Sejarah Berdirinya Kota Ambon Balai Pelestaria Nilai Budaya Ambon
Sejarah Berdirinya Kota Ambon Sejarah kota Ambon dimulai pada saat kedatangan orang-orang Portugis membangun benteng di pulau ini sebagai tempat beraktivitas dalam perdagangan dan penyebaran agama. Pendirian kota Ambon berawal dari orang-orang Portugis, yang saat itu sedang berada dalam konflik politik dengan para penguasa kesultanan Ternate dan umat Islam di pantai utara Hitu. Orang-orang Portugis pertama yang pernah mendarat di Ambon adalah Francisco Serrao bersama delapan orang anak buah kapalnya pada tahun 1512. Kapal mereka karam di celah Nusa Penyu; dan terdampar di Nusa Telu (pulau tiga) di depan negeri Asilulu ujung barat Hitu. Mereka diterima oleh Raja Negeri Hitu Meseng. Menurut Rumphius dan Valentijn, mereka diberikan tempat tinggal di dekat sungai Pikapoli yang berada di selatan negeri Mamala. Selama beberapa tahun mereka tinggal ditempat itu, namun penduduk Hitu yang beragama Islam menolak menerima orang Portugis karena dua alasan yaitu : pertama tindakan mereka yang tidak sopan dan kasar terhadap penduduk. Kedua adalah karena keterikatan mereka dengan agama Kristen yang berbarengan dengan agama Islam yang telah dianut oleh penduduk di daerah Hitu dan sekitarnya. Benteng pertama Portugis mulai didirikan di Hila Kaitetu pantai utara Hitu pada tanggal 20 Mei 1569 oleh Laksamana Goencalo Peirera Maramaque setelah menaklukan jazirah Leihitu. Benteng kedua Portugis didirikan di antara negeri Galala dan Hatiwe kecil di muara Wai Tua. Kedudukan benteng itu di depan Tanjung Martafons dan desa Rumahtiga, dahulu disebut Hukunalu. Setelah benteng Hila di pantai utara Hitu dibakar, maka orang Portugis membangun benteng ketiga dekat Halong di wilayah teluk Ambon. Benteng keempat Portugis dibangun oleh Sancho de Vasconcelos. Selama pembangunan benteng dilaksanakan, ada kejadian yang tidak diduga sebelumnya karena tiba-tiba beberapa desa yang tadinya setia kepada Portugis, balik
mengancam menyerang bahkan membangkang terhadap Portugis. Negeri-negeri tersebut adalah Nusaniwe, Kilang, Soya, Hutumuri, Puta, dan Ahusen. Kejadian ini menyebabkan pembangunan berjalan tidak terlalu mulus, namun dapat diselesaikan juga pada tahun 1576. Setelah benteng tersebut selesai “semua rakyat” pindah dari benteng lama ke benteng baru. Jadi bukan hanya garnisun tetapi juga pemukiman mereka yang terletak di luar benteng, yang berasal dari Hatiwe, Tawiri, Halong dan juga orangorang Mardijker dan sekelompok orang Portugis yang disebut casados yang menikah dengan para wanita pribumi. Semuanya ikut berangkat menuju tmepat baru dan membangun rumah mereka di sekitar kastil atau benteng “Kota Laha”. Jadi sejak 1567 sudah ada sebuah pemukiman kota kecil di samping benteng. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa bulan Juli 1576 sebagai awal peresmian benteng dan kota Ambon. Di sekitar pemukiman penduduk, para misionaris mengusahakan perkebunan untuk memproduksi bahan makanan. Fasilitas kota yang ada saat itu hanya terdiri dari empat buah gedung gereja, sebuah rumah sakit, sebuah balai pertemuan, dan pelabuhan laut yang terletak di sebelah utara benteng. Luas fungsional kota pada masa Portugis berada dalam batas-batas wilayah yang membentang dari barat ke timur yaitu dari Wai Batu Gajah sampai Wai Tomu dengan batas selatan melalui jalan-jalan yang kini bernama jalan Said Perintah, jalan Kapitan Ulupaha, dan jalan Benteng Kapaha (Leirissa dkk, 2004 : 19-28). Pada tahun 1602 Laksamana Andre Furtado de Mendosa tiba di Ambon untuk menggantikan Laksamana Sanco Vasconsalo. Ia memanfaatkan benteng Kota Laha sebagai pusat pertahanan bahkan pemerinthaan Portugis di pulau Ambon dan sekitarnya. Pemimpin Portugis selanjutnya setelah de Mendosa adalah (1) Gonsallo Pereiro, (2) Johan Caijadoe, (3) Steven Texeira, (4) Gaspar de Mello. Pada masa kepemimpinan Gaspar de Mello, ia menyerahkan kastil = benteng Kota Laha kepada Laksamana Belanda Steven van der Haghen tanggal 23 Pebruari 1605 bersama pasukannya melalui suatu kesepakatan antara kedua pimpinan tanpa melalui suatu peperangan.
Setelah orang-orang Belanda di bawah Steven van der Haghen menaklukkan pangkalan ini dari tangan Gaspar de Mello, mereka merubah nama benteng Kota Laha menjadi Kasteel Victoria = Benteng Kemenangan.
1.3. Kota Ambon Pada Zaman VOC dan Inggris Penaklukan pulau Ambon dari tangan Portugis dipimpin oleh Laksamana Steven Van der Haghen pada tanggal 23 Pebruari 1605 dibantu oleh kekuatan tempur Ternate, Luhu di pulau Seram, Hitu maupun pasukan bantuan dari Jawa, dan Goa (Makasar) menyebabkan kastel Portugis jatuh ke tangan VOC. Benteng Portugis diserahkan oleh Gaspar de Melo pimpinan Portugis di Ambon tanpa melalui peperangan. Setelah benteng ditaklukan oleh VOC, beberapa waktu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan beberapa perjanjian penting dengan pihak Portugis dan membuat kontrak khusus dengan penguasa pribumi menyangkut perdagangan rempah-rempah. Steven Vander Hagen mengangkat Frederik de Hotman sebagai Gubernur pertama di Ambon tahun 1505-1511 dan ia mulai melakukan perjanjian dengan pemimpin-pemimpin lokal di pulau Ambon dan beberapa daerah lain di Maluku. (E.W.A. Ludeking 1964:1-10). Pengganti de Hotman adalah Jansz Japer yang memerintah selama empat tahun
tetapi
tidak
ditemukan
kemajuan
yang
penting
selama
masa
kepemimpinannya. Pada bulan Maret tahun 1515 Adrian Martensz Block dari Alkmaar tampil memerintah sebagai gubernur dengan gaya kepemimpinan otoriter yang memaksakan rakyat untuk kerja paksa memperluas/memperbesar Benteng Victoria. Tindakan Gubernur ini menyebabkan penduduk Negeri Soya dan Ema yang terletak di pedalaman jazirah Leitimur melakukan perlawanan bersenjata menentang tindakan gubernur Adrian yang semena-mena terhadap rakyat di Pulau Ambon. Ini adalah awal dari permusuhan antara orang-orang Ambon dengan Belanda (VOC). Tahun 1518 Herman van Speult diangkat menjadi Gubernur ke 4 di Ambon menggantikan Adriaans Martensz Block setelah tiga tahun ia menjabat Letnan Gubernur. Pada masa pemerintahan Speult banyak terjadi perubahan besar-besaran terutama dalam hal monopoli perdagangan rempah-rempah. Hal ini mengakibatkan
masyarakat menderita karena harga barang meningkat 2-3 kali. Kondisi ini tidak banyak berubah dalam kepemimpinan Gubernur-Gubernur Ambon berikutnya, yakni Gregorius Cornelizen atau Gorcum (1626-1628), Phillip Lucaszoon van Middleburg (1628-1631), Artus Gijssels (1631-1634), Anthonij van den Heuvel (1634-1635), Artus Gijssels (1635), Jocum Roelofs van Deutecom (1635-1637), Johan Ottens (1637-1642), dll. Masyarakat Maluku terus ditekan, pohon-pohon cengkih ditebang di berbagai daerah, praktek monopoli perdagangan rempah-rempah terus dilestarikan membuat masyarakat memberontak. Tetapi karena kalah dalam persenjataan dan strategi, semua upaya melawan Belanda selalu dapat dipatahkan. Pada 17 Pebruari 1796 Belanda menyerah kepada laksamana Inggris Pieter Ramier. Sejak itu wilayah Maluku untuk sementara dikuasai oleh Inggris sampai tahun 1803. Inggris menguasai Maluku secara umumnyua dan kota Ambon secara khusus selama enam tahun. Setelah itu terjadi penyerahan kembali kepada pihak Belanda. 1.4 Kota Ambon di Era Kemerdekaan Kota Ambon dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Negara Indonesia Timur tanggal 14 Februari 1948 No. 1/Pr.V/48 (Staatsblad Indonesia Timur No. 15 tahun 194). Wilayah kota Ambon yang dibentuk merupakan bekas “Gemeente Amboina” yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda dibentuk dengan Staatsblad 1921 No. 524, sebagai suatu badan hukum yang sederajat dengan “stadsgemeente” berdasarkan pasal 2 ayat 1 dari ordonansi tertanggal 13 Februari 1946 (staatsblad 1946 No. 17) yang ditetapkan oleh Residen di Ambon pada bulan April 1948. Pembentukan ini kemudian hanya bersifat sementara karena berdasarkan pasal 4 dari peraturan presiden Negara Indonesia Timur diatas, menyatakan bahwa peraturan itu akan dihapus oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia Timur selambatlambatnya dua tahun setelah pembentukannya Dua tahun kemudian keluarlah Peraturan Presiden Negara Indonesia Timur tertanggal 23 Agustus 1948 No. 3 Pr.V/48 (Staatsblad Indonesia Timur No. 30 tahun 1948),
yang
disebut
“Daerah
Maluku
Selatan”
ditetapkan,
bahwa
“Groopsgemeenschap Maluku Selatan” (Staatsblad 1946 No. 86) dihapuskan dan dibentuk sebagai suatu badan hukum setingkat dengan “Landschap”, berdasarkan
pasal 1 ayat (1) Staatsblad 1946 No. 17. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Negara Indonesia Timur (Staatsblad Indonesia Timur No. 30 Tahun 1948) tersebut di atas menyatakan, bahwa Landschap tidak sejati Maluku Selatan itu terdiri dari beberapa “Landschap tidak sejati yang rendahan”, antara lain “Landschap Kota Ambon tidak sejati yang rendahan" (pasal 2 ayat (1). Maka oleh sebab itu Daerah Maluku Selatan dulu berhak campur tangan terhadap stadsgemeente Ambon yang dulu. Dalam perkembangannya daerah Kota Ambon kembali dibentuk berdasarkan surat Gubernur Provinsi Maluku tertanggal 1 Mei 1951 No. 2056/1/Bg segala alat-alat pemerintahan Daerah Maluku Selatan dulu ditarik ke atas, sambil menunggu pembentukan daerah daerah otonoom di dalam daerah itu. Dengan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1952 tertanggal 12 Agustus 1952 dibentuklah Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara dan wilayah Kota Ambon tidak dimasukkan dalam Daerah Maluku Tengah, karena wilayah Kota Ambon itu akan dibentuk sebagai suatu daerah otonom sama tingkatnya dengan kedua Daerah tersebut. Sambil menunggu pembentukan itu, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 10 Januari 1952 No. UP 15/2/44
telah diangkat Wali Kota
Ambon …… Dengan berlakunya Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 pada tanggal 24 Juni 1950, yang mengatur pemerintahan Daerah daerah di bekas Negara Indonesia Timur, maka menurut pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut, Daerah-daerah adalah sama sebagaimana ditetapkan di dalam "Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur", Staatsblaad 1946 No. 143 (pasal 14 ayat (1). Daerah daerah tersebut dapat diubah dengan atau berdasarkan peraturan Negara, sambil mengingat jiwa pasal 5 Staatsblad tersebut. Mengingat ketentuan tersebut serta dengan memperhatikan keinginan rakyat dan perkembangan politik di daerah serta untuk melancarkan jalannya pemerintahan, maka dengan Peraturan Pemerintah ini Kota Ambon dibentuk, sebagai suatu daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri setingkat dengan Kota Besar sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948.
Perlu ditegaskan, bahwa sampai tahun 1950 pemerintahan Daerah di kota Ambon dijalankan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950.
