SKRIPSI
FUNGSI PATROLI POLISI DALAM MELAKUKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN (Studi Pada Polsek Tamalanrea Makassar)
OLEH REYZA ANUGRAH BASRI B111 10 413
BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2014
HALAMAN JUDUL
FUNGSI PATROLI POLISI DALAM MELAKUKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN (Studi Pada Polsek Tamalanrea Makassar)
OLEH REYZA ANUGRAH BASRI B111 10 413
SKRIPSI Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana dalam Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Pada
BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2014 i
PENGESAHAN SKRIPSI
FUNGSI PATROLI POLISI DALAM MELAKUKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN (Studi Pada Polsek Tamalanrea Makassar)
Disusun dan diajukan oleh
REYZA ANUGRAH BASRI B111 10 413
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Selasa 25 Nopember 2014 Dan Dinyatakan Diterima
Panitia Ujian Ketua
Sekretaris
Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H. NIP. 19620105 198601 1 001
Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H. NIP.19790326 200812 2 002
An. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik,
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. NIP. 19610607 198601 1 003
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Diterangkan bahwa Mahasiswa: Nama
: Reyza Anugrah Basri
Nomor Induk
: B 111 10 413
Bagian
: Hukum Pidana
Judul
: Fungsi
Patroli
Penanggulangan
Polisi
Dalam
Kejahatan
(Studi
Melakukan Pada
Polres
Tamalanrea Makassar) Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi
Makassar, Pembimbing I
Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H. NIP. 19620105 198601 1 001
Nopember 2014
Pembimbing II
Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H. NIP. 19790326 200812 2 002
iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI
Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa: Nama
: Reyza Anugrah Basri
Nomor Induk
: B 111 10 413
Bagian
: Hukum Pidana
Judul
: Fungsi
Patroli
Penanggulangan
Polisi Kejahatan
Dalam (Studi
Melakukan Pada
Polres
Tamalanrea Makassar) Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.
Makassar, Nopember 2014 A.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademi
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. NIP. 19610607 198601 1 003
iv
ABSTRAK REYZA ANUGRAH BASRI. “Fungsi Patroli Dalam Melakukan Penanggulangan Terhadap Kejahatan (Studi Pada Polsek Tamalanrea Makassar)”. Dibawah bimbingan dan arahan Bapak Andi Sofyan selaku Pembimbing II dan Ibu Hijrah Adhayanti Mirzana selaku Pembibing II. Penelitian bertujuan mengetahui (1) Pelaksanaan patroli polisi dalam penanggulangan kejahatan (2) Faktor-faktor yang menghambat Kepolisian Sektor Tamalanrea dalam menanggulangi kejahatan. Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Tamalanrea Makassar, dengan mewawancarai pihak kepolisian khususnya bagian Sabhara, Reskrim dan Satlantas dan melakukanpenelitian dianalisis secara kualitatif kemudian di sajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencangkup semua data yang telah di peroleh, sehingga membentu deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwabentuk patroli yang dilaksanakan polisi Polsek Tamalanrea ada 2 yaitu patroli sepeda motor dan patroli bermobil. Patroli yang paling rutin dilaksanakan adalah patroli bermobil karena sarananya ada dan lebih efektik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Dan faktor-faktor yang menjadi penghambat yaitu kurangnya anggota Polsek tamalanrea, sarana dan pra sarana yang kurang memadai dikarenakan sebagian rusak, masyarakat kurang berpartisipasi dengan pihak kepolisian karena masyarakat tidak ingin disibukkan untuk dimintai keterangan.
v
KATA PENGANTAR Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat
dan
karunia-Nya
sehingga
penyusunan
skripsi
ini
dapat
diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan seluruh muslim di dunia ini. Penulis sebagaimana manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini, baik materi, teknis maupun penyusunan kata-katanya belum sempurna sebagaimana diharapkan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : 1. Allah SWT Tuhan semesta alam, yang dengan limpahan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 2. Ayahanda Muhammad Basri dan Ibunda Minni adikku tercinta Nurul Aniza Basri serta keluarga lainnya yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan motivasi agar penyelesaian penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. vi
3. Rektor dan segenap jajaran wakil Rektor Universitas Hasanuddin. 4. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya. 5. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S selaku Ketua Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 6. Bapak Prof. Dr. H.M. Andi Sofyan, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Adhyanti M, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk bimbingan dan nasehatnasehat yang sangat berharga yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis mampu menyusun skripsi ini dengan baik. 7. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.SH., Bapak M. Imran Arif, S.H., M.Si., dan Bapak Hj. Haeranah, S.H., M.H. selaku Tim Penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi Penulis. Terima kasih atas segala masukan dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 8. Ibu Nur Azisa S.H., M.H., selaku Penguji Pengganti dalam pelaksanaan ujian Proposal dan (nama dosen) selaku penguji pengganti dalam pelaksanaan ujian skripsi Penulis. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya serta segala masukan yang sangat membangun dalam penyusunan skripsi Penulis. 9. Bapak Prof. Dr. Irwansyah, S.H. M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis selama
menempuh pendidikan di Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin. Terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis haturkan atas waktu, nasehat-nasehat, dan tuntunannya.
vii
Semoga Penulis dapat merasakan segala kebaikan tersebut, walaupun telah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini. Engkaulah para Pelita, Penerang dalam Gulita, Jasamu Tiada Nilai dan Batasnya. 11. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan, dan segenap
Civitas
Akademika
Fakultas
Hukum
Universitas
Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik serta bantuan yang lainnya. 12. Pegawai di Polsek Tamalanrea Makassar, Bapak Polisi Andi Hisman Asham, Ibu Yuspin lince, Bapak J.Randanan atas bantuan dan
kesediaannya
di
wawancara
sehingga
penulis
dapat
memperoleh bahan dan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. 13. Saudara / Sahabat WB. Andi Azwad Anshari, S.H., Nuryanto AlTadom, Muh. Riza Hidayat, S.H., Muh. Hafiluddin, S.H., Andi Adiyat Mirdin, S.H., Nurhadi Halim, Rizal Nurhabib Yusuf, Irfai herman, S.H., Mario Husain, Muh. Ansyar, Andi Surya Nusantara DJ, Mahatir Madjid, S.H., Ahmad Nur Setiawan, S.H., Mulhadi HM, S.H., Muh. Fakhry Ibrahim, S.H., Hidayat Pratama Putera, S.H., Andi Ardian Syahruddin, Dyah Trie Anissa, S.H., Andi Nurfadilah
viii
Rukma, S.H., Wadjedah Nursyamsi, S.H., Roro Ayu Bujarani G, S.H., Febrina Nurul Wardah, S.H. 14. Seluruh Sahabat dan Saudara Legitimasi 2010, La Said Sabiq, S.H., Muh. Abraham, Junaedi Aziz, Firdaus Saini, Hardianti Rahman, Haifa Khairunnisa dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 15. Kanda Onna Bustang, S.H., Kanda Haeril Akbar, S.H., 16. Keluarga KKN Desa Saronda, Kec. Bajo Barat, Kab. Belopa. Bapak Andi mammang selaku kepala desa beserta keluarga dan masyarakat desa. 17. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi maupun non-materi, Penulis haturkan terima kasih. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran juga masih diperlukan namun tetap berharap mampu memberikan manfaat bagi dunia keilmuan dan kepada semua yang sempat membaca skripsi ini pada umumnya.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Makassar, 8 Nopember 2014
Penulis
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .............................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ................................................
ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................
iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH SKRIPSI .........................
iv
ABSTRAK ..........................................................................................
v
KATA PENGANTAR ..........................................................................
vi
DAFTAR ISI ......................................................................................
x
DAFTAR TABEL ................................................................................
xi
BAB I
PENDAHULUAN ..............................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ..............................................
1
B. Rumusan Masalah .......................................................
4
C. Tujuan Penelitian .........................................................
5
D. Manfaat Penelitian .......................................................
5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .......................................................
6
A. Polisi .............................................................................
6
1. Defenisi Polisi ..........................................................
6
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polisi ............................
7
B. Patroli .............................................................................
14
1. Pengertian Patroli .......................................................
14
2. Tujuan Patroli .............................................................
15
3. Tugas, Peranan dan Sikap Petugas Patroli ...................
15
C. Kejahatan ........................................................................
20
1. Pengertian Kejahatan ........................................................
20
2. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan ..........................
23
D. Teori-Teori Penanggulangan Kejahatan ..............................
28
1. Pre-Emtif ..................................................................
28
2. Preventif ...................................................................
29
3. Represif ...................................................................
29 x
BAB III METODE PENELITIAN .....................................................
33
A. Lokasi Penelitian .........................................................
33
B
Jenis dan Sumber Data ...............................................
33
C. Teknik Pengumpulan Data ..........................................
34
D. Analisis Data ...............................................................
34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...........................
36
A. Pelaksanaan Patroli Polisi di Tamalanrea Dalam Penanggulangan Kejahatan .........................................
36
B. Faktor-faktor yang Menghambat Kepolisian Sektor Tamalanrea Dalam Menanggulangi Kejahatan ..............
39
BAB V PENUTUP .............................................................................
44
A. Kesimpulan .................................................................
44
B. Saran ..........................................................................
45
DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................
46
xi
DAFTAR TABEL Tabel I
Kasus main hakim sendiri di Kota Makassar dalam kurung waktu (2009-2012) tapi tidak
terlaporkan ke pihak
Kepolisian (Hidden Crime) .................................................. Tabel II
Pendapat Pelaku Mengenai
48
Alasan Massa Melakukan
Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Kota Makassar ............................
49
Tabel III Data Tingkat Pendidikan Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana .........................................
49
Tabel IV Umur Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana ................................................................................
50
xii
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) adalah
Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. POLRI mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. POLRI dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI). Berdasarkan Pasal 2 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 2/2002), fungsi kepolisian Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu Pasal 13 UU No.2/2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur negara memiliki tugas pokok yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; yang kedua menegakkan
hukum;
dan
yang
ketiga
memberi
perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.1 POLRI mengemban dua tugas pokok antara lain tugas preventif dan tugas represif sesuai yang tertuang pada BAB III UU No.2/2002 mengenai tugas dan wewenang. Tugas-tugas preventif dilaksanakan dengan
1
konsep
dan
pola
pembinaan
dalam
wujud
pemberian
Yoyok Ucuk Suyono, Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hal. 69
1
pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya.
Sementara
tugas-tugas
represif
adalah
mengadakan
penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas
kepolisian2
dilakukan
dengan
menghimpun
bukti-bukti
sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan yang selanjutnya akan diteruskan ke Pengadilan. Dari penjabaran tugas Kepolisian diatas, tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif pada terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak kejahatan adalah tugas preventif, karena cakupan tugasnya yang sangat luas dan dirumuskan dengan kata-kata boleh berbuat apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu sendiri dilakukan dengan 4 kegiatan pokok: mengatur, menjaga, mengawal dan patroli. Fungsi patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Tentunya dalam pencegahan suatu tindak kejahatan diperlukan pengetahuan tentang kejahatan itu terjadi, keadaan lingkungan yang dipengaruhi oleh
2
Ibid. hal. 5
2
keadaan sosial, budaya dan kultur sehingga dalam penanggulangan dan pengungkapan
suatu
tindak
kejahatan
diperlukan
personil
yang
mempelajari hal itu dan selanjutnya mendapatkan cara yang tepat dalam penanggulangannya. 3 Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan halhal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan adanya perlindungan hukum bagi dirinya. Disamping itu, masyarakat juga harus menyadari dan mengakui bahwa peran aktif masyarakat dapat turut serta menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Fungsi patroli di dalam kepolisian diemban oleh Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas (Satlantas), dan Satuan Pengamanan Objek Khusus (Sat Pam Obsus). Satuan-satuan tersebut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban baik di jalan, di sekolah, kantor-kantor,
objek
pemerintahan,
dan
tempat
umum
lainnya.
Patroli,
pengaturan, penjagaan dan pengawalan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas esensial dalam tindakan perventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau mengurangi bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Samapta yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik 3
Romanus Ate, Fungsi Preventif Patroli BRIMOB dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan, Jurnal S-1 Ilmu sosiatri Volume 1 nomor 1, 2012, hal. 2
3
di Indonesia maupun di dunia. Satlantas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, dan Sat Pam Obsus yang bertugas melindungi objek-objek khusus adalah merupakan satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi patroli. Ketiganya mengemban tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tetapi berdasarkan wawancara lepas penulis terhadap Andi Hisman Asham selaku Kepala Huru Hara (Kadit Sabhara) POLSEK Tamalanrea4, tindak kejahatan yang terjadi di wilayah kecamatan Tamalanrea pada periode 2014 masih tergolong sangat tinggi meskipun telah dilaksanakan kegiatan patroli di wilayah Kecamatan Tamalanrea selama tahun 2014 ini. Andi Hisman Asham mengatakan tindak pidana selama periode 2014 yang terjadi di kecamatan Tamalanrea telah menembus angka 1000 kasus. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai fungsi patroli polisi dalam penggulangan suatu tindak kejahatan di wilayah Kepolisian Sektor Tamalanrea dalam skripsi yang berjudul “Fungsi Patroli Polisi Dalam Melakukan Penanggulangan
Kejahatan
(Studi
Pada
Polsek
Tamalanrea
Makassar)”.
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik
beberapa poin rumusan masalah yang selanjutnya menjadi bahasan dalam skripsi ini, yaitu: 4
Wawancara dilakukan di Kantor POLSEK Tamalanrea pada tanggal 8 Oktober 2014
4
1. Bagaimana pelaksanaan patroli polisi di Tamalanrea dalam penanggulangan kejahatan? 2. Faktor-faktor apakah yang menghambat
Kepolisian Sektor
Tamalanrea dalam menanggulangi kejahatan?
C.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan penulisan dalam kaitan poin-poin pembahasan
skripsi ini, yaitu : 1. Untuk
mengetahui
pelaksanaan
patroli
polisi
dalam
penanggulangan kejahatan. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Kepolisian Sektor Tamalanrea dalam menanggulangi kejahatan.
D.
Manfaat Penulisan Manfaat atau kegunaan yang diperoleh dalam skripsi ini, yaitu: 1. Menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya 2. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum (POLRI) pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan di sekitar masyarakat
5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A.
Polisi 1. Definisi Polisi Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban
umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ini semua berkaitan dengan istilah polisi dalam artian formil yaitu mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari pada instansi kepolisian, dan polisi dalam artian materiil yang memberikan jawaban terhadap terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian secara umum maupun melalui ketentuanketentuan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepolisian. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas
memelihara keamanan,
ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).5
5
W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, Hal. 763
6
Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polisi Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU 2/2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,
pengayoman
dan
pelayanan
kepada
masyarakat.
Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU 2/2002 yaitu: a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. b. menyelengarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. c. membina masyarakat,
masyarakat
untuk
kesadaran
hukum
meningkatkan dan
peraturan
partisipasi perundang-
undangan. d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional. e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
7
f. melakukan
kordinasi,
pengawasan
dan
pembinaan
teknis
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa. g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium
forensik,
dan
psikologis
kepolisian
untuk
kepentingan tugas polisi. i. melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk
memberikan
bantuan
dan
pertolongan
dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia. j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang. k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU 2/2002 ialah sebagai berikut: a. menerima laporan dan/atau pengaduan; b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
8
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; i. mencari keterangan dan barang bukti; j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; l. memberikan
bantuan
pengamanan
dalam
sidang
dan
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Pasal 15 ayat (2) UU 2/2002 juga mengatur tentang kewenangan Kepolisian dalam peraturan perundang-undangan lainnya yakni sebagai berikut: a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
9
b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; j. mewakili
pemerintah
Republik
Indonesia
dalam
organisasi
kepolisian internasional; k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan
10
untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang. Wewenang adalah hak dan kuasa
untuk melakukan sesuatu.
Tanpa wewenang, maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat. Agar tindakan khusus dalam melaksanakan dapat dianggap sah, pelaku harus diberi wewenang untuk itu, termasuk juga polisi. Dalam pemberian wewenang, dapat diberlakukan beberapa asas, yaitu :6 a. asas legalitas Legalitas adalah sesuai dengan hukum (hukum tertulis) ada hubungannya dengan usaha manusia dalam mendapatkan kepastian dan rasa kepastian sebagai salah satu kebutuhan pokoknya, tentang apa yg boleh dilakukan dalam masyarakat. Jadi menurut asas ini, segala tindakan harus didasarkan pada undang-undang
secara
jelas,
dan
tiap
tindakan
yang
diperbolehkan atau di haruskan harus disebut secara harfiah dalam undang-undang. b. asas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan : “tiada suatu perbuatan yang boleh di hukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari perbuatan itu”, telah dicairkan dengan ketentuan pada pasal 1 6
Subroto Brotodiredjo, Asas-asas Wewenang Kepolisian, Bandung; Arsito, Tanpa Tahun, hal. 17
11
ayat (2) dengan kata-kata “apabila ada perbuatan perundangundangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dipakailah ketentuan yang paling baik bagi tersangkah”. Ayat (2) ini sekaligus
mencairkan
ketentuan
umum
bagi
perundang-
undangan yang berbunyi : “undang-undang hanya mengikat untuk waktu mendatang dan tidak mempunyai daya surut”. c. asas oportunitas Dalam hukum acara pidana, asas inilah yang memungkinkan penyimpangan daripada apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dan jelaslah, bahwa bagi POLRI dalam tugas penyidikan perkara berlaku asas oportunis. Untuk tugas-tugas represif tindakan-tindakan yang diambil POLRI baik sebagai penyidik maupun sebagai penyelidik sudah ditentukan dalam KUHAP tapi untuk tugas-tugas preventif tidak ditemukan penentuan tindakan-tindakannya. Tidak mudah untuk menetukan secara limitatif tindakan-tindakan yang harus diambil POLRI, sebab-sebab tindakan yang diperlukan adalah situasional, sifat dan bentuk tindakan itu tergantung pada situasi yang dihadapi POLRI. Perlu tidaknya suatu tindakan bagaimanakah tindakan itu dalam pemeliharaan ketertiban masyarakat, tergantung pada reaksi masyarakat terhadap suatu kejadian yang menyangkut ketertiban tersebut. Begitu pula untuk tugas-tugas preventif, hal-hal yang dihadapi polisi dapat berupa bahaya konkrit dalam sekian banyak nuansanya, atau bahaya-bahaya abstrak yang sudah memerlukan persiapan-persiapan
12
polisi. Hal ini memerlukan tindakan-tindakan yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Untuk tindakan-tindakan yang tidak tercantum dalam undangundang, asas yang berlaku bagi POLRI adalah asas wewenang kepolisian yang tersimpul dalam Putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda tanggal 19 Maret 1917 yang menetapkan suatu tindakan dapat dianggap rechtmatig (sah, sesuai dengan hukum) sekalipun tanpa pemberian kuasa secara khusus oleh undang-undang, asal berdasarkan kewajiban menurut undang-undang. Adapun menurut ukuran kewajiban itu dapat diartikan bahwa anggota kepolisian itu harus dapat menilai sendiri secara pribadi apakah harus bertindak ataukah tidak. Penilaian pribadi itu bukanlah penilaian bebas seenaknya, melainkan yang terikat pada batas-batas kewajiban agar tindakannnya masih berada dalam lingkup kewajibannya. Untuk dapat menentukan batas-batas kewajiban dan sekaligus untuk membatasi tindakan-tindakan kepolisian, maka dipergunakan 4 asas yang semuanya merupakan sub-asas dari asas kewajiban itu. Adapun ke-4 asas ini adalah:7 a. asas keperluan Asas ini menentukan bahwa tindakan hanya diambil apabila betul-betul diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan atau untuk mencegah terjadinya suatu gangguan. Berarti, andai tindakan yang diperlukan tidak diambil, maka tentu sasuatu
7
Ibid, hal.19
13
yang semestinya di tidak akan berlangsung atau sesuatu yang perlu dicegah akan terjadi. b. asas masalah sebagai patokan Asas ini menghendaki tindakan yang diambil akan dikaitkan dengan masalah yang perlu ditangani. Berarti bahwa tindakan kepolisian harus memakai pertimbangan-pertimbangan yang objektif, tidak boleh mempunyai motif pribadi. c. asas tujuan sebagai ukuran Asas ini menghendaki tindakan yang betul-betul mencapai sasaran ialah hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan. Ini berarti bahwa sarana yang digunakan dalam tindakan itu harus segera dapat dicapainya sasaran. d. asas keseimbangan Asas ini menghendaki dalam suatu tindakan kepolisian adanya dan dijaganya suatu keseimbangan antara sifat (keraslunaknya) tindakan atau sarana yang diperlukan pada satu pihak, dan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak pada pihak lain.
B.
Patroli 1. Pengertian Patroli Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh 2
(dua) orang atau lebih anggota POLRI, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, 14
mengamati/mengawasi/memperhatikan
situasi
dan
kondisi
yang
diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk kejahatan/gangguan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas)/penggaran hukum, yang menuntut/memerlukan kehadiran POLRI untuk melakukan tindakantindakan kepolisian, guna memelihara ketertiban
dan menjamin
keamanan umum masyarakat.8 2. Tujuan Patroli Tujuan patroli adalah mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan kamtibmas/pelanggaran hukum, dalam rangka upaya memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina
ketentraman
masyarakat
guna
mewujudkan/menjamin
keamanan dan ketertiban masyarakat.9 3. Tugas, Peranan dan Sikap Petugas Patroli a. Tugas patroli Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas POLRI, maka kegiatan patroli mempunyai tugas, antar lain:10 1) Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan. 2) Memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dan membina ketentraman masyarakat. 3) Memelihara
ketertiban
dan
menjamin
keamanan
umum
masyarakat.
8
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Sekolah Polisi Negara Singaraja, Kumpulan hanjar siswa: Penjagaan Pengawalan Patroli, Bab Patroli, hal. 5 9 ibid 10 ibid
15
4) Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan. 5) Memberi pelayanan kepada masyarakat seperti menerima laporan dan pengaduan. 6) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dengan memberi perlindungan minimal. 7) Bertugas
mencatat,
mengumpulkan
data/kejadian/informasi
terhadap apa yang dilihat, didengar, dialami dan disaksikan serta kegiatan yang dilakukan oleh para petugas patroli dilaporkan ke kesatuan/atasan dengan wajib dituangkan dalam bentuk laporan 8) Dalam rangka menampilkan peranan samapta dalam siskam swakarsa (siskamling pada pemukiman maupun lingkungan kerja/perusahan/proyek vital/instansi pemerintah), maka patroli mempunyai
tugas
melakukan
pengecekan/kontrol
atau
pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan siskamling pemukiman, desa, dan melibatkan masyarakat. 9) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kepolisian pada 1 (satu) Kesatuan Kewilayahan POLRI, yang bertanggung jawab atas Kamtibmas di daerahnya masing-masing, maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan/mengurangi jumlah kasus (kejahatan dan pelanggaran) yang terjadi, dikaitkan dengan analisa anatomi kejahatan yang meliputi, antara lain : jam rawan terjadinya kejahatan, tempat rawan terjadinya kejahatan dan modus operandi/cara melakukan kejahatan. 16
10) Sedangkan dalam rangka pelaksanaan operasi kepolisian (suatu operasi ditujukan pada satu bentuk sasaran) tindak pidana/gangguan suatu Kamtibmas tertentu, maka tugas patroli diarahkan agar dapat sesuai target/sasaran operasi kepolisian yang
bersangkutan,
dengan
tujuan
ikut
mencegah
dan
menanggulangi terjadinya tindak pidana/gangguan Kamtibmas yang justru menjadi sasaran operasi kepolisian tersebut selama berlangsungnya operasi kepolisian yang bersangkutan. 11) Melaksanakan tugas khusus lain yang dibebankan kepadanya. 12) Memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang memerlukan. b. Fungsi Patroli Sebagai salah satu tindakan kepolisian yang digunakan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan menindak kasus-kasus tertentu yang terjadi ketika patroli dilaksanakan.11 Peran Patroli 1) Pelaksana garis depan operasional POLRI dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas. 2) Sumber informasi mata dan telinga bagi kesatuan. 3) Wujud kehadiran POLRI di tengah-tengah masyarakat. 4) Cermin kesiapsiagaan POLRI setiap saat, sepanjang waktu dalam upaya memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.
11
ibid, hal. 7
17
5) Sarana untuk memperkenalkan strategi perpolisian masyarakat dimana polisi menjadi mitra masyrakat dan polisi sebagai bagian dari masyarakat. 6) Sarana komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan
mengenai
masalah
yang
dihadapi
masyarakat
setempat dan mengambil tindakan untuk pemecahan masalah. 7) Pendorong kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam mencegah dan memberantas pelanggaran serta kejahatan. 8) Pencipta rasa aman di lingkungan masyarakat. 9) Peningkat citra polisi, seperti kepercayaan dan rasa hormat pada masyarakat. 10) Pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. c. Jenis Patroli 1) Perondaan Perondaan adalah salah satu bentuk patroli dilakukan dalam kota (karena penduduknya padat, dilakukan dengan berjalan kaki serta waktunya singkat) dan bersifat rutin untuk mengawasi daerah-daerah tertentu.12 2) Patroli Blok Patroli
blok
adalah
patroli
yang
dilakuakan
di
daerah
pemukiman dengan batasan tertentu seperti RT dan atau RW.13 Penugasan patroli blok dititikberatkan pada kerjasama dengan masyarakat dan melindungi orang dan harta benda, termasuk 12 13
ibid, hal. 8 ibid
18
memberi
bantuan/pertolongan
dan
jasa-jasa
kepada
masyarakat/penduduk yang membutuhkannya. Oleh karena itu petugas patroli hendaknya tidak berganti-ganti, sehingga dapat memahami cara kerja dan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. 3) Patroli Lingkungan Patroli lingkungan adalah patroli yang dilakukan pada wilayah yang terdiri dari beberapa blok.14 4) Patroli Kota Patroli kota adalah patroli yang dilakukan pada wilayah perkotaan
yang
lingkup
wilayahnya
membawahi
patroli
perondaan, blok dan lingkungan. 15 5) Persambangan Persambangan inspeksional
di
adalah luar
penugasan kota
dan
patroli
yang
bersifat
diselenggarakan
menurut
kebutuhan atas kebijaksanaan pimpinan POLRI setempat, dalam waktu beberapa hari berturut-turut dengan cara: 16 a) Mengunjungi beberapa desa, yang menurut perkiraan keadaan akan timbul gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. b) Persambangan di tiap-tiap desa dilakukan bersama-sama dengan kepala desa, pembina desa dan unsur-unsur Wankamra/Hansip dalam rangka: 14
ibid, hal. 9 Ibid, hal. 10 16 ibid 15
19
C.
Kejahatan 1. Pengertian Kejahatan Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang
bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat. 17 Berbicara mengenai kejahatan, maka harus dibedakan terlebih dahulu mengenai kejahatan dalam arti yuridis (perbuatan yang termasuk tindak pidana) dan kejahatan dalam arti sosiologis (perbuatan yang patut dipidana). Perbuatan yang termasuk tindak pidana adalah perbuatan dalam arti melanggar undang-undang dan perbuatan yang patut dipidana adalah perbuatan yang melanggar norma atau kesusilaan yang ada di masyarakat tetapi tidak diatur dalam perundang-undangan.18 Kartini Kartono19 mengungkapkan bahwa secara formal yuridis, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immmoril), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta ketentuan undang-undang hukum pidana. Kartini Kartono menambahkan, bahwa dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang
Hukum
Pidana
(KUHP)
jelas
tercantum
bahwa
“kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP”.
17
Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, Jakarta; Rajawali Pers, 2007, hal. 56 18 Rena Yulia, VIKTIMOLOGI perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, Yogyakarta; graha ilmu, 2010, hal.86 19 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2001, hal. 125
20
Kejahatan secara formal yuridis adalah perbuatan itu harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana dan apabila salah satu unsur delik tidak terpenuhi maka itu dikategorikan bukan termasuk perbuatan pidana (kejahatan dan pelanggaran). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian kejahatan secara formal yuridis adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang diancam pidana oleh undang-undang.20 Dari segi sosiologis adalah perbuatan yang anti sosial yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana sehingga oleh negara di tentang dengan penjatuhan pidana. Jadi jelas secara sosiologis kejahatan merupakan
suatu
bentuk
tingkah
laku,
ucapan,
perbuatan
yang
menginjak-nginjak nilai-nilai, norma-norma, atau adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan umum. 21 Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum. atau perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut Utrecht22, peristiwa pidana sama dengan konsep kejahatan dalam arti yuridis yang diartikan sebagai sebuah peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. 20
Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, Yokyakarta; LaksBang, 2006, hal. 28 ibid, hal. 29 22 Rena Yulia, ibid, hal.87 21
21
Adapun beberapa pendapat para ahli tentang kejahatan ialah sebagai berikut:23 a. Romli Atmasasmita; kejahatan dalam konsep yuridis juga berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. b. Wirjono Prodjodikoro; tindak pidana berarti sesuatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. c. Van Hattum; suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang (pembuat) mendapatkan hukuman atau dapat dihukum. d. Paul W Tappan; kejahatan adalah the criminal law (statutory or case law),commited without defense or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor. e. J.E.Sahetapy;
kejahatan
mengandung
konotasi
tertentu,
merupakan suatu pengertian dan penanaman yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan/atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu. f. Paul Moedikno; merumuskan perilaku kejahatan yang anti sosial ini dengan kata-kata yang merugikan, menjengkelkan dan tidak dapat dibiarkan berlangsung. Sebab, apabila berlangsung akan mengakibatkan masyarakat menderita sesuatu yang tidak diinginkan. 23
ibid, hal.87-88
22
g. Mien Rukmini; kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan bagian dari peristiwa sehari-hari, seperti perampokan,
pemerkosaan,
penipuan,
penodongan
atau
berbagai bentuk perilaku lainnya. Hal-hal tersebut adalah bagian dari dinamika sosial dan merupakan bentuk yang normal dalam kehidupan sosial masyarakat. 2. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang selalu ada dalam masyarakat. Terhadap permasalahan tersebut, telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dalam berbagai cara, baik dengan cara menggunakan hukum pidana dengan sanksi yang berupa pidana ataupun tanpa menggunakan pidana. Adapun beberapa perspektif dalam teori-teori penyebab terjadinya kejahatan ialah: a. Prespektif Biologis Teori born criminal dari Cesare Lambrosso (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Dalam hal ini Lambrosso membantah sifat free will yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. 24 Ajaran inti dalam penjelasan awal Lambrosso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat memiliki suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lambrosso mengklaim bahwa para
24
A.S. Alam. op.cit., hal. 35
23
penjahat memiliki bentuk kemerosotan termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.25 Berdasarkan hasil penelitiannya, Lambrosso mengklarifikasikan penjahat ke dalam 4 golongan, yaitu: 26 1) Born Criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin avatisme 2) Insane Criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari
beberapa
perubahan
dalam
otak
mereka
yang
mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contoh adalah kelompok idiot, embisil, dan paranoid 3) Occasional Criminal, atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi
pribadinya.
Contoh
penjahat
kambuhan
(habitual criminals). 4) Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau kehormatan. Beberapa pakar yang menganut paham kriminal dari perspektif biologis diantaranya: Ernest Kretcmer, Willam H. Sheldon, Sheldon Glueck, Dan Elanor Glueck, Karl Cristiansen, Dan Sanoff A. Mednick. b. Perspektif Psikologis Berdasarkan perspektif psikologis, teori-teori sebab kejahatan terdiri atas: 1) Teori psikoanalisis
25 26
ibid ibid, hal. 36
24
Teori
psikoanalisis
tentang
kriminalitas
menghubungkan
delinquent dan perilaku criminal dengan suatu conscience (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehinggah tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segerah.27 Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari psychoanalysis berpendapat bahwa kriminalitas mungkin
hasil
dari
“an
overactive
conscience”
yang
menghasilkan perasaaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.28 2) Kekacauan mental (mental disorder) Mental disorder yang dialami oleh sebagian besar dialami oleh penghuni lembaga pemasyarakatan, oleh Philipe Pilnel seorang dokter Prancis sebagai manie sans delire (madness without confusion) atau oleh dokter Inggris bernama James C. Prichard sebagai „moral incanity‟ dan oleh Gina Lamrosso-Ferrore sebagai irresistible atavistic impulse. Pada dewasa ini, penyakit mental tadi disebut antisocial personality atau psycopaty sebagai
suatu
kepribadian
yang
ditandai
oleh
suatu
ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek dan tidak pernah merasa bersalah.29
27
ibid, hal. 40 ibid 29 ibid 28
25
3) Pengembangan Mental (Development Theory) Larance Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tubuh dalam
tahap
preconvention
stage
atau
tahapan
pra-
konvensional, yaitu aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak di bawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berfikir pada tingkat pra-konvensional ini.30 4) Pembelajaran social (Social learning Theory) Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku delinquent dipelajari melalui proses psikologi yang sama sebagaimana semua perilaku non-deliquent. c. Perspektif Sosiologis Teori-teori dengan pendekatan sosiologis pada dasarnya sangat menentang
pendapat
bahwa
tingkah
laku
melanggar
norma
itu
disebabkan oleh kelainan atau kemunduran biologis atau psikologis dari si pelaku. Teori-teori sosiologis ini berpendapat bahwa tingkah laku melanggar norma dipelajari sebagaimana tingkah laku lain (tidak melanggar norma) dipelajari oleh manusia normal. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: 1) Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan) Teori ini membedakan tiga aspek yang terdapat dalam setiap kebudayaan. Pertama, tujuan-tujuan dari kebudayaan tersebut, yaitu
30
aspirasi-aspirasi
ditanamkan
oleh
kebudayaan
ibid, hal. 42
26
bersangkutan kepada warganya. Kedua, norma-norma yang mengatur sarana-sarana yang secara sah dapat di tempuh warga masyarakat untuk mencapai aspirasi mereka. Ketiga, kenyataan
penyebaran
kesempatan-kesempatan
dari
pada
untuk
sarana-sarana
mencapai
dan
tujuan-tujuan
kebudayaan dengan cara yang sesuai dengan norma-norma, dinamakan cara-cara melembaga. 2) Cultural Deviance Theories (teori penyimpangan budaya) Tiga teori utama dari cultural deviance theories ialah Social disorganization yakni memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disentegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabakan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi;
Differential
association:
teori
ini
memegang
pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hukum hubungan (contact) dengan nilai-nilai dan sikapsikap anti sosial, serta pola-pola tingkah laku criminal; Culture conflict: teori ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar conduct norms (aturan yang mengatur tingkah laku) yang berbeda dan bahwa conduct norms kelompok
mungkin
berbenturan
dengan
dari suatu
aturan-aturan
konvensional kelas menengah. 31
31
Topo Santoso & Eva Achjani. Kriminologi, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 67-68
27
3) Control Social Theory (teori kontrol sosial) Pengertian teori control atau control social theory merujuk pada setiap prespektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquent dan kejahatan yang berkaitan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.32 Ketiga teori di atas sepakat bahwa penjahat delikuen pada kenyataannya
menyesuaikan
diri
bukan
pada
nilai
konvensional
melainkan pada norma-norma yang menyeimbangkan dari nilai-nilai kelompok dominan yaitu kelas menengah.
D.
Teori-Teori Penanggulangan Kejahatan Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga pokok, yaitu: 33 1. Pre-Emtif Yang dimaksud dengan upaya Pre-emtif di sini adalah upaya-upaya
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meski ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi 32 33
A.S. Alam. op.cit., hal. 61 Ibid, hal. 79-80
28
hilang meski ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Australia dan negara-negara lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi. 2. Preventif Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup. 3. Represif Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet) dengan menjatuhkan hukuman. Menurut
Barda
Nawawi
Arief,
kebijakan
atau
upaya
penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahtraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, dapat
29
dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.34 Barda Nawawi Arief juga mengidentifikasikan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan social welfare dan social defence. Aspek social welfare dan social defence yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan terhadap masyarakat yang
bersifat
immaterial,
terutama nilai kepercayaan,
kebenaran/
kejujuran/keadilan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, artinya ada keseimbangan sarana penal dan non penal.35 Adapun beberapa jenis penanggulangan kejahatan, antara lain: 1. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (Penal Policy) Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu lengkah kebijakan (policy). Mengingat keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi penal sebaiknya dilakukan dengan lebih berhati-hati dan cermat. Dalam menggunakan sarana penal, Nigel Warkel36 pernah mengingatkan adanya prinsip-prinsip pembatasan (the limiting principles) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:
34
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penangulangan Kejahatan,Jakarta; Kencana, 2010, hal.79 35 Ibid. Hal.79 36 Ibid, hal.46
30
a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan: b. Jangan
menggunakan
hukum
pidana
untuk
memidana
perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan; c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan saranasarana lain yang lebih ringan; d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari kerugian/bahaya dari tindak pidana itu sendiri; e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah; f. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik. 2. Penanggulangan Kejahatan Diluar Hukum Pidana (Non-Penal) Penggunaan non-penal yaitu tindakan yang bersifat preventif artinya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Usaha-usaha nonpenal mempunyai posisi sangat strategis yang harus diintensifkan dan diefektifkan, kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penggulangan kejahatan. Dalam salah satu tulisannya, Barda Nawawi Arief, menyatakan, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. 31
Usaha-usaha non-penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengemban tanggung jawab sosial bagi warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejateraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya. Usahausaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha nonpenal ini dapat memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.
32
BAB III METODE PENELITIAN A.
Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah Kepolisian Sektor (POLSEK) Tamalanrea,
Makassar. Lokasi tersebut dipilih guna memenuhi berbagai data dan informasi yang sesuai dan dibutuhkan untuk menyelesaikan pembahasan skripsi ini.
B.
Jenis dan sumber data Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut: 1. Data Primer Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data.37 2. Data Sekunder Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Maka data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, dan bacaanbacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini
37
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2004, hal.30
33
C.
Teknik Pengumpulan Data Dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder,
penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data tersebut: 1. Penelitian lapangan Untuk mengumpul data primer, penulis menggunakan penelitian lapangan dengan dua cara yaitu: a. Observasi,
yaitu
secara
langsung
turun
ke
lapangan
melakukan pengamatan guna memperoleh data yang di perlukan baik primer maupun data sekunder. b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung pada responden dalam hal ini adalah pihak kepolisian, dan segala pihak yang terkait dalam penelitian penulis. 2. Penelitian kepustakaan Penelitian
kepustakaan
sekunder
bertujuan
untuk
memperoleh
data
dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan
pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan dan instansi yang terkait di dalamnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat dari relevansi dengan fakta yang terjadi di lapangan.
D.
Analisis Data Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara
kualitatif kemudian di sajikan secara deskripsi, yaitu dengan mengurai, 34
menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat
dengan
penelitian
ini.
Penggunaan
teknik
analisis
kualitatif
mencangkup semua data yang telah di peroleh, sehingga membentu deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini.
35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Untuk membahas rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam penulisan
skripsi
Tamalanrea,
ini,
adapun
penulis wilayah
melakukan hukum
penelitian
Polsek
pada
Polsek
Tamalanrea
adalah
Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang berada di Kota Makassar yang berbatasan dengan selat Makassar di sebelah utara, Kecamatan Biringkanaya di sebelah timur, Kecamatan Panakkukang di sebelah selatan dan di sebelah barat Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 6 kelurahan yaitu kelurahan Tamalanrea, kelurahan Tamalanrea Jaya, kelurahan Tamalanrea Indah, kelurahan Kapasa, kelurahan Bira dan kelurahan Parangloe. Kecamatan Tamalanrea ini sendiri mempunyai letak jarak masing-masing tiap kelurahan ke pusat kota Makassar berkisar 4 – 10 km. Dari luas wilayah tiap kelurahan di Tamalanrea, kelurahan Bira memiliki wilayah terluas yaitu 9,28 km, terluas kedua kelurahan parangloe dengan luas wilayah 6,53 km, sedangkan yang paling kecil luas wilayanya adalah kelurahan Tamalanrea Jaya yaitu 2,98 km. A.
Pelaksanaan
Patroli
Polisi
di
Tamalanrea
Dalam
Penanggulangan Kejahatan Terkait tugas pokok POLRI untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, dan sebagai pelayan, pelindung serta pengayom masyarakat, maka pelanggaran hukum dan 36
tindak kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh pihak kepolisian. Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan kejahatan yang sedari dulu melekat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Untuk itu pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Tamalanrea melakukan patroli sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tamalanrea. Adapun beberapa bentuk patroli polisi yang sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP), yaitu: 1. Patroli jalan kaki Patroli jalan kaki dimulai dari markas dilakukan minimal 2 orang anggota POLRI berjalan dan berada ditempat yang lenggang agar dapat bergerak dengan leluasa, mengadakan observasi serta pengawasan dengan baik untuk melaporkan bila ada keadaan yang ganjil atau tidak seperti biasanya. 2. Patroli dengan kendaraan sepeda (Patroli sepeda) Patroli sepeda dilakukan untuk menempuh jarak (menjelajah) daerah yang lebih luas sama halnya dengan patroli jalan kaki, patroli sepeda juga mengadakan observasi serta pengewasan dengan baik untuk melaporkan dan memeriksa bila ada keadaan yang ganjil atau tidak seperti biasanya. 3. Patroli dengan kendaraan sepeda motor (Patroli motor) Patroli sepeda motor dilakukan untuk membantu patroli jalan kaki dan patroli sepeda dimana mereka bias dengan segera memberikan
37
bantuan bilamana patroli jalan kaki maupun patroli sepeda membutuhkan bantuan, patroli sepeda motor juga bisa lebih cepat memberikan pelayanan
kepada
masyarakat
karena
lebih
efektif
untuk
kecepatan/ketepatan dalam melakukan tugas. 4. Patroli dengan kendaraan mobil (Patroli bermobil) Patroli bermobil dilakukan untuk membantu dan mengawasi patroli jalan kaki, patroli bersepeda, dan patroli motor pada titik kontrol dan persilangan tertentu untuk mengawasi dimana para petugas patroli lainnya berada
termasuk
route
perjalanannya,
tukar
menukar
informasi/keterangan, penghubung dengan pos komando. Patroli bermobil melakukan patroli di sekitar pemukiman pejabat (VIP), mall, bank, pasar, dan tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan. Tetapi berdasarkan hasil wawancara38 penulis dengan Panit patroli Anwar
Said penulis
menanyakan
bantuk
patroli apa saja
yang
dilaksanakan Polsek Tamalanrea beliau mengungkapkan bentuk patroli yang ada dilaksanakan Polsek Tamalanrea ada 4, yaitu patroli jalan kaki, patroli sepeda, patroli sepeda motor, dan patroli bermobil. Patroli jalan kaki sudah jarang dilakukan karena jumlah personil yang kurang dan wilaya yang harus ditelusuri sangat luas, patroli sepeda juga demikian sudah jarang dilakukan mengingat serananya yaitu sepeda sering rusak, patroli motor dan patroli bermobil adalah patroli yang rutin dilaksanakan karena sarananya ada dan lebih efektik untuk dilaksanakan mengingat luasnya wilaya yang harus dijaga dan bisa dengan segera memberikan
38
Wawancara dilakukan di Kantor POLSEK Tamalanrea pada tanggal 7 November 2014
38
pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanakan patroli bermobil dan patroli motor melalui route di daerah rawan, objek khusus, dan dilaksanakan pada jam rawan tindak kejahatan yakni jam 09.00-13.00 waktu tersebut rumah dalam keadaan kosong ditinggal kerja pemiliknya jam 22.00-03.00 waktu tersebut pemilik rumah sedang istirhat/tidur. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di kantor Polsek Tamalanrea, daerah yang di anggap rawan, yaitu:
Tabel 1: Daerah rawan kejahatan di wilaya hukum Polsek Tamalanrea No Jenis kejahatan
Daerah rawan
1
Jln.
Pencurian kendaraan bermotor (curanmor)
P.Kemerdekaan
7,
Perumahan NTI, BTN Asal mula, BTN Antara,
Jln.
Bung,
dan
Kampus UNHAS. 2
3
Pencurian dangan pemberatan (curat)
BTP Blok M, Perumahan Dosen
Pencurian dengan kekerasan (curas)
Jln. Poros P.Kemerdekaan, Jln.
UNHAS, BTN Waesabbe.
Poros BTP, Top mode, M TOS. Sumber: Kantor Polsek Tamalanrea 2014
B.
Faktor-faktor yang Menghambat Kepolisian Sektor Tamalanrea Dalam Menanggulangi Kejahatan Dalam melaksanakan tugas penanggulangan kejahatan pihak
kepolisian mendapat beberapa hambatan, adapun beberapa hambatan tersebut sebagai berikut:
39
1. Kekurangan jumlah porsenil di lapangan Rasio polisi adalah jumlah polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu wilayah atau negara, menurut PBB rasio polisi yg ideal adalah 1:400. Besar kecilnya rasio polisi menetukan efektifitas pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Tetapi keadaan yang terjadi di Polsek tamalanrea belum biasa dianggap ideal sebagaimana hasil data yang diterima penulis dari Polsek Tamalanrea sebagai berikut: Tabel 2: Jumlah penduduk kecamatan Tamalanrea tahun 2014 No
Jenis
Jumlah
1
Laki-laki
72272
2
Perempuan
70419
Total
142691
Sumber: Kantor Polsek Tamalanrea 2014
Tabel 3: Jumlah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Tamalanrea tahun 2014 N0 Unit Jumlah 1
Kapolsek
1
2
Sabhara
24
3
Reskrim
37
4
Binmas
9
5
Intel
9
6
Lantas
9
7
Provos
5
8
Sium
3
9
Si Hukum
1
10
Si Humas
1
Total
99
Sumber: Kantor Polsek Tamalanrea 2014
40
Berdasarkan hasil tabel di atas perbandingan jumlah penduduk dan polisi yang bertugas di POLSEK Tamalanrea adalah 99:142691. data tersebut menunjukkan bahwa rasio penduduk dan polisi di kecamatan Tamalanrae adalah 1:1441 data ini menunjukkan jumlah polisi yang bertugas di Tamalanrea masih kurang sehingga dapat menghambat atau mengurangi efektifitas kepolisian dalam menanggulangi kejahatan. Dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara 39 dengan Yuspin Lince selaku Kanit SIUM (seksi umum) penulis menanyakan apa hambatan yang dihadapi polisi dalam melakukan patroli beliau menjawab bahwa terkadang anggota kurang saat melaksanakan patroli karena banyak kasus membuat kami harus membagi diri dalam menjalankan tugas tetapi bagaimanapun patroli tetap harus dilaksanakan karena bila tdk dilaksanakan sama halnya Polsek itu mati. 2. Sarana dan pra sarana yang sudah tidak memadai Dalam menjalakan tugas sudah sepantasnya pihak kepolisian dilengkapi dengan sarana dan pra sarana yang memadai untuk memberikan
pengayoman,
perlindungan
dan
pelayanan
kepada
masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Tetapi di Polsek Tamalanrea sarana dan pra sarana kurang memadai berdasarkan data tabel perlengkapan yang diambil penulis sebagai berikut:
39
Wawancara dilakukan di Kantor POLSEK Tamalanrea pada tanggal 4 November 2014
41
Tabel 4: Perlengkapan Polsek Tamalanrea No
Jenis perlengkapan
Jumlah
Baik
Rusak
1
Sepeda patroli
4
1
3
2
Mobil
4
4
0
3
Motor
16
13
3
4
Handy talky (HT)
6
2
4
5
Mega phone
2
2
0
Sumber: Kantor Polsek Tamalanrea 2014
Melihat tabel diatas Penulis menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menghambat polisi dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di Tamalanrea adalah rusaknya sebagian perlengkapan pendukung polisi untuk menjalankan tugas dalam menanggulangi kejahatan. Dalam penelitian ini juga, Penulis berkesempatan melakukan wawancara40 kepada terhadap Andi Hisman Asham selaku Kadit Sabhara Polsek Tamalanrea mengenai kendala yang menghambat kinerja patroli polisi. Dijelaskan bahwa sarana dan prasarana banyak yang rusak contohnya mobil patroli yang dimiliki terkadang sering rusak saat akan digunakan sehingga kadang kami terlambat
menanggapi laporan
masyarakat yang masuk. Berdasarkan tabel dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan pra sarana yang rusak membuat kinerja polisi dalam menanggulangi kejahatan tidak maksimal. 3. Masyarakat kurang berpartisipasi Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan kejahatan dimana polisi sangat membutuhkan masuknya laporan dari masyarakat atas ada kegiatan atau orang mencurigakan 40
Wawancara dilakukan di Kantor POLSEK Tamalanrea pada tanggal 3 November 2014
42
yang akan menjurus atau melakukan ke tindak kejahatan oleh itu masyarakat diharapkan biasa menjadi mitra pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan secara preemtif, preventif, maupun represif. Tetapi berdasarkan wawancara41 penulis dengan Andi Hisman Asham selaku Kadit Sabhara Polsek Tamalanrea beliau mengungkapkan bahwa masyarakat masih kurang pro-aktif dalam membantu pihak kepolisian
dalam
melakukan
penanggulangan
kejahatan
hal
ini
disebabkan masyarakat tidak mau dimintai keterangan terhadap kejahatan yang terjadi di sekitarnya, mereka merasa pihak kepolisian hanya mengganggu kesibukan mereka apalagi ketika mereka harus ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis mendapati bahwa faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan yang pertama adalah kurangnya jumlah personil polisi di Polsek Tamalanrea, kedua saran dan pra-sarana yang rusak dan tidak dilakukannya pemulihan secara menyeluruh untuk memaksimalkan kinerja polisi, dan ketiga masyarakat dianggap kurang pro-aktif membatu polisi dalam melakukan penanggulangan kejahatan sehingga laporan yang diterima polisi kurang dimana laporan tersebut biasa dijadikan acuan saat melakukan patroli di daerah tindak kejahatan.
41
Wawancara dilakukan di Kantor POLSEK Tamalanrea pada tanggal 3 November 2014
43
BAB V PENUTUP A.
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada kantor
Kepolisian Sektor Tamalanrea seperti yang telah dijelaskan diatas, maka penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pelaksanaan
patroli
dalam
penanggulangan
Tamalanrea oleh pihak kepolisian terdiri dari
kejahatan
di
4 bentuk yaitu
patroli jalan kaki, patroli sepeda, patroli sepeda motor, dan patroli bermobil. Patroli jalan kaki sudah jarang dilakukan karena jumlah personil yang kurang dan wilayah yang harus ditelusuri sangat luas. Patroli sepeda juga demikian sudah jarang dilakukan mengingat sarananya yaitu sepeda sering rusak. Patroli motor dan patroli bermobil adalah patroli yang rutin dilaksanakan karena sarananya ada dan lebih efektif untuk dilaksanakan mengingat luasnya wilayah yang harus dijaga dan bisa dengan segera memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Beberapa
faktor
yang
menghambat
kepolisian
sektor
Tamalanrea dalam menanggulangi kejahatan (1) kurangnya jumlah kepolisian yang bertugas di Polsek Tamalanrea. (2) sarana dan pra sarana yang sudah tidak memadai karena banyaknya peralatan yang rusak dan tidak segera diperbaiki membuat
kinerja
pihak
polisi
kurang
maksimal
dalam
44
menanggulangi kejahatan. (3) kurangnya keaktifan masyarakat dalam
melaporkan,
membantu,
dan
berpartisipasi
dalam
membantu pihak kepolisian.
B.
Saran Menarik dari kesimpulan pada pemaparan dari bab sebelumnya
dan juga kesimpulan yang telah disebutkan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Polsek Tamalanrea sudah melakukan fungsi patroli tetapi dalam pelaksanaan belum maksimal disebabkan personil yang kurang dan sarana perlengkapan yang sudah tidak memadai, untuk itu penulis
menyarankan
penambahan
personil
di
Polsek
Tamalanrea dan pemulihan terhadap peralatan-peralatan yang sudah rusak untuk memaksimalkan kinerja polisi. 2. Seluruh lapisan hendaknya berpatisipasin dengan pihak polisi dalam upaya penanggulangan kejahatan terutama upaya preemtif dan upaya preventif untuk menekan tingginya angka kejahatan khususnya di wilayah hukum kecamatan Tamalanrea.
45
DAFTAR PUSTAKA Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta A. S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi: Makassar. Barda Nawawi Arief. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penangulangan Kejahatan. Kencana: Jakarta. Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita. Rajawali Pers: Jakarta Kartini Kartono. 2001. Patologi Sosial. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Sekolah Polisi Negara Singaraja. 2008. Kumpulan Hanjar Siswa: Penjagaan Pengawalan Patroli. Muhadar. 2006. Viktimisasi Kejahatan Pertanahan. LaksBang: Yokyakarta Rena Yulia. 2010. VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Graha Ilmu: Yogyakarta. Romanus
Ate, 2012. Fungsi Preventif Patroli BRIMOB dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan. Jurnal S-1 Ilmu Sosiatri Volume 1 Nomor 1 Tahun 2012
Topo Santoso & Eva Achjani. 2003. Kriminologi. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. W.J.S. Purwodarminto. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta. Yoyok Ucuk Suyono. 2012. Hukum Kepolisian. Laksbang Grafika: Yogyakarta. Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
46
