SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS LAGU YANG TIDAK DIKETAHUI PENCIPTANYA

TESIS

Oleh

SANDHIYANING WAHYU ARIFANI 077011086/MKn

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

2

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS LAGU YANG TIDAK DIKETAHUI PENCIPTANYA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh SANDHIYANING WAHYU ARIFANI 077011086/MKn

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

3

2009 Telah diuji pada Tanggal : 24 Juli 2009

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN

Anggota

: 1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, MHum 2. Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, MHum 3. Syafruddin Hasibuan, SH, MH, DFM

Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

4

4. Notaris Syafnil Gani, SH, MHum Judul Tesis

:

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: : :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS LAGU YANG TIDAK DIKETAHUI PENCIPTANYA Sandhiyaning Wahyu Arifani 077011086 Kenotariatan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH,MS,CN) Ketua

(Prof.Dr.Runtung Sitepu,SH, MHum) (Dr.T.Keizerina Devi A,SH,CN,MHum) Anggota Anggota

Ketua Program,

Direktur,

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH,MS,CN) (Prof.Dr.Ir.T.Chairun Nisa B,MSc)


5

Tanggal lulus : 24 Juli 2009

ABSTRAK Di Indonesia, perlindungan hak cipta ini mulai di suarakan pada dekade Tahun 1960, yang dilanjutkan dengan kajian-kajian pada Tahun 1970-an. Indonesia menerbitkan peraturan yang mengatur hak cipta ini pada Tahun 1982 yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Sebagai gambaran akan pentingnya pendaftaran hak cipta ini, dapat di lihat dari persoalan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia dalam persoalan kepemilikan dan hak cipta atas lagu Rasa Sayange. Dimana pemerintah Malaysia menjadikan lagu Rasa Sayange, lagu resmi Malaysia Truly Asia untuk promosi pariwisata Malaysia dan hal ini telah memicu polemik antara kedua negara serumpun tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ronald Dworkin menyebut metode penelitian normatif juga sebagai penelitian doktrinal atau doctrinal research, yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai law as it written in the book, maupun hukum sebagai law as it is decided by the judge through judicial proces. Kebijakan untuk menentukan pemegang hak cipta atas lagu yang tidak diketahui penciptanya menurut Undang-undang hak cipta di Indonesia dilakukan oleh Negara, dimana Negara memegang hak cipta itu secara terus menerus berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Hak cipta itu dipegang oleh negara dan menjadi milik bersama. Masa perlindungan adalah tanpa jangka waktu atau tak terbatas, dimana negara yang memegang hak cipta secara terus menerus. Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan. Hal ini di lakukan mengingat perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Upaya yang ditempuh untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap Hak Cipta atas lagu yang tidak diketahui penciptanya adalah dengan melakukan penegakan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang hak cipta di Indonesia, Pada Bab XII diatur bahwa, penegakan hukum atas hak cipta dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana.

Kata Kunci : Hak Cipta Lagu; Pencipta Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

6

ABSTRACT In Indonesia, the protection on copy right commencing to sound since 1960 decade, then continued the study with interpretation of 1970s. The Indonesian Government published a rule regulating this copy right in 1982 by enactment a Law No.6 of 1982 concerning Copy Right. The indication how essential registering this copy ri ght can be seen in a matt er bet ween t h e I ndonesian government wi t h Malaysian ruling in the case of the property and the copy right upon the Rase Sayange Song, which by the Malaysia authority held Rasa Sayange Song as an official Malaysia Truly Asia in promoting Malaysian tourism and this point has triggered a polemic between both countries. This study conducted in a normative law research method namely a research relies on a law norms found in the regulations rule and the adjudication, and this is truly relevance to the opinion of Ronald Dworkin point out a normative research method also as a doctrinal research, means a. research analyzing and recognize law as it written in the book, or point law as it is decided by the judge through judicial process. A policy to determine the holder of copy right upon a song with unknown composer refers to the Law of Copy Right in Indonesia conducted by State, where the state hold the copy right continuously based Article 11 Verse (3) of Regulations No.19 of 2002 regarding the Copy Right. The copy is held by the state and held it jointly ownership. The protection period is an unlimited time, means the state hold the copy right continuously. In Indonesia, the period time for protection to copy right in generally is a long as lif e the composer added another 50 years or 50 years following the first time announced or published out. To adopt this point refers to the development and progress on trades, industry, and investment go running rapidly, so require an improvement protection to the composer and the possession the right related but always keep attention public interest in whole. An effort to hold up with law enforcement on any violating to the Copy Right upon unknown the composer is by conducting a law enforcement refers to The Regulations No.19 of 2002 Regarding The Copy Right in Indonesia, it is noted on Chapter XII is regulated that, the law enforcement upon copy right shall be held by the possession of copy right in civil law, but there is found the criminal law side. Keywords : Copy right, Arrangement, composer


7

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka tesis ini telah dapat diselesaikan dengan judul ”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS LAGU YANG TIDAK DIKETAHUI PENCIPTANYA”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Dalam penyusunan tesis ini telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Terima kasih yang mendalam dan tulus saya ucapkan secara khusus kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN selaku Ketua Komisi Pembimbing serta Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, MHum dan Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, MHum masing-masing selaku anggota Komisi Pembimbing, yang telah memberikan pengarahan, nasehat serta bimbingan kepada saya, dalam penulisan tesis ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada Bapak Syafruddin Hasibuan, SH, MH, DFM dan Bapak Notaris Syafnil Gani, SH, MHum selaku dosen yang selama ini telah membimbing dan membina penulis dan pada kesempatan ini dipercayakan menjadi dosen penguji sekaligus sebagai panitia penguji tesis. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

8

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada : 1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM & H, Sp.A (K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 2. Ibu Prof.Dr.Ir. T. Chairun Nisa B, MSc, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof.Dr.Muhammad Yamin, SH, MS, CN, dan Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru Besar dan Staf Pengajar diantaranya Bapak Prof. Dr M. Solly Lubis, SH, Prof. Dr. Tan Kamello, Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH,MHum, Ibu Hj. Chairani Bustami, SH, SpN, MKn, Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS, Prof. Dr.Budiman Ginting, SH, MHum, dan lain lain serta para karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara diantaranya Ibu Fatimah, SH, Mbak Sari, Mbak Lisa, Mbak Afni, Mas Adi, Mas Rizal dan lain-lain yang telah banyak membantu dalam penulisan ini dari awal hingga selesai. 5. Rekan-rekan serta teman-temanku tercinta di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara di Program Magister Kenotariatan yang selalu memberikan semangat, memberikan dorongan, bantuan pikiran serta mengingatkan dikala lupa


9

kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini dalam rangka untuk menyelesaikan studi. Secara khusus, penulis menghaturkan sembah dan sujud dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, kepada yang tercinta Ayahanda dan Ibunda yang telah bersusah payah melahirkan, membesarkan dengan penuh pengorbanan, kesabaran, ketulusan dan kasih sayang, serta memberikan doa restu, sehingga penulis dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara serta tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada suamiku tersayang serta anak-anak yang selama ini memberikan dukungan dan perhatiannya. Penulis berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat rahmat dari Allah SWT, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rejeki yang melimpah kepada kita semua. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama kepada penulis dan kalangan yang mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu Kenotariatan.

Medan, 24 Juli 2009 Penulis,

Sandhiyaning Wahyu Arifani Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

10


11

RIWAYAT HIDUP

I.

II.

IDENTITAS PRIBADI Nama

: Sandhiyaning Wahyu Arifani, SH

Tempat Tanggal Lahir

: Semarang, 23 September 1977

ORANG TUA Nama Ayah

: (Alm) Sjamsul Arief

Nama Ibu

: Sri Mudji Nurhayati

III. PEKERJAAN Wiraswasta

IV. PENDIDIKAN 1. SD

: SD Dauh Puri Denpasar

2. SMP

: SMPN IV Mojokerto

3. SMA

: SMAN I Semarang

4. S – 1

: Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Waslyah Medan

5. S-2

:

SPs USU Program Magister Kenotariatan (M.Kn)


12

DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK........................................................................................................

i

ABSTRACT.......................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ......................................................................................

iii

RIWAYAT HIDUP ..........................................................................................

vi

DAFTAR ISI ...................................................................................................

vii

BAB I

BAB II

:

:

PENDAHULUAN .....................................................................

1

A. Latar Belakang ......................................................................

1

B. Perumusan Masalah ..............................................................

8

C. Tujuan Penelitian ..................................................................

8

D. Manfaat Penelitian ................................................................

9

E. Keaslian Penelitian................................................................

9

F. Kerangka Teori dan Konsepsi ..............................................

10

1. Kerangka Teori ...............................................................

10

2. Konsepsi ........................................................................

17

G. Metode Penelitian .................................................................

21

PELAKSANAAN UNTUK MENENTUKAN PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU YANG TIDAK DIKETAHUI PENCIPTANYA DI INDONESIA ..........................................

27

A. Pengertian Hak Cipta ............................................................

27

B. Perbedaan Antara Hak Cipta dan Hak Paten ..........................

34

C. Pengertian Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya .............

39


13

BAB III :

BAB IV :

D. Pengertian Folklor dan Lagu Modern Yang Tidak Diketahui Penciptanya ...........................................................................

43

E. Mencari Batasan Atas Pengertian Folklor ..............................

44

F. Mencari Mekanisme Yang Terbaik Agar Negara Dapat Menjalankan Hak Ciptanya Atas Folklor Secara Optimal ......

47

G. Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya ..........................................................

49

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS LAGU YANG TIDAK DIKETAHUI PENCIPTANYA .............................................................................

55

A. Peranan Yayasan Karya Cipta Indonesia Dalam Melindungi Hak Cipta Lagu .....................................................................

55

B. Sengketa Lagu Rasa Sayange ................................................

59

C. Sejarah Lagu Rasa Sayange...................................................

62

D. Belajar Dari Kasus Sengketa Hak Cipta Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya ..........................................................

64

E. Berbagai Pendapat Tentang Hak Cipta Lagu Rasa Sayange ...

71

F. Perlindungan dan Penegakan Hukum Atas Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya ..............................

78

UPAYA YANG DITEMPUH UNTUK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS LAGU YANG TIDAK DIKETAHUI PENCIPTANYA .......................................................................

81

A. Persoalan Hak Cipta Lagu dan Pembayaran Royalti ..............

81

B. Indonesia Masuk Daftar Hitam Pelanggaran Hak Cipta .........

91

C. Pendaftaran Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya ...........

96


14

D. Pemerintah Efektifkan Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Hak Cipta ..............................................................................

97

E. Penyelesaian Kasus Lagu Laksamana Raja Di Laut ............... 110 BAB V

:

KESIMPULAN DAN SARAN.................................................. 114 A. Kesimpulan ........................................................................... 114 B. Saran..................................................................................... 116

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 117


15

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ”Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya”, 1 yang timbul secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak khusus atau Exclusive Rights, mengandung hak ekonomi atau economic rights, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait dan hak moral atau moral rights, yaitu hak pencipta atau ahli warisnya, untuk menggugat seseorang, yang tanpa persetujuannya meniadakan nama pencipta, yang tercantum dalam ciptaan, mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan mengubah isi ciptaan. Hal ini menunjukkan hubungan antara pencipta dengan karya ciptaanya. ”Di Indonesia, perlindungan hak cipta ini mulai di suarakan pada dekade tahun 1960 yang dilanjutkan dengan kajian-kajian pada dekade 1970-an. Indonesia

1

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, halaman 1. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

16

menerbitkan peraturan yang mengatur hak cipta ini pada tahun 1982 yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta”. 2 Kemunculan undang-undang hak cipta ini, dari hari ke hari kian dianggap penting, sehingga secara terus menerus disempurnakan. Terbitnya Undangundang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta membuka wawasan dan kesadaran bangsa untuk memberikan perlindungan-perlindungan yang berkait dengan hak cipta, sehingga tahun 1987 terbit Undang-undang Nomor 7 tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 dan terakhir Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. 3 Undang-undang hak cipta ini tidak berdiri sendiri, namun mendapat dukungan aturan pelaksanaannya antara lain : 1. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 7 tahun 1989 tentang Hak Cipta. 2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 1 tahun 1989 tentang Penerjemahan dan atau perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan. 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 17 tahun 1988 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap hak cipta atas karya rekaman suara antara negara Republik Indonesia dengan masyarakat Eropa. 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 25 tahun 1989 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap hak cipta atas karya rekaman suara antara negara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat. 5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 38 tahun 1993 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap hak cipta atas karya rekaman suara antara negara Republik Indonesia dengan Australia. 6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 56 tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap hak cipta atas karya rekaman suara antara negara Republik Indonesia dengan Inggris. 7. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.HC.03.01 tahun 1987 tentang pendaftaran ciptaan. 2

Susilo Halim, Pengaturan Hak Cipta di Indonesia, (Jakarta, Penerbit : LP3S, Cetakan ke I, 2006), halaman 2. 3 Ibid, halaman 3. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

17

8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PW. 07.03 tahun 1988 tentang penyidik hak cipta. 9. Surat edaran menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW. 07.03 tahun 1990 tentang kewenangan menyidik tindak pidana hak cipta. 4 Pemerintah Indonesia melalui pasal 12, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 mengakui dan melindungi antara lain : 1.

Buku, Program Komputer, Perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain sejenis. 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. 5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim. 6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolose dan seni terapan. 7. Arsitektur. 8. Peta. 9. Seni batik 10. Fotografi. 11. Sinematografi. 12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lain dari hasil pengalih-wujudan. 5 Pengakuan ini dibarengi dengan pembatasan hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang hak cipta dengan syarat mencantumkan sumbernya, baik untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Hal ini juga berlaku untuk

4

Ibid, halaman 4. 5 Pasal 12 ayat (1) Butir a sampai dengan l Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

18

kepentingan pembelaan, ceramah pendidikan, pertunjukan gratis, perbanyakan non komersial dan lain sebagainya Kesadaran dalam mendaftarkan hak cipta ini semakin mendapat sambutan positif di Indonesia, terbukti dalam Pendaftaran Hak Cipta Batik di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pemkab Indramayu telah mendaftarkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau hak cipta motif batik Indramayu. Langkah ini merupakan terobosan baru dan bisa dibilang merupakan yang pertama terjadi di Indonesia. Pasalnya, motif batik tradisional Indonesia yang tidak diketahui lagi penciptanya dan sudah menjadi milik masyarakat atau public domain didaftarkan ke Ditjen HAKI Departemen Kehakiman guna mendapatkan perlindungan hukum 6. Sebagai gambaran akan pentingnya pendaftaran hak cipta ini, dapat di lihat dari persoalan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia dalam persoalan lagu Rasa Sayange. Dimana pemerintah Malaysia menjadikan lagu Rasa Sayange, lagu resmi Malaysia Truly Asia untuk promosi pariwisata Malaysia dan hal ini telah memicu polemik antara kedua negara serumpun tersebut. Beberapa kelompok di Indonesia tidak bisa menerima lagu itu digunakan untuk promosi pariwisata Malaysia. Pemusik Maluku, misalnya, menilai tindakan Malaysia menggunakan lagu itu untuk promosi pariwisata menarik turis tidak tepat. Malaysia dituding telah mengambil hasil karya pemusik Indonesia, yang berasal dari daerah Maluku untuk kepentingan promosinya, karena lagu tersebut diyakini berasal dari Maluku. Malaysia pun berdalih bahwa lagu tersebut adalah milik masyarakat Melayu. Bahkan, Dubes Malaysia Dato Zainal Abidin Zain seperti dikutip beberapa media di Jakarta mengatakan sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka lagu tersebut sudah ada. 7

6

Dedi, 50 Motif Batik Indramayu Miliki Hak Cipta, (Indramayu, Penerbit : Indonesian Batik New Agree Gator, Cetakan ke II, 2007), halaman 1. 7 Ayu Trinaya, Persoalan Lagu Rasa Sayang, Mengalami Hubungan Negeri Serumpun, (Jakarta, Penerbit : Media Indonesia, Cetakan ke I, 2005), halaman 8. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

19

Oleh karena itu sangat perlu sekali diselidiki dari mana sebenarnya asal lagu Rasa Sayange itu, Kalau memang benar dari Maluku atau dari Indonesia maka diperlukan bukti-bukti yang kuat bahwa lagu tersebut memang benar dari Maluku atau dari Indonesia. Tanpa ada bukti bahwa lagu tersebut berasal dari Indonesia atau Maluku, maka klaim Indonesia atas lagu tersebut akan menjadi lemah. Karena kita yang mengklaim lagu Rasa Sayange berasal dari Indonesia, maka kita pulalah yang berkewajiban untuk membuktikannya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Bila terbukti ada pencipta lagu itu, hal tersebut tidak akan menjadi masalah. yang menjadi pertanyaan adalah lagu tersebut disebut-sebut tidak diketahui penciptanya alias NN atau no name. Masyarakat Maluku mengaku bahwa lagu tersebut berasal dari daerah itu, maka harus ada bukti yang mendukungnya. Bukti itu bisa didapat dengan menelusuri siapa penciptanya, ahli warisnya atau kapan pertama kali lagu itu diumumkan. Bila tidak bisa dibuktikan lagu tersebut milik masyarakat Maluku atau Indonesia, klaim itu akan menjadi lemah. Ditinjau dari aspek Undang-undang Hak Cipta, bila lagu tersebut tidak diketahui siapa penciptanya, maka negaralah yang memegang hak ciptanya. Pasal 11 Ayat (3) Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa, Jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan atau penerbitnya, negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

20

Logikanya, Pemerintah Malaysia seharusnya lebih dahulu meminta izin kepada Pemerintah Indonesia, melalui Departemen Pariwisata dan Budaya atau instansi lain, yang berkompeten untuk menggunakannya, jika memang lagu tersebut berasal dari Indonesia. Yang perlu dilakukan sekarang adalah, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung argumen bahwa lagu tersebut memang berasal dari Indonesia atau dari daerah Maluku. 8 Bila sudah ditemukan buktinya, perlu lagi dilihat masa berlaku atau perlindungan hukum atas lagu tersebut sudah berakhir atau masih berlaku. Bila masa berlaku hak cipta tersebut sudah berakhir, karya ciptaan itu akan menjadi public domain, siapa saja bisa menggunakan lagu tersebut. Masa berlaku hak cipta, menurut Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002, adalah selama hidup penciptanya dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah penciptanya meninggal. 9 Dampak positif timbulnya klaim masyarakat Indonesia atau Maluku atas lagu Rasa Sayange, yang digunakan untuk promosi pariwisata Malaysia ada juga hikmahnya. Kasus itu hendaknya menjadi pelajaran bagi pemerintah, terutama Departemen Pariwisata dan Budaya untuk segera melakukan inventarisasi karya cipta budaya bangsa seperti lagu-lagu yang tidak diketahui penciptanya, hikayat, dongeng, legenda dan lain-lain. Karya-karya budaya bangsa itu hendaknya dihimpun dan dibukukan, sehingga bila timbul perselisihan dikemudian hari, maka akan lebih mudah untuk pembuktiannya. 10 Menurut Ansori Sinungan, Direktur Hak Cipta Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, kasus itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai sadar akan pentingnya perlindungan tehadap hak cipta. Selama ini, menurut Ansori, banyak pencipta lagu merasa senang lagu mereka dinyanyikan orang lain, bahkan sampai di Malaysia tanpa izin dari penciptanya. Padahal, hak pencipta itu dilindungi oleh Undang-undang. 11 Ansori Sinungan menyarankan kepada pemerintah untuk segera mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung klaim bahwa lagu Rasa Sayange itu berasal dari Indonesia. Bila Indonesia memiliki bukti kuat, katanya, Malaysia bisa saja

8

Ibid, halaman 8 Ibid, halaman 9 10 Agus Suyatno, Indonesia Segera Inventarisasi Karya Cipta Anak Bangsa, (Jakarta, Penerbit : Pelita, Cetkaan ke II, 2005), halaman 5. 11 Ibid, halaman 6. 9


21

digugat untuk menghentikan penggunaan lagu tersebut untuk kepentingan promosi pariwisata negara tetangga itu. 12 Bila tidak bisa membuktikan lagu tersebut berasal dari Indonesia, menurutnya, klaim terhadap lagu itu akan menjadi lemah. Dia menjelaskan bahwa masa berlaku hak cipta itu ada aturannya dalam undang-undang. Bila masa berlaku suatu hak cipta sudah berakhir, karya itu akan menjadi milik umum, siapa saja bisa menggunakannya. Masa berlaku lagu-lagu karya Sebastian Bach, misalnya sudah berakhir, siapa saja bisa menggunakannya karena sudah menjadi public domain, kata Ansori. 13 Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, Ansori Sinungan mengatakan, tergantung dari bukti yang dimiliki. Jika Indonesia menuntut Malaysia menggunakan Undang-undang Hak Cipta, katanya, Malaysia akan bertanya siapa pencipta lagu Rasa Sayange, jika tidak diketahui penciptanya, dasar tuntutannya sangat lemah. Kasus itu, menurutnya, hendaknya menjadi pelajaran bagi para seniman untuk melindungi hasil karya cipta mereka, sehingga tidak mudah diambil oleh orang lain. Dia menyarankan kepada para seniman supaya mendaftarkan hasil karya cipta mereka ke Direktorat Hak Cipta, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. 14 Pendaftaran karya cipta, memang tidak wajib karena perlindungan hukum atas karya cipta itu otomatis berlaku pada saat pertama kali diumumkan kepada publik. Pendaftaran karya cipta, diperlukan sebagai bukti di pengadilan bila terjadi sengketa di kemudian hari. Bila pencipta memiliki sertifikat pendaftaran karya cipta, pembuktiannya di pengadilan akan lebih mudah. Satu hal yang jelas bahwa munculnya polemik lagu Rasa Sayange itu telah menyadarkan Bangsa Indonesia akan pentingnya perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek, desain industri dan lain lain, karena HaKI bisa memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada pemiliknya. 12

Ibid, halaman 7 Ibid. 14 Ibid. 13


22

Berdasarkan hal tersebut, di atas maka untuk meneliti lebih lanjut tentang Hak Cipta Lagu yang tidak di ketahui penciptanya ini, dengan judul ”Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya”, untuk mengkaji dan menelitinya lebih detail, sehingga dengan demikian, akan terjawab kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pelaksanaan untuk menentukan pemegang Hak Cipta atas Lagu yang tidak diketahui penciptanya menurut Undang-undang Hak Cipta di Indonesia ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu yang tidak diketahui penciptanya menurut Undang-undang Hak Cipta di Indonesia ? 3. Upaya apakah yang ditempuh untuk penegakan Hukum terhadap pelanggaran terhadap Hak Cipta atas Lagu yang tidak diketahui penciptanya ?

C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pelaksanaan untuk menentukan pemegang Hak Cipta atas Lagu yang tidak diketahui penciptanya menurut Undang-undang Hak Cipta di Indonesia ? Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

23

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu yang tidak diketahui penciptanya menurut Undang-undang Hak Cipta di Indonesia ? 3. Untuk upaya yang ditempuh untuk penegakan Hukum terhadap pelanggaran terhadap Hak Cipta atas Lagu yang tidak diketahui penciptanya ? D. Manfaat Penelitian 1. Secara Teoritis Secara

teoritis,

diharapkan

dengan

adanya

pembahasan

mengenai

perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu yang tidak diketahui penciptanya, dengan melakukan penelitian tentang Hak Cipta atas Lagu yang tidak diketahui penciptanya dalam penelitian ini, maka pembaca serta calon peneliti lain, akan semakin mengetahui tentang pendaftaran hak cipta khususnya dalam hal Hak Cipta atas Lagu yang tidak diketahui penciptanya. 2. Secara Praktis Secara praktis, pembahasan dalam tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kalangan praktisi yang bergerak dan mempunyai minat dalam bidang Hak Cipta atas Lagu di Indonesia, khususnya atas lagu yang tidak di ketahui penciptanya. E. Keaslian Penelitian


24

Guna menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian di dalam masalah yang sama, maka peneliti melakukan tentang ”Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Lagu yang Tidak di Ketahui Penciptanya”. Demikian pula berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan hal diatas, maka ternyata penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam judul dan permasalahan yang sama. Sehingga hal ini perlu dibahas dan diteliti lebih lanjut, yang akan bermanfaat bagi keaneka-ragaman pendatataran serta perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu yang tidak diketahui penciptanya, sehingga hal ini merupakan sesuatu yang baru dan

dengan demikian maka penelitian ini adalah asli serta dapat

dipertanggung jawabkan secara akademis. F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori ”Undang-undang Hak Cipta menganut prinsip bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan ciptaaannya, artinya dalam kurun waktu tertentu pencipta mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan ciptaannya itu”. 15

15

Ansori Sinungan, Pengertian Hak Cipta, (Jakarta, Penerbit : Departemen Hukum dan HAM RI, Cetakan ke I, 2007), halaman 1. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

25

Dari prinsip hak eksklusif tersebut, maka pihak lain yang ingin ikut melaksanakan ciptaan dan mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu, harus mendapatkan izin dari pencipta yang bersangkutan. Hak cipta pada dasarnya adalah hak milik perorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, hak cipta dapat pula dialihkan oleh penciptanya atau yang berhak atas ciptaan itu. Hak Cipta dapat dialihkan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Salah satu cara pengalihan hak cipta dikenal dengan nama lisensi hak cipta atau lebih dikenal dengan nama perjanjian lisensi. ”Untuk membuat perjanjian lisensi maka pengalihan hak cipta harus dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Hal ini mengingat begitu luasnya aspek yang terjangkau oleh hak cipta sebagai hak, sehingga jika dibuat dalam bentuk akte notaris dapat ditentukan secara jelas dan tegas ruang lingkup pengalihan hak yang diberikan”. 16 ”Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk: mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya; atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”. 17 Berbeda dengan hak merek dan hak paten yang bersifat konstitutif, hak cipta bersifat deklaratif. Artinya, pencipta atau penerima hak mendapatkan perlindungan

16 17

Ibid, halaman1. Ibid, halaman 2.


26

hukum seketika setelah suatu ciptaan dilahirkan. Dengan kata lain, hak cipta tidak perlu didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI). Namun, ciptaan dapat didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan di Ditjen HAKI tanpa dikenakan biaya sama sekali. Ada dua subyek hak cipta, yaitu : 1. Pemilik hak cipta (pencipta), adalah seorang atau beberapa orang secara bersamasama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi; 2. Pemegang hak cipta, yaitu : a. Pemilik hak cipta (pencipta); b. Pihak yang menerima hak cipta dari pencipta; atau c. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang menerima hak cipta tersebut; d. Badan hukum; e. Negara, atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya, foklor atau seni tradisional daerah, hasil kebudayaan yang menjadi milik bersama, dan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan. 18 Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Ciptaan yang dilindungi berupa: 1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain; 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 18

Ibid, hal. 3.


27

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim; 6. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; 7. Arsitektur; 8. Peta; 9. Seni batik; 10. Fotografi; 11. Sinematografi; 19 Jangka waktu berlakunya hak cipta dibagi atas : 1. Berlaku seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun sesudah meninggal dunia : a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis, b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung, d. Seni batik, e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks, f. Arsitektur, g. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan jenis lain, h. Alat peraga, i. Peta, j. Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai; 2. Berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan : a. Program komputer, b. Sinematografi, c. Fotografi, d. Database, dan e. Karya hasil pengalihwujudan; f. Badan hukum yang memegang atau memiliki ciptaan pada angka 1 dan angka 2. 3. Berlaku 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan, yaitu : a. perwajahan karya tulis, dan b. Penerbit yang memegang hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya atau hanya tertera nama samaran penciptanya;

19

Hal ini diatur dengan jelas dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

28

4. Berlaku 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum, yaitu negara memegang atau melaksanakan hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui siapa peciptanya dan belum diterbitkan serta ciptaan yang telah diterbitkan tanpa diketahui penciptanya atau penerbitnya. 5. Tanpa jangka waktu atau tak terbatas, yaitu negara yang memegang hak cipta atas foklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. 6. 1 Januari tahun berikutnya setelah ciptaan diumumkan, diketahui oleh umum atau penciptanya meninggal dunia untuk ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun atau selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia Hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain melalui: a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wasiat d. Perjanjian tertulis; atau Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 20 Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk mengumumkan atau memperbanyak atau menyewakan ciptaan dengan jangka waktu tertentu. Lisensi berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, bisa diatur mengenai pemberian royalti kepada pemegang hak cipta dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal HAKI agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Kebijakan dan pengaturan Hak Cipta di Indonesia, dimulai diatur dengan kebijakan pemerintah pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan

20

Lihat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.


29

Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987, Undangundang Nomor 12 tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 yang kini berlaku. Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization – WTO, yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights TRIPs atau Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual. Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997 dan juga meratifikasi World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty atau Perjanjian Hak Cipta WIPO melalui Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1997. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

30

Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta, beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk, membuat salinan atau reproduksi pihak lain. Yang dimaksud ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik), mengimpor dan mengekspor ciptaan, menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan atau mengadaptasi ciptaan, menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang

hak

mengaransemen,

cipta

termasuk,

mengalihwujudkan,

kegiatan menjual,

menerjemahkan,

mengadaptasi,

menyewakan,

meminjamkan,

mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula "hak terkait", yang berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karya seni atau yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

31

dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 Pasal 1 butir 9–12 dan bab VII. Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya. Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 Pasal 3 dan 4. Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 bab V. Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO yang secara inter alia juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern. Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang dalam hal ini seni, rekaman, siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

32

atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam Pasal 24 - 26 Undang-undang Hak Cipta.

2. Konsepsi Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai, yaitu sebagai berikut : Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

33

internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahanbahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun. Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila media

yang

digabungkan

dengan

dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer

bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

34

Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya. Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik. Permohonan adalah permohonan pendaftaran ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.


35

Hak Cipta, suatu hal khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya memberi izin tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan Pencipta adalah: a. Seorang atau beberapa orang bersama-sama lahirkan suatu ciptaan b. Orang yang merancang suatu ciptaan c. Membuat karya cipta. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, orang yang menerima hak dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut. Ciptaan adalah hasil setiap karya dalam bentuk yang khas menunjuk keasliannya dalam lapangan ilmu, seni dan sastra. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendaftarkan Hak Cipta. Surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti, jika terjadi sengketa. Pelaku adalah aktor, penyanyi dan lain lain, mempermainkan karyanya. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa tersebut. Kantor Hak Cipta adalah suatu organisasi di lingkungan departemen yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang hak cipta. Hak cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

36

G. Metode Penelitian 1. Sifat Penelitian Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif terutama untuk mengkaji peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ronald Dworkin menyebut metode penelitian normatif juga sebagai penelitian doktrinal atau doctrinal research, yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai law as it written in the book, maupun hukum sebagai law as it is decided by the judge through judicial process. 21 Sedikitnya ada tiga alasan penggunaan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Pertama, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Kedua, data yang akan dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifisir.

21

Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah Disampaikan Pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Makalah Akreditasi Fakultas Hukum USU Tanggal 18 Februari 2003, hal.1. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

37

Ketiga, sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penelitian adalah bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang integral holistic, dimana hal itu menunjukkan adanya keanekaragaman data serta memerlukan informasi yang mendalam atau indepth information.22

2. Teknik Pengumpulan Data Sebagai Penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya. Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian ini ditekankan pada pengambilan data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan yang antara lain adalah sebagai berikut : 1. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 7 tahun 1989 tentang Hak Cipta.

22

Ibid, hal. 2.


38

2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 1 tahun 1989 tentang Penerjemahan dan atau perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan. 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 17 tahun 1988 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap hak cipta atas karya rekaman suara antara negara Republik Indonesia dengan masyarakat Eropa. 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 25 tahun 1989 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap hak cipta atas karya rekaman suara antara negara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat. 5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 38 Tahun 1993 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap hak cipta atas karya rekaman suara antara negara Republik Indonesia dengan Australia. 6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 56 tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap hak cipta atas karya rekaman suara antara negara Republik Indonesia dengan Inggris. 7. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.HC.03.01 tahun 1987 tentang pendaftaran ciptaan. 8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PW.07.03 tahun 1988 tentang penyidik hak cipta.


39

9. Surat edaran menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 tahun 1990 tentang kewenangan menyidik tindak pidana hak cipta.yang berhubungan dengan obyek penelitian adalah merupakan bahan hukum primer. Sedangkan bahan-bahan lain yang dipergunakan di dalam penelitian akhir ini adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, ceramah atau pidato yang berhubungan dengan penelitian ini adalah merupakan bahan hukum sekunder. Penelitian ini juga mempergunakan bahan hukum tertier, yang terdiri, kamus hukum, kamus ekonomi, kamus bahasa Inggris, Indonesia, Belanda dan artikel-artikel lainnya baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, baik yang berdasarkan civil law maupun common law yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

3. Analisis Data Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka serta data yang diperoleh di lapangan dianalisa secara kualitatif. Metode analisa yang dipakai adalah metode deduktif. Melalui metode deduktif, data sekunder yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka secara komparatif akan dijadikan pedoman dan dilihat pelaksanaannya dalam melihat perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu yang tidak diketahui penciptanya.


40

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa dengan cara ”kwalitatif, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data. Setelah selesai pengolahan data baru ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.”23 Kegiatan analisis dimulai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul baik melalui wawancara yang dilakukan, inventarisasi karya ilmiah, peraturan Perundang-undangan, yang berkaitan dengan judul penelitian baik media cetak dan laporan-laporan hasil penelitian lainnya untuk mendukung studi kepustakaan. Kemudian baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis penelitian secara kuantitatif dan untuk membahas lebih mendalam dilakukan secara kualitatif.

Sehingga

dengan

demikian diharapkan

dapat

menjawab

segala

permasalahan hukum yang ada dalam tesis ini. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Penelitian ini akan dimulai dengan mengidentifikasi hukum positif dibidang hak cipta khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu yang tidak diketahui penciptanya. Sesuai dengan sifat penelitiannya, maka analisis data dilakukan dengan pengelompokkan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang sejenis untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dilakukan terhadap data dengan pendekatan

23

Sutandyo Wigjosoebroto, Apakah Sesungguhnya Penelitian Itu, Kertas Kerja, Universitas Erlangga, Surabaya, halaman 2. Prosedur Deduktif yaitu Bertolak dari Suatu Proposisi Umum yang Kebenarannya telah Diketahui dan Diyakini dan Berakhir pada Suatu Kesimpulan yang Bersifat Lebih Khusus. Pada Prosedur ini Kebenaran Pangkal Merupakan Kebenaran Ideal yang Bersifat Aksiomatik (Self Efident) yang Esensi Kebenarannya Sudah Tidak Perlu Dipermasalahkan Lagi. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

41

kualitatif, yakni data yang sudah ada dikumpulkan, dipilah-pilah dan dilakukan pengolahannya. Setelah dipilah dan diolah lalu dianalisis secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Dengan demikian diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.


42

BAB II PELAKSANAAN UNTUK MENENTUKAN PEMEGANG HAK CIPTA ATAU LAGU YANG TIDAK DIKETAHUI PENCIPTANYA DI INDONESIA

A. Pengertian Hak Cipta Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-undang Nomor : 7 tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works atau Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra melalui Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997 dan World Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

27

43

Intellectual Property Organization Copyrights Treaty atau Perjanjian Hak Cipta WIPO, selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1997. 24 Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian Pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas. Dari beberapa konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang disebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak Terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas. Dengan memperhatikan hal-hal di atas dipandang perlu untuk mengganti Undangundang Hak Cipta dengan yang baru. Hal itu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional. 25 Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi economic rights dan hak moral moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan 24

Bambang Margono, Hak Cipta dan Keikutsertaan Indonesia, (Jakarta, Penerbit : Media Indonesia, Edisi 8 April 2008), halaman 8. 25 Ibid, halaman 8. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

44

serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk: mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya; atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan hak merek dan hak paten yang bersifat konstitutif, hak cipta bersifat deklaratif. Artinya, pencipta atau penerima hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan dilahirkan. Dengan kata lain, hak cipta tidak perlu didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Namun, ciptaan dapat didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan di Ditjen HKI tanpa dikenakan biaya sama sekali. 26 Subyek hak cipta, terdiri atas dua subyek hak cipta, yaitu, pemilik hak cipta atau pencipta, adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,

26

Pendaftaran hak cipta di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya (UU 19/2002 Pasal 37 ayat (2). Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor maupun situs web Ditjen HKI. "Daftar Umum Ciptaan" yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

45

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pemegang hak cipta, yaitu, pemilik hak cipta atau pencipta, pihak yang menerima hak cipta dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang menerima hak cipta tersebut. Badan Hukum Negara, atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya, foklor, hasil kebudayaan yang menjadi milik bersama, dan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan. Pengertian Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Ciptaan yang dilindungi berupa, Buku, program komputer, pamflet, perwajahan lay out karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Arsitektur, Peta, Seni batik, Fotografi, Sinematografi, Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. 27 Ciptaan yang dilarang untuk diumumkan atau disebar luaskan apabila bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, kebijaksanaan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pelarangan oleh pemerintah ini dilakukan setelah mendengar pertimbangan dari dewan hak cipta.

27

Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta Pasal 12.


46

Hak terkait adalah hak eksklusif bagi pelaku, untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu. Produser, rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu; dan lembaga penyiaran, untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu. Yang dimaksud dengan pelaku di atas, yaitu: Aktor, Penyanyi, Pemusik, Penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, foklor, atau karya seni lainnya. Hak moral adalah hak pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Hak cipta atas potret, guna memperbanyak atau mengumumkan suatu ciptaan, pemegang hak cipta atas potret harus, mendapatkan izin sebelumnya dari orang yang dipotret; atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu sepuluh tahun. Jangka waktu berlakunya hak cipta dibagi atas, berlaku seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun sesudah meninggal dunia, buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis, drama atau drama musikal, tari, koreografi, segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan jenis lain, alat peraga, Peta, Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai; Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

47

Berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan, program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalih-wujudan, badan hukum yang memegang atau memiliki ciptaan pada angka 1 dan angka 2. Berlaku 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan, yaitu: perwajahan karya tulis, dan Penerbit yang memegang hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya atau hanya tertera nama samaran penciptanya. Berlaku 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum, yaitu negara memegang atau melaksanakan hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui siapa peciptanya dan belum diterbitkan serta ciptaan yang telah diterbitkan tanpa diketahui penciptanya atau penerbitnya. 28 Tanpa jangka waktu atau tak terbatas, yaitu negara yang memegang hak cipta atas foklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. 1 Januari tahun berikutnya setelah ciptaan diumumkan, diketahui oleh umum atau penciptanya meninggal dunia untuk ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun atau selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain melalui, pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk mengumumkan atau memperbanyak atau menyewakan ciptaan dengan jangka waktu tertentu. Lisensi berlaku untuk seluruh wilaya Indonesia.

28

Lihat Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Pasal 29 Tentang Masa Berlaku

Hak Cipta. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

48

Dalam perjanjian tersebut, bisa diatur mengenai pemberian royalti kepada pemegang hak cipta dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Ditjen HKI agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap dua, pemohon wajib melampirkan, surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa, contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut ; buku dan karya tulis lainnya: dua buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik. Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya, program komputer: dua buah disket disertai buku petunjuk pengoperasian dari program komputer tersebut. CD/ VCD/ DVD dua buah disertai dengan uraian ciptaannya, alat peraga: satu buah disertai dengan buku petunjuknya, lagu: 10 buah berupa notasi dan atau syair; drama: dua buah naskah tertulis atau rekamannya. Tari atau koreografi, 10 buah gambar atau dua buah rekamannya. Pewayangan: dua buah naskah tertulis atau rekamannya. Pantomims, 10 buah gambar atau dua buah rekamannya. Karya Pertunjukan: dua buah rekamannya, karya siaran, dua buah rekamannya. Seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan gambar masing-masing 10 lembar berupa foto. Seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan dan kolase: masing-masing 10 lembar berupa foto. Arsitektur: satu buah gambar arsitektur, peta, satu buah, fotografi 10 lembar, sinematografi dua buah rekamannya, terjemahan dua buah naskah yang disertai izin dari pemegang hak cipta, tafsir, saduran dan bunga rampai dua buah naskah, salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi notaris, apabila pemohon badan hukum; fotokopi kartu tanda penduduk, dan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 75.000 atau ciptaan berupa program komputer sebesar Rp.150.000. 29 29

Lihat Ketentuan Pendaftaran Hak Cipta Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal HAKI Departemen Hukum dan HAM RI di Situs Dephum HAM RI. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

49

Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan yang pemegang hak ciptanya bukan si pencipta sendiri, pemohon wajib melampirkan bukti pengalihan hak cipta tersebut.

B.Perbedaan Antara Hak Cipta dan Hak Paten Banyak orang yang salah mempersepsikan antara hak cipta dengan hak paten. Namun, keduanya merupakan hal yang tidak dapat diacuhkan begitu saja. Sebagai contoh kasus lagu Rasa Sayange yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Untuk itu, dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi masalah ini. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi, karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. 30 Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.

30

Bambang Sugono, Pengaturan Hak Cipta di Indonesia, (Jakarta, Penerbit : Pustaka Bangsa, Cetakan ke II, 2005, Indonesia 2. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

50

Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis atau seperti, balet, dan sebagainya, komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan dalam yurisdiksi tertentu desain industri. Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta yakni hak eksklusif, Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk, membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut termasuk, pada umumnya, salinan elektronik, mengimpor dan mengekspor ciptaan, menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan untuk mengadaptasi ciptaan, menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain. 31 “Yang dimaksud dengan hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.” 32 Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang

hak

mengaransemen,

31 32

cipta

termasuk

mengalihwujudkan,

kegiatan menjual,

menerjemahkan,

mengadaptasi,

menyewakan,

meminjamkan,

Ibid. Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.


51

mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula hak terkait, yang berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karya seni yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing atau yang diatur dalam Undang-undang 19 tahun 2002 Pasal 1 butir 9 - 12 dan bab VII). Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya. Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis atau Undang-Undang 19 Tahun 2002 Pasal 3 dan 4). Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu atai Undang-Undang 19 Tahun 2002 bab V). Masalah HKI merupakan hal yang sangat penting karena sudah diatur di dalam perjanjian internasional seperti Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. 33 Hak kekayaan intelektual meliputi hak cipta, paten, merek dagang, desain indsutri, desain rangkaian sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Banyak sekali masyarakat yang salah mengartikan antara hak cipta dengan hak paten. Namun, ada perbedaan yang mendetail antara keduanya, seperti hak cipta yang fokus kepada bidang pengetahuan dan seni dan masa berlakunya hak cipta ini 33

Karjono, Haki dan Ketentuannya, Jakarta : Indo Post, diterbitkan 16 April 2008, halaman.


52

sampai si pencipta meninggal dunia dan 50 tahun setelah pencipta meninggal. Sedangkan hak paten mengandung kebaharuan di mana seluruh dunia tidak ada yang sama dan berkaitan dengan industri/komersial serta masa berlakunya hak paten ini akan dilindungi selama 10-20 tahun. Dalam kasus lagu Rasa Sayange masih dalam proses di mana dilakukan pencarian data mengenai siapa penciptanya. Karjono menambahkan, apabila sudah diketahui penciptanya dan terbukti benar bahwa lagu tersebut merupakan lagu nasional kita, maka kita akan tindaklanjuti sesuai dengan Undang-undang. Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku seni, rekaman, siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24–26 Undang-undang Hak Cipta. Hak cipta gambar potret penduduk asli Bengkulu yang diterbitkan pada tahun 1810, ini sudah habis masa berlakunya. Pada umumnya, suatu ciptaan haruslah memenuhi standar minimum agar berhak mendapatkan hak cipta, dan hak cipta biasanya tidak berlaku lagi setelah periode waktu tertentu atau masa berlaku ini dimungkinkan untuk diperpanjang pada yurisdiksi tertentu.34 Setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan hak cipta; di Inggris 34

Ibid.


53

misalnya, suatu ciptaan harus mengandung faktor keahlian, keaslian, dan usaha. Pada sistem yang juga berlaku berdasarkan Konvensi Bern, suatu hak cipta atas suatu ciptaan diperoleh tanpa perlu melalui pendaftaran resmi terlebih dahulu; bila gagasan ciptaan sudah terwujud dalam bentuk tertentu, misalnya pada medium tertentu, seperti lukisan, partitur lagu, foto, pita video, atau surat, pemegang hak cipta sudah berhak atas hak cipta tersebut. Namun demikian, walaupun suatu ciptaan tidak perlu didaftarkan dulu untuk melaksanakan hak cipta, pendaftaran ciptaan sesuai dengan yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku pada yurisdiksi bersangkutan memiliki keuntungan, yaitu sebagai bukti hak cipta yang sah. Pemegang hak cipta bisa jadi adalah orang yang memperkerjakan pencipta dan bukan pencipta itu sendiri bila ciptaan tersebut dibuat dalam kaitannya dengan hubungan dinas. Prinsip ini umum berlaku; misalnya dalam hukum Inggris atau Copyright Designs and Patents Act 1988, dan Indonesia. Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan penerapan prinsip tersebut antara lembaga pemerintah dan lembaga swasta. 35 Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, arsitektur, peta, seni batik dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri. Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta 35

Lihat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 8.


54

komposisi berbagai karya tari pilihan, dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. 36 Dalam yurisdiksi tertentu, agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu pemberitahuan hak cipta atau copyright notice. Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf c di dalam lingkaran yaitu lambang hak cipta, atau kata copyright, yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Jika ciptaan tersebut telah dimodifikasi misalnya dengan terbitnya edisi baru, dan hak ciptanya didaftarkan ulang, akan tertulis beberapa angka tahun. Bentuk pesan lain diperbolehkan bagi jenis ciptaan tertentu. Pemberitahuan hak cipta tersebut bertujuan untuk memberi tahu calon pengguna ciptaan bahwa ciptaan tersebut berhak cipta. C. Pengertian Lagu Yang Tidak Di Ketahui Penciptanya Rasa Sayange, lagu resmi Malaysia Truly Asia untuk promosi pariwisata Malaysia telah memicu polemik. Beberapa kelompok di Indonesia tidak bisa menerima lagu itu digunakan untuk promosi pariwisata Malaysia. Pemusik Maluku, misalnya, menilai tindakan Malaysia menggunakan lagu itu untuk promosi pariwisata menarik turis tidak tepat. Malaysia dituding telah mengambil hasil karya pemusik Indonesia (Maluku) untuk kepentingan promosinya karena lagu tersebut diyakini berasal dari Maluku. Malaysia pun berdalih bahwa lagu tersebut adalah milik masyarakat Melayu. Bahkan, Dubes Malaysia Dato Zainal Abidin Zain seperti dikutip beberapa media di Jakarta 36

Lihat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 12.


55

mengatakan sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka lagu tersebut sudah ada. Sehingga menjadi persoalan darimana sebenarnya asal lagu Rasa Sayange tersebut, sementara dari satu sisi menyebutkan Maluku sehingga menjadi Indonesia sedangkan Malaysia menyatakan lagu tersebut dari masyarakat Melayu. Bila dihadapkan dengan kasus seperti ini, maka yang menentukan adalah alat bukti. Tanpa ada bukti bahwa lagu tersebut berasal dari Indonesia atau Maluku, maka klaim Indonesia atas lagu tersebut akan menjadi lemah. Karena Indonesia yang mengklaim lagu Rasa Sayange berasal dari Indonesia, maka Pemerintah pulalah yang berkewajiban untuk membuktikannya. 37 Bila terbukti ada pencipta lagu itu, hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Yang menjadi pertanyaan adalah lagu tersebut disebut-sebut tidak diketahui penciptanya alias NN (no name). Masyarakat Maluku mengaku bahwa lagu tersebut berasal dari daerah itu, maka harus ada bukti yang mendukungnya. Bukti itu bisa didapat dengan menelusuri siapa penciptanya, ahli warisnya atau kapan pertama kali lagu itu diumumkan. Bila tidak bisa dibuktikan lagu tersebut milik masyarakat Maluku atau milik Indonesia, klaim itu akan menjadi lemah. Ditinjau dari aspek Undang-Undang Hak Cipta, bila lagu tersebut tidak diketahui siapa penciptanya, maka negaralah yang memegang hak ciptanya. Pasal 11 Ayat (3) Undang-undang hak cipta menyebutkan bahwa Jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan atau penerbitnya, negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. 38 Logikanya Pemerintah Malaysia seharusnya lebih dahulu meminta izin kepada Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pariwisata dan Budaya atau instansi lain yang berkompeten untuk menggunakannya jika memang lagu tersebut

37

Sumarsono Patipeilohi, Pro Kontra Lagu Rasa Sayange, (Jakarta, Penerbit : Kompas, Edisi 8 Pebruari 2008), halaman 4. 38 Lihat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 11 Ayat (3). Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

56

berasal dari Indonesia. Yang perlu dilakukan sekarang adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung argumen bahwa lagu tersebut memang berasal dari Indonesia atau Maluku. Bila sudah ditemukan buktinya, perlu lagi dilihat apakah masa berlaku atau perlindungan hukum atas lagu tersebut sudah berakhir atau masih berlaku. Bila masa berlaku hak cipta tersebut sudah berakhir, karya ciptaan itu akan menjadi public domain, siapa saja bisa menggunakan lagu tersebut. Masa berlaku hak cipta, menurut Undang-Undang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 19 tahun 2002, adalah selama hidup penciptanya dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah penciptanya meninggal. Dampak positif timbulnya klaim masyarakat Indonesia (Maluku) atas lagu Rasa Sayange yang digunakan untuk promosi pariwisata Malaysia ada juga hikmahnya. 'Kasus itu hendaknya menjadi pelajaran bagi pemerintah, terutama Departemen Pariwisata dan Budaya untuk segera melakukan inventarisasi karya cipta budaya bangsa seperti lagu-lagu yang tidak diketahui penciptanya, hikayat, dongeng, legenda dan lain-lain. Karya-karya budaya bangsa itu hendaknya dihimpun dan dibukukan, sehingga bila timbul perselisihan dikemudian hari, maka akan lebih mudah untuk pembuktiannya. Menurut Ansori Sinungan, Direktur Hak Cipta Ditjen Hak Kekayaan


57

Intelektual Departemen Hukum dan HAM, kasus itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai sadar akan pentingnya perlindungan hak cipta. 39 Selama ini, menurut Ansori, banyak pencipta lagu merasa senang lagu mereka dinyanyikan orang lain, bahkan sampai di Malaysia tanpa izin dari penciptanya. Padahal, hak pencipta itu dilindungi oleh Undang-undang. Ansori juga menyarankan kepada pemerintah untuk segera mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung klaim bahwa lagu Rasa Sayange itu berasal dari Indonesia. Bila Indonesia memiliki bukti kuat, katanya, Malaysia bisa saja digugat untuk menghentikan penggunaan lagu tersebut untuk kepentingan promosi pariwisata negara tetangga itu. Bila tidak bisa membuktikan lagu tersebut berasal dari Indonesia, menurutnya, klaim terhadap lagu itu akan menjadi lemah. Dijelaskan bahwa masa berlaku hak cipta itu ada aturannya dalam undangundang. Bila masa berlaku suatu hak cipta sudah berakhir, karya itu akan menjadi milik umum, siapa saja bisa menggunakannya. "Masa berlaku lagulagu karya Sebastian Bach, misalnya sudah berakhir. Siapa saja bisa menggunakannya karena sudah menjadi public domain," kata Ansori. Ketika ditanya kemungkinan Indonesia menuntut Malaysia berkaitan dengan lagu Rasa Sayange, Ansori mengatakan tergantung dari bukti yang dimiliki. 40 Jika Indonesia menuntut Malaysia menggunakan Undang-undang Hak Cipta, tentunya, Malaysia akan bertanya siapa pencipta lagu Rasa Sayange. Jika tidak diketahui penciptanya, dasar tuntutannya sangat lemah. Kasus tersebut hendaknya menjadi pelajaran bagi para hendaknya segera untuk melindungi hasil karya cipta mereka, sehingga tidak mudah diambil oleh orang lain. Kepada para seniman supaya mendaftarkan hasil karya cipta mereka ke Direktorat Hak Cipta, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM.

39

Ansori Sinungan, Perlunya Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, (Jakarta, Penerbit : Dep. Hukum. HAM, 2007, Media Indonesia, Edisi 12 Juli 2007), halaman 8. 40 Ibid. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

58

Pendaftaran karya cipta, memang tidak wajib karena perlindungan hukum atas karya cipta itu otomatis berlaku pada saat pertama kali diumumkan kepada publik. Pendaftaran karya cipta, ujarnya, diperlukan sebagai bukti di pengadilan bila terjadi sengketa di kemudian hari. Bila kita memiliki sertifikat pendaftaran karya cipta, pembuktian nya di pengadilan akan lebih mudah, Satu hal yang jelas bahwa munculnya polemik lagu Rasa Sayange itu telah menyadarkan kita akan pentingnya perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual (hak cipta, paten, merek, desain industri dll), karena HaKI bisa memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada pemiliknya. 41

D. Pengertian Foklor dan Lagu Modern Yang Tidak Diketahui Penciptanya Sejak menandatangani Kesepakatan TRIPS, Indonesia tidak memiliki pilihan selain harus membuat dan menegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) dengan sebaik-baiknya. HKI adalah suatu rezim hukum yang sarat dengan nilai-nilai individualis. Persoalannya, nilai-nilai HKI tersebut dalam beberapa hal bertentangan dengan nilai-nilai kebersamaan atau kolektivitas yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut melahirkan suatu situasi yang relatif dilematis bagi para pemegang kepentingan; yang pada akhirnya dapat membuat keberlakuan hukum HKI sulit untuk diterapkan secara efektif di tengah masyarakat. Salah satu hal yang berpotensi menimbulkan konflik nilai tersebut adalah folklor. Secara sederhana, folklor adalah ciptaan tradisional yang diwariskan secara 41

Ibid, halaman 8.


59

turun temurun dan menjadi identitas kultural masyarakat tertentu. Folklor adalah sesuatu yang dianggap sebagai milik bersama. Oleh karena itu, tidak ada seorangpun dalam masyarakat yang merasa memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak atau mengumumkan suatu folklor. Folklor, baik dalam bentuk aslinya maupun reproduksinya, saat ini telah menjadi salah satu obyek komersial, baik dalam konteks industri maupun perdagangan. Ada yang mengkhawatirkan hal tersebut dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan atau misappropriation dan bahkan perusakan nilai kebudayaan. Ada yang mengkhawatirkan hal tersebut menyebabkan terjadinya eksploitasi oleh orang asing. Ada pula yang mempertanyakan tentang manfaat ekonomis yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat asal folklor yang dikomersialkan.

E. Mencari Batasan Atas Pengertian Folklor Pengertian tentang folklor memang telah diberikan pada penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC). Namun demikian, penerapannya dalam praktek ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Ada tiga alasan yang menjadi penyebabnya. Pertama, definisinya mengandung rumusan yang kurang jelas. Kedua, belum diaturnya prosedur untuk membedakan antara Ciptaan yang terkategori folklor dengan Ciptaan yang bukan folklor. Ketiga, tidak diaturnya lembaga pelaksana yang berwenang untuk menetapkan suatu Ciptaan sebagai folklor.


60

Folklor dijelaskan dalam UUHC sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun. untuk membedakan Ciptaan yang termasuk folklor dan Ciptaan yang bukan termasuk folklor. Sayangnya, UUHC tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut, yang mana membuat pasal tentang folklor tersebut menjadi tidak jelas. Selain rumusan pengertiannya yang tidak jelas, kelemahan lain dari pengaturan folklor tersebut ialah belum diaturnya prosedur yang membedakan antara Ciptaan yang termasuk folklor dengan Ciptaan yang tidak termasuk folklor. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, folklor memiliki ciri-ciri yang khusus. Bahkan ahli folklor Indonesia, James Danandjaja, mengingatkan bahwa apabila tidak cermat, seorang peneliti bukannya berhasil menginventarisir folklor, tetapi malah melakukan studi etnografi. Oleh karena itu, Undang-undang sebagai pedoman atau kaidah sosial sangat perlu untuk mengatur tentang prosedur penginventarisasian folklor. Apabila Pasal 10 UUHC dicermati, maka akan tampak bahwa lembaga pelaksana yang berwenang untuk menetapkan suatu Ciptaan sebagai folklor tidak ada. Memang dalam pasal tersebut ada ketentuan yang menyatakan bahwa Negara memegang hak cipta atas folklor. Namun, ketentuan tersebut harus dipandang sebagai tahap lanjutan dalam skema perlindungan folklor. Tahap awalnya ialah menentukan suatu Ciptaan sebagai folklor. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

61

Andaipun ketentuan Pasal 10 UUHC dimaksudkan untuk memberi kewenangan bagi Negara dalam menetapkan suatu Ciptaan sebagai folklor, permasalahan mengenai kejelasan lembaga pelaksana tetap saja ada. Hal tersebut terjadi, karena lembaga yang disebut hanya Negara. Negara adalah entitas yang abstrak. Untuk melaksanakan kewenangannya dalam arti yang kongkrit, maka Negara harus dijabarkan lebih lanjut dengan menyebut instansi pemerintah yang mengembang tanggungjawab tersebut. Dengan kondisi yang ada saat ini, maka menjadi tidak jelas, apakah hanya Ditjen HKI yang berwenang mengadministrasikan folklor, atau lembaga-lembaga lain juga berwenang. Hal ini sangat penting untuk diatasi mengingat perlindungan folklor dapat berkaitan dengan instansi pemerintah seperti Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Perindustrian, dan Pemerintah Daerah. Permasalahan lain yang berkaitan dengan pengertian folklor adalah dalam hal waktu dimulainya perlindungan dan aspek orisinalitas. Suatu Ciptaan mendapat perlindungan Hak Cipta setelah Ciptaan itu selesai dibuat, karena UUHC tidak melindungi gagasan atau ide. Apabila dikaitkan dengan keberadaan folklor, maka Ciptaan yang dapat dianggap sebagai folklor seharusnya telah berusia puluhan tahun; karena salah satu ciri pengenal folklor ialah penyebarannya telah dilakukan sedikitnya dalam dua generasi. Itu artinya ekspresi folklor yang diproduksi, ditampilkan, atau direkam lagi pada saat ini statusnya adalah karya reproduksi.


62

Pertanyaannya adalah apakah suatu karya reproduksi dapat dilindungi dengan menggunakan sistim perlindungan folklore. Sistim perlindungan folklor saat ini belum menggunakan sistem sui generis, tetapi masih memandang folklor sebagai Ciptaan yang dapat dilindungi dengan Hak Cipta. Mengingat Hak Cipta hanya diberikan pada kreasi yang bersifat asli, maka karya reproduksi tidak dapat memperoleh perlindungan Hak Cipta. Hal itu dikarenakan, karya reproduksi tidak mengandung unsur orisinalitas atau keaslian. Oleh karena itu, perlindungan terhadap karya reproduksi hanya dapat menggunakan Hak Terkait, yaitu hak eksklusif untuk para performers (pelaku) dan produser. Tetapi persoalannya, pembuat mebel ukir tidak dapat dianggap sebagai performer. Hal inilah yang perlu untuk dicermati secara lebih mendalam oleh para pembuat hukum di Indonesia. Penggunaan Ciptaan orang lain untuk membuat suatu karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra bukanlah sesuatu yang terlarang. Hal yang terpenting ialah dalam penggunaan Ciptaan orang lain tersebut harus memperoleh izin dari yang bersangkutan atau sekiranya tanpa izin, hal itu dilakukan sesuai dengan prinsipprinsip penggunaan yang wajar (fair use doctrine). Dengan demikian, Ciptaan yang memiliki unsur folklor didalamnya tetap dapat dianggap sebagai Ciptaan yang asli yang mendapat perlindungan Hak Cipta.

F. Mencari Mekanisme Yang Terbaik Agar Negara Dapat Menjalankan Hak Ciptanya Atas Folklor Secara Optimal Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

63

Pasal 10 UUHC menjadi dasar bagi Negara untuk memegang Hak Cipta atas folklor. Dalam pasal tersebut juga ditetapkan bahwa untuk mengumumkan atau memperbanyak folklor, orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut. Sampai saat ini pengaturan lebih lanjut mengenai sistim perizinan tersebut belum ada. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, perlindungan Hak Cipta hanya diberikan pada Ciptaan yang telah selesai dibuat. Dengan demikian, perlindungan Hak Cipta atas folklor seharusnya hanya diberikan pada folklor yang telah didokumentasikan oleh Negara. Hanya Negara yang berhak untuk menentukan mana Ciptaan yang termasuk folklor dan mana yang bukan. G. Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya Sengketa antara Iyeth Bustami dan Nurham Yahya perihal lagu "Laksmana Raja di Laut" tampaknya kian memanas saja. Meskipun Iyeth telah mendatangkan Pak Ngah, pencipta lagu dari Malaysia, namun itu tak cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak mencuri lagu itu dari NurhamYahya. Pasalnya pelantun lagu Melayu itu justru telah ditetapkan sebagai tersangka. Rencananya Iyeth akan dipanggil ke Polda Metro Jaya, untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. Mudah-mudahan saja ia bisa bersikap kooperatif. Sebab kalau tidak, saya bisa minta supaya dia ditahan agar tidak menyulitkan penyidikan kasus ini dan bisa segera selesai sampai ke pengadilan,'' terang H Indra Sahnun Lubis, pengacara Nurham Yahya. 42

42

Keterangan H. Indra Sahnun Lubis di Harian Waspada Terbitan 5 Oktober 2008, halaman 2.


64

Selama ini pihaknya sebenarnya sudah berusaha menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan, namun pihak Iyeth tidak menanggapinya sebagaimana mestinya. ''Ia malah melecehkan klien saya. Saya melihat Iyeth sangat sombong,. Perubahan status Iyeth dari saksi menjadi tersangka karena wanita itu tidak mampu membuktikan siapa sebenarnya pencipta lagu "Laksmana Raja di Laut", sementara Nurham justru bisa meyakinkan pihak kepolisian bahwa dialah pencipta lagu itu. Iyeth selalu berubah-ubah dalam memberikan keterangan siapa pencipta lagu yang melambungkan nama penyanyi asal Riau itu. ''Awalnya dia menyebut pencipta lagu itu NN alias no name, kemudian disebutnya lagu itu adalah lagu rakyat, terakhir Iyeth mengatakan notasi lagu itu diciptakan Pak Ngah asal Malaysia,'' tutur Indra Sahnun Lubis. 43 Sementara itu Hotman Paris Hutapea, pengacara Iyeth ketika diminta komentarnya menyebut bahwa dirinya tidak takut. Saya memang sudah diberitahu kalau Iyeth kini berstatus tersangka. Itu hal yang biasa kalau ada sebuah kasus yang dilaporkan. Kita juga bisa balik melaporkan supaya Nurham juga bisa mendapatkan status tersangka,'' katanya. 44 Menurut Hotman, Iyeth sudah mendatangkan saksi yang memang pencipta notasi dan melodi Laksmana Raja di Laut. Lagu itu mulanya adalah notasi dari lagu Nostalgia Aidilfitri yang diciptakan pada 1993. Pak Ngah, sang pencipta yang berasal dari Malaysia sendiri tidak tahu menahu ketika lagunya itu kemudian berubah syair menjadi lagu Laksmana Raja di Laut". 45 Iyeth kemudian mengklaim syair lagu Laksmana Raja di Laut adalah dari pantun rakyat yang merupakan sastra lisan di Riau sehingga tidak diketahui penciptanya. Karena itu ia kemudian berani menyanyikan lagu itu. Namun Nurham bersikeras lagu itu ciptaannya. Bila Iyeth memang terbukti bersalah dalam kasus ini, ia terancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun dan denda Rp 2,5 miliar”. 46 Laksamana Raja di Laut Pak Ngah Pencipta Notasi Pedangdut Iyeth Bustami nampaknya mulai bisa tersenyum dan berada di atas angin atas kasus tuntutan dari Nurham Yahya. Pasalnya, lagu berjudul Laksamana Raja di Laut" yang diklaim milik Nurham Yahya ternyata merupakan lagu yang notasinya diciptakan Pak Ngah, seorang komposer dari Malaysia. Iyeth yang didampingi pengacaranya, Hotman Paris Hutapea, memperkenalkan Pak Ngah yang tiba di 43

Ibid. Ibid. 45 Ibid. 46 Ibid. 44


65

Jakarta. 'Saya bertemu Pak Ngah saat saya konser di Brunei. Saat itu, saya juga menyanyikan lagu 'Laksamana Raja di Laut. Usai menyanyikan lagu tersebut, tiba-tiba ada yang bilang kalau penciptanya ada di antara penonton VVIP. 47 Kabar tersebut bagai rejeki dan anugerah untuk artis ini. Soalnya, saat ini ia masih terbelit oleh persoalan mengenai siapa pencipta lagu tersebut. Nurham Yahya bahkan telah menuntutnya membayar royalti sebesar Rp 3 miliar atas album Iyeth yang meledak di pasaran itu. Pria itu menuduh Iyeth menggunakan lagunya tanpa izin dan ia memiliki hak cipta atas lagu tersebut. Menurut Pak Ngah, notasi lagu "Laksmana Raja di Laut" ia ciptakan pada 1993 untuk keperluan sebuah pertunjukkan teater. Lagunya sendiri diberinya judul "Nostalgia Idul Fitri" yang kemudian dipopulerkan oleh artis tenar Malaysia, Sarifah Aini. Namun notasi lagu itu sendiri kemudian terus menyebar hingga ke Riau yang kemudian liriknya digubah dengan pantun-pantun yang memang menjadi sastra lisan di daerah itu. Bisa dibilang lagu itu kemudian menjadi semacam lagu rakyat tanpa diketahui pasti siapa penciptanya. Ternyata lagu Laksmana Raja di Laut yang memang sudah sangat akrab di telinga saya itu notasinya diambil dari lagu 'Nostalgia Idul Fitri'. Saya sendiri tidak tahu siapa yang kemudian menggubah syairnya menjadi Laksmana Raja di Laut yang berisi pantun-pantun dari daerah Riau yang memang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Iyeth kemudian menceritakan awal mula ia menerima lagu "Laksamana Raja di Laut" itu. ''Pada tahun 1999 abang saya menikah dan saya pulang ke Riau. Di sana saya diundang oleh teman lama saya, Suhaimi, untuk mampir di Bengkalis. Ketika berada di sana saya mendengar anak-anak sanggar menyanyikan lagu itu. 48 47

Nurhaidi, Pro Kontra Lagu Laksamana Raja di Laut, (Jakarta, Penerbit : Metro Post, Edisi 3 Juli 2008), halaman 2. 48 Ibid. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

66

“Beberapa hari kemudian, Suhaimi giliran mendatangi rumahnya dan menyerahkan kaset berisi lagu itu. Suhaimi juga berpesan agar Iyeth mempopulerkan lagu-lagu rakyat di daerah itu mengingat ia punya aset di Jakarta” 49. Akhirnya saya kemudian mengambil lagu itu dan karena menganggap tidak ada penciptanya, saya kemudian mencantumkan NN sebagai penciptanya. Sampai kemudian muncul tuduhan saya memakai lagu orang tanpa izin.” 50 Pak Ngah sendiri mengaku tidak tahu apa isi lagu "Laksmana Raja di Laut", begitu juga maknanya. ''Saya memang tidak menulis lirik lagu itu, tetapi saya hanya menciptakan notasi lagunya. Jadi saya tidak tahu mengenai syair lagu itu,'' Menurut Iyeth, "Laksmana Raja di Laut" adalah julukan bagi seorang pendekar yang telah mendirikan Bandar Bengkalis. Pendekar itu yang selama ini mengusir kedatangan kaum komunis ke daerah tersebut sehingga kemudian mendapat julukan Laksmana Raja Di Laut. 51 ''Saya selalu bangga setiap kali menceritakan siapa Laksmana Raja Di Laut ini,'' katanya. Iyeth sendiri mengaku Pak Ngah telah mengizinkannya memakai notasi lagu itu. Pak Ngah mengaku kaget dan bingung ketika mengetahui Nurham Yahya mendaftarkan lagu itu ke Dirjen HaKI. Tetapi ia yakin, meskipun sudah didaftarkan hak ciptanya, Nurham Yahya belum bisa dianggap kalau ia memiliki lagu itu secara sah. Merasa dirinya kini telah mendapatkan kebenaran, Iyeth mengaku akan segera menggugat balik Nurham Yahya atas pencemaran nama baiknya. Kasus penjiplakan aset budaya Indonesia oleh tetangga Malaysia tidak lepas dari perhatian warga Indonesia di Belanda. Klaim Angklung, Reog Ponorogo, Batik, Sate, Kain Tenun, sampai lagu Rasa Sayange menjadi perbincangan 49

Ibid. Ibid. 51 Ibid. 50


67

hangat di Belanda. Seorang yang mengikuti perkembangan ini adalah Hayyan Ul Haq. bahwa sebenarnya undang-undang hak cipta Indonesia belum bisa mengakomodir kekayaan budaya”. 52 Soal Undang-Undang Hak Cipta, Indonesia masih ketinggalan. Haq mencontohkan tradisi intelektual property yang sudah lama dikembangkan di Amerika dan Eropa, sejak awal abad XIX. Bahkan sejarah intelektual property yang pertama kali adalah pompa air Galileo pada abad 15-16. Secara normatif dikembangkan sejak masa Ratu Anne di Inggris abad 16-17an. Dibandingkan Eropa, Indonesia memang masih ketinggalan jauh. Menurut Hayyan Ul Haq, Indonesia baru mulai secara serius mengembangkan intelektual property sejak 1982. Dengan diberlakukannya Undang-undang hak cipta Nomor 6 tahun 1982 yang kemudian direvisi Nomor 7 tahun 1987 dan direvisi lagi menjadi Undang-undang Nonor 12 tahun 1997. Dan sekarang ini Nomor 19 tahun 2002. 53 Alasan perevisian ini menurut Hayyan Ul Haq bukan karena keinginan bangsa Indonesia. Tetapi lebih karena kehendak bangsa-bangsa maju. Keseragaman ini kalau dilihat dari segi kepentingan ekonomi, paling banyak menguntungkan kreator-kreator yang berasal dari luar negeri. Karena mereka mendapatkan perlindungan di Indonesia dalam mengeksploitasi penemuanpenemuannya. Itu tidak hanya dalam bidang seni, teknologi, tetapi juga produk-produk yang sangat diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat luas misalnya pendidikan, pangan dan kesehatan. 54 Supaya bisa melindungi kekayaan budaya Indonesia, maka sebaiknya Indonesia jangan hanya menterjemahkan Undang-undang Internasional. Menurut Haq, semestinya pemerintah Indonesia bisa menciptakan atau secara kreatif merumuskan

norma-norma

perlidungan

hukum

yang

dapat

mengakomodir

kepentingan bangsa.

52

Hayyan Ul Hao, Undang-Undang Hak Cipta Belum Sempurna Perlu di Revisi. Jakarta. Universitas Utrecth, 2005, halaman 3. 53 Ibid 54 Ibid Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

68

Bukan hanya sekedar melakukan penyesuaian terhadap undang-undang dari luar yang diintrodusir melalui trade related on intellectual property rights, tentang intelektual property. Kalau kita memiliki kesadaran penuh, maka kita bisa menciptakan normanorma yang mengakomidir kepentingan nasional. Tanpa bertentangan dengan ketentuan-ketentuan internasional Agreement on Trips Of Intellectual Property Rights. Caranya menurut Haq, pemerintah dapat mengeluarkan sui generis norm, yang substansinya memberikan perlakuan khusus terhadap kekayaan kultural. Undang-undang hak cipta yang moderen yang berstandar internasional memiliki karakteristik yang berbeda. Undang-undang hak cipta Nomor 19 Tahun 2002 tidak bisa mengakomodir kekayaan kultural bangsa. Karena undang-undang ini mensyaratkan 3 komponen ; 1. Dia harus bersifat original atau sesuatu yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. 2. Sebuah ciptaan baru bisa dilindungi bila penciptanya diketahui. 3. Jangka waktu perlindungan dalam Undang-undang hak cipta Indonesia itu hanya seumur hidup sang pencipta ditambah 70 tahun setelah yang bersangkutan meninggal. Melihat tiga syarat di atas maka Undang-undang hak cipta Indonesia HaKi tidak bisa mengakomodir atau melindungi Rasa Sayange, Karena kekayaan kultural sering kali anonim, tanpa diketahui siapa penciptanya. Produk kultural sudah ada sejak ribuan atau ratusan tahun silam, sehingga tidak bisa dikatakan original. Karena tidak diketahui siapa pengarang atau penciptanya, demikian ungkap Hayyan Ul Haq. 55 Yang menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia, menurut pemerhati intellectual property itu adalah menemukan bukti non-hukum bahwa Rasa Sayange

55

Ibid


69

itu syah milik masyarakat Maluku. Caranya menurut Haq, dengan pembuktian kausalitas (prinsip sebab-akibat red.) antara ciptaan dengan penciptanya. Oleh karena tidak diketahui penciptanya maka bisa dilacak berdasarkan karakteristiknya. Sejak kapan dinyanyikan, Oleh siapa, Lalu dibutuhkan penelusuran historis, sosiologis, dan antropologis. Bukan hanya pengakuan normatif atau secara hukum saja, tetapi menurut Haq dibutuhkan pendekatan non-hukum untuk membuktikan kebenaran Rasa Sayange, sebagai bagian ungkapan kegembiraan masyarakat Maluku, demikian pandangan Hayyan Ul Haq. Dari penuturan Hayyan Ul Haq diatas maka, bisa disimpulkan bahwa sampai saat ini lagu Rasa Sayange secara hukum masih belum menjadi milik bangsa Indonesia. Ini tidak hanya berlaku untuk lagu Rasa Sayange saja tetapi juga kekayaan budaya Indonesia lainnya yang masih belum terlindungi secara hukum. Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang hak cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku" (Pasal 1 butir 1). Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

70

legenda, babad, lagu, kerajinan tangan,koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Negara memegang hak cipta atas ciptaan untuk kepentingan penciptanya, Jika suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, Penerbit memegang hak cipta atas untuk kepentingan penciptanya, jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS LAGU YANG TIDAK DIKETAHUI PENCIPTANYA

A. Peranan Yayasan Karya Cipta Indonesia Dalam Melindungi Hak Cipta Lagu Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) didirikan pada tahun 1990 yang merupakan keinginan dari para pencipta lagu berdasarkan surat kuasa dan perjanjian serta resiprocal agreement dari para pencipta lagu baik pencipta lagu dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa pencipta lagu terkemuka Indonesia yang menjadi pemberi kuasa diantaranya Benny Panjaitan, Guruh Soekarno Putra, Rinto Harahap, Titik Puspa, Adie MS, sedangkan pencipta lagu terkemuka luar negeri termasuk diantaranya Elton John, Frank Sinatra, David Foster, Michael Jakson, Madonna.


71

KCI merupakan organisasi nirlaba yang diamanatkan oleh para pencipta untuk menghimpun dan membagikan royalti hak cipta bagi para pencipta lagu, lirik dan para penerbit musik. Sampai saat ini KCI mewakili 2.253 pencipta Indonesia dan 2.187.746 Pencipta seluruh dunia yang mewakili semua jenis musik, sehingga KCI tersebut adalah merupakan pemegang hak cipta atas karya lagu seluruh pencipta lagu tersebut. 56 Sebelum KCI dibentuk oleh para pencipta lagu, pencipta lagu di Indonesia mengalami masa-masa yang yang sangat sulit dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi khususnya hak mengumumkan. Sering kita mendengar adanya pendapatpendapat miring yang mengecilkan keberadaan para pencipta lagu yang identik dengan mimpi-mimpi dan kemiskinan. Sayangnya memang itulah kenyataan dan keseharian yang dihadapi oleh kebanyakan Para pencipta lagu. Sebagai ilustrasi, sangatlah ironis apabila kita melihat kenyataan untuk sebuah lagu yang berjudul ”My Way” dimana Penciptanya (Paul Angka, Gilles Thibault, Claud Francois dan Jacques 55 Revaux) pernah dalam 1 (satu) tahun berhasil mendapatkan royalti atas Hak Mengumumkan kurang lebih US$ 20.000.000,- (dua puluh juta USD). Sedangkan untuk lagu yang berjudul ”Widuri” Penciptanya (Adriyadie) saat ini harus bergulat dengan pekerjaannya sebagai karyawan sebuah tambak udang, karena tidak memperoleh penghargaan yang layak atas ciptannya tersebut, padahal lagu ”Widuri” tersebut adalah lagu yang dikenal dan dikenang dari generasi ke generasi sampai dengan saat ini. Kondisi serupa juga dialami oleh salah satu pencipta lagu senior yaitu Bapak Gesang, dengan lagunya ”Bengawan Solo”, yang populernya di negara Sakura atau Jepang, sebelum adanya KCI, kolektif managemen di Jepang yaitu JASRAC mengalami kesulitan untuk meneruskan hak ekonomi beliau, salah satu alasannya adalah beliau tidak terdaftar dalam kolektif manajemen manapun di dunia saat itu.

56

Budi Santoso, KCI dan Hak Cipta Lagu Kita, (Jakarta, Penerbit : Kompas, Eisi 12 Juni 2000), halaman 2. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

72

Setelah menjadi Pemberi Kuasa KCI, sekarang secara rutin setiap tahun beliau bisa memperoleh hak ekonomi-nya sebagai bentuk penghargaan dari negara negara sahabat terutama Jepang. Realita lain yang perlu diketahui adalah bagaimana Alm. Ismail Marzuki yang nota bene adalah Pahlawan Nasional Indonesia dan karya cipta lagunya akan selalu di kenang selama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri Sebelum adanya KCI Ismail Marzukibeliau dan keluarganya menghadapi masa-masa sulit dalam menjalani kehidupannya baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai dengan kesulitan dana yang sering dihadapi dikala masa kontrakan rumah berakhir. Setelah KCI berdiri almarhum dan keluarganya mendapat peghidupan yang lebih layak, dimana almarhum pada saat ini mendapat royalti sebesar kurang lebih 70 (tujuh puluh) juta pertahunnya melalui KCI. 57 Dengan diberikan dan dilindunginya pencipta secara eksklusif dan langsung oleh negara melalui Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap hak ekonomi dan hak moralnya maka para pencipta lagu memiliki hak perdata untuk memberikan ijin bagi para pihak dan

pengguna atau user yang

bermaksud untuk menggunakan karya ciptanya bagi kepentingan komersial, dan atas pemberian ijin tersebut. Para pencipta lagu berhak mendapatkan royalti. Hal inilah yang melatar belakangi pendirian para pencipta mendirikan KCI untuk mempermudah dan membantu para pencipta lagu itu sendiri dalam mengelola hak ekonomi mereka khususnya hak mengumumkan atas karya ciptanya. Dapat dibayangkan betapa sulitnya apabila para pencipta lagu harus mendatangi satu persatu para pengguna karya ciptaannya untuk meminta royalti, dan

57

Ibid, halaman 7.


73

sebaliknya betapa repotnya para pengusaha atau pengguna karya cipta lagu apabila harus mengurus izin dari kurang lebih 2.253 para pencipta lagu. Dengan demikian keberadaan KCI jelas merupakan perwujudan dari keinginan para pencipta dalam memperjuangkan hak-haknya yang juga bertujuan untuk membantu para pencipta lagu dan juga pelaku usaha dan para pengguna karya cipta lagu, dimana pada akhirnya dapat mengembangkan daya kreasi seni dan perkembangan industri yang menggunakan karya cipta lagu sebagai salah satu komponen pendukungnya. Untuk meningkatkan taraf hidup para pencipta lagu maupun jaminan bagi masa depan mereka, saat ini KCI telah mengupayakan langkah langkah perbaikan nasib para pencipta lagu, diantaranya perjuangan untuk mendapatkan royalty atas karya cipta lagu anggotanya serta program yang terkait dengan perbaikan nasib para pencipta yang salah satunya adalah menyediakan asuransi kesehatan bagi seluruh anggotanya. Bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura maupun Malaysia, perkembangan sistem perlindungan bagi para pencipta lagu di Indonesia masih tertinggal sangat jauh, baik dari segi penghormatan terhadap karya cipta lagu, maupun jumlah penghimpunan dan atau pengumpulan royaltinya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah royalti yang dapat dihimpun dan atau dikumpulkan oleh kedua negara tetangga tersebut kurang lebih 100 (seratus) milyar setiap tahunnya, jika dibandingkan dengan KCI yang setiap tahunnya baru dapat mengumpulkan royalti sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) milyar. 58 Perlu diketahui pula KCI merupakan anggota dari CISAC (Organisasi Induk Performing-right Sedunia : The International Confederation of Societies of Authors 58

Sumarsono Patipeilohi, Op. Cit., halaman 4.


74

& Composers) yang beranggotakan lebih dari 111 negara membuat karya cipta lagu milik para pencipta lagu Indonesia juga terdaftar di 111 negara anggota CISAC tersebut serta mendapatkan pengakuan maupun penghargaan atas karya ciptanya dalam bentuk royalti. Dalam skala Internasional, status dan kedudukan KCI telah diakui sebagai satu satunya organ/lembaga yang mewakili para pencipta lagu di Indonesia, sekaligus dipercaya oleh pencipta lagu asing. Seluruh Negara yang terdaftar dalam CISAC tersebut, bentuk dan status hukum lembaga kolektif managemen adalah bersifat Independen seperti di negara negara Malaysia/MACP, Singapura/COMPASS, Jepang/JASRAC, Inggris/ PRS, Belanda/ BUMA, USA/ASCAP dan lain sebagainya. Selain itu, dalam persetujuan multilateral di bidang ekonomi dan perdagangan maupun dalam persetujuan bilateral yang diikuti oleh Indonesia misalnya ; 1. Ikut sertanya Indonesia dalam WTO atau World Trade Organization melalui Undang-undang Nomor : 7 tahun 1994. 2. Sebagai konsekwensinya adalah menandatangani TRIPs atau Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights 3. Ratifikasi beberapa konvensi international diantaranya Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic melalui Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 1997 4. Persetujuan bilateral dengan Jepang, Cq Indonesia Japan Economic Partnership Agreement, yang pokok pokok kesepakatannya telah di tanda tangani oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe beberapa waktu yang lalu terdapat kewajiban bagi setiap Negara untuk memiliki dan mengembangkan lembaga kolektif managemen tanpa mengharuskan berbentuk badan publik. 59

B. Sengketa Lagu Rasa Sayange

59

Lihat Laporan Pelaksanaan CISAC dalam Jurnal Ekonomi Edisi 12 Mei 2008, halaman 2.


75

Sengketa mengenai hak cipta lagu Rasa Sayange antara Indonesia dan Malaysia beberapa waktu belakangan mencuat di berbagai media. Permasalahan yang berawal dari digunakannya lagu tersebut di sebuah situs pariwisata milik pemerintah Malaysia ini kontan menarik perhatian para pengguna internet Indonesia. Hal ini sangat wajar mengingat lagu yang nota bene merupakan lagu rakyat dari daerah Maluku tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan promosi pariwisata tapi juga diklaim sebagai milik negara Malaysia. Beragam reaksi muncul atas hal ini terlebih ketika ruang komentar pada situs tersebut dibuka, mulai dari tanggapan yang sopan dan uraian logis, hingga kecaman dan caci maki dari warga Indonesia mewarnai kolom komentar tersebut. Pemerintah, walaupun pada akhirnya turun tangan ketika Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wajik mengatakan kepada media bahwa lagu Rasa Sayange tersebut adalah benar merupakan lagu tradisional dari daerah Maluku, di Indonesia, namun pernyataan tersebut dibantah oleh Menteri Pariwisata dan juga Menteri Penerangannya

dengan

menyatakan

bahwa

Indonesia

harus

membuktikan

kepemilikan atas lagu tersebut dengan menyatakan siapa penciptanya. Bila dilihat dari aspek hukum kekayaan intelektual, khususnya yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor : 19 tahun 2002 tentang hak cipta, pengertian hak cipta sesungguhnya merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang (pencipta) atas karyanya yang dihasilkan dari proses pemikiran, imajinasi dan kreatifitas, sehingga ia kemudian mempunyai hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Harus diketahui bahwa hak cipta adalah suatu karya intelektual yang timbul secara otomatis seketika, pada saat karya tersebut telah selesai dibuat, sehingga pada prinsipnya hak cipta tidak memerlukan adanya suatu pendaftaran. Namun demikian disarankan pendaftaran tetap dilakukan, Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

76

mengingat hal tersebut diperlukan guna keperluan dokumentasi dan kemudahan pembuktian dalam suatu sengketa di kemudian hari. 60 Dalih yang dikemukakan oleh Menteri Pariwisata Malaysia bahwa Indonesia harus membuktikan kepemilikannya dengan menyebut siapa pencipta lagu Rasa Sayange, adalah sama sekali tidak tepat. Betapa tidak, sudah diketahui secara umum bahwa folklor atau dalam penjelasan Undang-undang dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat untuk menunjukkan identitas sosial dan budaya seperti misalnya lagu-lagu dan tarian daerah, pada umumnya tidak diketahui siapa yang sesungguhnya menciptakannya pertama kali. Disamping itu, dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta secara tegas dinyatakan bahwa berkenaan dengan hak cipta yang tidak diketahui siapa penciptanya seperti peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional, maupun folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya, hak cipta atas karya tersebut dipegang oleh negara. 61 Apabila orang yang bukan warga negara Indonesia ingin memakai, mengumumkan atau memperbanyak ciptaan folklor tersebut, meraka harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait, dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM khususnya Direktorat Hukum Kekayaan Intelektual. Sehingga jika yang dijadikan alasan oleh Pemerintah Malaysia yaitu ada atau tidaknya pencipta pada karya folklor dan hal tersebut tidak segera ditanggapi oleh

60 61

Lihat lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1) Tentang Pengertian Hak Cipta. Lihat lebih lanjut Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang

Hak Cipta. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

77

Pemerintah Indonesia, maka bukan tidak mungkin karya-karya seni tradisional lainnya akan menyusul dan mengalami peristiwa serupa. Sebagai negara yang sama-sama menandatangani dan meratifikasi Perjanjian Perdagangan Dunia (WTO) dan persetujuan tentang aspek dagang hak kekayaan intelektual (TRIPs), Malaysia tentu sangat mengetahui akan hal tersebut. Namun sekali lagi rupanya Malaysia juga sadar, bahwa implementasi dan penegakan HKI di Indonesia masih lemah, hingga menjadikannya kemudian percaya diri melakukan hal tersebut. Dilihat dari beragam komentar warga Indonesia yang ada di situs pariwisata Malaysia, nampak adanya spirit nasionalisme kebangsaan yang tinggi untuk membela hak milik bangsa. Sudah tentu kita bangga dan menghargai semangat tersebut, walau sebenarnya tidak cukup hanya sampai disitu. Terdapat hal lain yang menjadikan peristiwa ini menjadi salah satu pelajaran yang sangat berharga khususnya menyangkut persoalan integritas dan martabat bangsa Indonesia. Tidak disangkal, maraknya korupsi dan kolusi yang membebani perekonomian dan kondisi sosial masyarakat, menjadi salah satu penyebab utama merosotnya integritas dan martabat bangsa Indonesia di tengah pergaulan internasional.

C. Sejarah Lagu Rasa Sayange


78

Lagu Rasa Sayange jadi rebutan publik Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia saja, sejumlah daerah mengklaim lagu itu asli daerahnya. Namun sebetulnya sulit mengklaim lagu itu milik daerah tertentu, RI atau Malaysia, selama pencipta lagu itu belum diketahui. "Yang penting itu sekarang kita harus tahu dulu siapa penciptanya. Itu kan lagu lama," kata Dirjen Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Depkum HAM, Andy N Sommeng. 62 Hak cipta sendiri, kata dia, berlaku secara otomatis. Tidak hanya sekadar ada partiturnya saja. "Begitu dimainkan musiknya, itu sudah jadi hak cipta," kata dia. Pengklaiman hak cipta akan menjadi mudah jika siapa penciptanya sudah jelas. Namun akan sulit jika pencipta lagu itu tidak ketahuan rimbanya, seperti pencipta lagu Rasa Sayange. Perlu diketahui publik, hak cipta hanya berlaku saat si pencipta masih hidup dan 50 tahun setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Setelah 50 tahun, maka lagu itu menjadi milik publik. Lagu itu Rasa Sayange merupakan lagu lama. Kalau misalnya si pencipta lagu itu meninggal tahun 1945 saja, berarti lagunya sudah milik publik, tidak ada hak royalti lagi," Musik klasik yang diciptakan Mozart atau pencipta musik klasik lain yang hidup tahun 1800 atau 1900. "Lagu klasik kan sering jadi latar belakang (film), kenapa bisa, ya karena sudah milik publik. Tidak perlu lagi bayar hak cipta dan sebagainya. Jadi saya rasa sulit, kecuali ada bukti pencipta Rasa Sayange, misalnya tinggal di Maluku. Kalau sudah meninggal, tahun berapa meninggalnya. Harus didukung bukti epiden, yang tidak kalah penting, untuk membuktikan seseorang pencipta lagu Rasa Sayange adalah adanya goretan partitur lagu bersangkutan. "Kalau tidak ya sulit. Sekarang tinggal bagaimana Malaysia sebagai bangsa yang beradab saja menyikapinya. Tapi sulit juga 62

Penjelasan Andy N. Sommeng, Dirjen HAKI Kepada Media Indonesia 12 Oktober 2007,

halaman 8. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

79

karena kita masih serumpun. Di Riau yang berbau Melayupun lagu ini sudah ada sejak dulu. Jadi lebih baik tidak usah dipermasalahkan. 63 Sebagai nyong Ambon, Andre Hehanussa tahu benar sejarah lagu Rasa Sayange yang 'dicatut' Malaysia sebagai lagu kampanye pariwisatanya. Lagu Rasa Sayange diciptakan oleh Katje Hehanussa pada tahun 1940. Katje membuatnya pada zaman perang dengan Belanda sekitar tahun 1940. Lagu Rasa Sayange bisa sampai ke Malaysia karena dibawa oleh Belanda saat menjajah Indonesia. Lagu itu favoritnya orang Belanda, makanya sampai dibawa-bawa saat berkunjung ke Malaysia, urai pria hitam manis ini”. 64 Andre mengaku tidak mempersoalkan lagu Rasa Sayange dijadikan single iklan pariwisata Malaysia. Yang penting Malaysia membayar royaltinya. "Namun saya tidak tahu apakah Malaysia sudah membayarnya, nanti saya cek," pungkas calon General Manager (GM) Karya Cipta Indonesia (KCI) ini. NN alias no name. Itulah pengarang lagu Rasa Sayange yang jadi rebutan Indonesia dan Malaysia. "Pencipta lagunya adalah NN karena merupakan folklore dari kawasan Indonesia Timur. Karena itu, kategori lagu tersebut adalah domain publik Indonesia. "Kasus lagu Rasa Sayange adalah illegal recording atau pelanggaran karya cipta oleh negara (Malaysia) seperti batik," beber Franky. 65

D. Belajar Dari Kasus Sengketa Hak Cipta Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya Ismail Hutajulu adalah seorang pencipta lagu-lagu dalam bahasa Batak. Pada tahun 1942 ia menciptakan dua lagu bahasa Batak dengan judul Tillo-Tillo dan Alatipang. Kedua lagu menjadi lagu yang terkenal di kalangan masyarakat Batak.

63

Andi Fauzi, Lagu Rasa Sayang Milik Publik, (Jakarta, Penerbit : Batam Post, Edisi 29 Agustus 2008), halaman 6. 64 Andre Hehenusa, Katje Hehanussa Pencipta Lagu Rasa Sayange, (Jakarta, Penerbit : Media Indonesia edisi 21 Agustus 2008), halaman 2. 65 Ibid. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

80

“Pada tahun 1984, Ismail Hutajulu menemukan sebuah kaset rekaman yang diproduksi oleh PT Lolypop Records berisi lagu-lagu Tillo-Tillo dan Alatipang, ciptaan Ismail Hutajulu tersebut.

Kaset rekaman ini diperdagangkan di pasaran

umum”. 66 “Lagu/nyanyian Tillo-Tillo dan Alatipang yang direkam, diproduksi dan dijual dipasarkan oleh PT Lolypop Records tersebut. Dicantumkan huruf N.N (Noname) dan dinyanyikan oleh Christine Panjaitan”. 67 “Perekaman lagu-lagu ciptaan Ismail Hutajulu tersebut diatas dilakukan oleh PT Lolypop Records tanpa ijin dari penciptanya, Ismail Hutajulu. Perbuatan PT Lolypop Records tersebut dinilai oleh Ismail Hutajulu sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian baik moril maupun materiil”. 68 Karena usaha musyawarah tidak berhasil, maka Ismail Hutajulu mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap PT Lolypop Records; sebagai Tergugat, dengan tuntutan sebagai berikut: 1. Menyatakan Penggugat adalah pencipta lagu-lagu Tillo-Tillo dan Alatipang. 2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum. 3. Menghukum Tergugat membayar sekaligus lunas kepada Penggugat ganti rugi uang Rp. 60.000.000,- sebagai akibat perekaman dan memproduksi lagu TilloTillo dan Alatipang, tanpa ijin Penggugat sebagai penciptanya. 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menarik semua kaset rekaman yang beredar di dalam masyarakat yang memuat kedua lagu-lagu tersebut. 5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 100.000,setiap hari, bila Tergugat lalai. Terhadap gugatan tersebut di atas pihak Tergugat Lolypop Records, memberikan jawaban berupa; Eksepsi yang berisikan dalil bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, karena “Surat Kuasa Khusus” di dalamnya tidak 66

Berkas gugatan Ismail Hutajulu melawan PT. Lolypop Records di Pengadilan Negeri

Jakarta. 67 68

Ibid. Ibid.


81

memuat masalah/object yang disengketakan padahal dalam surat kuasa khusus tersebut, Penggugat menuntut ganti rugi uang. Karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian surat kuasa tersebut tidak sempurna dan tidak dapat dipakai sebagai proses partij formeel di pengadilan. Dengan alasan di atas, Penggugat mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan. 69 Terhadap pokok perkara pihak Tergugat menyangkal semua dalil gugatan Penggugat, karena tidak didukung oleh bukti-bukti. Karena itu Tergugat mohon agar pengadilan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Hakim pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokok isinya sebagai berikut: Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus ditolak, karena tidak menyangkut mengenai masalah kompetensi pengadilan baik absolut maupun relatif. Mengenai pokok perkara Hakim pertama berpendirian bahwa dari bukti P1 P2 - P3 - P4 - P5 - P8 - terbukti bahwa lagu-lagu yang disengketakan ini dicipatakan oleh Ismail Hutajulu atau Penggugat. Kedua lagu tersebut telah sangat populer di dalam masyarakat Batak sehingga menjadi lagu rakyat atau folksong, meskipun demikian adalah tidak mungkin kedua lagu rakyat tumbuh dengan sendirinya tanpa ada pencipta lagu tersebut. Terbukti bahwa kedua lagu yang sudah menjadi lagu rakyat tersebut yang mencipta adalah Penggugat.

69

IbId.


82

Berdasar bukti P6 terbukti bahwa Tergugat telah merekam, memproduksi dan menjual kaset rekaman lagu Alatipang dengan penyanyi Christine Panjaitan, semuanya dilakukan Tergugat tanpa izin dari Penggugat. Dibelakang nama lagu tersebut ditulis “N.N” artinya no name. Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang harus memberi ganti rugi kepada Penggugat. Karena yang terbukti hanya satu lagu saja yaitu lagu Rambadia (Alatipang) maka tuntutan ganti rugi hanya dikabulkan separuhnya Rp. 30 juta. Berdasar atas pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Pengadilan Negeri memberikan putusan sebagai berikut: Mengadili : Dalam Eksepsi: menolak eksepsi Tergugat. Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan untuk sebagian. Menyatakan Penggugat adalah pencipta lagu Tillo-Tillo dan Rambadia (Alatipang). Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum. Menghukum Tergugat untuk membayar sekaligus lunas kepada Penggugat ganti rugi Rp. 30 juta, sebagai akibat perekaman dan memproduksi lagu Alatipang (Rambadia) oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat sebagai penciptanya. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menarik semua kaset yang beredar di dalam masyarakat yang memuat lagu tersebut di atas. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

83

Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom), Rp. 100,000,- sehari, bila Tergugat lalai menjalankan petitum di atas. PT Lolypop Records, menolak putusan hakim pertama tersebut di atas dan mohon banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hakim banding setelah memeriksa perkara ini di dalam putusannya berpendirian bahwa apa yang dipertimbangkan dan di putus oleh Hakim pertama, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara adalah sudah tepat dan benar menurut hukum serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memberi putusannya. Akhirnya Pengadilan Tinggi memberikan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 230/Pdt.G/1988/PN.Jkt.Sel. PT Lolypop Records, menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas dan mohon pemeriksaan Kasasi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebelum memberi putusan akhir, menerbitkan putusan sela yang amarnya : Sebelum memberi putusan akhir; Memerintahkan kepada PN Jakarta Selatan untuk membuka kembali persidangan atas perkara ini, memanggil para pihak berperkara dan melakukan pemeriksaan para saksi yang telah membuat surat keterangan kesaksian yaitu: (1) Gordon Tobing, (2) Bambang Suwondo, (3) H.P. Siagian, (4) N. Simanungkalit dan (5) D.M. Simanjuntak. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

84

Pemeriksaan saksi mana untuk memperoleh fakta yang lebih jelas tentang kepastiannya: Siapa pencipta lagu-lagu tersebut serta kapan lagu tersebut diciptakan, dan lain-lain yang dianggap perlu dalam perkara ini. Pengadilan Negeri telah melaksanakan, “putusan sela” tersebut dan melaksanakan “pemeriksaan tambahan.” Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa judex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan judex facti tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini. Putusan Mahkamah Agung tersebut didasari oleh alasan yuridis yang intinya sebagai berikut: Dasar pertimbangan dan kesimpulan judex facti Pengadilan Negeri mengenai terbuktinya dalil gugatan Penggugat, ditarik dari bukti P1-P2-P3-P4 sehingga judex facti menyimpulkan bahwa pencipta lagu yang disengketakan tersebut adalah Penggugat (Ismail Hutajulu). Bilamana Bukti P1 dan P2 diuji dengan ketentuan ex Pasal 1871 jis 18741878 B.W., maka surat bukti tersebut dikonstruksi secara analog dengan pasal 1883 B.W. yakni hanya berupa “catatan biasa” yang kekuatan pembuktiannya hanya sebagai “permulaan pembuktian dengan tulisan”, sehinggaa semua alat bukti yang dikemukakan judex facti tersebut belum dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

85

bahwa Penggugat adalah pencipta lagu-lagu yang disengketakan dalam perkara ini. Apalagi bila bukti surat tersebut dikaitkan dengan fakta hasil pemeriksaan tambahan, maka semakin lumpuh nilai kekuatan pembuktian permulaan yang terkandung dalam bukti P1 dan P2. Sebabnya, sesuai dengan keterangan pada saksi: N. Simanungkalit dan M.P. Siagian diperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa kedua lagu yang diclaim oleh Penggugat sebagai penciptanya (1942), sudah populer dimasyarakat sejak 1940. Bahwa para saksi tidak memungkiri kedua lagu tersebut ada penciptanya, sampai sekarang ini belum diketahui dengan pasti siapa pencipta sebenarnya, sehingga lagu-lagu tersebut di N.N. (= No Name) dan lebih digolongkan sebagai Lagu Rakyat (folklore). Jika keterangan kedua saksi ini dikaitkan dengan keterangan Tergugat, bahwa sebelum, Tergugat merekam lagu-lagu tersebut dalam casette, pada tahun 1960, Remaco telah pernah merekamnya. Lagu-lagu tersebut tergolong folklore sehingga perekaman, oleh Tergugat dalam kaset dengan code “N.N.” menurut Majelis Mahkamah Agung tidak dapat dianggap melanggar hak cipta Penggugat. Berdasar atas alasan yuridis tersebut di atas, maka Majelis Mahkamah Agung memberi putusan sebagai berikut: Mengadili: Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

86

Mengadili Sendiri: Menolak gugatan Penggugat. Dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dapat diangkat “abstrak hukum” sebagai berikut: Lagu-lagu yang belum dapat diketahui dengan pasti siapa penciptanya namun telah puluhan tahun menjadi terkenal populer di dalam masyarakat, sehingga lagulagu tersebut dapat digolongkan sebagai “lagu rakyat” atau “folklore”, maka perbuatan seorang pengusaha rekaman (PT Lolypop Records) yang telah merekam dan memproduksi dalam kaset rekaman lagu dengan diberi catatan/code N.N. (No Name) di belakang judul lagu terebut serta menjualnya ke masyarakat luas, maka perbuatan “pengusaha rekaman” tersebut, bukan merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak dapat dikwalifisir sebagai pelanggaran terhadap hak cipta lagu. Dalam menilai “bukti surat” yang diajukan di dalam persidangan, hakim seharusnya menguji “bukti surat” tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1874-1878 KUHPerdata (BW) agar dapat diperoleh kesimpulan yang benar atas bukti tersebut.

E. Berbagai Pendapat Tentang Hak Cipta Lagu Rasa Sayange Berbagai komentar muncul atas klaim lagu Rasa Sayange oleh Malaysia. Mensesneg Hatta Rajasa memilih tidak ambil pusing, menurut Hatta, sudah membudaya di masyarakat, sehingga tidak perlu diributkan. "Nggak usah klaimSandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

87

klaim. Ini budaya masyarakat sudah ada sejak kita lahir. Nggak usah diributin yang begituan," tandasnya. DPRD Maluku siap mengadukan Malaysia ke Mahkamah Internasional terkait penggunaan lagu rakyat asal Maluku Rasa Sayange yang dipakai sebagai jingle iklan promosi pariwisata. ”Kalau teman-teman di dewan setuju, kita akan adukan persoalan ini ke mahkamah internasional, kata Ketua DPRD Maluku, Richard Louhenapessy” 70 Menurut Richard, lagu Rasa Sayange adalah asli produk Maluku. Hanya saja, dia mengakui, ketika lagu tersebut diciptakan, tidak disertai nama penciptanya alias Nomor : Name (NN). "Penghargaan terhadap hak cipta kita kurang," tegasnya. Richard mengatakan, DPRD Maluku akan segera mengagendakan untuk membicarakan masalah ini. 71 Richard menuturkan lagu Rasa Sayange memiliki judul asli Sayang Kanee, yang berarti paling sayang anda, yang asli milik Maluku. Lagu itu ternyata juga digunakan Cina untuk mengantar para turis di Cina. "Saya pernah ke Cina. Lagu Sayang Kanee digunakan di Cina sebagai lagu pengantar para turis. Saya juga bingung," ungkapnya 72 Kabar penggunaan lagu Rasa Sayange digunakan sebagai jingle iklan Malaysia rupanya mendapat perhatian serius Gubernur Maluku Karel Alberth Ralahalu. Untuk mengetahui asal usul lagu tersebut, Karel mengumpulkan seluruh seniman dan legenda musik di Maluku. "Saya akan kumpulkan para seniman, budayawan, sekaligus mencari bukti terkait asal usul lagu ini," kata Karel usai berbuka puasa bersama di kompleks Pasar Ikan Higienis Tantui Ambon. 70

DPRD Maluku Adukan Malaysia Dalam KasusLagu Sayange, (Jakarta, Penerbit : Kompas, edisi 3 Agustus 2008), halaman 2. 71 Ibid. 72 Ibid Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

88

Karel menambahkan, dirinya sudah memerintahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku untuk segera mematenkan hak cipta atas lagu tersebut. "Saya sudah perintahkan Disperindag untuk melakukan perlindungan terhadap lagu rakyat Maluku itu," tegasnya. Karel mengungkapkan, sebagai warga Maluku, dia mengaku sangat kecewa dengan sikap Malaysia, yang mengklaim lagu tersebut adalah lagu mereka. 73 Apalagi lagu itu dijadikan jingle promosi wisata Malasyia. "Bukan hanya lagu. Buah manggis yang berasal dari Maluku, juga diperdagangkan dan dipatenkan di Malasyia. Coba naik pesawat Malaysia Airlines, ada buah tersebut," ungkapnya. Karel mengajak semua masyarakat Maluku, terutama para orang tua yang mengetahui asal usul lagu Rasa Sayange, untuk segera menginformasikan kepada Pemprov Maluku. "Saya minta semua rakyat Maluku di mana saja berada yang mengetahui asal usul lagu ini untuk diinformasikan kepada kami" 74 Lagu Rasa Sayange sudah didengarnya sejak masih kecil. "Saya waktu ditimang oleh ibu untuk tidur juga dengan lagu Rasa Sayange," Karel. Seorang seniman terkenal Maluku yang ditemui mengungkapkan, malam ini, bertempat di hotel Mutiara Ambon, seluruh artis dan pencipta lagu asal Maluku yang tergabung dalam PARFI Maluku akan membicarakan persoalan. "Kita akan kumpul malam ini untuk membahas persoalan ini," ujar Om Koko, seniman senior Maluku. Rasa sayange, rasa sayang sayange Lihat nona dari jauh rasa sayang sayange.... Begitulah kira-kira salah satu versi Rasa Sayang Sayange. Teks lagu ini sangat beragam. Apalagi pantun-pantun yang mengiringi lagu tersebut, banyak tak terkira.

73

Burhan Mailoa, Pemda Maluku Daftarkan Cipta Lagu-lagu Rakyat, (Jakarta, Penerbit : Kompas, edisi 12 Agustus 2008), halaman 8. 74 Ibid. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

89

”Kepala Taman Budaya Maluku, Semy Toisutta, menuturkan Lagu Rasa Sayange biasanya dinyanyikan pada pesta-pesta rakyat maupun acara-acara tak resmi. "Rasa sayange (Paling sayang)...rasa sayang sayange. Beta lia (Saya lihat) dari jaoh (jauh) rasa sayang sayange...terus dibumbui kapata (pantun) yang disesuaikan dengan acara apa yang dibuat," jelas Toisutta sambil menyanyikan bait pertama lagu ini” 75. Pada bagian chours lagu Rasa Sayange, dibumbui dengan kapata-kapata orang tua-tua (nasihat berpantun para pendahulu). Menurutnya, lagu itu sudah mendarah daging sejak zaman dulu. Lagu tersebut yang kemudian menjadi lagu rakyat itu tidak diketahui pengarangnya alias NN. Sejumlah provinsi di tanah air berebut mengklaim lagu Rasa Sayange. Pemerintah menyarankan agar Ambon, Manado, Maluku, atau Komunitas Melayu mencari jalan keluarnya. Pendaftaran dapat dilakukan oleh Departemen Kebudayaan, Persatuan Artis, Lembaga Kesenian Nasional, atau Yayasan Hak Cipta. "Semua daerah merasa memiliki lagu ini. Semua merasa sayang. Jadi lagu ini milik bangsa kan," kata Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta. Menurutnya, kasus Rasa Sayange merupakan pelajaran bagi Indonesia bagaimana pentingnya kepemilikan hak cipta atas aset budaya. Mattalatta pun meminta

pemda

aktif

mendaftarkan

kekayaan

budayanya

masing-masing.

"Prosedurnya mudah kok. Jangan nanti orang mendaftar baru kita ribut," pungkasnya.

75

Ibid


90

Jero Wacik mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Kebudayaan Malaysia tentang lagu Rasa Sayange. "Mereka bilang, kalau Indonesia bisa membuktikan, mereka akan melakukan sesuai kewajibannya," ujar Jero Wacik Sebelumnya Menteri Kebudayaan dan Menteri Pariwisata Malaysia menyatakan bahwa lagu yang di negeri jiran bernama Rasa Sayang itu adalah lagu rakyat yang biasa terdengar di Kepulauan Nusantara (Melayu) yang merupakan warisan leluhur. Jadi bukan milik Indonesia semata. Jero menuturkan, menggugat kepemilikan lagu tersebut bukan perkara mudah. Apalagi Indonesia tidak punya bukti. "Kepedulian kita pada hukum (hak cipta) masih rendah, kate Jero.76 Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik mengaku dirinya telah mengecek lagu Rasa Sayange yang digunakan Malaysia sebagai tema kampanye pariwisata Truly Asia. "Saya cek no name. Kalau didengarkan lagu ini memang seperti lagu Ambon, Manado, Melayu, karena budayanya mirip-mirip. Sekarang bagaimana kita buktikan kalau itu karya kita. Kita masih mengumpulkan data, ujarnya. Jero menyatakan puluhan ribu karya budaya belum didaftarkan hak ciptanya. Saya berkali-kali minta para seniman kalau punya karya budaya cepat didaftarkan agar tidak mudah diklaim. Dan kalau diklaim, kita mudah menuntutnya," Saya minta para seniman Ambon, beri saya bukti. Kalau ada, agar bisa kita gunakan. Tanpa bukti kita akan sulit. 77 Malaysia akhirnya berkomentar juga tentang protes warga Indonesia tentang lagu Rasa Sayange yang dijadikan jingle kampanye wisata Malaysia 'Truly Asia'. Menurut Malaysia, seruan menuntut Malaysia sungguh tidak realitis. Menteri Kebudayaan dan Seni Malaysia Datuk Seri Dr Rais Yatim menyatakan isu itu tidak perlu muncul sebab lagu rakyat tersebut, seperti halnya Jauh Di Mata, Burung Pungguk dan Terang Bulan, merupakan lagu yang biasa terdengar di kepulauan Melayu dan merupakan warisan leluhur. "Saya kira Indonesia atau pihak-pihak yang lain tidak bisa membuktikan siapa 76

Wawancara Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI. Jero Wacik dengan Media Indonesia edisi 15 Maret 2008, halaman 2. 77 Ibid Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

91

pengarang lagu. Malaysia juga dapat saja menyatakan bahwa sejumlah lagu yang dinyanyikan dan direkam di Indonesia berasal dari negeri ini dan kita tidak menerima pembayaran royalti," Di Malaysia, lagu rancak tersebut berjudul Rasa Sayang, sedangkan di Indonesia dikenal sebagai Rasa Sayange 78. Penggunaan lagu daerah Rasa Sayange oleh pemerintah Malaysia terus menuai kritik. Jika benar lagu itu digunakan tanpa izin, pemerintah Indonesia harus melayangkan nota protes. "Kalau betul tanpa izin dan sepengetahuan, pemerintah harus melayangkan nota protes. Karena mereka menggunakan atribut budaya Indonesia tanpa izin dan untuk kepentingan bisnis," kata Ketua FPKS Mahfudz Sidiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. 79 Mahfudz mengatakan lagu itu bisa digunakan untuk menyambut wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Malaysia. Namun, jika digunakan untuk kepentingan komersial, mempromosikan pariwisata Malaysia, hal itu melecehkan martabat bangsa Indonesia. "Lagu yang hak ciptanya dilindungi dan digunakan oleh orang sebangsa, itu tetap memerlukan izin. Sekarang digunakan negara lain tanpa izin. Ini bukan cuma pelanggaran hak cipta, tapi juga pelecehan," kata Mahfudz. 80 Dia mengaku belum tahu motif penggunaan lagu itu oleh pemerintah Malaysia. Di sisi lain, Mahfudz mengatakan penggunaan lagu ini tidak masalah jika memang dikenal secara internasional. "Tapi kalau digunakan untuk kepentingan komersial pariwisata, harus ada etikanya. Bukan saja izin tapi ada pembicaraan dengan pencipta lagu, atau berkonsultasi dengan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI”, katanya. 81 Ternyata lagu 'Rasa Sayange' juga sudah menjadi lagu andalan Malaysia sejak lama. Bahkan, ketika warga Malaysia diminta menyanyikan lagu asli negaranya, mereka menyanyikan lagu 'Rasa Sayange.' Lagu Terang Bulan juga sering dinyanyikan di Malaysia, dan sudah pula menjadi lagu rakyat di sana. 78

Pernyataan Datuk Sri Dr. Rais Yatim Kepada Kantor Berita Malaysia Bernama. Mahfudz Sidiq, Siaran Pers FPKS DPR RI, Soal Lagu Rasa Sayange, (Jakarta, Penerbit : Kompas, Edisi 3 Mei 2008), halaman 5. 80 Ibid. 81 Ibid. 79


92

Didin Nasiruddin, menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Malaysia. Saat itu, Didin mengikuti sebuah konferensi dua hari di Kuala Lumpur bersama teman-teman dari sejumlah negara Asia Pasifik, termasuk Malaysia, Singapura, Filipina, India, dan Cina. "Menjelang akhir acara, setiap peserta diminta menyanyikan lagu khas yang berasal dari negara masing-masing. Saya baru ingat, lagu yang dinyanyikan teman-teman dari Malaysia adalah lagu 'Rasa Sayange'," ujar Didin. 82 Lain Andre Hehanussa, lain Enteng Tanamal. Jika Andre menyebut pencipta lagu Rasa Sayange adalah Katje Hehanussa, maka Enteng menyebutnya no name (NN) alias tidak diketahui penciptanya. Lagu itu telah lama hadir di tengah masyarakat. Indonesia dinilai terhalang untuk menuntut Malaysia. "Bagaimana mau menuntut, penciptanya saja tidak ketahuan. Lagu itu sudah ada sejak saya kecil," ujar Ketua Dewan Pembina Karya Cipta Indonesia (KCI) Enteng Tanamal. 83 Karena tidak diketahui siapa pencipta lagu Rasa Sayange, maka boleh-boleh saja lagu itu dipakai Malaysia sebagai jingle pariwisata. Meski demikian, nyong Ambon ini berharap agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Pemerintah lewat Direktur Hak Cipta atau Departemen Kebudayaan harus mengecek pencipta lagu itu. Enteng menambahkan, di Tanah Air lagu Rasa Sayange juga menjadi 'rebutan' antara rakyat Ambon dan rakyat Manado. "Jangankan Malaysia, di Manado saja main klaim," katanya. 84 Seringnya Malaysia mengklaim seni budaya Indonesia membuat prihatin Wakil Ketua Komisi X DPR Hakam Naja. Hakam meminta pemerintah segera menginventarisasi seni budaya yang dimiliki. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus segera mempatenkannya agar tidak terjadi pengklaiman sepihak, bahkan pematenan oleh negara lain. 82

Didin Nasiruddin, Wawancara dengan Pos Kota edisi 12 Juli 2008 Terbitan 8 Mei 2008, halaman 12. 83 Enteng Tanamal, Lagu Sayange Lagu Rakyat, (Jakarta, edisi 12 Mei 2008), halaman 8. 84 Ibid. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

93

Ini (klaim) terjadi karena tidak tegas. Kita juga lengah, sehingga mereka berani menginjak-injak harga diri kita. Selama ini kan mereka melihat kita tidak serius menangani TKI, Ambalat, kemudian Sipadan dan Ligitan. Jadi memang ada celah-celah. Celah itulah yang dimanfaatkan Malaysia yang tampil dengan moto barunya, Truly Asia. Ternyata tidak hanya moto, tapi juga ekspansi dengan klaim ini itu. Jadi pemerintah harus segera melakukan inventarisasi budaya, baik lokal maupun nasional. Setelah inventarisasi seni budaya, pemerintah bisa segera melakukan perlindungan kepada hak milik dengan mempatenkannya, sehingga budaya itu betul-betul terjaga dan dioptimalkan. "Jadi jika ada yang mau pakai, harus ada kompensasinya buat pemerintah. Kalau kita tidak patenkan, mereka akan terus merendahkan kita. Ini harus kita rencanakan, 85 Soal hak cipta, sebetulnya asal ada kemauan, kerja yang sistematis dan terencana baik, dan visi yang komprehensif, pemerintah bisa melakukannya sebagai bagian dari perlindungan seni budayanya. Sayang, selama ini pemerintah tidak punya visi, kerja yang tidak sistematik dan pemahaman komprehensif. Dengan kasus ini sudah saatnya pemerintah ambil tindakan,. Soal anggaran,

sebetulnya tidak ada masalah asalkan diajukan dengan

perencanaan yang baik. "Kalau nggak segera dipatenkan hak ciptanya, sangat berbahaya. Pemerintah bisa ajukan sesuai tingkat kebutuhan dan kemendesakannya. Dan itu bisa dirundingkan antar departemen. 86 F.

Perlindungan dan Penegakan Hukum Atas Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya Lemahnya perlindungan terhadap Hak Cipta musik atau lagu, khususnya

musik atau lagu rakyat, seringkali semula dianggap tidak diketahui penciptanya, namun setelah lagu-lagu rakyat tersebut diproduksi dan beredar di pasaran ternyata

85

Hakam Naja, Pemerintah Hendaknya Segera Menginvetarisasi Seni Budaya Indonesia, (Jakarta, Penerbit : Kompas, Edisi 15 Juli 2008), halaman 8. 86 Ibid. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

94

ada seseorang yang mengklaim bahwa dirinya adalah pencipta dari lagu-lagu rakyat tersebut. Demikian juga banyaknya lagu rakyat dari daerah Indonesia yang tidak diketahui penciptanya di nyatakan milik negera lain, juga menjadi persoalan antara dua negara. Sehingga hal ini tentunya perlu segera diatasi dengan cepat. Pelaksanaan perlindungan hak cipta lagu-lagu yang tidak diketahui Penciptanya serta penyelesaian sengketa perdata di bidang hak cipta musik atau lagu yang mempersoalkan pencipta lagu dimaksud. Perbuatan seorang pengusaha rekaman yang telah merekam dan memproduksi “lagu-lagu rakyat” atau folklore ke dalam kaset dengan mencantumkan “N.N” di belakangnya, kemudian menyebarkannya secara luas kepada masyarakat, maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta lagu atau musik, asalkan mengajukan izin kepada negara. Namun dalam UU hak cipta tidak disebutkan secara jelas siapa yang mewakili negara berkaitan dengan izin tersebut, apakah pemerintah daerah tempat lagu tersebut berasal ataukah pemerintah pusat. 87 Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan Hal ini diatur dalam Undang undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dalam Bab XIII. 87

Burhan Azidin, Ketentuan Perbanyakan Lagu-lagu Rakyat, (Jakarta, Penerbit : Media Kita, 14 September, 2005, halaman 6. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

95

Dalam yurisdiksi tertentu, agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu "pemberitahuan hak cipta" atau copyright notice. Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf c di dalam lingkaran (yaitu lambang hak cipta, ©), atau kata "copyright", yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Jika ciptaan tersebut telah dimodifikasi (misalnya dengan terbitnya edisi baru) dan hak ciptanya didaftarkan ulang, akan tertulis beberapa angka tahun. Bentuk pesan lain diperbolehkan bagi jenis ciptaan tertentu. Pemberitahuan hak cipta tersebut bertujuan untuk memberi tahu (calon) pengguna ciptaan bahwa ciptaan tersebut berhak cipta. Pada perkembangannya, persyaratan tersebut kini umumnya tidak diwajibkan lagi, terutama bagi negara-negara anggota Konvensi Bern. Dengan perkecualian pada sejumlah kecil negara tertentu, persyaratan tersebut kini secara umum bersifat manasuka kecuali bagi ciptaan yang diciptakan sebelum negara bersangkutan menjadi anggota Konvensi Bern. Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun 1923 telah kadaluwarsa. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

96

cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta. Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh Negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dalam Bab III dan Pasal 50

BAB IV UPAYA YANG DITEMPUH UNTUK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS LAGU YANG TIDAK DIKETAHUI PENCIPTANYA Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

97

A. Persoalan Hak Cipta Lagu dan Pembayaran Royalti Belum cukup tampaknya cobaan yang dialami oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Setelah harus bertarung di pengadilan terkait dengan masalah royalti atas penggunaan ringbacktone (RBT) dengan Telkomsel yang hingga kini belum selesai, dan menghadai somasi Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI). Kini YKCI harus menghadapi masalah baru yang tidak kalah beratnya, ditinggalkan oleh beberapa pencipta lagu yang menjadi anggotanya. Sejumlah pencipta lagu terkenal seperti Melly G., Dhani Dewa dan Yossy Project Pop secara terbuka menyatakan keluar dari YKCI. Dengan demikian, mereka mencabut kuasa pemungutan royalti dari YKCI. Alasan yang dipakai oleh para pencipta lagu tersebut untuk keluar dari YKCI, yakni masalah transparansi dalam pengelolaan keuangan yang tidak jelas. Keluarnya pencipta lagu dari YKCI bukan kali ini saja terjadi. Pernah tercatat pula ‘bedol desa’ yang dilakukan para pencipta lagu dangdut yang tergabung dalam PAMMI. Kasus demi kasus tersebut memunculkan pertanyaan: apakah eksistensi YKCI terpengaruh. Meski jumlah anggotanya berkurang, YKCI menanggapi dingin fenomena mundurnya para pencipta lagu. “Sah-sah saja bila alasan seperti itu yang dipakai oleh mereka untuk keluar dari YKCI,” ujar Licencing Manager YKCI, Heru C. Triotomo 81 kepada hukumonline. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

98

Menurut Heru, alasan yang dipakai tersebut sebenarnya tidak beralasan mengingat bahwa pihaknya telah dengan rutin memberikan hasil laporan pemungutan royalti atas lagu-lagu ciptaan yang diperdengarkan ke publik kepada para pencipta lagu. “Jadi, bila ada pencipta lagu yang tetap ingin keluar dari YKCI dan mencabut kuasa menarik royalti yang telah diberikan kami tidak bisa melarang,” tukas Heru. Diakui Heru bahwa ini bukan pertama kalinya YKCI ditinggalkan oleh anggotanya. “Namun sebagai suatu lembaga collecting society yang telah berdiri sejak awal tahun 1990-an, YKCI sebagaimana terlihat sekarang masih dapat tetap membuktikan diri keberadaannya hingga kini,” kata Heru lagi. Tanggapan yang tidak jauh berbeda juga dengan Heru disampaikan pula oleh Dahuri. Menurut Ketua YKCI itu, YKCI sebenarnya didirikan untuk melindungi hak cipta para pencipta lagu yang selama ini sering diabaikan oleh publik. Selain itu, Dahuri juga mengklaim bahwa sampai saat ini YKCI telah menerima kuasa dari sekitar 2350 pencipta lagu di seluruh Indonesia untuk menarik royalti. “Ini adalah bukti bahwa YKCI memang dibutuhkan oleh para pencipta lagu,” jelasnya. Pernyataan Heru dan Dahuri tersebut diamini pakar HKI Insan Budi Maulana. Dihubungi via telepon, Insan mengatakan bahwa apabila ada pencipta lagu yang keluar dari keanggotaan YKCI dan kemudian mengatakan alasan keluarnya hanya karena kurang transparansinya YKCI dalam mengelola keuangan, ini tidak serta merta membuat YKCI diragukan eksistensinya.


99

“Kalau yang dipermasalahkan oleh pencipta lagu dalam hubungannya dengan YKCI adalah masalah seperti akuntabilitas atau transparansi yang kurang jelas, sebenarnya ini umum terjadi dalam sebuah organisasi,” jelas Insan. Menurut konsultan hukum senior tersebut, yang harus dipahami oleh para pencipta lagu adalah tidak selamanya mereka mendapatkan royalti yang besar. “Bisa saja tahun ini yang bersangkutan (pencipta lagu-red) mendapatkan royalti yang luar bisa besar, namun belum tentu untuk tahun depan akan mendapatkan jumlah yang sama besar karena ini terkait dengan masih populer atau tidaknya lagu yang bersangkutan di pasaran,” ujarnya. Insan kemudian membuat ilustrasi bahwa dari 2300-an pencipta lagu lokal yang merupakan anggota YKCI, kalau yang keluar baru beberapa orang pencipta itu tidak membuktikan YKCI diragukan eksistensinya. “Tetapi, akan berbeda jadinya apabila yang keluar mencapai 200 orang misalnya, itu baru lain urusannya,” ujar Managing partner dari Lubis Santosa Maulana Law Offices itu Pertanyaannya adalah bagaimana cara pencipta lagu yang keluar dari keanggotaan YKCI itu nantinya dalam menarik royalti. Menurutnya, bila pencipta lagu tidak memberi kuasa kepada pihak ketiga untuk memungut royaltinya, maka pencipta lagu itu sendiriah yang harus memungut royaltinya sendiri, namun ini memberi kesan tidak efektif dan tidak efisien. “Karena itu keberadaan YKCI sebagai collecting society dalam keadaan seperti ini menjadi penting,” ujar Insan.


100

Heru juga mengatakan bahwa sumber keanggotaan YKCI bukan hanya dari pencipta lagu dalam negeri, namun juga berasal dari luar negeri. Berdasarkan pengetahuannya, hingga saat ini keanggotaan YKCI yang lokal berjumlah sekitar 2300-an. “Ini belum apa-apa karena dari luar negeri anggotanya mencapai dua juta oang lebih,” tambah Heru. Keanggotaan dari luar negeri bisa ada dan bahkan mecapai jumlah yang cukup fantastis, Heru hanya mengatakan bahwa YKCI juga merupakan anggota dari Cofederation of Societies of Authors and Composers (CISAC). “Karena itu kami tidak terlalu khawatir dengan keluarnya para pencipta lagu seperti yang terjadi sekarang,” tukasnya. Pernyataan Heru juga didukung oleh Mahendradatta. Menurut kuasa hukum YKCI dalam kasus gugatan RBT melawan Telkomsel itu, tidak ada yang perlu dikhawtirkan dengan keluarnya para pencipta lagu dari YKCI seperti yang terjadi sekarang ini karena yang keluar hanya beberapa orang. “Kan yang masih memberi kuasa ke YKCI untuk menarik royalti masih ribuan, jadi apa yang perlu dikhawatirkan” tukas pengacara senior tersebut. Lantaran tidak minta izin saat memperbanyak lagu, EMI Indonesia digugat pencipta. Lagunya pernah populer saat dinyanyikan Mayangsari. Kohar Kahler meradang. Pencipta lagu ini akhirnya menempuh langkah hukum. Ia menggugat PT EMI Indonesia. Gugatan dilayangkan lantaran EMI dinilai tidak meminta izin kepada Kohar saat memperbanyak dua lagu “Hilang” dan “Tiada Lagi” ciptaan Kohar. Kedua Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

101

lagu ini pernah dipopulerkan penyanyi Mayangsari. Sidang gugatan Kohar digelar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Awalnya, Kohar kaget begitu tahu lagu ciptaannya masih beredar di toko kaset. Setelah memeriksa kaset produksi EMI Indonesia, tercantum lagu “Hilang” dan “Tiada Lagi”. EMI ditengarai memperbanyak lagu berbentuk kepingan VCD dalam album “Best of the Best Mayangsari”, “20 Lagu-lagu Terbaik Mayangsari 2000”, “20 Best of the Mayangsari” dan “Alda Mayang Fitri”. Kohar merasa tidak pernah mengalihkan hak cipta atau memberi lisensi pada EMI Indonesia. Seingatnya, ia pernah membuat perjanjian jual beli lagu itu ke perusahaan rekaman Universal dan Blackboard pada sekitar tahun 1998 dan 1999 untuk album Mayangsari. Sementara untuk publishing lagu diserahkan pada Polygram. Pada 2001 Polygram dilikuidasi. “Kalau dilikuidasi berarti semua (hak cipta lagu, red) kembali ke saya,” terang Kohar. Merasa hak ciptanya terlanggar, Kohar lalu mengkonfirmasikan penggunaan lagu ciptaannya ke EMI. “Saya tempuh jalan kekeluargaan, tapi tidak ada tanggapan,” ujar Kohar. Ia lalu menggandeng kuasa hukum dari kantor hukum Dedy Kuarniadi & Co Lawyers untuk menuntaskan permasalahan. Bersama kuasa hukumnya, Kohar mengajukan dua kali somasi dan menawarkan upaya penyelesaian di luar pengadilan. Hasilnya tetap nihil. Berdasarkan penjelasan kuasa hukum Kohar, EMI tidak mengakui melakukan pelanggaran hak cipta, apalagi membayar royalti.


102

Lantaran tidak ada titik temu, Kohar akhirnya menempuh jalur hukum. Kuasa hukum Kohar, Dedy Kurniadi menyatakan pencipta berhak melakukan kontrol atas perbanyakan dan pengumuman suatu ciptaan. Jika perbanyakan suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta, maka pencipta bisa mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan. “Saya tergerak untuk mengangkat kasus ini agar ada penghargaan terhadap pencipta lagu,” terang Kohar. Urusan royalti tidak menjadi prioritas bagi Kohar. Tampaknya, kubu Kohar lebih mempersoalkan tidak adanya izin untuk memperbanyak lagu-lagu tersebut. Kalau dia meminta izin kami tidak akan mempermasalahkan, katanya. Meski demikian, dalam gugatannya, Kohar menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak cipta karena kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bisnis, yakni royalti atas dua lagu tersebut sebesar Rp599,062 juta. Managing Director EMI Arnel Afandi menegaskan perusahaannya tidak melakukan pelanggaran hak cipta. Pasalnya EMI hanya membeli master lagu dari sebuah perusahaan rekaman untuk diproduksi lagi. Namun ia tidak menyebut perusahaan rekaman mana. “Kita hanya menggandakan dari master yang kita beli,” ujar Arnel saat dihubungi melalui telepon genggamnya. Soal izin dan royalti, kata Arnel, menjadi tanggung jawab dari perusahaan rekaman penjual master. Sementara prosedur jual beli master sendiri sudah sesuai dengan hukum. Lagipula ada jaminan penjual master bahwa hak pencipta sudah diselesaikan. “Berarti kan sudah clear,” kata Arnel. Menurut Arnel, gugatan Kohar Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

103

salah alamat. “Error in persona,” ujarnya. Seharusnya, gugatan dilayangkan perusahaan penjual master. Apapun dalih kedua belah pihak, tentu hakim yang akan memutuskan kelak. Yang pasti saat ini, kedua pihak masih berbeda pandang dan belum mencapai titik temu. Kalau hubungan pencipta lagu dengan satu perusahaan rekaman memburuk, yang rugi bukan hanya salah satu pihak. Seperti disenandungkan Mayangsari dalam "Tiada Lagi": Sia-sia sudah, kita jalin cinta, bila hati s'lalu berbeda. Penentuan siapa yang boleh memungut royalti harus diperjelas dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Mengenai lembaga mana yang berhak menjadi collecting society yang diakui secara de facto dan de jure di Indonesia terus menjadi perdebatan. Tidak hanya di kalangan umum bahkan kini bahkan telah sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum yang dihadiri antara lain Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan Bareskrim Mabes Polri. Dalam RDPU tersebut ASIRI dan YKCI saling mengklaim sebagai pihak yang paling berhak memungut royalti atas karya cipta lagu. Menurut Konsultan HKI Belinda Rosalina, salah satu sebab terjadinya masalah dalam pemungutan royalti seperti yang terjadi saat ini adalah karena tumpang tindih antara lembaga yang memungut royalti satu lagi. “Kondisi ini menimbulkan efek berantai sehingga yang paling dirugikan pada akhirnya adalah user


104

karena harus membayar royalti lebih dari satu kali untuk satu karya cipta lagu,” ujar partner dari Amroos & Partners Law Firm itu. Selain itu, tandas Belinda, lembaga collecting society belum tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang hak cipta. “Kondisi ini menimbulkan banyak penafsiran mengenai siapa yang berhak memungut royalti,” tegasnya. Selama ini, yang banyak dikenal masyarakat adalah YKCI. Tetapi Yayasan ini belum sepenuhnya bisa menjalankan fungsi sebagai collecting society. Masih ada perdebatan mengenai keabsahan wewenang YKCI memungut royalti. Dalam bukunya “Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman” (2005), Rooseno Harjowodigdo juga mengakui izin memungut royalti menjadi hambatan bagi YKCI dalam menjalankan tugas. Kalau izin itu secara tegas disebutkan dalam Undangundang, dan dengan melibatkan aparat pemerintah, papar Rooseno, pengelolaan performing rights akan lebih gampang. Namun, menurut Licensing Manager YKCI Heru C. Triotomo bahwa eksistensi YKCI telah diakui sebagai suatu lembaga collecting society sejak awal berdirinya dan hingga kini telah memiliki anggota lokal yang mencapai lebih dari 2300 orang. “Ini masih ditambah lagi dengan keanggotaan YKCI Confederation of Societies of Authors and Composers, sehingga keanggotaan YKCI dari luar mencapai dua juta orang,” ujar Heru.


105

Dalam sistem keanggotaan, dijelaskan Heru, YKCI menggunakan sistem personal sukarela dan bukan diwakilkan dalam bentuk perkumpulan. Sehingga hubungan hukum yang terjadi adalah bersifat keperdataan. Selain itu, menurutnya selama menjadi anggota dan telah memberikan kuasa kepada YKCI untuk menarik royalti, pencipta lagu tidak bisa berhubungan dengan lembaga sejenis untuk menarik royaltinya. “Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pemungutan royalti ganda ke satu tempat oleh dua lembaga collecting society atas suatu ciptaan yang sama,” ujarnya. YKCI bekerja atas dasar pemberian kuasa dalam bentuk perjanjian dari pencipta lagu yang menjadi anggota YKCI dimana pemberian kuasa tersebut dimaksudkan untuk menarik royalti dari pengguna. “Sehingga sudah pasti YKCI tidak akan memungut royalti dari pencipta lagu yang bukan merupakan anggota YKCI,” tukas Heru. Pengakuan Pemerintah terhadap YKCI sebagai collecting society secara tak langsung tergambar dari Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek Ditjen HKI dengan YKCI pada 23 September 1998. Kala itu, YKCI diwakili oleh Rinto Harahap, sedangkan Ditjen HKI diwakili S. Kayatmo. YKCI merupakan badan administrasi kolektif untuk mengurus performing rights suatu karya cipta lagu yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 42 tertanggal 12 Juni 1990.


106

Pengamat HKI Insan Budi Maulana berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada kewajiban dalam undang-undang yang mengharuskan para pencipta lagu bergabung ke YKCI. Namun, dalam pandangan Pakar HKI tersebut sebaiknya untuk mempermudah dalam memungut royalti disarankan kepada para pencipta lagu tidak melakukannya secara sendiri tetapi bergabung dengan lembaga collecting society seperti YKCI. “Ini dimaksudkan untuk mengefisienkan waktu dan tenaga dari pencipta lagu juga,” ujarnya. Saat ditanyakan apakah perlu dibentuk suatu lembaga collecting society selain YKCI di Indonesia, baik Heru maupun Insan berpendapat bahwa sebaiknya perlu ada lembaga lain sejenis YKCI dalam memungut royalti. “Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pasar dan persaingan yang sehat,” ujar Heru. Insan memberikan contoh di Amerika setidaknya ada tiga lembaga yang melakukan tindakan collecting management, namun perlu diperhatikan efektif atau tidaknya lembaga collecting society selain YKCI. “Bisa terjadi seorang pencipta lagu terdaftar dilebih dari satu keanggotaan collection society, sehingga perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam memungut royalti,” tegas konsultan hukum senior tersebut. Terkait dengan pungutan royalti, ASIRI sudah pernah melayangkan somasi kepada YKCI. Wakil Ketua Asosiasi itu, Arnel Effendi mengklaim pihaknya yang


107

paling berwenang memungut royalti atas hak cipta lagu. Sebaliknya, YKCI mempertanyakan dalil hukum yang dipakai untuk melegitimasi klaim ASIRI. Untuk menangani konflik kewenangan memungut royalti ini, Dirjen HKI Abdul Bari Azed memberikan pandangan yang moderat dengan cara melakukan pembenahan terhadap lembaga collecting society melalui perubahan regulasi yang mengatur secara lebih khusus keberadaan lembaga tersebut. Abdul Bari juga mengatakan bahwa peran KCI tetap dapat dipertahankan sepanjang lembaga collecting society belum terbentuk. Sehingga sah-sah saja YKCI melakukan pungutan royalti. “Hanya saja kewenangan KCI tersebut dan besar penghitungan royaltinya harus tertuang jelas kepada kesepakatan perdata antara pencipta atau yang diwakili oleh YKCI dengan pengguna sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) Undang-undang hak cipta,” tambah Abdul Bari Azed.

B. Indonesia Masuk Daftar Hitam Pelanggaran Hak Cipta Amerika Serikat, telah menempatkan Indonesia, Kanada dan Aljazair dalam daftar hitam pelanggar hak cipta, bersama dengan negara-negara lainnya seperti China dan Rusia yang terkenal kerap membajak produk-produk berhak cipta. Hal ini adalah dengan pertama kalinya, Kanada yang merupakan mitra dagang utama AS, ditempatkan dalam daftar hitam pelanggar hak cipta yang resminya bernama Priority Watch List.


108

Dimasukkannya Kanada dalam daftar hitam itu menunjukkan adanya keprihatian yang meningkat atas perlunya reformasi hak cipta seperti halnya keprihatian atas lemahnya pengawasan keamanan perbatasan di Kanada, demikian kajian tahunan Washington mengenai perlindungan dan penegakkan hukum hak cipta intelektual (IPR) di dunia. Di masa dengan perekonomian tidak menentu ini, kita perlu menggandakan lagi upaya kita untuk bekerjasama dengan semua mitra dagang kita --bahkan dengan mitra terdekat dan tetangga seperti Kanada guna memperkuat perlindungan dan penegakkan hukum hak cipta intelektual dalam kerangka sistem perdagangan yang didasarkan pada ketentuan hukum," kata Perwakilan Dagang AS (USTR) Ron Kirk dalam laporannya. Laporan bertajuk Special 301 yang dikumpulkan oleh USTR (lembaga penasehat perdagangan Presiden AS) ini juga menempatkan Indonesia dan Aljazair dalam Daftar Awas Utama atau Priority Watch List. Mengenai Indonesia, laporan ini menyebutkan, di negara ini hanya ada sedikit kemajuan dalam perlindungan dan penegakkan hukum IPR (hak cipta) sejak 2006 ketika negara di Asia Tenggara ini memulai langkah-langkah yang menjanjikan. Kecenderungan ini tak berlanjut, dan pemerintah berjalan mundur ke belakang dari langkah maju sebelumnya. Laporan ini juga menekankan keprihatinan serius yang terus terjadi terhadap China dan Rusia yang dua-duanya makin mengokohkan diri dalam daftar hitam itu Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

109

meskipun ada banyak bukti mengenai kemajuan perlindungan hak cipta di kedua negara tersebut. Saya sungguh terganggu oleh laporan-laporan yang menyebutkan para pejabat China telah melonggarkan penegakkan undang-undang hak cipta dengan alasan krisis keuangan dan keinginan memperluas lapangan kerja. China, tegas Kirk, perlu memperkuat pendekatannya dalam soal perlindungan dan penegakkan Undang-undang hak cipta, bukan malah melonggarkannya. Pemerintahan Presiden Barack Obama, sebut laporan itu, juga sedang mengharapkan kemajuan-kemajuan dicapai oleh rezim hak cipta intelektual di Rusia. Amerika Serikat berkepentingan untuk menjamin bahwa Rusia memenuhi janji yang telah disampaikannya untuk memperkuat rezim perlindungan dan penegakkan Undang-undang IPR sebagai bagian dari isi perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat," papar Kirk. USTR telah mengkaji 77 mitra dagang AS melalui laporan ini dengan menempatkan 46 diantaranya pada Priority Watch List atau pada pringkat lebih rendah atau hanya masuk dalam daftar monitoring. 12 mitra dagang yang masuk dalam Priority Watch List tidak memberikan level perlindungan dan penegakan hak cipta yang layak atau menutup akses pasar untuk produk-produk yang mengandalkan perlindungan hak cipta intelektual, demikian USTR. Disamping China, Rusia, Kanada, Indonesia dan Aljazair, negara-negara lain yang masuk dalam daftar hitam pelanggar hak cipta atau Priority Watch List adalah Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

110

Argentina, Chile, India, Israel, Pakistan, Thailand dan Venezuela. Negara-negara pelanggar hak cipta ini akan terus ditekan AS pada semua perjanjian bilateral selama tahun berjalan ini, tandas USTR. Selain memasukkan negara-negara tertentu dalam daftar hitam pelanggar hak cipta, AS memasukkan 33 negara dalam daftar pelanggar hak cipta berkategori moderat Watch List. Mereka adalah Belarus, Bolivia, Brazil, Brunei, Colombia, Costa Rica, Ceko, Dominika, Ekuador, Mesir, Finlandia, Yunani, Guatemala, Hungaria, Italia, Jamaica, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Mexico, Norwegia, Peru, Filipina, Polandia, Rumania, Saudi Arabia, Spanyol, Tajikistan, Turki, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan dan Vietnam. Tahun ini Korea Selatan dikeluarkan dari daftar hitam ini namun USTR mengingatkan tidak segan-segan memasukkannya kembali jika Korsel tidak merespon aturan-aturan baru mengenai hak cipta. Untuk pertamakali dalam sejarah laporan ini Korea tidak muncul baik dalam Watch List' maupun Priority Watch List, sebut USTR. Kepatuhan Indonesia berkaitan dengan hak cipta di mata Internasional Intellectual Property Alliance (UPA) selama 2008 terjadi penurunan bila dibandingkan dengan 2007. Artinya, UPA menilai Indonesia masih menghadapi banyak permasalahan berkaitan dengan, pembajakan hak cipta mulai dari pembajakan software, buku, musik sampai film.


111

Produk VCD, CD bajakan masih dengan mudah ditemukan di pusat perbelanjaan. Bahkan, UPA juga kurang puas terhadap sistem peradilan, khususnya di bidang pelanggaran hak cipta, yang dinilainya kurang berjalan sesuai dengan sistem peradilan umumnya. Di beberapa kota besar di dalam negeri disinyalir oleh UPA merupakan pasar bagi produk bajakan. Produk bajakan itu dijual di pusat-pusat perbelanjaan. Atas dasar kondisi itu UPA merekomendasikan kepada USTR supaya menempatkan Indonesia dalam priority watch list pada tahun ini. Padahal, tahun sebelumnya posisi Indonesia sudah membaik yaitu ke level watch list. Menurut siaran pers IIPA yang diterbitkan di Washington DC belum lama ini Indonesia masuk dalam daftar itu bersama 12 negara lain mitra dagang AS di seluruh dunia. Ke-13 negara itu adalah Argentina, Brunei Darussalam, Kanada, Cile, Mesir, India, Indonesia, Meksiko, Pakistan, China, Filipina, Rusia dan Thailand. Rekomendasi UPA kepada USTR itu memang belum menjadi kenyataan. Pemerintah AS bisa mengenyampingkan rekomendasi itu dengan alasan dan pertimbangan tertentu. Namun, dalam praktik selama ini, pengaruh IIPA dalam, menentukan peringkat negara mitra dagang AS berkaitan dengan kepatuhan terhadap hak cipta cukup kuat. IIPA adalah gabungan dari enam asosiasi yang mewakili industri Amerika Serikat berbasis hak cipta.


112

Keenam asosiasi yang bergabung dalam IIPA adalah Association of American Publishers Inc.(AAP), Business Software Alliance (BSA), Entertainlment Software Association (ESA), Independent Film Television Alliance, Motion Picture Association of America Inc. (MPA) dan Recording Industry Association of America Inc. (RIAA). Rekomendasi IIPA itu mengindikasikan penegakan hukum dan sistem hukum hak cipta di dalam negeri masih lemah. USTR setiap tahun menerbitkan daftar (list) negara yang masuk dalam pengawasan terhadap mitra dagangnya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hak cipta. Level pertama, adalah priority foreign country. Negara yang masuk dalam list priority foreign country menunjukkan masalah tingkat pembajakan hak cipta sangat serius, sehingga bisa dikenakan sanksi dagang. Level kedua priority watch list. Negara yang masuk dalam daftar ini menunjukkan tingkat pembajakan hak cipta masih tinggi (lampu kuning), sehingga perlu mendapat pengawasan khusus oleh AS. Level ketiga watch list. Negara yang masuk dalam daftar ini masih melakukan pelanggaran dan pembajakan hak cipta, tapi relatif lebih ringan dibandingkan dengan priority watch list, sehingga negara yang masuk dalam daftar ini cukup diawasi saja. C. Pendaftaran Lagu Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya Sebanyak 62 lagu rakyat Maluku yang merupakan hasil inventarisasi Pemprov, masyarakat dan para seniman Maluku ini, akan segera didaftarkan ke Depkumham untuk memperoleh sertivikat HaKI. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

113

Ketua Pelaksana Parade Lagu Rakyat Maluku, Diana Pattihahuan. Ia mengatakan 62 lagu rakyat itu telah diserahkan oleh Wakil Gubernur Maluku, Memet Latuconsina, kepadanya dan para seniman Maluku di Jakarta untuk didaftarkan ke Depkumham, saat pelaksanaan Parade Lagu Rakyat Maluku Tempo Dulu dan Kini yang digelar di Auditorium Wisma Maluku, Jalan Kebon Kacang Raya. di Jakarta. Parade Lagu Rakyat Maluku yang melibatkan artis dan masyarakat Maluku di Jakarta itu, memang dimotivasi kontroversi lagu 'Rasa Sayange' yang diklaim oleh Malaysia sebagai miliknya dan dijadikan pengembangan pariwisata negara itu. Tujuannya, kami bekerjasama dengan Pemda Provinsi Maluku untuk mendaftarkan lagu-lagu rakyat Maluku yang tidak diketahui penciptanya (no name/ NN) ke Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan sertifikat. 88 Motivasi generasi muda Maluku mempertahankan budaya lokal yang merupakan aset budaya nasional sangat besar. Buktinya acara ini bisa terselenggara dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, Wagub Maluku Latuconsina secara terpisah menyatakan salut dan bangga dengan semangat masyarakat Maluku yang terus berusaha untuk mempertahankan budaya nasional. "ini membuktikan bahwa Maluku kaya akan kebudayaan dan masyarakat ikut mencintai budaya daerahnya sendiri," katanya. 89 Menpora Adhiyaksa Dault, saat menghadiri parade tersebut menyatakan memuji semangat masyarakat Maluku mempertahankan budaya daerah yang notabene merupakan budaya nasional. 90 Pendaftaran hak cipta lagu tersebut atas gagasan generasi muda Maluku dan Pemerintah Provinsi setempat mendaftarkan lagu-lagu rakyat yang tidak diketahui penciptanya itu ke Departemen Hukum dan HAM. Upaya tersebut dinilainya sebagai

88

Ibid, halaman 6. Ibid. 90 Ibid. 89


114

langkah cerdas Hal ini merupakan hal yang harus ditiru oleh pemerintah Daerah di Indonesia. D. Pemerintah Efektifkan Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Hak Cipta Institusi hukum mengenai hak cipta atau copy right bertujuan melindungi karya seni yang diciptakan oleh para seniman. Bentuk-bentuk karya seni tersebut meliputi; ciptaan lagu dan musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara; drama, tari termasuk karawitan dan rekaman suara, drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim, karya-karya yang tidak diketahui penciptanya hak ciptanya berada di tangan Negara. Sosialisasi hak kekayaan intelektual masih dirasakan kurang. Namun, tentunya masalah itu akan segera diantisipasi agar masalah mengenai hak cipta dan hak paten tidak banyak terjadi. Salah satu yang harus dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah dengan membuat inventarisasi dokumentasi di mana si pencipta mendaftarkan hasil temuannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang mencakup latar belakang, tujuan, abstrak ataupun uraian gambar. 91 Dalam konteks hukum karya seni merupakan bagian dari HAKI dan HAKI pun merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Hukum memberikan perlindungan terhadap seniman dan karyanya yang lahir dari sebuah proses penciptaan; daya intelektual, karsa, dan rasa sang seniman. Di Indonesia pengaturan perlindungan tersebut di dituangkan dalam UndangUndang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang baru diberlakukan tanggal 29 Juli 2003 yang lalu atas perintah Pasal 78 Undang-undang tersebut. 91

Karjono, Op. Cit., halaman 5.


115

Pasal 2 undang-undang tersebut mengatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Artinya, bahwa yang hak eksklusif tersebut semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Jadi, sebagai suatu hak eksklusif HAKI tidak dapat diganggu gugat. Hal ini sejalan dengan prinsip droit inviolable et sacre dari hak milik itu sendiri. Hak eksklusif itu sendiri tidak saja tertuju pada masyarakat. Oleh karena itu, tujuan hukum HAKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. 92 Namun, kenyataannya di Indonesia kreasi para seniman secara hukum belum dihargai sebagaimana mestinya oleh masyarakat maupun kalangan seniman itu sendiri. Hal tesebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain HAKI sebagai sebuah institusi hukum dirasakan belum mampu melindungi kepentingan hukum para seniman. Atau boleh jadi seniman itu sendiri merasa tidak "membutuhkan" perlindungan HAKI. Dalam hal ini tampaknya sang seniman lebih memandang keberadaan HAKI hanya dari aspek kepentingan moralitas dirinya ketimbang keuntungan ekonomis. Meskipun UndangUndang Nomor19 tahun 2002 melindungi kedua kepentingan tersebut sebagaimana tertera dalam bagian ketujuh mengenai hak moral pencipta. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa suatu hak cipta tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Pasal ini dengan jelas memperlihatkan bahwa aspek ekonomi dan aspek moral dari hak cipta dilindungi oleh hukum. Contohnya sebuah lirik lagu yang telah dijual ke perusahaan rekaman oleh penciptanya, tidak boleh nama pencipta lirik lagu tersebut dihapuskan begitu saja meskipun ketika karya tersebut dipublikasikan. 93 Hal ini merupakan kemajuan yang berarti dalam undang-undang hak cipta kita saat ini. Karena undang-undang tersebut mengakui dimensi moral dari karya itu lahir bukan hanya atas dasar kepentingan ekonomi tetapi merupakan ekspresi dari eksistensi sang seniman sebagai manusia yang dilindungi hak asasi manusianya (HAM) secara universal sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat

92

Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 78 dan Pasal 2. Aspek Kepentingan Moralitas tersebut dapat dilihat lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 Pasal 24. 93


116

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Pelanggaran terhadap hak moral sang seniman berarti pelanggaran terhadap HAM sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penyebab lain walaupun seorang seniman mengetahui karyanya diciplak maupun ditiru ataupun diubah orang lain namun ia tidak berdaya untuk mempertahankan haknya karena minimnya pengetahuan para seniman tentang hukum khususnya mengenai hak cipta. Di sisi lain harus diakui bahwa penegakan hukum (law enforcement) HAKI pun masih jauh dari yang diharapkan, terutama dari segi kemampuan SDM para penegak hukumnya. Dari perspektif sosiologi hukum khususnya dalam ranah HAKI kesenian sebagai subsistem dari masyarakat pengguna HAKI terdapat tiga komponen dasar berbentuk segitiga (triangle), yakni komponen dasar tersebut satu sama lain saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga komponen itu adalah, peraturan-peraturan perundang-undangan (regulasi) termasuk di dalamnya sistem penegakan hukum (law enforcement) yang disiapkan untuk mengemban kebutuhan HAKI. Kedua, komponen seniman yang merupakan subjek hukum penyandang hak dan kewajiban atas HAKI. Sementara itu, yang ketiga, adalah komponen masyarakat penikmat karya para seniman. Sebagai produk kebudayaan HAKI kesenian tidak terlepas dari keberadaan budaya hukum suatu bangsa. Oleh sebab itu, bila kita membahas HAKI kesenian sebenarnya tidaklah terlepas dari keberadaan HAKI sebagai sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. 94 Dalam mencermati permasalahan HAKI kesenian di Indonesia ketiga komponen tersebut mengandung berbagai permasalahan dan kendala yang perlu segera dicarikan solusinya. Masalah mendasar dari komponen regulasi dan menegakkan hukum atau law enforcement HAKI bidang kesenian yang bertumpu

94

Maysarah, Perspektif Sosiologi HAKI, Jakarta : Leberti, 2005, halaman 5.


117

pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor :

19 tahun 2002, adalah bagaimana

mensosialisasikan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun secara fiksi hukum masyarakat dianggap mengetahui isi undangundang HAKI, dalam kenyataannya pengaturan tentang HAKI masih belum memasyarakat. Khususnya di kalangan seniman banyak di antara mereka yang belum memahami hak dan kewajiban yang berkaitan dengan HAKI. Mereka tidak paham prosedur pendaftaran hak cipta sebagaimana diatur dalam BAB IV Pasal 35 tentang tata cara pendaftaran ciptaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut di atas. Meskipun sesungguhnya hak cipta sang seniman yang sifat eksklusif itu melekat pada karya sang seniman diumumkan maupun tidak diumumkan pada publik, dianjurkan untuk didaftarkan agar jika karya itu dibajak atau terjadi sengketa surat pendaftaran ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan. Hal ini amat membantu sang seniman yang umumnya tidak tahu harus melakukan apa dan bagaimana caranya mendapatkan perlindungan hukum Di samping itu, kebanyakan seniman tidak tahu bagaimana seharusnya mendapatkan hak royalti dari karyanya. Pendek kata seorang seniman sering kali terkucilkan dari hak-hak atas karyanya karena ketidaktahuan. Itulah sebabnya masih perlu secara berkesinambungan disosialisasikan berbagai aturan mengenai HAKI kesenian dalam berbagai perwujudannya. 95 Kesadaran hukum para seniman masih perlu ditingkatkan, hal ini merupakan tugas pemerintah, organisasi profesi seniman, maupun LSM yang peduli HAKI untuk melakukan penyuluhan hukum pada masyarakat maupun pada para seniman. Masalah 95

Ni Nyoman Made, Kesadaran Seniman Mendaftarkan Karya Seni, (Jakarta, Penerbit : Sanggar Dewa, Edisi 24 Mei 2007), halaman 5 Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

118

yang menyangkut komponen seniman yaitu kendala budaya. Seniman di Indonesia pada umumnya bersikap religius dan tradisional. Mereka menganggap kemampuan kesenian yang dimilikinya merupakan pemberian Tuhan dan merupakan heriditas tradisi yang diturunkan oleh lingkungan budaya kolektivisme. Sementara itu, konsep HAKI datang dari budaya Barat yang bertitik tolak dari pengakuan kepada hak-hak individu dalam tradisi falsafah kapitalisme. Di samping itu tentu saja pengetahuan seniman tentang hukum khususnya hukum yang menyangkut hak cipta sangatlah minim, terutama para seniman tradisional, mereka hampir dapat dikatakan buta hukum. Oleh sebab itu, sosialisasi HAKI di kalangan seniman menjadi amat penting artinya dan membutuhkan kiat tersendiri mengingat seniman merupakan "masyarakat" yang memiliki ciri-ciri kepribadian yang unik. 96 Yang terakhir adalah kendala dari komponen masyarakat. Atas nama fiksi hukum dalam konteks hukum positif di Indonesia, masyarakat dianggap tahu tentang adanya Undang-undang hak cipta. Jika seorang warga melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang hak cipta, mereka akan kena sanksi hukum meskipun menyatakan bahwa tidak tahu perbuatannya dilarang oleh Undang-undang hak cipta. Masalahnya banyak seniman tidak peduli apakah karyanya diberi royalti atau tidak, dicuri atau dibajak sekalipun. Apalagi, saat ini fakta di lapangan para penegak hukum belum melakukan penegakan hukum secara tegas bagi pelaku pelanggaran HAKI. Oleh karena itu, yang terjadi adalah orang-orang yang menguasai dunia industri kesenian (misalnya, industri rekaman dalam arti luas) di Indonesia mendapat

96

Ibid.


119

kesempatan empuk untuk mengeruk keuntungan dari ketidakpedulian seniman dan ketidaktahuan masyarakat serta kelemahan penegakan hukum. Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 mengenai hak cipta yang sedang banyak dibicarakan sebenarnya memiliki kesempatan untuk disosialisasikan oleh pemerintah pada masyarakat semenjak setahun yang lalu seperti apa yang diamanatkan secara tidak langsung dalam Pasal 78 yang berbunyi undang-undang ini mulai berlaku dua belas bulan sejak tanggal diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002. Ini berarti pemerintah memiliki waktu satu tahun untuk mensosialisasikan Undang-undang hak cipta itu pada masyarakat. Dalam pengamatan selintas upaya sosialiasi tersebut tampaknya belum maksimal dalam masyarakat karena di lapangan banyak kalangan masyarakat yang tampaknya kurang siap untuk melaksanakan amanat undang-undang ini. Meskipun "fiksi hukum" berlaku terhadap semua produk perundang-undangan sebagai perwujudan dari hukum positif kita. Bahkan, khusus bagi UndangUndang Hak Cipta yang amat penting keberadaannya bagi masyarakat karena mencakup begitu banyak kepentingan, selayaknya upaya sosialisasinya dilakukan lebih serius sehingga dalam penerapannya menjadi efektif. Kekurangmatangannya proses sosialisasi undang-undang ini terbukti dari kenyataan begitu banyaknya pelanggaran yang masih berlangsung dalam masyarakat menjelang maupun sesudah undang-undang ini diberlakukan. 97 Seharusnya selama satu tahun masa sosialisasi sweeping pun harus dilakukan ke berbagai lingkungan masyarakat bukan hanya ke toko-toko VCD tetapi juga ke produser, instansi pemerintah, serta para penegak hukum itu sendiri. Hendaknya sweeping dilakukan seiring dengan penyuluhan isi Undang-undang hak cipta tersebut 97

Maysarah, Op. Cit, halaman 7.


120

sebagai bagian dari proses penegakan hukum sehingga masyarakat tidak hanya takut pada hukum tetapi sadar dan patuh pada hukum. Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun 1923 telah kadaluwarsa. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta. Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh Negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. 98 Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan

98

Lihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Bab III Pasal 50.


121

untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan. 99 Perkecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta. Contoh perkecualian hak cipta adalah doktrin fair use atau fair dealing yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta. Dalam Undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia, beberapa hal diatur sebagai dianggap tidak melanggar hak cipta atau Pasal 14 - 18. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah "kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan". Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Selain itu, seorang pemilik atau bukan 99

Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Bab XIII.


122

pemegang hak cipta program komputer dibolehkan membuat salinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri. Hak cipta foto umumnya dipegang fotografer, namun foto potret seseorang atau beberapa orang dilarang disebarluaskan bila bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret. Undang-undang hak cipta Indonesia secara khusus mengatur hak cipta atas potret dalam Pasal 19 - 23. Selain itu, Undang-undang hak cipta juga mengatur hak pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan atau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak ciptaan berhak cipta demi kepentingan umum atau kepentingan nasional (Pasal 16 dan 18), ataupun melarang penyebaran ciptaan, yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum. 100 Menurut Undang-undang Nomor : 19 tahun 2002 Pasal 13, tidak ada hak cipta atas hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, ataupun keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya, misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa. Di Amerika Serikat, semua dokumen pemerintah, tidak peduli tanggalnya, berada dalam domain umum, yaitu tidak berhak cipta.

100

Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 17.


123

Pasal 14 Undang-undang hak cipta mengatur bahwa penggunaan atau banyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli tidaklah melanggar hak cipta. Demikian pula halnya dengan pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya. Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor maupun situs web Ditjen HKI. "Daftar Umum Ciptaan" yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. 101 Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO atau yang secara inter alia juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern. Secara umum, hak 101

Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 37 ayat (2).


124

moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Pada perkembangannya, persyaratan tersebut kini umumnya tidak diwajibkan lagi, terutama bagi negara-negara anggota Konvensi Bern. Dengan perkecualian pada sejumlah kecil negara tertentu, persyaratan tersebut kini secara umum bersifat manasuka kecuali bagi ciptaan yang diciptakan sebelum negara bersangkutan menjadi anggota Konvensi Bern. Oleh karena itu beberapa lagu daerah di Indonesia yang sudah di data Departemen Hukum dan HAM RI, sebagimana Daftar Nama Lagu Daerah Musik Tradisional Khas Budaya Nasional dan Kebudayaan Nusantara Indonesia adalah sebagai berikut ; Lagu Ampar-Ampar Pisang berasal dari daerah / provinsi Kalimantan Selatan Lagu Anak Kambing Saya berasal dari daerah / provinsi NTT Lagu Angin Mamiri berasal dari daerah / provinsi Sulawesi Selatan Lagu Anju Ahu berasal dari daerah / provinsi Sumatra Utara Lagu Apuse berasal dari daerah / provinsi Papua Lagu Ayam Den Lapeh berasal dari daerah / provinsi Sumatra Barat Lagu Barek Solok berasal dari daerah / provinsi Sumatra Barat Lagu Batanghari berasal dari daerah / provinsi Jambi Lagu Bolelebo berasal dari daerah / provinsi Nusa Tenggara Barat Lagu Bubuy Bulan berasal dari daerah / provinsi Jawa Barat Lagu Bungong Jeumpa berasal dari daerah / provinsi NAD Lagu Burung Tantina berasal dari daerah / provinsi Maluku Lagu Butet berasal dari daerah / provinsi Sumatra Utara Lagu Cik-Cik Periuk berasal dari daerah / provinsi Kalimantan Barat Lagu Cing Cangkeling berasal dari daerah / provinsi Jawa Barat Lagu Dago Inang Sarge berasal dari daerah / provinsi Sumatra Utara Lagu Dayung Palinggam berasal dari daerah / provinsi Sumatra Barat Lagu Dek Sangke berasal dari daerah / provinsi Sumatra Selatan Lagu Desaku berasal dari daerah / provinsi NTT Lagu Esa Mokan berasal dari daerah / provinsi Sulawesi Utara Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

125

Lagu Gambang Suling berasal dari daerah / provinsi Jawa Tengah Lagu Gek Kepriye berasal dari daerah / provinsi Jawa Tengah Lagu Goro-Gorone berasal dari daerah / provinsi Maluku Lagu Gundul Pacul berasal dari daerah / provinsi Jawa Tengah Lagu Haleleu Ala De Teang berasal dari daerah / provinsi NTB Lagu Fluhatee berasal dari daerah / provinsi Maluku Lagu llir-llir berasal dari daerah / provinsi Jawa Tengah Lagu Indung-Indung berasal dari daerah / provinsi Kalimantan Timur Lagu Injit-Injit Semut berasal dari daerah / provinsi Jambi Lagu Jali-Jali berasal dari daerah / provinsi DKI Jakarta Lagu Jamuran berasal dari daerah / provinsi Jawa Tengah Lagu Kabile-bile berasal dari daerah / provinsi Sumatra Selatan Lagu Kalayar berasal dari daerah / provinsi Kalimatan Tengah Lagu Kambanglah Bungo berasal dari daerah / provinsi Sumatra Barat Lagu Kampung nan Jauh Di Mato berasal dari daerah / provinsi Sumatra Barat Lagu Ka Parak Tingga berasal dari daerah / provinsi Sumatra Barat Lagu Keraban Sape berasal dari daerah / provinsi Jawa Timur Lagu Keroncong Kemayoran berasal dari daerah / provinsi DKI Jakarta Lagu Kicir-Kicir berasal dari daerah / provinsi DKI Jakarta Lagu Kole-Kole berasal dari daerah / provinsi Maluku Lagu Lalan Belek berasal dari daerah / provinsi Bengkulu Lagu Lembah Alas berasal dari daerah / provinsi NAD Lagu Lipang Lipangdang berasal dari daerah / provinsi Lampung Lagu Lisoi berasal dari daerah / provinsi Sumatra Utara Lagu Macep-cepetan berasal dari daerah / provinsi Bali Lagu Madedek Magambiri berasal dari daerah / provinsi Sumatra Utara Lagu Malam Baiko berasal dari daerah / provinsi Sumatra Barat Lagu Mande-Mande berasal dari daerah / provinsi Maluku Lagu Manuk Dadali berasal dari daerah / provinsi Jawa Barat Lagu Ma Rencong berasal dari daerah / provinsi Sulawesi Selatan Lagu Mejangeran berasal dari daerah / provinsi Baii Lagu Meriam Tomong berasal dari daerah / provinsi Sumatra Utara Lagu Meyong-Meyong berasal dari daerah / provinsi Bali Lagu Moree berasal dari daerah / provinsi NTB Lagu Na Sonang Dohita Nadua berasal dari daerah / provinsi Sumatra Utara Lagu Ngusak Asik berasal dari daerah / provinsi Bali Lagu Nuluya berasal dari daerah / provinsi Kalimantan Tengah Lagu 0 Ina Ni Keke berasal dari daerah / provinsi Sulawesi Utara Lagu Ole Sioh berasal dari daerah / provinsi Maluku Lagu 0 Re Re berasal dari daerah / provinsi NTB Lagu Orlen-Orlen berasal dari daerah / provinsi NTB Lagu 0 Ulate berasal dari daerah / provinsi Maluku Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

126

Lagu Pai Mura Rame berasal dari daerah / provinsi NTB Lagu Pakarena berasal dari daerah / provinsi Sulawesi Selatan Lagu Palu Lempong Pupoi berasal dari daerah / provinsi Kalimantan Tengah Lagu Panon Hideung berasal dari daerah / provinsi Jawa Barat Lagu Paris Barantai berasal dari daerah / provinsi Kalimantan Selatan Lagu Peia Tawa-Tawa berasal dari daerah / provinsi Sulawesi Tenggara Lagu Pileuleuyan berasal dari daerah / provinsi Jawa Barat Lagu Pinang Muda berasal dari daerah / provinsi Jambi Lagu Pitik Tukung berasal dari daerah / provinsi DI Yogyakarta Lagu Potong Bebek berasal dari daerah / provinsi NTT Lagu Putri Ayu berasal dari daerah / provinsi Bali Lagu Rambadia berasal dari daerah / provinsi Sumatra Utara Lagu Rang Talu berasal dari daerah / provinsi Sumatra Barat Lagu Rasa Sayang-Sayange berasal dari daerah / provinsi Maluku Lagu Ratu Anom berasal dari daerah / provinsi Bali Lagu Saputanga Bapuncu Ampat berasal dari daerah / provinsi Kalimantan Selatan Lagu Sarinande berasal dari daerah / provinsi Maluku Lagu Selendang Mayang berasal dari daerah / provinsi Jambi Lagu Sengko-Sengko berasal dari daerah / provinsi Sumatra Utara Lagu Sepakat Segenap berasal dari daerah / provinsi DI Aceh Lagu Sinanggar Tulo berasal dari daerah / provinsi Sumatera Utara Lagu Sing Sing So berasal dari daerah / provinsi Sumatra Utara Lagu Sinom berasal dari daerah / provinsi DI Yogyakarta Lagu Sipatokahan berasal dari daerah / provinsi Sulawesi Utara Lagu Sitara Tillo berasal dari daerah / provinsi Sulawesi Utara Lagu Soleram berasal dari daerah / provinsi Riau Lagu Surilang berasal dari daerah / provinsi DKI Jakarta Lagu Suwe Ora Jamu berasal dari daerah / provinsi DI Yogyakarta Lagu Tahanusangkara berasal dari daerah / provinsi Sulawesi Utara Lagu Tanduk Majeng berasal dari daerah / provinsi Jawa Timur Lagu Tanase berasal dari daerah / provinsi Maluku Lagu Tari Tanggai berasal dari daerah / provinsi Sumatra Selatan Lagu Tebe O Nana berasal dari daerah / provinsi NTB Lagu Tekate Dipanah berasal dari daerah / provinsi DI Yogyakarta Lagu Tokecang berasal dari daerah / provinsi Jawa Barat Lagu Tondok Kadindangku berasal dari daerah / provinsi Sulawesi Tengah Lagu Tope Gugu berasal dari daerah / provinsi SulawesiTengah Lagu Tumpi Wayu berasal dari daerah / provinsi KalimantanTengah Lagu Tutu Koda berasal dari daerah / provinsi NTB Lagu Yamko Rambe Yamko berasal dari daerah / provinsi Papua. 102 102

Usman Hasan, Kesadaran Mendaftarkan Lagu Daerah di Indonesia Sudah Meningkat, Jakarta, Republika, 2008, edisi 12 November 2008, halaman 8 Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

127

E. Penyelesaian Kasus Lagu Laksamana Raja Di Laut Kasus kepemilikan lagu melayu Laksmana Raja di Laoet yang melibatkan penyanyi Iyeth Bustami dan seniman melayu Nurham Yahya dikabarkan terus berlanjut. Bahkan Iyeth dikabarkan telah menggugat balik Nurham karena dianggap telah merugikan namanya. Hal tersebut diungkap Iyeth saat ditemui beberapa waktu lalu di sebuah pemotretan. Katanya, kasusnya ini memang masih terus berjalan. "Kasusnya sekarang masih terus berjalan. Kalau dulu saya yang dituntut ke pengadilan, sekarang saya yang menuntut balik dia. Tapi karena sertifikatnya dia yang pegang, jadi saya meminta pembatalan sertifikat kepemilikan lagu tersebut ke Pengadilan Niaga, Medan, Saat ini persidangan kasusnya sudah memasuki tahap-tahap akhir. Menurut Iyeth, karena letak pengadilannya jauh, maka tidak terlalu mendapat sorotan dari banyak orang. "Sidangnya sudah berjalan dari bulan November lalu. Kira-kira bulan Januari nanti sudah selesai keputusannya," kata istri Eka Sapta ini. "Pokoknya, saya menginginkan sertifikat itu ditarik keabsahannya. Soalnya kalau begitu dia banyak omong dimana-mana," tambahnya. 103 Tindakan Iyeth tersebut didukung sepenuhnya oleh pencipta asli lagu Laksmana Raja di Laut, yakni Pak Ngah. Kata Iyeth, Pak Ngah merasa keberatan atas terbitnya sertifikat yang memenangkan Nurham Yahya, "Dia mendukung sepenuhnya tindakan saya," ujar wanita berdarah Riau ini. Iyeth sendiri memutuskan dirinya akan terus menyanyikan lagu Laksmana Raja di Laoet. Lantas bagaimana soal royalty "Karena dulu ketika saya nyanyikan belum tahu siapa penciptanya, jadi soal royalty belum saya konsep. Namun pada dasarnya Pak Ngah bukanlah orang yang mementingkan royalti. Malahan dia mau 103

Jafar Al Zalil, Babak Baru Kasus Laksamana Raja Di Laut, Jakarta, Gatra, Edisi Oktober 2008, Halaman 34 Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

128

kasih saya lagu melayu lagi. Katanya lagu Laksmana itu bagus kalau saya yang menyanyikan," kata Iyeth. Pengacara Iyeth Bustami, Hotman Paris Hutapea, memberi klarifikasi seputar lagu Laksamana Raja Di Laut yang kontroversi, dengan mengundang pengarangnya, Suhaimi bin Mohd Zain alias Pak Ngah. Hotman mengaku mulai membela Iyeth setelah Pak Ngah, warga Malaysia yang juga pengarang lagu Cindai (Siti Nurhaliza), datang ke Jakarta membawa setumpuk bukti yang menguatkan bahwa melodi dan notasi lagu tersebut adalah karyanya."Pak Ngah pun heran, kenapa kalian sengketa? Ini lagu saya," katanya pengacara berambut panjang ini. Menurut Hotman, Iyeth bukanlah seorang pencuri lagu orang. Pasalnya, notasi dan melodi lagu Laksamana Raja Di Laut sudah lama dipublikasikan sebagai lagu Melayu dengan judul Nostalgia Aidil Fitri. "Bahkan sudah lama didaftarkan Pak Ngah di recording company-nya di Malaysia," tambahnya. 104 Laksamana Raja Di Laut adalah kumpulan syair lagu legenda Bengkalis yang sudah menjadi milik rakyat Bengkalis. "Yang kami heran, Iyeth mempublikasikan lagu ini April 2003. Tiba-tiba sesudah lagu ini mulai punya nama, ada orang yang mengaku mendaftarkannya di kantor hak cipta pada tahun 2004. “Hotman juga mengatakan, setelah Iyeth dilaporkan ke polisi, sang pelapor melalui pihak ketiga berniat mencabut laporannya tersebut, asal dibayar Rp 10 miliar. "Jadi Anda lihat di sini, motivasinya adalah uang," ujar Hotman.” 105 Sedangkan Suhaimi Mohd Zain, yang biasa dipanggil Pak Ngah, bercerita tentang kronologi bagaimana ia bertemu Iyeth. Menurutnya, 10 tahun yang lalu ia baru pertama kali melihat klip video lagu Laksamana Raja Di Laut, saat ia berkunjung ke Jakarta untuk bisnis. Ia baru menyadari saat Iyeth melantunkan bagian reff lagu tersebut. Lalu ia bilang pada dirinya bahwa ini lagu karyanya. 104 105

Ibid. Ibid


129

Lalu ia berupaya mencari kasetnya, yang akhirnya ditemukannya di bandara, beberapa saat sebelum kembali ke Kuala Lumpur. Lalu ia kembali ke Jakarta, dan melihat Iyeth sedang diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi. Upaya bertemu Iyeth tak juga berhasil. Hingga akhirnya saat Iyeth konser di Brunei, baru ia dapat bertatap muka untuk pertama kalinya dengan Iyeth. Untuk menguatkan pernyataanya tersebut, Pak Ngah mengajak Iyeth ke Kuala Lumpur, sekalian menjelaskan duduk perkaranya. "Setelah berjumpa dengan Iyeth, Pak Ngah sebenarnya bukan mau tuntut duit," ujar Pak Ngah, yang juga hadir dalam jumpa pers tersebut. Karena Pak Ngah mengaku sebagai orang yang memperjuangkan musik Melayu di Malaysia, ia lalu menggaet Iyeth untuk memajukan program tersebut. Tapi katanya, jika ada masalah pada lagu Laksamana Raja Di Laut, ia harus melakukan klarifikasi --terkait dengan orang yang mengklaim lagu tersebut adalah bukan ciptaan Pak Ngah. Ia mengisahkan, lagu tersebut dibuat pertama kali oleh Pak Ngah untuk persembahan teater. Pak Ngah bertindak sebagai penata musik acara tersebut. Salah satu lagu untuk pergelaran tersebut adalah Laksamana Raja Di Laut. Usai pergelaran, Pak Ngah tidak melakukan apa-apa atas lagu tersebut, alias tidak dikomersialkan. Ia baru mencoba merekam ulang untuk penyanyi lain, menjelang Lebaran. 106 Lagu ini tidak dijual olehnya, hingga seorang penyanyi Malaysia, Syarifah Aini mengambil lagu ini untuk dimasukkan ke dalam albumnya tahun 1996. Maka lahirlah album Nostalgia Aidil Fitri. Menurutnya, lagu ini sempat populer di Malaysia. "Mungkin, sampai ke Sumatera," tuturnya. Kelanjutannya kasus ini, menurut Hotman, Pak Ngah dan pengacaranya sedang melakukan pembicaraan dengannya untuk melakukan gugatan perdata dan laporan pidanan terhadap pihak-pihak yang mengopi, menjiplak melodi dan notasi milik Pak Ngah di Indonesia.

106

Ibid


130

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. Kebijakan untuk menentukan pemegang hak cipta atas lagu yang tidak diketahui penciptanya menurut Undang-undang hak cipta di Indonesia dilakukan oleh Negara, dimana Negara memegang hak cipta itu secara terus Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

131

menerus berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Hal ini dengan tujuan agar Indonesia yang merupakan negara yang memiliki keanekaragaman etnik dan suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembanganpengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. 2. Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas lagu yang tidak diketahui penciptanya, dilakukan dengan negara mendaftarkan hak cipta tersebut dan hak cipta itu dipegang oleh negara dan menjadi milik bersama. Masa perlindungan adalah tanpa jangka waktu atau tak terbatas, dimana negara yang memegang hak cipta secara terus menerus. Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan. Hal ini di lakukan mengingat perkembangan di bidang 114 perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. 3. Upaya yang ditempuh untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap Hak Cipta atas lagu yang tidak diketahui penciptanya adalah dengan


132

melakukan penegakan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta di Indonesia, Pada Bab XII diatur bahwa, penegakan hukum atas hak cipta dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunaka`n untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

B. Saran 1. Hendaknya Pemerintah Republik Indonesia lebih meningkatkan pendataan dan identifikasi lag-lagu rakyat dan lagu daerah untuk dapat didaftarkan hak ciptanya, bagi lagu yang tidak dikethaui penciptanya menjadi milik negara dan dipergunakan royaltinya bagi pengembangan karya seni di Indonesia . 2. Hendaknya pemerintah lebih mendorong dan menggalakkan pendaftaran hak cipta lagu, agar lagu-lagu yang diciptakan pencipta lagu di Indonesia dapat di Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

133

lindungi secara hukum dan dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi pencipta lagu tersebut. 3. Hendaknya pemerintah dapat lebih tegas memberikan sanksi hukum bagi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran hukum dalam pelanggaran hak cipta di Indonesia, sehingga karya cipta atas lagu-lagu tersebut dapat terlindungi secara hukum dan dapat berguna secara ekonomi bagi penciptanya.


134

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku Damian, Eddy, Hukum Hak Cipta, Cetakan ke-3, Bandung, PT. Alumni, 2005. Djumhana, Muhamad, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006. Goldstein, Paul, Hak Cipta : Dahulu, Kini dan Esok, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1997. Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung, PT. Alumni Bekerjasama dengan Asian Law Group Pty Ltd, 2003. Mantayborbir S, Sistem Hukum Pengurusan Piutang Negara, Pustaka Press, Jakarta, 2004. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005. Maulana, Insan Budi, Bianglala Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Cetakan I, Penerbit PT. Hecca Mitra Utama Kerjasama dengan Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2005. ________________, Ridwan Khairandy, Nurjihad, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I, Cetakan I, Yayasan Klinik HAKI Jakarta dan Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2002. ________________, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta – Yogyakarta : Yayasan Klinik HAKI, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UI, 2001. Muhammad, Abdulkadir, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

135

Naning, Ramdlon, Perihal Hak Cipta Indonesia (Tinjauan Terhadai : Auteurswet 1912 dan Undang-Undang Hak Cipta 1982), Yogyakarta, Liberty, 1982. Purwaningsih, Endang, Perkembangan Hukum Intelectual Property Rights, Jakarta, Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 2005. Purba, Ahmad Zain Umar, Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips, Edisi I, Cetakan I, Bandung, Alumni, 2005. Ramli, M. Ahmad dan Fathurahman P, Film Independen (Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hak Perfilman Indonesia), Bandung, Ghalia Indonesia, 2004. Ramli Ahmad M., Perlindungan Rahasia Dagang, Bandung : CV. Mandar Maju, 2001. _____________, Ciber Law dan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung, PT. Resika Aditama, 2004. Riswandi Budi Agus, M. Syamsuddin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Cetakan I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Cetakan I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Saidin, OK, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002. ___________, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995.


136

Sembiring Sentosa, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek, Cetakan I, Penerbit CV. Yirama Widya, Bandung, 2002. _____________, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek, Bandung, CV. Yrama Widya, 2001. Sitepu, Runtung, Diktat Kuliah HAKI – 1, Hak Cipta Paten Merek, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003. Sjahputra, Iman, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), Jakarta, Harvarindo, 2007. Soebekti, Pokok-Pokok Perdata, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1980. Soekanto Surjono, Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan I, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. ___________, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I, Cetakan 7, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Alfa Beta, Bandung, 1983. Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004. Tim Lindsey dkk (Ed), Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung : PT. Alumni, 2003. Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustofa Adijoyo, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta, 1988. Usman Rachmadi, Hukum atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Edisi I, Cetakan I, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2003.


137

Widyopramono, Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya, Jakarta, Sinar Grafika, 1992. Widjaya Gunawan, Lisensi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001. B. Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hak Cipta. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 1 tahun 1989 tentang Penerjemahan dan atau Perbanyak Ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan. Keputusan Presiden R.I. Nomor 17 Tahun 1988 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap Hak Cipta atas karya rekaman suara antara negara Republik Indonesia dengan masyarakat Eropa. Keputusan Presiden R.I. Nomor 25 Tahun 1989 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap Hak Cipta atas karya rekaman suara antara negara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat. Keputusan Presiden R.I. Nomor 38 Tahun 1993 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap Hak Cipta atas karya rekaman suara antara negara Republik Indonesia dengan Australia. Keputusan Presiden R.I. Nomor 56 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap Hak Cipta atas karya rekaman suara antara negara Republik Indonesia dengan Inggris. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1988 tentang penyidik Hak Cipta. Sandhiyaning Wahyu Arifani : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, 2009.

138

Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang kewenangan menyidik tindak pidana Hak Cipta. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 1 tahun 1989 tentang Penerjemahan dan atau Perbanyak Ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan. Keputusan Presiden R.I. Nomor 17 Tahun 1988 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap Hak Cipta atas karya rekaman suara antara negara Republik Indonesia dengan masyarakat Eropa. Keputusan Presiden R.I. Nomor 25 Tahun 1989 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap Hak Cipta atas karya rekaman suara antara negara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat. Keputusan Presiden R.I. Nomor 38 Tahun 1993 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap Hak Cipta atas karya rekaman suara antara negara Republik Indonesia dengan Australia. Keputusan Presiden R.I. Nomor 56 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap Hak Cipta atas karya rekaman suara antara negara Republik Indonesia dengan Inggris. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1988 tentang penyidik Hak Cipta. Surat edaran menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang kewenangan menyidik tindak pidana Hak Cipta.


SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Recommend Documents