SKRIPSI
KEDUDUKAN DAN FUNGSI DPRD SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN DAN LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
THE POSITION AND FUNCTION OF THE REGIONAL HOUSE OFREPRESENTATIVE AS REGIONALREPRESENTATIVEAND LEGISLATIVE BODY BASED ON NUMBER 32 OF 2004 CONCERNING ON LOCAL GOVERMENT
Oleh NindyaInjas wari NIM070710101024
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2012
i
SKRIPSI
KEDUDUKAN DAN FUNGSI DPRD SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN DAN LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
THE POSITION AND FUNCTION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVEAS REGIONALREPRESENTATIVEAND LEGISLATIVE BODY BASED ON NUMBER 32 OF 2004 CONCERNING ON LOCAL GOVERMENT
diajukangunamelengkapitugasakhirdanmemenuhisalahsatusyarat untukmenyelesaikan Program StudiIlmuHukum (S1) danmencapaigelarSarjanaHukum
Oleh NindyaInjas wari NIM070710101024
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2012
ii
MOTO
Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya dan kepada pemangku kekuasaan (pemimpin)diantaramu. Maka jika kamu berselisih dalam suatu (urusan), kembalikanlah ia pada (Kitab) Allah dan (Sunnah) Rasul, jika kamu benar-benar beriman terhadap Allah dan hari kemudian. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya 54 (An-Nisaa’ Ayat 59)
54
Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
iii
PERNYATAAN
Saya yang bertandatangan di bawah ini : Nama : NindyaInjaswari NIM menyatakan
: 070710101024
dengan
sesungguhnya
bahwa
skripsi
yang
berjudul:
”KedudukandanFungsi DPRD sebagaiLembagaPerwakilandanLembagaLegislatif Daerah menurutUndang-UndangNomor 32 tentangPemerintahan Daerah“(The Position and Function of the Regional House of Representative asRegional Representativeand Legislative Body based on Number 32 of 2004 Concerning on Local Goverment)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.
Jember, 20 Juni 2012 Yang menyatakan,
NindyaInjaswari NIM 070710101024
iv
PERSEMBAHAN
Kupersembahkan skripsi ini kepada: 1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Josi Ali Arifandi dan Ibunda Yasmine Elvia, yang sangat berjasa memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, doa, serta motivasi dalam meraih mimpi; 2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember; 3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab yang aku hormati.
v
KEDUDUKAN DAN FUNGSI DPRD SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN DAN LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
THE POSITION AND FUNCTION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVEAS REGIONAL REPRESENTATIVEAND LEGISLATIVE BODY BASED ON NUMBER 32 OF 2004 CONCERNING ON LOCAL GOVERMENT
SKRIPSI
diajukangunamelengkapitugasakhirdanmemenuhisalahsatusyarat untukmenyelesaikan Program StudiIlmuHukum (S1) danmencapaigelarSarjanaHukum
Oleh NindyaInjas wari NIM 070710101024
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2012
vi
SKRIPSI
KEDUDUKAN DAN FUNGSI DPRD SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN DAN LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
THE POSITION AND FUNCTION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVEAS REGIONAL REPRESENTATIVEAND LEGISLATIVE BODY BASED ON NUMBER 32 OF 2004 CONCERNING ON LOCAL GOVERMENT
Oleh NindyaInjaswari NIM 070710101024
TELAH DISETUJUI TANGGAL 14 JUNI 2012
Oleh Pembimbing,
Dr. WidodoEkatjahjana,S.H.,M.H. NIP197105011993031001
Pembantu Pembimbing,
IwanRachmadSoetijono, S.H.,M.H. NIP197004101998021001
vii
PENGESAHAN
Skripsi, berjudul: “KedudukandanFungsi DPRD sebagai Lembaga Perwakilan dan Lembaga Legislatif Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (The Position and Function of the Regional House of Representative as Regional Representative and Legislative based on Number 32 of 2004 Concerning on Local Goverment)”.
Oleh
Nindya Injaswari 070710101024
Pembimbing,
PembantuPembimbing,
Dr. WidodoEkatjahjana,S.H.,M.Hum. NIP197105011993031001
IwanRachmadSoetijono, S.H., M.H. NIP197004101998021001
Mengesahkan KementerianPendidikandan Kebudayaan RI UniversitasJember FakultasHukum Dekan,
Prof. Dr. M. AriefAmrullah, S.H., M.Hum. NIP 196001011988021001
viii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI
Dipertahankan di hadapan Tim Pengujipada: hari
: Rabu
tanggal
: 20
bulan
: Juni
tahun
: 2012
Diterimaoleh Tim PengujiFakultasHukumUniversitasJember.
Tim Penguji, Ketua Dosen Penguji,
Sekretaris Dosen Penguji,
Antikowati, S.H., M.H. NIP 1961120219880022001
Rosita Indrayati, S.H., M.H. NIP197805312005012001
AnggotaPenguji,
Tanda Tangan,
Dr.WidodoEkatjahjana, S.H.,M.H. NIP 197105011993031001
:
IwanRachmadSoetijono, S.H., M.H. NIP197004101998021001
:
ix
PRAKATA
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak, baik secara materiil maupun secara moriil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ”KedudukandanFungsi DPRD sebagaiLembagaPerwakilandanLembagaLegislatif Daerah menurutUndang-UndangNomor 32 tentangPemerintahan Daerah (The Position
and
Function
of
the
Regional
House
of
Representativeas
RegionalRepresentativeand Legislative Body based on Number 32 of 2004 Concerning on Local Goverment)”. Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skrpsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada: 1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasihat, motivasi, danarahan dalam penulisan skripsi ini; 2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasihat, motivasi, danarahan dalam penulisan skripsi ini; 3. Ketua Dosen Penguji, Ibu Antikowati, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini; 4. Sekretaris Dosen Penguji, Ibu Rosita Indriyati, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
x
5. DekanFakultasHukumUniversitasJember, Prof. Dr. M. AriefAmrullah, S.H., M.Hum; 6. BapakEchwanIriyanto,
S.H.,
M.H.,
FakultasHukumUniversitasJember; selakuPembantuDekan EddyMulyono,
II
selakuPembantuDekan
Bapak
Mardi
Handono
S.H.,M.H.,
FakultasHukumUniversitasJember;
S.H.,M.Hum.,
1
selakuPembantuDekan
Bapak III
FakultasHukumUniversitasJember; 7. Bapak Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember; 8. Bapak Iwan Rachmad, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember; 9. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Komisi Pembimbing Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember; 10. Bapak Gautama Budi Arundhatiselaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa
selalu
memberikan
nasehatkepadapenulisselamapenulismenjadimahasiswa
di
FakultasHukumUniversitasJember; 11. SeluruhDosenFakultasHukumUniversitasJember
yang
telahbanyakmemberikanbekalilmupengetahuanselamapenulismengikutikuliah di FakultasHukumUniversitasJember; 12. StafAkademik,
Staf
Kemahasiswaan,
danStafAdministrasi
di
FakultasHukumUniversitasJember, serta StafKemahasiswaan Universitas Jemberatasbantuandanpelayananselamapenulismenjadimahasiswa; 13. AyahandaJosi
A.
ArifandidanIbundaYasmine
Elvia
tercinta,
yang
selalumemberikansemuakasihsayang,motivasi, support, baik moril maupun materiil, serta doanya untukku; 14. Kakakku Arvian Pandu dan Adikku Trinarmada Anugraha tersayang yangselalu memberikan dukungan dan kasih sayangnya; 15. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan support dan doa untukku; 16. Bayu Primantoko, teman spesial yang selalu setia menemani, memberikan semangat, dan dukungan, baik materiil maupun moril;
xi
17. Sahabat-sahabat sekaligus teman seperjuanganku Dyah Ayu Pratiwi, Okky Prastyo Adjie, Dewi Dwi Oktawati, Yoan Rizky K, Magestine YMS, Zulfikar, yang selalu memberikan semangat untukku dan terima kasih untuk kebersamaan selama ini; 18. Keluarga besar IkatanMahasiswaHukum Tata Negara (IMA-HTN) Fakultas Hukum UniversitasJember yang saya banggakan, terima kasih atas persaudaraan dan kebersamaannya selama ini; 19. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan. Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah Swt. Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
Jember, 20 Juni 2012
Penulis
xii
RINGKASAN
Penulisan skripsi yang berjudul ”Kedudukan dan Fungsi DPRD sebagai Lembaga Perwakilan dan Lembaga Legislatif Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (The Position and Function of the Regional Parlement as Local Representative and Legislative based on Number 32 of 2004 Concerning on Local Goverment)” ini ditulis dengan latar belakang kedudukan dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini antara lain bagaimanakah kedudukan DPRD pada masa Orde Baru dan Reformasi, bagaimanakah hubungan DPRD dengan kepala daerah berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa kedudukan dan fungsi DPRD pada masa Orde Baru dan Reformasi, untuk mengetahui dan mengkaji hubungan DPRD dengan kepala daerah berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tipe penelitian adalah yuridis
normatif
yaitu suatu pendekatan
berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kenyataaan yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu yang diteliti. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum digunakan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif. Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah kedudukan dan fungsi DPRD pada masa Orde Baru dan Reformasi, hubungan DPRD dengan kepala daerah berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
xiii
Kesimpulan yang dapat diambil bahwa kedudukan dan fungsi DPRD pada masa orde baru atau pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah, kekuasaan legislatif sepenuhnya adalah hak presiden dan bukan DPRD, bahkan peran kepala daerah pada masa itu sangatlah dominan. Peran instansi dalam melaksanakan asas dekonsentrasi lebih dominan dibandingkan dengan peran dinas daerah dalam menjalankan desentralisasi. Hubungan kepala daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah tercantum dalam rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Saran yang dapat disumbangkan adalah kedudukan dan fungsi DPRD hendaknya perlu ditelaah lagi dengan menggunakan pendekatan teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan serta check and balances. Teori tersebut merupakan suatu landasan untuk mengetahui pemahaman bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang mempunyai fungsi legisasi, pengawasan, dan anggaran. DPRD dan kepala daerah seharusnya menerapkan sistem check and balances sesuai dengan koridornya masing- masing, agar hubungan antara kepala daerah dan DPRD akan menjadi lebih harmonis. Penjabaran dari hubungan yang harmonis harus ditempatkan pada ‘rel’nya masing- masing, artinya untuk DPRD, undang-undang memberikan tiga fungsi pokok, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan seperti yang termuat dalam pasal 25 huruf (a) Undang-Undang Nomor
32
Tahun
2004
memiliki
tugas
dan
wewenang
memimpin
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
xiv
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN SAMPUL DEPAN ...........................................................
i
HALAMAN SAMPUL DALAM ..........................................................
ii
HALAMAN MOTO ..............................................................................
iii
HALAMAN PERNYATAAN...............................................................
iv
HALAMAN PERSEMBAHAN............................................................
v
HALAMAN PRASYARAT GELAR............................................... ....
vi
HALAMAN PERSETUJUAN..............................................................
vii
HALAMAN PENGESAHAN ...............................................................
viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIAN PENGUJI ...........................
ix
PRAKATA .............................................................................................
x
RINGKASAN ........................................................................................
xiii
DAFTAR ISI ..........................................................................................
xv
BAB 1. PENDAHULUAN....................................................................
1
1.1 LatarBelakang ..................................................................
1
1.2 RumusanMasalah ............................................................
6
1.3 TujuandanManfaatPenelitian.........................................
6
1.3.1 TujuanPenelitian.....................................................
6
1.3.2 ManfaatPenelitian...................................................
7
1.4 MetodePenelitian..............................................................
7
1.4.1 TipePenelitian.........................................................
7
1.4.2 PendekatanMasalah ................................................
8
1.4.3 SumberBahanHukum .............................................
8
a.
BahanHukum Primer.......................................
9
b.
BahanHukumSekunder ...................................
9
c.
BahanHukumNon-Hukum ..............................
10
1.4.4 AnalisisBahanHukum.............................................
10
xv
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ..........................................................
11
2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .................
11
2.1.1 Pengertian DPRD ...................................................
11
2.1.2 Alat Kelengkapan DPRD .......................................
12
2.1.3 Hak-Hak dan Kewajiban DPRD ............................
14
2.2 Pengertian Kepala Daerah ..............................................
16
2.3 Pengertian Pe merintah Daerah ......................................
18
2.4 PerananLegislatif (DewanPerwakilan Rakyat Daerah)dan Eksekutif (Kepala Daerah) ........................
21
2.5 PengertianOtonomi Daerah ............................................
22
BAB 3. PEMBAHASAN ......................................................................
25
3.1 Kedudukan dan Fungsi DPRD pada Masa Orde Baru danReformasi ...................................................................
25
3.1.1 Kedudukan dan Fungsi DPRD pada Masa Orde Baru menurut Undang- UndangNomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah........................
25
3.1.2 Kedudukan dan Fungsi DPRD pada Masa Reformasi menurutUndang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974dan Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah ..............................................
28
3.2 HubunganKinerjaantara DPRD sebagai LembagaLegislatif dan Lembaga Perwakilan denganKepala Daerah sebagai LembagaEksekutifmenurutUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 danUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPe merintahan Daerah .........................................
xvi
36
BAB 4. PENUTUP................................................................................
48
4.1 Kesimpulan .......................................................................
48
4.2 Saran .................................................................................
49
DAFTAR PUSTAKA
xvii
