Tidak diedit Unedited
Enny SOEPRAPTO
3 Juni 2003
.J '
HUKUM HUMANITER INTERNASI ONAL DAN KONFLIK BERS ENJATA DI ACEH - GARIS BESAR CATATAN
I.
PENDAHULUAN
1.
Hubungan dan karakteristik dan Hukum Pengungsi: A.
-
*
Hukum HAM,
Hukum Hdmaniter,
Hubungan: Ketiganya merupakan kelompok hukum yang bertujuan sama, yakni terlindunginya HAM individu atau kelom pok.
B.
Kara k teris tik masing-mas�ng:
( 1)
Hu kum HAM: mengatur secara umum perlindungari· HAM individu dalam waktu/sittiasi apa pun;
(2)
Hukum humaniter: menga tur secara khusus perlin� dur.gan HAM i6dividu dalam si tuasi k6hflik ber senj ata;
( J)
llukum pengungsi: mengatur secara Kfl.USUS pe1ilin dungan HAM individu dalam situasi di mana: r
.
(a)
.
Individu yang bersangkutan berada di luar
negara asalr.ya;
(b)
Keberadaannya ni luar negara asalnya tersebut karena terpaksa untuk menghindari persckusi a tau ancaman persekusi (karena ras, agama, kebangsaan, keanggo taannya dalam kelompok sosial ter tentu, atau pandangan politiknya) ;
(c)
Karena (b),
t:idak ,memperoleh , ·at:au t:idak
an nasional, i. e. perlindungan negara asalnya (sehingga perI'U°"diberi perlindungan interna sional) . 2
•
Hukum huma ni ter: A.
*
luas: keseluruhan ketentuan yuridis internasio r.al, baik tertulis maupun merupakan kebiasaan, yang bertujuan menjamin penghormatan uma t manusia. Arti
Garis besar sebuah catatan kecil dipersiapkan sebagai bahan paparan pada Seminar Sehari tentang Konflik Aceh dalam Perspektif Huknm Humaniter, Hotel Aryaduta, Jakarta, 4 Juni 2003.
-2-. B.
Hukum humaniter dalam arti sempit atau hukum humani ter menurut maksud yang sebenarnya atau "Hukum Jenewa11 keter.tuan-ketentuan yuridis internasional yang bertuj uar. menjamin perlindungan anggota angkatan perang yang tidak mampu lagi ikut serta dalam konflik bersen jata dan orang-orang [lain] yang tidak ikut serta dala� konflik bersenjata
:1
•
. ·�
I·;" }I,
.
.
��''!
II.
INSTRUHEN
3
A.
•
..';''·�'1
III.
4.
l',ff
i
A
•
·Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit, dan Karban Karam;
(J)
Perl akuan Tawanan Perang;
(4)
Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang.
Protokol-protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa 194 9, [dibuat pada] 197 7 (dua protokol) : ( 1)
Perlindungan Karban Konflik Bersenjata Interna sional (Protokol I) (penegasan dan pengembang an ketentuan-ketentuan tentang perlindungan kc�bun ko�f!ik beLsenjata inteLuosioDal youg [sudah] ditetapkan dalam Konvensi-konvensi Jenewa 194 9 serta menambahnya dengan maksud untuk memperkukuh pelaksanaannya) ;
(2)
Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Noninter nasional ( Protokol II) (penegasan dan pengem bangan Pasal 3 yang sama di keempat Konvensi Jenewa 1949).
"HUKUM DI
JENEWA")
Kor.ver.si-konvensi Jenewa 1949 (empat konvensi); (l) Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat; (2)
B.
UTAMA HUKUM HUMANITER . ("HUKUM
JENEWA"
ACEH
YANG
RELEVAN
DENGAN
KONFLIK
BERS ENJATA
Pasal 3 yang sama untuk keempat Konvensi Jenewa 1949 (ketentuan-ketentuan yang minimal harus dilaksanakan oleh Negara Pihak dalam situasi konflik bersenjata noninternasional): ( 1)
Perlakuan manusiawi terhadap orang-orang yang tidak ikut s�rta secara aktif dalam konflik dan anggota angkatan perang yang tidak mampu lagi ikut serta dalam konflik (hors de combat) ;
(2)
PengumJiulan dan perawatan yang Iuka dan sakit.
Istilah ;'Hukurn Jenewa11 (hukum hukum humaniter dalam arti sempit) diperguna kan untuk membedakannya dengan "Hukum Den Haag" (hukum perang dalam arti sempit atau hukum perang menurut arti yang sebenarnya, yang menetapkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersengketa dalam melaksanakan operasi dan yang membatasi pilihan sarana perusak (Hukum perang dalam arti luas bertujuan mengatur konflik bersenjata dan mengurangi kerasnya sengketa bersengketa selama kebutuhan militer mengizinkannya).
-
B.
Bagian I (a)
(b)
J
· · · - ;:.-··.:•.•···,:·. .. -,·· ,;,. j· _ .· ·,..:-, ,·
Titlak berlaku untuk:
,{;_� ·i
,.
m
-
,
(Perlakuan Manusiawi):
P8rlakuan manusiawi terhadap mereka ya�g tidak ikut serta atau yang sudah berhenti mengambil bagian dalam sengketa;
Larangan [mutlak] mana pun: (i)
I
�:l/.}- 1 .J ll f:
(a)
(b)
\!J ·;·. ''±:1 1 ·''I I ··:.'I I ·�1
Bagian II
kekacauan dan ketegangan internal (se perti kerusuhan, tindak kekerasan yang terisolasi atau sporadis, dan tindak lain sejenis, yang bukan konflik bersen jata). (Pasal 1 ayat 2)
(Pasal
�
::· · ·
( 2)
(Lingkup Protokol):·
Antara a�gkatan bersenjata Negara Pihak dan: (i) angkatan bersenjata pembangkanq(dissident armed forces); atau .� (ii) kelompok bersenjata yang terorganisa sikan lainnya (yang berada di bawah komando yang bertanggung jawab, mengua�. begien wilayeh yang memmungkinkannya untuk melaksanakan Joperasi militer yang berkelanjutan dan secara bersama dan melaksanakan Protokol); (Pasal 1 ayat 1)
(i)
..
-
Protokol II 197 7 :
(1)
-j I
3
(ii) (iii) (iv) (v)
..
·"
,
'•
..
(vi)
(vii) (viii)
4
ayat
l)
di waktu dan di tempat
kekerasan terhadap hidup, kesehatan, dan k e s e jah t eraan orang, khususnya pembunuhan dan perlakuan kejam seperti penyiksaan1 mutilasi, atau bentuk peng hukuman badan a p a pun); pembunuhan kolektif; penyanderaan; tindak
terorisme;
penghinaan terhadap martabat pribadi, terutama perlakuan yang membuat malu dan merendahkan martabat manusia, perko saan, pelacuran paksa, dan setiap ben tuk serangan yanR tidak senonoh; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya; ___
,
p c: .11. .J
___ i., __ _ a 1 a 11 a J..L ,
ancaman untuk melakukan suatu tindak tersebut di atas; (Pasal 4 ayat 2)
-4(c)
Pengurusan dan bantuan khuusus yang perlu bagi anak-anak: (i) (ii)
pendidikan, termasuk pendidikan keaga maan dan moral; fasilitasi penyatuan kembali keluarga yang terpisah untuk sementara; larangan perekrutan anak di bawah umur 15 tahun ke dalam angkatan atau kelompok bersenjata dan lerer.gar. u�t�k ikut ser ta dalam konflik;
(iv)
(v )
;, 1 i�'.!
�'�l i
'til f '.I�:�. 1·t }:.�{'I
�-t:l -�:: l 11'· '£._
Perlakuan minimal bagi perlindungan orang yang ke b e b asa n nya dibatasi:
(d)
(i)
.
,,_, ..,. .
19;""·
(ii)
·: U 'f: � .�:;
'
· 'I.�·. ·.··1· · . ··
·�� -
.. .
(iii) (iv)
..
'
(v)
.:'
I
I '.I
apabila perlu dan dengan persetujuan orang tua atau walinya yang menurut hukum bertanggung jawab, memindahkan untuk sementara anak-anak dari daerah berlangsungnya konflik ke daerah di yang lebih aman di dalam negeri dan memastikan bahwa rnereka disertai oleh orang yang bertanggung jawab atas kese lamatan dan kescj�h�c�aanny6, ( Pasal 4 a yat 3)
:ii1
. .,
pengurusan khusus terhadap anak-anak di bawah umur 15 tahun yang ikut serta dalam konflik tetap harus diberikan apabila mereka tertangkap;
perlakuan manusiawi terhadap mereka yang Iuka dan sakit (sesuai dengan Pasal 7 ); pemberian pangan, air minum,perlindungan kesehatan dan higiene, perlindungan t er ha d a p kekerasan iklim ser�a bahaya konflik bersenjata; diperbolehkan menerima pertolongan indjvidual eteu kclaktif; diperbolehkan mernpraktikkan agamanya, termasuk bantuan spiritual dari orang yang melakukan tugas keagamaan; apabila diharuskan bekerja, mereka harus memperoleh keuntungan kondisi
(e)
Kewajiban penanggung jawab penawanan atau penahanan, dalam batas-batas kernarnpuan mereka: (i)
kecuali perempuan dan laki-laki dari satu keluarga diakomodasikan bersama, perernpuan diteffipatkan di bagian ter pisah dari bagian laki-laki dan diawasi langsung oleh perernpuan;
-5(ii) (iii)
(iv) (v)
diperbolehkan mengirim dan menerima su�at atau kartu; tempat penawanan dan penahanan tidak diadakan di tempat yang berdekatan dengan kawan pertempuran; pemberian kesempatan memperoleh pemerik saan medis; tidak terbahayakannya kesehatan dan integritas fisik dan mental mereka oleh suatu tindak atau pembiaran. (Pasal 5 ayat 2)
(f)
Orang-orang lain yang tidak ikut serta dalam atau yang tidak mampu lagi ikut serta dalam konf lik. yang Rebebasannya di batasi karena alasan yang berkaitan dengan konflik harus diperlakukan secara manusiawi (sesuai dengan Pasal 4 ayat l (a), (c), dan. (d), serta Pasal 5 ayat 2 (b)). (Pasal 5 a yat 3)
(g)
Prosedur
dibc.tasi.
pembebasan orang yang kebebasannya
(Pasal 5 ayat 4) (h)
Jaminan kepastian hukum bagi mereka yang dituduh atau dihukum karena kejahatan yang berkaitan dengan konflik bersenjata (prinsip prinsip hukum yang berlaku umumnya) (Pasal 6)
(3)
Bagian II I (Orang-orang yang Luka, Sakit, dan Karban Karam) : (a)
Harus dihormati, dilindungi, dan diperlakukan secara manusiawi (terlepas dari ikut serta atau tidaknya mereka dalam konflik). (Pasal 7 )
(b)
Apabila keadaan memungkinkan, keharusan mencari, mengurnp11lk8n, melind1.!ngi, !!?enghc:r-: mati mereka .yang luka, sakit, korban ka:tam, dan meninggal. (Pasal 8)
(c)
Perlindungan personel medis dan keagamaan (Pasal 9) , perlindungan umum tugas medis (Pasal 10) , perlindungan unit dan transportasi media (Pasal 11) , dan lambang khusus (Pasal 12).
-6(4)
Bagian (a)
(Penduduk Sipil) (yang tidak ikut serta dalam konflik) Perlindungan umum penduduk dan perseorangan sipil terhadap bahaya yang timbul dari opera si militer, tidak boleh menjadi sasaran serangan, dan larangan tindak atau ancaman tindak kekerasan yang bertujuan utama untuk menyebarkan teror di antara penduduk sipil. IV
·
(Pasal 13) (b)
Perlindungan objek-objek yang mutlak diperlu kan bagi kehidupan penbduduk sipil (larangan menciptakan kelaparan dan tindakan yang dapat menimbulkannya). (Pasal 14)
(c)
Perlindungan sarana dan instalasi yang memuat kekuatan berbahaya (bendungan, tanggul, stasiun generator listrik nuklir). (Pasal 15)
(d)
Perlindungan objek budaya dan tempat ibadah (Pasal 16)
(e)
Pelarangan pemberian perintah pegyingkiran penduduk sipil kecuali apabila menyangkut keamanan mereka sendiri atau karena alasan militer yang imperatif . Dalam hal penyingkir demikian harus dilakukan, semua tindakan yang memungkinkan harus diembil agar �ereka dapat diterima dalam tempat berteduh, higie ene, kesehatan, keselarnatan, d an gizin yang memuaskan kondisinya. (Pasal 17 ayat 1)
(f)
OrAng-orang sipil tidek boleh dipek8a untuk meninggalkan wilayah mereke kerena elasan yang dihubungkan dengan konflik. (Pasal 17 ayat 2)
(g)
Diperkenankannya perhimpun�n pertolongan yang berada di wilayah Negara Pihak dapat menawarkan jasanya untuk melakukan fungsi mereka dalam hubungan dengan korban konf lik bersenjata. Penduduk sipil, atau prakarsa sendiri, diperbolehkan menawarkan jasanya untuk mengumpulkan dan merawat mereka yang luka, sakit, dan korban karam. (Pasal 18 ayat 1)
-7 (h)
Apabila pendudu k sipil mengalami penderitaan karena kekuarangan suplai yang esensial bagi kelangsungan hidup mereka (pangan, suplai medis), langkah-langkah pertolongan bagi penduduk sipil yang semata-mata bersifat humaniter dan tidak memihak dan yang dilaku kan tanpa pembedaan yang merugikan (adverse distinction) harus diambil dengan ketentuan bahwa l a n g k a h demikian disetujui oleh Negara Pihak. (Pasal 18 a y at 2)
IV.
PEHBERLAKUAN " HUKUM JENEWA" DI ACEH
s.
Indonesia adalah pihak pada Konvensi-konvensi Jenewa 1949 (per.gesahan dilakukan dengan UU 59/1958, LN 1958-109, TLN 1644). Oleh karena itu, Negara Indonesia beserta aparatnya mempunyai kewajiban menurut hukum internasional untuk melaksanakan Pasal 3 yang sama untuk keempat Konvensi Jer.ewa 1949 (lihat isinya di supra, para 4A, hlm. 2) dalam kor.flik b er se nj ata di Aceh
··
1 .
�11 ·· ;
.,
.
•
.............. ""'* ....
£;.
'.·';i.!;;�·+. ·1 · ·.·. � ;� ) · .,
-:t1 . '::ii:•'.1·. 1· '>'Ill'-·;>• .
•·
DALAM KONFLIK BERSENJATA
6.
Indonesia bukan pihak pada Protokol II. OLeh karena itu, yuridis formal, Indonesia tidak terikat oleh keten tuan Protokol II. Meskipun demikian, patut dicatat bahwa 1 5 5 negara, atau s ek itar 80 persen jumlah seluruh negara di dunia adalah pihak pada Protokol II tersebut. Berhu bung dengan itu, layaklah apabila Indonesia menerapkan keter.tuan-ketentuan Protokol II sebagai hukum kebiasaan internasional demi lebih baiknya perlindungan penduduk sipil yang tidak ikut �erta dalam konflik dan orahg orang yang ikut serta dalam konflik tetapi sudah tidak dapat atau tidak mampu bertempur lagi (hors de combat) . secara
0519-jc-f-d •
