KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI KASUS PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Purwadi Wahyu Anggoro Kepolisian Republik Indonesia Email:
[email protected]
S
Abstrak ebagai efek globalisasi, informasi positif maupun negatif dapat diakses dengan mudah, berita kejahatan dapat menjadi sebuah contoh cara melakukan kejahatan, banyak kejahatan dimensi baru kemudian ditiru oleh pelaku wajah baru seperti kasus terorisme, narkoba, korupsi dan pelecehan seksual. Kejahatan yang menjadi fenomena baru adalah penyimpangan seksual, yaitu perilaku seks yang tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum, atau norma susila. Ada 3 permasalahan pokok, yaitu: (1) Pola pelaku kekerasan seksual; (2) Aspek perlindungan hukum; (3) Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan agar anak-anak tidak menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu memberi gambaran secara jelas dan menganalisa bahan yang diperoleh mengenai konsepkonsep yang relevan berkaitan dengan latar belakang pelaku, proses hukum dan upaya pencegahan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terkait dengan proses hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak, di Polres/Poltabes wilayah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun hasil penelitian sebagai berikut: (1) Pelaku memiliki kesamaan pola perilaku, yaitu: (a) pelaku memiliki penyimpangan seksual; (b) rentang usia pelaku dengan korban; (c) faktor kedekatan secara fisik dan tempat tinggal; (d) bujuk rayu, paksaan, tipu muslihat atau janji-janji imbalan; (e) motivasi pelaku untuk memperoleh kesenangan atau kepuasan. (2) Polri wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat secara adil dengan penegakan hukum dengan professional, proporsional, transparan dan akuntabel. (3) Upaya pencegahan yang dilakukan: (1) Upaya preemtif dan preventif, pencegahan yang dilakukan oleh: (a) Individu, (b) Masyarakat, (c) Pemerintah, dan (d) Kepolisian. (2) Upaya represif, dilakukan oleh Polri selaku aparat penegak hukum, secara tegas dan terukur, profesional dan proporsional. Kata Kunci: kekerasan seksual, pola pelaku, perlindungan hukum, upaya pencegahan
A
Abstract globalization effects, both positive and negative information can be accessed easily, crime news can be an example of how to commit a crime, a lot of new dimension crimes later imitated by actors such as the case of the new face of terrorism, drugs, corruption and sexual harassment. Crime is becoming a new phenomenon is sexual perversion, the sexual behavior that is incompatible with religious norms, the rule of law or moral norms. There are three key issues, namely: (1) The pattern of violent sexual offenders. (2) Aspects of legal protection. (3) The efforts made in prevention so that children do not become victims of sexual violence. This study is a normative legal research, and the nature of research is descriptive analysis, which gives a clear picture and analysis of material obtained on the concepts that are relevant with regard to the background of the offender, the legal process and prevention efforts with the approach of legislation and approaches related cases with legal process cases of sexual violence against children, in the Police/City Police Territory of Yogyakarta Special Region. Korban Kekerasan Seksual...-Purwadi Wahyu Anggoro
43
The research results as follows: (1) Performers have the same pattern of behavior, namely: (a) the perpetrator has sexual deviance; (b) the age range of the perpetrator to the victim; (c) the physical proximity factor and shelter; (d) persuasion, coercion, trickery or promises of reward; (e) the motivation of the perpetrator to gain pleasure or satisfaction. (2) Police must provide protection to the public fairly with law enforcement professional, proportionate, transparent and accountable. (3) prevention efforts were made: (1) preemtif and preventive efforts, prevention is done by: (a) individual, (b) the Community,(c) government; and (d) Police. (2) A repressive measure, carried out by the police as law enforcement officers, expressly and scalable, professional and proportional. Keywords: sexual abuse, patterns of the offender, legal protection, prevention
Pendahuluan 1. Latar Belakang Efek dari globalisasi, informasi positif maupun negatif dari seluruh penjuru dunia dapat diakses dengan sangat mudah, berita-berita tentang kejahatan yang terjadi dan ditayangkan di media massa banyak menjadi favorit masyarakat, fenomena-fenomena kejahatan yang tersaji dalam berita yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat menjadi sebuah contoh cara baru melakukan kejahatan bagi masyarakat. Banyak terjadi kejahatan dimensi baru yang kemudian ditiru oleh oknum pelaku wajah baru dan mengejutkan publik seperti kasus terorisme, narkoba, korupsi dan pelecehan seksual yang pada awalnya sangat tidak populer, saat ini menjadi berita yang menonjol. Salah satu kejahatan yang menjadi fenomena baru di masyarakat adalah penyimpangan seksual, dalam suatu masyarakat perilaku seks yang tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum, atau norma susila dikatakan sebagai penyimpangan atau kelainan seksual. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian adalah: (1) Mengapa pelaku melakukan kekerasan seksual? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual? (3) Bagaimana upaya pencegahan yang harus dilakukan agar anak tidak menjadi korban kekerasan seksual? 2. Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundangundangan yang berlaku dan terkait dengan proses hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap proses hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sedang diproses oleh Polres/Poltabes di wilayah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber data adalah wawancara penulis dengan penyidik dan pelaku keajahatan seksual yang diindikasikan mempuyai kelainan seksual, KUHAP, KUHP, peraturan Perundangundangan, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi, dalam hal ini adalah Berkas Acara Pemeriksaan. Sumber data penelitian akan diambil dari 5 (lima) Poltabes/Polres di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Poltabes Yogyakarta, Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunung Kidul, dan Polres Kulon Progo. Hasil Penelitian dan Pembahasan Berdasarkan data yang telah diambil akan dilakukan analisa dengan Teori Penyimpangan Seksual, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Peran sehingga diharapkan dapat ditemukan pola pelaku dalam melakukan kekerasan seksual. Pola kekerasan seksual merupakan sebuah pola yang terdiri dari gabungan beberapa sisi pandang/motif yaitu: perilaku menyimpang (dari sisi psykologi pelaku), modus kejahatan, dan situasi (pelaku dan korban) serta faktor44
Jurisprudence, Vol. 5 No. 1 Maret 2015
faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak . 1. Pola Perilaku Kekerasan Seksual Hasil penelitian yang diambil dari beberapa sumber setelah dilakukan verifikasi sampel diperoleh 5 (lima) berkas perkara yang dapat dianalisa sebagai bahan penelitian sesuai dengan teori penyimpangan seksual, yaitu: Berkas Perkara No. Pol.: BP/44/III/2015/Reskrim/Res. Sleman. Tersangka Poniran Als. Trisno Utomo, lahir di Sleman, 09 September 1939 (77 th), Islam, Tani, WNI, alamat Dsn. Krikilan Rt. 06/Rw. 02 Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Korban Devi Wahyuningsih Binti Supardi, lahir di Sleman, 20 Maret 2004 (12 th), Islam, Pelajar, WNI, alamat Dsn. Krikilan Rt. 06/Rw. 02 Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Melanggar Pasal 82 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Laporan Polisi No. Pol.: LP/294/X/2015/SPKT/Polres Bantul. Tersangka R.B.S Endaryanto, S.Pd., lahir di Purworejo, 26 Juni 1950, Pensiunan, WNI, alamat Cepoko Rt. 04 Trirenggo, Bantul. Korban Namira Hadi Puspita Als. Tata, 10 tahun dan 11 (sebelas) orang lainnya. Korban rata-rata berusia antara 9-12 tahun. Melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya Berkas perkara No. Pol.: BP/09/2016/Reskrim/Polres Bantul. Tersangka Bagas Sanjaya, 17 tahun, Pelajar, Islam, WNI, alamat Dsn. Plambingan Rt. 03, Triwidadi, Pajangan, Bantul. Korban Yuni Lestari, 16 tahun, Pelajar, Islam, WNI, alamat Dsn. Ketandan, Rt. 79, Patalan, Bantul. Melanggar Pasal 81 ayat (2) UU. RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya Laporan Polisi No. Pol.: LP/67/K/VII/2015/DIY/Polres Bantul/Sek. Jetis. Tersangka Supomo, laki-laki, lahir 03 Mei 1976, Buruh, Islam, WNI, alamat Dsn. Jogahan, Surenwetan Rt. 04, Canden, Jetis, Bantul. Korban anak kandung pelaku an. Fitri Indah Handayani, perempuan, lahir 30 Desember 1999, pelajar, Islam, WNI, alamat Dsn. Jogahan, Surenwetan Rt. 04, Canden, Jetis, Bantul. Melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1), (3) UU. RI. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Berkas Perkara No. Pol.: BP/77/V/2014/DIY/Res. Bantul. Tersangka Prapto Wiyono/Kadiyo Bin Amat Drais, lahir 12 September 1934 (81 tahun), laki-laki, petani, Islam, WNI, alamat Dsn. Gulon, Rt. 002, Ds. Srihardono, Pundong, Bantul. Korban Nur Isnaini Ramadhani, umur 4 tahun 8 bulan, perempuan, Islam, WNI, alamat Dsn. Gulon, Rt. 002, Ds. Srihardono, Pundong, Bantul. Melanggar Pasal 82 UU. RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan penelitian berkas maka dapat diperoleh hasil bahwa pada kasus Poniran, R.B.S. Endaryanto dan Prapto Wiyono diindikasikan mempunyai penyimpangan seksual pedophil sehingga pelaku melakukan kekerasan seksual dengan anakanak yang mempunyai kedekatan secara fisik dan berada di sekitar pelaku, dengan bujukan atau rayuan atau tipu muslihat atau paksaan dan sebagian besar korban merupakan tetangga rumah pelaku. Pada kasus Bagas Sanjaya diindikasikan mempunyai penyimpangan seksual incest karena berhubungan seksual dengan saudara sepupu, kemudian pada kasus Supomo diindikasikan mempunyai penyimpangan seksual incest sehingga pelaku melakukan kekerasan seksual dengan anak kandungnya sendiri. 2. Perlindungan Hukum oleh Polri Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu teori yang berfokus pada pengkajian masalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat, sasaran teori ini adalah masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik dalam arti secara ekonomi maupun dalam arti lemah secara yuridis. Teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu legal protection theory, kata perlindungan mempunyai arti: (1) tempat berlindung; atau (2) hal (perbuatan) memperlindungi. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Korban Kekerasan Seksual...-Purwadi Wahyu Anggoro
45
Upaya Polri dalam memberikan perlindungan hukum dan pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut: (1) Penyelidikan, dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 5; (2) Penyidikan, sesuai KUHAP Pasal 1 angka 2, Penyidik dapat menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana seksual terhadap anak sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik boleh melakukan penangkapan dan penahanan sementara terhadap tersangka tindak pidana terhadap anak. Polri melakukan Penangkapan (KUHAP Pasal 1 angka 20) dan Penahanan (KUHAP Pasal 1 angka 21) agar proses tindak pidana tersebut dapat berjalan lancar dan terkendali. Penggeledahan dibagi atas dua yaitu penggeledahan rumah (Pasal 1 angka 17 KUHAP) dan penggeledahan badan (Pasal 1 angka 18 KUHAP). (c) Pemeriksaan adalah kegiatan atau sifat menyidik terhadap suatu objek orang atau barang untuk mendapatkan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap semua hal yang berkaitan dengan masalah tindak pidana atau kepentingan tertentu. Proses terakhir adalah penyerahan perkara adalah penyidik yang telah menyelesaikan proses penyidikan, wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Proses hukum Poniran telah memenuhi unsur-unsur Pasal 82 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dan pelaku membujuk korban dengan memberi imbalan uang sebesar Rp. 10.000,- dan Rp. 15.000,- agar korban mau diajak berbuat cabul. Berdasarkan hasil visum dari RSUD Sleman Nomor: 440/064/RM/2015 tanggal 02 Februari 2015 menjelaskan bahwa alat kelamin korban mengalami luka memar kemerahan dan hymen intak/tidak ada robekan. Kemudian R.B.S. Endaryanto telah memenuhi unsur-unsur Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan cara memberikan karet gelang dan ikan lele untuk membujuk korbannya. Selanjutnya Bagas Sanjaya telah memenuhi unsur pidana Pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan sengaja membujuk untuk melakukan persetubuhan, alat bukti keterangan saksi- saksi, keterangan tersangka Bagas dan hasil Visum Et Repertum RSUD Panembahan Senopati Bantul Nomor: 357/1310, tanggal 09 Maret 2015 dan hasil tes DNA dari Pusat Kesehatan dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA nomor: R/15064/X/2015/Lab. DNA, tanggal 07 Oktober 2015. Kemudian Supomo telah memenuhi unsur-unsur Pasal 76D jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan pelaku dan visum et repertum dari RSUD Bantul an. Fitri Indah Handayani. Terakhir Prapto Wiyono telah memenuhi unsur pidana Pasal 82 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul dan hasil Visum Et Repertum dari Klinik Patalan tanggal 30 Mei 2014 serta Visum Et Repertum dari RSU PKU Muhammadiyah Bantul nomor: 22/V/SKM/PKU.BTL/2014, tanggal 26 Mei 2014 dan alat bukti petunjuk berupa uang sejumlah 20 (dua puluh) lembar uang kertas ratusan ribu rupiah. 3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual Untuk membahas hasil penelitian dan wawancara di atas, akan dilakukan peneliti dengan menerapkan Teori Peran untuk mengupas peran dari masing-masing elemen dalam masyarakat, baik unsur pribadi, masyarakat dan pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual dengan korban anak. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. 46
Jurisprudence, Vol. 5 No. 1 Maret 2015
Terdapat dua macam harapan pada peranan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibankewajibannya. Peran masing-masing pihak dalam upaya pencegahan tindak pidana seksual, sebagai Upaya preemtif dan preventif adalah: Individu, setiap individu adalah berusaha untuk menolak dan terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatan, kemudian Masyarakat, untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Selanjutnya Pemerintah, banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan seksual, antara lain: Penyuluhan hukum, Penyuluhan rohani/agama, kemudian memasukkan kurikulum tentang pelajaran seksual, masalah seksual dan kejahatan seksual pada semua level pendidikan sekolah. Selanjutnya Kepolisian, sebagai instansi penegak hukum, mempunyai peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. Sebagai Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penegakan hukum secara tegas dan terukur, professional dan proporsional, serta penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian terhadap sumber data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa para pelaku (Poniran, R.B.S. Endaryanto, Bagas, Prapto dan Supomo) memiliki beberapa kesamaan pola perilaku, yaitu pelaku memiliki penyimpangan seksual, rentang usia pelaku dengan korban rata-rata terpaut cukup jauh, sehingga menguatkan sisi dominasi pelaku terhadap anak-anak, ada faktor kedekatan secara fisik maupun tempat tinggal antara pelaku dan korbannya, yaitu korban biasanya adalah anak-anak disekitar pelaku. Pelaku juga menggunakan bujuk rayu atau paksaan dan penggunaan tipu muslihat atau janji-janji akan memberikan sesuatu imbalan oleh pelaku, pada situasi ini pelaku memahami bahwa anak-anak masih mempunyai minat terhadap sebuah mainan atau barang-barang yang menarik dan motivasi pelaku melakukan kekerasan seksual adalah untuk memperoleh kesenangan atau kepuasan, sebagai bentuk pelampiasan dan obsesi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor Penyimpangan Seksual, berdasarkan hasil penelitian pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memiliki kelainan seksual pedofil (Poniran, R.B.S. Endaryanto dan Prapto), sedangkan Bagas dan Supomo memiliki kelainan seksual incest. Sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum bahwa Polri sebagai aparat Negara penegak hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat secara adil dengan melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan professional, proporsional, transparan dan akuntabel. Polri melakukan proses penegakan hukum dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Adapun peran masing-masing instansi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana seksual adalah upaya preemtif dan preventif, pertama yaitu Individu, setiap individu harus berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatan, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatan, misal menghindari penggunaan pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis dan tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlainan jenis yang telah dewasa. Kedua adalah Masyarakat, upaya yang dilakukan agar mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai dan norma Korban Kekerasan Seksual...-Purwadi Wahyu Anggoro
47
yang dianut oleh masyarakat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu mengadakan acara silaturahmi antar anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah dari tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal untuk menghindari kejahatan seksual, membentuk kelompok-kelompok yang berdedikasi untuk mencegah dan membantu korban kekerasan seksual minimal di lingkungannya. Sementara itu Pemerintah dapat melakukan upaya penanggulangan kejahatan seksual, antara lain Penyuluhan hukum tentang bahaya tindak pidana seksual terhadap anak-anak dan akibatnya bagi masa depan bangsa, Peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak korban kejahatan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, cara menumbuhkan rasa peduli dan keberanian melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi tindak pidana seksual, menciptakan jargon- jargon, lagu-lagu dan sloganslogan yang mudah diingat anak-anak yang berisikan pemahaman untuk menolak keberadaan orang asing yang berusaha mendekati dan membuat database penjahat-penjahat seksual dan menyebarkan melalui media massa agar masyarakat waspada sekaligus sebagai upaya membatasi ruang gerak pelaku. Upaya pencegahan selanjutnya adalah Penyuluhan rohani/agama, melalui penyuluhan keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku yang baik sehari-hari di dalam masyarakat. Kemudian memasukkan kurikulum tentang pelajaran seksual, masalah seksual dan kejahatan seksual pada semua level pendidikan sekolah yang disesuaikan dengan tingkat pendidikannya sehingga pemahaman mengenai seksual dapat memperluas wawasan siswa agar tidak terjebak dalam masalah kejahatan seksual. Selanjutnya Pemerintah sebagai pemegang kontrol terhadap media harus mengawasi media agar media lebih bertanggung jawab atas tayangan yang rentan propaganda kekerasan dan pornografi. Upaya yang dilakukan polisi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah memberikan himbauan dan melakukan patrol rutin untuk meningkatkan suasana aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat serta mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis anntara polisi dengan masyarakat yang nantinya akan melahirkan kerjasama yang baik dan memberi penyuluhan hukum terhadap masyarakat termasuk di sekolah-sekolah tentang kewaspadaan terhadap kejahatan seksual. Selanjutnya Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penegakan hukum secara tegas dan terukur, professional dan proporsional, serta penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Proses ini dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan. Daftar Pustaka Arif. Barda Nawawi. 2002. Kebijakan Hukum Pidana. PT. CitraAditya Bakti: Bandung. Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. Metode Penelitian Hukum. Buku Pegangan Kuliah, FH UMS Surakarta. Gosita, Arif. 2004. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer. Kelompok Gramedia. Kartono, Kartini. 1998. Patologi Sosial 2. Jakarta: Radja Grafindo Persada. Kitab UndangUndang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mansur, Didik M. Arif, Elsataris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 48
Jurisprudence, Vol. 5 No. 1 Maret 2015
Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Terja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA). Mabes Polri. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 14 Tahun 2014, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mabes Polri. Poerwadarminta, WJS. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta. Poerwandari, E. K. 1998. Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3). Universitas Indonesia. Prodjodikoro, Wirjono. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Bandung: PT Refika Aditama. Reksodipoetro, Mardjono. 1993. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi. (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 1993). Sarwono, W. Sarlito. 2003. Psikologi Remaja. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Surbakti, Natangsa. 2010, Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran Dan Relevansinya Dengan Reformasi Hukum Indonesia. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali: Bandung. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Korban Kekerasan Seksual...-Purwadi Wahyu Anggoro
49
