Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosiologi. Pada

MAKNA MAHAR ADAT DAN STATUS SOSIAL PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS DI DESA PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

OLEH IMAM ASHARI

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosiologi Pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016

ABSTRACT

THE MEANING OF CUSTOM DOWRY AND WOMEN SOCIAL STATUS IN THE WEDDING OF BUGIS ETHNIC IN PENENGAHAN VILLAGE SOUTH LAMPUNG DISTRICT

By Imam Ashari This study aims to assess the customary dowry in the marriage customs system Bugis community in South Lampung. Customary dowry is something different with a dowry according to Islam, as the religion professed by the Bugis. Mahar customary in Bugis society is a piece of land that can not be replaced with another object or the money. This traditional dowry is a requirement that the prospective bridegroom to the bride. If this is not met then the marriage will lead to failure. This research method is qualitative data collection techniques in depth interview, observation and documentation. Data analysis technique in this research is by way of data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the customary dowry is a core culture, in which something that is difficult to change. This is evidenced by the inability of the soil replaced with other objects. The results also show that the land is a symbol that has meaning, where the meaning is in the form of social status for the position of a Bugis woman and her extended family. The broader the soil, the higher the value of the social status of these women. This analysis is Followed to Geertz (1973; 1983) theory of culture, especially regarding the symbols and meaning in society. Keywords: Dowry, Custom, The Wedding, Social Prestige, Social Status, Bugis Ethnic.

ABSTRAK

MAKNA MAHAR ADAT DAN STATUS SOSIAL PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS DI DESA PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh Imam Ashari Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mahar adat dalam sistem perkawinan adat masyarakat Bugis di Lampung Selatan. Mahar adat adalah sesuatu yang berbeda dengan mahar menurut agama Islam, sebagaimana agama yang dianut oleh masyarakat Bugis. Mahar adat dalam masyarakat Bugis adalah sebidang tanah yang tidak bisa digantikan dengan benda lain ataupun uang. Mahar adat ini adalah suatu kewajiban bagi pihak calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Apabila ini tidak terpenuhi maka perkawinan akan mengakibatkan kegagalan. Metode Penelitian ini adalah kualititatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar adat adalah sebuah inti kebudayaan, dimana sesuatu yang sulit berubah. Hal ini dibuktikan dengan tidak bisanya digantikan tanah dengan benda lainnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tanah merupakan simbol yang memiliki makna, dimana maknanya adalah berupa status sosial bagi kedudukan seorang perempuan Bugis dan keluarga besarnya. Semakin luas tanah maka semakin tinggi nilai dari status sosial perempuan tersebut. Analisis ini mengikut kepada Geertz (1973;1983) tentang teori kebudayaan khususnya mengenai simbol dan makna dalam masyarakat. Kata kunci : Mahar, Adat, Perkawinan, Gengsi Sosial, Status Sosial, Suku Bugis.

MAKNA MAHAR ADAT DAN STATUS SOSIAL PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS DI DESA PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

(Skripsi)

Oleh Imam Ashari

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016

RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan dan di anugerahkan nama oleh kedua orang tua dengan nama Imam Ashari pada tanggal 25 April 1992 di Desa Teluk Dalem Ilir Kecamatan Rumbia Lampung Tengah Provinsi Lampung. Merupakan putra ketiga dari yang tercinta Bapak Sukamar dan Ibu Istiqomah. Pada tahun 2005, penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 1 Teluk Dalem Ilir Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, pada tahun 2008 penulis menyeleseikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Way Seputih Kecamatan Way Seputih Lampung Tengah dan pada tahun 2011 dapat menyeleseikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Seputih Banyak Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah dan pada tahun yang sama diterima di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa S1, penulis juga aktif di organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Lampung dan juga aktif di organisasi yang lain seperti: 1. FSPI FISIP Universitas Lampung 2. HMJ Sosiologi 3. BIROHMAH Universitas Lampung 4. Persatuan Mahasiswa dan Pemuda (PERSADA) Lampung Tengah 5. Persatuan Umat Islam (PUI Lampung)

MOTTO

Se kaya Apapun kamu, Se Tinggi Apapun jabatan kamu Tetaplah Merendah, Sampai Orang Lain Tak Bisa Merendahkanmu (Imam ashari)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada: Allah SWT dan Rosul-Nya (Muhammad SAW) Bapak dan Mamak tercinta yang telah memberikan semuanya yang terbaik buat keberhasilan, kesuksesan dan kebahagiaan anakmu ini. Buat Mbak Rom, Mbak Zul dan Nduk Siti yang selalu memberikan Semangat Dan tak lupa buat ponakan-ponakan yang tercinta.

SANWACANA

Puji syukur bagi Allah SWT atas hidayah dan rahmad-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai. Skripsi ini berjudul “MaharAdat dan Status Sosial Perempuan Bugis” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosiologi di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada semua orang yang berjasa dalam membimbing dan member motivasi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menempuh bangku kuliah, yaitu: 1.

Kedua orang tua yang telah melahirkan, merawat, membimbing serta senantiasa memberikan doa yang terbaik buat anak-anaknya. Sungguh tiada balasan yang setimpal untuk membalas apa yang telah engkau berikan kepada anakmu ini.

2.

Bapak Drs. Agus Hadiawan, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3.

Bapak Drs. Susetyo, M. Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

4.

Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin. S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing Utama dan selaku Pembimbing Akademik atas kesediaanya memberikan bimbingan,

saran, kritik dan waktunya yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini. 5.

Bapak Drs. Bintang Wirawan, M. Hum selaku Dosen Pembahas atas kesediaanya memberikan bimbingan, saran, kritik dan waktunya yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6.

Seluruh dosen Sosiologi Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu, saran dan pelajaran yang bermanfaat bagi penulis selama di bangku kuliah.

7.

Ibu dan Bapak Staff Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

8.

Kepada seluruh keluarga besarku, mbak-mbak, adek yang tiada hentihentinya memberikan semangat serta dukungan yang selama ini engkau berikan.

9.

Terima kasih kepada keluargaku yang berada di desa Penengahan, pak Kades Se-Keluarga, bang Heri Se-keluarga, bang firdaus Se-keluarga, Pak H. Bahri Se-keluarga, seluruh aparatur desa penengahan dan semua keluarga yang berada di dusun PKS yang telah banyak membantu baik dalam KKN serta dalam menyeleseikan skripsi ini.

10. Seluruh teman-teman Sosiologi 2011 dan teman-teman KKN Penenghan, bersama kalian merupakan kenangan dan cerita tersendiri bagi penulis. 11. Keluarga besar UKM FSPI yang tak bisa disebut satu persatu, bersama kalian penulis berproses menjadi dewasa, terimakasih atas kasih sayangnya. Semangat untuk meneruskan perjuangan di jalan-Nya. 12. Temen-temen ADK Unila terima kasih atas nasehat dan pengingat kalian tentang sebuah perjalanan hidup yang sebenarnya.

13. The Geng Lingkaran terima kasih atas proses selama ini, semoga nanti kita di kumpulkan kembali dan jannah-Nya dan ketika kalian tak menemukanku maka cari aku ya. 14. Wasi’i community semoga kita semua tetap istiqomah dan senantiasa hati ini terpaut pada rumah-Nya. 15. Adik-adik BBQ, yang tak bisa disebut satu persatu, istiqomah menuntut ilmu, sukses dan semangat berjuang di jalan-Nya ya sayang. 16. Rental Unila Club thanks atas pembelajaran tentang kehidupan yang lebih luas, sukses buat kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulis berharap ada yang melanjutkan penelitian ini.

Bandar Lampung, Maret 2016 Penulis,

Imam Ashari

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR BAGAN I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah………………………………………… B. Rumusan Masalah……………………………………………….. C. Tujuan Penelitian………………………………………………… D. Manfaat Penelitian ……………………………………………….

1 11 11 11

II. TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Adat…………………………………………… 1. Adat Sebagai Nilai Budaya…………………………………… 2. Adat Sebagai Norma dan Hukum…………………………….. B. Tinjauan Tentang Mahar dan Mahar Adat……………………….. C. Tinjauan Tentang Status Sosial dan Penghargaan ..……………… D. Teori Tentang Simbol dan Makna ……………………………….. E. Kerangka Pemikiran………………………………………………

13 13 15 16 19 24 28

III. METODE PENELITIAN A. Tipe Penelitian……………………………………………………. B. Fokus Penelitian………………………………………………….. C. Lokasi Penelitian…………………………………………………. D. Setting Penelitian………………………………………………… E. Teknik Penentuan Informan…………………………………….. F. Teknik Pengumpulan Data………………………………………. 1. Wawancara Mendalam ……………………………………… 2. Observasi (Pengamatan langsung)…………………………… 3. Dokumentasi…………………………………………………. G. Teknik Analisis Data…………………………………………… 1. Reduksi Data………………………………………………… 2. Penyajian Data………………………………………………. 3. Verifikasi Data dan Menarik Kesimpulan……………………

33 34 34 35 35 36 36 37 38 38 38 38 39

IV. GAMBARAN UMUM A. Selayang Pandang Desa Penengahan…………………………… B. Sejarah Keberadaan Suku Bugis di Lampung…………………... C. Sejarah Suku Bugis di Desa Penengahan………………………... D. Mahar Adat Perkawinan Suku Bugis di lampung ……………….. E. Asal Usul Mahar Adat Suku Bugis ……………………………....

40 43 44 45 46

V. MAHAR ADAT DAN STATUS SOSIAL PEREMPUAN BUGIS A. Mahar Adat Suku Bugis …………………………………………. 1. Uang Panai’………………………………………………….... 2. Mahar Adat (Sunreng)………………………………………… B. Cara Menentukan Jumlah Uang Panai’ dan Mahar Adat (Sunreng) C. Makna Mahar Adat dalam Perkawinan Suku Bugis……………… D. Status Sosial Perempuan Bugis …………...……………………… E. Pembahasan Mahar Adat Sebagai Inti Kebudayaan ………. ……...

48 51 54 57 60 64 71

VI. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ……………………………………………………….. B. Saran ………………………………………………………………

77 79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1.1

Nama-Nama Informan …………..…………………………….

35

1.2

Daftar Nama Kepala Desa Penengahan ………………………..

42

1.3

Jumlah Masyarakat Menurut Suku …………………………….

43

DAFTAR GAMBAR 1.1. Gambar Peta Desa Penengahan …………………………..…………

41

1.2. Gambar Proses Assuro ………………………………………………

58

1.3. Gambar Proses Penandatanganan surat mahar adat …………………

62

1.4. Gambar Penyerahan Mahar Nikah dan Mahar Adat ………………..

62

1.5. Gambar Pesta Perkawinan Tampak Depan ………………………….

68

1.6. Gambar Gapura Selamat Datang Dalam Pesta perkawinan …………

69

1.7. Gambar Seserahan ……………………………………………………

69

1.8. Gambar Hiburan Saat Pesta …………………………………………

69

1.9. Gambar Pengantin Laki-laki Memasuki Rumah Mejelang Akad ..

70

DAFTAR BAGAN

I.

Pola Kebudanyaan Menurut Geertz …………………………….

27

II.

Kerangka Pemikiran ……………………………………………

32

III.

Analisi Sistem symbol dan Makna dalam masyarakat Suku bugis

73

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup masing-masing. Kebiasaan hidup itu menjadi budaya serta ciri khas suku bangsa tertentu. (Furnivall, 1967:446).

Indonesia merupakan negara yang beragam suku bangsa dan dari suku-suku yang ada itu melahirkan sebuah budaya yang menjadi ciri khas dari setiap suku tersebut, Indonesia sendiri patut berbangga dengan adanya heterogenitas dari budaya tersebut. Itu semua merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan terus dilestarikan.

Kebudayaan nasional yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa terus dipelihara dibina dan dikembangkan untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan terhadap Pancasila, meningkatkan kualitas kehidupan, memperkuat jati diri dan kepribadian nasional, dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi

2

perwujudan cita-cita bangsa. Hasrat masyarakat luas untuk berperan aktif dalam proses pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional terus digairahkan. Dalam memgembangkan kebudayaan nasional bangsa perlu menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai budaya daerah yang luhur dan beradab serta menyerap nilai budaya asing yang positif untuk memperkaya budaya bangsa. Dengan demikian pengembangan kebudayaan daerah tetap mengacu kepada kepentingan pembangunan bangsa. Kebudayaan daerah dalam hal ini, diharapkan sebagai sumber inspirasi. (Panggabean dan Sinaga 2004:89)

Dengan keanekaragaman kebudayaannya Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi yang tidak kalah pentingnya, secara sosial budaya dan politik masyarakat. Indonesia mempunyai jalinan sejarah dinamika interaksi antarkebudayaan yang dirangkai sejak dulu. Interaksi antarkebudayaan dijalin tidak hanya meliputi antarkelompok suku bangsa yang berbeda, namun juga meliputi antarperadaban yang ada di dunia.

Salah satu bentuk kekayaan kebudayaan yang di miliki Indonesia adalah kekayaan suku bangsa, dari sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia salah satunya ialah suku Bugis yang ada di wilayah Sulawesi Selatan bersamaan dengan sukusuku lain, yaitu: Makasar, Toraja dan Mandar. Orang Bugis di Sulawesi Selatan menempati kabupaten Bulu Kumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, SidenrengRappang, Pinrang, Pole Wali-Mamasa, Enrekang, Luwu, Pare-pare, Barru, Pangkajene Kepulauan dan Maros.

3

Pada abad Ke-16 masyarakat suku Bugis mulai melakukan perpindahan dari Sulawesi Selatan ke wilayah-wilayah lain di sekitar Sulawesi Selatan seperti: Pantai Timur dan Utara Sumatra, Pantai Barat Malaya, Pantai Barat Selatan Kalimantan, Ternate, Maluku Barat, Sumbawa, Flores Barat. Di karenakan pada saat itu terjadi peperangan antar kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah dan peperangan melawan tentara Belanda. Mereka merasa tidak aman tinggal di Sulawesi Selatan sehingga mereka melakukan perpindahan-perpindahan secara terus menerus sampai pada puncaknya pada tahun 1950 dikarenakan semakin memanasnya perang melawan belanda dan juga adanya pemberontakan Kahar Muzakar sehingga mereka melakukan perpindahan secara besar-besaran ke wilayah-wilayah sekitar Sulawesi Selatan. (Koentjaraningrat, 1995:266-271)

Selain itu juga masyarakat suku Bugis adalah masyarakat yang terkenal sebagai seorang pelaut ulung, yang menjelajah lautan dan samudra. Sehingga terkadang mereka berlabuh sementara di daerah pesisir-pesisir pantai guna menjual hasil melaut. Terkadang mereka singgah sebentar atau bahkan tinggal menetap di daerah-daerah pesisir pantai. Salah satunya adalah pesisir pantai provinsi Lampung. Mereka tinggal dan menetap di daerah Kota Karang Teluk Betung. Banyak dari mereka yang beralih profesi.

Seperti apa yang di katakan oleh Informan E 65 tahun (tokoh masyarakat suku Bugis) Suku Bugis yang ada di Kota Karang Telukbetung mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai seorang nelayan. mereka mencari ikan di sekitaran perairan Lampung. Mereka bekerja sebagai nelayan menggunakan, jaring, pancing, bagan, dan keramba. Sekitar tahun 1998an pemerintah menganggap

4

bahwa bagan-bagan mereka di anggap mengganggu dari lalu lintas kapal-kapal yang berhilir mudik, sehingga sebagian dari suku Bugis yang bertempat tinggal di Kota Karang Telukbetung di pindahkan oleh pemerintah Provinsi Lampung di Desa Penengahan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

Menurut Bapak S 40 tahun (kepala desa Penengahan) suku Bugis yang ada di desa Penengahan merupakan suku Bugis yang berasal dari Kota Karang Telukbetung sekitar tahun 1998 an. Mereka di pindahkan oleh pemerintah Provinsi Lampung dari Kota Karang Teluk Betung ke desa Penengahan dan di tempatkan di pinggir desa Penengahan yang berada pada wilayah tanah register. mata pencaharian dari warga suku Bugis saat ini yang ada di desa Penengahan mayoritas adalah petani/pekebun, dan pada saat ini jumlah dari suku Bugis yang ada di desa Penengahan ada 26 Kepala Keluarga.

Menurut peneliti sesuatu yang sangat menarik dari setiap suku yang ada di Indonesia adalah di mana walaupun mereka tinggal jauh dari daerah asal mereka masih menjalankan kebudayaan atau adat istiadat dari adat dimana mereka berasal. Menurut norma atau kepercayaan dan aturan adatnya yang keramat dan sakral (panngadakkang) yang harus di pegang erat oleh suku Bugis yang hidup di luar daerah asal mereka adapun norma atau aturan itu antara lain: 1) Ade’ yang di bagi menjadi dua yaitu: a) Ade’ akkalabinengeng yaitu aturan mengenai hal perkawinan, kekerabatan, keturunan, etika dalam rumah tangga, sopan santun, kewajiban dalam rumah tangga dan tata aturan dalam bergaul dengan masyarakat. b) Ade’ tana yaitu norma yang mengatur tentang bernegara memerintah Negara, wujud dari hukum Negara, pembinaan insane politik. 2) Bicara yaitu norma yang

5

mengatur dalam hal peradilan dan hal-hal yang menyangkut dengan hak dan kewajiban dalam mengajukan kasus di pengadilan. 3) Rapang yaitu menjaga kepastian hukum tak tertulis dalam masa lampau dengan menggunakan analogi dengan kasus masa lampau dengan kasus yang dihadapi. 4) Wari’

untuk

menempatkan suatu susunan sesuatu yang bersangkut paut dengan peristiwa kehidupan, garis keturunan dan pelapisan sosial. 5) Sara’ yaitu norma yang mengandung terkait dengan hukum Islam. (Koentjaraningrat, 1995:277-278)

Salah satu kebudayaan yang masih di jalankan oleh masyarakat yang tinggal jauh dari daerah asal mereka ialah dalam hal adat perkawinan. Perkawinan pada umumnya menjadi daya tarik tersendiri dan menyedot perhatian banyak orang, dimana dalam hal ini tidak hanya yang bersangkutan (calon pengantin) tetapi telah menjadi urusan banyak orang atau institusi, mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai negara. ikut terlibat dalam hal mengurusi pernikahan dalam awal hingga akhir. (Fischer, 1980:89)

Dalam teori life cycle dalam hampir semua masyarakat manusia di seluruh dunia hidup individu di bagi oleh adat masyarakat ke dalam tingkat-tingkat tertentu. Kitab-kitab sepanjang hidup individu yang di dalam kitab-kitab antropologi sering di sebut stages along the life cycle itu adalah misalnya

masa bayi, masa

penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pubertas, masa sesudah nikah, masa hamil dst. (Koentjaraningrat, 1981 :88-90)

Pada masa-masa peralihan biasanya diadakan pesta peralihan oleh semua masyarakat yang ada di dunia, namun biasanya setiap budaya memiliki perbedaan dalam hal melihat masa peralihan tersebut, ada yang menilai masa bayi

6

merupakan masa yang krusial yang harus ada ritual-ritual kusus, tetapi ada budaya lain yang menganggap hal ini adalah masa peralihan yang di nilai biasa saja, sehingga mereka tidak perlu melakukan pesta atau upacara tertentu, demikian masa peralihan yang lain.

Sifat universal dari pesta dan upacara sepanjang life cycle di sebabkan karena suatu kesadaran umum di antara semua manusia bahwa tiap tingkatan peralihan yang baru sepanjang life cycle itu membawa individu ke dalam suatu tingkat dan lingkungan sosial yang baru dan lebih luas. Adapun maksud-maksud upacaraupacara pada masa peralihan jaman dulu untuk menolak bahaya gaib yang mangancam individu dan lingkunganya.

Suatu masa peralihan yang terpenting pada life cycle dari semua manusia di seluruh dunia adalah saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga yaitu perkawinan, dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkut paut dengan kehidupan biologisnya, perkawinan juga memberi ketentuan akan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak, serta perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, gengsi serta naik kelas masyarakat serta menjaga hubungan baik antar kelompok-kelompok kerabat tertentu juga sering di gunakan sebagai alasan dari maksud perkawinan tersebut. (Koentjaraningrat, 1981 :88-90)

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri

untuk

mendapatkan keturunan dan

membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga akan tetapi suatu

7

hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. (Hilman Hadikusuma, 1995: 7 l)

Menurut Koentjaraningrat (1995), Adat suku Bugis di dalam melakukan perkawinan ada tahap-tahapan yang harus di lalui sebelum terjadinya akad perkawinan, adapun tahapan yang harus di lalui adalah sebagai berikut: 1.

Akkusissing ialah kunjungan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk memastikan apakah pihak perempuan siap untuk di pinang dan kalau dari pihak perempuan siap untuk di lakukan maka di lakukan proses selanjutnya.

2.

Assuro pada tahap ini pihak laki-laki melakukan kunjungan kepada pihak perempuan baik secara langsung ataupun melalui orang utusan yang dapat di percaya oleh pihak laki-laki untuk membicarakan terkait Uang Panai’ dan sunreng.

3.

Amuntuli yaitu memberitahu kepada seluruh keluarga mengenai perkawinan tersebut.

Semua tahapan di atas terjadi pada suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan dan masih di pertahankan juga oleh suku Bugis yang ada di Lampung Khususnya di desa Penengahan Lampung Selatan. Sesuatu yang menarik menurut peneliti ialah pada tahapan yang ke-2 yaitu Assuro yang di dalam terjadi sebuah proses tawar menawar antara pihak laki-laki dan pihak perempuan terkait Uang Panai’ dan Sunreng.

Adapun

yang

di

maksud

dengan

Uang

Panai’

menurut

8

(Koentjaraningrat, 1995) Fungsi uang panai’ yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang panai’ yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang panai’ merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan.

Menurut Bapak D 35 tahun (tokoh masyarakat Bugis) dari hasil prasurvey bahwa besar dari Uang Panai’ ini di tentukan dari proses Assuro yang di lakukan. Dimana dalam proses ini terjadi proses tawar menawar antar pihak laki-laki dan pihak perempuan mengenai besaran dari Uang Panai’ tersebut. Adapun kisaran jumlah uang Panai’ saat ini berkisar antara 20-30 dan bahkan ratusan juta rupiah. Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan kesanggupan pihak laki-laki untuk membayar jumlah Uang Panai’ yang telah dipatok oleh pihak keluarga perempuan. Bila pada proses Asurro ini tidak di temukan kata sepakat di antara kedua belah pihak maka proses perkawinan akan di batalkan, hal ini bisa di sebabkan bahwa pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan Uang Panai’ yang telah di patok oleh pihak perempuan.

Selanjutnya adalah Sunreng menurut Bapak E 65 tahun (tokoh masyarakat Bugis) Sunreng yaitu mahar adat yang di berikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan pemberian ini bersifat wajib oleh adat dalam bentuk sebidang tanah yang luas tanahnya di tentukan dari proses Assuro. Sesuatu yang unik dari pemberian mahar adat ini adalah dalam bentuk tanah. Padahal masyarakat suku

9

Bugis sendiri terkenal dengan suku nelayan dan berdagang, tetapi kenapa yang di berikan sebagai mahar adat berupa tanah. Menurut Bapak E Bahwa hal itu terjadi karena para tokoh masyarakat suku Bugis sudah melakukan hal itu sejak lama baik suku Bugis yang di Sulawesi Selatan dan juga yang ada di Lampung. Hal itupun dapat di korelasikan bahwa masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan juga banyak dari mereka yang bermata pencaharian sebagai petani. Dan inipun di anggap wajar kenapa mahar adat yang di maksud berupa sebidang tanah.

Adapun maksud dari pemberian sebidang tanah adalah sebagian masyarakatnya hidup dari sektor agraris. Oleh karena itu tanah merupakan salah satu sumber hidup dan mata pencaharian. Tanah sebagai harta dan modal yang sangat penting. Selain itu pula, tanah terkait dengan harkat dan martabat seseorang jika ditinjau dari aspek religius, hukum dan adat istiadat. Pandangan mahar adat oleh istri dianggap sebagai hak istri terhadap suami antara lain meliputi hak kebendaan misalnya nafkah mahar atau maskawin. Terdapat tiga pola dalam pemilikan perempuan atas tanah pemberian yaitu (1) Pemilikan tanah pemberian secara penuh; maksudnya memiliki sertifikat serta menikmati hasilnya (2) Pemilikan tanah pemberian hanya sebagian; maksudnya tidak memiliki sertifikat tetapi menikmati hasilnya dan (3) Pemilikan tanah pemberian hanya sebagai simbol, maksudnya tidak memiliki sertifikat dan juga tidak menikmati hasilnya. Paling dominan adalah pola yang kedua, pemilikan hanya sebagian saja. (Nurfaidah Said, 2002)

Berdasarkan pola pemilikan tersebut akses dan kontrol perempuan atas tanah dapat terjawabkan. Pada pola pemilikan 1 dan 2 perempuan mempunyai akses dan

10

kontrol, sedang pada pola ketiga, perempuan sama sekali tidak mempunyai akses maupun kontrol. Kontrol perempuan atas tanah terbagi dua yaitu kontrol atas penikmatan dan kontrol atas pemilikan. Perempuan sebagai pemilik tanah yang diterimanya pada waktu menikah belum terlindungi oleh hukum dalam hal ini Undang-undang pokok Agraria, karena untuk mendaftarkan tanah tersebut masih diperlukan surat keterangan hibah dari pihak laki-laki sebagai pemberi kepada perempuan. (Nurfaidah Said, 2002)

Pemberian sebidang tanah juga mempunyai arti berupa sesuatu jaminan kepada perempuan, di mana ketika seorang perempuan diberikan sebidang tanah maka perempuan menganggap bahwa inilah salah satu bentuk nyata rasa tanggung jawab yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, dan setidaknya jaminan yang diberikan dapat menjadi sebuah jaminan secara materi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika nanti mereka menjalani kehidupan sebagai suami istri.

Penelitian ini di lakukan di desa Penengahan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Pada desa ini terdapat satu dusun yang disebut dusun PKS (Persatuan Keluarga Sulawesi) yang mayoritas masyarakat pada dusun ini ialah suku Bugis yang masih sangat kuat memegang adat istiadat kebudayaan Bugis, salah satunya ialah adat pemberian mahar adat kepada calon mempelai perempuan. Di mana pada masyarakat ini setiap ada pernikahan atau perkawinan menjadi sebuah tradisi yang tidak ditinggalkan ialah adat pemberian mahar adat dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

11

Menurut Bapak M 31 tahun (tokoh masyarakat suku Bugis di desa Penengahan) mengemukakan bahwa: “pemberian mahar adat kepada perempuan itu sesuatu yang dilakukan oleh laki-laki (calon suami) yang akan menikahi seorang perempuan (calon istri) walaupun sebidang tanah yang diberikan hanya berukuran 1 x 1 m dan hanya ditumbuhi satu batang pohon” Dalam hal ini apakah pemberian sebidang tanah bermaksud hanya sebatas pemberian jaminan secara materi dari pihak laki-laki (calon suami) kepada pihak perempuan (calon istri) atau ada maksud lain dalam hal tersebuat, sehingga dalam aspek inilah peneliti ingin melakukan penelitian guna menjawab itu semua.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: a.

Apa makna mahar adat dalam masyarakat Bugis di Lampung?

b.

Bagaimana nilai mahar adat dalam menentukan status sosial perempuan Bugis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: a.

Untuk mengkaji makna mahar adat yang diberikan oleh pihak mempelai lakilaki kepada pihak mempelai perempuan.

b.

Untuk mengkaji makna nilai mahar adat yang di berikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam menentukan status sosial perempuan Bugis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

12

1.

Secara teori Memberikan sumbangan pemikiran dan praktek Ilmu Sosiologi khususnya Sosiologi Budaya.

2.

Secara praktis Dapat memberikan sumbangan saran dan informasi alternatif yang dapat digunakan oleh pihak terkait tentang keunikan yang ada di dalam kebudayaan, khususya budaya suku Bugis terkait tentang mahar adat dalam pernikahan suku Bugis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Adat

1. Adat Sebagai Nilai Budaya

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Soleman Biasane Taneko, 1981:41) kebudayaan memiliki unsur rasa yang menghasilkan kaedah-kaedah dan nilai-nilai itu merupakan struktur normative yang merupakan design for living artinya kebudayaan merupakan pola suatu blue print of behavior yang memberikan pedoman atau patokan perilaku masyarakat. oleh karena itu tidak ada masyarakat yang tanpa kebudayaan, maka setiap masyarakat walaupun sesederhana apapun masyarakat itu, secara pasti akan memiliki nilai-nilai, norma-norma dan kaedahkaedah yang di anut oleh masyarakat itu sendiri. Norma-norma yang di anut secara berulang-ulang dan terus menerus di sebut dengan norma adat dan hukum adat.

Koentjaraningrat (dalam Soleman Biasane Taneko, 1981:41-42) mengatakan bahwa tiap-tiap masyarakat baik yang amat kompleks maupun yang amat sederhana bentuknya tentunya mempunyai aktifitas yang berfungsi dalam lapangan pengendalian masyarakat atau sosial kontrol.

14

Bushar Muhamad (dalam Soleman Biasane Taneko, 1981:42) mengatakan bahwa: “Hukum yang terdapat dalam tiap masyarakat betapa sederhana dan kecil masyarakat itu, menjadi cerminannya. Kerena tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, (geestesstructur) masyarakat yang bersangkutan. Maka hukum di dalam tiap masyarakat sebagai salah satu penjelmaan (geestesstructur) masyarakat yang bersangkutan mempunyai corak dan sifat yang tersendiri, yaitu hukum masing-masing masyarakat itu berlain-lainan. Begitu pula halnya dengan hukum adat Indonesia. Seperti halnya dengan semua sistem hukum lain di dunia ini, maka hukum adat itu senantiasa tumbuh dari kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, yang keseluruhanya merupakan kebudayaan tempat hukum adat itu berlaku”

Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat-istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai sesuatu yang ada dalam alam fikiran sebagian besar dari masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan masyarakat.

Walaupun nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat tetapi sebagai konsep suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Budaya juga sebagai sebuah sistem yang ada pada suatu masyarakat dan sistem itu juga sebagai suatu pedoman dari konsep bagi masyarakat

itu

sendiri

dan

memberikan

sebuah

motivasi

yang

jelas.

(Koentjraningrat, 2009).

Hal itu juga terjadi pada budaya yang ada pada masyarakat suku Bugis di Lampung Selatan, di mana mereka mempunyai sebuah budaya atau kebiasaan yang menjadi pedoman, arah hidup mereka, serta konsep-konsep dalam sebuah

15

ikatan perkawinan, dimana mereka memberikan sesuatu pemberian mahar adat (memberikan sebidang tanah) kepada mempelai perempuan yang harus dilakukan ketika seseorang laki-laki ingin melakukan ikatan perkawinan.

2. Adat Sebagai Norma dan Hukum

Norma-norma dalam rangka suatu pranata dan subpranatanya sudah tentu erat berkaitan satu sama lain dan juga karena suatu sistem yang terintegrasi. Selain itu norma-norma dalam suatu pranata sudah tentu juga berkaitan dengan normanorma dalam pranata-pranata lain yang berdekatan, menjadi sistem-sistem yang lebih luas. Sistem-sistem yang lebih luas itu dapat kita sebut unsur-unsur kebudayaan universal. (Koentjaraningrat, 2009)

Menurut WG. Sumner (dalam Koentjaraningrat, 2009) norma mempunyai dua golongan: golongan pertama disebut mores (adat Istiadat) dan norma golongan kedua folkways (tata cara), Norma-norma dari golongan adat yang mempunyai akibat panjang tadi juga berupa "hukum". Walaupun demikian, tidaklah tepat untuk menyamakan mores menurut konsepsi Sumner itu dengan hukum, karena menurut Sumner norma-norma yang mengatur upacara-upacara suci tertentu juga termasuk mores karena dalam banyak kebudayaan norma seperti itu dianggap berat dan pelanggaran terhadapnya sering menyebabkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat dan sering mempunyai akibat panjang. Padahal akibat pelanggaran terhadap norma-norma upacara suci tadi belum tentu mempunyai akibat hukum.

16

Adat atau kebiasan yang ada pada masyarakat suku Bugis di Lampung Selatan yang mempunyai sebuah adat-istiadat atau norma di mana seseorang mempelai laki-laki harus memberikan mahar adat (sebidang tanah) yang harus diberikan kepada mempelai perempuan, yang itu merupakan sebuah norma yang harus dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat di situ, di mana ketika seseorang tidak mematuhi peraturan dari adat tersebut maka akan berakibat munculnya gesekangesekan antara unsur-unsur masyarakat di sana yang gesekan-gesekan antar unsur tersebut akan menyebabkan masalah-masalah yang kemungkinan ditimbulkan dengan adanya gesekan tersebut walaupun itu semua bukanlah masalah yang melanggar hukum.

B. Tinjauan Tentang Mahar dan Mahar Adat Mahar telah disebutkan dalam Al-Qur’an (Q.S.4:4) “dan berikan mas kawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”. Sebagai suatu bagian penting dari perkawinan seorang muslim. Ia diberikan oleh pengantin lelaki kepada pengantin perempuan sesuai dengan kesepakatan mereka. Islam menyebutkan Mahar merupakan suatu pemberian dalam perkawinan dari mernpelai lelaki kepada mempelai perempuan dan khusus menjadi harta miliknya sendiri. Islam telah mengangkat derajat kaum wanita karena mahar itu diberikan sebagai suatu tanda penghormatan kepadanya. Bahkan andaikan perkawinan itu berakhir dengan perceraian maskawin itu tetap merupakan hak milik istri dan suami tak berhak mengambilnya kembali kecuali dalam kasus "khulu" di mana perceraian terjadi karena permintaan istri maka dia harus megembalikan semua bagian Mahar yang telah dibayarkan kepadanya. Dapat di simpulkan mahar

17

merupakan sejumlah uang atau harta lainnya yang dijanjikan suami untuk dibayar atau diberikannya kepada istrinya karena Perkawinan itu. (Abdul Rahman, 1996:66-67)

Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi sang isteri kepada calon suami. Mahar disebut juga dengan istilah yang indah, yakni shidiq, yang berarti kebenaran. Jadi makna mahar lebih dekat kepada syari’at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya.

Mahar (mas kawin) merupakan hak seorang wanita yang harus dipenuhi oleh lakilaki yang akan menikahinya. Mahar menjadi hak milik seorang isteri dan tidak boleh siapapun mengambilnya, entah ayahnya atau pihak lainnya, kecuali bila isteri ridha dan ikhlas memberikan mahar tersebut kepada siapa yang memintanya. Di dalam meminta mahar kepada calon suami, seorang calon isteri tidak boleh menuntut sesuatu yang besar nilainya atau yang memberatkan beban calon suaminya. Dianjurkan kepada calon isteri untuk meminta mahar yang meringankan beban calon suaminya. Dalam ajaran Islam, wanita supaya meminta mahar yang bisa memudahkan dalam proses akad nikah. Tetapi laki-laki juga di tekankan untuk memberikan mahar yang terbaik kepada calon istri. (Riyad Samawa, 2013).

Mahar sendiri merupakan suatu bentuk pemberian dari calon suami kepada calon isteri dalam bentuk kebendaan dan dari benda tersebut terdapat makna yang

18

terkandung di dalamnya. Di sisi lain, trend tradisi mahar secara empiris mengalami pergeseran, seperti dari uang atau benda yang bernilai praktis ke sesuatu yang bernuansakan simbol keagamaan dan penampilan.

Dulu dalam masyarakat yang dituturkan (Hildred Geertz dalam Hikmahs, 2009), orangtua sering menggunakan mahar dan momentum pernikahan anak sebagai kesempatan untuk unjuk status sosial kepada khalayak ramai. Untuk tujuan revalidasi status sosial tadi, orangtua sering merayakan pernikahan anak gadisnya secara meriah. Biaya untuk perayaan tersebut tidak jarang dibebankan kepada calon mempelai lelaki dalam bentuk maskawin. Seiring dengan trend romantisisme dan respiritualisasi pernikahan sebagai institusi yang cenderung disakralkan, maka tradisi mahar mengalami perubahan, mahar tidak lagi dipersepsikan secara material, tetapi lebih difahami dan ditempatkan pada posisi simbolik penampilan dan kesucian serta ketulusan hubungan laki-laki-perempuan yang akan menikah. Karenanya, benda-benda (terutama cincin, kalung, permata, dan jenis perhiasan lainnya) yang dapat menyimbolisasikan gengsi penampilan dan ketulusan tersebut akan cenderung dijadikan alternatif mahar. Sementara itu, alat salat dan al-Qur’ân lebih difahami sebagai simbol-simbol keagamaan yang diharapkan dapat melanggengkan pernikahan.

Adat adalah kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan masyarakat, yang meliputi antara lain mengenai nilai-nilai budaya norma-norma yang aturanaturan saling berkaitan yang kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi sang

19

isteri kepada calon suami. Mahar disebut juga dengan istilah yang indah, yakni shidiq, yang berarti kebenaran. Jadi makna mahar lebih dekat kepada syari’at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya.

Mahar adat adalah suatu peraturan dari sebuah adat yang dianut oleh sekelompok masyarakat tentang pemberian dari sang calon suami kepada sang isteri, untuk menimbulkan rasa cinta isteri kepada sang suami, yang semua itu diatur oleh peraturan adat masing-masing yang bersifat wajib bagi masyarakat di dalamnya ketika akan melakukan perkawinan.

C. Tinjauan Tentang Status Sosial dan Penghargaan

Di sisi lain trend tradisi mahar secara empiris mengalami pergeseran, seperti dari benda yang bernilai praktis ke sesuatu yang bernuansakan simbol keagamaan dan penampilan. Dulu dalam masyarakat yang dituturkan (Hildred Geertz dalam Hikmahs, 2009), orangtua sering menggunakan mahar dan momentum pernikahan anak sebagai kesempatan untuk unjuk status sosial kepada khalayak ramai.

Untuk tujuan revalidasi status sosial tadi, orangtua sering merayakan pernikahan anak gadisnya secara meriah. Biaya untuk perayaan tersebut tidak jarang dibebankan kepada calon mempelai lelaki dalam bentuk maskawin. Seiring dengan trend romantisisme dan respiritualisasi pernikahan sebagai institusi yang cenderung disakralkan, maka tradisi mahar mengalami perubahan, mahar tidak lagi dipersepsikan secara material, tetapi lebih difahami dan ditempatkan pada

20

posisi simbolik penampilan, kesucian serta ketulusan hubungan laki-laki perempuan yang akan menikah. Sehingga benda-benda (terutama cincin, kalung, permata, dan jenis perhiasan lainnya) yang dapat menyimbolisasikan gengsi penampilan dan ketulusan tersebut akan cenderung dijadikan alternatif mahar. Sementara itu, alat salat dan al-Qur’ân lebih difahami sebagai simbol-simbol keagamaan yang diharapkan dapat melanggengkan pernikahan. (Hildred Geetrz dalam Hikmahs, 2009)

Dari gambaran teoritis di atas terlihat bahwa institusi mahar tidak sebatas aspek hukum per se, tetapi erat kaitannya dengan variabel-variabel sosial-kultural terutama yang menyangkut status sosial. Menurut Mayor Polak (1979), status dimaksudkan sebagai kedudukan sosial seorang oknum dalam kelompok serta dalam masyarakat. Status mempunyai dua aspek yaitu: a. b.

Aspek yang agak stabil Aspek yang lebih dinamis

Polak (1979) mengatakan status mempunyai aspek struktur dan aspek fungsional. Pada aspek pertama sifatnya hirarkis, artinya mengandung perbandingan tinggi atau rendahnya secara relatif terhadap status-status lain. Pada aspek yang kedua dimaksudkan sebagai peranan sosial (sosial role) yang berkaitan dengan status tertentu yang dimiliki oleh seseorang.

Perbedaan antara status dengan status sosial: status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, berhubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok tersebut atau suatu kelompok berhubungan dengan kelompok lainnya di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Status sosial diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya

21

sehubungan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hakhak serta kewajiban-kewajibannya. Kedudukan sosial tidak terbatas pada pengertian kumpulan status-status seseorang dalam kelompok-kelompok yang berbeda, melainkan status-status sosial tersebut mempengaruhi status-status orang tadi dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda. (Abdul Syani, 1992)

Mempermudah upaya pemahaman terhadap status tersebut, maka sengaja di sini dipakai istilah status sosial. Alasan pemakaian istilah ini karena sangat sulit untuk membedakan antara pemegang status dengan hak dan kewajiban yang harus dipikul dalam pergaulan. Dengan kata lain, bahwa hak-hak dan kewajiban itu baru dapat bermanfaat bagi pergaulan hidup manusia, jika ada faktor pendorongnya yaitu manusia. Kenyataan ini dapat diibaratkan hubungan antara individu dengan status seperti hubungan antara pengemudi dengan mesin mobil beserta peralatannya.

Mobil dan peralatannya adalah alat-alat tetap, sedangkan pengemudi sebagai pengendalinya yang dapat digantikan oleh orang lain, mungkin dapat lebih baik atau mungkin malah lebih buruk. Secara sederhana status sosial dapat diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam suatu kelompok dan hubungannya dengan anggota yang lain dalam kelompok yang sama, kedudukan-kedudukan tersebut diperbandingkan menurut nilai dan kuantitasnya sehingga terlihat ada perbedaan antara kedudukan yang rendah dan yang tinggi. Sementara itu sebagai acuan dari status sosial adalah status yang berhubungan erat dengan lingkungan sosial, martabat bersama dengan hak dan kewajibanya. (Abdul Syani, 1992)

22

Dalam kehidupan kelompok masyarakat seseorang senantiasa memiliki suatu status sosial, yaitu merupakan kedudukan individu dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat. Status sosial seseorang merupakan aspek statis yang berupa derajat atau tingkat kedudukan seseorang dalam masyarakat, yang mempunyai ciri serta perbedaan yang jelas dengan status-status sosial yang lain. Umpamanya status pegawai negeri berbeda dengan status para buruh, pedagang, guru dan lain-lain.

Status sosial biasanya didasarkan pada berbagai unsur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu status pekerjaan, status dalam sistem kekerabatan, status jabatan dan status agama yang dianut. Dengan status seseorang dapat berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya, bahkan banyak dalam pergaulan sehari-hari seseorang tidak mengenal orang lain secara individu, melainkan hanya mengenal statusnya saja.

Menurut Mayor Polak (dalam Abdul Syani, 1992) status sosial dapat dibedakan atas dua macam menurut proses perkembangannya, yaitu sebagai berikut: 1). Status yang diperoleh atas dasar keturunan (Ascribed-Status). Pada umumnya status ini banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang menganut stratifikasi tertutup, misalnya masyarakat feodal atau masyarakat yang menganut paham rasialisme. Contoh lain: seorang suami telah dikodratkan mempunyai status berbeda dengan isteri dan anak-anaknya dalam keluarga, paling tidak secara fisik seorang laki tetap adanya. Kendatipun emansipasi telah banyak dapat menyamai kaum laki-laki dibidang-bidang lain, seperti pendidikan, politik,

23

pekerjaan dan jabatan, akan tetapi tidak menyamainya dalam hal fisik dan biologis.

2). Status yang diperoleh atas dasar usaha yang disengaja (Achieved-Status), Status ini dalam perolehannya berbeda dengan status atas dasar kelahiran, kodrat atau keturunan, status ini bersifat lebih terbuka, yaitu atas dasar cita-cita yang direncanakan dan diperhitungkan dengan matang. Individu dan segenap anggota masyarakat berhak dan bebas menentukan kehendaknya sendiri dalam memilih status tertentu sesuai dengan kemampuannya sendiri. Setiap orang dapat menjadi hakim, dokter, menteri, guru besar, dan sebagainya, asal ia dapat memenuhi syarat-syarat tertentu dalam usaha dan kerja keras dalam proses pencapaian tujuannya itu. Mayor Polak (1979) membedakan lagi atas satu macam status, yaitu status yang diberikan (Assigned-Status). Status ini sering mempunyai hubungan erat dengah (achieved-status), dalam arti bahwa suatu kelompok atau golongan memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa, telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Gengsi sosial, konsep ini memang sangat abstrak untuk diartikan, tetapi secara garis besar gengsi sosial adalah sesuatu yang terdapat pada diri kita sendiri yang terkadang membuat kita berbuat sesuatu yang tidak ingin kita lakukan, kita melakukannya hanya untuk mendapat pengakuan, atau mungkin sebaliknya, membuat kita tidak mau melakukan sesuatu karena dianggap bisa menurunkan gengsi. Gengsi sosial berkaitan erat dengan status sosial. Dia berusaha mempertahankan

status

sosial

dan

pengakuan

sosial,

kira-kira

untuk

24

membangkitkan ke engganan orang lain atau mengangkat harkat dan martabatnya. (Rafael Fernando, 2012)

D. Teori Tentang Simbol dan Makna

Dalam teori simbolik menurut Liang Gie (dalam Rinto, 2012) menyebutkan bahwa simbol adalah tanda buatan yang bukan berwujud kata-kata untuk mewakili atau menyingkat suatu artian apapun. Sedangkan kata makna mengandung pengertian tentang arti atau maksud tertentu. Jadi simbol merupakan bentuk lahiriah yang mengandung maksud, sedangkan makna adalah arti yang terkandung di dalam lambang tertentu. Dengan demikian simbol dan makna merupakan dua unsur yang berbeda tetapi saling berkaitan bahkan saling melengkap.

Dalam teori interaksionisme simbolik menyebutkan bahwa suatu aktifitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol (lambang) yang di berikan makna. Simbol (lambang) merupakan entitas yang sama-sama tidak bisa di pisahkan menjadi bagian-bagian yang berdiri sendiri. Simbol (lambang) merupakan media yang di gunakan oleh seseorang untuk menyampaikan pikiran atau perasaannya kepada orang lain. Simbol dalam perspektif ini didefinisikan sebagai objek sosial yang di gunakan untuk mempresentasikan apapun yang di sepakati untuk di representasikan. Simbol merupakan media primer dalam proses komunikasi dapat berupa bahasa, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya. Interaksi sosial dalam interaksionisme simbolik, tersusun dengan tiga entitas anatar lain: tindakan sosial bersama,

25

bersifat simbolik dan melibatkan pengambilan peran. (Umiarso Elbadiansyah, 2014) Dalam antropologi, kajian tentang makna digawangi oleh paradigma antropologi simbolik. Simbol selalu berkaitan dengan makna, karena pada dasarnya paradigm simbol mempelajari signifikansi makna bagi kehidupan manusia. Antropologi yang mengkaji tentang manusia, melihat bahwa manusia merupakan hewan pertama yang berupaya menemukan makna dan menggunakan simbol ( Saifuddin, 1999). Menurut Saifuddin (1999) “antropologi simbolik mengajukan dua pertanyaan dasar yakni (pertama); apa signifikansi makna bagi identitas manusia, kedua; apa signifikansi makna bagi bekerjanya sistem sosial manusia?. Dalam hal ini istilah makna mengacu kepada pola-pola, interpretasi dan perpsektif yang dimiliki bersama yang terkandung dalam simbol, yang dengan simbol tersebut manusia

mengembangkan

dan

mengkomunikasikan

pengetahuan

mereka

mengenai dan bersikap terhadap kehidupan”. (dalam Bartoven dkk, 2011)

Ada tiga pendekatan dalam antropologi simbolik yang mengkaji tentang makna, pertama adalah pendekatan antropologi klasik mulai dari Malinowski, Bachoven, Ruht Benedict, Marcell Maus dan lain-lain yang menekankan bahwa segala sesuatu dalam aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh makna. Artinya konsep kebudayaan yang menjadi fokus utama antropologi merupakan pemaknaan dari masyarakat yang memilikinya. Pendekatan ini melihat bahwa kebudayaan terdiri dari unsur-unsur yang holistic satu sama lain, sehingga segala sesuatu dalam kegiatan manusia baik berupa benda yang ada disekitar, pakaian, makanan, atau pun perilaku diberikan makna. Terutama kajian-kajian yang berkaitan dengan ritual-ritual kehidupan manusia yang semuanya diberikan makna. Pendekatan

26

antropologi semacam ini lahir pada awal dekade munculnya ilmu antropologi. (dalam Bartoven dkk, 2011)

Pendekatan kedua yakni yang dipelopori oleh Cliford Geertz (1973) , bisa dikatakan sebagai arsitek antropologi yang menegaskan kata symbol dan makna pada ranah ilmu antropologi dalam bukunya Intrepretation of Culture (1973). Pendapat dan pemikiran Geertz telah dibahas panjang lebar oleh Achmad Fedyani Saifuddin (2005) dalam bukunya antropologi Kontemporer, Menurut Geertz dalam Saifuddin (2005), “kajian interpretif kebudayaan merupakan upaya mempelajari keanekaragaman cara yang dipakai manusia untuk mengkonstruksi kehidupan mereka, dan konstruksi tersebut akan bertindak sebagai pedoman bagi kehiduan mereka”. Antropologi simbolik menekankan pentingnya pengumpulan data emik, menurut Dolgin; Kemnitzer dan Schneider (1977) dalam Saifuddin, 2005; “unsur dasar dalam kajian antropologi simbolik adalah concern terhadap bagaimana manusia memformulasikan kenyataan”. Dalam bukunya yang sangat terkenal The Intrepretation of Culture, Geertz (1973) dalam Saifuddin (2005) mengemukakan bahwa arah esensil antropologi simbolik bukanlah menjawab pertanyaan kita yang paling dalam, melainkan menemukan jawaban yang telah diberikan orang lain, dan oleh karena itu memasukkan jawaban-jawaban tersebut dalam wacana yang dapat diperiksa setiap saat diperlukan mengenai apa yang dikatakan orang yang kita teliti”.

Dalam buku karya Geertz yang brjudul Local Knowledge (1983) mengungkapkan bahwa representasi adalah bagaimana kita memahami sesuatu yang bukan pemahaman kita. Menurutnya lagi sasaran pokok antropologi simbolik adalah

27

menemui jawaban mengenai mendasar tentang keberadaan manusia termasuk hakikat dan makna kehidupan dan cara-cara manusia mengdefinisikan dan memelihara identitasnya. Namun pada hakekatnya antropologi simbolik adalah menekankan pada “makna” sebagai artifak kebudayaan yang dikaji. (Saifudin, 1999 dalam Bartoven dkk, 2011)

Geertz mendefiniskan kebudayaan sebagai berikut; keseluruhan pengetahuan manusia yang dijadikan sebagai pedoman atau penginterpretasi keseluruhan tindakan manusia. Kebudayaan adalah pedoman bagi masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tersebut. Lebih lanjut Geertz membagi dua pola yakni mode of dan mode for. Mode of yakni system pengetahuan (kognitif) dan mode for (tindakan) yaitu sistem nilai, kedua sistem ini diperantarai oleh sistem makna. Sebagaimana bagan dibawah ini menjelaskan;

Bagan 1. Pola Kebudayaan Menurut Geertz Kebudayaan Adat Perkawinan Suku Bugis

Mode for (Kognitif) Pengetahuan terhadap Makna Mahar Adat Sumber: (Bartoven dkk, 2011)

Sistem simbol dan Makna Mahar Adat (Tanah)

Mode of (tindakan) Pemberian Mahar Adat (Tanah)

28

Dalam bagan diatas dapat dijelaskan bahwa untuk dapat menjelaskan bahwa mode for (sistem pengetahuan) ke mode of (tindakan), harus diperantarai oleh system makna. (dalam Bartoven dkk, 2011)

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu kebudayaan yang masih di jalankan oleh masyarakat yang tinggal jauh dari daerah asal mereka ialah dalam hal adat perkawinan. Perkawinan pada umumnya menjadi daya tarik tersendiri dan menyedot perhatian banyak orang, dimana dalam hal ini tidak hanya yang bersangkutan (calon pengantin) tetapi telah menjadi urusan banyak orang atau institusi, mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai negara. ikut terlibat dalam hal mengurusi pernikahan dalam awal hingga akhir. (Fischer, 1980:89)

Dalam teori life cycle dalam hampir semua masyarakat manusia di seluruh dunia hidup individu di bagi oleh adat masyarakat kedalam tingkat-tingkat tertentu. Kitab-kitab sepanjang hidup individu yang di dalam kitab-kitab antropologi sering di sebut stages along the life cycle itu adalah misalnya masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pubertet, masa sesudah nikah, masa hamil dan seterusnya. (Koentjaraningrat, 1981)

Pada masa-masa peralihan biasanya di adakan pesta peralihan oleh semua masyarakat yang ada di dunia, namun biasanya setiap budanya memiliki perbedaan dalam hal melihat masa peralihan tersebut, ada yang menilai masa bayi merupakan masa yang krusial yang harus ada ritual-ritual kusus, tetapi ada budaya lain yang menganggap hal ini adalah masa peralihan yang dinilai biasa saja,

29

sehingga mereka tidak perlu meakukan pesta atau upacara tertentu, demikian masa peralihan yang lain. (Koentjaraningrat, 1981)

Sifat universal dari pesta dan upacara sepanjang life cycle di sebabkan karena suatu kesadaran umum di antara semua manusia bahwa tiap tingkatan peralihan yang baru sepanjang life cycle itu membawa individu kedalam suatu tingkat dan lingkungan sosial yang baru dan lebih luas. Adapun maksud-maksud upacaraupacara pada masa peralihan jaman dulu untuk menolak bahaya gaib yang mangancam individu dan lingkunganya. (Koentjaraningrat, 1981)

Suatu masa peralihan yang terpenting pada life cycle dari semua manusia di seluruh dunia adalah saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga yaitu perkawinan, dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkut paut dengan kehidupan biologisnya, perkawinan juga memberi ketentuan akan hak dan kewajibanserta perlindungan kepada anak-anak, serta perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, gengsi serta naik kelas masyarakat serta menjaga hubungan baik antar kelompok-kelompok kerabat tertentu juga sering di gunakan sebagai alasan dari maksud perkawinan tersebut. (Koentjaraningrat, 1981)

Dalam hal perkawinan dari semua suku yang ada di Indonesia mengenal dengan istilah mas kawin atau dalam islam itu di sebut mahar, dan mungkin setiap suku mempunyai nama sendiri-sendiri, sedangkan dalam suku Bugis maskawin ini terbagi menjadi dua, yaitu mahar secara agama dan mahar secara adat, dimana dalam perkawinan suku Bugis terdapat dua mahar yang harus di penuhi oleh calon

30

pengantin, yang pertama mahar yang harus di penuhi dan hukunya wajib menurut syariat agama islam dan yang kedua mahar adat yang wajib menurut hukum adat masyarakat Bugis itu sendiri.

Mahar adat adalah salah satu bagian perjanjian dalam masyarakat suku Bugis dalam proses perkawinan. Mahar adat diberikan pada saat selepas ijab kabul di jalankan. Prosesi ini adalah prosesi adat dimana pelaksanaanya setelah prosesi keagamaan telah selesei. Mahar adat adalah suatu peraturan dari sebuah adat yang dianut oleh sekelompok masyarakat tentang pemberian dari sang calon suami kepada sang isteri, untuk menimbulkan rasa cinta isteri kepada sang suami, yang semua itu diatur oleh peraturan adat masing-masing yang bersifat wajib bagi masyarakat di dalamnya ketika akan melakukan perkawinan.

Sama halnya dengan dengan mahar atau mas kawin dalam pernikahan dalam agama islam, mahar adat juga memiliki sesuatu ikatan yang cukup kuat dalam pelaksanaanya, mahar adat juga di anggap oleh suku Bugis merupakan sesuatu yang wajib di berikan oleh calon suami kepada calon isteri. Jadi mahar atau mas kawin yaitu sebuah rukun dalam agama islam, yang dalam pelaksanaanya tidak boleh di tinggalkan karena itu wajib, dan ketika itu di tinggalkan menyebabkan tidak sah suatu pernikahan, begitupun dengan mahar adat yaitu suatu yang harus di jalankan oleh penganut adat tersebut. Sedangkan untuk jenis mahar adat pada suku Bugis adalah sebidang tanah yang harus di berikan.

Dalam adat perkawinan suku Bugis, mahar secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap gengsi dan status sosial dalam masyarakat, karena

31

masyarakat menganggap mahar sebagai sesuatu yang sangat penting dan memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat suku Bugis. Hal yang akan menjadi sorotan pada kalangan suku Bugis dan masyarakat sekitar dan menjadi bahan pembicaraan dan akan mengarah pada sesuatu yang membanggakan pada pihak perempuan ialah terletak pada aspek jumlah atau luas mahar adat yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Pada aspek inilah yang akan menjadi buah bibir di masyarakat Bugis atau masyarakat sekitar tempat tinggal mereka.

Pemberian mahar adat oleh laki-laki juga akan berpengaruh pada laki-laki tersebut, jadi pemberian mahar adat selain mempengaruhi gengsi dan status perempuan, mahar adat juga akan berperan penting juga pada gengsi dan status sosial seorang laki-laki, dimana sebuah gengsi dan status sosial kedua keluarga di tentukan oleh mahar adat itu sendiri. Mahar adat disini menjadi sebuah simbol dari sebuah gengsi dan status, semakin banyak atau luas mahar atau tanah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan menjadi sebuah ukuran seberapa terpandangnya dan terhormatnya sebuah keluarga atau individu di dalam sebuah mayarakat yang masih memegang teguh budaya yang ada.

32

Bagan 2. Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Mengingat permasalahan dalam penelitian dinamis dan penuh makna. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode ini untuk dapat menjelaskan dan memahami situasi sosial secara mendalam tentang makna mahar adat dalam suku Bugis.

Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah, sedangkan objek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Serta analisi data yang di lakukan brsifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian d konstruksikan menjadi sebuah hipotesis atau teori. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna sedangkan generalisasi disebut Transferability. (Sugiyono:2012)

34

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui makna mahar adat berupa sebidang tanah pada pernikahan suku Bugis di Lampung Selatan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Merupakan sebuah jaminan secara financial dari seorang laki-laki (suami) kepada perempuan (isteri) melihat latar belakang suku Bugis yang terkenal sebagai seorang pelaut.

Atau ada makna lain yang terkandung dari mahar adat tersebut semisal mahar adat mempunyai pengaruh terhadap gengsi serta status sosial dari perempuan Bugis (calon istri). Yang pada saat ini mahar bukan lagi sebuah kewajiban atau memiliki makna Per See tetapi sudah mengarah pada sebuah pertaruhan harga diri baik seorang perempuan Bugis atau keluarga dari perempuan tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di desa Penengahan Dusun PKS (Persatuan Keluarga Sulawesi) Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Pemilihan lokasi ini karena desa Penengahan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu lokasi perpindahan suku Bugis yang dulunya berasal dari Kota Karang Teluk Betung Bandar Lampung dan wilayah dari dusun ini sedikit terpencil, sehingga akses untuk keluar dan masuknya budaya baru yang akan membawa perubahan pada budaya yang ada menurut peneliti relative lebih lambat. Dan juga lokasi ini cukup homogen karena hanya ada dua suku yang bertempat tinggal di dusun ini yaitu: suku Bugis dan Suku Jawa, sehingga peneliti menganggap bahwa budaya yang ada belum terlalu banyak berubah.

35

D. Setting Penelitian

Setting penelitian ini adalah suku Bugis yang berada di dusun Persatuan Keluarga Sulawesi (PKS) desa Penengahan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.

E. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah Purposive dimana Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan kepentingan permasalahan dan tujuan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik-teknik tertentu yang tujuannya dapat menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan menggali informasi yang menjadi dasar penulisan laporan. Dalam penelitian ini informan yang akan peneliti pilih yaitu informan yang dianggap oleh peneliti memiliki pengetahuan yang baik dalam hal permalahan makna mahar adat, gengsi dan status perempuan dalam perkawinan suku Bugis yang ada di Lampung Selatan.

Adapun informan dalam penelitian berjumlah 4 orang sebagai berikut: Tabel: 1.1. Nama-Nama Informan No 1 2 3 4 5 6

Nama E M K S D H

Umur 65 31 47 40 35 35

Pendidikan Terahir SR S1 SMA SMP SMP SMA

Status / jabatan Kepala Tokoh Adat Kaum Intelektual Masyarakat Kepala Desa Masyarakat Masyarakat

36

F.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini tehnik yang akan di pergunakan dalam pengumpulan data adalah:

1. Wawancara Mendalam

Koentjaraningrat (dalam Burhan Bungin, 2011:100) membagi wawancara kedalam dua golongan yaitu wawancara berencana (terstruktur) dan wawancara tak berencana (mendalam). Perbedaan terletak pada perlu tidaknya peneliti menyusun daftar pertanyaan yang dipergunakan sebagai pedoman untuk mewawancarai informan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam.

Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Burhan Bungin (2011:101) menyebutkan pelaksanaan wawancara tidak dapat hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi. Peneliti tidak hanya percaya begitu saja pada apa yang dikatakan informan melainkan perlu mengecek dalam kenyataan melalui pengamatan.

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data tentang makna mahar adat, gengsi dan status sosial perempuan dalam suku Bugis yang ada di Lampung Selatan. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan menggunakan pedoman yang telah dibuat. Maksud dari pedoman yang digunakan

37

agar mempermudah dan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terarah agar mendapatkan informasi yang diinginkan terkait masalah yang akan diteliti.

2. Observasi (Pengamatan langsung)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, serta untuk menghimpun keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait yang dapat membantu dan menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Serta dapat mendukung data yang diperoleh dari data wawancara, sehingga akan diketahui apakah data yang diberikan oleh informan terkait masalah penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Menurut Andi Prastowo (1987) dalam Sutrisno Hadi (2010:27) mengartikan observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat gejala-gejala tindakan atau perilaku objek penelitian yang terjadi seharihari yang tidak tercantum dalam pedoman wawancara. Burhan Bungin (2011:95) menyarankan bahwa dalam melakukan pengamatan terlibat peneliti harus memupuk terlebih dahulu hubungan baik dan mendalam dengan informan. Apabila sikap saling percaya telah terbentuk dan terbina maka informan tidak mencurigai peneliti sebagai seorang yang hendak mencelakakannya. Parsudi Suparlan (dalam Burhan Bungin, 2011:95) menyatakan tujuh hal yang harus diperhatikan peneliti saat melakukan pengamatan diantaranya : (1) ruang dan waktu; (2) pelaku; (3) kegiatan; (4) benda-benda atau alat-alat; (5) waktu; (6) tujuan; (7) perasaan.

38

Dalam hal observasi ini peneliti akan melakukan observasi langsung pada lokasi penelitian yaitu di dusun Persatuan Keluarga Selawesi (PKS) desa Penengahan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, guna menghimpun data secara langsung melalui tokoh-tokoh terkait.

3.

Dokumentasi

Hadari Nawawi (2001:133) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dokumentasi yang akan digunakan diantaranya arsip desa, koran, berita media online dan foto-foto.

G. Teknik Analisis Data

1.

Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman

39

(1984) menyatakan : “the most frequent form of display data forqualitative research data in the pas has been narative tex” artinya : yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3.

Verifikasi Data dan Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Selayang Pandang Desa Penengahan

Desa Penengahan merupakan sebuah desa yang berada diwilayah kerja Kecamatan Penengahan,Kabupaten Lampung Selatan yang berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Desa tersebut merupakan desa tertua di Kecamatan Penengahan yang telah mengalami beberapa kali pemekaran desa. Desa penengahan merupakan tempat tinggal dari seorang tokoh masyarakat Lampung dari Marga Dantaran yaitu Pangeran Zainal. "Penengahan" berasal dari kata "Panegahan" yang

mempunyai arti "persinggahan" atau "pemisah" atau "pelerai". Hal ini

dikarenakan dahulu ketika terjadi konflik di masyarakat, para tokoh atau pemimpin desa Penengahan yang menjadi pemisah atau penengah di masyarakat sekitar wilayah Marga Dantaran.

Desa Penengahan sendiri merupakan desa yang mayoritas penduduknya adalah suku Lampung, dimana suku Lampung mendominasi secara jumlah dan disusul oleh suku Jawa. Desa ini jika ditinjau secara geografis merupakan desa yang masuk kategori desa yang terletak pada suatu wilayah yang cukup strategis, dimana desa ini menjadi salah satu desa yang dilewati oleh jalan raya lintas Sumatera dan di desa ini juga terdapat beberapa perusahaan, yaitu ada perusahaan terminal agribisnis yang pada tahun 2014 baru diresmikan oleh presiden Ir. Joko

41

Widodo. Selain itu terdapat pula perusahaan asing milik Korea yang bergerak pada sektor pengolahan pakan hewan, sehingga keuntungan–keuntungan dari keberadaan jalan raya dan perusahaan–perusahaan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar khususnya Desa Penengahan. Semisal dalam hal lapangan pekerjaan sehingga semua itu dapat mendorong majunya perekonomian masyarakat.

PETA DESA PENENGAHAN

Gambar 1.1. Peta Desa Penengahan Sumber: RPJM-Desa Penengahan 2011-2015

42

Adapun nama-nama pemimpin desa atau kepala desa Penengahan dari tahun 1947 hingga sekarang ialah sebagai berikut: Tabel 1.2 : Daftar Nama Kepala Desa Penengahan No Nama 1 Karya Kasim 2 BTN. Tawang 3 Tmg. Jabar 4 H. Zainal Arifin Tiang Negara, SH. 5 Khozali 6 Tony Sumber: RPJM-Desa Penengahan 2011-2015

Tahun Memerintah 1947-1957 1957-1966 1966-1974 1974-1999 1999-2013 2013-Sekarang

Desa Penengahan terbagi atas dua wilayah, yakni : 1) Desa Induk merupakan desa yang menjadi pusat pemerintahan dan juga memiliki akses yang strategis karena menjadi pusat dari segala aktifitas, baik ekonomi, transportasi, kesehatan maupun pendidikan. Pada wilayah ini terdapat 5 RW dan 10 RT dan mayoritas penduduk yang tinggal di desa ini adalah suku daerah asli, yaitu suku Lampung. 2) Desa Pedukuhan yaitu bagian dari Desa Penengahan yang cukup terisolir karena letaknya yang jauh dari Desa Induk.Jaraknya sekitar 10 Km dari Desa Induk.Desa Pedukuhan dan Desa Induk dipisahkan oleh Desa Pisang, Desa Suka Jaya dan Kecamatan Bakauheni. Selain itu, letak dari Desa Pedukuhan yang cukup jauh dan berada pada daerah perkebunan cokelat dan pisang serta letaknya tidak hanya jauh dari desa induk, namun cukup jauh yang berakibat minimnya akses terkait pemerintahan, ekonomi, transportasi, kesehatan dan pendidikan.

Desa Pedukuhan memiliki 1 RW dan 2 RT.Pada desa ini masyarakat yang bertempat tinggal didominasi oleh suku Bugis dan Jawa. Desa Pedukuhan juga

43

menempati daerah register yang status mereka tidak jelas terkait kepemilikan tanah, tetapi sudah 2 tahun kebelakang sebagian dari penduduk desa yang menerima hak kepemilikan atas tanah yang mereka tempati, yang dibuktikan dengan adanya slip pembayaran pajak asli dari pemerintah. Tetapi banyak juga masyarakat yang belum menerima hak kepemilikan atas tanah yang mereka tempati.

Penelitian ini terletak pada Desa Penengahan tepatnya di desa pedukuhan, karena disinilah masyarakat suku Bugis tinggal secara berkelompok, sedangkan suku yang mendiami tempat yang sama ialah suku Jawa, meraka saling hidup berdampingan dengan latar belakang yang sama sebagai masyarakat pendatang di Desa Penengahan.

Adapun suku-suku yang ada di Desa Penengahan adalah sebagai berikut: Tabel 1.3: Jumlah Orang Berdasarkan Suku No Suku Jumlah (KK) 1 Lampung 1652 2 Jawa 443 3 Bugis 26 4 Banten 18 5 Bali 3 Sumber: RPJM-Desa Penengahan 2011-2015

B. Sejarah Keberadaan Suku Bugis di Lampung

Pada abad ke-16 masyarakat suku Bugis mulai melakukan perpindahan dari Sulawesi Selatan ke wilayah di sekitar Sulawesi Selatan seperti Pantai Timur dan Utara Sumatera, pantai Barat Malaya, pantai Barat Selatan Kalimantan, Ternate, Maluku Barat, Sumbawa, dan Flores Barat. Dikarenakan pada saat itu terjadi peperangan antar kerajaan–kerajaan di Sulawesi tengah dan peperangan melawan

44

tentara Belanda. Merasa tidak aman tinggal di Sulawesi Selatan, mereka memutuskan melakukan perpindahan secara terus menerus sampai pada puncaknya pada tahun 1950 akibat semakin panasnya perang melawan belanda dan pemberontakan Kahar Muzakar. (Koentjaraningrat, 1995:266-271).

Selain itu juga masyarakat suku Bugis adalah masyarakat yang terkenal sebagai seorang pelaut ulung, yang menjelajah lautan dan samudra. Sehingga terkadang mereka berlabuh sementara di daerah pesisir-pesisir pantai guna menjual hasil melaut. Terkadang mereka singgah sebentar atau bahkan tinggal menetap di daerah-daerah pesisir pantai. Salah satunya adalah pesisir pantai provinsi Lampung. Mereka tinggal dan menetap di daerah Kota Karang Teluk Betung. Banyak dari mereka yang beralih profesi. Seperti apa yang di katakana oleh H. Bahri (tokoh masyarakat suku Bugis) Suku Bugis yang ada di Kota Karang Telukbetung mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai seorang nelayan. mereka mencari ikan di sekitaran perairan Lampung. Mereka bekerja sebagai nelayan menggunakan, jaring, pancing, bagan, dan keramba. Sekitar tahun 1998an pemerintah menganggap bahwa bagan-bagan mereka di anggap mengganggu dari lalu lintas kapal-kapal yang berhilir mudik, sehingga sebagian dari suku Bugis yang bertempat tinggal di Kota Karang Telukbetung.

C. Sejarah Suku Bugis di Desa Penengahan

Suku Bugis yang berada pada Desa Penengahan merupakan Suku Bugis yang berasal dari daerah Bandar Lampung,tepatnya di daerah Kota Karang. Mereka dipindahkan karena pemerintah menganggap bahwa bagan–bagan mereka mengganggu lalu lintas kapal yang hilir mudik. Sebagian dari Suku Bugis yang

45

bertempat tinggal di Kota KarangTeluk Betung dipindahkan oleh pemerintah Provinsi Lampung ke Desa Penengahan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.

Menurut Bapak S 40 tahun (Kepala Desa Penengahan), Suku Bugis yang ada di Desa Penengahan berasal dari Kota Karang, Teluk Betung sekitar tahun 1998-an. Mereka dipindahkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan di tempatkan dipinggir Desa Penengahan yang berada pada wilayah tanah register. Sekarang jumlah masyarakat suku Bugis di Desa Penengahan ada 26 kepala keluarga dengan mayoritas mata pencahariannya sebagai petani/pekebun. (RPJM-Desa Penengahan 2011-2015)

D. Mahar Adat Perkawinan Suku Bugis di Lampung

Adat adalah kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan masyarakat. Adat meliputi antara lain mengenai nilai–nilai budaya, norma–norma yang aturan–aturannya saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional. Perkawinan menurut hukum adat tidak semata–mata suatu ikatan antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga. Akan tetapi suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. (Hilman Hadikusuma, 1995: 7 l)

46

E. Asal Usul Mahar Adat Suku Bugis

Hal yang menarik dari adat suku Bugis dalam hal perkawinan yaitu dalam hal pemberian mahar adat. Mahar adat berupa tanah merupakan suatu kebiasaan turun menurun dari suku Bugis. Hal ini menjadi suatu budaya yag tak tertinggalkan dan tak boleh dilupakan dimanapun berada. Pemberian mahar adat berupa tanah adalah suatu pemberian yang wajib oleh seorang calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Sebagai bentuk ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta kasih atas calon istri kepada calon suami.

Menurut E 65 tahun selaku tokoh masyarakat Bugis di Lampung mengatakan bahwa: “Pemberian mahar adat berupa sebidang tanah juga merupakan adat secara turun menurun, baik suku Bugis di Lampung maupun suku Bugis di daerah asal suku Bugis, yaitu di Sulawesi Selatan.”

Masyarakat suku Bugis yang terkenal sebagai masyarakat pelaut, lalu kenapa mahar adat yang diberikan adalah sebidang tanah? Bukan seperangkat alat melaut seperti jaring, kapal atau bagan penangkap ikan? Hal ini menjadi bahasan yang cukup menarik untuk di bahas bagaimana budaya itu dapat tumbuh subur di masyarakat suku Bugis itu sendiri.

Menurut M 31 tahun (tokoh masyarakat suku Bugis di desa Penengahan) mengemukakan bahwa: “Pemberian mahar adat kepada perempuan itu sesuatu yang dilakukan oleh laki-laki (calon suami) yang akan menikahi seorang perempuan (calon istri) walaupun sebidang tanah yang diberikan hanya berukuran 1 x 1 m dan hanya ditumbuhi satu batang pohon.”

47

Pemberian sebidang tanah ini bermaksud sebagai pemberian jaminan secara materi dari pihak laki-laki (calon suami) kepada pihak perempuan (calon istri). Karena di tempat asal adat ini lahir yakni Sulawesi Selatan, para laki-laki Bugis dengan mayoritas profesi sebagai nelayan terbiasa melaut dalam waktu yang cukup lama, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Sehingga tanah yang di berikan kepada sang isteri dapat dimanfaatkan sebagai jaminan nafkah dari sang suami. Itulah mengapa budaya ini sangat dipegang teguh dan dipertahankan oleh masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan hingga sekarang.

Adat yang sama juga dipegang teguh oleh masyarakat suku Bugis di Lampung Selatan guna melestarikan budaya yang telah ada sejak jaman nenek moyang mereka. Hal ini juga sebagai jaminan materi terhadap sang isteri dari sang suami, walaupun secara konteks telah berbeda dengan suku Bugis di Sulawesi Selatan karena laki-laki suku Bugis yang ada di Lampung Selatan tidak lagi berprofesi sebagai nelayan tetapi berprofesi sebagai petani. Walaupun begitu tidak merubah makna dari maksud pemberian sebidang tanah dari sang suami kepada sang isteri sebagai bentuk jaminan secara materi.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa makna mahar adat dalam perkawinan suku Bugis merupakan inti dari kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Bugis dalam hal perkawinan, Hal ini dikarenakan dalam perkawinan suku Bugis, calon suami harus dapat memberikan mahar adat berupa tanah dan uang panai’ kepada calon istri pada saat akan menikahi seorang perempuan. Semua itu sudah diatur dalam adat suku Bugis tepatnya pada adat perkawinan suku Bugis, baik yang suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan maupun suku Bugis yang ada di Lampung Selatan.

Apabila seorang calon mempelai laki–laki tidak mampu memberikan mahar adat dan uang panai’ yang diminta oleh pihak perempuan maka semua keputusan ada di tangan pihak perempuan. Apakah mereka tetap menerima dengan apa adanya walaupun mahar adat dan uang panai’ yang di berikan oleh calon mempelai lakilaki tidak sesuai yang diminta oleh pihak perempuan karena berbagai sebab.

Semua hal ini diselenggarakan pada tahapan assuro dimana terjadilah perundingan atau negosiasi antara pihak perempuan dan pihak laki–laki. Pada tahapan ini akan menentukan sepakat atau tidak sepakat kedua belah pihak yang

78

nantinya kalau memang sepakat maka lanjut pada proses selanjutnya. Namun kalaupun tidak sepakat semua proses berhenti di tahapan ini.

Mahar adat berupa tanah memiliki makna yang sangat dalam. Selain mempunyai makna sebagai jaminan secara finansial dari calon suami kepada calon isteri, terdapat makna yang lebih dalam lagi terkait mahar adat tersebut. Makna lain yang terkandung dalam mahar adat tersebut adalah pertaruhan status sosial pada keluarga atau individu dari pihak perempuan yang pertaruhan status sosial dari keluarga dan pribadi pihak perempuan terletak pada seberapa luas mahar adat yang di berikan oleh pihak laki–laki kepada pihak perempuan. Semua itu terjadi di karenakan suku Bugis sendiri memiliki sebuah keyakinan bahwa status sosial salah satunya ditentukan dari mahar adat itu sendiri, walaupun nilai itu tidak tertulis tetapi hal itu terjadi.

Bahkan semakin luasnya tanah dan semakin besarnya uang yang diberikan kepada pihak perempuan semakin mempengaruhi tingginya status sosial pihak perempuan. Begitupun sebaliknya, apabila dari pihak laki–laki tidak dapat memberikan mahar adat dalam perkawinan suku Bugis maka akan mempengaruhi pula terhadap tinggi rendahnya status sosial pihak perempuan, bahkan bisa saja perkawinan itu dibatalkan atau pihak perempuan tidak menyetujui. Dalam beberapa kasus yang sama pernah terjadi, mahar adat dalam perkawinan suku Bugis yang diberikan oleh pihak laki–laki tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak perempuan mengakibatkan batalnya perkawinan tersebut. Hal ini di karenkan suku Bugis yang berada di Desa Penengahan Lampung Selatan masih memegang erat kebudayaan dan adat–istiadat yang mereka yakini itu warisan

79

nenek moyang mereka serta meyakini bahwa dengan sebidang tanah itu kehidupan dalam berumah tangga mereka akan menjadi lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran–saran yang akan disampaikan mengenai: 1.

Mahar adat yang diminta/dipatok oleh pihak perempuan sebaiknya tidak memberatkan pihak laki–laki dalam perkawinan suku Bugis.

2.

Dalam hal penentuan status sosial perempuan Bugis dalam perkawinan sebaiknya tidak terkait dengan luasnya tanah dan besarnya uang yang diberikan dari pihak laki – laki.

3.

Didalam Persatuan Keluarga Sulawesi (PKS) yang berada di desa Penengahan Lampung Selatan sebaiknya membuat suatu kegiatan yang didalamnya memperkenalkan kebudayaan dan adat–istiadat suku Bugis dan mengkaji ulang tentang mahar adat dalam perkawinan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat sekitar dan sesuai dengan syariat Islam. Bahwa mahar dalam perkawinan itu tidak memberatkan pihak laki–laki.

4.

Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai agama, kebudayaan dan adatistiadat.

Adapun kelemahan dalam penelitian ini dan menjadi pedoman buat peneliti lain ketika mengangkat permasalahan tentang mahar adat dalam perkawinan suku Bugis yang terkait dengan status sosial perempuan Bugis, hendaknya menggali informasi tentang adat suku Bugis lebih terperinci dan diperlukan wawasan yang

80

lebih luas mengenai adat suku Bugis, agar hasil penelitian dapat diketahui dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Alvin, L. Betrand. (1980). Sosiologi. Surabaya. PT. Bina Ilmu. Abdullah, Taufik. Adat and Islam. Di Akses dari. http://www.jstor.org/discover/pgs/index?id=10.2307/3350753&img=dtc.6. tif.gif&sid=21105298170111&uid=2&uid=4&orig=/discover/10.2307/335 0753?sid=21105298170111&uid=2&uid=4. 09-02-2015 Bartoven V.N, Nina Y dan Bintang W. (2011). Laporan Penelitian. Rekronstruksi Makna Juluk Adek Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun. Bungin, Burhan. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta. PT Rajawali Grafindo Persada. Elbadiansyah, Umiarso. (2014). Interaksionisme Simbolik Dari Era Klasik Hingga Modern. Jakarta: Rajawali Pers. Fathoni, Abdurrahmat. (2006). Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta. PT Rineka Cipta. Fischer, H. TH. (1980). Pengantar Anthropologi Kebudayaan Indonesia PT. Pembangunan. Funivall, J.S. (1967). A Study of Plural Economy. Netherlands India. Camb at The University Press. Geertz, C. (1973). The Intrepretation of Culture. New York. Basic Books, Inc. Geertz, C. (1983). Local Knowledge: Further Essai In Interpretative. New York. Basic Books, Inc. Gulo,W. (2000). Metode Penelitian. Jakarta: Grasindo. Hadi Sutrisno. (2010). Metodologi Research. Yogyakarta. Andi. Hilman Hadikusuma. (19950. Hukum Perkawinan Adat. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hikmahs. (2009).Mahar Dalam konteks Sosial-Budaya Muslim, Vol.1/ No.6. di Unduh dari. https://hikmahs.wordpress.com/2009/06/25/mahar/. 12/03/2015

Koentjaraningrat. (1981). Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Dian Rakyat. Koentjaraningrat. (1995). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta. Djambatan. Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Nawawi Hadari. (1993). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Nurfaidah. (2002). Tanah sebagai mahar dalam perkawinan studi kasus perempuan suku bugis-Makassar di Sulawesi Selatan yang menerima tanah pada waktu menikah Said.http://eprints.lib.ui.ac.id/7864/1/73370%2DTanah%2DFull%20text% 20(T%2010 /785).pdf. 8/01/2015. Panggabean Henry P, Sinaga Richard. (2004). Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris. Dian Utama dan Kerabat ( Kerukunan Masyarakat Batak) Polak, Mayor, YBAF. (1979). Sosiologi Suatu Buku Pengantar Ringkas. Jakarta. PT. Ikhtiar Baru. Raco, J.R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo. Rafael, Fernando. (2012). Gengsi Sosial. Di akses dari. http://sosbud.kompasiana.com/2012/04/29/gengsi-sosial-453619.html. 12/01/2014. Rahman, Abdul. (1996). Perkawinan Dalam Syariat Islam. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Rintho. (2012). Konsep Simbol. Di Unduh dari. http://rintohacker.blogspot.com/2012/06/skripsi-makna-simbol-dalamadat.html. 09/03/2015. Riyad, Samawa. (2013). Pengertian Mahar Menurut Islam. Di akses dari. http://www.alquran-syaamil.com/2013/09/mahar-atau-mas-kawinmenurut-alquran.html. 12/11/2014. RPJM-Desa Penengahan (2011-2015) Sanapiah, Faisal. (2007). Format-format Penelitian Sosial. Jakarta. PT Rajawali Grafindo Persada. Soekanto, Soerjono. (1982). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT. Rajawali.

Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta. Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R Dan D. Bandung. Alfabeta. Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R Dan D. Bandung. Alfabeta. Syani, Abdul. (1992). Sosiologi Skematika Teori dan Terapan. Jakarta. Bumi Aksara. Taneko, Soleman Biasane. (1981). Dasar-dasar Hukum Adat & Ilmu Hukum Adat. Bandung. Alumni. TAP MPR No.II tahun (1998). kebudayaan nasional. Di akses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Indonesia, tgl 20/11/2014. Wila, Huky, D.A. (1982). Pengantar Sosiologi. Surabaya. Usaha Nasional. Wisnu

Nur Baskoro. (2012). Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah. http://civicsedu.blogspot.com/2012/06/asas-fungsi-sosial-hak-atas-tanahhukum.html. 23/11/2014.