SIARAN PERS Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil Untuk SDGs Pentingnya Indikator Sunat Perempuan dalam Goal 5 SDGs bagi Indonesia Jakarta, 4 Agustus 2016 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sustainable Development Goals (SDGs) memberikan perhatian khusus terhadap proses penyusunan Definisi Operasional SDGs Goal 5 di Indonesia yang dilaksanakan beberapa hari lalu. Target SDGs 5.3 tentang penghilangan semua praktek-praktek berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan memiliki turunan berupa indikator global berupa ‘presentase anak perempuan dan wanita berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM atau sunat perempuan menurut kelompok umur’. Namun secara nasional indikator ini di tolak dengan alasan belum ada kementerian lembaga mana yang akan memegang tanggung jawab untuk indikator ini termasuk penyediaan datanya. Ironisnya Kementerian Kesehatan menolak menjadi pengampu indikator tersebut karena menurut mereka sunat perempuan itu bukan isu medis melahirkan lebih ke isu budaya dan agama. Hamong Santono, Senior Program Officer International NGO Forum on Indonesian Development menyayangkan, “Padahal seharusnya Kementerian Kesehatan harus lebih fokus memperhatikan isu sunat perempuan dan menjadi aktor utama dalam pengawalan keberhasilan indikator SDGs ini. Sangat disesalkan bagaimana pemerintah Indonesia cenderung ingin menghilangkan indikator sunat perempuan tanpa mengindahkan adanya indikator global yang telah ada.” Sunat perempuan selama ini merupakan masalah yang tidak menjadi perhatian pemerintah. Namun sejatinya pada 2016 ini, Indonesia menjadi penyumbang terbesar ketiga setelah Mesir dan Ethiopia dari 200 juta anak perempuan dan perempuan yang hidup di 30 negara. Praktek sunat perempuan mendasarkan pada label buruk terhadap perempuan dan mengakibatkan dampak buruk pula secara fisik maupun psikis. Fakta juga menunjukkan bahwa, meskipun sunat perempuan bukan merupakan tindakan medis, namun penyedia layanan kesehatan dan tenaga kesehatan Indonesia telah melakukan medikalisasi sunat perempuan, dengan menyediakan jasa melakukan sunat perempuan. Medikalisasi Sunat Perempuan di Indonesia pun telah didukung dengan kebijakan Menteri Kesehatan. Sejatinya dari sisi kesehatan sunat perempuan termasuk salah satu praktek yang berbaya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Zumrotin K. Soesilo dari Yayasan Kesehatan Perempuan. Ia menyoroti, “Dampak dari sunat perempuan adalah pemotongan hak perempuan untuk menikmati hasrat seksualnya, bisa terjadi infeksi, pendarahan, kanker rahim, bahkan sampai menyebabkan kematian. Praktek di lapangan, yang menyediakan jasa sunat perempuan justru bukan tenaga medis, seperti bidan ataupun dokter, melainkan dukun.”
Dalam penelitian Jurnalis Uddin, dkk, tentang "Female circumcision: a sosial, cultural, health and religious perspectives", (Jakarta: Universitas YARSI, 2010), jelas bahwa sunat perempuan beresiko pendarahan yang berakhir pada kematian, infeksi pada organ dalam dan panggul organ, tetanus yang dapat berakibat kematian, terkena penyakit gangrane, rasa sakit yang hebat ketika pelaksanaan sunat atau setelahnya, kerusakan organ dalam akibat pelaksanaan sunat yang salah, pembengkakan pada uretra sehingga menyulitkan buang air kecil. Demikian halnya Sumardi, dkk, "Sunat Perempuan di Bawah Bayang-bayang Tradisi", (Yogyakarta: PSKK UGM, 2005)), Ristiani Musyarofah, dkk, "Khitan Perempuan antara Tradisi dan Ajaran Agama", (Yogyakarta: PSKK UGM, 2003) menyatakan hal yang serupa. Berbagai penelitian dan penafsiran ini belum tersebar luas kepada masyarakat sehingga temuan-temuan yang 1
menyatakan bahwa sunat perempuan tidak bermanfaat dan justru berakibat buruk belum disadari oleh publik.
Dari sisi agama aktivis Rumah Kitab, Ahmad Hilmi, menyampaikan bahwa di beberapa negara seperti Mesir, pemerintahannya telah melakukan pelarangan terhadap praktek sunat perempuan. “Indonesia sendiri telah mengeluarkan fatwa tentang pelarangan praktek sunat perempuan pada tahun 2010. Sayangnya, ini sering tidak dijadikan rujukan dan diperhatikan oleh masyarakat karena sunat perempuan adalah produk lama dari ulama konservatif.”
"Sunat perempuan adalah salah satu bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan karena melanggar pasal 133 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatakan bahwa setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya,” tegas Dian Kartikasari, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia. Lebih lanjut Dian mengatakan perlunya pemerintah mengeluarkan regulasi tentang sunat perempuan; melakukan pencegahan praktek sunat perempuan; memberikan pendidikan masyarakat tentang bahaya sunat perempuan; melakukan peningkatan kapasitas tenaga medis untuk tidak melakukan praktek sunat perempuan; serta melakukan penelitian yang berbasis data tentang sunat perempuan.
Sesuai prinsip “no one left behind”, maka tidak ada alasan sunat perempuan ditinggalkan dalam pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan visi pembangunan nasional dalam RPJMN 20142019, yaitu “mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur” dan makna adil adalah tidak ada pembatasan diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender maupun wilayah. Pembangunan Indonesia 5 tahun ini menetapkan agenda pengarusutamaan lintas bidang yang salah satunya adalah pengarusutamaan gender. Karenanya, sekarang adalah saatnya Indonesia menghentikan segala bentuk diskriminasi bebasis gender seperti yang tercermin dalam praktek sunat perempuan. Terakhir Misiyah dari Institut KAPAL Perempuan mengungkapkan penting dibutuhkan pendidikan publik untuk mengungkap tabir ketabuan tentang sunat perempuan dengan mengungkap akar masalah dan mendorong pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan, memberikan pendidikan publik dan masyarakat sipil berpartisipasi untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif penyadaran publik sekaligus membangun gerakan pengawasan.” Berdasarkan hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk SGDs mendesakkan kepada:
1. Kementerian Bappenas yang memimpin penyusunan kebijakan SDGs agar memasukkan masalah sunat perempuan ini ke dalam target dan indikator tujuan 5 (Kesetaraan Gender). 2. Kementerian Kesehatan bertanggung jawab sebagai pengampu indikator penghapusan sunat perempuan, termasuk bertanggung jawab menerbitkan kebijakan yang mendukung penghapusan sunat perempuan dan menghapuskan praktek medikalisasi sunat perempuan.
3. Badan Pusat Statistik, melaksanakan manjat untuk menyediakan data terpilah berdasar jenis kelamin dan data secara khusus data tentang sunat perempuan di Indonesia.
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) agar melakukan mandat pengarusutamaan gender lintasan bidang, termasuk didalamnya memastikan praktek-praktek diskriminatif terhadap perempuan dihapuskan melalui kebijakan dan implementasi SDGs. KPPPA juga mesti melakukan penyadaran publik tentang pentingnya menghapus praktek sunat perempuan. 2
5. Menteri Agama agar memberikan penyadaran kepada organisasi-organisasi yang berbasis agama untuk bersikap terbuka dan tidak memberlakukan pemahaman tafsir tunggal terhadap masyarakat, seperti pemahaman yang mengharuskan melakukan sunat terhadap anak perempuan. Narahubung Hamong Santono
: 0815511485137 /
[email protected]
Misiyah
: 08111492264 /
[email protected]
Dian Kartikasari
: 0816759865 /
[email protected]
Zumrotin K. Susilo
Ahmad Hilmi
: 08159995544 /
[email protected]
: 082310676050 /
[email protected]
Film Pendek “Female Genital Mutilation in Indonesia” yang diproduksi oleh UNFPA, Komnas Perempuan, dan Kalyanamitra dapat dilihat melalui link berikut:
https://www.youtube.com/watch?v=qmTBQhGlb6s
Caption Foto 1. Narasumber dari Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs dan Jaringan. Dari kanan ke kiri: Ahmad Hilmi (Rumah Kitab), Hamong Santono (INFID), Zumrotin K. Susilo (YKP), Misiyah (KAPAL Perempuan), dan Dian Kartikasari (KPI).
Caption Foto 2. Zumrotin K Susilo dari Yayasan Kesehatan Masyarakat menjelaskan bahaya sunat perempuan dari segi kesehatan.
3
Caption Foto 3. Ahmad Hilmi dari Rumah Kitab menjelaskan sunat perempuan dari segi agama.
Caption Foto 4. Salah satu contoh iklan jasa praktek sunat perempuan yang ada di Sulawesi Selatan.
4
Lampiran 1. Materi Konferensi Pers oleh Dian Kartikasari, Koalisi Perempuan Indonesia
2. Materi Konferensi Pers oleh Misiyah, Institut KAPAL Perempuan
3. Jurnal UGM, “Sunat Perempuan Madura (Belenggu Adat, Normativitas Agama, dan Hak Asasi Manusia)” oleh Imam Zamroni 4. Jurnal STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta, “Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya, Agama, dan Kesehatan (Studi Kasus di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan)” oleh Islamiyatur Rokhmah dan Ummu Hanni 5. Jurnal UGM, “Sunat Perempuan: Cermin Bangunan Sosial Seksualitas masyarakat Yogyakarta dan Madura” oleh Basilica Dyah Putranti
5
