SKRIPSI. PENERAPAN WAKAF DI KEC. KANIGORO KAB. BLITAR (Studi Atas Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 41 Tahun 2004) Oleh :

PENERAPAN WAKAF DI KEC. KANIGORO KAB. BLITAR (Studi Atas Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 41 Tahun 2004)

SKRIPSI Oleh :

Achmad Fatoni 04210016

JURUSAN AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2010

1

PENERAPAN WAKAF DI KEC. KANIGORO KAB. BLITAR (Studi Atas Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 41 Tahun 2004)

SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi)

Oleh :

Achmad Fatoni 04210016

JURUSAN AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2010

2

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENERAPAN WAKAF DI KEC. KANIGORO KAB. BLITAR (Studi Atas Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 41 Tahun 2004)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjlipakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 April 2010 Penulis,

Achmad Fatoni NIM: 04210016

3

PERSETUJUAN PEMBIMBING Pembimbing penulisan skripsi saudara Achmad Fatoni, NIM 04210016, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PENERAPAN WAKAF DI KEC. KANIGORO KAB. BLITAR (Studi Atas Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 41 Tahun 2004)

Telah di anggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Sidang Majlis Penguji Skripsi.

Malang, 27 April 2010 Pembimbing,

Zaenul Mahmudi, MA NIP 19730603 199903 1 001

4

HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN WAKAF DI KEC. KANIGORO KAB. BLITAR (Studi Atas Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 41 Tahun 2004)

SKRIPSI

Oleh : Achmad Fatoni 04210016

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

Zaenul Mahmudi, MA NIP 19730603 199903 1 001

Mengetahui, Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Zaenul Mahmudi, MA NIP 19730603 199903 1 001

5

DEPARTEMEN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARI’AH Terakreditasi “A” SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007 JI. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI Nama Nim Jurusan Dosen Pembimbing Judul Skripsi

: Achmad Fatoni : 04210016 : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah : Zaenul Mahmudi, MA :PENERAPAN WAKAF DI KEC. KANIGORO KAB. BLITAR (Studi Atas Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 41 Tahun 2004)

No 1 2 3 4 5 6 7

Hari / Tanggal Selasa, 2 Maret 2010 Senin, 8 Maret 2010 Sabtu, 13 Maret 2010 Sabtu, 10 April 2010 Senin, 12 april 2010 Selasa, 13 April 2010 Rabu, 14 April 2010

Materi Konsultasi Proposal BAB I, II, dan III Revisi BAB I, II, dan III BAB IV dan V Revisi BAB IV dan V Abstrak ACC BAB I, II, III, IV, dan V

Paraf

Malang, 14 April 2010 Mengetahui a.n. Dekan Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Zaenul Mahmudi, MA NIP 19730603 199903 1 001

6

PENGESAHAN SKRIPSI Dewan Penguji Skripsi saudara Achmad Fatoni, NIM 04210016, Mahasiswa Jurusan AL-Ahwal AL-Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan Tahun 2004 dengan judul: PENERAPAN WAKAF DI KEC. KANIGORO KAB. BLITAR (Studi Atas Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 41 Tahun 2004) Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (Baik Sekali), dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi) Dengan Dewan Penguji:

1. Fakhruddin, M.Hi NIP 19740819 200003 1 002

(

2. Zaenul Mahmudi, MA NIP 19730603 199903 1 001

(

3. Drs. M. Fauzan Zenrif, M.Ag NIP 19680902 00003 1 001

(

) (Ketua Penguji)

) (sekretaris)

) (Penguji Utama)

Malang, 20 April 2010 Dekan, Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag NIP 19590423 198603 2 003

7

PERSEMBAHAN Syukur Alhamdulillahirabbil ‘Aalamiin kami sampaikan kehadirat Allah Swt atas semua nikmat serta limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang selalu mengiringi setiap kaki yang melangkah dan nafas yang keluar. Sehingga telah Engkau jadikan hamba-Mu ini orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Dengan ma’unah-Mu, pada akhirnya kami dapat menyelesaikan tulisan ini setelah melalui jalan yang panjang dan berliku. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad saw. Berkat syafaat pada yaumul akhir kelak, serta lantunan sholawat yang ajeg terucap, telah menyadarkan nuraniku untuk segera menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini yang Insya Alloh akan banyak memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, khususnya bagi penulis pribadi. Salam ta’dzim kami haturkan teruntuk Ayahku yang mulia H. Sahuri SH, teruntuk Ibuku yang mulia Hj. Istikharoh dan juga teruntuk kedua mertuaku Bp. Suryadi beserta Ibu Sudarti, tak lupa teruntuk khusus istriku tercinta dan terkasih. Deraian air mata yang mengucur tak terhingga dalam rintihan dan tangisan yang mengiringi do’a-do’anya, dalam setiap hantaman fitnah yang menerpa, kalian tahan hantaman itu hanya demi senyum sesaat anak-anaknya, demi kebahagiaan sekejap anakanaknya, demi sebutir nasi untuk mengganjal perut dan lambung anak-anaknya, demi sepotong baju baru untuk hari raya anak-anaknya, demi atap untuk menahan sengatan dan panasnya sinar matahari,Semua kebaikan, semua penderitaan yang dirasakan ayah dan ibu,Surga Allah swt telah menanti ayah dan ibu dengan pintu selebar-lebarnya.Untuk keluargaku, semoga Alloh swt selalu melimpahkan hidayahNya kepada kita semua. Untuk orang-orang yang telah mendatangkan kebaikan dan telah menghantamkan kepahitan, Terima Kasih. Apa yang akan sampai pada diri kalian sesuai dengan apa yang kalian sampaikan pada orang lain. Untuk istriku, yang senantiasa menjadi patnership, semoga Allah swt menyatukan kita sampai akhir hayat kita,amiin. Untuk bapak dan ibu mertuaku, harapan dan keinginan kalian telah membantu menyadarkanku untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Dan teruntuk semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, pesan damai untuk semuanya

8

MOTTO

”DENGAN BERWAKAF AKHIRAT LEBIH MENJANJIKAN”

9

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim, Segala puji syukur kami haturkan kehadirat Allah swt, penguasa dan sang Kholik seluruh alam raya, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, Baginda Nabi Besar Muhammad saw., seluruh keluarga, istri, anak, kerabat, sahabat, dan umat beliau Rasulullah saw. yang telah membawa manusia dari kehidupan yang penuh dengan kebiadaban menuju kehidupan yang penuh dengan peradaban, yakni Agama Islam. Penulis menyusun skripsi ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud pengamalan ilmu yang telah diperoleh penulis selama ada di bangku perkuliahan sehingga dapat bermanfaat bagi penulis pribadi, dan juga bagi mahasiswa dan masyarakat pada umunya. Penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan rasa terima kasih, khususnya kepada yang terhormat: 1. Prof. Dr. H.Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

10

3. Zainul Mahmudi, MA, selaku Dosen Pembimbing kami. Syukron katsiron penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, khususnya ibu dan bapak, selalu mendapatkan Rahmat dan hidayah Allah swt. serta dimudahkan, diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. 4. Dr. H. Sa’ad Ibrahim, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih kami haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. 5. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua. 6. Staf serta Karyawan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini. 7. Staf dan Karyawan Fakultas Humaniora dan Budaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis dalam mencari beberapa data yang dibutuhkan untuk penyelesaian skripsi ini. 8. Untuk Ayah dan Ibuku, terima kasih atas kucuran keringat dan darahnya selama ini. Surga Allah swt sedang menanti, Ayah ,Ibu. Untuk semua keluargaku, baik yang dekat ataupun yang jauh, Allah swt maha mengetahui dan akan selalu

11

menolong hamba-Nya selama mau menolong hambanya yang lain. Kebaikan akan dinanti dengan kebaikan. 9. Istri, serta ibu dan bapak mertua yang saya mulyakan. Kebaikan yang telah diberikan selalu dan akan dikenang oleh penulis sampai akhir hayat. 10. Semua sahabat-sahabat ku angkatan 2004. Kalian telah memberikan segudang pengalaman bagi penulis. 11. Kepada semua pihak yang ikut terlibat dan berpartisipasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan oleh penulis satu-persatu. Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya sekripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 27 April 2010 Penulis,

Achmad Fatoni

12

DAFTAR ISI

Cover…………………………………………………………………………………..i Halaman judul………………………………………………………………………...ii Pernyataan keaslian skripsi…………………………………………………………..iii Persetujuan pembimbing……………………………………………………………..iv Halaman persetujuan………………………………………………………………….v Bukti Konsultasi……………………………………………………………………..vi Lembar Pengesahan Skripsi…………………………………………………………vii Persembahan………………………………………………………………………..viii Motto…………………………………………………………………………………ix Kata Pengantar…………………………………………………………………..........x Daftar Isi……………………………………………………………………………xiv Abstrak……………………………………………………………………………...xvi BAB I: PENDAHULUAN…………………………………………………………..1 A. Latar Belakang ………………………………………………………..….1 B. Batasan Masalah……………………………………………………..…...4 C. Rumusan Masalah....………………………………………………….….5 D. Tujuan Penelitian.…………………………………………………….….5 E. Manfaat penelitian...……………………………………………………..6 F. Definisi Operasional………………………………………………….….6 G. Penelitian Terdahulu……………………………………………………..7 H. Sistematika Pembahasan………………………………………………...8 BAB II: KAJIAN TEORI…………………………………………………………10 A. Pengertian Wakaf……………………………………………………….10 B. Dasar Hukum Wakaf..…………………………………………………..13 1. Dasar Hukum Wakaf Dalam Islam...………………………………..13 2. Dasar Hukum Wakaf Dalam Peraturan Pemerintah………………..16 C. Syarat Rukun Wakaf.……………………………………………………17 1. Orang Yang Berwakaf (Wakif)……………………………………..17 2. Benda Yang di Wakafkan (Mauquf)………………………………..18 3. Orang Yang Menerima Wakaf (Mauquf ‘Alaih)…………………....18 4. Lafadz atau Ikrar Wakaf (Sighot)………………………………..….18 D. Macam-Macam Wakaf…………………………………………...……..22 1. Wakaf Ahli…………………………………………………………..22 2. Wakaf Khoiri………………………………………………………..23 E. Penerapan wakaf………………………………………………………..23 1. Penerapan Wakaf Sebelum Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ……………………………………………………....23 2. Penerapan Wakaf Sesudah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf…………………….…………………………………32 BAB III: METODE PENELITIAN……………………………………………….39 A. Jenis Penelitian…………………………………………………………..39 B. Metode Pendekatan Masalah…………………………………………....40 C. Lokasi Penelitian………………………………………………………..41

13

D. Sumber Data………………………….………………………………….41 E. Metode Pengumpulan Data………….…………………………………..43 F. Metode Pengolahan dan Analisa Data..…………………………………44 G. Metode Keabsahan Data..……………………………………………….47 BAB IV: PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA……………………….….48 A. Paparan Data………………………………………………………..…..48 1. Kondisi Obyektif Subyek Penelitian………………………………...48 a. Kondisi Geografis……………………………...……………….49 b. Kondisi Sosial……………………………………………….….50 c. Kondisi Keagamaan…………………………………………….50 d. Kondisi Ekonomi………………………………………….……52 e. Kondisi Pendidikan Dan Kesehatan………………………..…..52 2. Pemahaman Wakaf Pada Masyarakat Di Kec. Kanigoro Kab. Blitar.53 a. Pengertian Wakaf……………………………………………….53 b. Dasar Hukum Wakaf……………………………………..…….55 c. Syarat Rukun Wakaf……………………………………..……..56 d. Tujuan Wakaf…………………………………………………..57 e. Jenis Benda Yang Dapat Diwakafkan………………….………58 f. Tata Cara Perwakafan……………………………………….….59 B. ANALISIS DATA………………………………………………….….60 1. Penerapan Wakaf Di Kec. Kanigoro Kab. Blitar……………………………………………………………..….60 a. Penerapan Wakaf di Kec. Kanigoro Kab. Blitar sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf….................60 b. Penerapan Wakaf di Kec. Kanigoro Kab. Blitar sesudah berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf…...66 2. Faktor Yang menghambat Perwakafan Benda Bergerak di Kec. Kanigoro Kab. Blitar………………………………………………..71 BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN………………………………………....74 A. Kesimpulan……………………………………………………………..74 B. Saran…………………………………………………………………….75 Daftar Pustaka……………………………………………………………………..78 Lampiran-Lampiran

14

ABSTRAK Acmad Fatoni, 2010, Penerapan Wakaf di Kec. Kanigoro Kab. Blitar (Studi Atas Pelaksanaan Peraturan Wakaf PP No. 28 Tahun 1977 dan Sesudah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004). Skripsi, Jurusan Al-Ahwal AlSyakhshiyyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kata kunci: Penerapan, wakaf. Wakaf terus berkembang dengan berbagai inovasi dengan tetap mengedepankan dan berpandukan prinsip Syariah. Lahirnya UU wakaf berikut peraturan turunannya merupakan titik tolak peningkatan pemberdayaan potensi wakaf ke arah perkembangan yang lebih produktif. Hal ini dapat dlihat dari obyek wakaf yang dulu hanya sebatas pada benda bergerak, hingga meluas pada obyek benda bergerak, hal ini didasari atas berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Namun pada wilayah tertentu perwakafan benda bergerak mengalami beberapa hambatan dalam penerapanya dilapangan, hal ini tidak lain adanya faktor pengetahuan umat Islam yang masih minim dalam perwakafan benda bergerak, yang akhirnya menimbulkan asumsi pada masyarakat bahwa adanya wakaf benda bergerak akan menimbulkan manfaat benda akan terhapus suatu saat nanti, wakaf ini lebih mengarah kejariyah atau sodaqoh serta pengelolaan wakaf ini sulit dan juga wakaf ini tidak memberikan bekas yang berwujud. Dari fenomena tersebut penelit akan mengangkat skripsi dengan judul ”PENERAPAN WAKAF DI KEC KANIGORO KAB. BLITAR (Studi Atas Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 41 Tahun 2004). Dimana hal ini sengaja diangkat untuk menjawab fenomena yang terjadi seperti pemaparan diatas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosio-legal yaitu penelitian yang meneliti obyek masyarakat dalam rangka menerapkan atas adanya sebuah peraturan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptf kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan keadaan dan kondisi pada realita yang ditemui di lapangan baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas. Dari sini akan diketahui bahwa penerapan wakaf terhadap benda bergerak sesuai UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada masyarakat di Kec. Kanigoro Kab. Blitar masih belum terlaksana. Adapun faktor yang menghambat berlakukanya, meliputi: adanya pemahaman yang belum utuh terhadap maksud ajaran keabadian wakaf itu sendiri, banyak Nazhir wakaf banyak dari kalangan tokoh masyarakat seperti kyai, ajengan, ustadz, tuan guru, dan lain-lain yang justru tidak memiliki kompetensi dalam pengelolaan harta wakaf secara produktif.

15

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sejak kedatangan Islam wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, yaitu dengan adat kebiasaan setempat, seperti halnya secara lisan yang mana hal tersebut atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata dan tidak akan pernah ada pihak yang berani mengganggu gugat1. Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, kedudukan wakaf dalam syari’at Islam juga disebut amal shodaqoh jariyah, dimana pahala yang didapat oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat walaupun ia telah meninggal dunia, selama benda wakaf itu masih dimanfaatkan pada jalan Allah2, Mengingat demikian besarnya pahala wakaf, serta peranan obyek wakaf dalam kehidupan masyarakat Islam khususnya di Indonesia, sebagaimana telah banyak kita ketahui bahwa hampir semua obyek dari perwakafan berupa bangunan yang berfungsi sebagai sarana keagamaan, semisal sekolah, madrasah, pesantren, langgar, musola, rumah sakit, balai pengobatan, klinik dan panti asuhan yatim3.

1

Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI , tahun 2007 hlm. 61 2 Fiqih Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI , tahun 2007 hlm. 69

16

Maka sudah waktunya tanah wakaf mendapat perhatian yang khusus dalam konstelasi hukum tanah nasional Hal ini mengingat dizaman sekarang hanya dari sebuah keihlasan dari seseorang yang menyerahkan wakaf dan orang-orang yang menerima sebagai amanat, tidak dapat dijadikan sebagai jaminan bagi kelangsungan tujuan pengelolaan harta wakaf itu sendiri, baik bagi si wakif atau mauquf alaih. Hal ini jika keduanya masih hidup biasanya mungkin tidak akan terjadi apa-apa, tapi kalau keduanya sudah meninggal dunia atau salah satu ada yang meninggal dunia maka akan menjadi lain masalahnya. Perkembangan

wakaf

di

Indonesia

mengalami

penyimpangan

baik

peruntukan, maupun pengurusan sehingga banyak menimbulkan sengketa antara ahli waris dari wakif dan

atau ahli waris nadzir. Hal ini mendorong terbentuknya

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977. Dalam praktek adanya PP No. 28 tahun 1977 tidak dapat efektif karena disebagian masyarakat ada yang enggan untuk mewakafkan tanahnya karena bebarapa alasan. Seiring dengan adanya Peradilan Agama yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dibutuhkan suatu pedoman untuk menyelesaikan sengketa tentang wakaf yang dirasa oleh hakim Pengadilan Agama masih kurang apabila hanya mendasarkan ketentuan dari PP No. 28 Tahun 19774. Dan diberlakukanya UU No. 41 tahun 2004 pada pasal 28 tentang perwakafan benda bergerak belum bisa diterapkan. Mengingat selama ini

3

Al- Alabi Adijani, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 82 4 Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI , tahun 2007 hlm. 20-34

17

berdasarkan PP No. 28 Tahun 1977 wakif hanya dibatasi pada orang-orang, atau badan hukum yang memiliki tanah hak milik dan obyek wakafpun hanya dibatasi pada benda tetap yang berupa tanah hak milik saja. Untuk memberikan dorongan bagi umat Islam untuk mewujudkan pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT melalui wakaf, kiranya tidak perlu seseorang itu menunggu mempunyai tanah hak milik. Dan cukup seseorang itu memiliki harta baik benda tetap atau benda tidak tetap, asalkan benda itu merupakan harta milik wakif secara keseluruhan dan adanya niat wakif untuk mewakafkan hartanya itu secara kekal atau terus menerus. Padahal pada substansinya hukum Islam sendiri tidak membatasi obyek hukum wakaf hanya pada tanah hak milik saja, hal ini seperti dikutip dari beberapa pendapat: 1.

Imam Maliki memperluas lahan wakaf mencakup barang-barang bergerak lainnya, seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah tanaman tertentu. Yang menjadi substansi adalah sapi dan pohon, sementara yang diambil manfaatnya adalah susu dan buah. Ia membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apa pun, termasuk aset yang paling likuid yaitu uang tunai (cash waqf).5

2.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang

5

Muhammad Syafi’I Antonio, 2002, Cash waqf dan Anggaran pendidikan umat, www.alislam.or.id.

18

tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.6 Seperti halnya yang ini terjadi di wilayah Kec. Kanigoro Kab. Blitar, yang dalam catatanya di KUA sama sekali belum tercantum pendataan adanya perwakafan yang didasari atas UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Berikutnya seperti latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti memilih dan menentukan judul untuk penulisan skripsi ini, yaitu: “PENERAPAN WAKAF DI KEC. KANIGORO KAB. BLITAR (Studi Atas Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 41 Tahun 2004)”

B. Batasan Masalah Agar penyusunan skripsi ini tidak meluas kemana-mana, maka masalah dalam penulisan ini sengaja dibatasi. Sebab masalah yang terlampau luas akan berakibat bahwa penulisan skripsi ini akan menjadi mengambang disamping kemungkinan akan kehilangan arah. Jadi pembatasan disiini dimaksudkan untuk menuju pada sasaran penulisan yang obyektif dan rasional. Adapun penulisan skripsi ini dalam pembahasanya terfokus pada masalah Penerapan Wakaf di Kec. Kanigoro, Kab. Blitar. Yang dalam hal ini yang menjadi indikatornya adalah wakaf di masyarakat daerah tersebut, sebab wakaf tanah ini merupakan wakaf yang mempunyai fungsi sangat penting bagi masyarakat luas, yang diantaranya untuk pelebaran masjid, pembangunan langgar-langgar, komplek keguruan, pondok pesantren maupun tempat-tempat amal kebajikan lainya, lazimnya

6

Muhammad Syafi’I Antonio. Op.cit

19

dibangun di atas tanah wakaf. Juga wakaf ini memerlukan pengaturan tersendiri diantara wakaf-wakaf lainya. C. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalanya sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan wakaf Di Kec Kanigoro Kab. Blitar sesuai dengan PP No. 28 Tahun 1977 dan sesudah berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf? 2. Apa faktor yang menghambat penerapan wakaf benda bergerak sesuai UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf di Kec. Kanigoro Kab. Blitar? D. Tujuan Penelitian Bertolak dari berbagai perumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan dan sesuai pula dengan orientasi yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini, maka beberapa tujuan dari dilaksanakananya penelitian ini: 1. Mengetahui penerapan wakaf Di Kec Kanigoro Kab. Blitar sesuai dengan PP No. 28 Tahun 1977 dan sesudah berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf 2. Mengetahui faktor yang menghambat penerapan wakaf benda bergerak sesuai UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. E. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.

Teoritis a.

Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang cara-cara bagaimana tata cara wakaf sesuai dengan peraturan yang berlaku.

20

b.

Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Fakultas Syari’ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah.

c. 2.

Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

Praktis a.

Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan wakaf.

b.

Sebagai sumber pengetahuan untuk memecahkan permasalahan dalam wakaf sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

F. Definisi Operasional Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi perasional. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian.

1. Penerapan : menurut kamus istilah Manajemen (1994:155) adalah berupa hubungan motivasi kerja dengan efektifitas pelaksanaan dari suatu perencanaan untuk hasil kerja yang efektif. 2. Wakaf : perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU No. 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1)) 3. PP No. 28 Tahun 1977 : Undang-undang yang mengatur tentang penerapan wakaf pada benda tetap saja.

21

4. UU No. 41 Tahun 2004 : Undang-undang yang mengatur tentang penerapan wakaf pada benda tetap dan benda bergerak. G. Penelitian Terdahulu Pada skripsi yang berjudul Pemahaman Masyarakat Desa Bunut Wetan Kec Pakis Kab. Malang tentang Hukum Perwakafan Benda bergerak yang disusun oleh Sopwan Hamdadi Anas, NIM. 00210014 pada tahun 2004, menjelaskan tentang pemahaman masyarakat Bunut Wetan tentang wakaf benda bergerak beserta faktorfaktor yang menghambat dan mendukung dan memahaminya. Hasil penelitian ini ada dua persepsi, yaitu yang pertama masyarakat Bunut Wetan mengakui hukum perwakafan benda bergarak 99% masyarakat Bunut Wetan belum memahami hukum tersebut, persepsi yang kedua mengakui tentang adanya benda bergerak yang diwakafkan seperti kendaraan bermotor, uang dan hewan bukanlah wakaf, akan tetapi termasuk amal jariyah yang berbentuk shodaqoh dan infaq. Berikutnya pada skripsi yang berjudul Hukum Perwakafan dalam KHI (Perspektif Madhab Syafi’i), yang disusun oleh Eka Suriansyah, NIM. 9921045 pada tahun 2004, yang membahas tentang wakaf menurut madhab Imam Syafi’i baik dari segi besar kecilnya hasil adopsi baik yang berbentuk eksplisit, tekstual ataupun implisit, kontekstual. Seperti ikrar wakaf dalam pasal 218 tentang tata cara perwakafan, pentingnya ikrar wakaf sudah dijelaskan dalam KHI. Selanjutnya pengembangan ikrar wakaf ini tidak hanya dengan lisan tetapi dengan tulisan, yang disebut dengan ikrar wakaf, antara madhab Imam Syafi’i dan KHI ada titik temu yaitu spirit untuk berhati-hati dengan menformalkan sesuatu prosesi serah terima wakaf.

22

Adapun perbedaan antara peneliti terdahulu dengan sekarang adalah bahwa penelitian terdahulu itu menekankan pada hukum perwakafan. Dalam skripsi yang disusun oleh Sopwan Hamdani Anas pada tahun 2004 hanya mengenai pemahaman masyarakat Desa Bunut Wetan tentang Hukum perwakafan, dan dalam skripsi yang disusun oleh Eka Suriansyah pada tahun 2004 mengenai teori hukum perwakafan yang ada di KHI dan Madhab Syafi’i, mereka menggabungkan antara teori yang ada di KHI dengan pendapat Syafi’i. Sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang adalah mengkaji tentang Penerapan Wakaf di Kec. Kanigoro, Kab. Blitar sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. H. Sistematika Penulisan Dalam Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, pada tiap bab terdiri dari sub bab. Hal ini guna memudahkan dalam mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang apa yang menjadi tujuan penulisan skripsi. Adapun kelima bab tersebut meliputi: BAB I : Memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan BAB II : merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bagian bab ini, penulis akan menjelaskan pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat rukun wakaf, macam-macam wakaf dan penerapan wakaf sebelum dan sesudah adanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf

23

BAB III: Berisikan metode penelitian. Untuk mencapai hasil yang sempurna, penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, dimana metode penelitian tersebut terdiri dari lokasi penelitian, paradigma, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan teknik analisa data. BAB IV: merupakan uraian tentang paparan data yang diperoleh dari lapangan dan analisa data dari penelitian dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. BAB V: Sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab IV. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

24

BAB II WAKAF

A.

Pengertian Wakaf Wakaf secara etimologi adalah al-habs (menahan)”. Ia merupakan kata yang

berbentuk masdar (gerund) dari ungkapan waqfu al-syai’ yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu secara gramatikal, penggunaan kata “auqafa” yang digabungkan dengan kata-kata segala jenis barang termasuk ungkapan yang tidak lazim (jelek). Yang benar adalah dengan menggunakan kata kerja “waqaftu” tanpa memakai hamzah (auqaftu). Adapun yang semakna dengan kata “habistu” adalah seperti ungkapan “waqaftu al-syai’ aqifuhu waqfan”7. Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana tercantum pada buku-buku fiqh. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut8. 1. Abu Hahifah Wakaf adalah menahan suatu benda menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasrkan definisi

7

http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com/2010/01/05/optimalisasi-fungsi-perbankan-syariah-sebagai-

nadzir-investasi-wakaf/ 8

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI Fiqih Wakaf, (Jakarta: 2007), 2-4

25

maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. 2. Madhab Maliki Madhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikanya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti halnya mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadh wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. 3. Madhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara kepemilikanya kepada yang lain, baik dengan ukuran atau tidak. Jika si wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan kepada mauquf ‘alaih (yang diberi wakaf) sebagai shodaqoh yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbanganya tersebut. Apabila wakif melarangnya maka qodli berhak memaksanya agar meberikanya kepada mauquf ‘alaih.

26

Sedangkan dalam konteks perundangan di Indonesia, nampaknya wakaf dimaknai secara spesifik dengan menemukan titik temu dari berbagai pendapat ulama tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam rumusan pengertian wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Rumusan dalam UU wakaf tersebut, jelas sekali merangkum berbagai pendapat para ulama fiqh tersebut di atas tentang makna wakaf, sehingga makna wakaf dalam konteks Indonesia lebih luas dan lebih komplit. Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. B. Dasar Hukum Wakaf 1. Dasar Hukum wakaf dalam Islam Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

27

1. Firman Allah QS : al-Haj: 779

‫ا‬

”Berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan” 2. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97

☯

☺

⌦

☺ “Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan ”10. 3. Firman Allah QS. al-Baqarah (2): 261-262.

‫ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﻘﻮن أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ آﻤﺜﻞ ﺣﺒﺔ أﻧﺒﺘﺖ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﺎﺑﻞ ﻓﻲ آﻞ‬ ‫ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﻘﻮن أﻣﻮاﻟﻬﻢ‬.‫ﺳﻨﺒﻠﺔ ﻣﺌﺔ ﺣﺒﺔ واﷲ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺎء واﷲ واﺳﻊ ﻋﻠﻴﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺛﻢ ﻻ ﻳﺘﺒﻌﻮن ﻣﺎ أﻧﻔﻘﻮا ﻣﻨﺎ وﻻ أذى ﻟﻬﻢ أﺟﺮهﻢ ﻋﻨﺪ رﺑﻬﻢ وﻻ ﺧﻮف‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻻ هﻢ ﻳﺤﺰﻧﻮن‬ “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 4. Firman Allah Q.S. al-Baqarah (2): 267. 9 Pimpinan pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majlis Tarjib Muhammadiyah (Yogyakarta: Cetakan Kedua, 1971), 27. 10 Al- Alabi, Op. Cit., 27.

28

☺ ☺ ☺ ☺ ⌧

☺

☺

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” 5. (Q.S. Ali Imran (3): 92)

⌧

☺

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” 11 Adapun dari hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah 6. Hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini adalah

11

Departemen agama RI, Al-Qur’an Dan Terjkemahannya (Jakarta: Proyek Pengadaan kitab Suci ALQur’an, 1978/1979), 91

29

‫ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ أن ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﺗﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وآﺎن ﻗﺪ‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻴﺒﺮ ﻓﻘﺎل ﻗﺪ أﺻﺒﺖ ﻣﺎﻻ ﻟﻢ أﺻﺐ ﻣﺜﻠﻪ وﻗﺪ أردت أن أﺗﻘﺮب ﺑﻪ‬ ‫إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻘﺎل ﺣﺒﺲ اﻷﺻﻞ وﺳﺒﻞ اﻟﺜﻤﺮة‬ “Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khatab mendatangi Nabi SAW, (pada waktu itu) Umar baru saja memperoleh 100 kavling tanah Khaibar (yang terkenal subur), maka Umar berkata, ‘Saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya dan saya benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui harta ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya”. (H.R. alBukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa’i).12 7. Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut:

‫اذا ﻣﺎت اﻻﻧﺴﺎن اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ اﻻ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎرﻳﺔ أو ﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ أو‬ ‫وﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ‬ “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan

yang

bisa

diambil

manfaatnya,

dan

anak

soleh

yang

mendoakannya.” (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’ i, dan Abu Daud).13 Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang. 2. Dasar Hukum Wakaf dalam Peraturan Pemerintah Dalam konteks negara Indonesia, praktek wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Pemerintah Indonesia pun 12 13

Al- Alabi, Op. Cit., 28. Fiqih Wakaf, Op. Cit., 12.

30

telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu:14 1. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang

tersebut, pemerintah

juga

telah

menetapkan

Peraturan

Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004. 2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 5, 14 (1), dan 49, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, 3. Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977, Intruksi Bersama Menag RI dan Kepala BPN No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf, 4. Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tantang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf, 5. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, SK Direktorat BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 29 ayat 2 berbunyi: Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan [qard al-hasan]), 6. SK Direktorat BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 28 berbunyi: BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq,

14

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia (Jakarta: 2007), 31

31

shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan C. Syarat Rukun Wakaf Dalam fiqih Islam dikenal ada empat rukun atau unsur wakaf, yaitu:15 1. Orang yang berwakaf (wakif) Bagi orang yang berwakaf, disyari’atkan bahwa ia adalah orang yang ahli kebaikan dan wakaf dilakukanya secara sukarela, tidak karena dipaksa. Seperti halnya yang telah disyari’atkan kepada penjual dan pembeli, maka yang dimaksud “ahli berbuat kebaikan” disini adalah orang yang berakal (tidak gila atau tidak bodoh), tidak mubazir (karena harta orang yang mubazir adalah dibawah walinya) dan baligh.

2. Benda yang diwakafkan (Mauquf) Sedangkan untuk barang yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai berikut: 1) Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya. 2) Kepunyaan orang yang berwakaf. Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkanya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif, karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan, dan kedua ini hanya akan terwujud dari benda yang dimiliki. 3) Bukan barang haram atau najis. 3. Orang yang Menerima Wakaf (Mauquf ‘Alaih) 15

Al- Alabi, Op. Cit., 32-34

32

Sedangkan untuk orang atau pihak yang menerima wakaf (mauquf alaih) berlaku beberapa ketentuan, yaitu, seperti syarat bagi orang yang berwakaf (wakif), yang artinya ia harus berakal (tidak gila), baligh dan tidak mubazir (boros). Hendaklah diterangkan dengan jelas kepada siapa suatu benda diwakafkan. Orang tersebut harus sudah ada pada waktu terjadi wakaf. 4. Lafadz atau Ikar Wakaf (Sighot) Lafadz atau sighat ialah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan. Kalau penerima wakaf adalah pihak tertentu, sebagian ulama’ berpendapat perlu adanya qabul (jawaban dari pihak penerima, tapi kalau itu untuk umum saja, tidak harus ada qabul). Adapun dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pelaksanaan wakaf harus dipenuhi 6, yaitu :16 Pertama, wakif yang meliputi perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Wakif perseorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan merupakan pemilik sah harta benda wakaf. Wakif organisasi dan badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi atau badan hukum sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang bersangkutan Kedua, Nazhir bisa dilakukan oleh perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Syarat nazhir perseorangan adalah warga negara Indonesia, beragama Islam

16

Fiqih Wakaf, Op. Cit., 49

33

dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Organisasi atau badan hukum yang bisa menjadi nazhir harus memenuhi persyaratan yaitu pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana tersebut di atas, organisasi atau badan hukum itu bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam, badan hukum itu dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun tugas nazhir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Ketiga, Harta benda wakaf, harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: (1) Al-mauquf harus barang yang berharga, (2) Al-mauquf harus diketahui kadarnya, (3) Al-mauquf dimiliki oleh wakif secara sah, (3) Al-mauquf harus berdiri sendiri, (4) Tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan). Harta benda wakaf bisa berbentuk benda tidak bergerak ataupun benda bergerak. Yang termasuk benda tidak bergerak antara lain: a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

34

b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, antara lain: a. Uang; b. Logam mulia; c. Surat berharga; d. Kendaraan; e. Hak atas kekayaan intelektual; f. Hak sewa; dan g.Benda

bergerak

lain

sesuai

dengan

ketentuan

syariah

dan

peraturan

perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemahaman tentang benda wakaf hanya sebatas benda tak bergerak, seperti tanah adalah kurang tepat. Karena wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa, sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.

35

Keempat, Ikrar wakaf; Syarat-syarat shigat berkaitan dengan ikrar wakaf, yaitu harus memuat nama dan identitas Wakif, nama dan identitas Nazhir, keterangan harta benda wakaf, dan peruntukan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf.

Ke lima, Peruntukan harta benda wakaf dan ke enam, Jangka waktu wakaf Pada prinsipnya, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: (1)

Sarana dan kegiatan ibadah;

(2)

Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

(3)

Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;

(4)

Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

(5)

Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan

syariah dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemahaman tentang pemanfaatan harta benda wakaf yang selama ini masih terbatas digunakan untuk tujuan ibadah saja (yang berwujud misalnya: pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan) adalah kurang tepat. Nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga bagian dari ibadah. D. Macam-macam wakaf

36

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:17 1. Wakaf Ahli Yaitu wakaf yang ditujukan pada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri. Apabila ada seorang mewakafkan tanah kepada anaknya lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini kadang-kadang juga disebut wakaf ‘alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dan lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri

2. Wakaf Khoiri Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan Masjid, sekolah, jembatan, Rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khotob. Beliau memberikan hasil Kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaanya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan

17

Fiqih Wakaf, Op. Cit., 14-17

37

kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertanahan, keamanan dan lain-lain. E. Penerapan Wakaf 1. Penerapan Wakaf sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan di samping berfungsi “ubudiyah” juga berfungsi sosial, karena wakaf adalah sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang amat tinggi antara sesama ummat manusia. Oleh karena itu wakaf adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara (

‫)ﺣﺒﻞ ﻣﻦ اﷲ‬

dan (‫اﻟﻨﺎس‬

‫)ﺣﺒﻞ ﻣﻦ‬,

maka di dalam fungsinya

sebagai suatu ibadah, maka wakafpun akan menjadi bekal kehidupan si wakif (orang yang mewakafkan harta) di hari kemudian.18 Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha’) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin 18

http://www.siwakz.net/mod,php?=publisher&cid=51&artid=169

38

saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Kegiatan wakaf sudah dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf. Karena pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Namun, perkembangan wakaf kemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan wakaf dilakukan terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.19 Selain telah diatur dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari hukum Islam, pada masa itu wakaf juga telah diatur Peraturan oleh pemerintah kolonial, yaitu diantaranya dengan: 19

http://www.com/agenda-muslim/islam-indonesia/10275-wakaf-uang-perlu-sosialisasi

39

1. Surat Edaran Sekertaris Government pertama tanggal 31 Januari 1905, No 435, sebagaimana termuat didalam Bijblad 1905 No. 6196 tentang tezict op den bouw van Mohammed Daanscheb bedehuizen. Dalam surat edaran ini sekalipun tidak diatur secara khusus tentang wakaf, akan tetapi dinyatakan bahwa pemerintah tidak bermaksud melarang atau menghalang-halangi orang Islam memenuhi keperluan keagamaanya,. Tetapi untuk pembuatan tempattempat ibadah baru boleh dilaksanakan apabila benar-benar dikehendaki oleh kepentingan umum. 2. Surat Edaran dari sekertaris Government tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/ A. yang dimuat dalam Bijlad 1931 No. 125/3 tentang toezictvande regering op mohammed dansche bedehuizen, frijdagdiensten en wakafs. Syarat edaran itu pada garis besarnya memuat ketentuan agar bijlad tahun 1905 No. 6169 dipehatikan dengan baik, dengan maksud supaya mendapatkan suatu register yang berguna untuk memperoleh kepastian hukum dari harta wakaf ini. 3. Surat edaran dan Sekartaris Government tanggal 24 Desember 1934 No. 1361 N0.3088/A sebagaimana termuat didalam bijblad tahun 1934 No. 13390 tentang toezice van de legering op mohammedaansche bedehuizen, frijdagdiensten en wakafs. Surat edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebutkan dalam surat edaran sebelumnya, yang isinya memberikan wewenang kepada Bupati untuk memimipin dan menyelesaikan perkara, jika untuk tanah-tanah tersebut ada persengketaan, asal diminta oleh para pihak yang bersengketa. 4. Surat edaran dan Sekartaris Government tanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A sebagaimana termuat didalam bijblad tahun 1935 No. 13480. Surat edaran

40

inipun bersifat penegasan terhadap surat-surat edaran sebelumnya yaitu khusus mengenai tata cara perwakafan, sebagai realisasi dan ketentuan bijblad No. 6169/1905 yang menginginkan registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut. Dengan kata lain setelah perwakafan itu diketahui oleh Bupati, maka dengan demikian dapat mendaftar tanah wakaf tersebut dalam suatu daftar yang telah tersedia, khususnya untuk meneliti apakah ada suatu peraturan umum yang dilanggar dalam pelaksanaan maksud itu. Setelah proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 Peraturanperaturan tentang perwakafan tanah masih terus diberlakukan, hal ini berdasarkan bunyi pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini”. Pada tanggal 22 Desember 1953 Departemen Agama RI mengeluarkan petunjuk-petunjuk mengenai perwakafan, yang selanjutnya pada tanggal 8 oktober 1956 dikeluarkanya surat edaran No. 5/D/1959 tentang prosedur perwakafan tanah, maka mulai saat itu masalah perwakafan menjadi wewenang bagian D (ibadah sosial), Jawatan Urusan Agama. Beberapa peraturan perwakafan tanah diatas dirasakan kurang memadai dan masih banyak kelemahan-kelemahanya, yaitu belum memberikan kepastian hukum mengenai tanah-tanah wakaf. Oleh karenanya, dalam rangka penertiban dan pembaharuan sistem hukum agraria kita, permasalahan mengenai perwakafantanah ini mendapat perhatian yang khusus, sebagamana kita lihat dalam pasal 49 UndangUndang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA), yang berbunyi:

41

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan soaial. 2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. 3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dari bunyi ketentuan pasal 49 ayat (3) tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menertibkan dan melindungi tanah-tanah wakaf, pemerintah memberikan pengaturanya yang tertuang dalam bentuk suatu Pertaturan Pemerintah. Tetapi Peraturan Pemerintah yang diperintahkan oleh pasal 49 ayat (3) UUPA tersebut baru ada 17 tahun kemudian, sehingga praktis pada periode ini juga dipergunakan peraturan yang ada sebelumnya. Berikutnya pengaturan tentang perwakafan dirasa belum memenuhi kebutuhan dan juga belum diatur secara tuntas dalam suatu peraturan perundangundangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri. Ini disebabkan karena beraneka ragamnya bentuk wakaf (wakaf keluarga dan wakaf umum) dan tidak adanya keharusan mendaftarkan benda-benda yang diwakafkan itu. Akibatnya banyak benda-benda yang diwakafkan tidak diketahui lagi keadaannya, malah ada diantaranya yang telah menjadi milik ahli waris pengurus (nadzir) wakaf bersangkutan. Hal-hal ini kemudian menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam yang menjurus pada perasaan antipati terhadap lembaga wakaf, padahal lembaga itu dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana

42

pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam. Selain dari itu. dalam masyarakat banyak terjadi persengketaan mengenai tanah wakaf karena tidak jelasnya status tanah wakaf yang bersangkutan. Dari beberapa pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan dalam passal 49 ayat (3) UUPA, Pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977 menetapkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, adapun kandungan meliputi:20 1. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaanya yang berupa tanah milik dan melembagakanya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainya sesuai dengan ajaran agama Islam. (pasal 1 ayat 1). 2. Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya. (pasal 1 ayat 2) 3. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya.(pasal 1 ayat 3) 4. Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.(pasal 1 ayat 4) 5. Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf (pasal 2) 6. Badan-badan hukum Indoneia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat

20

Yayasan Piara Perwakafan Diindonesia Sejarah Pemikiran Hukum (Bandung: Pengembangan Ilmu Agama Dan Humaniora, 1995), 63-69

43

mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku (pasal 3 ayat 1) 7. Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara (pasal 4) 8. Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkanya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, degan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi (pasal 5 ayat 1) 9. Nadzir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal 1 yang terdiri dari perorangan harus memenuhi syarat-syarat berikut: (pasal 7 ayat 1) a. Warga Negara Republik Indonesia; b. Beragama Islam; c. Sudah dewasa; d. Sehat jasmani dan rohani; e. Tidak berada dibawah pengampunan; 10. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. 11. Jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memnuhi persyaratan berikut: a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; b. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan; (pasal 7 ayat 2)

44

12. Nadzir yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapat pengesahan. (pasal 7 ayat 3) 13. Jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk suatu daerah seperti dimaksud dalam ayat (3), ditetpakan oleh Menteri Agama berdasarkan kebutuhan. (pasal 7 ayat 4) 14. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melakanakan Ikrar wakaf. (pasal 9 ayat 1) 15. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti yang dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. (pasal 9 ayat 2) 16. Isi dan bentuk Ikar wakaf ditetapakn oleh Menteri Agama. (pasal 9 ayat 3) 17. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, diaggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. (pasal 9 ayat 4) 18. Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa surat dan menyerahkan kepada Pejabat tersebut dalam ayat (2) surat-surat berikut (pasal 9 ayat 5) a. Sertifikat hak milik atau tanda kepemilikan tanah lainya; b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan taah dan tidak tersangkut suatu sengketa; c. Surat keterangan pendaftaran tanah; d. Izin dari Bupati atau Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

45

19. Setelah akta Ikrar wakaf dilaksanakan sesuai denagn ketentuan ayat (4) dan (5) pasal 9, maka Pejabat pembuat Akta Ikrar atas nama nadzir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/ Walikotamya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. (pasal10 ayat 1) 20. Bupati/ Walikotamadya kepala daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan

tanah

milik

yang

bersangkutan

pada

buku

tanah

dan

sertifikatnya.(pasal 10 ayat 2) 21. Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3). (pasal 10 ayat 3) 22. Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3). (pasal 10 ayat 4) 23. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka nazhir yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.(pasal 10 ayat 5) 2. Penerapan wakaf sesudah berlakunya UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah perwakafan, kenyataan menunjukkan bahwa dilihat dari tertibnya administrasi, perwakafan di Indonesia memang meningkat karena sudah cukup banyak tanah wakaf yang bersertifikat, akan tetapi dampaknya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat belum nampak. Hal ini barangkali karena

46

wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tersebut hanyalah tanah milik, sedangkan wakaf dalam bentuk benda bergerak belum diatur. Karena benda-benda bergerak di Indonesia belum ada peraturannya, maka perwakafan di Indonesia cukup sulit untuk dikembangkan, ditambah lagi kebanyakan nadzir wakaf juga kurang professional dalam pengelolaan wakaf, sehingga mereka belum bisa mengembangkan wakaf secara produktif21 Begitu pentingnya wakaf bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka Undang-undang Wakaf yang mendukung pengelolaan wakaf secara produktif sangat diperlukan. Hal inilah yang kemudian menjadikan latar belakang atas di bentuknya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dimana dalam Undang-undang Wakaf tersebut sudah dimasukkan rumusan konsepsi fikih wakaf baru di Indonesia yang antara lain meliputi benda yang diwakafkan (mauquf bih); peruntukan wakaf (mauquf ‘alaih); sighat wakaf baik untuk benda tidak bergerak maupun benda bergerak seperti uang dan saham; kewajiban dan hak nadzir wakaf; dan lain-lain yang menunjang pengelolaan wakaf produktif. Benda wakaf yang diatur dalam Undang-undang Wakaf tidak dibatasi benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda-benda bergerak lainnya yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam termasuk wakaf uang, saham dan lain-lain. Munculnya Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf adalah titik terang perwakafan di Indonesia. Menurut undang-undang ini secara surat telah membagi harta benda wakaf kepada benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun dll. Sedangkan benda wakaf bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak 21 http://abdullah-ubaid blogspot.com/2008/04/membangkitkan-perwakafan-di-indonesia.html

47

atas kekayaan intelektual, hak sewa dll. (pasal 16). Adapun Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Jadi menurut undang-undang ini secara tersirat arti produktif adalah pengelolalaan harta wakaf sehingga dapat memproduksi sesuai untuk mencapai tujuan wakaf, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak.22 Adapun kandungan dari UU No. 4 Tahun 2004 tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa substansi, yang mengatur adanya permasalahan perwakafan di Indonesia, yaitui:23 a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentinganya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syari’ah (ketentuan umum dan pasal 2) b. Wakaf yang telah di ikrarkan tidak dapat dibatalkan. Ketentuan ini merupakan payung hukum bagi perbuatan wakaf, sehingga harta benda wakaf tidak boleh dicabut kembali dan atau dikurangi volumenya oleh wakif dengan alasan apapun. (pasal3) c. Adapun tujuan dari perbuatan wakaf itu sendiri berfungsi untuk menggali potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. (pasal 5) d. Dalam setiap perbuatan wakaf harus memenuhi unsur-unsurnya, (pasal 6) yaitu: 1). Wakif; 2). Nadzir;

22 23

(http://www.pkesinteraktif.com/konsultasi/wakaf.html) Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia, Op. Cit., 20-25.

48

3). Harta benda wakaf; 4). Ikrar wakaf; 5). Peruntukan harta benda wakaf; 6). Jangka waktu wakaf; e. Pihak yang ingin mewakafkan (wakif) meliputi: (pasal 7) f. (1). Perseorangan; (2). Organisasi; dan (3). Badan hukum. g. Demikian juga bagi nadzir (pengelola) wakaf meliputi: (pasal 9) 1). Perseorangan; 2). Organisasi; 3). Badan hukum. h. Adapun nadzir punya tugas: (pasal 11) 1). Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; 2). Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukanya; 3). Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 4). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. i.

Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif nadzir dapat bekerjasama dengan pihak ketiga seperti IDB, investor, Perbankan Syari’ah, LSM dan lain-lain. Agar terhindar dari kerugian (lost), nadzir harus menjaminkan kepada asuransi Syari’ah. Hal ini dikeluarkan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau terkurangi sedikitpun (ma’a baqai ‘ainihi): (pasal 42). Upaya suporting pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran UU otonomi Daerah dan pembuatan perda-perda yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif.

49

j.

Perubahan status harta benda wakaf yang sudah siwakafkan dilarang: (pasal 40) 1) Dijadikan jaminan; 2) Disita; 3) Dihibahkan; 4) Dijual; 5) Diwariskan; 6) Ditukar; atau 7) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainya. Kecuali apabila unuk kepentingan umum.

k. Harta benda wakaf yang sudah diubah stusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. (pasal 41 ayat 43) l.

Wakaf dengan wasiat dilakukan paling banyak sepertiga dari jumlah harta warisan setelah dikurangi hutang pewasiat keuali dengan persetujuan seluruh ahli waris. (pasal 25)

m. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, akan dibentuk badan wakaf Indonesia (BWI) yang bersifat independen dan dapat membentuk perwakilan di Propinsi dan Kabupaten juga dianggap perlu. (pasal 47 dan 48) Adapun tugas badan wakaf Indonesia (pasal 49): 1) Melakukan

pembinaan

terhadap

nadzir

dalam

mengelola

dan

mengembangkan harta benda wakaf; 2). Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

50

3). Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; 4) Memperhatikan dan mengganti nadzir; 5) Memberikan persetujuan atas penukaran benda wakaf; 6) Memberikan saran dan mepertimbangkan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang kewakafan. 7) Pertanggung jawaban Badan Wakaf Indonesia kepada Menteri Agama dan harus diumumkan kepada masyarakat. (pasal 61) n. Untuk menyelesaikan sengketa terhadap harta benda wakaf, harus menggunakan mediasi arbitrase atau pengadilan (pasal 62) o. Adapun Ketentuan pidana tersebut sebagai berikut: (pasal 67) 1) Bagi

yang

denagn

sengaja

menjaminkan,

menghibahkan,

menjual,

mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan dan lainya tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau paidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). 2) Bagi yang sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000 Empat Ratus Juta Rupiah. 3) Bagi yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) 4) Sedangkan bagi PPAIW dan lembaga keuangan Syari’ah yang melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi administrasi: (pasal 68)

51

a) Peringatan tertulis; b) Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan dibidang wakaf bagi lembaga keuangan Syari’ah; c) Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW. p. Dalam rangka penertiban perbuatan wakaf, maka harta benda wakaf harus didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. (pasal 69) Dengan demikian, ternyata dalam perjalanan sejarahnya, wakaf terus berkembang dan insya Allah akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan dengan tetap mengedepankan dan berpandukan prinsip Syariah. Lahirnya UU wakaf berikut peraturan turunannya merupakan titik tolak peningkatan pemberdayaan potensi wakaf di Indonesia ke arah yang lebih produktif dalam bingkai fiqih Indonesia.

52

AB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uaraian teknis yang digunakan dalam penelitian24 Agar supaya hasil penelitian ini lebih mendekati dan memililki nilai-nilai kebenaran secara Ilmiah, maka peneliti sengaja menggunakan beberapa metode dalam pelaksanaanya, beberapa metode yang peneliti gunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah: A. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah sosio-legal research atau penelitian sosio-legal. Dimana jenis penelitian ini sering kali disalah artikan sebagai penelitian hukum. Hal itu disebabkan baik pada penelitian yang bersifat sosial maupun penelitian hukum mempunyai obyek yang sama, yaitu hukum. Akan tetapi, penelitian yang bersifat sosi-legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Oleh karena itulah didalam penelitian sosio-legal hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Adapun pengertian penelitian sosio-legal adalah penelitian yang menitik beratkan pelaku individu atau masyarakat dalam kaitanya dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut, tidak dapat disangkal bahwa yang paling sering menjadi topik didalam penelitian sosio-legal adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. Dalam

24

Bahder Johan Nasution, Penelitian Hukum (Jakarta: Mandar maju, 2008), 3

53

penelitian semacam itu, hukum ditempatkan sebagai variabel terikat dan faktorfaktor non hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas.25 B. Metode Pendekatan Masalah Pada dasarnya pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan terebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.26 Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan ini diambil penulis karena didasarkan oleh subyek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah manusia. Selain itu, beberapa buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Pendekatan deskriptif itu sendiri mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang.27 Kalau dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan subyek penelitian atau kelompok manusia adalah beberapa orang yang diantaranya meliputi wakif, nadzir, pejabat KUA, dan tokoh ulama’ di Kec. Kanigoro Kab. Blitar. Pendekatan yang dikemukakan di atas, merupakan pendekatan utama dalam penelitian ilmu hukum. Disamping itu banyak pula dalam penelitian hukum menggunakan pendekatan lain dalam penelitian, misalnya menggunakan pendekatan ekonomi, pendekatan komparasi, pendekatan sistematik dan lain-lainya.28 C. Lokasi Penelitian

25

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2007), 87 Inasution. Op., 127 27 Moh. Nazir , Metode Penelitian, ( Jakarta : Ghali Indonesia, 2005 ), 54. 28 Ibid., 131. 26

54

Penelitian ini dilaksanakan dan memilih lokasi sebagai daerah obyektif yang menjadi bagian analisisnya adalah Kec. Kanigoro Kab. Blitar. D. Paradigma Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubunganya) atau bagaimana bagian-bagian yang berfungsi (perilaku yang didalmanya ada konteks khusus atau dimensi waktu)29. Dalam penelitian ini memakai paradigma alamiah, yaitu bersumber dari pandangan fenomelogis.30. Dimana pada obyeknya disini peneliti melakukan pengamatanya pada penerapan wakaf di Kec. Kanigoro serta mengamati catatan wakaf pada KUA Kec. Kanigoro E. Sumber Data Dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam: 1. Data primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari masyarakat31 yang disusun dari pengumpulan data lapangan dalam pelaksanaan penelitian lapangan, yang dilakukan dengan dengan menggunakan metode interview (tanya jawab) dengan para responden penelitian. Tanya jawab disini akan dilakukan secara terbuka, yang dimaksudkan agar penelitian ini dapat memperoleh data yang efektif dan mendalam serta sesuai dengan kenyataan mengenai pelaksanaan maupun proses perwakafan tanah yang terjadi di lokasi penelitian. Adapun responden tersebut meliputi:nbeberapa orang dari pihak dari KUA Kec. Kanigoro

29

Moleong . Op., Cit 49 Harun Rochajat, Metodologi Penelitian Kualitatip Untuk Pelatihan (Bandung, Mandar Maju, 2007), 26 31 Rony Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta:Ghaila Indonesia, 1983), 14 30

55

Dengan komposisi responden sebagaimana dijelaskan, diharapkan penelitian ini memperoleh hasil seperti yang di inginkan 2. Data Sekunder, Data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dikumpulkan dari berbagai tulisan, baik yang berupa laporan dari hasil penelitian sebelumnya maupun tulisan dan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas persoalan yang sama, demikian juga pendapat para pakar mengenai hal tersebut. Semua data sekunder diharapkan dapat menjadi penunjang data primer, sehingga hasil penelitian dapat mendekati kesempurnaan. a. Pewakaf b. Nadzir c. Tokoh-tokoh agama, yang disini berupa ulama’-ulama’ d. Serta beberapa dokumen yang dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya

F. Metode Pengumpulan Data Metode Pengumpulan data lazimnya dikenal dengan tiga unsur, yaitu: 1. Metode Interview (wawancara) Adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dan suaranya. Dalam interview dapat diketahui ekspresi muka,

56

gerak gerik tubuh yang dapat dicheck dengan pertanyaan verbal. Dengan interview dapat diketahui tingkat penguasaan materi. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti disini meliputi tentang: a. Pengertian wakaf? b. Dasar hukum wakaf? c. Benda yang dapat diwakafkan? d. Manfa’at wakaf? e. Tata cara wakaf? 2. Observasi (pengamatan) Yaitu pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Koentjaraningrat pengamatan merupakan metode yang pertama digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah. Dalam hal ini peneliti mengadakan observasi terhadap pelaksanaan wakaf di Kec. Kanigoro Kab. Blitar. 3. Studi Dokumentasi Menurut Irawan, studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya. Peneliti menggunakan metode dokumentasi ini untuk mendapatkan data serta informasi yang diperoleh berdasarkan data-data dari perangkat-perangkat setempat. G. Metode Pengolahan dan Analisa Data Berkaitan dengan metode pengolahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, diantaranya :

57

1. Editing Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.32 Melalui editing diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis. Dalam editing, biasanya akan diteliti kembali hal-hal sebagai berikut:33 a. Kelengkapan pengisian terhadap semua pertanyaan dalam kuesioner; b. Tulisan yang tertera harus dapat dibaca; c. Kalimatnya harus jelas maknanya sehingga tidak menyebabkan kesalahan dalam menafsirkan; d. Apakah jawaban-jawaban responden cukup logis, dan terdapat kesesuaian antara jawaban yang satu dengan yang lainya; e. Jawaban harus relevan dengan kenyataan; 2. Classifying Classifying yaitu proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.34 Dalam proses ini, penulis mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara dengan subyek penelitian dan data yang diperoleh melalui observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Data tersebut berkaitan dengan identitas subyek penelitian yang

32

Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006),168. 33 Ibid., 169 34 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999 ), 104105.

58

diperoleh dari para Pejabat KUA, para ulama’, pewakaf dan juga nadzir yang berkaitan dalam penelitian ini. 3. Verifying Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data tersebut dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.35

Setelah

mendapatkan

jawaban

dari

subyek

penelitian

yang

diwawancarai, maka dilakukan cross-check ulang dengan menyerahkan hasil wawancara kepada subyek penelitian (informan) yang telah diwawancarai. Hal ini dilakukan untuk menjamin validitas data yang diperoleh dan mempermudah penulis dalam menganalisa data. 4. Analyzing Yang dimaksud dengan analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.36 Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.37 Dalam mengolah data atau proses analisinya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara. Kemudian dalam paragraf selanjutnya disajikan teori yang sudah ditulis dalam BAB II serta dijadikan satu dengan analisisnya. 5. Concluding

35

Nana Sudjana, Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi ( Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002 ), 84. 36 Masri Singaribun, Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey ( Jakarta: LP3ES, 1987 ), 263. 37 Lexy J. Moleong, Op. Cit., 248.

59

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding. Adapun yang dimaksud dengan concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.38 Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dna diinterpretasikan39Sebenarnya proses menganalisa data mrupakan proses yang tidak akan pernah selesai, membutuhkan konsentrasi total dan waktu yang lama. Pekerjaan menganalisa data itu dapat dilakukan sejak peneliti berada di lapangan.

40

Namun dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data setelah

penulis meninggalkan atau mendapatkan data dari lapangan. Hal ini dkhawatirkan data akan hilang atau ide yang ada dalam pikiran penulis akan cepat luntur bila analisis data tidak cepat segera dilakukan. Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.41 Dalam pembahasan ini atau dalam proses analisa ini, penulis menganalisa tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan data atau membuat ringkasan yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.42 Sedangkan penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi

38

Nana Sudjana, Ahwal Kusuma, Op. Cit., 89. Masri Singaribun, Sofyan Effendi. Op., Cit, 262 40 Burhanudin Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004 ), 66. 41 Lexy J. Moleong, Op. Cit., 190. 42 Ibid, 190. 39

60

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau untuk verifikasi (pembuktian kebenaran). Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. H. Metode Keabsahan Data Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang credible akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara menentukan keabsahan data. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi dalam menentukan keabsahan datanya, yaitu merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut

61

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. PAPARAN DATA 1. Kondisi Obyektif Subyek Penelitian Keadaan umum di suatu masyarakat akan menentukan watak dan ciri terhadap karakteristik masyarakat yang menempatinya. Kondisi semacam ini yang nantinya akan membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, banyak faktor yang menentukan perbedaan dalam kondisi masyarakat seperti di atas, diantaranya adalah faktor geografis, sosial, ekonomi, pendidikan dan agama.43 Demikian hal ini dikaji oleh peneliti dengan maksud untuk menjabarkan keadaan obyek yang akan di teliti guna memberikan gambaran yang jelas serta memberikan kesan tersendiri dari obyek yang lain. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi:.

a.

Kondisi Geografis

43 http://www. Blitar . go. Id/v7/index.php?option=com_conten&view=article&id=44Itemid=com

62

Kanigoro merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Indonesia yaitu dengan jumlah Desa 10 dan 2 Kelurahan, dengan batas wilayah-wilayahnya, yaitu:44 Sebelah utara

: Kecamatan Garum

Sebelah Selatan

: Kecamatan Sutojayan

Sebelah barat

: Kecamatan Sanan Wetan

Selelah Timur

: Kecamatan Talun

Seperti halnya Lokasi pada Kab. Blitar, wilayah di Kec. Kanigoro Kab. Blitar berada di sebelah Selatan Khatulistiwa. Tepatnya terletak antara 111°40¹-112°10¹ Bujur Timur dan 7°58¹-8°9¹51¹¹ Lintang Selatan. Hal ini secara langsung mempengaruhi perubahan iklim. Iklim di wilayah Kec. Kanigoro termasuk tipe C.3 apabila dilihat dari rata-rata curah hujan dan bulan-bulan tahun kalender selama Tahun 2000. Perubahan iklimnya seperti di daerah-daerah lain mengikuti perubahan putaran dua iklim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.45 Luas wilayah daratan adalah 3.257 km2. Daerah ini merupakan daratan subur dengan lereng yang menurun 0 - 2%. Jenis tanah adalah regosol, litosol, dan bahan utamanya adalah tanah volkanik yang terdiri dari pasir lembut dan sedikit kasar.46 Adapun Jenis wilayah lainnya adalah:47 1) Lahan persawahan

38.74%

2) Pemukiman

322.96%

3) Perkebunan

8.48%

4) Perairan

14.16%

44

http : //id. Wikipedia.org/wiki/Kanigoro,_Blitar http://www. Blitar . go. Id/v7/index.php?option=com_conten&view=article&id=44Itemid=com 46 http : //id. Wikipedia.org/wiki/Kanigoro,_Blitar 47 Ibid 45

63

5) Lainnya

5.66%

Pada sensus tahun 2005 menunjukkan bahwa populasi di Jawa Timur mengalami peningkatan dari pertengahan 2005 sampai pertengahan 2006. Jumlah populasi kabupaten Blitar adalah 123.194 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 526,390 dan jumlah penduduk wanita adalah 535,257 sementara jumlah tenaga kerja adalah 462,265. Adapun Pada wilayah Kec. Kanigoro populasi penduduknya berada pada perkiraan sepersepuluh dari jumlah populasi yang ada pada Kab. Blitar48 b.

Kondisi Sosial Wilayah di Kec. Kanigoro dalam masalah problem wakaf dari segi fenomena

sosial mengandung implikasi yang komplek, dalam kehidupan masyarakat dan wakaf bukan hanya merupakan masyarakat yang marginal pada masalah keagamaan melainkan suatu point yang penting yang mempunyai sentral sebagai suatu benih yang dapat menghasilkan instrumen untuk keseimbangan sosial, ekonomi bahkan juga dapat dipakai untuk keseimbangan politik. Maka institusi keagamaan seperti wakaf, shodaqoh, infak, dan zakat mempunyai fungsi yang esensial dan fungsional dalam peranan untuk keseimbangan ekonomi yang tidak kecil sahamnya dalam pembangunan kehidupan di masyarakat Kec. Kanigoro Kab. Blitar. c.

Kondisi Keagamaan Jumlah penduduk di Kecamatan Kanigoro Kab. Blitar 99 % beragama Islam,

hal ini dapat dilihat dalam tabel keberadaan tempat ibadah di kota berdasarkan Tahun 2009 dan juga dari jadwal aktifitas rutin penduduk dalam kegiatanya yang bersifat kerohan. 48

http : //id. Wikipedia.org/wiki/Kanigoro,_Blitar

64

Tempat ibadah di Kota Blitar berdasarkan Tahun 200949 1

Gereja

28

28

28

2

Klenteng

1

1

1

3 4

Langggar/ Mushola Masjid

285 95

285 99

285 99

5

Pura

0

0

0

6

Wihara

2

2

2

Adapun Jadwal aktifitas penduduk dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian50 Hari Senin

Jenis kegiatan Tempat pengajian rutin Ibu PKK Kec. Kanigoro Kab. Blitar Pengajian Khataman Al Qur'an Kec. Kanigoro Kab. Blitar Selasa Pengajian Muslimat Wilayah Utara Kec. Kanigoro Kab. Blitar Rabu Pengajian Yasinan Orang Dewasa Kec. Kanigoro Kab. Blitar Pengajian Thoriqoh Nafsha Kec. Kanigoro Kab. Blitar Kamis Bandhiyah Pengajian Yasinan Ibu Fatayan Kec. Kanigoro Kab. Blitar NU Pengajian Muslimat Wilayah Kec. Kanigoro Kab. Blitar Jum'at Selatan Pengajian Rutin Pagi di Masjid Kec. Kanigoro Kab. Blitar Pengajian yansinan buat anakKec. Kanigoro Kab. Blitar anak Pengajian Baca Dhiba' Kec. Kanigoro Kab. Blitar Sabtu Pembacaan Hadhroh Kec. Kanigoro Kab. Blitar Minggu Pengajian Kuliah Subuh di Masjid Kec. Kanigoro Kab. Blitar Sabtu Kec. Kanigoro Kab. Blitar pahing Reuni Haji Minggu Kec. Kanigoro Kab. Blitar wage Reuni Haji Sedangkan terkait paada sarana tempat peribadatanya di Kec. Kanigoro berupa: 35 masjid dan 163 surau/ langgar dan juga terdapat jenis Lembaga atau Organisasi kemasyarakatan yang berupa Majlis Ta'lim/Kelompok Pengajian dan Yayasan. 49 50

Di salin dari data tabel yang berada di KUA Kec. KAnigoro Istikharoh, wawancara (Kanigoro, 10 April 20100)

65

Hal ini dikaji karena masalah perwakafan tanah sangat erat hubunganya dengan agama, dimana para wakif mewakafkan tanahnya karena ingin melaksanakan ajaran agama dan keinginan untuk mendapatkan pahala dalam perbuatan perwakafan tanahnya tersebut d.

Kondisi Ekonomi Berdasarkan mata pencaharianya penduduk di wilayah Kec. Kanigoro Kab.

Blitar terdiri atas Pegawai Negeri, Pengusaha, Pedagang, Petani, Buruh Tani, Wiraswasta dll. Namun yang paling dominan dari sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk adalah pertanian, dengan jumlah prosentase perkiraan 90 persen51. Dalam bidang ekonomi di Kec. Kanigoro Kab. Blitar wakaf memegang peranan penting dalam keseimbangan kehidupan masyarakat yang vital dengan pribadi-pribadi

muslim

untuk

memberikan

sedekah

apabila

masyarakat

membutuhkan tempat ibadah, yaysan yatim dan panti jompo dan juga bentuk dari perwakafan lainya.52 e.

Kondisi Pendidikan dan Kesehatan Keadaan masyarakat di Kec. Kanigoro Kab. Blitar ditinjau dari sarana

pendidikan menurut tingkat pendidikan antara lain: TK/sederajat, SD/sederajat, SMP/sederajat, SMU/sederajat, dan perguraun tinggi/sederajat 53

Nomor 1 2

Nama Sarana Pendidikan PAUD TK/ SEDERAJAT

51

Sofyan, wawancara (Kanigoro, 9 April 20100) Sahuri, wawancara (Kanigoro, 9 April 20100) 53 Disalin dari data tabel pada Kantor Kec. Kanigoro Kab. Blitar 52

66

Jumlah Unit 16 35

3 4 5 6 7

SD/ SEDERAJAT SMP/ SEDERAJAT SMA/ SEDERAJAT PERGURUAN TINGGI/ SEDERAJAT Madrasah Diniyah

26 24 10 6 13

Sedangkan pada sarana kesehatan ada 3, yaitu : tempat praktek bidan, rumah sakit dan klinik-klinik pengotan alternatif

2. PEMAHAMAN WAKAF PADA MASYARAKAT DI KEC. KANIGORO KAB. BLITAR Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum yang berasal dari hukum Islam, dari itu wakaf dilakukan oleh umat Islam dalam rangka melaksanakan ibadah untuk Allah. Seperti dari yang dipaparkan oleh salah satu warganya “Saya berwakaf untuk kesejahteranaan masyarakat dan untuk bekal kelak kalau nanti saya meninggal”54 Perbuatan mewakafkan adalah sebagai suatu persembahan harta di jalan Allah SWT yang sifatnya adalah keagamaan dan suci, sangat besar pahalanya menurut ajaran Islam karena perbuatan mewakafkan merupakan amal yang tetap mengalir pahalanya meskipun pewakaf itu telah meninggal dunia. Kiranya berdasarkan hal di atas yang menjadikan motifasi pelaksanaan perwakafan di Kec. Kanigoro Kab. Blitar. a. Pengertian wakaf Apabila ditinjau dari ketentuan syariat Islam, maka persoalan perwakafan adalah sangat sederhana, sebab hanya dilandasi pada adanya saling percaya diantara para pihak yang terlibat dalam perwakafan, tanpa proses administrasi yang baik. Sebagaimana perwakafan yang terjadi pada sebagian lokasi di Kec. Kanioro Kab.

54

Sahuri, wawancara (Kanigoro, 9 April 20100)

67

Blitar, pada dasarnya sangat sederhana sekali, yaitu mulai dari penyerahan benda wakaf kepada pengurus, yang pelaksanaanya dengan cara tidak formal, yaitu hanya dengan sebuah pernyataan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan kepada pihak penerima wakaf untuk dijadikan Masjid atau untuk kepentingan masyarakat setempat “Wakaf adalah pemberian sebidang tanah dari masyarakat pribadi untuk pondok atau madrasah setempat ”55 Diutarakan juga “Wakaf itu menahan harta untuk dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, yang barangnya berupa tanah atau bangunan, milik pribadi dan hasilnya disalurkan untuk kepentingan umum guna mendekatkan diri kepada Allah SWT.”56 Yang diteruskan juga menurut pandangan beliau juga “Wakaf itu juga merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi dalam hubungan manusia dengan sesama manusia juga hubungan manusia dengan Allah atau hablumminallah dan hablum minannas.”57 Juga ditegaskan oleh salah satu pejabat di KUA bahwa sesuai berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf adalah “Wakaf itu perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan harta benda miliknya untuk dapat dimanfaatkan dengan tidak melanggar Syariah Islam dan harus berdasar atas tujuan dari Syari’ah Islam itu sendiri”58

55 Sahuri, wawancara (Kanigoro, 9 April 20100) 56 Gus Taki, wawancara (Kanigoro, 9 April 20100) 57 Gus TAki, wawancara (Kanigoro, 9 April 20100) 58 Mahbul, wawancara (Kanigoro, 9 April 20100)

68

Dari beberapa pemaparan dapat di artikan bahwa penerapan wakaf di Kec. Kanigoro pada hakekatnya berdasarkan atas ajaran yang mereka peluk dan demi kesajahteraan bersama. b. Dasar hukum wakaf Dalam kaitanya dengan dasar hukum wakaf, ada beberapa argumen yang dikemukakan, misalnya yang dikutip dari Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah yang terjemahannya: ‫اذا ﻣﺎت اﻻﻧﺴﺎن اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ اﻻ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎرﻳﺔ أو ﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ أو وﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ‬

“Kalau manusia mati, maka putus amalnya kecuali tiga hal yaitu sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendo’akannya” 59 Serta pada Firman Allah QS ; Ali Imran : 92 60.

☺ ⌧

“Ibadahmu tidak sempurna, sebelum kamu memberikan sebagian hartahartamu .Allah yang maha mengetahui ”61.

59

Fiqih Wakaf, Op. Cit., 12. Departemen agama RI, Al-Qur’an Dan Terjkemahannya (Jakarta: Proyek Pengadaan kitab Suci ALQur’an, 1978/1979), 91. 60 61

69

Dutarakankan juga “Dasar perbuatan wakaf menurut saya sesuai dengan Hadist Rasulullah

‫ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ أن ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﺗﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وآﺎن ﻗﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻴﺒﺮ‬ ‫ﻓﻘﺎل ﻗﺪ أﺻﺒﺖ ﻣﺎﻻ ﻟﻢ أﺻﺐ ﻣﺜﻠﻪ وﻗﺪ أردت أن أﺗﻘﺮب ﺑﻪ إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻘﺎل ﺣﺒﺲ اﻷﺻﻞ وﺳﺒﻞ اﻟﺜﻤﺮة‬

“Sahabat Umar mendapat tanah di Kota Khaibar, lalu bertanya Rasul: ya Rasul, saya mendapatkan tanah di Kota Khaibar, tanah itu sangat subur, apa yang mesti saya perbuat? Rasul menjawab : Bila kamu senang, kamu tahan tanah itu, dan kamu sedekahkan hasilnya. Kemudian Umar melakukan Shadaqah dengan tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan. Umar berkata saya sedekahkan kepada orang-orang miskin, keluarga, tamu, budak dan yang pengurus tanah wakaf itu, asal semua ini tidak dijadikan untuk menumpuk harta62 Terkait statusnya sebagai wilayah yang mempunyai tingkat corak agama yang tinggi, mengenai landasan perwakafan, masyarakat di Kec. Kanigoro Kab. Blitar sedikit banyak mengetahui yang bisa dijadikan dasar hukum atas diberlakukanya perwakafan. Hal ini dapat kita cermati dari pemaparan di atas yang di ambil mulai dari kalngan warga biasa hingga pada kalangan pejabat KUA setempat

c. Syarat rukun wakaf Adapun dalam menanggapi adanya syarat rukun wakaf pada di wilayah Kec. Kanigor Kab. Blitar mengemukakan “Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 unsur wakaf ada 6: Wakif, Nadzir; Harta benda wakaf, krar wakaf; Peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Dimana Syarat bagi berakal sehat, dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Pada Benda yang diwakafkan berlaku syarat : Harus

62

Mahbul, wawancara (Kanigoro, 9 April 20100)

70

mempunyai nilai baik pada benda tetap atau benda bergerak dan tujuan harus sesuai dengan Syari’at Islam.”63 Selanjutnya disambung oleh Bp. Mahbul “Peruntukan wakaf mesti berupa: Sarana ibadah, kegiatan pendidikan dan kesehatan, atau buat kemaslahatan fakir miskin, kemaslahatan masyarakat dengan tidak menyeleweng dengan syari’ah agama dan peraturan perundangundangan”.64 Berikutnya menurutnya “lafadh ikrar berarti ucapan yang tertulis atau isyarat dari wakif untuk tujuan wakaf sesuai yang diinginkan wakif”65 Dalam menanggapi masalah syarat rukun wakaf di atas dapat dipahami bahwa dalam penjabaranya mereka hanya menggunakan dasar UU No, 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang mana persyaratan disini memiliki 6 unsur, yaitu sesuai dengan pasal 6 yang berbunyi “Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a) Wakif; b) Nazhir; c) Harta Benda Wakaf; d) Ikrar Wakaf; e) Peruntukan harta, f) Jangka waktu wakaf”. Sedangkan pada wakaf berdasarkan pada Fiqh dan PP No. 1977 pasal 1 syarat rukun wakaf meliputi 4 unsur, yaitu (1) Wakif. (2). Mauquf (3) Mauquf ‘alaih (3) Ikrar wakaf. d. Tujuan wakaf Adapun mengenai tujuan di laksanakanya perwakafan pada masyarakat di Kec. Kanigoro Kab. Blitar mengutarakan beberapa pointnya, yaitu: 63

Lis, wawancara (Kanigoro, 10 April 2010) Mahbul, wawancara (Kanigoro, 10 April 2010) 65 Mahbul, wawancara (Kanigoro, 10 April 2010) 64

71

“Aku berwakaf untuk kesejahteraan warga dan kemaslahatan umat”66, “Sewaktu saya ngaji dulu wakaf itu untuk mendapatkan pahala yang akan terus mengalir seperti Hadist dari Rasulullah”67, Memperoleh keridhoan Allah68. Ada beberapa tujuan perwakafan yang dapat kita maknai dari pemaparan ini, yaitu: 1.

Untuk kesejahteraan , seperti (tempat) mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit

2.

Untuk mendapatkan pahala yang terus meneurs, meskipun keberadaan wakif sudan meninggal dunia.

3.

Tujuan wakaf adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah, dalam rangka beribadah kepada-Nya. seperti sama halnya dengan zakat, wakaf merupakan ibadah amaliah berbentuk shadaqah jariyah yakni shadaqah yang terus mengalir pahalanya untuk orang yang menyedekahkan selama barang atau benda yang disedekahkan masih ada dan dimanfaatkan. Sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang berbunyi: ‫اذا ﻣﺎت اﺑﻦ ﺁدم اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ اﻻ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎرﻳﺔ او ﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ او وﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮﻟﻪ‬ ‫رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ‬

(HR. Muslim). e. Jenis benda yang dapat diwakafkan Dalam kaitanya dengan jenis benda yang bisa diwakafkan, masyarakat di Kec. Kanigoro Kab. Blitar mengungkapkan argumenya “Yang bisa diwakafkan adalah tanah atau bangunan”69.“Wakaf bisa berupa tanah dan bangunan dan uang”70

66

Sahuri, wawancara (Kanigoro, 10 April 2010)

67

Agus, wawancara (Kanigoro, 10 April 2010)

68

Agus, wawancara (Kanigoro, 10 April 2010) Sahuri, wawancara (Kanigoro, 9 April 2010)

69

72

Pemaparan diatas mempunyai dua pengertian. Pertama, benda yang bisa diwakafkan hanya berupa benda tidak bergerak saja, seperti tanah, sawah dan bangunan. Kedua, menurut dari mereka benda yang dapat di wakafkan meliputi: berupa benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah dan bangunan, dan benda yang bergerak, misalnya uang, mobil, sepeda motor dan bidang ternak f. Tata cara perwakafan Pada masyarakat di Kec. Kanigoro Kab. Blitar ada beberapa bentuk tata cara perwakafan yang mereka kemukakan, yaitu: “Bagi orang yang berwakaf harus orang baik dan dilakukannya dengan sukarela” “Penerima wakaf harus jelas status keberadaanya”71 Dari pemaparan di atas dapat di jabarkan bahwa tata cara perwakafan yaitu harus melalui tahapan, yaitu 1.

Bagi orang yang berwakaf (wakif), disyaratkan bahwa ia adalah orang yang

ahli berbuat baik dan perbuatan mewakafkan yang dilakukannya itu adalah secara suka rela dan bukan karena ia dipaksa, seperti juga dengan disyaratkan bagi si penjual dan pembeli, maka yang dimaksudkan dengan “ahli berbuat baik” di sini adalah orang yang mempunyai akal (yaitu tidak gila atau tidak bodoh) tidak mubadzir (karena harta orang mubazir berada di bawah penguasaan walinya), dan baligh. 2.

Untuk mewakafkan harta benda wakaf, maka diperlukan penjelasan atau

keterangan tentang siapa yang diwakafkan benda wakaf tersebut, karena orang yang 70 71

Lis, waancara (Kanigoro, 9 April 2010) Dikutip dari hasil wawancara dengan Bp. Sahuri selaku wakif pada tanggal 10 April 2010

73

akan menerima benda wakaf yang diwakafkan oleh si wakif telah berada di tempat terjadinya perwakafan. Oleh karena itu, tidaklah sah wakaf suatu benda untuk seorang anak yang belum lahir, dan tidaklah dianggap sah wakaf kalau seseorang misalnya hanya dengan berkata: “Saya wakafkan rumah ini” karena ucapan ini tidak terang ataupun jelas pada siapa benda akan diwakafkan serta apa manfaatnya mewakafkan harta benda tersebut, maka kalau si penerima harta wakaf itu adalah pihak-pihak tertentu. B. ANALISIS DATA 1. Penerapan wakaf di Kec. Kanigoro kab. Blitar a. Penerapan wakaf di kec. Kanigoro kab. Blitar sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, lahirlah peraturan lainya yang juga mengatur keberadaan wakaf tersebut yaitu diantaranya diberlakunya PP No. 28 Tahun 1977, dimana dalam dalam Peraturan Pemerintah ini memberikan pengertianya mengenai wakaf yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaanya yang berupa tanah milik dan melembagakanya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainya sesuai dengan ajaran agama Islam. Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, dengan demikian manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat dan oleh karena itu pada tataran idealnya maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga keeksisannya. Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam. Hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang mendasarkan pada ajaran agama Islam. Agama Islam merupakan

74

ajaran agama yang sempurna. Mengatur seluruh kehidupan alam seisinya, termasuk mengatur kehidupan manusia. Dalam menjalani kehidupannya manusia dapat memiliki harta, tetapi kepemilikan harta itu tidak mutlak. Harta adalah milik Allah SWT dan dititipkan kepada manusia yang dikehendaki-NYA. Harta yang dimiliki oleh umat Islam sebagian adalah hak dari manusia yang lemah. Oleh karena itu Islam mengajarkan memberikan sedekah, zakat dan wakaf terhadap harta yang dimiliki untuk kepentingan agama. Perkembangan wakaf di Kec. Kanigoro Kab. Blitar dimulai dari adanya wakaf yang telah ada pada masyarakat hukum adat, dimana hal ini dapat diartikan juga sebagai suatu perbuatan hukum dengan mana perbuatan suatu barang/ barang keadaan telah telah dikeluarkan/ diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat semula, guna kepentingan seseorang/ orang tertentu atau guna seseorang maksudnya / tujuan / barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati 72 Sedangkan menurut Ter Haar wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang rangkap maksudnya adalah perbuatan itu disatu pihak adalah perbuatan mengenai tanah atau benda yang menyebabkan obyek itu mendapat kedudukan hukum yang khusus tetapi dilain pihak seraya perbuatan itu menimbulkan suatu badan dalam hukum adat ialah suatu badan hukum yang sanggup ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subyek hukum.73 Sesudah zaman kemerdekaan, selain untuk tempat ibadah perwakafan di Kec. Kanigoro Kab. Blitar juga difungsikan untuk tempat pendidikan, untuk fakir miskin, perkububuran, lembung desa, jalan umum, tugu pahlawan dan panti asuhan. Dari sini

75

nampak bermacam-macam tujuan suatu perwakafan, yang pada hakekatnya untuk kesejahteraan masyarakat, dimana hal ini dapat diartikan dengan beberapa makna yaitu untuk perjuangan kemerdekaan yang berupa untuk makam pahlawan, untuk kesejahteraan masyarakat dibidang sosial ekonomi yang berupa untuk lembung desa, dan untuk menyemarakkan semangat patriotisme dalam melawan penjajah yaitu dengan membangun tugu pahlawan dan makam pahlawan. Dari sini nampak peranan wakaf amatlah besar bagi kehidupan masyarakat di Kec. Kanigoro Kab. Blitar lebih-lebih bagi perkembangan serta kemajuan di wilayah ini, dimana bisa diartikan kalau ada warga yang beragama Islam bersedia dengan hati ikhlas untuk mewakafkan harta bendanya menurut kemampuan mereka atau kesanggupan yang mereka miliki, maka keadaan masyarakat, penduduk dan umat Islam secara khusus akan bertambah maju dan berkembang dengan kehidupan secara aman, damai serta rukun dan sejahtera. Tampaknya kesemua ini tidak terlepas dari ketentuan ajaran agama yang memang disini dirasa sangat kental, dimana ketentuan ajaran itu tujuannya adalah taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah swt. yaitu untuk mendapatkan kebaikan dan mengharapkan ridha-Nya, dimana perbuatan mewakafkan harta ini adalah lebih utama dan jauh lebih besar pahalanya daripada bersedekah biasanya, karena sifat perbuatan mewakafkan benda adalah bersifat kekal dan pahalanya pun adalah lebih besar. Bisa dikatakan dapat dikatakan pahala bagi orang yang mewakafkan harta bendanya akan mengalir terus kepada siapa yang mewakafkan tersebut. Walaupun yang mewakafkan hata benda itu telah meninggal dunia, sesuai dengan QS

76

‫اذا ﻣﺎت اﻻﻧﺴﺎن اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ اﻻ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎرﻳﺔ أو ﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ أو وﻟﺪ‬ ‫“ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ‬ “Apabila mati anak adam maka terputuslah dari padanya semua amalnya kecuali tiga hal yaitu sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendo’akannya” 74 Berikut terkait dengan kondisi penerapan wakafnya di Kec. Kanigoro Kab. Blitar bisa dibilang sudah efektif, dimana hal ini juga di buktikan dengan tabel keberadaaan wakaf yang terjadi pada Kab. Blitar

Data tanah wakaf tahun 2001 s/d 31 Desember 2007 di Kab. Blitar

No

1

Kabupaten / Kota

2 BLITAR

Sumber :

JML. TANAH BARU BER WAKAF AIW / APAIW

PROSES BPN

BELUM DIPROSES KET.

BID.

LUAS (M2)

BID.

LUAS (M2)

3

4

5

6

904 466.831,63 136 36.268,36

BID. LUAS BIDANG LUAS ( M2) 7

8

9

10

-

-

32

180.75 0

11

Departemen Agama RI Tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa data tanah wakaf tahun 2001 s/d tanggal 31 Desember 2007 terdapat 904 bidang tanah wakaf dengan luas tanah 466.831,63 m2. Dari jumlah itu terdapat 136 bidang tanah wakaf yang baru berdasarkan akta ikrar wakaf (seluas 36.268,36 m2) serta 32 bidang tanah wakaf yang belum diproses BPH (seluas 180,750 m2). Dari jumlah itu dapat diketahui 74

Fiqih Wakaf, Op. Cit., 12.

77

bahwa terdapat 736 bidang tanah wakaf dengan luas 430.382,52 m2 yang sudah mempunyai sertipikat wakaf . Apabila dinyatakan dalam presentase terdapat 18,58% yang masih belum mempunyai sertipikat wakaf. Sedangkan tanah wakaf yang sudah bersertipikat di wilayah Kab. Blitar sebesar 82,42 %. Jumlah itu menunjukkan bahwa masyarakat Kab. Blitar telah mematuhi ketentuan PP No. 28 Tahun 1977 dalam hal melakukan perwakafan tanah miliknya75 Adapun menurut data yang diambil dari tabel tata cara wakaf di KUA Kec. Kanigoro Kab. Blitar pada masa sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ada dua masa perwakafan yang sudah efektif dilakukan yaitu masa sebelum berlakunya PP No. 28 Tahun 1977 dan masa sesudah berlakunya PP No. 28 Tahun 1977 “Dalam melaksanakan wakaf masyarakat di Kec. Kanigoro Kab. Blitar memakai tahapan prosedur wakaf yang setelah berlakunya PP No. 28 Tahun 1977 seperti pada tabel diatas, jadi mereka sudah tidak memakai prosedur yang lama” Dari paparan diatas dapat dikaji bahwa penerapan wakaf sebelum diundangkanya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pada wilayah masyarakat Kec. Kanigoro Kab. Blitar terdapat dua prosedur tahapan pelaksanaan, yaitu tata cara penerapan wakaf sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 28 Tahun 1977. Adapun Pelaksanaan Perwakafan pada masa sebelum adanya PP No. 28 Tahun 1977 di Masyarakat Kec. Kanigoro Kab. Blitar mempunyai prosedur tahapan sebagai berikut:76 1) Sebuah keluarga sedang bermusyawarah untuk berwakaf tanah milik.

75 http://suhrawardilubis.multiply.com 76 Di peroleh dari data tabel di Kantor KUA Kec. Kanigoro Kab. Blitar yang Diterbitkan oleh Separtemen Agam RI

78

2) Kepala (selaku wakif), saksi dan nadzir pergi ke Kantor KUA menghadap Kepala KUA selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). 3) PPAIW memeriksa persyaratan wakaf dan selanjutnya mengesahkan nadzir. 4) Wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan saksi-saksi dan PPAIW. Untuk selajutnya PPAIW membuat akta ikrar wakaf (AIW) dan salinanya. 5) Wakif nadzir, dan nadzir pulang dengan membawa salinan AIW (W.2A). 6) PPAW atas nama nadzir menuju ke Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kodya dengan membawa berkas permohonan pendaftar tanah wakaf dengan pengantar formulir W-7. 7) Kantor Pertanahan memproses sertifikat tanah wakaf. 8) Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada nadzir, dan selanjutnya ditujukan kepada PPAW untuk dicatat pada daftar akta ikrar wakaf formulir W.4. Sedangkan pelaksanaan perwakafan pada masa sesudah berlakunya PP No. 28 Tahun 1977 di Masyarakat Kec. Kanigoro Kab. Blitar mempunyai prosedur tahapan sebagai berikut:77 1) Nadzir atau turunan nadzir, wakif atau turunan nadzir, masyarakat atau Kepala Desa pegi kekantor KUA menghadap PPAIW melaporkan tanah wakaf yang diketahuinya menggunakan formulir W.D 2) PPAIW meneliti kebenaran tanah tersebut, dapat diyakini sebagai tanah wkaf atau bukan dan selanjutnya mengesahkan nadzir. 3) PPAIW mwmbuat APAW (W-3) dan salinanya (W.3A).

77

Di peroleh dari data tabel di Kantor KUA Kec. Kanigoro Kab. Blitar yang Diterbitkan oleh Separtemen Agam RI

79

4) Para pelapor atau nadzir dengan adanya membawa salinan APAIW (W.3A). 5) PPAW, atas nama nadzir menuju kantor pertanahan Kabupaten/ Kodya, dengan membawa permohonan pendaftaran tanah wakaf, dengan pengantar formulir W7. 6) Kantor pertanahan memproses sertifikat tanah wakaf. 7) Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada nadzir dan selanjutnya dilanjutkan ditunjukkan kepada PPAW, untk dicatat pada akta pengganti akta ikrar wakaf formulir W.4A. b. Penerapan wakaf di kec. Kanigoro kab. Blitar sesudah berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Dalam perjalananya adanya ketentuan PP No. 28 Tahun 1977 ternyata dirasa masih kurang, lebih-lebih setelah melihat kebutuhan masyarakat para calon wakif yang hendak melakukan wakaf dalam jumlah nominal yang terbatas, mengingat PP No. 28 Tahun 1977 ini hanya membatasi obyek wakaf hanya pada tanah hak milik saja yang tidak mencakup harta lainnya yang dimiliki oleh wakif. Perjuangan untuk membuat payung hukum kegiatan wakaf dalam bentuk Undang-Undang terus digalakkan oleh berbagai kalangan. Akhirnya, pihak Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Peraturan perundang-undang tersebut antara lain mengatur bentuk benda wakaf, yaitu benda tetap, dan benda tidak tetap dan uang. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 s/d 31 UU No 41 Tahun 2004 dan Pasal 22 s/d 27 PP No 42 Tahun 2006. Dari

80

keberadaan wakaf dengan jenis ini dapat teridentifikasi ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan,diantaranya yaitu:78 1)

Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.

2)

Melalui wakaf tunai, asset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau diolah lahan pertanian.

3)

Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagai lembaga pendidikan Islam yang cash flownya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.

4)

Pada gilirannya Insya Allah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang terbatas.

5)

Siapapun Bisa. Kini, orang yang ingin wakaf tidak harus menunggu menjadi kaya. Minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), anda sudah bisa menjadi wakif (orang yang berwakaf), dan mendapat Sertifikat Wakaf Uang.

6)

Jaringan Luas. Kapan pun dan di manapun anda bisa setor wakaf uang. Mudah bukan? Sebab, BWI telah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk memudahkan penyetoran.

7)

Uang Tak Berkurang. Dana yang diwakafkan, sepeser pun, tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yan dijamin aman, dengan pengelolaan secara amanah, bertangung jawab, professional, dan transparan.

78 http://meetabied wordpress.com/2009/10/30/tinjauan-tentang-perwakafan-di-Indonesia

81

8)

Manfaat berlipat. Hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat (social benefit).

9)

Investasi Akhirat. Manfaat yang berlipat itu menjadi pahala wakif yang terus mengalir, meski sudah meninggal, sebagai bekal di akhirat Wakaf uang hukumnya adalah dibolehkan, dengan cara menjadikan uang

sebagai modal usaha dan keuntungannya disalurkan pada penerima wakaf, hal ini didasari dengan adanya beberapa landasan dalam fiqh, yaitu diantaranya79 1)

Firman Allah QS Al Imran : 92 ☺ ⌧ “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

2)

Firman Allah QS Al Baqarah: 261

☺⌧ ☺ “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah (166) adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. 79

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, (Jakarta: 2007), 16

82

Wakaf uang mampu membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan orang-orang kaya dapat dimanfaatkan dengan menukarkannya dengan Cash-Waqf Certificate. Hasil pengembangan wakaf yang diperoleh dari sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan-tujuan wakaf itu sendiri. Kegunaan lain dari Cash-Waqf Certificate adalah bahwa dia dapat mengubah kebiasaan lama di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja.80 Dalam hal ini Mustafa Edwin Nasution pernah melakukan asumsi bahwa jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) - Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka dapat dibuat perhitungan sebagai berikut. Tabel Potensi Wakaf Uang di Indonesia81 Tingkat Penghasilan / bulan

Jumlah Muslim

Tarif Wakaf/bulan

Potensi Wakaf Tunai / bulan

Potensi Wakaf Tunai / tahun

Rp 500.000

4 juta

Rp 5000,-

Rp 20 Milyar

Rp 240 Milyar

Rp 1 juta –Rp 2 juta

3 juta

Rp 10.000

Rp 30 Milyar

Rp 360 Milyar

Rp 2 juta – Rp 5 juta

2 juta

Rp 50.000

Rp 100 Milyar

Rp 1,2 Triliun

Rp 5 juta- Rp 10 juta

1 juta

Rp 100.000

Rp 100 Milyar

Rp 1,2 Triliun

Total

80 81

Rp 3 Triliun

http://abdullah-ubaid.glogspot.com/2008/04/membangkitkan-perwakafan-di-Indonesia Ibid

83

1. Apabila umat Islam yang berpenghasilan Rp500.000,00 sejumlah 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf sebanyak Rp60.000,00 maka setiap tahun terkumpul Rp240.000.000.000,00. 2. Apabila umat yang berpenghasilan Rp1.000.000,00 - Rp2.000.000,00 sejumlah 3 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp120.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak Rp360.000.000.000,00 3. Apabila umat yang berpenghasilan Rp2.000.000,00 - Rp5.000.000,00 sejumlah 2 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp600.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak Rp1.200.000.000.000,00. 4. Apabila umat yang berpenghasilan Rp5.000.000,00 - Rp10.000.000,00 sejumlah 1 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp1.200.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak Rp1,200.000.000.000,00. Dengan demikian wakaf yang terkumpul selama satu tahun sejumlah Rp3.000.000.000.000,00. Berdasarkan contoh perhitungan di atas maka terlihat bahwa keberhasilan lembaga untuk memobilisasi dana wakaf akan sangat menentukan manfaat keberadaan lembaga wakaf. Yang menjadi masalah, uang tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada mauquf ‘alaih, tetapi nazhir harus mengelola dan mengembangkannya terlebih dahulu. Yang harus disampaikan kepada mauquf ‘alaih adalah hasil investasi dana Rp.3 triliun tersebut, sedangkan uang wakafnya sendiri tidak boleh berkurang sedikit pun.82 Wakaf uang bisa diberikan oleh siapa saja tanpa harus menunggu kaya. Wakaf uang akan tetap dan dikelola secara transparan dan aman. 82

http://abdullah-ubaid.glogspot.com/2008/04/membangkitkan-perwakafan-di-Indonesia

84

Indonesia memiliki peran besar dalam mengembangkan wakaf uang. Sudan dan Bangladesh sudah memiliki bank khusus wakaf. Wakaf uang diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, di mana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, maka berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf uang sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada para usahawan (entrepreneurs) dan anggota masyarakat dalam mendanai berbagai kegiatan di negara-negara Islam perlu dilakukan secara intensif.83 Namun kiranya semua pemaparan diatas belum bisa diberlakukan di Kec. Kanigoro Kab. Blitar, dimana hal ini terbukti dengan tidak adanya satu perwakafan pun pendataan di KUA setempat yang mencatat adanya wakaf jenis tersebut, yang didasari dengan berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dari sini peneliti berpendapat bahwa efektifitas wakaf di Kec Kanigoro Kab. Blitar setelah berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf benda bergerak belum bisa di terapkan. 2. Faktor yang menghambat perwakafan benda bergerak di Kec. Kanigoro Kab. Blitar Adapun Faktor yang mengahambat berlakunya wakaf pada benda bergerak di Kec. Kanigoro Kab. Blitar sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004, dalam argumen masyarakatnya meliputii: “Menurut saya kendala wakaf uang itu tidak akan abadi seperti wakaf tanah dan itu lebih mengarah pada jariyah atau sodaqoh”84 “Menurut saya masyarakat disini menganggap selain wakaf uang itu tidak memberikan bekas yang berwujud juga pengelolanya sulit”85“Dasar hukum yang berlaku selama ni dirasa sudah cukup kuat dalam menerapkan setiap 83

http://abdullah-ubaid.glogspot.com/2008/04/membangkitkan-perwakafan-di-Indonesia Dari wawancara dengan Bp. Sahuri selaku wakif pada tanggal 10 April 2010 85 Dari wawancara dengan Ibu Lis selaku pejat KUA kec. Kanigoro Kab. Blitar pada tanggal 10 April 2010 84

85

wakaf, “obyek wakaf benda bergerak senantiasa belum dikenal, jadi masyarakat belum tahu persis apa itu wakaf uang”86 Argumen diatas dapat diartikan dengan beberapa maksud, yaitu: Pertama, adanya pemahaman yang belum utuh terhadap maksud ajaran keabadian wakaf itu sendiri. Keabadian wakaf selama ini dipahami lebih sebagai aspek keutuhan (wujud) bendanya, dan mengesampingkan aspek kemanfaatannya. Memang, prinsip umum dari wakaf itu sendiri adalah keutuhan benda, tetapi jika kita mengkaji secara utuh dari maksud dasar disyari'atkannya ajaran ini akan menemukan pentingnya aspek keabadian manfaat yang mengalahkan pemahaman dari aspek keutuhan bendanya. Kedua, manajemen pengelolaan wakaf masih tergolong tradisional, yaitu pengelolaannya lebih konsumtif. Ketiga, SDM (pengelola wakaf) banyak yang tidak profesional. Kita tahu, banyak Nazhir wakaf banyak dari kalangan tokoh masyarakat seperti kyai, ajengan, ustadz, tuan guru, dan lainlain yang justru tidak memiliki kompetensi dalam pengelolaan harta wakaf secara produktif, bahkan dalam kasus-kasus tertentu harta wakaf justru membebani nazhirnya. Bahkan juga terjadi nazhir wakaf yang tega menjual harta wakaf untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Keempat, Tidak adanya benda bergerak yang diwakafkan sehingga secara tidak langsung membuat masyarakat berasumsi meniadakan benda bererak dalam perwakafan.

86

Dari wawancara dengan Bp. Sahuri selaku wakif pada tanggal 10 April 2010

86

Kelima, sudah dirasakan cukup dan kuat oleh masyarakat dengan keberadaan Peraturan peundangan yang melandasi wakaf sebelum adanya UU No. 41 Tahun 2004 Keenam, Pemahaman masyarakat yang dimaksudkan disini berupa individu padahal ketentuan ini telah jelas disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 28 sd pasal 31, yang disana menyebutkan bahwa setiap perwakafan uang yang menjabat nadzir adalah lembaga bank Syariah, sedangkan pengelolaan akan diserahkan ke pemerintah, jadi selayaknya dengan beberapa dasar ini pihak masyarakat bisa mempercayai keberadaan pengeloalan wakaf.

87

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan atas apa yang telah di paparkan secara menyeluruh dan mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhirnya: 1.

Penerapan wakaf pada masyarakat di Kec. Kanigoro Kab. Blitar sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu pada berlakunya PP No. 28 Tahun 1977 bisa diterapkan di lapangan, baik dalam pelaksanaan pengadaanya ataupun dari segi menaati aturanya yang dalam hal ini adalah aturan mensertifikatkan tanahnya, di mana hal ini bisa diketahui dari keberadaan tabel wakaf yang ditunjukkan terhitung dari Tahun 2001 s/d Tanggal 31 Desember Tahun 2007, yang terdapat 904 bidang tanah wakaf dengan luas 466.831,63 m2, dan dari sini terdapat 736 bidang tanah wakaf dengan luas 430.382,52 m2 yang sudah bersertifikat, dari keadaan ini bisa dartikan juga bahwa Pada wilayah Kec. Kanigoro Kab. Blitar terhitung dari Tahun 2001 s/d 31 Desenber 2007 terdapat 82,42% telah mematuhi keberadaan PP No. 28 Tahun 1977. Namun berkaitan dengan berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf khususnya pada wakaf benda bergerak pada wilayah Kec. Kanigoro Kab. Blitar ini bisa dibilang belum efektif sama sekali, dimana hal ini juga ditunjukkan dengan belum adanya catatan sama sekali dalam KUA wilayah Kec. Kanigoro Kab. Blitar tentang perwakafan tersebut, juga tercermin

88

dari argumen-argumen penduduknya yang masih bersifat asing atau kurang dikenal di kalangan mereka tentang perwakafan tersebut. 2.

Adapun faktor yang menghambat untuk diberlakukanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Kec. Kanigoro Kab. Blitar tentang benda bergerak, meliputi: a. Pengetahuan masyarakat setempat yang masih minim dalam masalah perwakfan benda bergerak atau wakaf uang sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 b. Pengelolaan wakaf masih tergolong tradisional, yaitu senantiasa hanya diwujudkan sebagai masjid, pesantern dan madrasah. c. Mayoritas pegelola wakaf kurang profesional, dimana hal ini banyak kita jumpai bahwa seorang nazhir wakaf banyak dari kalangan tokoh masyarakat d. Sudah dirasakan cukup dan kuat oleh masyarakat dengan keberadaan landasan PP No. 28 tahun 1977 dalam menjadikan dasar hukum dan kekuatan hukum dalam masalah perwakafan.

B. Saran 1. Bagi kalangan Pemerintah Yang harus dimengerti oleh Pemerintah bahwa dengan pengaruh yang dialami oleh perkembangan dan pembentukan hukum di negara Indonesia maka perlu untuk menyusun kekuatan tata aturan atau perundang-undangan hukum yang wajib dipedomani, selain itu pula haruslah dapat mengimbangi adanya etika hukum yang berlaku yaitu baik dan buruknya, adil atau tidaknya, cocok atau tidaknya dan segala bentuk pengembangan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu maka ada

89

hubungannya dengan ditaati atau tidaknya hukum itu dalam suatu kondisi masyarakat. Jadi ketaatan pada hukum yang berlaku, erat kaitannya dengan kesadaran hukum, karena tanpa kesadaran hukum sukar diharapkan orang akan taat akan hukum tetapi semakin tinggi tingkat kesadaran hukum seseorang semakin tinggi pula ketaatannya pada hukum. Sebaliknya kesadaran hukum yang rendah akan mengakibatkan kurangnya kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum. Dalam kenyataannya kesadaran hukum akan terbina dengan baik apabila hukum yang diciptakan tersebut sesuai dengan perasaan dan keyakinan religius, yang mayoritas beragama Islam, maka setiap norma hukum yang diciptakan harus diusahakan tidaklah bertentangan dengan adanya keyakinan masyarakat terhadap ajaran agama yang dianutnya dan adapun peraturan hukum yang bertentangan dengan keyakinan mereka maka kesadaran hukum pasti tidak dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, dalam pembinaan hukum nasional tidak dapat dihindari bahwa materi hukum Islam harus pula diperhatikan demi ketertiban di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Menyia-nyiakan keyakinan dan kesadaran hukum maka masyarakat akan dapat menimbulkan keresahan yang akan berpengaruh terhadap stabilitas masyarakat tersebut. 2. Bagi pihak KUA Kec. Kanigoro Kab. Blitar dan juga para tokoh-tokoh masyarakat yang terkait Program

Strategis

yang

layaknya

dilaksanakan

guna

mempercepat

pemberdayaan wakaf yang produktif dapat meliputi: a. Meningkatkan pengetahuan umat Islam tentang wakaf dan pendayagunaannya melalui penyuluhan, sosialisasi, dan lainlain.

90

b. Membangun infrastruktur dan kelengkapan sarana penunjang operasional pemberdayaan wakaf di tingkat pusat dan daerah di seluruh Indonesia. c. Membangun jaringan sistem informasi dan komunikasi pengelolaan wakaf yang bersifat on line. d. Mendata dan mengamankan aset tanah wakaf di seluruh Indonesia. e. Menyiapkan

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

yang

dibutuhkan

bagi

pengembangan pemberdayaan wakaf yang profesional. f. Membuat percontohan pemberdayaan wakaf produktif. g. Mengadakan kerjasama dengan lembaga wakaf (nazhir), baik di dalam negeri maupun luar negeri.

91

DAFTAR PUSTAKA Amirudin, Zainal Asikin (2006) Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Al- Alabi Adijani (2005) Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta: Raja Grafindo Persada Bahder Johan Nasution (2008) Penelitian Hukum, Jakarta: Mandar Maju Burhanudin Ashshofa (2004) Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Rineka Cipta. Data tabel di Kantor KUA Kec. Kanigoro Kab. Blitar yang Diterbitkan oleh Separtemen Agam RI Departemen agama RI (1978-1979) Al-Qur’an Dan Terjkemahannya, Jakarta: Proyek Pengadaan kitab Suci AL-Qur’an. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI (2007) Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia, Jakarta Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI (2007) Fiqih Wakaf. Harun Rochajat (2007) Metodologi Penelitian Kualitatip Untuk Pelatihan, Bandung: Mandar Maju. Marzuki, (2000) Metodologi Riset, Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama. Masri Singaribun, Sofyan Effendi (1987) Metode Penelitian Survey, Jakarta: LP3ES. Moleong, Lexy J (1999) Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Moh. Nazir (2005) Metode Penelitian, Jakarta: Ghali Indonesia. Muhammad Syafi’I Antonio (2002) Cash Waqf Dan Anggaran Pendidikan Umat, Jakarta: Mandar Maju. Nana Sudjana Ahwal Kusuma (2002) Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi, Bandung: Sinar Baru Argasindo. Peter Mahmud Marzuki (2007) Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. Pimpinan pusat Muhammadiyah (1971) Himpunan Putusan Majlis Tarjib Muhammadiyah, Yogyakarta: Cetakan Kedua.

92

Rony Hanitjo Soemitro (1983) Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:Ghaila Indonesia. Yayasan Piara Perwakafan Di indonesia (1995) Sejarah Pemikiran Hukum, Bandung: Pengembangan Ilmu Agama Dan Humaniora. http://abdullah-ubaid.glogspot.com/2008/04/membangkitkan perwakafan diindonesia http : //id. Wikipedia.org/wiki/Kanigoro,_Blitar http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com/2010/01/05/optimalisasi-fungsi perbankan-syariah-sebagai-nadzir-investasi-wakaf/ http://meetabiedwordpress.com/2009/10/30/tinjauan-tentang-perwakafan-di ndonesia Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, (Jakarta: 2007), 16 http://www.Blitargo.Id/v7/index.php?option=com_conten&view=article&id=44Itemi d=com (http://www.pkesinteraktif.com/konsultasi/wakaf.html) http://www.siwakz.net/mod,php?=publisher&cid=51&artid=169

93