SISTEM AKUNTANSI NOMOR 09 AKUNTANSI ASET TETAP

Sistem Akuntansi No. 9: Akuntansi Aset Tetap

LAMPIRAN IX. :

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 19 TAHUN 2014 TANGGAL : 30 MEI 2014

SISTEM AKUNTANSI NOMOR 09 AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM 1. Definisi PSAP Nomor 7 menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dari definisi tersebut, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Klasifikasi Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap menurut PSAP Nomor 7 adalah sebagai berikut: a. Tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang

diperoleh

kegiatan

dengan

operasional

maksud

Pemerintah

untuk

dipakai

Provinsi

dalam

Kalimantan

Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. b. Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, dan dalam kondisi siap pakai.

Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

1


c. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi

Kalimantan

Tengah;

dan

dalam

kondisi

siap

dipakai. e. Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. f. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Dalam Bagan Akun Standar Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, kode rekening untuk jenis aset tetap sama dengan pengklasifikasian di PSAP Nomor 7 di atas. Namun demikian, obyek dan rincian obyeknya didetailkan dengan lebih rinci.

B. PIHAK–PIHAK YANG TERKAIT Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah: 1. Bendahara Barang atau Pengurus Barang Dalam

sistem

akuntansi

aset

tetap,

bendahara

barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan

dokumen-dokumen

atas

pengelolaan

aset

tetap. 2. Bendahara Pengeluaran Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran


2


bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumendokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap. 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap. 4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah: 1. Bukti Belanja/Pembayaran Aktiva Tetap Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan aktiva tetap dan belanja modal dengan cara pembayaran UP. 2. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan aktiva tetap dengan cara pembayaran LS. 3. SP2D LS Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja modal dengan cara pembayaran LS. 4. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya. 5. Surat

Keputusan

Gubernur

Kalimantan

Tengah

tentang

Penghapusan Aset Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan penghapusan aset tetap.


3


6. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan aset tetap konstruksi dalam pekerjaan.

D. JURNAL STANDAR Dalam transaksi pembelian aset tetap yang menggunakan mekanisme LS, aset tetap diakui ketika telah terjadi serah terima barang dari pihak ketiga dengan SKPD terkait.Berdasarkan bukti transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang atau Berita Acara Serah Terima, PPK-SKPD membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan

dokumen-dokumen

tersebut,

PPK-SKPD

akan

mengakui adanya penambahan aset tetap dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

XXX

XXX

XXX

Uraian Aset Tetap ….

XXX

Selanjutnya

Debit XXX

Utang Belanja Modal ….

dilaksanakan

proses

Kredit

XXX

penatausahaan

untuk

pembayaran perolehan aset tetap tersebut hingga SP2D LS terbit. Berdasarkan SP2D-LS tersebut PPK-SKPD akan membuat jurnal sebagai berikut: Jurnal LO atau Neraca Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

XXX

XXX

XXX

Uraian

Debit

Utang Belanja Modal ….

XXX

Kredit

XXX

RK PPKD ….

XXX

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

XXX

XXX

XXX

Uraian

Debit

Belanja Modal ….

XXX

Kredit

XXX

Perubahan SAL ….

XXX

Apabila pembelian aset tetap dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU,

pengakuannya

dilakukan


berdasarkan

bukti

4


pembayaran (bukti belanjanya). Berdasarkan bukti tersebut, PPK-SKPD akan menjurnal: Jurnal LO atau Neraca Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

XXX

XXX

XXX

Uraian

Debit

Aset Tetap ….

XXX

Kredit

XXX

Kas di Bendahara Pengeluaran

XXX

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

XXX

XXX

XXX

Uraian

Debit

Belanja Modal ….

XXX

Kredit

XXX

Perubahan SAL….

XXX

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.Apabila penilaian menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya

tidak

langsung

termasuk

biaya

perencanaan

dan

pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua

biaya

lainnya

yang

terjadi

berkenaan

dengan

pembangunan aset tetap tersebut.

E. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN Suatu

pengeluaran

setelah

perolehan

atau

pengeluaran

pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Menambah manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara yang dapat berupa: a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau b) bertambah umur ekonomis, dan/atau c) bertambah volume, dan/atau d) bertambah kapasitas produksi. 2. Nilai

pengeluaran

belanja

atas

pemeliharaan

aset

tetap

tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan


5


minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi ini harus dituangkan di dalam kebijakan akuntansi di masing-masing entitas pelaporan.

Sebagai contoh, SKPD ABC melakukan renovasi aset tetapnya sehingga

masa

manfaat

aset

tetap

tersebut

bertambah,

misalnya umur ekonomis bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.Biaya

renovasi

kapitalisasi.

Atas

telah

melebihi

transaksi

ini,

satuan

PPK-SKPD

minimum menjurnal

kapitalisasi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

XXX

XXX

XXX

Uraian Aset Tetap ….

XXX

Debit

Kredit

XXX


XXX

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

XXX

XXX

XXX XXX

Uraian Belanja Modal …. Perubahan SAL

Debit

Kredit

XXX XXX

F. PELEPASAN ASET TETAP Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset tetap yang dapat diikuti dengan proses pemindahtanganan, seperti penjualan, maupun pemusnahan aset tetap. Untuk penghapusan aset tetap dengan pemusnahan, PPK SKPD akan membuat bukti memorial yang dibuat berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Tengah tentang penghapusan aset tetap. Setelah bukti memorial tersebut diotorisasi oleh pengguna anggaran, PPK SKPD kemudian membuat jurnal:


6



Nomor Bukti

Kode Rekening

XXX

XXX

XXX

Akumulasi Penyusutan ….

XXX

XXX

Aset Lainnya

XXX

Uraian

XXX

Debit

Aset Tetap ….

Kredit

XXX


Nomor Bukti

Kode Rekening

XXX

XXX

XXX

Uraian

Debit

Defisit Penghapusan Aset Non Lancar

XXX

Kredit

XXX

Aset Lainnya….

XXX

Sedangkan untuk penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses penjualan, SKPD harus menyerahkan aset tetap tersebut kepada PPKD, sebab kewenangan untuk menjual aset tetap ada di

PPKD.

Namun

demikian,

PPK

SKPD

tetap

mencatat

penghapusan aset tetap tersebut.

Jurnal penghapusan aset tetap untuk aset yang akan diserahkan ke PPKD untuk kemudian dijual, yaitu: Jurnal LO atau Neraca Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

XXX

XXX

XXX

Akumulasi Penyusutan ….

XXX

XXX

Aset Lainnya

XXX

Uraian

XXX

Debit

Aset Tetap ....

Kredit

XXX


Nomor Bukti

Kode Rekening

XXX

XXX

XXX XXX

Uraian RK PPKD Aset Lainnya….

Debit

Kredit

XXX XXX

Setelah menerima pelimpahan aset dari SKPD, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal:


7


Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

XXX

XXX

XXX

Aset Lainnya

XXX

RK SKPD

Uraian

Debit

Kredit

XXX XXX

Pada saat aset tersebut telah dijual oleh PPKD, berdasarkan bukti transaksi penjualan, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal: Jurnal LO atau Neraca Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

XXX

XXX

XXX

Uraian

Debit

Kas di Kas Daerah

XXX

Kredit

XXX

Aset Lainnya

XXX

XXX

Surplus Penjualan Aset Non Lancar

XXX

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

XXX

XXX

XXX

Uraian Perubahan SAL

Debit XXX

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

XXX

Kredit

XXX

atau Jurnal LO atau Neraca Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

XXX

XXX

Uraian

Debit

XXX

Kas di Kas Daerah

XXX

XXX

Defisit Penjualan Aset Non Lancar

XXX

XXX

Aset Lainnya

Kredit

XXX

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

XXX

XXX

XXX XXX

Uraian Perubahan SAL Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Debit

Kredit

XXX XXX

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset tetap di SKPD:


8


No

1

2

3

5

6

Transaksi

Perolehan Aset Tetap dengan Mekanisme LS

Perolehan Aset Tetap dengan Mekanisme UP/GU/TU Kapitalisasi Pengeluaran Setelah Perolehan Reklasifikasi Aset Tetap Ke Pos Aset Lainnya Pelepasan Aset Lainnya dengan Pemusnahan Penyerahan Aset Lainnya Ke PPKD (untuk dijual/ dimanfaatkan)

Pencatatan Oleh SKPD Uraian Debit Aset Tetap ... xxx Utang Belanja Modal Utang Belanja Modal

Aset Lainnya

Tidak ada Jurnal

7

Aset Lainnya yang dihapus (dihentikan penggunaannya telah terjual)

Tidak ada Jurnal


xxx

xxx

RK PPKD Belanja Modal ... Perubahan SAL Aset Tetap ... Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Modal Perubahan SAL Aset Tetap ... Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Modal ... Perubahan SAL Aset Lainnya ... Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... Defisit Penghapusan Aset Non Lancar Aset Lainnya ... RK PPKD

Kredit

xxx

Pencatat Tidak ada jurnal RK SKPD Kas di Kas Daerah

xxx xxx xxx xxx

Tidak ada jurnal

xxx xxx xxx xxx xxx

Tidak ada Jurnal

xxx xxx Tidak ada Jurnal

xxx xxx xxx xxx xxx

Aset Lainnya xxx

RK SKPD Kas di Kas Daerah Aset Lainnya Surplus Penjualan Aset Non Lancar Perubahan SAL Hasil Penjualan Aset Daerah yang ... Atau Kas di Kas Daerah Defisit Penjualan Aset Non Lancar Aset Lainnya Perubahan SAL Hasil Penjualan Aset Daerah yang ...

9


G. ILUSTRASI 1. Ilustrasi Pengakuan Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkannya hak kepemilikan atas aset tetap dan atau pada saat penguasaannya berpindah.Ketika pengakuan aset tetap itu terjadi, maka fungsi akuntansi membuat jurnal pengakuan aset tetap dengan mencatat aset tetap di sisi debit dan kas/utang atau rekening terkait di sisi kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan.

Ilustrasi 1: Perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus Pada tanggal 2 April 2015 Dinas Pendidikan membeli 10 printer dengan bukti Berita Acara Serah Terima Barang atas pembelian

10

unit

printer

seharga

Rp.700.000,00/unit.

Berdasarkan dokumen tersebut fungsi akuntansi mencatat pengakuan aset tetap dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca Nomor Kode Uraian Bukti Rekening 02-Apr- BAST 1.3.2.16.0. Printer 15 05/2015 7 2.1.5.03.0 Utang Belanja Modal 2 Peralatan dan Mesin

Tanggal

Debit

Kredit

7.000.000 7.000.000

Tanggal 10 April 2015, PPKD menerbitkan SP2D LS untuk pembayaran

pembelian

tersebut.

Berdasarkan

dokumen

tersebut PPK-SKPD Dinas Pendidikan mencatat pelunasan hutang dan pengakuan belanja modal dengan jurnal:

Asumsi

pelaksanaan

anggaran

mengikuti

kode

rekening

BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)


10


Jurnal LO atau Neraca Nomor Kode Uraian Bukti Rekening 10-Apr- SP2D LS Utang Belanja Modal 2.1.5.03.02 15 25/2015 Peralatan dan Mesin

Tanggal

3.1.3.01.01

Debit

Kredit

7.000.000

RK PPKD

7.000.000

Jurnal LRA Nomor Kode Uraian Debit Bukti Rekening 10-Apr- SP2D LS Belanja Modal Pengadaan 5.2.2.16.07 7.000.000 15 25/2015 Printer

Tanggal

0.0.0.00.00

Asumsi

pelaksanaan

Perubahan SAL

anggaran

mengikuti

Kredit

7.000.000

kode

rekening

anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA Nomor Kode Uraian Debit Bukti Rekening 10-Apr- SP2D LS Belanja Modal Pengadaan 5.2.2.16.07 7.000.000 15 25/2015 Printer

Tanggal

0.0.0.00.00

Perubahan SAL

Kredit

7.000.000

Ilustrasi 2: Perolehan aset tetap dengan sistem pembayaran termin Pada tanggal 1 Juli 2015, SKPD membayar uang muka kerja

Rp.25.000.000,00

untuk

membangun

garasi/pool.

Tanggal 1 September 2015 SKPD membayar termin pertama Rp.50.000.000,00 dengan tingkat penyelesaian 75%. Tanggal 1 Nopember 2015 SKPD membayar termin kedua sebesar Rp.20.000.000,00 sekaligus pelunasan yang disertai dengan dokumen serah terima barang.


11


Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

1-Jul-15 SP2D LS 1.1.4.05.02 3.1.3.01.01

Uraian Utang Muka Pengadaan Garasi/Pool

Debit

Kredit

25.000.000

RK PPKD

25.000.000

(Jurnal LO atau Neraca)

5.2.3.01.14

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool

0.0.0.00.00

Perubahan SAL

25.000.000 25.000.000

(Jurnal LRA dengan Kode rekening Permendagri 64/2013)

5.2.3.26.03 0.0.0.00.00

1-Sep-15 SP2D LS 1.1.4.05.02 3.1.3.01.01

5.2.3.01.14 0.0.0.00.00

01-NopSP2D LS 1.1.4.05.02 15 3.1.3.01.01

BAST

1.3.3.01.14 1.1.4.05.02

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi 25.000.000 Garasi Perubahan SAL (Jurnal LRA dengan Kode rekening Permendagri 64/2013)

25.000.00

Uang Muka Pengadaan 50.000.000 Garasi/Pool RK PPKD 50.000.000 (Jurnal LO dan Neraca) Belanja Modal Pengadaan Bangunan 50.000.000 Gedung Garasi/Pool Perubahan SAL 50.000.000 (Jurnal LRA dengan Kode rekening Permendagri 64/2013) Uang Muka Pengadaan Garasi/Pool RK PPKD (Jurnal LO dan Neraca)

20.000.000 20.000.000

Aset Tetap Tempat Parkir 95.000.000 Uang Muka Pengadaan 95.000.000 Garasi/Pool (Jurnal LRA)


12


Ilustrasi 3: Perolehan aset tetap dengan pertukaran aset tidak sejenis Pada tanggal 4 Maret 2015 Pemda menukarkan gedung kantor dengan tanah milik Pemerintah Desa. Gedung tersebut harga perolehannya adalah Rp.1.000.000.000,00 dengan akumulasi depresiasi

Rp.600.000.000,00.

Nilai

pasar

gedung

Rp.500.000.000,00. Nilai tanah milik Pemerintah Desa adalah Rp.500.000.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah: Jurnal LO atau Neraca Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

04-Mar15

BAST

1.3.1.11.05

Tanah

1.3.7.02.01

Akumulasi Depresiasi 600.000.000

Uraian

Debit

Kredit

500.000.000

1.3.3.01.01

Gedung Kantor

1.000.000.000

8.4.1.01.03

Surplus Penjualan Aset dan Bangunan

1.000.000.000

Ilustrasi 4: Perolehan aset tetap dengan pertukaran aset sejenis Pada tanggal 4 Maret 2015 DPPKD menukarkan gedung lama dengan

gedung

baru

dengan

menerima

kas

sebesar

Rp.20.000.000,00. Gedung lama harga perolehannya adalah Rp.2.000.000.000,00 dan akumulasi depresiasinya adalah Rp.1.500.000.000,00. Gedung baru harga pasarnya adalah Rp.600.000.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)


13



Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

Debit

04-MarBAST 1.3.3.02.01 Gedung (Baru) 15

Kredit

600.000.000

1.1.1.01.01

Kas

20.000.000

1.3.7.02.01

Akumulasi Depresiasi 1.500.000.000 Gedung

1.3.3.02.01

Gedung (Lama)

8.4.1.01.03

Surplus Penjualan Aset dan Bangunan

2.000.000.000 120.000.000

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

04-Mar15

BAST

Kode Rekening

Debit

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 4.1.4.01.01

Asumsi

Uraian

pelaksanaan

Kredit

20.000.000

Hasil Penjualan Tanah

anggaran

20.000.000

mengikuti

kode

rekening

anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

04-Mar15

BAST

Kode Rekening

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 4.1.4.01.01

Selanjutnya

Uraian

Debit

Kredit

20.000.000

Pelepasan Hak Atas Tanah

20.000.000

Gubernur Kalimantan Tengah menyerahkan

Gedung Baru kepada SKPD ABC. Maka jurnalnya adalah:


Nomor Bukti

04-Mar15

BAST

Kode Rekening

Uraian

1.1.8.01.01 RK SKPD 4.1.4.01.01

Gedung (Baru)


Debit

Kredit

600.000.000 600.000.000

14


Ilustrasi 5: Perolehan aset tetap karena hibah Pada tanggal 16 September 2015 perusahaan non pemerintah memberikan

bangunan

gedung

yang

dimilikinya

senilai

Rp.60.000.000,00, untuk digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tanpa persyaratan apapun. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah: Jurnal LO atau Neraca Tanggal

Nomor Bukti

16-Sep15

BAST

Kode Rekening

Uraian

1.3.3.02.01 Gedung 8.3.1.03.01

Debit

Kredit

60.000.000

Pelepasan Hibah dari Lembaga Swasta

60.000.000

2. Ilustrasi Pengukuran Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk

penggunaan

yang

dimaksudkan.

Apabila

terdapat

potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian. Ilustrasi 1: Pada tanggal 8 Juli 2015, dilakukan pembelian 10 unit Air Conditioner

(AC)

seharga

Rp.3.000.000,00/unit.

Biaya

pengiriman dan pemasangan kesepuluh unit AC tersebut adalah Rp.500.000,00. Untuk pengadaan AC tersebut, terdapat honorarium panitia pengadaan sebesar Rp.300.000,00 dan


15


honorarium pemeriksa barang sebesar Rp.200.000,00. Dari transaksi tersebut dapat diketahui bahwa biaya perolehan kesepuluh unit AC tersebut adalah sebesar Rp.31.000.000,00 yang terdiri atas harga pembelian Rp30.000.000,00 dan biayabiaya lainnya sampai AC tersebut siap untuk dipergunakan sebesar Rp.1.000.000,00. Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa

peralatan,

dan

semua

biaya

lainnya

yang

terjadi

berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Apabila tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan.Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Untuk beberapa aset tetap yang diperoleh dengan pembelian lumpsum (gabungan), biaya perolehan dari masing-masing aset tetapnya ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan

perbandingan

nilai

wajar

tiap

aset

yang

bersangkutan.


16


Ilustrasi 2: Dinas Pendidikan membeli secara gabungan sebidang tanah seluas 500 m2 beserta gedung dua tingkat yang berada di atas tanah

tersebut

dengan

Rp.3.200.000.000,00.

biaya

Berita

perolehan

sebesar

Serah

Terima

Acara

ditandatangani pada tanggal 7 September 2015. Nilai wajar (harga

pasar)

tanah

di

daerah

tersebut

adalah

Rp.1.800.000,00/m2. Sementara itu gedung setipe itu memiliki nilai wajar sebesar Rp.2.700.000.000,00. Berdasarkan

informasi

tersebut,

dapat

dihitung

biaya

perolehan dari masing-masing aset, yaitu: Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi pembelian gabungan tersebut adalah sebagai berikut: Jurnal LO atau Neraca Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

07-Sep- BAST 1.3.1.11.04 15 24/2015 1.3.3.01.01 2.1.5.03.01 2.1.5.03.03

Uraian

Debit

Kredit

Tanah Untuk Bangunan Tempat 800.000.000 Kerja/Jasa Bangunan Gedung 2.400.000.000 Kantor Utang Belanja 800.000.000 Modal Tanah Utang Belanja Modal Gedung 2.400.000.000 dan Bangunan

Pada tanggal 15 September 2015, diterbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian gedung dan tanah tersebut. Jurnal yang dibuat untuk mencatat terbitnya SP2D LS ini adalah sebagai berikut:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)


24


Jurnal LO atau Neraca Nomor Kode Bukti Rekening 15-Sep- SP2D LS 2.1.5.03.01 15 57/2015 Tanggal

2.1.5.03.03 3.1.3.01.01

Uraian

Debit

Kredit

Utang Belanja 800.000.000 Modal Tanah Utang Belanja Modal Gedung dan 2.400.000.000 Bangunan RK PPKD

3.200.000.000

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

15-Sep- SP2D LS 5.2.1.11.04 15 57/2015

5.2.3.01.01

0.0.0.00.00

Asumsi

pelaksanaan

Uraian

Debit

Kredit

Belanja Modal Pengadaan Tanah 800.000.000 untuk Bangunan Belanja Modal Pengadaan 2.400.000.000 Bangunan Gedung Kantor Perubahan SAL

anggaran

3.200.000.000

mengikuti

kode

rekening


Nomor Bukti

Kode Rekening

15-Sep- SP2D LS 5.2.3.01.01 15 57/2015

5.2.3.01.01

0.0.0.00.00

Uraian

Debit

Kredit

Belanja Modal Pengadaan Tanah 800.000.000 Untuk Kantor Belanja Modal Pengadaan 2.400.000.000 Bangunan Gedung Kantor Perubahan SAL

3.200.000.000

3. Ilustrasi Pengeluaran Setelah Perolehan Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Istilah yang lebih populer untuk menyebut penambahan nilai aset tersebut adalah kapitalisasi.


25


Penerapan kapitalisasi ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria dan/atau suatu batasan jumlah biaya

(capitalization

thresholds)

tertentu

untuk

dapat

digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Ilustrasi: Pada tanggal 27 Oktober 2015, Dinas Pendidikan Kota Berkah melakukan renovasi pada gedung kantor sehingga masa manfaat gedung tersebut bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Kegiatan

renovasi

tersebut

menghabiskan

biaya

Rp.50.000.000,00 dengan metode pembayaran LS. Batasan kapitalisasi dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Berkah adalah sebesar 10% dari nilai perolehan gedung, sedangkan nilai historis gedung yang tercatat di neraca adalah sebesar

Rp.300.000.000,00.

Dengan

demikian,

kegiatan

renovasi tersebut memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut: Asumsi

pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO atau Neraca Nomor Kode Bukti Rekening 27-Okt- SP2D LS 1.3.3.01.01 15 69/2015 Tanggal

3.1.3.01.01

Uraian Bangunan Gedung Kantor

Debit

Kredit

50.000.000

RK PPKD

50.000.000

Jurnal LRA Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

27-Okt- SP2D LS 5.2.3.01.01 15 69/2015

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

0.0.0.00.00

Perubahan SAL


Debit

Kredit

50.000.000

50.000.000

26


Asumsi

pelaksanaan

anggaran

mengikuti

kode

rekening


Nomor Bukti

Kode Rekening

27-Okt- SP2D LS 5.2.3.26.01 15 69/2015

Uraian

Debit

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor

0.0.0.00.00

Kredit

50.000.000

Perubahan SAL

50.000.000

4. Ilustrasi Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Menurut PSAP Nomor 7, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan

penggunaannya

dan

tidak

ada

lagi

manfaat

ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca

dan

diungkapkan

Keuangan.Sedangkan

aset

dalam tetap

Catatan yang

atas

Laporan

dihentikan

dari

penggunaan aktif pemerintah, dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya karena sudah tidak memenuhi kriteria aset tetap. Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya dilakukan karena: a. rusak berat, terkena bencana alam/force majeure; b. tidak dapat digunakan secara optimal (idle); c. terkena planologi kota; d. kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas; e. penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi; f. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam; g. pertimbangan teknis; h. pertimbangan ekonomis.


27


Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan ketika telah terbit Surat Keputusan Gubernur Kalimantan

Tengah

tentang

Penghapusan

Barang

Milik

Daerah. Fungsi Akuntansi akan mencatat “aset tetap (sesuai jenisnya)” yang dihentikan atau dilepaskan di kredit sesuai nilai historisnya, “Akumulasi Penyusutan” di sisi debit, serta Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Non Lancar di debit. Ilustrasi: Penghapusan Aset Tetap dengan Pemusnahan Pada tanggal 1 Nopember 2015 SKPD ABC berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang mengubah status kondisi sepeda motornya dari status baik menjadi rusak berat. Sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2010 dengan harga Rp.15.000.000,00.

Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 2015 tercatat sebesar Rp.12.000.000,00. Jurnal untuk mencatat perubahan kondisi aset tetap ke kondisi rusak (dicatat oleh SKPD):

Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

01-NopBA PFB 1.3.7.01.04 15

Uraian Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor

1.5.X.XX.XX Aset Lainnya 1.3.2.04.05

Debit

Kredit

12.000.000

3.000.000

Kendaraan Bermotor Beroda Dua

15.000.000

Pada tanggal 5 Nopember 2015 SKPD ABC menyerahkan sepeda motor tersebut kepada PPKD. Jurnal yang dibuat oleh SKPD untuk mencatat peristiwa ini adalah sebagai berikut: Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

05-Nop15

BAST

3.1.3.01.01 1.5.X.XX.XX

Uraian RK PPKD Aset Lainnya


Debit

Kredit

3.000.000 3.000.000

28


Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk mencatat penerimaan sepeda motor ini adalah sebagai berikut: Tanggal

Nomor Bukti

05-Nop15

Kode Rekening

Uraian

1.5.X.XX.XX Aset Lainnya 1.1.8.01.01

Debit

Kredit

3.000.000

RK PPKD

3.000.000

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2015 Gubernur Kalimantan

Tengah

menerbitkan

Surat

Keputusan

Penghapusan Barang untuk sepeda motor tersebut (dicatat oleh PPKD). Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk peristiwa ini adalah sebagai berikut: Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

30-Des15

BAST

1.3.7.01.04 1.5.X.XX.XX

Uraian Defisit Penghentian Aset Lainnya

Debit

Kredit

3.000.000

Aset Lainnya

3.000.000

Ilustrasi: Penghapusan Aset Tetap dengan Pemindahtanganan Pada tanggal 1 Nopember 2015 SKPD ABC menyerahkan sepeda motor kepada PPKD yang dibelinya pada tanggal 5 Januari 2010 dengan harga Rp.15.000.000,00. Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 2015 tercatat sebesar Rp.12.000.000,00. SKPD akan menjurnal peristiwa ini dengan jurnal sebagai berikut: Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

01-Nop15

BAST

3.1.3.01.01

1.3.7.01.04

1.3.2.04.05

Uraian RK PPKD Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Dua


Debit

Kredit

3.000.000

12.000.000

15.000.000

29


Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk mencatat penerimaan sepeda motor ini adalah sebagai berikut: Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

01-Nop15

BAST

1.3.2.04.05

Uraian

Debit


1.1.8.01.01

RK SKPD

1.3.7.01.04

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor

Kredit

15.000.000 3.000.000

12.000.000

Pada tanggal 30 Nopember 2015 Gubernur Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang atas kendaraan bermotor tersebut dalam rangka menghibahkannya kepada pihak lain. Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk peristiwa ini adalah sebagai berikut: Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

30-NopBA PFB 1.3.7.01.04 15

Uraian

Debit

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor

12.000.000

1.5.X.XX.XX Aset Lainnya

Pada

tanggal

20

3.000.000


1.3.2.04.05

Desember

Kredit

15.000.000

2015

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan Tengah ABC menyerahkan sepeda motor tersebut ke pihak lain (misalnya untuk investasi). Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk peristiwa ini adalah sebagai berikut: Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

20-Nop15

BAST

1.2.2.01.02

Uraian

Debit

Investasi Jangka Panjang

1.5.X.XX.XX

Kredit

3.000.000

Aset Lainnya

3.000.000

Ilustrasi: Penghapusan Aset Tetap karena Sebab Lain Pada tanggal 1 Nopember 2015 SKPD ABC berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang melaporkan kepada PPKD bahwa

sepeda

motornya

hilang


dan

mengajukan

surat

30


permohonan penghapusan barang. Sepeda motor tersebut dibeli

pada

tanggal

5

Januari

2010

dengan

harga

Rp.15.000.000,00. Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 2015 tercatat sebesar Rp.12.000.000,00. Jurnal untuk mencatat perubahan kondisi aset tetap karena hilang (dicatat oleh SKPD): Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

01-NopBA PFB 1.3.7.01.04 15

9.3.4.01.01

1.3.2.04.05

Uraian Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Defisit Penghentian Aset Lainnya Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Debit

Kredit

12.000.000

3.000.000

15.000.000

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2015 Gubernur Kalimantan

Tengah

menerbitkan

Surat

Keputusan

Penghapusan Barang untuk sepeda motor tersebut yang disertai dengan Surat Ketetapan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp.3.000.000,00. Jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk mengakui peristiwa ini adalah sebagai berikut: Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

30-DesSKTGR 1.5.2.01.01 15 8.1.4.05.01

Uraian Tagihan Jangka Panjang TGR Pendapatan TGR

Debit

Kredit

3.000.000 3.000.000

5. Ilustrasi Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang

dalamproses

pembangunan.

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang

proses

perolehannya

dan/atau

pembangunannya

membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat penyusunan laporan keuangan.


31


Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi: a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan Perolehan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila KDP dikerjakan secara swakelola, maka nilainya adalah: a. biaya

yang

berhubungan

langsung

dengan

kegiatan

konstruksi; b. biaya

yang

dapat

diatribusikan

pada

kegiatan

pada

umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi: a. Termin

yang

telah

dibayarkan

kepada

kontraktor

sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.


32


Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Jumlah

biaya

pinjaman

yang

dikapitalisasi

tidak

boleh

melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masingmasing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Apabila

kegiatan

pembangunan

konstruksi

dihentikan

sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian

sementara

pembangunan

konstruksi

dikapitalisasi. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi: a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya; c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar; d. uang muka kerja yang diberikan; e. retensi.

Ilustrasi 1: Pada

tahun

2015

SKPD

ABC

membangun

pasar

yang

direncanakan selesai dalam satu tahun 2015. Nilai kontrak bangunan pasar adalah Rp.5.000.000.000,00. Pada Bulan September

terjadi

pembangunan

bencana

terhenti

untuk

alam

yang

beberapa


mengakibatkan saat.

Akibatnya

33


pembangunan gedung pasar tidak dapat selesai pada akhir tahun 2015. Pada tanggal 24 Desember 2015 dilakukan pemeriksaan

fisik

kemajuan

pekerjaan.Panitia

Pemeriksa

Barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 80% dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 Desember 2015. Pada tanggal 27 Desember 2015 PPKD membayar kontraktor secara LS sebesar Rp.4.000.000.000,00.

Jurnal

yang

dibuat

oleh

SKPD

ABC

untuk

mengakui

konstruksi dalam pengerjaan dan realisasi anggaran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:


34


Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

24-DesBA PFB 1.3.6.01.01 15 2.1.3.02.01

27-DesSP2D LS 5.2.3.01.11 15 0.0.0.00.00

Uraian Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion Utang Belanja Barang dan Jasa (Jurnal LO atau Neraca)

Debit

Kredit

400.000.000

400.000.000

Belanja Modal Pengadaan 4.000.000.000 Bangunan Gedung Tempat Olahraga Perubahan SAL

4.000.000.000

(Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri 64/2013)

5.2.3.26.05

0.0.0.00.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Olahraga

4.000.000.000

Perubahan SAL

4.000.000.000

(Jurnal LRA dengan Kode Rekening Permendagri 13/2006) 2.1.5.02.01 3.1.3.01.01

Utang Belanja Barang dan Jasa RK PPKD

4.000.000.000 4.000.000.000

(Jurnal LRA)

Ilustrasi 2: SKPD ABC membangun stadion dengan dua tahapan yang terpisah untuk tahun 2015 dan 2016. Pada tanggal 10 Nopember 2015 dilakukan pembayaran oleh PPKD atas pembangunan tahap pertamagedung stadion dengan senilai Rp.5.000.000.000,00 ke Kontraktor A dengan mekanisme LS. Pembangunan tahap kedua dilakukan pada tahun 2016 oleh Kontraktor B. Pada tanggal 1 Desember tahun 2016 dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari Kontraktor B dan diikuti

dengan

pelunasan

sebesar

Rp.10.000.000.000,00

melalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desember 2016. Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan realisasi anggaran pada tahun 2015.


35


Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) Jurnal LO atau Neraca Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

10-Nop15

BAST

1.3.6.01.01

Kontruksi dalam Pengerjaan Stadion

3.1.3.01.01

RK PPKD

Uraian

Debit

Kredit

5.000.000.000 3.000.000

Jurnal LRA Tanggal 10-Nop15

Nomor Bukti BASTP

Kode Rekening 5.2.3.01.01

0.0.0.00.00

Asumsi

pelaksanaan

Uraian

Debit

Kredit

Belanja Modal Pengadaan 5.000.000.000 Bangunan Gedung Tempat Olahraga Perubahan SAL

anggaran

5.000.000.000

mengikuti

kode

rekening

anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) Jurnal LRA Tanggal 10-Nop15

Nomor Bukti BASTP

Kode Rekening 5.2.3.26.05

0.0.0.00.00

Uraian

Debit

Kredit

Belanja Modal Pengadaan 5.000.000.000 Kontruksi Gedung Olahraga Perubahan SAL


5.000.000.000

36


Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan pembayaran kepada kontraktor pada tahun 2016: Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

01-DesBASTP 1.3.6.01.01 16 2.1.5.02.01

Uraian

Debit

Kredit

Konstruksi dalam Pengerjaan 10.000.000.000 Stadion Utang Belanja

10.000.000.000

(Jurnal LO atau Neraca) Gedung dan 15.000.000.000 Bangunan Konstruksi dalam 1.3.6.01.01 15.000.000.000 Pengerjaan Stadion (Jurnal LO atau Neraca) 1.3.3.01.01

20-DesSP2D LS 2.1.5.02.01 Utang Belanja 16 3.1.3.01.01

10.000.000.000

RK PPKD

10.000.000.000

(Jurnal LO atau Neraca) Belanja Modal Pengadaan 5.2.3.01.11 10.000.000.000 Bangunan Gedung Tempat Olahraga 0.0.0.00.00

Perubahan SAL

10.000.000.000

(Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri 64/2013) Belanja Modal Pengadaan 5.2.3.26.05 10.000.000.000 Konstruksi Gedung Olahraga 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 10.000.000.000 (Jurnal LRA dengan kode rekeing Permendagri 13/2006)

Ilustrasi 3: SKPD ABC membangun stadion secara multiyears selama dua tahun

(2015

dan

Rp.5.000.000.000,00 pertama, dan

2016)

dengan

(Rp.2.000.000.000,00

Rp.3.000.000.000,00

total

anggaran

untuk

tahun

untuk tahun

kedua).

Pekerjaan ini dilakukan oleh satu kontraktor.Sampai dengan 20 Desember 2015 kontraktor berhasil menyelesaikan 50%


37


pekerjaan fisik stadion. Tanggal 23 Desember 2015, kontraktor menagih ke SKPD ABC setelah Panitia Pemeriksa Barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 50% dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 22 Desember 2015. Pada tanggal 27 Desember 2015 PPKD membayar kontraktor secara LS sebesar Rp.2.000.000.000,00. Pada tanggal 1 Desember tahun 2016 dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari kontraktor dan diikuti dengan pelunasan sebesar Rp.3.000.000.000,00 melalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desember 2016. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut.

Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2015. Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

Debit

22-Des15

BAPB

1.3.6.01.01

Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion

2.500.000.000

2.1.5.02.01

Utang Belanja

Kredit

2.500.000.000

(Jurnal LO atau Neraca) 26-DesSP2D LS 2.1.5.02.01 Utang Belanja 15 3.1.3.01.01 RK PPKD (Jurnal LO atau Neraca)

2.000.000.000

Belanja Modal Pengadaan 5.2.3.01.11 2.000.000.000 Bangunan Gedung Tempat Olahraga 0.0.0.00.00 Perubahan SAL (Jurnal LRA jika menggunakan kode rekening Permendagri 64/2013) Belanja Modal Pengadaan 2.000.000.000 Konstruksi Gedung Olahraga 0.0.0.00.00 Perubahan SAL (Jurnal LRA jika menggunakan kode rekening Pemendagri 13/2006)

2.000.000.000

2.000.000.000

5.2.3.26.05


2.000.000.000

38


Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan pembayaran kepada kontraktor pada tahun 2016: Tanggal

Nomor Bukti

Kode Rekening

Uraian

Debit

Kredit

01-DesBASTP 1.3.6.01.01 16

Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion

2.500.000.000

2.1.5.02.01

Utang Belanja

2.500.000.000

(Jurnal LO atau Neraca) Gedung dan 5.000.000.000 Bangunan Konstruksi dalam 1.3.6.01.01 Pengerjaan Stadion (Jurnal LO atau Neraca) 1.3.3.01.01

20-DesSP2D LS 2.1.5.02.01 Utang Belanja 16 3.1.3.01.01

5.000.000.000

3.000.000.000

RK PPKD

3.000.000.000

(Jurnal LO atau Neraca) Belanja Modal Pengadaan 5.2.3.01.11 3.000.000.000 Bangunan Gedung Tempat Olahraga 0.0.0.00.00

Perubahan SAL

3.000.000.000

(Jurnal LRA dengan kode rekening Permendagri 64/2013) Belanja Modal Pengadaan 5.2.3.26.05 3.000.000.000 Konstruksi Gedung Olahraga 0.0.0.00.00 Perubahan SAL (Jurnal LRA dengan kode rekeing Permendagri 13/2006)

3.000.000.000

6. Ilustrasi Penyajian dan Pengungkapan di Laporan Keuangan a. Ilustrasi Penyajian Aset tetap disajikan sebagai bagian dari Aset.Berikut ini adalah

contoh

penyajian

aset

tetap

dalam

Neraca

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.


39


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NERACA NERACA ASET TETAP Uraian

20X1

20X0

Kas di Kas Daerah

xxx

xxx


xxx

xxx

Kas di Bendahara Penerimaan

xxx

xxx

Investasi Jangka Pendek

xxx

xxx

Piutang Pajak

xxx

xxx

Piutang Retribusi

xxx

xxx

Penyisihan Piutang

xxx

xxx

Belanja Dibayar Dimuka

xxx

xxx

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara

xxx

xxx

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

xxx

xxx

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Lainnya

xxx

xxx

xxx

xxx

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

xxx

xxx

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya

xxx xxx

xxx xxx

ASET ASET LANCAR

Persediaan

xxx

xxx

xxx

xxx

Pinjaman Jangka Panjang

xxx

xxx

Investasi dalam Surat Utang Negara

xxx

xxx

Investasi dalam Proyek Pembangunan

xxx

xxx

Investasi Nonpermanen Lainnya

xxx

xxx

xxx

xxx

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

xxx

xxx

Investasi Permanen Lainnya

xxx

xxx

Jumlah Investasi Permanen

xxx

xxx

Jumlah Investasi Jangka Panjang

xxx

xxx

Tanah

xxx

xxx

Peralatan dan Mesin

xxx

xxx

Gedung dan Bangunan

xxx

xxx

Jalan, Irigasi dan Jaringan

xxx

xxx

Aset Tetap Lainnya

xxx

xxx

Konstruksi dalam Pengerjaan

xxx

xxx

Akumulasi Penyusutan

xxx

xxx

xxx

xxx

Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen

Jumlah Investasi Nonpermanen Investasi Permanen

ASET TETAP

Jumlah Aset Tetap DANA CADANGAN Dana Cadangan

xxx

xxx

xxx

xxx

Tagihan Penjualan Angsuran

xxx

xxx

Tuntutan Ganti Rugi

xxx

xxx

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

xxx

xxx

Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain

xxx xxx

xxx xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Jumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA

Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET

b. Ilustrasi Pengungkapan Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masingmasing jenis aset tetap sebagai berikut:


40


1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); 2) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan atau mutasi aset tetap; 3) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 4) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap; 5) jumlah

pengeluaran

pada

pos

aset

tetap

dalam

konstruksi; 6) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Terkait dengan kontruksi dalam pengerjaan, laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut: 1) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; 2) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya; 3) jumlah biaya yang telah dikeluarkan; 4) uang muka kerja yang diberikan; 5) retensi.


41


Berikut ini contoh ilustrasi pengungkapan aset tetap di neraca SKPD: ASET TETAP Aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terdiri dari : 2014 2015 1. Peralatan dan Mesin Rp. 300.000.000,Rp. 350.000.000,2. Konstruksi dalam Pengerjaan Rp. 100.000.000,Rp. 150.000.000,-

Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dinilai berdasar harga perolehan, dapat dirinci sebagai berikut : 2014 1. 2.

Alat angkutan Alat kantor

Bertambah

Berkurang

Rp. 250.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 75.000,-

2015 Rp. 300.000,Rp. 125.000,-

Alat angkutan bertambah Rp. 100.000.000,- disebabkan adanya penambahan 1 unit mobil dinas. Alat angkutan berkurang Rp. 50.000.000,- disebabkan adanya penghapusan aset berupa 1 unit kendaraan dinas.

Alat kantor bertambah Rp. 75.000.000,- disebabkan adanya pembelian peralatan kantor yang terdiri dari 1 unit PC dan 3 unit laptop.

Konstruksi dalam Pengerjaan sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dinilai berdasar harga perolehan, dapat dirinci sebagai berikut:

2014 Kontruksi dalam Pengerjaan

Rp. 100.000,-

Bertambah

Berkurang

Rp. 50.000,-

2015 Rp. 150.000,-

Kontruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung

olahraga

yang

belum

selesai.

Nilai

kontrak

pembangunan gedung olahraga sebesar Rp.300.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 tahun yang dibiayai dari APBD tahun 2014 - 2017. Uang muka/biaya yang telah dikeluarkan adalah sebesar Rp.150.000.000,00 dengan tingkat penyelesaian sebesar 50%.


42


Ilustrasi pengungkapan aset tetap pada neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah: ASET TETAP Aset tetap sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terdiri dari :

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan

2014 Rp. 200.000.000 Rp. 100.000.000 Rp. 200.000.000 Rp. 200.000.000 Rp. 0,Rp. 100.000.000

2015 Rp. 200.000.000 Rp. 150.000.000 Rp. 200.000.000 Rp. 200.000.000 Rp. 100.000.000 Rp. 150.000.000

Tanah senilai Rp. 200.000.000,- merupakan tanah yang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari :

dimiliki

No.

SKPD

Jumlah

1. 2. 3.

Dinas Pendidikan Sekretariat Daerah .....................................................

Rp. 50.000.000 Rp. 150.000.000

Penilaian tanah berdasarkan harga perolehan. Status kepemilikan adalah Hak Milik. Peralatan dan Mesin senilai Rp. 150.000.000,- merupakan peralatan dan mesin yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari : No. 1. 2.

SKPD Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan

Jumlah Rp. 20.000.000 Rp. 30.000.000

Penilaian Peralatan dan Mesin berdasarkan harga perolehan.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG


43

SISTEM AKUNTANSI NOMOR 09 AKUNTANSI ASET TETAP

Recommend Documents