4.1 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga Ketua. H. Hassanudin, SH., M.H.
Wakil Ketua. Drs. Abd. Rozaq, M.H. Hakim
Hakim
Dra. Muli’ah Sirry
Drs. Al Mahdiy S.H
Panitera/Sekretaris
Hakim
Hakim
Titi Hadiah Milihani S.H
Dra. Teti Himati
Drs. Akhsin Munthohar Hakim
Hakim
Hakim
Drs. Syamsul Falah M.H
Drs. Qomaroni S.H
Munif Wagio S.Ag., S.H
Wakil Panitera
Wakil Sekretaris
Dra. Elvi Setyaningsih
Warni S.H
Panmud. Permohonan
Panmud. Gugatan
Panmud. Hukum
Kur.catala& Kepeg
Kaur. Perenc & Keu
Kaur. Umum
Heru Wahyono, S.H
Mawardi, S.H
Rosiful, S.Ag
Maslahah, S.H
Siti Khotijah, S.H
Nur Aflah, S.H
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Moh. Fathudin, S.H
Sutrisno, S.H
Marodin, S.H
Jurusita
Jurusita
Chisal Al Faiz, S.H
Arista Setyani, S.H
Jurusita pengganti Abas
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Jurusita pengganti
Jurusita pengganti
Jurusita pengganti
Kun Budiyati
Miftahul Hilal, S.H
Ahmad Fathudin
Susanto, S.H
Arif Ilham Tridasa, S.H
56
Fungsi Pengadilan Agama Purbalinggasebagai lembaga pemerintahan yang adil dan tidak memihak, antara lain sebagai berikut: 1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006). 2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi
umum/perlengkapan,
keuangan,
kepegawaian,
dan
pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
57
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor3 Tahun 2006). 5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006). Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama mempunyai susunan organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari ketua, wakil ketua, Hakim, panitera/ sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris, panitera muda gugatan, panitera muda permohonan, panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti. Sebagai pemutus perkara tingkat pertama Pengadilan Agama Purbalingga Mempunyai Visi dan Misi, seperti berikut: Visi Terwujudnya Pengadilan Agama Purbalingga yang Agung dan Profesional
58
Misi 1. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campurtangan pihak lain, 2. Meningkatkan
profesionalisme
aparatur
Pengadilan
Agama
Purbalingga dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan, 3. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Purbalingga yang modern, kredibel, dan transparan, 4. Meningkatkan kualitas system administrasi perkara berbasis teknologi informasi terpadu. Visi Pengadilan Agama Purbalingga merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Purbalingga dalam melakukan aktivitasnya. Arti dari visi tersebut adalah sebagai berikut, Pengadilan Agama mengandung arti secara kelembagaan dan secara organisasi.Secara kelembagaan pengaadilan Agama adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Purbalingga yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Purbalingga. Secara organisasional Pengadilan Agama Purbalingga adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari unsur pimpinan (ketua dan
59
wakil ketua), hakim, panitera, sekretaris, seluruh pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan, jurusita serta seluruh staf (pejabat struktural/fungsional/non struktural) sekaligus kinerja masing-masing fungsionaris tersebut. Agung maksudnya berwibawa yang mengandung arti kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tngkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Professional maksudnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, senantiasa dilakukan dengan penuh tanggungjawab, jujur, tidak memihak, berdasarkan hukum dan keadilan, dengan cara cermat, efektif dan efisien (sederhana), cepat dan biaya ringan serta mampu memenuhi harapan pencari keadilan, dan didukung pengawasan yang efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan. 4.1.2. Eksistensi PengadilanAgama Terkait dengan Penyelesaiaan Sengketa Ekonomi Syari’ah Ekonomi
Syari’ah
termasuk
disiplin
ilmu
baru
dalam
PengadilanAgama di seluruh Indonesia, dasar hukum diselesaikannya sengketa ekonomi Syari’ah mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2006. Telah di sahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan
60
Agama membuat Pengadilan Agama Purbalingga harus lebih bersiap dalam menjalankan aturan baru tersebut. Pembaruan dalam bidang Ekonomi Syari’ah itu membuat mahkamah agung untuk memberikan sosialisasi kepada hakim-hakim di Pengadilan Agama seluruh Indonesia untuk mengantisipasi adanya ketidak mampuan Pengadilan Agama menyelesaikan perkara ekonomi Syari’ah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Titi Hadiah Milihani, SH. sebagai Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Purbalingga menjelaskan bahwa: “Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kami para hakim Pengadilan Agama Purbalingga Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh mahkamah agung yang bertempat di Jakarta untuk pelatihan yang pertama kali saya tidak begitu ingat, tetapi untuk terakhir ini pada tanggal 26 April 2013” (wawancara dilakukan pada hari Selasa, 11 Juni 2013, pukul 15.15 WIB di Pengadilan Agama Purbalingga). Dalam pembekalan tersebut bertujuan untuk memberikan kuliah umum tentang Ekonomi Syari’ah yang telah di masukan proses penyelesaian perkara ke Pengadilan Agama. Setiap Pengadilan Agama diwajibkan mempunyai Majelis Khusus pemutus sengketa ekonomi Syari’ah.Dalam Majelis khusus tersebut diharuskan ada yang telah memiliki sertifikat pelatihan menyelesaikan sengketa ekonomi Syari’ah yang diadakan oleh
61
Mahkamah Agung. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Titi Hadiah milihani sabagai berikut: “Pengadilan Agama diharuskan ada majelis khusus yang menangani perkara sengketa ekonomi Syari’ah, diutamakan salah satu atau salah dua bahkan kalo bisa semua anggota Majelis khusus ini sudah pernah mendapatkan dan atau mempunyai sertifikat pelatihan penyelesaian sengketa ekonomi Syari’ah, pada saat ini di Pengadilan Agama Purbalingga ini ketua majelis khusus belum memiliki sertifikat pelatihan ekonomi Syari’ah, tetapi anggotanya sudah mempunyai sengketa ekonomi Syari’ah” (wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, pukul 15.10 WIB di Pengadilan Agama Purbalingga). Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diundangkan, pengaduan sengketa Ekonomi Syari’ah belum ada di Pengadilan Agama Purbalingga. Seperti hasil penelitian yang lain terdapat penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak Rosiful S. Ag sebagai Panitera Muda Hukum yang mengatakan bahwa: ”Belum ada aduan tentang ekonomi Syari’ah yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga karena kalopun ada kita tidak ada Dasar hukumnya, dan Pengadilaan AgamaPurbalingga adalah lembaga Negara yang bersifat pasif, sehigga ketika tidak ada pengaduan dari masyarakat kita tidak akan menyelesaikan perkara, perkara apa yang akan kita selesaikan? pengadilanAgamaPurbalingga ini sifatnya perdata, berbeda ketika kita melihat Pengadilan Negeri, adanya delik aduan dan delik umum menjadikan kepolisian mengambil alih kasus tersebut” (wawancara pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, pukul 13.40 WIB di Pengadilan Agama Purbalingga).
62
Pernyataan senada juga disampaikan ibu Elvi Setyaningsih sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama Purbalingga menyampaikan bahwa: ”Kita tidak bisa menjalankan fungsi Pengadilan kepada masyarakat seperti fungsi mengadili, fungsi pengawasan ketika tidak ada aduan dari masyarakat mengenai Ekonomi Syari’ah” (wawancara pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, pukul 13.00 WIB di Pengadilan Agama Purbalingga). Hasil wawancara dengan Bapak Rosiful sebagai panitera muda hukum di Pengadilan Agama Purbalingga, beliau menyampaikan bahwa: “Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kita (Pengadlan Agama Purbalingga) mau tidak mau harus siap, karena sudah diputuskan, kita sebagai pelaksana harus bisa menghadapi perkara ekonomi Syari’ah, meskipun pada Tahun pertama dan kedua kami belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai ekonomi Syari’ah. Tetapi kami selalu berdiskusi tentang ekonomi Syari’ah dangan pegawai maupun hakim, disamping itu kami mempelajari secara mandiri, baik dari buku, internet maupun literature yang lain” (wawancara pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, pukul 14.30 WIB di Pengadilan Agama Purbalingga). Hasil Wawancara dengan Ibu Titi Hadiah Milihani sebagai Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang menyatakan bahwa: “Pada awalnya kami masih belum begitu faham mengenai ekonomi Syari’ah, perlu beberapa minggu untuk memahami kasus tersebut, tetapi dengan bantuan teman – teman hakim di Pengadilan Agama se eks-KaresidenanBanyumas, dengan seringnya berkomunikasi, diskusi tentang permasalahan ekonomi Syari’ah membuat kami yakin untuk memutus, meskipun tidak semuanya selesai dengan keputusan dari Pengadilan ada yang baru menjalani tiga persidangan
63
antara pihak mau damai, seperti itu fenomena yang terjadi sehingga sebelum diputus Pengadilan melakukan upaya-upaya perdamaian supaya memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dari ke empat perkara tersebut 2 perkara selasai karena dicabut, 1 perkara selasai karena damai dan 1 perkara selasai dengan putusan hakim” (wawancara pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, pukul 15.20 WIB di Pengadilan Agama Purbalingga). Sehingga sebelum adanya pelatihan tentang ekonomi Syari’ah Pengadilan
Agama
Purbalingga
telah
melaksanakan
tugas
dengan
baik.Dengan menyelesaikan sengketa ekonomi Syari’ah sebelum ada pelatihan sengketa ekonomi Syari’ah akantetapi tingkat aspirasi masyarakat masih kurang mengapresiai permasalahan tentang ekonomi Syari’ah karena penulis mengamati bahwa dari sekian banyak kasus sengketa ekonomi Syari’ah penggugatnya bearasal dari satu penggugat yaitu BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak rosiful selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Purbalingga menyampaikan bahwa: “Mau tidak mau kita harus selalu siap melaksanakan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, tapi respon masyarakat masih kurang meskipun telah banyak pengaduan tentang ekonomi Syari’ah yang telah masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga, karena penggugatnya dari satu lembaga saja, yaitu dari sekian banyak pengaduan ekonomi Syari’ah semuanya diajukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Buana Mitra Perwira Purbalingga” (wawancara pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, pukul 14.43 WIB di Pengadilan Agama Purbalingga).
64
Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga, daftar Putusan tentang ekonomi Syari’ahdi Pengadilan Agama Purbalingga dapat dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut: Tabel 4.1 Daftar Putusan Ekonomi Syari’ah Pengadilan Agama Purbalingga No.
Nomor Perkara
1.
1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg
2.
1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg
Tentang Sengketa Akad Pembiayaan Musyarakah Akad Pembiayaan Musyarakah
3.
1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg
Akad Pembiayaan Musyarakah
4.
Pengajuan Tentang Putusan Damai Tahun 2006 2007 2006
Damai Tahun 2007
2006
Damai Tahun 2007
1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg
Akad Pembiayaan Musyarakah
2006
5.
1165/Pdt.G/2010/PA.Pbg
Akad Pembiayaan Musyarakah
Dikabulkan Sebagian Tahun 2007
2010
Damai Tahun 2010
6.
518/Pdt.G/2011/PA.Pbg
Akad Pembiayaan Musyarakah
2011
Damai Tahun 2011
7.
1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg
Akad Pembiayaan Musyarakah
2011
8.
1178/Pdt.G/2012/PA.Pbg
Akad Pembiayaan Musyarakah
2012
2129/Pdt.G/2012/PA.Pbg
Akad Pembiayaan Musyarakah
2012
9.
Sumber: Arsip Putusan Pengadilan Agama Purbalingga
Dikabulkan Sebagian Tahun 2012 Dikabulkan Sebagian Tahun 2012 Dikabulkan Sebagian Tahun 2013
65
Sebelum adanya pelatihan ekonomi Syari’ah kepada para hakim Pengadilan Agama, Khususnya hakim Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan atau memutus perkara tentang ekonomi Syari’ah.Lamanya pengambilan keputusan Pengadilan Agama Purbalingga menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga masih perlu mengkaji pengajuan perkara tersebut untuk memberikan keputusan yang seadil adilnya.Hakim pemutus perkara tersebut memerlukan beberapa referansi dan diskusi antar sesama hakim untuk sama-sama belajar tentang hukum ekonomi Syari’ah. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Titi Hadiah Milihani sebagai Hakim Pengadilan Agama Purbalingga bahwa: “Pengadilan Agama Purbalingga masih baru menangani kasus ekonomi Syari’ah di Tahun 2006, pada saat itu kami belum mendapat pelatihan tentang ekonomi Syari’ah tetapi kita khususnya seluruh hakim di Pengadilan Agama Purbalingga harus siap memutus perkara tersebut” (wawancara pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, pukul 15.13 WIB di Pengadilan Agama Purbalingga). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama Purbalingga disambut baik oleh masyarakat, hal itu ditunjukan pada tingginya tingkat pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Agama Purbalingga tentanng perkara sengketa ekonomi Syari’ah. Dengan di perluasnya kewenangan Pengadilan Agama, Khususnya Pengadilan Agama Purbalingga membuat peradilan di wilayah Kabupaten Purbalingga lebih memahami tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan seperti Pengadilan
66
Negeri Purbalingga, kejaksaan KabupatenPurbalingga dan Pengadilan Agama Purbalingga. Pernyataan tersebut dipertegas dalam hasil wawancara dengan Ibu Titi Hadiah Milihani sebagai Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, Beliau Menyampaikan bahwa: “Pada Tahun 2006 itu ada perluasan kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga dengan menjelaskan disitu pasal 49 Khususnya huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu tentang ekonomi Syari’ah. Yang pada saat belum diatur bisa saja masyarakat mengadukan ke Pengadilan Negeri karena masuk ranah perdata.tetapi dengan adanya perluasan kewenangan tersebut Pengadilan Negeri, khususnya di wilayah hukum Purbalingga lebih mawas diri atau istilahnya gayung bersambut, pandangan saya bahwa ketika ada aduan tentang ekonomi Syari’ah Pengadilan Negeri Purbalingga kemudian merekomendasikan ke Pengadilan Agama Purbalingga. meskipun kasus tersebut belum pernah ada selama ini tetapi Pengadilan Negeri Purbalingga lebih mengetahui kewenangan tersebut” (wawancara pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, pukul 15.15 WIB di Pengadilan Agama Purbalingga). Hasil penelitian diatas menunjukan bahwa keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga sangat diakui oleh masyarakat dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Purbalingga.dibuktikan dengan hasil diskusi yang terjadi pada saat wawancara dengan Ibu Titi Hadiah Milihani beliau menyampaikan bahwa: “Menurut saya Pengadilan Negeri Sadar akan TUPOKSI dari Pengadilan Negeri, sehingga ketika ada yang daftar kasus Ekonomi Syari’ah kemudian mendaftarkan di Pengadilan Negeri, Pengadilan
67
Negeri Purbalingga Langsung mengamanatkan untuk deselesaikan di Pengadilan Agama Purbalingga” (wawancara pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, pukul 15.15 WIB di Pengadilan Agama Purbalingga). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadikan masyarakat lebih aktif untuk mencari kaedilan dibidang ekonomi Syari’ah ke Pengadilan Agama Purbalingga. Penyampaian senada juga disampaikan dari pihak Pengadilan Negeri Purbalingga, hasil wawancara dengan bapak Hadi rosada sebagai bagian informasi publik Pengadilan Negeri Purbalingga, beliau menyampaikan bahwa : “kita belum pernah menerima perkara ekonomi Syari’ah, karena kewenangan mengadilinya sudah beda, bukan lagi kewenangan Pengadilan Negeri” (wawancara hari Rabu, 3 Juli 2013 pukul 10.15 WIB di Pengadilan Negeri Purbalingga). Dari pernyataan bagian informasi Pengadilan Negeri Purbalingga dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri telah mengantisipasi untuk menerima karena sebelum adanya Keputusan Mahkamah Agung Dualisme Penyelesaiaan Ekonomi Syari’ah terjadi, akan tetapi dengan di pertegasnya Pengaturan tentang Kewenangan mengadili Perkara Ekonomi Syari’ah maka Pengadilan Agama Mempunyai Kewenangan Absolute dalam menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’ah. Sehingga masyarakat maupun Pengadilan Negeri Purbalingga telah memahami kedudukan tersebut sehingga Perkara
68
Ekonomi Syari’ah diselesaikan dengan jalur litigasi di Pengadilan Agama Purbalingga. 4.1.3. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Tingginya Penyelesaiaan Kasus Sengketa Ekonomi Syari’ahdi Pengadilan Agama Purbalingga Hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Purbalingga yang menjadikan faktor pendorong atau penentu Tingginga kasus ekonomi Syari’ahdi Pengadilan Agama Purbalingga, antara lain: 4.1.3.1. Faktor Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Purbalingga Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap perluasan kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara yaitu tentang ekonomi Syari’ah membuat semua elemen baik dari hakim, panitera, dan pejabat struktursal yang ada untuk mempelajari lebih lanjut lagi tentang ekonomi Syari’ah, seperti yang disampaikan bapak rosiful sebagai Panitera Muda Hukum menyampaikan pendapatnya sebagai berikut: “Perluasan kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga tentang ekonomi Syari’ah membuat kami pegawai Pengadilan Agama Purbalingga lebih belajar lagi baik dari buku, web resmi mahkamah agung, maupun penelitian tentang ekonomi Syari’ah.tidak menutup kemungkinan untuk kita berdiskusi tentang ekonomi Syari’ah.kami juga pernah mengikuti pelatihan tentang ekonomi Syari’ah yang diadakan oleh Mahkamah Agung, tetapi tidak semuanya,
69
hanya sebagian saja”(wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, pukul 14.53 WIB di Pengadilan Agama Purbalingga). Pengadilan memperkuat diri untuk menjalankan regulasi dan meningkatkan pengetahuan dengan berbagi ilmu, ketika diantara pegawai telah menjalankan pelatihan tentang ekonomi Syari’ah maka mereka saling berdiskusi tentang ekonomi Syari’ah. Hakim Pengadilan Agama mengikuti peatihan ekonomi Syari’ah, pelatihan tersebut di ggunakan untuk menambah wawasan para hakim untuk menyelesaikan perkara ekonomi Syari’ah yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga.Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Titi Hadiah Milihani, SH. sebagai Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Purbalingga menjelaskan bahwa: “Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kami para hakim Pengadilan Agama Purbalingga Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh mahkamah agung yang bertempat di Jakarta untuk pelatihan yang pertama kali saya tidak begitu ingat, tetapi untuk terakhir ini pada tanggal 26 April 2013” (wawancara dilakukan pada hari Selasa, 11 Juni 2013, pukul 15.15 WIB di Pengadilan Agama Purbalingga). Penguatan secara mandiri juga dilakukan semua pegawai Pengadilan Agama Purbalingga untuk menunjang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.Sehingga selain mengikuti pelatihan, para pegawai juga
70
melanjutkan belajar lagi untuk menunjang pelaksanaan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006. 4.1.3.2. Faktor Tingkat kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Purbalingga Hasil penelitian penulis dengan melakukan wawancara yang ditujukan kepada Panitera dan Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga, dan Advokad yang mengajukan sengketa ekonomi Syari’ah menyampaikan tentang pandangannya mengenai respon masyarakat terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Agama Purbalingga hasilnya adalah: 1. Panitera Pengadilan Agama menyampaikan diwakili oleh bapak Rosiful menyampaikan bahwa: “Sangat partisipatif meskipun baru beberapa saja yang mengajukan sengketa ekonomi Syari’ah ke Pengadilan Agama Purbalingga, dan adanya kesepahaman daripenegak hukum yang mengerti akan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, ”(wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, pukul 14.48 WIB di Pengadilan Agama Purbalingga). 2. Hakim
Pengadilan
Agama
Purbalingga
menyampaikan
pandangannya mengenai respon masyarakat terhadap sengketa ekonomi yang disampaikan oleh Ibu Titi Hadiah Milihani, beliau menyampaikan bahwa:
71
“Respon masyarakat terhadap sengketa ekonomi Syari’ah yang menjadi kewenangan mengadili di Pengadilan Agama, sekarang sangat baik. karena sejauh ini semua aduan mengenai ekonomi Syari’ah masuk ke Pengadilan Agama, Khususnya Pengadilan Agama Purbalingga, dan sejauh ini juga saya belum menjumpai aduan atau laporan mengenai kasus sengketa ekonomi Syari’ahdi Pengadilan Negeri Purbalingga, istilahnya Pengadilan Negeri Purbalingga sadar akan TUPOKSI dari PN tadi yang saya sampaikan sebelumnya”(wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, pukul 15.23 WIB di Pengadilan Agama Purbalingga). 3.
Advokad yang Mengajukan Perkara Sengketa ekonomi Syari’ah memberikan pandangannya terhadap respon masyarakat terhadap kasus ekonomi Syari’ah, yaitu disampaikan oleh Bapak H. Sugeng, S.H, M.SI, beliau menyampaikan sebagai berikut: “Respon masyarakat terhadap ekonomi Syari’ah cukup baik, karena sejauh ini sebanyak kasus yang saya tangani sebagian besar diputus karena kooperatifnya masyarakat yang baik, dan tak jarang pula diantaranya ada kasus yang selesai karena damai.Ada dua kasus yang sampai eksekusi, karena kurang kooperatifnya para pihak, terutama pihak tergugat” (wawancara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 15Mei 2013, pukul 10.13 WIB di Pengadilan Agama Purbalingga). Pandangan
Hakim
dan
Panitera
Pengadilan
Agama
Purbalingga Tentang Faktor – Faktor Tingginya Penyelesaiaan Kasus sengketa ekonomi Syari’ahdi Pengadilan Agama Purbalingga menyebutkan berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
72
1. Pandangan Hakim Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Penyelesaiaan Kasus Sengketa ekonomi Syari’ahdi Pengadilan Agama Purbalingga disampaikan Oleh Ibu Titi Hadiah Milihani sebagai berikut: “Faktor yang mempengaruhi adalah adanya Perbankan Syari’ah yang mengerti dan taat terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karena di Purbalingga itu ada 2 Perbankan Syari’ah yang mengerti yaitu Bank Mandiri Syari’ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah, Sejauh ada Perbankan Syari’ah seperti Bank Mandiri Syari’ah yang mengerti tetapi tidak mengajukan sengketa ke Pengadilan Agama Purbalingga, atau mungkin menyelesaikan dengan mediasi, bisa juga karena Perbankan Mempermudah dengan membuat akad sedemikian rupa yang menguntungkan/ mempermudah penyelesaian sengketa ketika ada sengketa. contohnya Bank Mandiri Syari’ah itu akadnya sperti ini ‘apabila terjadi sengketa maka diselesaikan di Pengadilan Negeri atau upaya hukum lain’ karena ada Undang-Undang Perbankan Syari’ahNomor 21 Tahun 2008 yang menyebutkan apabila terjadi sengketa itu mengajukan ke Pengadilan Negeri atau kembali keakad. Sejauh ini yang mengajukan dari pihak bank yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Buana Mitra Perwira (BPRS BMP) yang selama ini yang mengajukan Sengketa Ekonomi Syriah, bukan dari masyarakat karena yang merasa dirugikan adalah pihak bank, untuk kasusnya adalah Wanprestasi. kemudian dari Pihak Peradilan sendiri lebih mengerti atau sadar ketika ada aduan mengenai Ekonomi Syari’ah Pengadilan Negeri melimpahkan ke Pengadilan Agama Purbalingga, ibaratnya Tidak mau Meneriam, dari Pengadilan Negerinya sendiri lebih merekomendasikan ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Purbalingga belum memperoleh pengaduan dari bank Mandiri Syari’ah mungkin karena 1 tidak ada kasus, 2 aklo ada kasus diselesaikan oleh tim Legal mereka sendiri (wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, pukul 15.00 WIB di Pengadilan Agama Purbalingga).
73
2. Pandangan Panitera Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Penyelesaiaan Kasus Sengketa ekonomi Syari’ahdi Pengadilan Agama Purbalingga disampaikan Oleh Bapak Rosiful sebagai berikut: “Faktornya kembali lagi ke masyarakatnya, kalo masyarakatnya tidak mengadukan ke Pengadilan kita tdak memutus, kemudian adanya lembaga Syari’ah yang patuh terhadap Undang-Undang sehingga ketika terjadi sengketa Lembaga Syari’ah menyelesaikannya ke Pengadilan Agama Purbalingga” (wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, pukul 14.55 WIB di Pengadilan Agama Purbalingga). Hasil tersebut pada intinya penulis menemukan Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya penyelesaian sengketa ekonomi Syari’ahdi Pengadilan Agama Purbalingga Ketaatan Perbankan Syari’ah menjadikan Pengadilan Agama Purbalingga banyak menerima aduan mengenai perbankan Syari’ah. Pengadilan Agama telah menjalankan Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Agama dengan baik, karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perluasan kewenangan Pengadilan Agama, Khususnya di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Ekonomi Syari’ah.
74
4.2.
Pembahasan
4.2.1. Keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga Terkait dengan Sengketa Ekonomi Syari’ah 4.2.1.1. Keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga Sebelum UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Penempatan gedung baru diharapkan mampu menambah disiplinnya kinerja pegawai internal Pengadilan Agama Purbalingga.Disamping kinerja yang baik, diharapkan mampu lebih adil sesuai dengan fakta hukum yang ada dalam menyelesaikan kasus yang ada di Pengadilan Agama Purbalingga.Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Purbalingga masih menempati gedung di jalan Maijen Panjaitan
Nomor
117
Purbalingga.Meskipun
Pengadilan
Agama
Purbalingga dan Kementrian Agama kabupaten Purbalingga masih menjadi satu, tetapi kinerja Pengadilan Agama Purbalingga sangat baik. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kasus yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Agama Purbalingga, kasus tersebut diantaranya perkara perceraiaan, sengketa perkawinan, hartabersama, waris islam, dan ekonomi Syari’ah. Perkara ekonomi Syari’ah baru di laksanakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga setelah adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
75
karena Pengadilan Agama Purbalingga tidak mau menerima perkara yang belum ada dasar hukumnya. Masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama mengetahui dan menaati keputusan tersebut, sehingga sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 masyarakat belum mengajukan perkara Ekonomi Syari’ah Ke Pengadilan Agama Purbalingga. Pernyataan tersebut di dukung dengan Hasil Wawancara dengan Bapak Rosiful S.Ag sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purbalingga menjelaskan bahwa: ”Belum ada aduan tentang ekonomi Syari’ah yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga karena kalopun ada kita tidak ada Dasar hukumnya…” ibid hal 61. Hasil penelitian di atas merupakan penjelasan mengenai dasar hukum yang di gunakan Pengadilan Agama Purbalingga untuk menerima tidaknya kasus-kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga. Pada saat sebelum di bentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Purbalingga tidak dapat menerima kasus sengketa ekonomi Syari’ah karena Pengadilan Agama Purbalingga belum memiliki dasar hukum yang mengatur tentang ekonomi Syari’ah. Dengan ditaatinya peraturan awal tersebut menunjukan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga melakukan Tugas Pokok Dan Fungsi sebagai Peradilan Agama di wilayah hukum Kabupaten Purbalingga taat aturan dan benar – benar menjalankan peraturan yang ada.
76
Pernyataan senada juga disampaikan ibu Elvi Setyaningsih sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama Purbalingga Menjelaskan bahwa: ”Kita tidak bisa menjalankan fungsi Pengadilan kepada masyarakat seperti fungsi mengadili, fungsi pengawasan ketika tidak ada aduan dari masyarakat mengenai Ekonomi Syari’ah” (wawancara pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, pukul 13.00 WIB di Pengadilan Agama Purbalingga). Penjelasan tersebut menunjukan bahwa masyarakat mempunyai peran penting sebagai subjek pengaduan sengketa ekonomi Syari’ah, sehingga ketika masyarakat pasif dalam arti tidak merasa dirugikan maka Pengadilan Agama Purbalingga tidak menyelesaikan sengketa ekonomi Syari’ah.Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjalankan fungsinya
sebagai
subjek
sengketa,
sehingga
Pengadilan
Agama
Purbalingga dapat menjelankan tugasnya dengan baik. Sengketa ekonomi Syari’ah merupakan kasus baru dalam Pengadilan Agama Purbalingga, tetapi dalam Pengadilan Agama Purbalingga bukanlah hal
yang
baru
karena
Pengadilan
Agama
Purbalingga
sudah
berinteraksi/menyelesaikan kasus ekonomi Syari’ah dari Tahun pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di undangkan. Dengan demikian kita dapat berpandangan bahwa masyarakat tertib hukum ketika ada sengketa, masyarakat mengetahui tugas pokok, fungsi dan kewenangan mengadili
77
sengketa ekonomi Syari’ah yang diatur dengan dasar hukum UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur tentang ekonomi Syari’ah. 4.2.1.2. Keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pada Tanggal 20 Maret 2006 telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dengan telah disahkannya Undang-Undang tersebut terjadilah perubahan-perubahan mendasar yakni memperkuat dan memperluas kewenangan Peradilan Agama, antara lain: 1.
Pembinaan teknis peradilan, organisasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2.
Apabila terjadi sengketa hak milik yang subyeknya antara orangorang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan
Agama
bersama-sama
perkara
yang
sedang
diperiksanya. 3.
Ketentuan adanya pilihan hukum bagi para pihak berperkara yang selama ini masih berlaku, dinyatakan dihapus.
4.
Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan tentang pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.
78
5.
Sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat muslim, Pengadilan Agama selain berwenang
menangani
perkara-perkara
dalam
bidang
Perkawinan… dan perkara dalam bidang Ekonomi Syari’ah, yang meliputi
antara
tentang
sengketa
Syari’ah,Lembaga
Keuangan
Mikro
Syari’ah,Reasuransi
Syari’ah,Reksa
Syari’ah,Surat
lain
Berjangka
Dana
Menengah
dalam
Perbankan
Syari’ah,Asuransi Syari’ah,Obligasi Syari’ah,Sekuritas
Syari’ah,Pembiayaan Syari’ah,Pegadaian Syari’ah,Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah,Bisnis Syari’ah. 6.
Pengertian antara orang-orang yang beragama Islam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diperluas termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Setelah Pengadilan Agama diberikan kewenangan mengadili
sengketa ekonomi Syari’ah berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sampai Tahun 2013 Pengadilan Agama Purbalingga telah mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa perbankan. Dari 9 (sembilan) perkara sengketa perbankan yang didaftarkan
di
Pengadilan
Agama
Purbalingga
telah
dapat
79
diselesaikan 4 (empat) secara damai
dan5 (lima) perkara sudah
diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan telah diselesaikan sampai tingkat eksekusi yakni dengan pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto. Pengadilan Agama Purbalingga merupakan satu satunya Pengadilan Agama di Eks-Karesidenan Banyumas yang telah mengadili dan memutus perkara dalam lingkup ekonomi Syari’ah. Pada Tahun 2006 dan 2007 Pengadilan Agama Purbalingga belum mendapat pelatihan tentang ekonomi Syari’ah, tetapi Pengadilan Agama Purbalingga telah menerima perkara ekonomi Syari’ah sebanyak 4 (empat) permohonan. Pernyataan tersebut di dukung dengan hasil wawancara dengan Ibu Titi Hadiah Milihani, SH. sebagai Hakim Madya Pratama Pengadilan
Agama
Purbalingga
menjelaskan
bahwa:“Setelah
diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kami para hakim Pengadilan Agama Purbalingga Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh mahkamah agung yang bertempat di Jakarta, pekatihan terakhir yang kami ikuti yaitu pada tangga 26 April 2013”(wawancara dilakukan pada hari Selasa, 11 Juni 2013, pukul 15.15 WIB di Pengadilan Agama Purbalingga).
80
Hasil penelitian diatas menunjukan bahwa pemerintah dalam memutuskan peraturan yang baru, bertanggungjawab penuh atas terbentuknya peraturan tersebut. Seperti sosialisasi yang dilakukan pemerintah untuk mempublikasikan peraturan yang baru dikeluarkan, terkait dengan penelitian tersebut peraturan tersebut adalah UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, khususnya mengatur mengengenai perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi Syari’ah. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mengenalkan kepada hakim mengenai langkahlangkah yang harus di ambil ketika menghadapi perkara ekonomi Syari’ah. Pelatihan ekonomi Syari’ah di harapkan mampu menambah pengetahuan Hakim untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Disamping itu Para hakim Pengadilan Agama juga melakukan belajar mandiri.Seperti yang dilakukan oleh Hakim dan pejabat Pengadilan Agama Purbalingga. Mereka menambah wawasan tentang ekonomi Syari’ah dengan cara membaca buku, melanjutkan belajar, diskusi hukum, dan mengikuti pelatihan tentang ekonomi Syari’ah. Diskusi hukum yang dilakukan Pengadilan Agama Purbalingga secara rutin dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali dalam lingkup Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas.
81
Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan bapak Rosiful sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Purbalingga, beliau menyampaikan bahwa: “Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kita (Pengadilan Agama Purbalingga) mau tidak mau harus siap, karena sudah diputuskan…Ibid Hal 62. Hasil berlakunya
penelitian
tersebut
Undang-Undang
menjelaskan
Nomor
3
Tahun
bahwa
setelah
2006
tentang
Pengadilan Agama, Tahun pertama dan kedua Pengadilan Agama Purbalingga belum mendapatkan pelatihan tentang ekonomi Syari’ah, akan tetapi pegawai dan hakim di Pengadilan Agama Purbalingga mempelajari penyelesaiaan sengketa tersebut dengan membaca buku, berdiskusi dengan hakim Pengadilan Agama Purbalingga. Berdiskusi dengan Pengadilan Agama Se-Eks.KaresidenanBanyumas setiap 2 (dua) minggu sekali, dengan tempat berpindah.Dataterakhir yang disampaikan Pengadilan Agama Purbalingga menerima undangan diskusi hukum di Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 8 Mei 2013, dan tanggal 16 Mei 2013. Pada Tahun 2006 dan 2007 Pengadilan Agama Purbalingga menerima sebanyak 4 (Empat) pengaduan sengketa ekonomi Syari’ah dari masyarakat yang kesemuanya dari pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Buana Mitra Perwira yang mengajukan perkara
82
wanprestasi. Dari ke empat perkar tersebut kesemuanya diputus atau diselesaikan
pada
Tahun
2007.
Karena
kurangnya
bahan
pembelajaran pedoman hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi
Syari’ah,
sehingga
dalam
proses
penyelesaiaannya
memerlukan banyak waktu untuk memberikan keadilan yang seadil adilnya kepada masyarakat. Pernyataan di atas menunjukan bahwa keasiapan Pengadilan Agama Purbalingga telah sedikit lebih awal di bandingkan dengan Pengadilan
Agama
Se-Eks.KaresidenanBanyumas.Berdasarkan
penelitian terdahulu data menyebutkan bahwa seluruh Pengadilan Agama
Se-Eks.Karesidenan
Banyumastelah
mengetahui
dan
memahami terhadap penyelesaiaan sengketa ekonomi Syari’ah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para hakim pengailan Agama SeEks.KaresidenanBanyumas dengan membaca buku sebanyak 26%, upaya melanjutkan belajar sebanyak 26%, mengikuti pelatihan dan memperbanyak membaca sebanyak 42%, dan upaya hanya mengikuti pelatihan saja sebanyak 4%. Data tersebut menunjukan kesiapan hakim dalam upaya mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa ekonomi Syari’ah di Indonesia yang masuk dalam ranah peradilan Agama.Di Pengadilan Agama purbalinga sendiri ada 6 (enam) hakim yang sudah
83
menyelesaikan sengketa ekonomi Syari’ah, dan 1 (satu) hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang di pindah tugaskan di Pengadilan Agama Purwokerto. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penjelasan ibu Titi Hadiah Milihani sebagai Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang menyatakan bahwa: “Pada awalnya kami masih belum begitu faham mengenai ekonomi Syari’ah, perlu beberapa minggu untuk memahami kasus tersebut… Ibid Hal 69. Sehingga sebelum adanya pelatihan tentang ekonomi Syari’ah Pengadilan Agama Purbalingga telah melaksanakan tugas dengan baik.Dengan menyelesaikan sengketa ekonomi Syari’ah sebelum ada pelatihan sengketa ekonomi Syari’ah.Akan tetapi tingkat aspirasi masyarakat masih kurang mengapresiasi permasalahan tentang ekonomi Syari’ah karena penulis mengamati bahwa dari sekian banyak kasus sengketa ekonomi Syari’ah penggugatnya bearasal dari satu penggugat yaitu BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga menunjukkan bahwa adanya lembaga perbankan Syari’ah yang mengerti dan taat terhadap peraturan pemerintah. Tidak menutup kemungkinan bagi masyarakatnya menunjukan ketaatan terhadap syaria’ah islam yang baik karena menggunakan dan menjalankan
84
Syari’ahAgama islam sebagai pedoman menyelesaikan sengketa ekonomi Syari’ah. Di bentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selain Pengadilan
Agama
mengikuti
Pengadilan
Agama
juga
Pelatihan
diharapkan
Ekonomi
ada
Majelis
Syari’ah, Khusus
Penyelesaiaan ekonomi Syari’ah. Tugas dari Majelis Khusus adalah untuk menyelesaiakan perkara ekonomi Syari’ah.Seperti yang ada di Pengadilan Agama Purbalingga, memiliki Majelis Khusus yang Menyelesaikan perkara ekonomi Syari’ah. Penrnyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Titi Hadiah Milihani sabagai hakim madya pratama di Pengadilan Agama Purbalingga menjelskan bahwa: “Pengadilan Agama diharuskan ada majelis khusus yang menangani perkara sengketa ekonomi Syari’ah, diutamakan salah satu atau salah dua bahkan...Ibid Hal 60. Setiap Pengadilan Agama diwajibkan mempunyai Majelis Khusus pemutus sengketa ekonomi Syari’ah.Dalam Majelis khusus tersebut diharuskan ada yang telah memiliki sertifikat pelatihan menyelesaikan sengketa ekonomi Syari’ah yang diadakan oleh Mahkamah Agung.Pengadilan Agama Purbalingga mempunyai majelis khusus, ketua majelis khusus di Pengadilan Agama
85
Purbalingga yang baru yaitu Bapak Drs. Abd.Rozaq. M.H. Pengajuan perkara ekonomi Syari’ahdi Pengadilan Agama sama dengan pengajuan perkara yang lain ke Pengadilan Agama. Bisa dilakukan dengan dua cara yaitu secara lisan dan secara tertulis, pengaduan secara lisan dapat dilakukan dengan cara menghadap langsung dengan petugas
meja
pengaduan kantor
Pengadilan Agama
Purbalingga pada saat jam kerja, atau menyampaikan secara lisan permasalahan/ pengalaman yang dialaminya sebenarnya (tidak fiktif). Pengaduan
secara
tertulis
dapat
dilakukan
dengan
menyampaikan secara langsung dengan surat resmi yang diajukan kepada ketua Pengadilan Agama Purbalingga, atau bisa melalui pos, melalui faximile, melalui e-mail, atau melalui web resmi Pengadilan Agama Purbalingga di menu pengaduan, atau menyerahkan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainya seperti dokumen yang berkaitan dengan pengaduan
yang akan disampaikan untuk
pengaduan yang secara tertulis. Ketika pengaduan tersebut telah masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga kemudian Pengadilan menerima pengaduan tersebut baik pengaduan secara lisan maupun pengaduan secara tertulis.Kemudian Pengadilan
Agama
Purbalinggaakan
memberikan
penjelasan
mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaiaan pengaduan pada saat
86
masyarakat mengajukan pengaduan.Pengadilan Agama Purbalingga akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis. Pengadilan Agama Purbalingga hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMMA/SK/VI/2009Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung Republik Indonesia diberi kewenangan menangani sendiri pengaduan masyarakat yang masuk, kecuali dalam beberapa hal badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dapat mengambil alih perkara apabila terlapor telah pindah tugas ke Pengadilan lain yang berada diwilayah hukum Pengadilan tingkat banding yang lain, pengaduan bersiafat pending atau menrik perhatian masyarakat, penanganan pengaduan yang dilaksanakan di Pengadilan tingkat banding berlarut – larut. Pengadilan tingkat pertama diberikan kewenangan sebatas menerima
pengaduan
dan
berkewajiban
untuk
meneruskan
pengaduan tersebut kepada Pengadilan tingkat banding atau mahkamah agung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima.
87
Penanganan pengaduan saat ini mengakomodir pula hak-hak dari para pelapor seperti hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas, mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi
mengenai
tahapan,
penanganan
pengaduan
yang
disampaikannya serta pelapor berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan. Dalam terhadap
rangka
sistem
meningkatkan
pengaduan
pemahaman
masyarakat,
masyarakat
Mahkamah
Agung
menerbitkan brosur tentang informasi layanan pengaduan masyarakat dan prosedur penyampaian laporan pengaduan yang disebarluaskan melalui Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding. Sebelum perkara masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga, wakil panitera selalu memberikan saran untuk menyelesaikan dengan mediasi.Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi banyaknya perkara yang masuk kePengadilan, dan menumbuhkan rasa kekeluargaan di masyarakat, serta memupuk rasa musyawarah mufakat antara kedua belah pihak. Hasil mediasi yang dilakukan Pengadilan setelah perkara terdaftar atau belum terdaftar ke
88
Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan hakim. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama Purbalingga disambut baik oleh masyarakat, hal itu ditunjukan pada tingginya tingkat pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Agama Purbalingga tentang perkara sengketa ekonomi Syari’ah. Dengan di perluasnya kewenangan Pengadilan Agama, Khususnya Pengadilan Agama Purbalingga membuat peradilan di wilayah Kabupaten Purbalingga lebih memahami tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri Purbalingga, kejaksaan
Kabupaten
Purbalingga
dan
Pengadilan
Agama
Purbalingga. Pernyataan tersebut dipertegas dalam hasil wawancara dengan Ibu Titi Hadiah Milihani sebagai Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, Beliau Menyampaikan bahwa: “Pada Tahun 2006 itu ada perluasan kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga dengan menjelaskan disitu pasal 49 Khususnya huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006...Ibid Hal 65. Hasil Pembahasan diatas menunjukan bahwa keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga sangat diakui oleh masyarakat dan lembaga peradialan yang lain di wilayah hukum Kabupaten
89
Purbalingga. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadikan masyarakat lebih aktif untuk mencari kaedilan dibidang ekonomi Syari’ah ke Pengadilan Agama Purbalingga. Pengaturan
yang
tegas
juga
menunjukan
keseriusan
pemerintah dalam mengatasi kekomplekan masalah yang terjadi di Indonesia.Pembaruan hukum baru sangat penting untuk menentukan tingkat kestabilan Negara yang ada.Indonesia telah melakukan langkah
tersebut
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
dan
menghilangkan ketimpangan hukum yang ada di Indonesia. Mempertegas tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan di Indonesia menjadikan lembaga peradilan lebih focus dalam menyelesaikan perkara yang diadukan oleh masyarakat. Kekhususan hukum juga disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang “Pengadilan Agama Khusus tentang ekonomi Syari’ah” dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang “perbankan Syari’ah” maka ada salah satu ketentuan yang menyampaikan bahwa ketika ada sengketa tentang perbankan Syari’ah maka diselesaikan di Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa ekonomi Syari’ah khususnya perbankan Syari’ah.
90
Hubungan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan kepada masyarakat untuk melakukan penyelesaiaan sengketa ekonomi Syari’ah ke Pengadilan Agama. lembaga peradilan Agama ditunjuk karena di harapkan mampu menjaga dan melaksanakan hukum Syari’ah islam yang dianjurkan dalam Islam. ditaatinya hukum Syari’ah islam seharusnya tidak menimbulkan sengketa, tetapi karena faktor ekonomi menjadikan masyarakat melakukan keluputan/ kealpaan hukum yang telah disepakati. Tingkat keaktifan dari masyarakat yang tinggi menjadikan Pengadilan Agama Purbalingga di percaya untuk menyelesaikan kasus ekonomi Syari’ah.Meskipun ada lembaga non litigasi yang berwenang menangani sengketa ekonomi Syari’ah tetapi masyarakat menggunakan proses litigasi. Lembaga non litigasi mempunyai beberapa kekursngan, diantaranya (1) prosesnya lebih lama dibanding lembaga litigasi, (2) terbatas degan tempat lembaga yang hanya ada di beberapa daerah saja, (3) biaya yang dikeluarkan lebih banyak ketika para pihak tidak kooperatif, (4) kekuatan hukum masih lemah harus memperoleh kekuatan hukun dari lembaga peradilan setempat. Pengadilan Agama
yang
Agama
Purbalingga
melingkupi
wilayah
merupakan hukum
di
Pengadilan Kabupaten
91
Purbalingga.Merupakan bagian dari Karesidenan Banyumas, karena pemekaran wilayah di seliruh Indonesia maka Karesidenan tidak berlaku
lagi,
sehingga
sekarang
menjadi
Eks.Karesidenan
Banyumas.Meskipun telah menjadi eks.Karesidenan komunikasi antara Pengadilan Agama di Eks.Karesidenan Banyumas masih sangat baik terjaga.Pernyataan tersebut di buktikan dengan adanya diskusi hukum yang diadakan setiap 2 (dua) minggu sekali antara hakim di pengadikan Se-Eks. Karesidenan Banyumas. Selain diskusi hukum,
pengadikan
Agama
Se-Eks.
Karesidenan
Banyumas
melakukan lomba bersama, diantaranya lomba tenis, dan lomba kebersihan lingkungan, selain itu, Pengadilan Agama Purbalingga juga mengikuti lomba karya ilmiah/ penelitian hukum yang diadajan oleh Pengadilan Agama semarang. 4.2.2. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Tingginga Penyelesaiaan Kasus sengketa Ekonomi Syari’ahdi Pengadilan Agama Purbalingga Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Purbalingga yang menjadikan faktor pendorong atau penentu
Tingginga
kasus
Purbalingga, antara lain:
ekonomi
Syari’ahdi
Pengadilan
Agama
92
4.2.2.1. Faktor Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Purbalingga 4.2.2.1.1. Pelatihan Tentang Ekonomi Syari’ah Pelaksanaan Regulasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap perluasan kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara yaitu tentang ekonomi Syari’ah membuat semua elemen di Pengadilan Agama Purbalinggabaik dari hakim, panitera, dan pejabat struktursal yang ada untuk mempelajari lebih lanjut lagi tentang ekonomi Syari’ah, seperti yang disampaikan bapak rosiful sebagai Panitera Muda Hukum menyampaikan pendapatnya sebagai berikut: “Perluasan kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga tentang ekonomi Syari’ah membuat kami pegawai Pengadilan Agama… Ibid Hal 75.
Pengadilan memperkuat diri untuk menjalankan regulasi dan meningkatkan pengetahuan dengan berbagi ilmu, ketika diantara pegawai telah menjalankan pelatihan tentang ekonomi Syari’ah maka
mereka
saling
berdiskusi
tentang
ekonomi
Syari’ah.Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas100% telah mengikuti pelatihan.Pengadilan Agama yng dimaksud adalah
93
Pengadilan Agama Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Purwokerto.Sehingga dapat disebutkan bahwa hakim Pengadilan Agama Purbalingga telah melaksanakan pelatihan penyelesaiaan ekonomi suariah. Data diatas didukung dengan hasil penelitian “Pelatihan atau Workshop Tentang Ekonomi Syari’ah yang di ikuti oleh Hakim Pengadilan Agama Purbalingga tercatat terakhir pada tanggal 26 April 2013 di Jakarta” (wawancara pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, pukul 15.15 WIBDengan bapak Rosiful Sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Purbalingga).Hal itu dapat dijadikan pedoman bahwa kesiapan hakim Pengadilan Agama Purbalingga telah di tambah dengan adanya pelatihan Ekonomi Syari’ah. Dengan dasar pengalaman dari hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang menyebutkan 6 (enam) hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang telah menyelesaikan kasus sengketa ekonomo Syari’ah, menjadikan Pengadilan Agama Purbalingga di pandang lebih dari masyarakat luar daerah Purbalingga. dari sekian banyak kasus yang ada di Indonesia, membuat sumberdaya manusia dari Pengadilan harus di imbangi dengan segi pendidikan dan disiplin yang tinggi. konsistensi tersebut dibuktikan dengan menjaga
94
kesehatan jasmani dan rohani para pegawai Pengadilan. cara menjaga kesehatan tersebut yaitu dengan cara melakukan olahraga setiap hari jum'at, mengikuti perlombaan baik dibidang ilmu pengeahuan maupun olahraga. Kegiatan terkahir yang dilaksanakan Pengadilan Agama purbalinga yaitu mengikuti lomba tenis yang di ikuti para hakim SeEks.KaresidenanBanyumas, mengikuti lomba pelayanan publik yang efektif yang diadakan oleh pemerintah daerah Jawa Tengah yang berpua keterbukaan informasi Kota Semarang. 4.2.2.1.2. Penguatan Mandiri Tingginya
pengaduan
tentang
ekonomi
Syari’ah
ke
Pengadilan Agama Purbalingga menjadikan hakim dan panitera harus belajar lagi, karena tingginya kasus ekonomi Syari’ah yang masuk harus di imbangi dengan kesiapan dan kematangan dari hakim dan panitera serta pejabat sruktural lainnya
yang ada di
Pengadilan Agama Purbalingga. Selain itu Pengadilan Agama Purbalingga memperkuat diri atas perluasan kewenangan tersebut dengan cara: (1) Pembinaan teknis peradilan, organisi dan finansial Pengadilan Agama Purbalingga yang didukung oleh Mahkamah Agung, (2) Pembinaan rutin oleh ketua Pengadilan Agama
95
puralingga yang di harapkan mampu menambah wawasan terhadap hukum baru yang berkembang di masyarakat, (3) Belajar intensif mandiri dengan cara membaca buku literatur yang disarankan oleh Mahkamah Agung, maupun membaca makalah yang ada kaitannya dengan kasus sengketa ekonomi syaiah. Dari hasil penelitian terdahulu disampaikan bahwa hasil Belajar mandiri para Hakim di lingkup Pengadilan Agama sebanyak 26% melanjutkan Belajar untuk memenuhi kriteria penyelesaiaan Ekonomi Syari’ah. Sebanyak 26% memperbanyak membaca, 42% melakukan memperbanyak membaca dan mengikuti pelatihan ekonomi Syari’ah, sedangkan 4% hanya mengikuti pelatihan saja. Berdasarkan hasil tersebut Pengadilan Agama Purbalingga Berperan aktif dalam melaksanakan belajar mandiri maupun bekerja sama untuk mempelajari Ekonomi Syari’ah. Penguatan dengan cara belajar mandiri, melanjutkan belajar, dan memperbanyak membaca dapat dijadikan pedoman bagi setiap hakim untuk memperkuat pengetahuannya tentang Ekonomi Syari’ah. Cara tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan hukum dan dukungan pengetahuan untuk menyelesaikan perkara terkait kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga di dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Petubahan Atas Undang-
96
Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari kewenangan mengadili Pengadilan Agama Purbalingga tersebut landasan yang digunakan untuk memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi Syari’ah para hakim menggunakan dasar hokum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, HIR (Herziene Inlandsch
Reglement),
Rv
(Reglement
op
de
Burgerlijke
Rechsvordering), KUHAP, dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Ekonomi Syari’ah. 4.2.2.2. Faktor Tingkat kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Purbalingga Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Purbalingga sangat tinggi.Keadaan tersebut dibuktikan dengan banyaknya mayarakat yang mampu dan bisa menaati peraturan baru dari pemerintah tentang ekonomi Syari’ah.Masyarakat melakukan penyelesaiaan
di
Pengadilan
Agama
Purbalingga
karena
menggunakanhaknya sebagai warga negara yang memiliki hak untuk hidup sejahtera.Atas dasar hal tersebut masyarakat atas nama lembaga mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Purbalingga. Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan melakukan wawancara yang ditujukan kepada Panitera dan Hakim di Pengadilan
97
Agama Purbalingga, dan Advokad yang mengajukan sengketa ekonomi Syari’ah menyampaikan tentang pandangannya mengenai respon masyarakat terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Agama Purbalingga. Kurang efektifnya respon masayarakat terhadap kasus ekonomi Syari’ah menjadikan tugas baru bagi pemerintah daerah sehingga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Keberadaan lembaga yang berbasis Syari’ah di Kabupaten Purbalingga cukup banyak, akan tetapi yang banyak mengadukan adalah lembaga perbankan. Perbankan yang menggunakan sistem Syari’ah dalam pelaksanaan akadnya adalah bank mandiri Syari’ah dan bank pembiayaan rakyat Syari’ah buana mitra perwira.Dari kedua lembaga perbankan Syari’ah yang ada baru bank pembiayaan rakyat Syari’ah buana mitra perwira saja yang mengajukan sengketa ekonomi Syari’ah ke Pengadilan Agama Purbalingga.Ketaatan lembaga tersebut menggambarkan bagaimana lembaga perbankan itu menjalankan
Undang-Undang
dengan
baik.Terlepas
dari
itu,
Pengadilan Agama Purbalingga juga telah mampu menyelesaikan permasalahan tersebut.
98
Faktor tersebut belum dilakukan oleh perbankan mandiri Syari’ah atau lembaga Syari’ah lain karena adanya legal officer di perbankan mandiri Syari’ahmaupun lembaga Syari’ah di Kabupaten Purbalingga. Sehingga dengan adanya legal officer di lembaga Syari’ah tersebut bisa mengurangi masuknya pengaduan ekonomi Syari’ah ke Pengadilan Agama Purbalingga. Pengadilan Agama Purbalingga di harapkan mampu mengatasi sengketa ekonomi Syari’ah tersebut, dengan dasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama puralingga mampu menyelesiakan perkara ekonomi Syari’ah yang diajukan masyarakat. Pandangan
Hakim
dan
Panitera
Pengadilan
Agama
Purbalingga Tentang Faktor – Faktor Tingginya Penyelesaiaan Kasus sengketa ekonomi Syari’ahdi Pengadilan Agama Purbalingga menyebutkan berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil wawncara Pandangan Hakim Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Penyelesaiaan Kasus Sengketa ekonomi Syari’ahdi Pengadilan Agama Purbalingga disampaikan Oleh Ibu Titi Hadiah Milihani sebagai berikut:
99
“Faktor yang mempengaruhi adalah adanya Perbankan Syari’ah yang mengerti dan taat terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006… Ibid Hal 79. Penjelasan
tersebut
menjelaskan
bahwa
Faktor
yang
mempengaruhi Tingginya penyelesaian sengketa ekonomi Syari’ahdi Pengadilan Agama Purbalingga antara lain: a. Pengadilan Agama Purbalingga yang selalu konsisten dan disiplin terhadap semua kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga. b. Adanya lembaga perbankan Syari’ah yang mengerti dan taat terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. c. Dukungan dari lembaga peradilan di KabupatenPurbalingga khususnya
Pengadilan
Negeri
Purbalingga
dengan
mengesampingkan Pasal 55 Ayat 2 (apabila dalam Akad diselesaikan di Peradilan Umum) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari’ah, dipertegas Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilsi hukum Ekonomi Syari’ah untuk diselesaikan di Pengadilan Agama. Kesadaran masyarakat yang tinggi untuk mengikuti proses peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga membuat Pengadilan Agama Purbalingga lebih di percaya dalam menyelesaikan perkara dalam lingkup peradilan Agama. Tingginya
100
kesadaran tersebut mempengaruhi kinerja Pengadilan Agama Purbalingga untuk menjadi Pengadilan Agama Purbalingga yang mampu menyelesaikan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga. Pandangan
Panitera
Tentang
Faktor-Faktor
yang
Mempengaruhi Tingginya Penyelesaiaan Kasus Sengketa ekonomi Syari’ahdi Pengadilan Agama Purbalingga disampaikan Oleh Bapak Rosiful sebagai berikut: “Faktornya kembali lagi ke masyarakatnya, kalo masyarakatnya tidak mengadukan ke Pengadilan kita tdak memutus… Ibid Hal 80. Berdasakan hasil tersebut pada intinya penulis menemukan Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya penyelesaian sengketa ekonomi Syari’ahdi Pengadilan Agama Purbalingga.Diantaranya Ketaatan Perbankan Syari’ah menjadikan Pengadilan Agama Purbalingga banyak menerima aduan mengenai perbankan Syari’ah. Pengadilan Agama telah menjalankan Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Agama dengan baik, karena dengan adanya UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perluasan kewenangan Pengadilan Agama, Khususnya di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Ekonomi Syari’ah.
101
Keterpaduan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 membuat Pengadilan Agama
diseluruh
Indonesia
khususnya
Pengadilan
Agama
Purbalingga lebih jelas tugasnya dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi Syari’ah.
BAB 5 PENUTUP 5.1 Simpulan Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga Sudah konsisten dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama di perkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari’ah. Hal itu dibuktikan dengan kurun waktu 7 (Tujuh) Tahun Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan 9 (Sembilan) perkara sengketa ekonomi Syari’ah. Dari kesembilan kasus tersebut 5 kasus selesai dengan Damai pada saat proses litigasi dilaksanakan, 4 kasus dikabulkan oleh Hakim. Sedangkan Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas belum pernah menerima sengketa ekonomi Syari’ah. 2. Faktor yang mempengaruhi Tingginya penyelesaian sengketa ekonomi Syari’ahdi Pengadilan Agama Purbalingga dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
99
100
a) Faktor Internal, Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Purbalingga telah memperkaya ilmu pengetahuan dengan mengikuti pelatihan tentang Ekonomi Syari’ah, melanjutkan belajar di perguruan tinggi, serta membaca Buku terkait dengan Ekonomi Syari’ah, dan diskusi dengan sesama Hakim Pengadilan Purbalingga maupun dengan Hakim Pengadilan agama Eks keresidenan Banyumas. b) Faktor Eksternal yaitu Adanya Pelaku Ekonomi Syari’ah yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama,Lembaga Perbankan yang lebih memilih penyelesaian litigasi yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Dukungan dari lembaga peradilan di kabupaten Purbalingga menjadikan Pengadilan Agama Purbalingga menyelesaikan sengketa ekonomi Syari’ah. 5.2 Saran Berdasarkan Simpulan di atas maka peneliti memberikan saran untuk: 1. Pengadilan Agama Purbalingga, khususnya para Hakim dan Pejabat lebih memperkaya pengetahuan tentang Ekonomi Syari’ah dan Lingkup Peradilan Syari’ah untuk memperkuat pengetahuan pribadi dan kasus ekonomi Syari’ah yang berbedadengan sebelumnya. Caranya dengan melanjutkan belajar, membaca buku dan diskusi
101
sesame hakim Pengadilan Agama Purbalingga maupun se.EksKaresidenan Banyumas. 2. Pemerintah untuk mendukung dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya sadar akan keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan agama, khususnya di wilayah Hukum Eks.Karesidenan Banyumas.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Abdullah,Abdul Gani Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi syariah dan legislasi Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, di Semarang. Afifudin, dan B.A. Saebani. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Pustaka Setia. Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Al-Hasimi, Muhamad Ali. 2009. Hakekat Masyarakat Muslim. Bandung: Rajawali Pers. Amiruddin, dan Zaenal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Renika Cipta Burhan.Umar. 2006. Konsep Dasar Teori Ekonomi Mikro. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Fajar, M. dan Y. Achmad.2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Fakultas Hukum UNNES. 2010. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum. Semarang: Fakutas Hukum. Hakim, Lukman. 2012. Prinsip-prinsip ekonomi islam. Jakarta: Eirlangga. Huberman, Milles. 1992. Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press). Karya. Karim, Adi Warman. 2010. Ekonomi Mikro islam edisi 2. Bandung: Rajawali pers. ……………….. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. ………………2005.Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Moleong, Lexy 2009.Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
101
102
Nazir. 2002. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Suharso dan Ana Retnoningrum, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: CV.Widya Karya. Sutrisno, Hadi. 1993. Metodologi Research. Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset. Sumitro, Warkum. 2004. Asas-AsasPerbankan Islam &LembagalembagaTerkait (BAMUI, Takaful danPasar Modal Syariah di Indonesia). Jakarta: Raja GrafindoPersada. B. Jurnal Hukum Liwis Ma’luf, Al Munjid al Lughoh wa al-A’lam. 2007. Daar al Masyriq. Bairut. Cet. III C. Penelitian Terdahulu Skripsi. Endar Guntur S. 2010. Penyelesaiaan Sengketa Ekonomi Perbankan Syariah Dengan Jalan Choice of fourum. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang Tesis.Sugeng.2008. Kesiapan Para Hakim Pengadilan Agama Khusus Wilayah Hukum Eks. Karesidenan Banyumas Dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Syariah. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta D. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Ketentuan pokok Kehakiman Undang-Undang Nomor3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Kewenangan absolute Pengadilan Agama Menyelesaikan Ekonomi Syariah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMMA/SK/VI/2009 Tentang proses Pengajuan Banding.
103
E. Al- Qur’an Surah Al Mulk Ayat 15 Surah An-Nissa Ayat 35, Ayat 58-59, Ayat 65 F. Internet Sumber:http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id/2012/04/13/perkembanga n-dan-peran-bank-syariah-di-era-modern/ diaksespadatanggal 14 April 2013 Sumber: http://pengadilan.agama.purbalingga.ac.org diakses pada tanggal 16 April 2012 Sumber: http://timorita.blogspot.com/2011/01/sengketa-ekonomisyariah.htmldiaksespadatanggal 17april 2013 Sumber: http://www.bi.go.id diakses pada tanggal 13 Mei 2013 20.13 WIB Sumber: http://www.banksyariah.net/2013/02/bank-pembiayaan-rakyatsyariah.html di akses pada tanggal 21 April 2013 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.2009. Kamus Besar Bahasa Indonesia.http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index di akses pada tanggal 10 Juli 2013
