SANKSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

SANKSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH & HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH: M. ALWI PRAJA MUKTI 06360024

PEMBIMBING: 1. BUDI RUHIATUDIN, SH., M.HUM. 2. FATHORRAHMAN, S.Ag. M.Si.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2012

ABSTRAK Manusia diciptakan sebagai khalifah di dunia yang dilengkapi dengan akal pikiran yang bermacam-macam, sehingga mempunyai kemampun dan keahlian untuk menciptakan sesuatu yang berbeda satu sama lain. Mengingat perkembangan ilmu dan teknologi yang cukup pesat membuat ruang gerak hak cipta menjadi sempit. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta sangat penting, perkembangan Hak Cipta dan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bagi pencipta masih kurang. Penerapan sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggar Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 belum maksimal serta hukum pidana Islam belum belum ada na}s yang menyebutkan secara spesifik. Demikianlah diperlukan peran serta semua pihak bukan hanya pemerintah dan pencipta atau pemegang Hak Cipta saja tetapi juga masyarakat pada umumnya dalam penegakan hukum ini. Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimana Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Bagaimana persamaan dan perbedaan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian library research atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya merujuk pada sumbersember yang berasal dari al-Quran, buku-buku, jurnal, kitab undang-undang, pendapat para ahli hukum dan literatur meteri-matari yang berkaitan dengan Sanksi Pelaku Terhadap Pelanggaran Hak Cipta. Penelitian ini bersifat diskriptif-komparatif-analitik adalah memaparka, menggambarkan dan mengklasifikasi secara jelas serta simtematis mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta baik dari Al-Qur’an, undang-undang, buku, pendapat ulama’ atau para ahli hukum lainya sehingga dapat ditarik kesimpulan guna memperoleh titik temu diantara kedua sistem hukum terdsebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitiani ini adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu berlandaskan nass al-qur’an dan as-sunnah dan pendapat ulama’. Setelah dilakukan penelitian, mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam Hukum Pidana Islam hukuman pelanggaran hak cipta yaitu ta’zi>r, penjatuhan hukuman diserahkan kepada penguasa atau pemerintah. Dalam Undangundang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta terdapat dalam Pasal 72 dan terbagi 9 ayat sesuai dengan bentuk pelanggaran serta sanksi yang mengancamnya. Persamaan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta menurut hukum pidana Islam dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah melarang mengkomersialkan segala sesuatu hak milik orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syari’at maupun peraturan yang berlaku, yann berkuasa memberikan sanksi. Perbedaan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta menurut hukum pidana Islam dengan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta tidak dijelaskan secara spesifik, bentuk sanksi dan macamnya.

ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. A. Konsonan Tunggal Huruf Arab

Nama

Huruf Latin

Keterangan

‫ا‬

alîf

tidak dilambangkan

tidak dilambangkan

‫ب‬

bâ’

b

be

‫ت‬

tâ’

t

te

‫ث‬

śâ’

ś

es (dengan titik di atas)

‫ج‬

jîm

j

je

‫ح‬

hâ’

h

ha (dengan titik di bawah)

‫خ‬

khâ’

kh

ka dan ha

‫د‬

dâl

d

de

‫ذ‬

żâl

ż

zet (dengan titik di atas)

‫ر‬

râ’

r

er

‫ز‬

zai

z

zet

‫س‬

sin

s

es

‫ش‬

syin

sy

es dan ye

‫ص‬

sâd

s

es (dengan titik di bawah)

‫ض‬

dâd

d

de (dengan titik di bawah)

‫ط‬

tâ’

t

te (dengan titik di bawah)

‫ظ‬

zâ’

z

zet (dengan titik di bawah)

‫ع‬

‘ain

‘

koma terbalik di atas

‫غ‬

gain

g

ge

‫ف‬

fâ’

f

ef

‫ق‬

qâf

q

qi

‫ك‬

kâf

k

ka

‫ل‬

lâm

l

‘el

vi

‫م‬

mîm

m

‘em

‫ن‬

nûn

n

‘en

‫و‬

wâwû

w

w

‫ﻩ‬

hâ’

h

ha

‫ء‬

hamzah

‘

apostrof

‫ي‬

yâ’

y

ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap ‫ﻣﺘﻌ ّﺪدة‬

ditulis

Muta‘addidah

‫ﻋ ّﺪ ة‬

ditulis

‘iddah

‫ﺣﻜﻤﺔ‬

ditulis

H>>}ikmah

‫ﻋﻠﺔ‬

ditulis

‘illah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. ‫آﺮاﻣﺔ اﻷوﻝﻴﺎء‬

ditulis

Kara>mah al-auliya>’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h. ‫زآﺎة اﻝﻔﻄﺮ‬

ditulis

Zaka>h al-fitri

D. Vokal Pendek ‫ــــَـــ‬

fathah

‫ﻓﻌﻞ‬ ‫ــــِـــ‬

kasrah

‫ذآﺮ‬

vii

ditulis

A

ditulis

fa‘ala

ditulis

i

ditulis

żukira

‫ـــُــــ‬

dammah

ditulis

u

ditulis

yażhabu

Fathah + alif

ditulis

a>

‫ﺟﺎهﻠﻴﺔ‬

ditulis

ja>hiliyyah

fathah + ya’ mati

ditulis

a>

‫ﺕﻨﺴﻰ‬

ditulis

tansa>

kasrah + ya’ mati

ditulis

i>

‫آﺮیﻢ‬

ditulis

kari>m

dammah + wawu mati

ditulis

u>

‫ﻓﺮوض‬

ditulis

furu>d

Fathah + ya’ mati

ditulis

ai

‫ﺑﻴﻨﻜﻢ‬

ditulis

bainakum

fathah + wawu mati

ditulis

au

‫ﻗﻮل‬

ditulis

qaul

‫یﺬهﺐ‬

E. Vokal Panjang 1 2 3 4

F. Vokal Rangkap 1 2

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof ‫أأﻥﺘﻢ‬

ditulis

A’antum

‫أﻋﺪت‬

ditulis

U‘iddat

‫ﻝﺌﻦ ﺷﻜﺮﺕﻢ‬

ditulis

La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. ‫اﻝﻘﺮﺁن‬

ditulis

Al-Qur’a>n

‫اﻝﻘﻴﺎس‬

ditulis

Al-Qiya>s

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. viii

‫اﻝﺴﻤﺎء‬

ditulis

As-Sama>’

‫اﻝﺸﻤﺲ‬

ditulis

Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisannya. ‫ذوي اﻝﻔﺮوض‬

ditulis

Żawi> al-furu>d

‫أهﻞ اﻝﺴﻨﺔ‬

ditulis

Ahl as-Sunnah

ix

MOTTO

Ilmu adalah binatang buruan dan tulisan adalah pengikatnya, ikatlah buruan kamu pada tali yang kuat. 1

1

Ali Fikri, Kisah-kisah Para Imam Madzhab, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm, 81.

x

HALAMAN PERSEMBAHAN Skripsi ini aku Persembahkan untuk: Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bibi dan Kedua Orang Tuaku, Siti Marfu’ah, Ibu Siti Fatimah, Bapak Gatot Istiono (Khususnya Ibu dan bibi yang penuh dengan ketulusan, kesabaran dan keikhlasan demi pendidikan dan kesuksesanku) berkat do’a, motifasi dan perjuangan beliau yang sungguh‐sungguh menjadikan saya dapat menyelesaikan ini semua, amien…!!!

xi

KATA PENGANTAR

‫ﺑﺴﻢ اﷲ ا ﻟﺮ ﺣﻤﻦ اﻟﺮ ﺣﻴﻢ‬ ‫ اﺷﻬﺪ ان ﻻ اﻟﻪ‬،‫ا ﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﺬ ي ﻓﻀﻞ ﺑﻨﻰ ادم ﺑﺎ اﻟﻌﻠﻢ و ا ﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎ ﻟﻢ‬ ،‫ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺱﻴﺪ اﻟﻌﺮب واﻟﻌﺠﻢ‬،‫اﻻ ا ﷲ و اﺷﻬﺪ ان ﻡﺤﻤﺪاﻋﺒﺪﻩ ورﺱﻮﻟﻪ‬ ‫ أﻡﺎ ﺑﻌﺪ‬. ‫وﻋﻠﻰ ا ﻟﻪ و ا ﺹﺤﺎ ﺑﻪ یﻨﺎ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻜﻢ‬ Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufiq serta inayah-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita dianugerahi baik kesehatan jasmani maupun rohani yakni Iman dan Islam, serta sebagai generasi penerus mampu mengamalkan keilmuwan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikut dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran dan risalah yang dibawah-Nya sampai akhir zaman. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat limpahan rahmat Allah SWT kepada penyusun dengan perantara beberapa pihak yang turut andil membantu terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu penyusun menghaturkan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada: 1.

Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2.

Bapak Noorhaidi, S. Ag., MA., M. Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3.

Segenap bapak/ ibu dosen serta karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membantu dan memperlancar proses skripsi ini.

4.

Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag dan Bapak Fathurrahman, S.Ag, M.Si, selaku Ketua dan Skretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Islam.

xii

5.

Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum, beliau selaku pembimbing I dan Bapak Fathurrahman, S.Ag, M.Si, selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dan juga kesabarannya dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6.

Kepada Ibu Siti Fatimah, Bapak Gatot Istiono, Ibu Siti Marfu’ah, Mbak Nia, Yayuk, Helman, Helmi, dan seluruh keluarga yang ada di Yogyakarta, yang tulus ikhlas memberikan dukungan moril, maupun materil selama studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7.

Kepada teman-temanku PMH angkatan 2006, Arif H, Fathiyatus S, Harun, Deby D.A, Waton, Asari R, Crisna. Sudarsono, Arif R, Syukron, Ipul, , El-Rahman, Juri, Iqhbal J, Remon, Rohman N, Lukman, Zulian S dan Zubed serta semua sahabatsahabatku yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan, masukan, dan kritiknya selama ini. Hanya ungkapan doa yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT

memberikan rahmat, hidayah, taufiq serta inayah-Nya kepada kita semuanya dan semoga amal ibadahnya diterima dan mendapatkan pahala yang setimpal dan berlipat ganda dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penyusun miliki. Oleh karena itu kritik dan saran penyusun harapkan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Yogyakarta, 5 Februari 2012 Penyusun

Mochamad Alwi Praja Mukti 06360024 xiii

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL..................................................................................................

i

HALAMAN ABSTRAK ...........................................................................................

ii

HALAMAN NOTA DINAS ...................................................................................

iii

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................

v

TRANSLITERASI ARAB-LATIN .........................................................................

vi

HALAMAN MOTTO .............................................................................................

x

HALAMAN PERSEMBAHAN ..............................................................................

xi

KATA PENGANTAR.............................................................................................

xii

DAFTAR ISI ...........................................................................................................

xiv

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................................

1

B. Pokok Masalah .......................................................................................

9

C. Tujuan dan Kegunaan.. ..........................................................................

10

D. Telaah Pustaka .......................................................................................

11

E. Kerangka Teoretik..................................................................................

12

F. Metode Penelitian ..................................................................................

17

G. Sistematika Pembahasan. ......................................................................

20

BAB II SANKSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM................................................

22

A. Hak Cipta ...............................................................................................

22

B. Pelanggaran Hak Cipta ..........................................................................

27

C. Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta ..................................

36

BAB III SANKSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UU NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

45

A. Hak Cipta...............................................................................................

45

B. Pelanggaran Hak Cipta ...........................................................................

48

C. Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta ...................................

51

xiv

BAB IV ANALISIS SANKSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA .................................................

65

A. Persamaan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ..............................................................................

65

B. Perbedaan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ..............................................................................`

73

PENUTUP ...............................................................................................

79

A. Kesimpulan ......................................................................................

79

B. Saran-saran .......................................................................................

80

DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... .........

82

BAB V

LAMPIRAN-LAMPIRAN A. Terjemahan................................................................ .........................

I

B. Biografi Ulama atau Sarjana. .............................................................

II

C. Undang-undang................ ..................................................................

III

D. Curriculum Vitae..................... ........................................................... XXII

xv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia yang mempunyai keanekaragaman baik etnik atau suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra yang selalu berkembang, memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual. Dalam perkembangan di era globalisasi khususnya di bidang perdagangan, industry dan investasi yang sedemikian pesat, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan bagi pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas dalam maupun luar negeri. Maka dari itu ditetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menggantikan Undang-undang no. 6 Tahun 1982 dari perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1987 dan untuk kali kedua di ubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 1997.1 Dalam Undang-undang tersebut suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila suatu perbuatan tersebut melanggar Hak Khusus dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.2 Hak ini

1

Ermansyah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

2

Suteni Andrian, Hak Atas Kekayaan intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

hlm. 1. 120.

2

hanya diperuntukkan bagi pemegangnya saja, sehingga pihak lain tidak boleh memanfaatkannya tanpa izin pemegang hak tersebut. Undang-undang Hak Cipta memberikan beberapa pembatasan terhadap pemanfaatan hak cipta. Beberapa pembatasan atas pemanfaatan hak cipta tetapi tidak dikategorikan sebagai sebagai pelanggaran hak cipta sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 14 dan pasal 15.3 Pembatasan hak cipta pada dasarnya orang dapat mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dengan syarat harus menyebutkan atau memcantumkan dengan jelas sumbernya, sehingga perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.4 Maka tindakan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dengan mencantumkan atau menyebutkan sumbernya dengan jelas tidak termasuk pelanggaran hak cipta. Ketetuan sanksi pelanggaran hak cipta dalam Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, adalah sebagai berikut: 1. “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1 - 2). Ancaman pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)”.5

3

Agus Budi Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, cet. ke- 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 14-15. 4

Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2010), hlm. 12. 5

Cipta.

Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak

3

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan: “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.6 Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1-2) UU Hak Cipta menyebutkan: “Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi”.7 2. “Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”.8 3. “Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”.9 Penjelasan Pasal 72 ayat (3) UU Hak Cipta menyebutkan: “Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan, atau menyalin Program Komputer dalam bentuk kode sumber (source code) atau program aplikasinya. Yang dimaksud dengan kode sumber adalah sebuah arsip (file) program yang berisi pernyataanpernyataan (statements) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah,

6


Cipta. 7

Pasal 29 ayat (1-2) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 8


9


Cipta. Cipta.

4

fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (programmer)".10 4. “Dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 17 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.11 Ketentuan dalam Pasal 17 UU Hak Cipta menyebutkan: “Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara,kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta”.12 5. “Dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)”.13 Ketentuan dalam Pasal 19 UU Hak Cipta menyebutkan: “Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia. Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyakan atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyakan itu memuat juga orang lain dalam Potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia. Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat: a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret; b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret;atau c. untuk kepentingan orang yang dipotret”.14 10

Pasal 72 ayat (3) Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 11


12

Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

13


14

Pasal 19 ayat (1-3) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang

Cipta.

Cipta. Hak Cipta.

5

Ketentuan dalam Pasal 20 UU Hak Cipta menyebutkan: “Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat: a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret; b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau c. tidak untuk kepentingan yang dipotret, apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia”.15 Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) UU Hak Cipta menyebutkan: “Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain”.16 6. “Dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta)”.17 Ketentuan dalam Pasal 24 UU Hak Cipta menyebutkan: “Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya. Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat”.18

15


16


17


18


Cipta. Cipta. Hak Cipta.

6

Ketentuan dalam Pasal 55 UU Hak Cipta menyebutkan: “Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya: a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu; b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya; c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau d. mengubah isi Ciptaan”.19 7. “Dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)”.20 Ketentuan dalam Pasal 25 UU Hak Cipta menyebutkan: “Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.21 8. “Dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)”.22 Ketentuan dalam Pasal 27 UU Hak Cipta menyebutkan: “Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi”.23 9. “Dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.500.000.000 ( satu milyar lima ratus juta rupiah)”.24 19


20


21


Cipta. Hak Cipta. 22


Cipta. 23


24

Cipta.


7

Ketentuan dalam Pasal 28 UU Hak Cipta menyebutkan: “Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (optical disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.25 Perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal di atas, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta dan dapat dijatuhi hukuman sebagaimana telah disebutkan diatas. Adapun ancaman sanksi yang diberikan dalam Pasal 72 UU tentang Hak Cipta disesuaikan dengan bentuk pelanggarannya. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam sendiri mengenai hak cipta termasuk sebagai benda bergerak immaterial (tidak bersifat materi) dan hak cipta juga bersifat hak milik yang abstrak (incoporeal property) penguasaan atas hasil kemampuan kerja dari gagasan serta hasil pikiran, itu merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang. Maka dari pada itu hak cipta dapat dialihkan, baik sebagai maupun seluruhnya sebab pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dapat dijadikan sebagai milik negara.26 Maka cara pengalihan kepemilikan di luar ketentuan tersebut dapat dikatakan mencuri atau perbuatan pengalihan melanggar hukum.

25


Hak Cipta. 26

M. Jumhana dan R. Jubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), cet. ke-1, ( Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 85.

8

Islam telah memberi sanksi hukum yang cukup berat bagi siapa saja yang telah berani melanggar hak milik pribadi tersebut seperti perampokan, pencurian, plagiat, perampasan, penyerobotan, penggelapan, pembajakan dan bentuk kejahatan lainnya.27 Mengenai sanksi pelanggaran hak cipta dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun terdapat ayat al-Qur’an yang mengatakan: 28

‫وﻻﺗﺄ آﻠﻮا أﻣﻮا ﻟﻜﻢ ﺑﺎ ﻟﺒﺎ ﻃﻞ‬

Terdapat larangan jika seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang bertentangan dengan syari’at Islam. Maka segala bentuk penggunaan suatu harta orang lain tanpa hak, maka perbuatan tersebut pantas untuk mendapatkan sanksi. Dalam Fiqh Jinayah suatu perbuatan bisa dihukum

{ jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: had 1. Mengambil harta secara diam-diam. 2. Barang yang diambil berupa harta. 3. Harta yang diambil milik orang lain. 4. Ada niat tidak baik. 5. Telah mencapai satu nisab.29 27

Asymuni Abdurrahman, Qaidah-qaidah Fiqh (Qowaid al-Fiqhiyyah), (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hal.30. Lihat juga Masjfuk Zuhdi, Hak Cipta menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, dalam Masail Fiqhiyyah (Kapita Selekta Hukum Islam), (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hlm. 212. 28

Al-Baqarah (2) : 188.

9

Dalam Hukum Pidana Islam mengenai sanksi hukuman terhadap pelaku pelanggaran hak cipta dapat berbeda-beda, disebabkan unsur-unsur pelaku yang menyertainya juga berbeda. Begitu juga dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam Hukum Pidana Islam dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta baik pelaku dan bentuk sanksinya. Penyusun kiranya menarik untuk mencoba melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai hak cipta, khususnya mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sesuai dengan judul skripsi ini. B. Pokok Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengambil pokok masalah, antara lain: 1. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta? 2. Apa persamaan dan perbedaan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

29

Djazuli, Fiqh Jinayah, cet. ke-2, (Upanya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 73.

10

C. Tujuan dan Kegunaan 1. Tujuan a. Untuk menjelaskan dan memaparkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. b. Untuk mencari persamaan dan perbedaan Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terkait dengan sanksi terhadap pelaku pelangaran hak cipta. 2. Kegunaan penelitian a. Secara akademis dari hasil penelitian ini bisa memberikan tambahan khasanah keilmuan dan memperkaya wawasan sekaligus meberikan sumbangsih pemikiran dan khususnya yang berkaitan dengan Sanksi Terhadap Pelaku Pelangaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta . b. Sebagai sumbangsih pemikiran dan tambahan informasi tentang Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta khususnya menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyimpulkan hasil dari perbadaan dan persamaan antara kedua hukum tersebut yang nantinya bisa dijadikan bahan referensi untuk kajian-kajian yang lebih lanjut mengenai Hak Cipta.

11

D. Telaah Pustaka Pembahasan mengenai hak cipta bukanlah hal yang baru di bidang hukum, akan tetapi bukan berarti kajian-kajian tentang hak cipta ini telah usai dan tidak penting lagi. Dikarenakan meskipun tema kajian yang dibahas sama tetapi pendekatan yang dipakai dan aspek kajiannya berbeda. Adapun buku dan penelitian yang membahas tentang hak cipta baik dari pandangan Hukum Pidana Islam maupun UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: Buku seperti Tindak Pidana Hak Cipta ; Analisis dan Penyelesaiannya karya Widjopramono.30 Sepintas menguraikan jenis yang termasuk dalam kategori tindak pidana ini, faktor yang dapat menyebabkan, serta sanksi yang dijatuhkan kepada para pelakunya. Tulisan lainnya yang burjudul

Aspek

Hukum

Hak

Kekayaan

Intelektual

karya

Saidin.31

Mengungkapkan bahwa aspek hukum hak kayaan intelektual secara umum salah satu diantaranya adalah hak cipta, dimana hak cipta dalam

sistem

hukum tergolong hak kebendaan dan hak immaterial. Penelitian dalam pandangan hukum pidana Islam yang membahas masalah hak cipta antara lain: karya Masjfuk Zuhd, dalam bukunya Masailil Faqhiyyah.32 Membahas tentang hak cipta merupakan hak milik pribadi oleh agama Islam melarang orang yang tidak berhak untuk menggandakannya baik

30 Widyopranomo, Tindak Pidana Hak Cipta; Analisis dan Penyelesainnya, (Jakarta: Sinar Grafika ,1992). 31

Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right), (Jakarta: Raja Grafindo, 1997). 32

Masjfuk Zuhdi, Hak Cipta (Jakarta: Gunung Agung, 1997).

12

untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan komersial, demikian juga menerjemahkannya ke dalam bahasa asing dilarang, kecuali mendapat izin dari penulis atau penerbit yang diberi wewenang untuk menerbitkannya. Penelitian lain yang membahas tentang Hak Cipta: judul Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif), karya Cahyo Prabowo. Menjelaskan tentang bagaimana keberadaan hak cipta menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.33 Dan Studi Komparasi Tindak Pidana Hak Cipta Antara Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam, karya Khirzatul Mustafiah. Menjelaskan tentang bagaimana pengaturan hak cipta dan pelanggaran hak cipta dalam hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam.34 Berdasarkan dari semua penelitian di atas belum ada yang membahas tentang Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Untuk itu menurut hemat peneliti, penelitian ini layak dilakukan dalam rangka menambah dan mewarnai khazanah keilmuan khususnya mengenai Hak cipta. E. Kerangka Teoretik Hukum Pidana Islam sebagai salah satu hukum yang terdapat dalam hukum Islam secara keseluruhan. Maksud dan tujuan hukum Islam yang 33

Cahyo Prabowo, Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif), skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakata: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2004). 34

Khirzatul Mustafiah, Studi Komparasi Tindak Pidana Hak Cipta Antara Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam, skripsi tidak diterbitkan, Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, 2004.

13

disyari’atkan sendiri yaitu hanyalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari kemafsahadatan baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.35 Salah satu tujuan dari ajaran Islam (Al-maqadis syar’iyah) yang harus dilindungi, yaitu melindungi akal dan fikiran. Bahwa dalam hal ini, pelanggar telah dengan sengaja dan dengan melawan hukum yaitu mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya.36 Syari’at Islam telah mengharamkan menusia mencari rizki secara tidak halal, ini untuk memelihara dan menjaga harta benda seseorang. Dalam firman Allah: ‫ﻗﻞ‬

‫ﻳﺎﻳﻬﺎاﻟﺬ ﻳﻦ اﻣﻨﻮاﻻﺗﺄ آﻠﻮاأﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ اﻻان ﺗﻜﻮن ﺗﺠﺎ رةﻋﻦ ﺗﺮا ض ﻣﻨﻜﻢ‬ 37

‫وﻻﺗﻘﺘﻠﻮا أﻥﻔﺴﻜﻢ ﻗﻞ ان اﷲ آﺎ ن ﺑﻜﻢ رﺣﻴﻤﺎ‬

Ayat di atas menunjukkan bahwa ada larangan bagi manusia mengambil harta orang lain secara batil dan Allah menganjurkan memeroleh

35

Khirzatul Mustafiah, Studi Komparasi Tindak Pidana Hak Cipta antara Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam, skripsi tidak diterbitkan, (Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, 2004) hlm. 13. 36

Wismar Ain Marzuki, dkk. Aspek Pidana dalam Hukum Islam, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 135. 37

An-Nisa’ (4) : 29.

14

harta benda dengan cara yang baik dan juga halal.38 Jadi jelaslah bahwa Islam melarang keras segala bentuk pencurian (sariqah). Adapun suatu perbuatan dipandang sebagai jarim > ah dan pelakunya dapat dikenai suatu sanksi hukum pidana jika telah memenuhi unsur-unsur jarim > ah. Unsur-unsur yang dimaksud sebagai berikut: 1. Unsur Formil (ar-rukn al-Syari’ li al-jari>mah), adalah adanya nas atau aturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman. 2. Unsur Materiil (ar-rukn al-Maddi li al-jari>mah), adalah adanya perbuatan

> ah baik perbuatan secara nyata atau tingkah laku yang membentuk jarim maupun sikap tidak berbuat. 3. Unsur Moril (ar-rukh al-Adabi), adalah orang-orang mukallaf, berakal, bebas berkehendak dalam arti mukallaf terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaan penuh.39 Pokok dari penjatuhan hukuman atau sanksi bagi pelaku terhadap suatu jarim > ah dalam syari’at Islam adalah pencegah serta balasan (ar-rad’u

38

Maisaroh, Benda Sebagai Objek Tindak Pidana Pencurian Komparasi Hukum Pidana Islam dan KUHP, skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,1998), hlm. 20. 39

A. Djazuli, Fiqh jinayah (Upanya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.3; A. Hanafi, Azas-azas Hukum Pidana Islam, (Jakarata: Bulan Bintang,1967), hlm. 6; dan ‘Abd Qad>ir Awdah, at-Tasyri’ al-Jina>’I fi al-Isla>m, muqa>ranan bi al-Qa>nu>n al-Wad’I, 2 jilid, (Kairo: Maktabah Da>r al-arabiyyah, 1963), hlm. 111.

15

was-zajru), pengajaran dan perbaikan (al-islah wat-tahdib).40 Maka tujuan dalam penjatuhan sanksi ini adalah agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak mengikuti perbuatan tersebut. Adapun dalam hukum pidana positif delik undang-undang dalam bahasa hukum biasa disebut dengan pelanggaran, yaitu peristiwa yang dilarang oleh undang-undang demi kesejahteraan umum dan tidak bertentangan dengan kesadaran hukum serta rakyat. Sanksi atau akibat hukum dalam pelanggaran hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dan ketentuan pidanya terhadap hak cipta tercantun pada pasal 72 yang terdiri dari 9 (sembilan) ayat.41 Hukum pidana positif dalam pemidanaan mengenal teori pemidanaan, antara lain: 1. Teori Absolut, yaitu pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat sendiri, kejahatan sendirilah mengandung unsur untuk dijatuhkannya pidana. 2. Teori Relatif, yaitu berdasarkan pada penyelenggaraan tertib masyarakat dan akibatnya sebagai prevensi (pencegahan) terjadinya suatu kejahatan.

40

Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000),

hlm. 63. 41

Loden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual, cet. ke-1, (Jakrata: Sinar Grafika, 1995), hlm. 17.

16

3. Teori Gabungan, dalam pemidanaan lebih menitikberatkan pada pembalasan dan menetapkan berdasar atas prevensi seimbang.42 Moelyatno menyatakan setiap perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi elemen tindak pidana sebagai berikut: kelakuan dan akibat yang ditimbulkannya, keadaan yang menyertai perbuatan tersebut, keadaan tambahan yang memberatkan pidana dan unsur yang melawan hukum baik bersifat obyaktik dan subyektif.43 Untuk dapat menentukan terjadinya tidak pidana sehingga pelaku dapat dikategorikan telah melakukan tidak pidana harus meninjau unsur-unsur yang meliputi perbuatan kejahatan, antara lain: 1. Unsur Obyektif, adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan dan tindakan pelaku dari perbuatan melawan hukum. Contohnya, melakukan pelanggaran hak cipta, seperti: mengumumkan, memberi izin untuk mengumumkan

atau

memperbanyak,

menyiarkan,

memperbanyak

(menggandakan), memamerkan, menjual hasil pelanggaran hak cipta maupun bentuk tindakan pidana lainnya. Unsur obyaktif lainnya yaitu tanpa hak. 2. Unsur Subyektif, adalah unsur yang melekat dalam diri pelaku yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk sesuatu yang terkandung di dalam hati baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Pelaku dapat 42

Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, cet. ke- 4. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.

63. 43

Ibid, hlm. 63

17

dikategorikan melakukan tindak pidana adalah unsur subyeknya melakukan dengan sengaja.44 Berdasarkan pada teori-teori dari kedua hukum tersebut di atas, yang akan digunakan penyusun dalam rangka merumuskan sanksi hukum bagi pelaku yang terdapat dalam pelangaran hak cipta guna mengetahui titik temu di antara kedua sistem hukum tersebut. F. Metode Penelitian Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya merujuk pada sumber-sember yang berasal dari alQuran, hadis, buku-buku, jurnal, kitab undang-undang, pendapat para ahli hukum dan literatur materi-matari yang berkaitan dengan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta agar memperoleh data-data yang akurat dan jelas.

44

Loden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual, cet. ke-1, (Jakrata: Sinar Grafika, 1995), hlm. 6.

18

2. Sifat Penelitian Penelitian

ini

bersifat

diskriptif-komparatif-analitik

adalah

memaparkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan secara jelas serta simtematis mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta baik dari Al-Qur’an, hadis, undang-undang, buku, pendapat ulama’ atau para ahli hukum lainya sehingga dapat ditarik kesimpulan guna memperoleh titik temu diantara kedua sistem hukum tersebut. 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan

yang

digunakan

dalam penelitiani

ini

adalah

pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan pembahasannya untuk mengetahui permasalahan mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengacu pada Undang-undang Hak Cipta atau Undang-undang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) maupun dalam Hukum Pidana Islam dengan merujuk kepada landasan normatif yang berupa nas al-Qur’an dan as-Sunnah dan pendapat ulama’. 4. Teknik Pengumpulan Data Berdasarkan objek penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini oleh penyusun adalah dengan penelaahan dan mengkaji terhadap bahan pustaka yang berkaitan dengan Sanksi Pelaku

19

Terhadap Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pengumpulan data tersebut berasal dari dua sumber: a. Sumber Primer, diambil dari buku-buku, kitab-kitab, al-Qur’an dan hadis serta pendapat ulama’ atau para ahli hukum lainya yang berkaitan dengan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. b. Sumber sekunder, data yang diambil dari jurnal, koran, majalah dan media lainnya yang menyinggung tentang Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 5. Analisis Data Dalam menganalisa data, maka penyusun mengunakan beberapa metode diantaranya yaitu: a. Metode Deduktif yaitu, analisa yang bertolak pada data-data yang bersumber dari al-Qura’an, hadis dan Undang-undang, khususnya dalam Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus yang akan

digunakan

untuk

menganalisa

Sangsi

Terhadap

Pelaku

Pelangaran Hak Cipta dalam Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

20

b. Metode Komparatif yaitu membandingkan kedua aturan dalam Hukum Pidana Islam dengan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, kemudian untuk mencari kesamaan dan perbedaannya yang akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan tentang sanksi terhadap pelaku pelangaran hak cipta dalam Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. G. Sistematika Pembahasan Sistematika pembahasannya sebagai berikut: Bab pertama, Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan yang hendak dicapai dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua, Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam. Menguraikan: perngertian hak cipta, pelanggaran hak cipta dan sanksi pelaku terhadap pelanggaran hak cipta. Bab ketiga, Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Menguraikan: pengertian hak cipta, pelanggaran hak cipta dan sanksi pelaku terhadapa pelanggaran hak cipta. Bab keempat, menguraikan tentang analisis sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta meliputi persamaan dan perbedaan mengenai

21

Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bab kelima, penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Hak cipta dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dimasukan ke dalam kategori al-ma>sa’il al-mu’a>s}irah atau maslah-masalah hukum Islam kontemporer. Pelanggaran hak cipta menurut Hukum Pidana Islam merupakan perbuatan itu bisa termasuk kategori pencurian dan men-gasab hak orang lain ataupun penggelapan dan penipuan dalam konteks melanggar amanat/perjanjian kesepakatan antara para pihak terkait. Pelanggaran hak cipta tidak memenuhi unsur-unsur sariqah secara sempurna maka tidak dapat dijatuhi hukuman ha{d tetapi hukuman ta’zi>r. Dan penjatuhan sanksi sesuai dengan keputusan penguasa (ulil amri) atau hakim dan penegak hukum yang khusu menangani masalah pelanggaran hak cipta. Dalam Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Adapun jenis pelanggaran serta sanksi atau ketentuan pidananya dapat diklasifikasikan kedalam 8 (delapanDari sekian jenis sanksi diketahui hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Perbedaan, hukum pidana Islam 2. Persamaan, Hukum Pidana Islam dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan kepastian hukum. Baik hukum pidana Islam maupun UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

80

melarang bagi seseorang maupun badan hukum untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Penjatuhan snksi sesuai dengan keputusan penguasa (ulil amri) atau hakim dan penegak hukum yang khusu menangani masalah pelanggaran hak cipta. Perbedaan, Hukum pidana Islam mengenai sanksi pelaku terhadap pelanggaran hak cipta belum dijelaskan ecara eksplisit dan bagi pelaku pelanggaran hak cipta medapat hukuman yang yaitu ta’zi>r. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu sanksi pelaku pelanggaran hak cipta besar kecilnya sanksi yang diberikan berbada-beda, tergantung jenis pelanggaran hak cipta dan semuanya termuat dalam UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 72 (tujuh puluh dua) dan 9 (Sembilan) butir jenis sanksi. B. Saran-saran

1. Sosialisasi/penyuluhan hukum khususnya mengenai pelanggaran hak cipta kepada masyarakat luas baik melalui koran, majalah, TV dan media elektronik lainnya. 2. Meningaktkat kualitas aparat hukum masyarakat, untuk lebih menindak tegas para pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta. Jadi bukan hanya undang-undangnya yang mengancam dengan sanksi yang berat saja, tetapi juga peningkatan kemempuan aparat penegak. 3. Perlu adanya kerjasama yang terpadu antara pemerintah dengan instansi yang

berwenang

dalam

bidang

karya

cipta,

guna

pemantauan

81

perkembangan karya cipta untuk mempermudah para aparat penegak hukum dalam mendeteksi keberadaan atau tindak pidana hak cipta. 4. Terdapatnya layanan masyarakat yang mudah diakses mengenai hal yang berkaitan dengan hak cipta yang tersedian diberbagai wilayah di seluruh Indonesia. 5. Terdapatnya pendaftaran hak cipta secara online (lewat internet) yang memudahkan bagi pencipta untuk melindungi hak ciptanya. Misalnya database tentang aplikasi hak cipta didalamnya termuat syarat-syarat pengajuan hak cipta.

82

DAFTAR PUSTAKA A. Kelompok Al-Qur’an/Tafsir Al-Qur’an/Ulumul Qur’an/Hadis Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1998. Ibn Hanbal, Ahmad, Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal, Beirut: Da>r asSuwair, t.t.s Naisa>bu>ri, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hujja>j an-, S}ah}i>h Muslim, Beirut: Da>r al-Fikr, 1972. B. Kelompok Fiqh/Usul Fikih Abdurrahman, Hukum Pidana Menurut Syari’at Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1992. ----, Asymuni, Qaidah-qaidah Fiqh (Qowaid al-Fiqhiyyah), Jakarta: Bulan Bintang, 1976. Ain Marzuki, Wismar, dkk, Aspek Pidana dalam Hukum Islam, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006. A’la Maududi, Abu, Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim, Alih Bahasa Usman Rohibi, Jakarta: Bulan Bintang, 1997. Ali, Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. ----, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia), Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Ash-Shiddiq, Hasbi, Pengantar Fiqh Muamalat, cet. ke-2 Jakarta: Bulan Bintang, 1974. Az-Zuhaili>, Wabah, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu, Beirut: Da>r-al-Fikr, 1985.

83

Aziz Dahlan, Abdul, Ensikloped Hukum Islam, Edisi IX, Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002. Azhar Basyir, Ahmad,

Ihtisar Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam),

Yogyakarta: UII Press, 2001. Bunjamin, Sanksi Bagi Tindak Pidana Pencurian Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (KUHP), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. Dedi Rohayana, Ade, Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Hukum Islam), Jajarta: Gaya Media Pratama, 2008. Djazuli, Ahmad, Fiqih Jinayat (Upanya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta: Grafindo Persada, 1997. ----, Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2010. Effendi dan M. Zein, Satria, Kejahatan Terhadap Harta Dalam Perspektif Hukum Islam, dalam M. Amin Suma, dkk, Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001. Hakim, Rahmat, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), cet.ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002. ----, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat), Bandung: Pustaka Setia, 2000. ----, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat), Bandung: Pustaka Setia, 1997. Halimah, Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.

84

Hamidy, Mu’amal dan Imron A. Hanan, Terjemah Tafsir Ayat Ahkam As}Sa>buni, Buku I, Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t. Hanafi, A, Azas-azas Hukum Pidana Islam, Jakarata: Bulan Bintang,1967. Husain, Ibrahim, Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya, dalam Mimbar Hukum No. 20 tahun 1995.

> al-Fiqh li Haqq at-Ta’lif wa at-Tiba>’ah Husain an-Nadwi, Abi al-, al-Isti’rad dalam Fathi ad-Duraini, Haqq al-Ibtika>r. Harun dan Bahtiar Effendi Nasution, Ham dalan Islam, cet. ke-I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987. M. Yanggo dan A. Hafiz abshary, Chuzaimah, Plobematik Hukum Islam Kontemporer, Buku Empat, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995. Munajat, Makhrus, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2002. Mustafiah, Khirzatul, Studi Komparasi Tindak Pidana Hak Cipta Antara Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam, skripsi tidak diterbitkan, Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, 2004. Maisaroh, Benda Sebagai Objek Tindak Pidana Pencurian Komparasi Hukum Pidana Islam dan KUHP, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,1998. Qadir Awdah, Abdul, al-Tasyri’ al-Jinal al-Islam, Muqa>ranan bi al-Qa>nu>n alWad’I, Kairo: Maktabah Da>r al-Arabiyyah, 1963. ----, al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islam , Beirut: Dar al-Fikr,1992.

85

Rahman, Abdur, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992. Rusyd, Ibn, Bida>yah al-Mujtahi wa-Niha>yah al-Muqtasi}d, Surabaya: alHiday>ah, t.t. Suiakat Husain, Syekh, HAM dalam Islam, Penterjemah Abdurrahim, cet. ke1, Jakarta: Gema Insani, 1996.

> wa al-Qur’a>n : Qira>’ah Mu’asirah, cet.ke-7, Syahrur, Muhammad, al-Kitab Damaskus: al-Ahali >li al-Taba’>ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, 1997. Tim Redaksi Tanwirul Afkar, “Plagiator;Penjahat Intelektual”, dalam Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dan Kekuasaan, Yogyakarta: LKiS, 2000. Usman, Muchlis, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istimbat Hukum Islam), cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999. Prabowo, Cahyo, Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif), skripsi tidak diterbitkan, Yogyakata: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2004. Tim Redaksi Tanwirul Afkar, “Plagiator;Penjahat Intelektual”, dalam Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dan Kekuasaan, Yogyakarta : LKiS, 2000. Wahha>b Khalla>f, Abdul, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994. Zuhdi, Masjfuk, Hak Cipta menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, dalam Masail Fiqhiyyah (Kapita Selekta Hukum Islam), Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.

86

----, Pengantar Hukum Syari’ah, cet.ke-2, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1990. D. Hukum Budi Riswandi, Agus dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, cet. ke- 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. C.S.T Kansil, Hak Milik Intelektual (Hak Milik Industri dan Hak Cipta), Paten, Merk, Hak Cipta, cet.ke-22, Jakarta: Sinar Grafika, 1997. Djaja, Ermansyah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika 2009. E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapanya, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982. Jumhana dan R. Jubaedillah, M, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), cet. ke-1, Bandung: PT Alumni, 2003. M. Friedman, Lawrance, Sistem Hukum Perpektil Ilmu Sosial, diterjemahkan oleh M. Khozim Bandung:Penerbit Nusa Media, 2009. Marpaung, Leden, Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1991. ----, Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual, cet. ke-1, Jakrata: Sinar Grafika, 1995. Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, cet.ke- 4. Jakarta: Rineka Cipta, 2000. ----, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cet. ke-22, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

87

Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right), Jakarta: Raja Grafindo, 1997. Soedewi Masjchoen Sofwan, Sri, Hukum Perdata: Hukum Benda, yang diedit oleh Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Properti Right), Jakarata: Raja Grafindo, 1997. Supramono, Gatot,

Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya, Jakarta: PT

Rineka Cipta, 2010. Sutedi, Andrian, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Undang-undang HAKI Hak Atas Kekayaan Intelektual, cet.ke-4, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2009. Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Utrecht, E, Pengantar dalam Huku m Indonesia, Jakarta: PT. Penerbit Universitas, 1965. Widyopranomo, Tindak Pidana Hak Cipta; Analisis dan Penyelesainnya, Jakarta: Sinar Grafika,1992. E. Kelompok Lain-lain Budi Agus Riswandi, Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta Indonesia http://www.perfspot.com/docs/doc.asp?id=46110, akses 12 Mei 2011. Hak Kekayaan Intelektual, Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan

Cd/Vcd”,

http://4iral0tus.blogspot.com/2011/01/penanggulangan-pelanggaranhak-cipta.html, akses 01 Juni 2011.

88

Muhammad

Ni’am,

“Hukum

Tentang

Hak

Cipta”,

http://www.pesantrenvirtual.com. akses 27 April 2011. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

LAMPIRAN I TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR’AN DAN HADIS SERTA TEKS BAHASA ASING LAINNYA Bab HLM I

I

F.N

8

28

13

37

TERJEMAHAN “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil”. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaanyang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu268) ; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.

II

28

16

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”

II

28

28

Tidak boleh menggunakan milik orang lain tanpa seizinnya..

29

19

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagiaan yang lain.”

30

22

II

39

42

II

40

45

IV

66

1

IV

69

7

“Tidak dihalalkan seseorang mengambil harta saudaranya yang bukan haknya”.

IV

70

8

“Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebabsebab yang dibenarkan oleh syara’.”

II II

“Dan kami tidak akan mengazhab sebelum kami mengutus seorang rasul” “Ditolak hukuman ha{d karena adanya syubhad” “Hukum ta’zir diserahkan kepada penguasa sesuai dengan kadar besar kecilnya kealahan.” “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”

I

LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA 1. DR. ADE DEDI ROHAYANA Beliau dilahirkan di desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 15 Januari 1971. Mendapat gelar M.Ag (Magister Agama) pada tahun 1998 Dan melanjutkan S-3 (Doktor) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan sejak tahun 1998 sampai sekarang dan menjadi dewan Redaksi di Jurnal Kampus STAIN Pekalongan. Pernah juga menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta (STAIS) Miftahul Huda, Pemanukan Subang sejak tahun 1997 sampai tahun 1999. Sejak tahun 1994 salah satu pengasuh pondok pesantren at-Tarbiyah, Licin, Cimalaka, Sumedang. Penulis beberapa artikel ilmiah. Salah satu bukunya yaitu Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Koperatif delapan Mazhab Fiqh). Juga menulis entri di Ensiklopedi Haji, Umrah dan Ziarah (dalam proses penerbitan). 2. ABDUL QA>DIR AUDAH Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai dewan perwakilan rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-Am Ukhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam skup pemerintahan beliau pernah menjabat hakim yang dicintai oleh rakyatnya sebab mempunyai prinsip mau mentaati Undang-undang selama ia yakin bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan syari’at. Adapun karya beliau adalah kitab at-Tasyi>’ al-Jina>’I al-Isla>mi> (Hukum Pidana Islam) dan al-Isla>m wa Auda’una al-Qanu>ny> (Islam dan Perundang-undangan). Beliau wafat sebagai syuhada’ pada sebuah darma tiang gantungan akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuanggannya dalam Revolusi Mesir.

3. DR. MAKHRUS MUNAJAT Beliau lahir di Pemalang, 2 Februari 1968. Pendidikan Dasar sampai Menengah Atas di tempuh di Pemalang tanah kelahirannya, tahun 1988 masuk Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Perdata Pidana Islam, selesai pada tahun 1992, studi Magister Ilmu Hukum di UII selesai tahun 1999 dan Program Doctor di UII selesai tahun 2011.

II

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI Nama Jenis Kelamin Tempat Tanggal lahir Alamat Yogyakarta Alamat Asal Status Kwarganegaraan ORANG TUA Nama Ayah Nama Ibu Alamat Pekerjaan

: : : : :

Mochamad Alwi Praja Mukti Laki-laki Bojonegoro, 06 September 1987 Celeban UH III/ RT.24 RW.6 Tahunan Desa Sumberagung RT.07 RW.02 Kec. Ngraho Bojonegoro : Lajang : Indonesia

: Gatot Istiyono : Siti Fatimah : Desa Sumberagung Kab. Bojonegoro : PNS

RT.07

RW.02

Kec.

RIWAYAT PENDIDIKAN DAN ORGANISASI: 1. 2. 3. 4.

1994-2000 SDN 1 Sumberagung, Ngraho, Bojonegoro 2000-2003 SMPN Ngraho, Bojonegoro 2003-2006 SMA Muhammadiyah 2 Cepu, Blora 2006-2012 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

XXII

Kab.

Ngraho

SANKSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Recommend Documents