SILABUS Nama Mata Kuliah : Hukum Jaminan Bobot sks Tim Penyusun
: 2 SKS : 1. Mudajati P.Sumarman, SH, CN 2. Dr. Suhariningsih, SH, SU 3. Herlindah, SH, M.Kn 4. Dr. Rahmad Budiono, SH, MH 5. Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, M.Kn
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2012
1
LEMBAR PENGESAHAN
1. Nama Mata Kuliah
: Hukum Jaminan
2. Bobot sks
: 2 SKS
3. Koordinator Penyusun : Mudajati P.Sumarman, SH, CN 4. Anggota Penyusun
: 1. Dr. Suhariningsih, SH, SU 2. Herlindah, SH, M.Kn 3. Dr. Rahmad Budiono, SH, MH 4. Amelia Sri Kusuma Dewi, SH, M.Kn
5. Tanggal Gelar Silabus : 29 Juni 2012 6. Bagian
: Perdata
Malang, 8 Agustus 2012 Mengetahui Ketua Bagian Perdata
Koordinator Penyusun,
Siti Hamidah, SH, MM NIP. 19660622 199002 2 001
Mudajati P. Sumarman, SH, CN NIP. 19481123 198003 2 001
Mengetahui. Pembantu Dekan I,
Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH.MH. NIP. 19760615199903100
2
SI LABI A.
IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH STATUS MATA KULIAH KODE MATA KULIAH JUMLAH SKS PRASYARAT
: : : : :
HUKUM JAMINAN WAJIB KONSENTRASI HKT4017 2 (DUA) SKS
B.
DESKRIPSI MATA KULIAH Hukum Jaminan merupakan mata kuliah yang membahas tentang Jaminan secara keseluruhan yang terbagi menjadi Jaminan Umum dan Jaminan Khusus. Pembahasan akan dimulai dengan Pendahuluan, Penggolongan Jaminan, Hak-hak yang memberi Jaminan dan macam lembaga Jaminan Khusus seperti Borgtoch, Gadai, Fidusia, Resi Gudang, Hipotek, Mortgage dan Hak Tanggungan Hingga pada perkembangan masing-masing lembaga.
C.
KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa mampu memahami asas, teori, dan praktik hukum Jaminan hingga mampu menerapkan dalam kasus-kasus yang terjadi.
D.
LEVEL KOMPETENSI LEVEL KOMPETENSI I
LEVEL KOMPETENSI II
LEVEL KOMPETENSI III
: PENDAHULUAN
1. Pengertian Hukum Jaminan a. Secara Gramatikal b. Menurut Pendapat ahli c. Menurut Undang-undang 2. Arti pentingnya Hukum Jaminan dalam Pembangunan Ekonomi suatu Negara ; 3. Sejarah hukum jaminan di Indonesia 4. Asas-asas umum Hukum Jaminan 5. Ruang lingkup Pengaturan Hukum Jaminan di Indonesia: a. Dalam Hukum Benda (Buku Ke II B.W.) ; b. Dalam Hukum Perjanjian (Buku Ke III B.W.); c. Di luar B.W. : PENGGOLONGAN LEMBAGA JAMINAN 1. Jaminan di lihat dari cara terjadinya; 2. Jaminan di lihat dari sifatnya; 3. Jaminan dilihat dari objeknya; dan 4. Jaminan dilihat dari kewenangan menguasai benda jaminannya. : HAK – HAK YANG MEMBERI JAMINAN 1. Hak yg timbul dari UU : Previllege ; Retensi ; pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW 2. Hak yg timbul karena di perjanjikan : Perjanjian 3
Garansi ; Cessie; Tanggung Menanggung. LEVEL KOMPETENSI IV
LEVEL KOMPETENSI V
LEVEL KOMPETENSI VI
LEVEL KOMPETENSI VII
LEVEL KOMPETENSI VIII
LEVEL KOMPETENSI IX
: BORGTOCH 1. Pengertian dan Definisi Borgtoch 2. Dasar Hukum Borgtoch 3. Sifat Borgtoch 4. Subjek Borgtoch 5. Objek Borgtoch 6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Borgtoch 7. Hapusnya Jaminan Borgtoch 8. Eksekusi Borgtoch : GADAI 1. Pengertian dan definisi Gadai 2. Dasar Hukum Gadai 3. Sifat Gadai 4. Subjek Gadai 5. Objek Gadai 6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Gadai 7. Hapusnya Gadai 8. Eksekusi Gadai : FIDUSIA 1. Pengertian dan Definisi Fidusia 2. Dasar Hukum Fidusia 3. Sifat Fidusia 4. Subjek Fidusia 5. Objek Fidusia 6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Fidusia 7. Hapusnya Fidusia 8. Eksekusi Fidusia : RESI GUDANG 1. Pengertian dan Definisi Resi Gudang 2. Dasar Hukum Resi Gudang 3. Sifat Resi Gudang 4. Subjek Resi Gudang 5. Objek Resi Gudang 6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Resi Gudang 7. Hapusnya Resi Gudang 8. Eksekusi Resi Gudang : HIPOTEK DAN MORTGAGE 1. Pengertian dan Definisi Hipotek dan Mortgage 2. Dasar Hukum Hipotek dan Mortgage 3. Sifat Hipotek dan Mortgage 4. Subjek Hipotek dan Mortgage 5. Objek Hipotek dan Mortgage 6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hipotek dan Mortgage 7. Hapusnya Hipotek dan Mortgage 8. Eksekusi Hipotek dan Mortgage : HAK TANGGUNGAN 1. Pengertian dan Definisi Hak Tanggungan 2. Dasar Hukum Hak Tanggungan 3. Sifat Hak Tanggungan 4. Subjek Hak Tanggungan 5. Objek Hak Tanggungan 6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hak 4
Tanggungan 7. Hapusnya Hak Tanggungan 8. Eksekusi Hak Tanggungan BAHAN PUSTAKA
Buku : A.Rachmad Budiono dan H. Suryadin Ahmad, 2000, Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UM Press, Malang Adrian Sutedi, 2010, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo, Jakarta H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia Iswi. H, 2010, Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit & Alat, Bumi Aksara, Jakarta J. Satrio, 1998, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku 2, Citra Aditya, Bandung J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya, Bandung J. Satrio, 2007, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya, Bandung Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Kebendaan Pada Umumnya, Kencana, Jakarta Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek, Kencana, Jakarta Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai & Fidusia M.Bahsan SH, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta Munir Fuady, 2003, Jaminan Fidusia, Citra Aditya, Bandung R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Bab-Bab Tentang Hukum Benda Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta Sasli Rais, 2005, Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (suatu Kajian Kontemporer), UI-Press, Jakarta Sri Soedewi Maschun Sofwan, 1980, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, BPHN, Yogyakarta Sri Soedewi Maschun Sofwan, 1981, Hukum Perdata: Hak Jaminan Atas Tanah, Liberty, Yogyakarta Sri Soedewi Maschun Sofwan, 1982, Himpunan Karya tentang Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta Suharnoko dan Kartini Muljadi, 2010, Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham, PT. Gramedia, Jakarta Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai UU Hak Tanggungan) Undang-Undang : KUH Perdata KUH Dagang UU. No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ; UU. No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah UU N0. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang 5
