SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

i

SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan petunjuk-Nya kepada setiap hamba yang diridhoiNYA karena berkat rahmat dan hidayahNYA kita mampu melaksanakan aktifitas baik dunia maupun akhirat. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada sang junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh kemajuan teknologi seperti hari ini kita alami. Kita sebagai khalifah di muka bumi ini harus melanjutkan misi kenabian dalam menyebarkan nilai-nilai ke-Islaman keseluruh tubuh masyarakat. Melihat perkembangan kebudayaan hari ini yang kian hari perubahan-perubahan semakin cepat terjadi terutama dalam soal kepemimpinan dan hal lainnya. Menurut C.A. van Peursen pada bagian awal buku Strategi Kebudayaan menjelaskan bahwa pada awalnya, orang banyak berpendapat tentang konsepsi kebudayaan yang hanya meliputi segala manivestasi dari kehidupan manusia yang berbudi luhur dan yang bersifat rohani saja. Akan tetapi dewasa ini kebudayaan diartikan sebagai manifestasi dari seluruh aspek kehidupan setiap orang dan kehidupan setiap kelompok orang. Manusia tidak dapat hidup begitu saja di tengah alam. Terwujudnya suatu kebudayaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu hal-hal yang menggerakkan manusia untuk menghasilkan kebudayaan sehingga dalam hal ini kebudayaan merupakan produk kekuatan jiwa manusia sebagai makhluk Tuhan yang tertinggi. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai bagian dari kelompok masyarakat harus memiliki strategi dalam kepemimpinannya dalam mewujudkan kebudayaan yang diinginkan oleh organisasi. Mengutip pidato Sultan HB X dalam membangun strategi kebudayan diperlukan kelompok minoritas kreatif yang mampu hidup dalam struktur yang kondusif dalam mendorong bersemi tumbuhnya kreativitas dan inovasi. Melalui kreasi dan inovasi ini dimungkinkan lahirnya budaya baru yaitu budaya unggul (Culture of excellence) yang mengedepankan spiritualitas, intelektualitas dan etos kerja yang tinggi. Kongres HMI XXIX yang diselenggarakan di Pekanbaru Provinsi Riau, tepatnya 22 November 2015 adalah sebagai proses konsolidasi gagasan dan transisi kepemimpinan nasional harus mampu menjawab strategi kebudayaan yang akan dilakukan HMI hari ini dan kedepannya. Dalam perjalanan kongres hendaknya menghasilkan gagasan-gagasan besar yang bisa menjadi bagian penyelesaian persoalan ke-Umatan dan ke-Bangsaan hari ini. Dapat kita lihat di berbagai media betapa persoalan moralitas sangat merosot didalam masyarakat. Hampir ditiap media memperlihatkan berbagai bentuk kejahatan yang terjadi pelakunya bukan hanya orang tertentu saja namun lebih miris dari itu, bahkan remaja pun hari ini sudah bisa menjadi pelaku kejahatan atau pun tindakan yang bertentangan dengan norma sosial kemasyarakatan yang ada. Kongres sebagai sistem tertinggi di organisasi HMI hendaknya melahirkan regenerasi kepimpinan yang bisa melihat perkembangan zaman hari ini dan bisa menjawab tantangan zaman di tengah arus globalisasi. Kota Pekanbaru, Provinsi Riau bumi lancang kuning memiliki kearifan kebudayaan dalam memilih pemimpin patut kita pertimbangkan dalam memilih siapa nakhoda HMI Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

i

periode berikutnya. Mengutip tunjuk ajar melayu yang ditulis oleh tokoh melayu Riau Almarhum H. Tenas Efendy mengatakan untuk para pemberi amanah dalam memberikan amanahnya kepada calon pemimpin harus hati-hati seperti dalam ungkapan “Apabila hendak memberikan amanah, pandang iman dengan amalannya, pandang duduk dengan tegaknya, pandang sopan dengan santunnya, pandang budi dengan pekerti, pandang hemat dengan cermatnya, pandang kerja dengan kiatnya”. Dalam memberikan amanah kepada calon pemimpin HMI kedepannya hendaknya jangan sampai salah seperti tunjuk ajar Melayu berikut ini “Apabila tersalah memberikan amanah, niat tak sampai hajatpun punah, banyak kerja tidak menyudah, sama sekaum jadi berbantah”. Akhirnya dengan seluruh do’a dan ikhtiar kepada Allah seraya bertawakal kepadaNYA, kongres ke XXIX ini harus melahirkan pemimpin yang memiliki spritualitas tinggi sehingga mencerminkan nilai budaya baru HMI yang lebih religius dalam melahirkan tiap kebijakan organisasi yang bernafaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Terimakasih untuk Pengurus Besar HMI, sterring comitte, panitia nasional dan panitia lokal dan segenap keluarga besar HMI di mana pun berada yang telah maksimal berpartisipasi dalam menyelenggarakan kongres ini. Billahitaufiq Wal Hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb Jakarta, 09 Safar 1437 H 22 November 2015 M Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2016-2018

Mulyadi P. Tamsir Ketua Umum


ii

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA UMUM PB HMI ...............................................................................................

i

DAFTAR ISI ......................................................................................................................................

iii

PENJELASAN TEMA KONGRES ........................................................................................................

1

KETETAPAN KONGRES XXIX ............................................................................................................

4

TATA TERTIB KONGRES XXIX ..........................................................................................................

63

AGENDA ACARA KONGRES XXIX .....................................................................................................

65

ANGGARAN DASAR ........................................................................................................................

69

ANGGARAN RUMAH TANGGA .......................................................................................................

75

PENJELASAN MEKANISME PENGESAHAN PENGURUS ................................................................... 107 PENJELASAN RANGKAP ANGGOTA ATAU JABATAN ....................................................................... 111 TAFSIR ISLAM SEBAGAI AZAS HMI ................................................................................................. 116 TAFSIR TUJUAN HMI ....................................................................................................................... 118 TAFSIR INDEPENDENSIA HMI ......................................................................................................... 123 NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN .................................................................................................. 127 BASIC DEMAND INDONESIA ........................................................................................................... 186 PEDOMAN KEPENGURUSAN .......................................................................................................... 193 PEDOMAN ATRIBUT ORGANISASI .................................................................................................. 243 PEDOMAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN .............................................................................. 248 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN ........................................................................................ 280 PEDOMAN PERKADERAN ............................................................................................................... 289 PEDOMAN BADAN PENGELOLA LATIHAN ...................................................................................... 376 PEDOMAN KERJA NASIONAL HMI .................................................................................................. 399 REKOMENDASI KONGRES XXIX ...................................................................................................... 400 LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI ........................................................................................... 402 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN .................................................................................. 425 KURIKULUM PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN .................................................................................. 436 TATA TERTIB PEMILIHAN FORMATEUR, MID FORMATEUR, MPK, DAN TUAN RUMAH KONGRES XXX ................................................................................................ 438


iii

PENJELASAN TEMA KONGRES STRATEGI KEBUDAYAAN HMI MENUJU INDONESIA BERKEDAULATAN

Amartya Sen dalam artikelnya yang berjudul Culture and Development mengilustrasikan betapa sentralnya peran dari unsur kebudayaan terhadap pembangunan sebuah negara. Dalam artikel tersebut Sen mengilustrasikan bagaimana masyarakat di Asian Timur yang memegang teguh etika konfusius mampu tampil sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Tesis ini pada dasarnya memperkuat generalisasi atas urgensi kebudayaan sebagai daya ungkit pembangunan yang pada awalnya hanya mendapatkan klaim ilmiah di Barat melalui tesis Max Weber yang mengaitkan etika Calvinist dengan kemajuan kapitalisme. Inisiatif dan pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan lokalitas dan kondisi kebudayaan dianggap cenderung menghasilkan outcome yang lebih kontekstual dan berkeadilan jika dibandingkan dengan pendekatan neoklasik yang lebih mengetengahkan privatisasi, liberalisasi dan swastanisasi. Pada tingkatan global, negara-negara maju telah memandang kebudayaan mereka sebagai aset penting dalam memerangi kemiskinan. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia hal ini nampaknya masih menjadi sebatas ambisi karena masih membutuhkan banyak pembenahan. Bagi Indonesia gagasan ini tidak sepenuhnya baru, pada awal tahun 1960-an Soedjatmoko telah mengingatkan bahwa jika sebuah bangsa ingin melakukan perubahan maka mereka tidak dapat menggantungkan diri pada pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan revolusi ilmu pengetahuan belaka namun juga melakukan pembenahan pada pembangunan budaya. Bahwa kebijakan yang dijalankan oleh negara tidak dapat berjalan lebih cepat dibandingkan dengan kebiasaan masyarakat Penekanan ini kembali mengaktual dengan diusungnya jargon “revolusi mental” oleh rezim pemerintahan Jokowi-JK yang juga menitik beratkan pada intervensi kultural berupa perubahan sistem mental sebagai prasyarat utama dalam pembangunan. Sayangnya jargon ini belum menemukan bentuk yang baku sehingga corak developmentalis dan teknokratis masih cukup kental dalam proses pembangunan di Indonesia. Keprihatinan ini kiranya cukup berdasar mengingat semakin besarnya perhatian atas lunturnya budaya nusantara yang selama ini dielu-elukan sebagai jati diri bangsa. Bangsa Indonesia yang memiliki banyak keunggulan di masa lalu seharusnya dapat digunakan untuk menjadi inspirasi bagi generasi muda. Hanya saja, akibat penjajahan, pola hubungan antar individu dengan gotong royong bergeser, modernisasi dan westernisasi mengubah masyarakat yang sebelumnya tangguh, pandai memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi masyarakat manja, konsumtif dan miskin inovasi. Arus globalisasi yang selama ini dianggap membawa semangat kemajuan dan pembaharuan tidak selamanya menuntun kita pada arah yang lebih baik. Beberapa kecenderungan negatif berimplikasi pada semakin lemahnya kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Uraian di atas menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan strategi kebudayaan yang matang. Agenda ini tidak saja berfungsi untuk mempertahankan kekayaan budaya nusantara yang telah ada Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

1

sebelumnya, namun juga melakukan pengembangan melalui kreatifitas dan inovasi. Dengan menjaga kedua fungsi tersebut diharapkan kita dapat mempertahankan nilai-nilai ke-Indonesiaan yang satu dalam kemajemukan, serta mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih berdaulat di mata dunia internasional. Bangsa yang memiliki strategi kebudayaan berarti memiliki pembimbing dalam gerak proses modernisasi dan pembangunan sehingga mampu menjaga dan memperkuat kepribadian nasional, kontinuitas kebudayaan dan kemampuan untuk mandiri sekaligus memperkuat kesatuan. HMI dan Arah Strategi Kebudayaan. Dalam sebuah pidato Sultan HB X mengatakan bahwa untuk membangun strategi kebudayaan ini dibutuhkan kelompok minoritas kreatif (creative minority) yang mampu hidup di dalam struktur yang kondusif dalam mendorong bersemi tumbuhnya kreativitas dan inovasi. Melalui kreasi dan inovasi ini dimungkinkan lahirnya budaya baru yaitu budaya unggul (Culture of excellence) yang mengedepankan spiritualitas, intelektualitas dan etos kerja yang tinggi. Hal ini semakin relevan mengingat banyak dari kita yang naif dalam memahami kebudayaan. Beberapa pihak kadang mereduksi kompleksnya aspek kebudayaan ini hanya pada artefak sejarah, ataupun bentuk kesenian yang rumit. Sudut pandang ini lebih berfokus pada menggali kembali khazanah kearifan budaya lokal tanpa punya pretensensi apa-apa selain merekonstruksi sesuatu yang telah ada sebelumnya. Kelompok yang lain yang lebih berfokus pada pentingnya penglihatan kritis atas kompleksitas budaya, gerak dinamisnya dalam interaksi ke luar, beserta aneka pretensi tersembunyi di balik klaim-klaimnya. Konsep budaya unggul adalah upaya untuk mengatasi ketegangan diatas dengan meletakkan aspek kebudayaan sebagai pedoman kolektif yang digunakan oleh sebuah bangsa dapat bertahan di tantangan zaman yang memiliki perubahan yang sangat cepat dan serba tidak pasti. Belajar dari pengalaman negara lain seperti Cina dan Jepang budaya ini hanya dapat dicapai jika kita mampu meningkatkan kecintaan dan penghormatan pada pengetahuan, keterbukaan untuk belajar terus dari pihak manapun dengan tujuan memperkaya khasanah kearifan budaya lokal melalui kreativitas dan inovasi. Hal ini menjadi sebuah kemendesakan karena tantangan akan kita hadapi di masa depan yang semakin berat. Budaya unggul ini dianggap dapat menyokong Ke-Indonesia-an yang dimasa akan datang tidak dapat lagi dipandang hanya dalam konteks kesatuan politik belaka namun juga kesatuan ekonomi. Hal ini didasarkan pada permasalahan ketimpangan pembangunan yang seakanakan telah menjadi problema akut yang sulit diurai dan dipecahkan dari waktu ke waktu. Meskipun selama satu dekade terakhir Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil namun pencapaian ini masih belum maksimal karena belum dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Budaya Unggul HMI dan Pembangunan Sampai tahun 2013, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pembangunan masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan Bali. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa dan Bali menyumbang 59,24% dari total PDRB nasional. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2012 yang berada pada posisi 58,89%. Jika ditambahkan dengan pulau Sumatera (23,74%) maka kedua pulau ini telah menguasai sekitar 83% total produksi barang dan jasa nasional. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

2

Jika kita ditelisik lebih jauh, produksi barang dan jasa nasional ini lebih banyak ditopang oleh sektor treadeable seperti sektor keuangan, jasa, real estate, transportasi dan komunikasi serta perdagangan/hotel/restoran yang notabene lebih bersifat padat modal, pengetahuan dan tekhnologi. Permasalahannya sektor ini tidak dapat menyerap tenaga kerja. Jika terus dibiarkan disparitas pendapatan ini berpotensi melahirkan permasalahan berupa konflik sosial bahkan disintegrasi bangsa. Tanpa menyepelekan peran dari institusi negara, minoritas kreatif yang berada di luar struktur kekuasaan memiliki potensi kekuatan yang cukup besar untuk berkontribusi dalam agenda kebangsaan ini. Dengan membangun kewaspadaan akan tantangan di masa yang akan datang, minoritas kreatif ini dapat menstimulus lahirnya budaya unggul yang kompatibel dengan kebutuhan pembangunan setempat. Mekanisme ini menghantarkan kita pada sebuah pilihan tentang konsep pembangunan yang sesuai dengan kompleksitas yang dimiliki oleh setiap daerah. Kemunculan budaya unggul ini diharapkan menjadi kekuatan utama dalam menciptakan nilai tambah atas proses pembangunan sehingga citacita Indonesia yang berkedaulatan dapat mengejawantah di bumi pertiwi. Adalah sebuah tuntutan historis bahwa HMI sebagai organisasi kemahasiswaan berbasis Islam terbesar dan tertua di Indonesia untuk mengartikulasikan tantangan zaman menjadi sebuah langkah strategis maupun taktis dalam menjawab basic demand bangsa Indonesia. Uraian tentang strategi kebudayaan di atas pada dasarnya terus menguatkan relevansi peran strategis HMI sebagai minoritas kreatif yang dapat mengakselerasi lahirnya budaya unggul yang memungkinkan, dan memperkaya (driver, enabler and enricher) strategi pembangunan berkelanjutan.


3

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 01/K-29/02/1437 TENTANG AGENDA ACARA DAN TATA TERTIB KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG

:

Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Kongres XXIX HMI, maka dipandang perlu untuk menetapkan Agenda Acara dan Tata Tertib Kongres XXIX HMI.

MENGINGAT

:

1. Pasal 12 Anggaran Dasar. 2. Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN

:

Hasil pembahasan Sidang Pleno I Kongres XXIX HMI pada tanggal 10 Shafar 1437 H bertepatan dengan 23 November2015 M. MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

1. Agenda Acara dan Tata Tertib Kongres HMI XXIX. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 10 Shafar 1437 H 23 November 2015 M Pukul : 23.30 WIB


4

STEERING COMMITTEE KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

AMAL SAKTI KOORDINATOR

IBRAHIM JUMATI SEKRETARIS

ARIF MAULANA ANGGOTA

FAISAL MUKHLIS ANGGOTA

ARIYANTO TINENDUNG ANGGOTA

AZHAR KAHFI ANGGOTA

TITAN SUGIANA ANGGOTA

ARMAN SAPUTRA ANGGOTA

AHAN SYAHRUN ARIFIN ANGGOTA

RICKY FALENTINO ANGGOTA

AGUS TORO ANGGOTA

AHMAD TANTOWI ANGGOTA

ARISTA JUNAIDI ANGGOTA

ZULFITRAH HASIM ANGGOTA

MUJADDID ANGGOTA

FARID SAPUTRA ANGGOTA

SUYATMIN ANGGOTA

ENDAH CAHYA IMMAWATI ANGGOTA

BURHANUDDIN ANGGOTA

FARIHATIN ANGGOTA

IBNU MALIK ANGGOTA


5

IRFAN WAHAB ANGGOTA

AMIJAYA ANGGOTA

ENJA WARJANA ANGGOTA

AZIS ALKATIRI ANGGOTA

POLTAK O HARAHAP ANGGOTA

RIDWAN DALIMUNTE ANGGOTA

TEGAR YUSUF PUTUHENA ANGGOTA

ABDUL KARIM RAHANAAR ANGGOTA

ZULFIAN S REHALAT ANGGOTA

ILHAM RAHIM ANGGOTA

MIFTAHUL IRFAN ANGGOTA

ALITIHIRUA ANGGOTA

HERI MAULIZA ANGGOTA

FAT HARYANTO LISDA ANGGOTA

NURHAIDAN ANGGOTA


ICHSAN ANGGOTA

ICHI INDRAWAN ANGGOTA

INDRA SAKTI AKBAR ANGGOTA

RIZAL MAULANA ANGGOTA


6

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 02/K-29/02/1437 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN PRESIDIUM SIDANG KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Kongres XXIX HMI, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Tertib Pemilihan Presidium Sidang Kongres XXIX HMI. MENGINGAT : 1. Pasal 12 Anggaran Dasar. 2. Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI. MEMPERHATIKAN

:

Hasil pembahasan Sidang Pleno I Kongres XXIX HMI pada tanggal 15 Shafar 1437 H bertepatan dengan 27 November 2015 M. MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

1. Tata Tertib Pemilihan Presidium Sidang Kongres XXIX HMI 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 15 Shafar 1437 H 27 November 2015 M Pukul : 02.30 WIB


7







AZHAR KAHFI ANGGOTA





AGUS TORO ANGGOTA




MUJADDID ANGGOTA


SUYATMIN ANGGOTA


BURHANUDDIN ANGGOTA

FARIHATIN ANGGOTA

IBNU MALIK ANGGOTA


8

IRFAN WAHAB ANGGOTA

AMIJAYA ANGGOTA








ILHAM RAHIM ANGGOTA


ALITIHIRUA ANGGOTA



NURHAIDAN ANGGOTA


ICHSAN ANGGOTA





9

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 03/K-29/02/1437 TENTANG PRESIDIUM SIDANG KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Kongres XXIX HMI, maka dipandang perlu untuk menetapkan Presidium Sidang Kongres XXIX HMI. MENGINGAT : 3. Pasal 12 Anggaran Dasar. 4. Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI. MEMPERHATIKAN

:

Hasil pembahasan Sidang Pleno I Kongres XXIX HMI pada tanggal 15 Shafar 1437 H bertepatan dengan 27 November 2015 M. MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

1. Presidium Sidang Kongres XXIX HMI yang terdiri dari: 1. ZULKARNAEN BAGARIANG 2. AANG WIDAYANTO 3. HENRIKUS SETYA ADI P 4. AHMAD MUCHLIS WELERUBUN 5. BOBBY IRTANTO 6. RIO SAPUTRA 7. MAHMUD BASIR 8. M RIDHA 9. ADIMAN FARIYADIN 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Walhidayah Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 15 Shafar 1437 H 27 November 2015 M Pukul : 02.30 WIB Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

10







AZHAR KAHFI ANGGOTA





AGUS TORO ANGGOTA




MUJADDID ANGGOTA


SUYATMIN ANGGOTA


BURHANUDDIN ANGGOTA

FARIHATIN ANGGOTA

IBNU MALIK ANGGOTA


11

IRFAN WAHAB ANGGOTA

AMIJAYA ANGGOTA








ILHAM RAHIM ANGGOTA


ALITIHIRUA ANGGOTA



NURHAIDAN ANGGOTA


ICHSAN ANGGOTA





12

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 04/K-29/02/1437 TENTANG PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PERIODE 2013-2015

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG

:

Laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2013-2015 disampaikan dalam sidang Pleno II Kongres XXIX HMI, telah memenuhi amanah Program Kerja Nasional (PKN) HMI hasil keputusan Kongres XXIX.

MENGINGAT

: 1. Pasal 12 Anggaran Dasar 2. Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI

MEMPERHATIKAN

:

Hasil pembahasan Sidang Pleno II Kongres XXIX HMI pada tanggal 19 Shafar 1437 H bertepatan dengan 1 Desember 2015 M. MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: 1. Mengesahkan Menerima Laporan Pertanggungjawaban PB HMI Periode 2013-2015 2. Pengurus Besar HMI Periode 2013-2015 dinyatakan Demisioner 3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya

Billahittaufiq Walhidayah Ditetapkan di Pada tanggal Pukul

: Pekanbaru : 19 Shafar 1437 H 01 Desember 2015 M : 03.30 WIB


13

PIMPINAN SIDANG KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

ZULKARNAEN BAGARIANG BADKO JABODETABEKA-BANTEN

AANG WIDAYANTO BADKO-KALBAR

HENRIKUS SETYA ADI P BADKO JATENG-DIY

AHMAD MUCHLIS WELERUBUN BADKO PAPUA-PAPUA BARAT

BOBBY IRTANTO BADKO RIAU-KEPRI

RIO SAPUTRA BADKO SULSELBAR

MAHMUD BASIR CBG LUWUK BANGGAI

MUHAMMAD RIDHA BADKO KALSEL-TENG

ADIMAN FARIYADIN BADKO JATIM


14

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 05/K-29/02/1437 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : 1. Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi perlu ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana pedoman pokok perjuangan HMI. 2. Bahwa terhadap Anggaran Dasar HMI, hasil ketetapan Kongres XXVIII dianggap perlu diadakan perubahan didalam beberapa pasal sesuai dengan gerak perkembangan perjuangan HMI. 3. Bahwa terhadap Anggaran Rumah Tangga HMI, hasil ketetapan Kongres XXVIII dianggap perlu diadakan perubahan didalam beberapa pasal sesuai dengan gerak perkembangan perjuangan HMI. MENGINGAT


MEMPERHATIKAN

:

Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXIX HMI pada tanggal 23 Shafar 1437 H bertepatan dengan 5 Desember 2015 M. MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: 1. Mengesahkan Anggaran Dasar HMI hasil sidang Pleno III Kongres XXIX HMI 2. Mengukuhkan Anggaran Rumah Tangga HMI hasil Sidang Pleno III Kongres XXIX HMI 3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya


15

Billahittaufiq Walhidayah Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 23 Shafar 1437 H 05 Desember 2015 M Pukul : 03.35 WIB












16

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 06/K-29/02/1437 TENTANG PENJELASAN RANGKAP ANGGOTA DAN JABATAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : Bahwa dalam rangka menegakkan tertib anggota dan pengurus maka perlu dibentuk dan ditetapkan Penjelasan Rangkap Anggota/Jabatan dan Sanksi Anggota HMI. MENGINGAT


MEMPERHATIKAN

:

Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXIX HMI pada tanggal 23 Shafar 1435 H bertepatan dengan 5 Desember 2015 M di Pekanbaru MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: 1. Mengukuhkan tentang Penjelasan Rangkap Anggota dan Jabatan HMI. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya



17












18

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 07/K-29/02/1437 TENTANG PENJELASAN MEKANISME PENGESAHAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : Bahwa untuk memberikan kepastian prosedur pengesahan Pengurus HMI maka perlu ditetapkan Penjelasan Mekanisme Pengesahan Pengurus HMI MENGINGAT : 1. Pasal 12 Anggaran Dasar 2. Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI MEMPERHATIKAN : Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXIX HMI pada tanggal 23 Shafar 1437 H bertepatan dengan 5 Desember di Pekanbaru. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Mengukuhkan tentang Penjelasan Mekanisme Pengesahan Pengurus HMI. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya



19












20

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 08/K-29/02/1437 TENTANG PEDOMAN-PEDOMAN POKOK KEPENGURUSAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : 1. Bahwa untuk menjalankan mekanisme organisasi, maka dipandang perlu menetapkan pedoman-pedoman kepengurusan HMI. 2. Bahwa pedoman-pedoman pokok kepengurusan hasil kongres XXIX di Depok perlu disempurnakan pada beberapa bagian dalam rangka pengembangan organisasi. 3. Bahwa untuk pedoman-pedoman pokok kepengurusan perlu dengan ketentuan-ketentuan lainnya. MENGINGAT

:

MEMPERHATIKAN

:

1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar. 2. HMI Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXIX HMI pada tanggal 23 Shafar 1437 H bertepatan dengan 5 Desember 2015 M di Pekanbaru. MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

1. Pedoman-pedoman pokok kepengurusan yang terdiri dari: a. Pedoman Kepengurusan. b. Pedoman Administrasi Kesekretariatan. c. Pedoman Keuangan dan Harta Benda HMI. d. Pedoman Perkaderan. e. Pedoman BPL. f. Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.


21













22

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 09/K-29/02/1437 TENTANG PENJELASAN ISLAM SEBAGAI AZAS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : Bahwa unutuk menetukan arah perjuangan HMI maka perlu ditetakan penjelasan azas HMI MENGINGAT : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar 2. HMI Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI MEMPERHATIKAN : Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXIX HMI pada tanggal 23 Shafar 1437 H bertepatan dengan 5 Desember 2015 M di Pekanbaru MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Mengukuhkan tentang penjelasan Islam sebagai azas HMI 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya



23












24

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 10/K-29/02/1437 TENTANG TAFSIR TUJUAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : Bahwa untuk menentukan arah perjuangan HMI maka perlu ditetapkan tafsir tujuan HMI MENGINGAT MEMPERHATIKAN

: 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar 2. HMI Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI : Hasil pembahasan sidang pleno III Kongres XXIX HMI pada tanggal 23 Shafar 1437 H bertepatan dengan tanggal 5 Desember 2015 MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: 1. Mengukuhkan tafsir tujuan HMI 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya



25












26

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 11/K-29/02/1437 TENTANG TAFSIR INDEPENDENSI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : Bahwa dalam mencapai tujuan organisasi seecara independen maka dipandang perlu adanya tafsir independensi HMI MENGINGAT : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar 2. HMI Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI MEMPERHATIKAN : Hasil pembahasan sidang pleno III Kongres XXIX HMI pada tanggal 23 Shafar 1437 H bertepatan dengan tanggal 5 Desember 2015 M Pekanbaru. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Mengukuhkan tentang tafsir independensi HMI. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.



27












28

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 12/K-29/02/1437 TENTANG KETENTUAN ATRIBUT ORGANISASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : Bahwa untuk menjaga keseragaman atribut-atribut organisasi, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan atribut-atribut organisasi HMI MENGINGAT MEMPERHATIKAN

: 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar 2. HMI Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI : Hasil pembahasan sidang pleno III Kongres XXIX HMI pada tanggal 23 Shafar 1437 H bertepatan dengan tanggal 5 Desember 2015 M Pekanbaru. MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: 1. Ketentuan Atribut Organisasi sebagai berikut : 1. Hymne HMI 2. Lambang HMI 3. Lencana/Badge HMI 4. Bendera HMI 5. Stempel HMI 6. Peci/Muts HMI 7. Salempang/Gordon HMI 8. Kartu anggota HMI 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.


29













30

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 13/K-29/02/1437 TENTANG NILAI DASAR PERJUANGAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : 1. Bahwa untuk mendapatkan peran organisasi HMI didalam menentukan peran organisasi, maka dipandang perlu menetapkan penjelasan peran organisasi yang terwujud dalam Nilai Dasar perjuangan (NDP) HMI 2. Bahwa Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI yang merupakan Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI dianggap memenuhi kebutuhan gerak perjuangan HMI MENGINGAT MEMPERHATIKAN

: 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar 2. HMI Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI : Hasil pembahasan sidang pleno III Kongres XXIX HMI pada tanggal 23 Shafar 1437 H bertepatan dengan 5 Desember 2015 M di Pekanbaru. MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: 1. Mengukuhkan Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI HMI 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya



31












32

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 14/K-29/02/1437 TENTANG PEDOMAN PERKADERAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan, pendidikan dan latihan kader HMI, maka dipandang perlu untuk menentukan Pedoman Perkaderan HMI 2. Bahwa seluruh perangkat pedoman perkaderan HM yang ada saat ini dipandang perlu untuk disempurnakan MENGINGAT : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar 2. HMI Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI MEMPERHATIKAN : Hasil pembahasan sidang pleno III Kongres XXIX HMI pada tanggal 23 Shafar 1437 H bertepatan dengan 5 Desember 2015 M di Pekanbaru. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Pedoman Perkaderan HMI 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya




33












34

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 15/K-29/02/1437 TENTANG PEDOMAN DASAR BADAN PENGELOLA LATIHAN (BPL) HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan, pembinaan dan latihan kader HMI, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman dasar Badan Pengelola latihan HMI 2. Bahwa seluruh perangkat Pedoman dasar BPL HMI yang ada saat ini dipandang perlu untuk disempurnakan MENGINGAT : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar 2. HMI Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI MEMPERHATIKAN : Hasil pembahasan sidang pleno III Kongres XXIX HMI pada tanggal 23 Shafar 1437 H bertepatan dengan tanggal 5 Desember 2015 M di Pekanbaru. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Pedoman Dasar Badan Pengelola Latihan (BPL) 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya



35












36

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 16/K-29/02/1437 TENTANG PEDOMAN BADAN-BADAN KHUSUS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader HMI, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Badan Khusus HMI 2. Bahwa seluruh pedoman badan-badan khusus HMI saat ini dipandang perlu untuk disempurnaka MENGINGAT : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar 2. HMI Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI MEMPERHATIKAN : Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXIX HMI pada tanggal 23 Shafar 1437 H bertepatan dengan 5 Desember 2015 M di Pekanbaru MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Pedoman Badan-Badan Khusus HMI yang terdiri dari: a. Pedoman KOHATI b. Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), JUKLAK LPP, Struktur Organisasi Pengurus LPP, dan Kurikulum Pelatihan Kewirausahaan c. Pedoman Badan Pengelola Latihan (BPL) dan Kode Etik Pengelola Latihan d. Pedoman Badan Penelitian Dan Pengembangan (BALITBANG) 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya


37













38

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 17/K-29/02/1437 TENTANG PROGRAM KERJA NASIONAL HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : 1. Bahwa mencapai tujuan HMI, maka dipandang perlu disusun suatu usaha yang teratur dan berkesinambungan dalam bentuk Program Kerja Nasional (PKN) 2. Bahwa untuk itu perlu menetapkan Program Kerja Nasional (PKN) MENGINGAT MEMPERHATIKAN

: 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar 2. HMI Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI : Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXIX HMI pada tanggal 23 Shafar 1437 H bertepatan dengan 5 Desember di Pekanbaru MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: 1. Mengesahkan Program Kerja Nasional (PKN) 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya



39












40

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 18/K-29/02/1437 TENTANG REKOMENDASI KONGRES XXVIII HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : Bahwa Himpunan Mahasiswa Islam memandang peelu memberikan sikap dan pandangan tentang beberapa masalah nasional dan internasional di bidang IPELOKSOSBUD, Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan serta masalah lainnya, maka dipandang perlu menetapkan rekomendasi HMI MENGINGAT MEMPERHATIKAN

: 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar 2. HMI Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI : Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXVIII HMI pada tanggal 23 Shafar 1437 H bertepatan dengan 5 Desember 2015 M di Pekanbaru. MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: 1. Mengesahkan Rekomendasi Kongres XXVIII HMI 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya



41












42

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 19/K-29/02/1437 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM/FORMATEUR PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : 1. Bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2013-2015, maka dipandang perlu membentuk dan menyusun kepengurusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2016-2018 2. Bahwa untuk membentuk dan menyusun kepengurusan Pengurus Besar HMI periode 2016-2018 perlu dipilih Formateur/Ketua Umum MENGINGAT : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar 2. HMI Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI MEMPERHATIKAN : Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres XXIX HMI pada tanggal 23 Shafar 1435 H bertepatan dengan 5 Desember 2015 M di Pekanbaru MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Tata tertib Pemilihan Formateur/Ketua Umum Pengurus Beasar HMI Periode 2016-2018 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya Billahittaufiq Walhidayah Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 23 Shafar 1437 H 05 Desember 2015 M Pukul : 04.25 WIB


43












44

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 20/K-29/02/1437 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN MIDE FORMATEUR PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : 1. Bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2013-2015, maka dipandang perlu membentuk dan menyusun kepengurusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2016-2018 2. Bahwa untuk membentuk dan menyusun kepengurusan Pengurus Besar HMI periode 2016-2018 perlu dipilih Mide Formateur MENGINGAT : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar 2. HMI Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI MEMPERHATIKAN : Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres XXIX HMI pada tanggal 23 Shafar 1437 H bertepatan dengan 5 Desember 2015 di Pekanbaru MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Tata tertib pemilihan Mide Formateur Pengurus Besar HMI Periode 2016-2018 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya Billahittaufiq Walhidayah Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 23 Shafar 1437 H 05 Desember 2015 M Pukul : 08.02 WIB


45












46

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 21/K-29/02/1437 TENTANG BAKAL CALON KETUA UMUM/FORMATEUR PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PERIODE 2016-2018

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : 1. Bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2013-2015, maka dipandang perlu membentuk dan menyusun kepengurusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2016-2018 2. Bahwa untuk membentuk dan menyusun kepengurusan Pengurus Besar HMI periode 2016-2018 perlu dipilih Formateur/Ketua Umum MENGINGAT : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar 2. HMI Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI MEMPERHATIKAN : Hasil verifikasi Bakal calon formateur/Ketua Umum PB HMI Periode 2016-2018 MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Nama bakal calon formateur/Ketua Umum PB HMI Periode 20162018 : 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya




47












48

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR:22/K-29/02/1435 TENTANG CALON KETUA UMUM/FORMATEUR PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PERIODE 2016-2018 YANG LOLOS PADA PUTARAN PERTAMA

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : 1. Bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2013-2015, maka dipandang perlu membentuk dan menyusun kepengurusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2016-2018 2. Bahwa untuk membentuk dan menyusun kepengurusan Pengurus Besar HMI periode 2016-2018 perlu dipilih Formateur/Ketua Umum MENGINGAT : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar 2. HMI Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI MEMPERHATIKAN : Hasil pemilihan putaran pertama calon Formateur/Ketua Umum pada Kongres XXIX di Pekanbaru MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Nama calon formateur/Ketua Umum PB HMI Periode 2016-2018 yang lolos pada pemilihan tahap pertama : Bambang Pria Kusuma, Azhar Kahfi, Mulyadi P Tamsir, Fikri Suadu. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. Billahittaufiq Walhidayah Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 23 Shafar 1437 H 05 Desember 2015 M Pukul : 13.33 WIB


49












50

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 23/K-29/02/1437 TENTANG KETUA UMUM/FORMATEUR PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PERIODE 2016-2018

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : 1. Bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2013-2015, maka dipandang perlu membentuk dan menyusun kepengurusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2016-2018 2. Bahwa untuk membentuk dan menyusun kepengurusan Pengurus Besar HMI periode 2016-2018 perlu dipilih Formateur/Ketua Umum MENGINGAT : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar 2. HMI Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI MEMPERHATIKAN : Hasil pemilihan putaran Kedua calon Formateur/Ketua Umum pada Kongres XXIX di Pekanbaru MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Saudara MULYADI P TAMSIR sebagai Ketua Umum/Formateur PB HMI Periode 2016-2018. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. Billahittaufiq Walhidayah Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 23 Shafar 1437 H 05 Desember 2015 M Pukul : 16.30 WIB


51












52

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 24/K-29/02/1437 TENTANG MIDE FORMATEUR PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PERIODE 2016-2018

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : 1. Bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2013-2015, maka dipandang perlu membentuk dan menyusun kepengurusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2016-2018 2. Bahwa untuk membentuk dan menyusun kepengurusan Pengurus Besar HMI periode 2016-2018 perlu dipilih Mide Formateur MENGINGAT : Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar HMI Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI MEMPERHATIKAN : Hasil pemilihan Mide Formateur pada Kongres XXIX HMI di Pekanbaru. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Saudara : 1. BAMBANG PRIA KUSUMA 2. FIKRI SUADU Sebagai Mide Formateur PB HMI Periode 2016-2018 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya Billahittaufiq Walhidayah Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 23 Shafar 1437 H 05 Desember 2015 M Pukul : 16.45 WIB


53












54

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 25/K-29/02/1432 H TENTANG NAMA-NAMA ANGGOTA MAJELIS PENGAWASAN DAN KONSULTASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PERIODE 2016-2018

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : Bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan majelis Pekerja dan konsultasi (MPK) HMI periode 2013-2015, maka perlu dipilih dan ditetapkan Anggota MPK HMI Periode 2016-2018 MENGINGAT : 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar 2. HMI Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI MEMPERHATIKAN : Hasil pemilihan calon anggota MPK PB HMI Periode 2016-2018 dalam sidang pleno V pada Kongres XXIX periode 2016-2018 pada 23 Shafar 1437 H bertepatan dengan 5 Desember 2015 M di Pekanbaru. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Menetapkan anggota MPK PB HMI Periode 2016-2018 sebagaimana terlampir. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan tidak akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. Billahittaufiq Walhidayah Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 23 Shafar 1437 H 05 Desember 2015 M Pukul : 17.00 WIB


55












56

LAMPIRAN NAMA-NAMA MAJELIS PENGAWASAN DAN KONSULTASI PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


57

KETETAPAN KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 26/K-27/02/1437 TENTANG NAMA-NAMA CALON TEMPAT PENYELENGGARAAN KONGRES XXX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah: MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan Kongres XXX HMI, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon tuan rumah penyelenggaraan Kongres HMI XXX MENGINGAT : Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar HMI Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga HMI MEMPERHATIKAN : Hasil pemilihan calon tuan rumah penyelenggaran Kongres XXX HMI dalam sidang pleno V Kongres XXIX HMI tanggal 23 Shafar 1437 H bertepatan dengan 5 Desember 2015 M di Pekanbaru. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Ambon sebagai tempat penyelenggaraan Kongres XXX HMI sebagaimana terlampir. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. Billahittaufiq Walhidayah Ditetapkan di : Pekanbaru Pada tanggal : 23 Shafar 1437 H 05 Desember 2015 M Pukul : 17.15 WIB


58












59

Lampiran

NAMA-NAMA CALON TEMPAT PENYELENGGARAAN KONGRES XXX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

1. AMBON 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


60

KETETAPAN SIDANG KOMISI KHUSUS KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR: 27/K-27/02/1437 TENTANG STATUS SEKRETARIAT PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM DI JALAN DIPONEGORO 16A JAKARTA PUSAT

Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT,Sidang-sidang Komisi Khusus Kongres XXIX himpunan Mahasiswa Islam setelah: MENIMBANG : Bahwa untuk kelancaran Jalanya Roda Organisasi maka di pandang perlu untuk memperjelas Status Sekretariat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. MENGINGAT : 1. Pasal 16 Anggaran Dasar 2. pasal 10,dan 52 Anggaran Rumah Tangga HMI MEMPERHATIKAN : Hasil –hasil siding komisi khusus kejelasan perpindahan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam di kongres XXIX HMi pada tangal 2 safar 1437 h bertepatan dengan 02 Desember 2015 di Pekanbaru. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

:

1. Mengesahkan pusat aktifitas organisasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) yang bertempat di jalan Diponegoro 16A Jakarta Pusat. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan di tinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.


61



PIMPINAN SIDANG KOMISI KHUSUS KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

HARIANTO

ALWI JAWI

HATTA HAMZAH


LA DIMAN

GUFRAN

62

TATA TERTIB KONGRES XXIX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM a.

Nama Kongres HMI XXIX Himpunan Mahasiswa Islam

b.

Waktu dan Tempat Kongres HMI XXIX dilaksanakan pada tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015, bertempat di Pekanbaru Riau

c.

Status 1. Kongres merupakan Musyawarah Cabang-Cabang 2. Kongres Memegang Kekuasaan tertinggi Organisasi 3. Kongres diadakan 2 (dua) tahun sekali

d.

Kekuasaan 1. Membahas Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam 2. Menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan GBHO beserta penjabarannya 3. Memilih Pengurus Besar dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai formateur dan 2 orang mide formateur. 4. Memilih dan menetapkan anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) PB HMI 5. Menetapkan calon-calon tempat penyelenggaraan kongres HMI berikutnya 6. Menetapkan Rekomendasi Internal dan Eksternal 7. Menetapkan dan Mengesahkan Pengesahan dan Pembubaran BADKO HMI

e.

Peserta 1. Peserta Kongres terdiri dari Pengurus Besar, Utusan dan Peninjau Pengurus Cabang, Kohati PB HMI, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi PB HMI, Bakornas BPL, BALITBANG PB HMI, BADKO HMI dan Anggota MPK 2. BADKO HMI, KOHATI PB HMI, Bakornas Lembaga Kekaryaan, Bakornas LPL, Anggota MPK dan Cabang Persiapan merupakan Peserta Peninjau 3. Peserta Utusan adalah Cabang Penuh yang mempunyai Hak suara dan Hak bicara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara

f.

Sidang-Sidang 1. Sidang Pleno 2. Sidang Komisi

g.

Pimpinan Sidang 1. Steering Committee sampai terpilihnya pimpinan sidang yang baru yang berbentuk presidium 2. Presidium Sidang yang dipilih dari peserta utusan atau peninjau oleh peserta utusan, dengan ketentuan sebanyak 9 orang, yang masing-masing dipilih dari peserta Kongres


63

h.

Tugas-Tugas Pimpinan Sidang 1. Steering Committee  Memimpin Sidang Pleno Kongres HMI sampai terpilihnya Presidium Sidang  Membantu tugas-tugas Presidium Sidang dan Pimpinan Sidang Komisi  Menyiapkan Draft ketetapan-ketetapan/ Konsideran Kongres HMI  Mengarahkan jalannya persidangan selama Kongres HMI 2. Presidium Sidang  Memimpin Sidang Pleno Kongres HMI  Membantu tugas-tugas pimpinan sidang komisi 3. Pimpinan Sidang Komisi  Memimpin Sidang Komisi

i.

Keputusan 1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat 2. Bila point 1 (satu) tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting

j.

Quorum 1. Kongres dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih ½ + 1 separuh jumlah utusan (cabang penuh) 2. Bila Point 1 (satu) tidak terpenuhi maka sidang Kongres diundur selama 1 x 60 menit dan setelah itu dinyatakan sah

k.

Penutup Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan Tata Tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah dan mufakat


64

AGENDA ACARA KONGRES XXIX HMI PEKANBARU RIAU 2015 WAKTU

AGENDA ACARA

KETERANGAN

MINGGU, 22 NOVEMBER 2015 08.00-09.00

RECECKING PESERTA

12.00-14.00

PEMBUKAAN KONGRES XXIX HMI 1. Pembukaan 2. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an 3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne HMI 4. Laporan Ketua PANASKO XXIX HMI 5. Sambutan- Sambutan  Ketua Umum PB HMI  Gubernur Provinisi Riau  Koordinator Presidium Majelis KAHMI Nasional  Presiden Republik Indonesia Sekaligus Membuka Kongres XXIXHMI  Pembacaan Do’a  Istirahat ISTIRAHAT SHOLAT DAN REGISTRASI

14.00-17.00

PERTEMUAN KETUA-KETUA DELEGASI

17.00-19.00

ISTIRAHAT. SHOLAT DAN MAKAN

09.00-12.00

SIDANG PLENO I (Aula Utama)

19.00-22.30

22.30-08.00

1. 2. 3. 4.

Absensi Peserta Orientasi tema oleh SC Pengesahan Agenda Acara dan Tata Tertib Pembahasan Komisi Khusus (Penjelasan Proses Perpindahan PB HMI) 5. Pemilihan Presidium Sidang Kongres XXIX HMI ISTIRAHAT, SHOLAT DAN MAKAN SENIN, 23 NOVEMBER 2015 SIDANG PLENO II

08.00-12.30

1. Laporan Pertanggung Jawaban PB HMI 2. Pembacaan Hasil Pengawasan MPK PB HMI 3. Pandangan Umum Ketua

SEMINAR I Tema:


65

12.30-13.30

Delegasi Terhadap LPJ PB HMI ISTIRAHAT, SHOLAT DAN MAKAN LANJUTAN SIDANG PLENO II

13.30-16.00

16.00-19.30

1. Pandangan Umum Ketua Delegasi 2. Tanggapan PB HMI atas Pandangan Umum KetuaKetua Delegasi 3. Pernyataan Demisioner PB HMI 2013-2015 Laporan MPK PB HMI ISTIRAHAT, SHOLAT DAN MAKAN

SEMINAR II Tema:

SIDANG PLENO III 19.30-24.00

1. Pembagian Sidang Komisi 2. Sidang-Sidang Komisi SELASA, 24 NOVEMBER 2015

24.00-08.00

ISTIRAHAT SHOLAT DAN MAKAN

08.00-12.00

LANJUTAN SIDANG PLENO III

12.00-13.00

ISTIRAHAT SHOLAT DAN MAKAN LANJUTAN SIDANG PLENO III

13.00-15.30

1. Pembahasan Hasil-Hasil Sidang Komisi

15.30-16.00

ISTIRAHAT SHOLAT

SEMINAR III Tema:

SEMINAR IV Tema:

LANJUTAN SIDANG PLENO III 16.00-17.45 1. Pembahasan Hasil-Hasil Sidang Komisi 17.45-19.30

ISTIRAHAT SHOLAT DAN MAKAN LANJUTAN SIDANG PLENO III

19.30.24.00

24.00-08.00

1. Pembahasan Hasil-Hasil Sidang Komisi 2. Penetapan dan Pengesahan Hasil-Hasil Sidang Komisi ISTIRAHAT, SHOLAT DAN MAKAN RABU, 26 NOVEMBER 2015


66

Sidang Pleno IV

12.30-13.30

1. Pembahasan Tata Tertib Pemilihan Formateur/ Ketua Umum dan Mide Formateur PB HMI 2015-2017 2. Pembahasan Tata Tertib Pemilihan Majelis Pengawas Dan Konsultasi (MPK) 3. Pembahasan Tata Tertib Pemilihan tuan rumah Kongres XXIX HMI ISTIRAHAT SHOLAT DAN MAKAN

13.30-16.30

LANJUTAN SIDANG PLENO IV

16.30-19.30


08.00-12.30

SEMINAR V Tema:

SIDANG PLENO V

19.30-24.00

1. Penetapan Bakal Calon Formateur/Ketua Umum PB HMI Periode 2015-2017 2. Uji Kriteria dan Penetapan Calon Formateur/Ketua Umum PB HMI 2015-2017 3. Penyampaian visi-misi Calon Ketua Umum dan penandatangan Kontrak Amanah. 4. Pemilihan Ketua Umum/Formateur Kongres XXIX HMI 5. Pemilihan Calon Anggota MPK PB HMI 6. Pemilihan Tuan Rumah Kongres XXIX HMI 7. Penyerahan Hasil-hasil Ketetapan Kongres XXIX HMI Kepada Ketua Umum/Formateur Kongres XXIX HMI KAMIS 27, NOVEMBER 2015


67

24.00-08.00


08.00-13.00

LANJUTAN SIDANG PLENO V

13.00-14.00


MUNAS KOHATI

LANJUTAN SIDANG PLENO V Seminar VI Tema:

14.00-16.30 1. Penyerahan Hasil-Hasil Sidang

LANJUTAN MUNAS KOHATI (AULA B)

16.30-24.00 24.00-08.00


08.00-12.30

LANJUTAN MUNAS KOHATI

12.30.-13.30

ISTIRAHAT

13.30-17.00

LANJUTAN MUNAS KOHATI Penutupan Kongres XXIX HMI

19.00-21.00

1. Pembukaan 2. Pembacaan Ayat Suci AlQur’an 3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne HMI 4. Laporan Ketua Panitia Nasional Kongres XXIX HMI 5. Sambutan-sambutan  Ketua Umum PB HMI (Demisioner)  Ketua Umum/ Formateur Kongres XXIX HMI  Koordinator Presidium Majelis KAHMI Nasional  Gubernur Riau, Sekaligus Menutup Kongres XXIX HMI  Pembacaan Do’a


68

ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

MUKADDIMAH Sesungguhnya Allah Subhanahu wata‘ala telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang haq lagi sempurna untuk mengatur umat manusia berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya. Menurut iradat Allah Subhanahu wata‘ala kehidupan yang sesuai dengan fitrah-Nya adalah panduan utuh antara aspek duniawi dan ukhrawi, individu dan sosial serta iman, ilmu, dan amal dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Berkat rahmat Allah Subhanahu wata‘ala Bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, maka umat Islam berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala. Sebagai bagian dari umat Islam dunia, maka umat Islam Indonesia memiliki kewajiban berperan aktif dalam menciptakan Ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam sedunia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala. Mahasiswa Islam sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawab kepada umat manusia, umat muslim dan Bangsa Indonesia bertekad memberikan dharma bhaktinya untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata‘ala. Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan taufiq dan hidayah Allah Subhanahu wata‘ala serta usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan, dengan nama Allah kami Mahasiswa Islam menghimpun diri dalam satu organisasi yang digerakkan dengan pedoman berbentuk anggaran dasar sebagai berikut: BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Islam, disingkat HMI.


69

Pasal 2 Waktu dan Tempat kedudukan HMI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di tempat Pengurus Besar. BAB II Azas Pasal 3 HMI berazaskan Islam BAB III TUJUAN, USAHA DAN SIFAT Pasal 4 Tujuan Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala. Pasal 5 Usaha 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Membina pribadi muslim untuk mencapai akhlaqul karimah. Membina pribadi muslim yang mandiri. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya. Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia. Memajukan kehidupan umat dalam mengamalkan Dienul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memperkuat Ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam sedunia. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional. Ikut terlibat aktif dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan huruf (a) s.d. (e) dan sesuai dengan azas, fungsi, dan peran organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan organisasi. Pasal 6 Sifat HMI bersifat independen.


70

BAB IV STATUS, FUNGSI DAN PERAN Pasal 7 Status HMI adalah organisasi mahasiswa. Pasal 8 Fungsi HMI berfungsi sebagai organisasi kader. Pasal 9 Peran HMI berperan sebagai organisasi perjuangan. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 10 1. Yang dapat menjadi anggota HMI adalah Mahasiswa Islam yang terdaftar pada perguruan tinggi dan/atau yang sederajat yang ditetapkan oleh Pengurus HMI Cabang/Pengurus Besar HMI. 2. Anggota HMI terdiri dari : a. Anggota Muda. b. Anggota Biasa. c. Anggota Kehormatan. 3. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban. 4. Status keanggotaan, hak dan kewajiban anggota HMI diatur lebih lanjut dalam ART HMI BAB VI KEDAULATAN Pasal 11 Kedaulatan berada di tangan anggota biasa yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan penjabarannya.


71

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI Pasal 12 Kekuasaan Kekuasaan dipegang oleh Kongres, Konferensi/Musyawarah Cabang dan Rapat Anggota Komisariat. Pasal 13 Kepemimpinan 1. Kepemimpinan organisasi dipegang oleh Pengurus Besar HMI, Pengurus HMI Cabang dan Pengurus HMI Komisariat. 2. Untuk membantu tugas Pengurus Besar HMI dibentuk Badan Koordinasi. 3. Untuk membantu tugas Pengurus HMI Cabang dapat dibentuk Koordinator Komisariat. Pasal 14 Majelis Pengawas dan Konsultasi 1. Dalam rangka pengawasan dan sebagai wadah konsultasi kepengurusan HMI dibentuklah Majelis

Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam yang disingkat dengan MPK HMI. 2. Pembentukan MPK HMI dilakukan disetiap tingkatan Pasal 15 Badan–Badan Khusus Dalam rangka memudahkan realisasi usaha mencapai tujuan HMI maka dibentuk Korp-HMI-wati, Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Pengelola Latihan dan Badan Penelitian Pengembangan. BAB VIII KEUANGAN DAN HARTA BENDA Pasal 16 Keuangan dan Harta Benda 1. Keuangan dan harta benda HMI dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggungjawab, efektif, efisien dan berkesinambungan. 2. Keuangan dan Harta benda HMI diperoleh dari uang pangkal anggota, iuran dan sumbangan anggota, sumbangan alumni dan usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan sifat Independensi HMI. BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN Pasal 17 Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

72

1. Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Kongres. 2. Harta benda HMI sesudah dibubarkan harus diserahkan kepada Yayasan Amal Islam. BAB X PENJABARAN ANGGARAN DASAR DAN PENGESAHAN Pasal 18 Penjabaran Anggaran Dasar HMI 1. Penjabaran pasal 3 tentang azas organisasi dirumuskan dalam Memori Penjelasan tentang Islam sebagai Azas HMI. 2. Penjabaran pasal 4 tentang tujuan organisasi dirumuskan dalam Tafsir Tujuan HMI. 3. Penjabaran pasal 5 tentang usaha organisasi dirumuskan dalam Program Kerja Nasional. 4. Penjabaran pasal 6 tentang sifat organisasi dirumuskan dalam Tafsir Independensi HMI. 5. Penjabaran pasal 8 tentang fungsi organisasi dirumuskan dalam Pedoman Perkaderan HMI. 6. Penjabaran pasal 9 tentang peran organisasi dirumuskan dalam Nilai Dasar Perjuangan HMI. 7. Penjabaran Anggaran Dasar tentang hal-hal di luar ayat 1 hingga 6 di atas dirumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 19 Aturan Tambahan Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar dimuat dalam Peraturan-Peraturan/Ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar HMI. Pasal 20 Pengesahan Pengesahan Anggaran Dasar HMI ditetapkan pada Kongres III di Jakarta, tanggal 4 September 1953, yang diperbaharui pada : Kongres IV di Bandung, tanggal 4 Oktober 1955, Kongres V di Medan, tanggal 31 Desember 1957, Kongres VI di Makassar, tanggal 20 Juli 1960, Kongres VII di Jakarta, tanggal 14 September 1963, Kongres VIII di Solo, tanggal 17 September 1966, Kongres IX di Malang, tanggal 10 Mei 1969, Kongres X di Palembang, tanggal 10 Oktober 1971, Kongres XI di Bogor, tanggal 12 Mei 1974, Kongres XII di Semarang, tanggal 15 Oktober 1976, Kongres XIII di Ujung Pandang, tanggal 12 Februari 1979, Kongres XIV di Bandung, tanggal 30 April 1981, Kongres XV di Medan, tanggal 25 Mei 1983, Kongres XVI di Padang, tanggal 31 Maret 1986, Kongres XVII di Lhokseumawe, tanggal 6 Juli 1988, Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

73

Kongres XVIII di Jakarta, tanggal 24 September 1990, Kongres XIX di Pekanbaru, tangal 9 Desember 1992, Kongres XX di Surabaya, tanggal 29 Januari 1995, Kongres XXI di Yogyakarta, tanggal 26 Agustus 1997, Kongres XXII di Jambi, tanggal 3 Desember 1999, Kongres XXIII di Balikpapan, tanggal 30 April 2002, Kongres XXIV di Jakarta, tanggal 23 Oktober 2003, Kongres XXV di Makassar, tanggal 20 Februari 2006. Kongres XXVI di Palembang, tanggal 28 Juli 2008. Kongres XXVII di Depok, tanggal 5 November 2010. Kongres XXVIII di Jakarta Timur, Depok, Jakarta Selatan, tanggal 15 Maret-15 April 2013 Kongres XXIX di Pekanbaru, tanggal 22 November-5 Desember 2015


74

ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

BAB I KEANGGOTAAN BAGIAN I ANGGOTA Pasal 1 Anggota Muda Anggota Muda adalah Mahasiswa Islam yang menuntut ilmu di perguruan tinggi dan/atau yang sederajat yang telah mengikuti Masa Perkenalan Calon Anggota (Maperca) dan ditetapkan oleh Pengurus Cabang. Pasal 2 Anggota Biasa Anggota Biasa adalah Anggota Muda atau Mahasiswa Islam yang telah dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader I (Basic Training). Pasal 3 Anggota Kehormatan 1. 2.

Adalah orang yang berjasa kepada HMI. Mekanisme penetapan Anggota Kehormatan diatur dalam ketentuan tersendiri. BAGIAN II SYARAT–SYARAT KEANGGOTAAN Pasal 4

1.

2. 3.

Setiap Mahasiswa Islam yang ingin menjadi anggota harus mengajukan permohonan serta menyatakan secara tertulis kesediaan mengikuti Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan /peraturan organisasi lainnya: Apabila telah memenuhi syarat pada ayat (1) dan yang bersangkutan telah dinyatakan lulus mengikuti Maperca, maka dinyatakan sebagai Anggota Muda. Mahasiswa Islam yang telah memenuhi syarat (1) dan/atau Anggota Muda HMI dapat mengikuti Latihan Kader I dan setelah lulus dinyatakan Anggota Biasa HMI.


75

BAGIAN III MASA KEANGGOTAAN Pasal 5 Masa Keanggotaan 1. 2. 3.

4.

5.

Masa keanggotaan Anggota Muda berakhir 6 (enam) bulan sejak Maperca. Masa keanggotaan Anggota Biasa adalah sejak dinyatakan lulus LK I (Basic Training) hingga 2 (dua) tahun setelah berakhirnya masa studi S0 dan S1, dan hingga 1 tahun untuk S2 dan S3. Anggota Biasa yang habis masa keanggotaannya saat menjadi pengurus diperpanjang masa keanggotaannya sampai selesai masa kepengurusannya (dinyatakan demisioner), setelah itu dinyatakan habis masa keanggotaannya dan tidak dapat menjadi pengurus lagi. Anggota Biasa yang melanjutkan studi ke strata perguruan tinggi yang lebih tinggi atau sama lebih dari dua tahun sejak lulus dari studi sebelumnya dan tidak sedang diperpanjang masa keanggotaan karena menjadi pengurus (sebagaimana dimaksud ayat 3) maka masa keanggotaan tidak diperpanjang lagi (berakhir). Masa keanggotaan berakhir apabila: a. Telah berakhir masa keanggotaannya. b. Meninggal dunia. c. Mengundurkan diri. d. Menjadi anggota Partai Politik. e. Diberhentikan atau dipecat. f. Tidak Terdaftar lagi di perguruan tinggi sesuai dengan poin a sampai dengan d BAGIAN IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6 Hak Anggota

1. 2. 3.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Anggota muda mempunyai hak bicara dan hak partisipasi. Anggota Biasa memiliki hak bicara, hak suara, hak partisipasi dan hak untuk dipilih. Anggota Kehormatan memiliki hak mengajukan saran/usul dan pertanyaan kepada pengurus secara lisan dan tulisan. Pasal 7 Kewajiban Anggota Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik HMI. Setiap anggota berkewajiban menjalankan Misi Organisasi. Setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi etika, sopan santun dan moralitas dalam berperilaku dan menjalankan aktifitas organisasi. Setiap anggota berkewajiban tunduk dan patuh kepada AD dan ART serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan HMI yang sesuai dengan AD dan ART. Setiap anggota biasa berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran anggota. Setiap anggota berkewajiban menghormati simbol-simbol organisasi.


76

BAGIAN V MUTASI ANGGOTA Pasal 8 1. 2. 3. 4. 5.

Mutasi anggota adalah perpindahan status keanggotaan dari satu cabang ke cabang lain. Dalam keadaan tertentu, seorang anggota HMI dapat memindahkan status keanggotaannya dari satu cabang ke cabang lain atas persetujuan cabang asalnya. Untuk memperoleh persetujuan dari cabang asal, maka seorang anggota harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk selanjutnya diberikan surat keterangan. Mutasi anggota hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan pindah studi dan/pindah domisili. Apabila seorang anggota HMI studi di 2 (dua) perguruan tinggi yang berbeda wilayah kerja cabang, maka ia harus memilih salah satu cabang. BAGIAN VI RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN Pasal 9

1. 2. 3. 4.

Dalam keadaan tertentu anggota HMI dapat merangkap menjadi anggota organisasi lain atas persetujuan Pengurus Cabang. Pengurus HMI tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan pada organisasi lain sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan tentang jabatan seperti dimaksud pada ayat (2) di atas diatur dalam ketentuan tersendiri. Anggota HMI yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain di luar HMI, harus menyesuaikan tindakannya dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya. BAGIAN VII SANKSI ANGGOTA Pasal 10 Sanksi Anggota

1.

2. 3.

Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus dan diatur dalam ketentuan tersendiri. Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk untuk itu.


77

BAB II STRUKTUR ORGANISASI A.

STRUKTUR KEKUASAAN BAGIAN I KONGRES Pasal 11 Status

1. 2. 3. 4. 5.

Kongres merupakan musyawarah utusan cabang-cabang. Kongres memegang kekuasaan tertinggi organisasi. Kongres diadakan 2 (dua) tahun sekali. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal 11 ayat (3). Dalam keadaan luar bisa Kongres dapat diselenggarakan atas inisiatif satu cabang dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi separuh dari jumlah cabang penuh. Pasal 12 Kekuasaan / Wewenang

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Meminta laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar. Menetapkan AD/ART, Pedoman-Pedoman Pokok dan Pedoman Kerja Nasional. Memilih Pengurus Besar dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai Formateur dan dua Mide Formateur. Memilih dan Menetapkan Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPK PB HMI) Menetapkan calon-calon tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya. Menetapkan dan mengesahkan pembentukan dan pembubaran Badan Koordinasi (Badko). Pasal 13 Tata Tertib

1. 2.

3. 4.

5.

Penanggung jawab kongres adalah Pengurus Besar HMI Peserta Kongres terdiri dari Pengurus Besar (PB), Utusan/Peninjau Pengurus Cabang, Kohati PB HMI, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Pengelola Latihan (BPL) PB HMI, Badan Penelitian Pengembangan PB HMI, Badko, Anggota MPK PB HMI dan Undangan Pengurus Besar HMI. Cabang penuh adalah peserta utusan PB HMI, Kohati PB HMI, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Pengelola Latihan PB HMI, Badan Penelitian Pengembangan PB HMI, Badko, Anggota MPK PB HMI dan Undangan Pengurus Besar merupakan peserta peninjau. Peserta Utusan (Cabang Penuh) mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.


78

6.

Banyaknya utusan cabang dalam Kongres dari jumlah Anggota Biasa Cabang penuh dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Sn = a.px-1 Di mana : X adalah bilangan asli {1,2,3,4,…..} Sn = Jumlah Anggota Biasa a = 300 (Seratus Lima Puluh) p = Pembanding = 4 (empat) x = Jumlah utusan Jumlah anggota Jumlah Utusan 300 s/d 1.200 :1 1.201 s/d 4.800 :2 4.801 s/d 19.200 :3 19.201 s/d 76.800 :4 Dan seterusnya……………..

Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Besar. Pimpinan Sidang Kongres dipilih dari peserta (utusan/peninjau) oleh peserta utusan dan berbentuk presidium. 9. Kongres baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta utusan (Cabang Penuh). 10. Apabila ayat (9) tidak terpenuhi maka Kongres diundur selama 2 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah. 11. Setelah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan dibahas oleh Kongres maka PB HMI dinyatakan Demisioner. 7. 8.

BAGIAN II KONFERENSI CABANG/MUSYAWARAH ANGGOTA CABANG Pasal 14 Status 1. 2. 3. 4. 5.

Konferensi Cabang (Konfercab) merupakan musyawarah utusan komisariat. Konfercab/Muscab merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Cabang. Cabang penuh yang memiliki 3 (tiga) komisariat penuh atau lebih, menyelenggarakan konferensi cabang. Bagi Cabang penuh yang memiliki kurang dari 3 (tiga) komisariat penuh dan cabang persiapan menyelenggarakan Musyawarah Anggota Cabang (Muscab) Konfercab/Muscab diselenggarakan satu kali dalam setahun.


79

Pasal 15 Kekuasaan dan Wewenang 1. 2. 3.

Meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Pengurus Cabang. Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Cabang. Memilih Pengurus Cabang dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai Formateur dan dua Mide Formateur. Pasal 16 Tata Tertib Konferensi Cabang/Musyawarah Anggota Cabang

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Penanggungjawab Konferensi/Musyawarah Anggota Cabang adalah pengurus cabang Konferensi Cabang dihadiri oleh utusan/peninjau komisariat, pengurus kohati cabang, BPL Cabang, LPP Cabang, Balitbang Cabang, Korkom dan undangan pengurus cabang Peserta utusan konferensi cabang adalah utusan komisariat penuh, sedangkan peserta peninjau terdiri dari komisariat persiapan, kohati cabang, BPL, Cabang, LPP Cabang, Balitbang Cabang, Korkom, dan undangan pengurus cabang. Peserta Musyawarah Anggota Cabang terdiri dari anggota biasa, pengurus kohati cabang, BPL Cabang, LPP Cabang, Balitbang Cabang dan undangan pengurus cabang. Peserta utusan (komisariat penuh/anggota biasa) mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara. Banyaknya utusan Komisariat dalam Konfercab ditentukan dari jumlah Anggota Biasa dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Sn = a.px-1 Di mana : x adalah bilangan asli (1,2,3,4,……) Sn = Jumlah Anggota Biasa a = 150 (seratus lima puluh) p = Pembanding = 3 (tiga) x = Jumlah Utusan Jumlah Anggota Jumlah Utusan 50 s/d 149 :1 150 s/d 449 :2 450 s/d 1.349 :3 1.350 s/d 4.049 :4 4.050 s/d 12.149 :5 12.150 s/d 36.449 :6 Dan seterusnya …………………. Pimpinan sidang Konfercab/Muscab dipilih dari peserta utusan/peninjau oleh peserta utusan dan berbentuk presidium Konfercab/Muscab baru dapat dinyatakan sah apabila di hadiri lebih dari separuh (50 % + 1) jumlah peserta utusan Komisariat/Komisariat penuh Apabila ayat (g) tidak terpenuhi, maka Konfercab/Muscab diundur 1 X 24 jam setelah itu dinyatakan sah.


80

10. Setelah menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan dibahas oleh konfercab/muscab maka pengurus cabang dinyatakan demisioner. BAGIAN III RAPAT ANGGOTA KOMISARIAT Pasal 17 Status 1. 2.

Rapat Anggota Komisariat (RAK) merupakan musyawarah Anggota Biasa Komisariat. RAK dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Pasal 18 Kekuasaan/Wewenang

1. 2. 3.

Meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Pengurus Komisariat. Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Komisariat. Memilih Pengurus Komisariat dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai Formateur dan dua Mide Formateur. Pasal 19 Tata Tertib Rapat Anggota Komisariat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Penanggungjawab RAK adalah pengurus komisariat Peserta RAK terdiri dari Pengurus Komisariat, Anggota biasa Komisariat, Pengurus Kohati Komisariat, Anggota Muda, Anggota MPK PK dan undangan Pengurus Komisariat. Peserta penuh RAK terdiri dari anggota biasa, sedangkan peserta peninjau terdiri dari anggota muda dan undangan pengurus komisariat. Peserta penuh mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara. Pimpinan sidang RAK dipilih dari peserta utusan/peninjau oleh peserta utusan dan berbentuk presidium. RAK baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah (50% + 1) Anggota Biasa Apabila ayat (6) tidak terpenuhi, maka RAK diundur 1 X 24 jam setelah itu dinyatakan sah. Setelah menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan dibahas oleh RAK maka pengurus Komisariat dinyatakan demisioner.


81

B. STRUKTUR PIMPINAN BAGIAN IV PENGURUS BESAR Pasal 20 Status 1. 2.

Pengurus Besar (PB) adalah Badan/Instansi kepemimpinan tertinggi organisasi. Masa jabatan PB adalah dua tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari PB demisioner. Pasal 21 Personalia Pengurus Besar

1.

Formasi Pengurus Besar sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum. Formasi Pengurus Besar harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan serta mempertimbangkan keterwakilan wilayah. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Besar adalah: a. Bertaqwa kepada Allah SWT b. Dapat membaca Al Quràn c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III e. Pernah menjadi pengurus Komisariat, pengurus Cabang dan/atau Badko f. Tidak menjadi personalia Pengurus Besar untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar adalah: a. Bertaqwa kepada Allah SWT b. Dapat membaca Al Quràn c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III e. Pernah menjadi pengurus Komisariat, pengurus Cabang, Pengurus Badko, Pengurus Besar HMI dan/atau Badan Khusus lainnya. f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus g. Sehat secara jasmani maupun rohani h. Ketika mencalonkan diri, mendapat rekomendasi tertulis dari Cabang. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kongres, personalia Pengurus Besar harus sudah dibentuk dan Pengurus Besar Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam ayat (5), formateur tidak dapat menyusun komposisi kepengurusan karena meninggal dunia atau berhalangan tetap lainnya, maka formateur dialihkan kepada mide formateur yang mendapat suara terbanyak. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat ketua umum. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah: a. Meninggal dunia

2. 3.

4.

5. 6.

7. 8.


82

Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturutturut. c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 2 (dua) bulan berturutturut. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Kongres apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: a. Membuat pernyataan publik atas nama PB HMI yang melanggar Anggaran Dasar pasal 6. b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 58. c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 21 ayat d. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum sebelum Kongres hanya dapat melalui: a. Keputusan sidang Pleno Pengurus Besar yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Sidang Pleno Pengurus Besar apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Besar yang di setujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Besar. b. Keputusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau Rapat Harian Pengurus Besar yang disetujui 50%+1 jumlah suara utusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau 50%+1 jumlah Pengurus Besar apabila Ketua Umum diusulkan oleh minimal ½ jumlah Cabang penuh. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi disertai tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPK PB HMI). Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPK PB HMI) selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya di tetapkan. Putusan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPK PB HMI) yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Jendral Pengurus Besar secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Besar terdekat. Bila Sekretaris Jendral tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi hingga dipilih, diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Besar yang terdekat. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPK PB HMI) dan untuk selanjutnya mengundang sebahagian atau keseluruhan anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPK PB HMI) menjadi saksi dalam Rapat Harian Pengurus Besar. Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui Musyawarah atau pemungutan suara dari calon-calon yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang. b.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.


83

17. Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh koordinator Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam atau anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar. 18. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Besar dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Keaktifan yang bersangkutan dalam Rapat-rapat PB HMI b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester c. Partisipasi yang bersangkutan dalam Program Kerja PB HMI (diluar bidang yang bersangkutan). Pasal 22 Tugas dan Wewenang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15.

Menggerakkan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Melaksanakan ketetapan-ketetapan Kongres Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan HMI kepada seluruh aparat dan anggota HMI Melaksanakan Sidang Pleno Pengurus Besar setiap semester kegiatan, selama periode berlangsung. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Besar minimal dua minggu sekali, selama periode berlangsung. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Besar minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung. Memfasilitasi Sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam dalam rangka menyiapkan draft materi Kongres atau Sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam lainnya ketika diminta. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui kongres. Mengesahkan dan melantik pengurus Cabang dan pengurus Badko. Menerima laporan kerja pengurus Badko. Mengawasi proses pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) di tingkat Badko. Menaikkan dan menurunkan status cabang berdasarkan evaluasi perkembangan cabang melalui Badko. Mengesahkan pemekaran Cabang berdasarkan rekomendasi Konfercab Induk dan menetapkan pembentukan Cabang Persiapan berdasarkan usulan Musyawarah Daerah (Musda) Badko. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tingkatan pengurus cabang, jika dianggap Badko tidak mampu menyelesaikan dan atau Badko merekomendasikan penyelesaiannya melalui Pengurus Besar Memberikan sanksi dan merehabilitasi secara langsung terhadap anggota/pengurus.


84

BAGIAN V BADAN KOORDINASI Pasal 23 Status 1. 2. 3.

Badan Koordinasi (Badko) HMI adalah badan pembantu Pengurus Besar. Badko HMI dibentuk untuk mengkoordinir HMI cabang dibawah koordinasinya. Masa jabatan Pengurus Badko disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Besar Pasal 24 Personalia Pengurus Badko

1. 2.

3.

4. 5. 6.

Formasi Pengurus Badko sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara Umum. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Badko adalah: a. Bertaqwa kepada Allah SWT b. Dapat membaca Al Quràn c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III e. Pernah menjadi pengurus Komisariat, pengurus Cabang dan/atau Badko f. Tidak menjadi personalia Pengurus Badko untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Badko adalah: a. Bertaqwa kepada Allah SWT b. Dapat membaca Al Quràn c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III e. Pernah menjadi pengurus Komisariat, pengurus Cabang dan/atau Badko f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus g. Sehat secara jasmani maupun rohani. h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai Insan Akademis yakni karya tulis ilmiah. i. Ketika mencalonkan diri, mendapat rekomendasi tertulis dari Cabang. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musda, personalia Pengurus Badko sudah dibentuk dan Pengurus Badko Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat ketua umum. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah: a. Meninggal dunia b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturutturut. c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 2 (dua) bulan berturutturut.


85

7.

8.

9. 10.

11.

12.

13.

Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Musda apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: a. Membuat pernyataan publik atas nama Pengurus Badko yang melanggar Anggaran Dasar pasal 6. b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 58. c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 21 ayat 4. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan Pejabat Ketua Umum sebelum Musda hanya dapat dilakukan melalui: a. Keputusan sidang Pleno Pengurus Badko yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Sidang Pleno Pengurus Badko apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Badko yang di setujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Badko. b. Sidang Pleno Pengurus Badko yang disetujui 50%+1 jumlah suara utusan Sidang Pleno Pengurus Badko apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan oleh minimal setengah jumlah Cabang penuh. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi disertai tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Pengurus Besar Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya di tetapkan. Pengurus Besar yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Badko secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Badko terdekat. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Badko, Sekretaris Umum selaku Pejabat sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Cabang dab Pengurus Besar. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Badko dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Keaktifan yang bersangkutan dalam Rapat-rapat Pengurus Badko b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester c. Partisipasi yang bersangkutan dalam Program Kerja PB HMI (diluar bidang yang bersangkutan). Pasal 25 Tugas dan Wewenang

1. 2. 3.

4. 5.

Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan Pengurus Besar tentang berbagai masalah organisasi di wilayahnya. Mewakili Pengurus Besar dalam mengawasi proses Konfrensi/Musyawarah ditingkat cabang. Mewakili Pengurus Besar menyelesaikan persoalan intern di wilayah koordinasinya tanpa meninggalkan keharusan konsultasi dengan Pengurus Besar. Dan apabila Badko tidak mampu menyelesaikan persoalan internal diwilayahnya, maka dilaporkan ke Pengurus Besar untuk menyelesaikan dan secepat mungkin menjalankan hasil keputusan Pengurus Besar. Melaksanakan segala ketetapan Musyawarah Daerah (Musda) Melaksanakan Sidang Pleno setiap semester.


86

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Membantu menyiapkan draft materi Kongres. Meminta laporan perkembangan Cabang-Cabang dalam wilayah koordinasinya. Menyampaikan laporan kerja pengurus setiap semester kepada Pengurus Besar. Menyelenggarakan Musda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Kongres. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musda Melaksanakan LK III minimal 1 tahun sekali. Pasal 26 Musyawarah Daerah

1. Musyawarah daerah (Musda) adalah Musyawarah utusan Cabang-Cabang yang ada dalam wilayah koordinasi Badko. 2. Penyelenggaraan Musda selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah Kongres. 3. Apabila ayat (2) tidak terpenuhi maka PB HMI menunjuk carateker untuk melakukan MUSDA. 4. Kekuasaan dan wewenang Musda adalah menetapkan program kerja dan memilih calon-calon Ketua Umum/Formateur Badko maksimal 3 (tiga) orang dan diusulkan pengesahannya pada PB HMI dengan memperhatikan suara terbanyak untuk ditetapkan 1 (satu) sebagai Ketua Umum/Formateur. 5. Tata Tertib Musda disesuaikan dengan pasal 13 ART. Pasal 27 Pembentukan Badan Koordinasi 1. 2.

Pembentukan Badko direkomendasikan di Kongres dan disahkan di pleno 1 PB HMI Satu Badan Koordinasi mengkoordinir minimal 5 (lima) Cabang Penuh.

BAGIAN VI CABANG Pasal 28 Status 1. 2.

3.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Kota Besar atau ibukota Propinsi/Kabupaten/Kota yang terdapat perguruan tinggi. Diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Ibukota Negara atau Kota Besar lainnya di negara tersebut yang terdapat mahasiswa muslim. Masa jabatan pengurus cabang adalah satu tahun semenjak pelantikan/serah terima jabatan dari pengurus demisioner.


87

Pasal 29 Personalia Pengurus Cabang 1. 2.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

9.

Formasi Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara Umum. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Cabang adalah: a. Bertaqwa kepada Allah SWT b. Dapat membaca Al Quràn c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II e. Pernah menjadi Pengurus Komisariat, Pengurus Koordinator Komisariat, dan/atau Pengurus Cabang. f. Tidak menjadi personalia Pengurus Cabang untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Cabang adalah: a. Bertaqwa kepada Allah SWT b. Dapat membaca Al Quràn c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II e. Pernah menjadi pengurus Komisariat, Korkom dan/atau Pengurus Cabang f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus g. Sehat secara jasmani maupun rohani h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis. i. Ketika mencalonkan diri, mendapat rekomendasi tertulis dari Pengurus Komisariat Penuh. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah KONFERCAB/MUSCAB, personalia Pengurus Cabang harus sudah dibentuk dan Pengurus Cabang Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan. Apabila dalam jangka waktu telah ditentukan dalam ayat (4), formateur tidak dapat menyusun komposisi kepengurusan karena meninggal dunia atau berhalangan tetap lainnya, maka formateur dialihkan kepada mide formateur yang mendapat suara terbanyak. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat ketua umum. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah: a. Meninggal dunia b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturutturut. c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 2 (dua) bulan berturutturut. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Konfercab/Muscab apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: a. Membuat pernyataan publik atas nama Cabang yang melanggar Anggaran Dasar pasal 6. b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 58. c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 29 ayat 3. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum sebelum Konfercab/Muscab hanya dapat melalui:


88

10. 11.

12.

13.

14.

15.

16. 17.

a. Keputusan sidang Pleno Pengurus Cabang yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Sidang Pleno Pengurus cabang. b. Usulan pemberhentian Ketua Umum hanya dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Cabang yang di setujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Cabang atau minimal ½ jumlah Komisariat penuh Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi disertai tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Pengurus Badko Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Badko selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya di tetapkan. keputusan Pengurus Badko dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima.dalam hal masih terdapat keberatan atas keputusan Pengurus Badko maka dapat diajukan gugatan ulang kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya satu minggu sejak keputusan Pengurus Badko ditetapkan. Keputusan yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat 2 minggu sejak gugatan ulang diterima. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Cabang secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang terdekat. Bila Sekretaris Umum tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi hingga dipilih, diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang yang terdekat. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Cabang untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Badko dan menjadi saksi dalam rapat harian Pengurus cabang. Rapat Harian Pengurus Cabang untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui Musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang. Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Pengurus Besar, dan/atau Pengurus Badko yang di tunjuk untuk itu. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Cabang dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat HMI Cabang. b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Cabang (di luar bidang yang bersangkutan).


89

Pasal 30 Tugas dan Wewenang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Konferensi/Musyawarah Cabang, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan Pengurus Besar atau Pengurus Badko. Menetapkan dan mengesahkan pendirian KORKOM. Membentuk Koordinator Komisariat (Korkom) bila diperlukan dan mengesahkan kepengurusannya. Mengesahkan Pengurus Komisariat dan Badan Khusus di tingkat cabang. Membentuk dan mengembangkan badan-badan khusus. Melaksanakan sidang pleno sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atau 2 (dua) kali selama satu periode berlangsung. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Cabang minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Cabang minimal satu kali dalam sebulan. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan dan database anggota 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Besar melalui Pengurus Badko. Memilih dan mengesahkan 1 (satu) orang Formateur/Ketua Umum dan 2 (dua) orang Mide Formateur dari 3 (tiga) calon anggota Formateur Korkom yang dihasilkan dari Musyawarah Komisariat dengan memperhatikan suara terbanyak dan mengesahkan susunan Pengurus Korkom Formateur Ketua Umum Korkom. Mengusulkan pembentukan dan pemekaran cabang melalui Musyawarah Daerah. Menyelenggarakan Konferensi/Musyawarah Anggota Cabang. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota Biasa melalui Konferensi/Musyawarah Anggota cabang. Pasal 31 Pendirian dan Pemekaran Cabang

1.

2. 3. 4.

5.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Cabang Persiapan dapat diusulkan oleh 200 (dua ratus) orang anggota biasa kepada Pengurus Badko setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Pengurus Besar. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Cabang Persiapan dapat diusulkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota bisa langsung kepada Pengurus Besar. Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya. Pengurus Besar dalam mengesahkan Cabang Persiapan menjadi Cabang Penuh harus meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangkan potensi anggota di daerah setempat, dan potensi-potensi lainnya di daerah setempat yang dapat mendukung kesinambungan Cabang tersebut bila disahkan dengan mempertimbangkan pendapat dari Badko dalam forum pleno PB HMI. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Cabang Persiapan, mempunyai minimal 300 (tiga ratus puluh) anggota biasa dan mampu melaksanakan minimal 2 (dua) kali Latihan Kader I dan 1 (satu) kali Latihan Kader II di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus Badko setempat, memiliki Badan Pengelola


90

Latihan dan minimal 1 (satu) Lembaga Pengembangan Profesi aktif serta direkomendasikan Pengurus Badko setempat dapat disahkan menjadi Cabang Penuh. 6. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Cabang Persiapan, mempunyai minimal 75 (tujuh puluh lima) anggota biasa dan mampu melaksanakan minimal 1 (satu) kali Latihan Kader I dan 1 (satu) kali Latihan Kader II di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus Besar, memiliki Badan Pengelola Latihan dapat disahkan menjadi Cabang Penuh. 7. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Cabang Penuh dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Cabang Penuh apabila masing-masing Cabang yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 150 (seratus lima puluh) anggota biasa, memiliki Badan Pengelola Latihan dan minimal 1 (satu) Lembaga Pengembangan Profesi aktif, direkomendasikan dalam konferensi Cabang asal dan disetujui dalam Musyawarah Badko setempat, serta tidak dalam satu wilayah administrative Kabupaten/Kota. 8. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Cabang Penuh dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Cabang Penuh apabila masing-masing Cabang yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 25 (dua puluh lima) anggota biasa, memiliki Badan Pengelola Latihan dan direkomendasikan konferensi Cabang asal. 9. Dalam mengesahkan pemekaran Cabang Penuh, Pengurus Besar harus mempertimbangkantingkat dinamika Cabang penuh hasil pemekaran, daya dukung daerah tempat kedudukan Cabang-Cabang hasil pemekaran, potensi keanggotaan, potensi pembiayaan untuk menunjang aktifitas Cabang hasil pemekaran, dan potensi-potensi lainnya yang menunjang kesinambungan Cabang. 10. Untuk pemekaran Cabang Penuh yang berkedudukan di Kota Besar, 2 (dua) atau lebih Cabang penuh yang telah dimekarkan dapat berada dalam 1 (satu) wilayah administrative kota bila memiliki potensi keanggotaan, potensi pembiayaan, dan potensi-potensi penunjang kesinambungan Cabang lainnya yang tinggi. Pasal 32 Penurunan Status dan Pembubaran Cabang 1.

Cabang Penuh dapat diturunkan statusnya menjadi Cabang Persiapan apabila memenuhi salah satu atau seluruh hal berikut : a. Memiliki anggota biasa kurang dari 300 (tiga ratus) orang (dalam NKRI) yang tersebar dalam 3 (tiga) komisariat dan/ atau lebih serta 25 (dua puluh lima) orang (di luar NKRI). b. Tidak lagi memiliki salah satu atau keduanya dari Badan Pengelola Latihan dan 1 (satu) Lembaga Pengembangan Profesi. c. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Konferensi Cabang selambatlambatnya selama 18 (delapan belas) bulan. d. Tidak melaksanakan Latihan Kader II sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut atau tidak melaksanakan 4 (empat) kali Latihan Kader I dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut. e. Tidak melaksanakan Sidang Pleno minimal 4 (empat) kali selama 2 (dua) peride kepengurusan berturut-turut atau Rapat Harian dan Rapat Presidium minimal 20 (dua puluh) kali selama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut.


91

2.

Apabila Cabang Persiapan dan Cabang Penuh Yang diturunkan menjadi Cabang Persiapan dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dapat meningkatkan statusnya menjadi Cabang Penuh maka Cabang tersebut dinyatakan bubar melalui Keputusan Pengurus Besar. BAGIAN VII KOORDINATOR KOMISARIAT Pasal 33 Status

1. 2. 3.

Koordinator Komisariat (korkom) adalah instansi pembantu Pengurus Cabang. Pada perguruan tinggi yang dianggap perlu, Pengurus Cabang dapat membentuk Korkom untuk mengkoordinir beberapa Komisariat. Masa jabatan Pengurus Korkom disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Cabang. Pasal 34 Personalia Pengurus Korkom

1. 2.

3.

4. 5. 6.

Formasi Pengurus Korkom sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara Umum. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Korkom adalah: a. Bertaqwa kepada Allah SWT b. Dapat membaca Al Quràn c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II e. Pernah menjadi pengurus Komisariat. f. Tidak menjadi personalia Pengurus Korkom untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Korkom adalah: a. Bertaqwa kepada Allah SWT b. Dapat membaca Al Quràn c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II e. Pernah menjadi pengurus Komisariat f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus g. Sehat secara jasmani maupun rohani h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis. i. Ketika mencalonkan diri, mendapat rekomendasi tertulis dari Pengurus Komisariat Penuh. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Musyawarah Komisariat, personalia Pengurus Korkom harus sudah dibentuk dan Pengurus Korkom sudah mengadakan serah terima jabatan. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat ketua umum. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah: a. Meninggal dunia


92

b.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan berturutturut. c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 1 (satu) bulan berturutturut. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Musyawarah Koordinator Komisariat apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: a. Membuat pernyataan publik atas nama Pengurus Korkom yang melanggar Anggaran Dasar pasal 6. b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 58. c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 34 ayat 3. Pemberhentian Ketua Umum Korkom dan pengangkatan Pejabat Ketua Umum Korkom hanya dapat melalui: a. Keputusan Rapat Harian Pengurus Cabang yang disetujui minimal 50%+1 suara peserta Rapat Harian Pengurus cabang. b. Rapat Harian Pengurus Cabang hanya membahas usulan pemberhentian Ketua Umum Korkom yang diusulkan oleh minimal ½ jumlah komisariat di wilayah Korkom tersebut atau ½ jumlah Pengurus Cabang atau 2/3 jumlah Pengurus Korkom. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi disertai tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang dan Komisariat. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya di tetapkan. keputusan Pengurus Cabang dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima.dalam hal masih terdapat keberatan atas keputusan Pengurus Cabang maka dapat diajukan gugatan ulang kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya satu minggu sejak keputusan Pengurus cabang ditetapkan. Keputusan yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat 2 minggu sejak gugatan ulang diterima. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Korkom secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang terdekat. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Cabang, Sekertaris Umum Korkom selaku Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Komisariat dan Pengurus Cabang. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Korkom dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Keaktifan yang bersangkutan dala Rapat-rapat Pengurus Korkom b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 3 (tiga) bulan c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Korkom (di luar bidang yang bersangkutan). Pasal 35 Tugas dan Wewenang

1.

Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan Pengurus Cabang tentang berbagai masalah organisasi di wilayahnya.


93

Mewakili Pengurus Cabang menyelesaikan persoalan intern di wilayah koordinasinya dan berkonsultasi serta berkoordinasi dengan Pengurus Cabang. 3. Melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Komisariat. 4. Menyampaikan laporan kerja di Sidang Pleno Pengurus Cabang dan di waktu lain ketika diminta Pengurus Cabang. 5. Membantu menyiapkan draf materi Konferensi Cabang. 6. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Komisariat dalam wilayah koordinasinya. 7. Meminta laporan Komisariat dalam wilayah koordinasinya. 8. Menyelenggarakan Musyawarah Komisariat selambat-lambatnya dua bulan setelah Konferensi Cabang. 9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengurus Cabang melalui Rapat Harian Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 minggu sebelum Musyawarah Komisariat dan menyampaikan laporan kerja selama periode kepengurusan di Musyawarah komisariat. 10. Mengusulkan kenaikan dan penurunan status Komisariat di wilayah koordinasinya berdasarkan evaluasi perkembangan Komisariat. 11. Mengusulkan kepada Pengurus Cabang pembentukan Komisariat Persiapan. 2.

Pasal 36 Musyawarah Komisariat 1. Musyawarah Komisariat (Muskom) adalah musyawarah perwakilan komisariat-komisariat yang ada dalam wilayah koordinasi Korkom. 2. Muskom dilaksanakan selambat-lambatnya 2 bulan setelah Konferensi Cabang. 3. Kekuasaan dan wewenang Muskom adalah menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Korkom, program kerja, mengusulkan pemekaran Komisariat serta Rekomendasi Internal dan Eksternal Korkom dan memilih calon-calon Formateur Korkom sebanyak 3 orang dan diusulkan kepada Pengurus Cabang untuk dipilih dan disahkan 3 orang dandiusulkan kepada Pengurus Cabang untuk dipilih dan disahkan 1 orang sebagai Formateur dan 2 orang sebagai mide Formateur dengan memperhatikan suara terbanyak. 4. Tata Tertib Muskom disesuaikan dengan pasal 16 Anggaran Rumah Tangga. BAGIAN VII KOMISARIAT Pasal 37 Status 1. 2. 3.

Komisariat merupakan satu kesatuan organisasi di bawah Cabang yang dibentuk di satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas dalam satu perguruan tinggi. Masa jabatan Pengurus Komisariat adalah satu tahun semenjak pelantikan/serah terima jabatan setelah Pengurus Demisioner. Setelah satu tahun berdirinya dengan bimbingan dan pengawasan Korkom/Cabang yang bersangkutan serta syarat-syarat berdirinya Komisariat Penuh telah dipenuhi, maka dapat


94

4.

mengajukan permohonan kepada Pengurus Cabang untuk disahkan menjadi Komisariat Penuh dengan rekomendasi Korkom. Dalam hal tidak terdapat Korkom pengajuan Komisariat penuh langsung kepada Pengurus Cabang. Pasal 38 Personalia Pengurus Komisariat

1. 2.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

Formasi Pengurus komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris umum, dan Bendahara Umum. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Komisariat adalah: a. Bertaqwa kepada Allah SWT b. Dapat membaca Al Quràn c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader I minimal 1 (satu) tahun setelah lulus. e. Tidak menjadi personalia Pengurus Komisariat untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Komisariat adalah: a. Bertaqwa kepada Allah SWT b. Dapat membaca Al Quràn c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader I minimal 1 tahun. e. Pernah menjadi pengurus Komisariat f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus g. Sehat secara jasmani maupun rohani h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Rapat Anggota Komisariat, personalia Pengurus Komisariat harus sudah dibentuk dan Pengurus Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan. Apabila dalam jangka waktu telah ditentukan formateur tidak dapat menyusun komposisi kepengurusan karena meninggal dunia atau berhalangan tetap lainnya, maka formateur dialihkan kepada mide formateur yang mendapat suara terbanyak. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat ketua umum. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, adalah: a. Meninggal dunia b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan berturutturut. c. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 1 (satu) bulan berturutturut. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Rapat Anggota Komisariat apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut: a. Membuat pernyataan publik atas nama Pengurus Korkom yang melanggar Anggaran Dasar pasal 6. b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 58.


95

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 38 ayat c. 9. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan Pejabat Ketua Umum hanya dapat melalui: a. Keputusan Rapat Harian Pengurus Komisariat yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Rapat Harian Pengurus Komisariat. b. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan) dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Pengurus Cabang. c. Usulan pemberhentian Ketua Umum dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Komisariat yang disetujui oleh minimal 2/3 jumlah Pengurus Komisariat. 10. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya di tetapkan. putusan Pengurus Cabang yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat 2 minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima. 11. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Komisariat secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Komisariat terdekat. 12. Bila Sekretaris Umum tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota hingga dipilih, diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Komisariat yang terdekat. 13. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus komisariat untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Pengurus Cabang dan menjadi saksi dalam rapat harian Pengurus Komisariat. 14. Rapat Harian Pengurus Komisariat untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui Musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang. 15. Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Pengurus HMI Cabang. 16. Ketua Umum dapat melakukan Reshuffle atau pemberhentian atau penggantian personalia Pengurus Komisariat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Keaktifan yang bersangkutan dala Rapat-rapat Pengurus Komisariat b. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 3 (tiga) bulan c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Komisariat (di luar bidang yang bersangkutan). Pasal 39 Tugas dan Wewenang 1. 2. 3.

Melaksanakan hasil-hasil Rapat Anggota Komisariat dan ketentuan/kebijakan organisasi lainnya dan diberikan oleh Pengurus Cabang. Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Komisariat minimal satu bulan 1 (satu) kali.


96

4. 5. 6.

Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Komisariat minimal 1 dalam seminggu. Menyampaikan laporan kerja pengurus 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Cabang. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota biasa melalui Rapat Anggota Komisariat. Pasal 40 Pendirian dan Pemekaran Komisariat

1.

2. 3.

4.

5.

6.

Pendirian Komisariat Persiapan dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Anggota Biasa dari satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas dari satu perguruan tinggi langsung kepada Pengurus Cabang atau melelui Pengurus Korkom yang selanjutnya dibicarakan dalam sidang Pleno Pengurus Cabang. Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya. Pengurus Cabang dalam mengesahkan Komisariat Persiapan harus meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangkan potensi anggota di perguruan tinggi, dan potensi-potensi lainnya di daerah setempat yang dapat mendukung kesinambungan Komisariat tersebut bila dibentuk. Sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Komisariat Persiapan, mempunyai minimal 50 (lima puluh) anggota biasa dan mampu melaksanakan minimal 1 (satu) kali Latihan Kader I dan 2 (dua) kali Maperca di bawah bimbingan dan pengawasan Cabang/Korkom setempat, serta direkomendasikan Korkom setempat dapat disahkan menjadi Komisariat Penuh di Sidang Pleno Pengurus Cabang. Dalam mengesahkan pemekaran Komisariat Penuh, Pengurus Cabang harus mempertimbangkan tingkat dinamika Komisariat penuh hasil pemekaran, daya dukung fakultas/perguruan tinggi tempat kedudukan Komisariat-Komisariat hasil pemekaran, potensi keanggotaan, potensi pembiayaan untuk menunjang aktifitas Komisariat hasil pemekaran, dan potensi-potensi lainnya yang menunjang kesinambungan Komisariat. Pemekaran Komisariat Penuh dapat dimekarkan menjadi dua atau lebih Komisariat penuh apabila masing-masing Komisariat yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 50 (lima puluh) Anggota Biasa. Pasal 41 Penurunan Status dan Pembubaran Komisariat

1.

Komisariat Penuh dapat diturunkan statusnya menjadi Komisariat Persiapan apabila memenuhi salah satu atau seluruh hal berikut : a. Memiliki anggota biasa kurang dari 50 (lima puluh) orang. b. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Rapat Anggota Komisariat selambat-lambatnya selama 18 (delapan belas) bulan. c. Tidak melaksanakan Latihan Kader I sebanyak 2 kali dalam 2 periode kepengurusan berturut-turut atau tidak melaksanakan 3 (tiga) kali Maperca dalam 2 periode kepengurusan berturut-turut. d. Tidak melaksanakan Rapat Harian minimal 10 (sepuluh) kali selama 2 periode kepengurusan berturut-turut atau Rapat Presidium minimal 30 (tiga puluh) kali 2 periode kepengurusan berturut-turut.


97

2.

Apabila Komisariat penuh yang diturunkan menjadi Komisariat Persiapan dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dapat meningkatkan statusnya menjadi Komisariat Penuh maka Komisariat tersebut dinyatakan bubar melalui keputusan pengurus cabang.

C. MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI BAGIAN IX MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Pasal 42 Status, Fungsi, Keanggotaan dan Masa Jabatan 1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam adalah Majelis Pengawas dan Konsultasi HMI di tingkat Pengurus Besar. Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus Besar dalam melaksanakan AD/ART dan aturan dibawahnya dan memberikan penilaian konstitusional yang bersifat final dan mengikat atas perkara konstitusional di tingkat Pengurus Besar. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi berjumlah 15 (lima belas) orang yang dipilih dan ditetapkan oleh peserta Kongres. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi adalah anggota atau alumni HMI yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. Bertaqwa kepada Allah SWT. b. Dapat membaca Al Quràn. c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi karena melanggar AD/ART. d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III. e. Pernah menjadi Presidium Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau presidium pengurus Badan Khusus di tingkat Pengurus Besar. f. Sehat secara jasmani maupun rohani. g. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai Insan Akademis yakni karya tulis ilmiah. h. Tidak menjadi anggota MPK HMI untuk yang ketiga kalinya. i. Ketika mencalonkan mendapat rekomendasi dari 5 (lima) Cabang Penuh. j. Sanggup mengikuti rapat-rapat dan sidang anggota MPK HMI. Masa jabatan Majelis Pengawas Dan Konsultasi adalah 2 (dua) tahun dimulai sejak terbentuknya di Kongres dan berakhir di Kongres periode berikutnya. Apabila salah satu anggota MPK meninggal, mengundurkan diri, maka akan diganti dengan calon MPK HMI dengan nomor urut berikutnya dan dipilih berdasarkan pengurus setempat berdasarkan suara terbanyak. Apabila hasil pengawasan dan putusan MPK HMI tidak dijalankan maka MPK HMI memanggil Ketua Umum PB HMI untuk dimintai keterangan. Keterangan yang diperoleh selanjutnya dijadikan bahan oleh MPK HMI untuk diberikan penilaian dengan berpedoman pada AD/ART HMI.


98

Pasal 43 Tugas dan Wewenang MPK HMI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Menjaga tegaknya AD/ART HMI di tingkat Pengurus Besar. Menyampaikan hasil pengawasannya dalam Sidang MPK HMI kemudian disampaikan dalam Pleno Pengurus Besar dalam Kongres. Mengawasi pelaksanaan AD/ART dan ketetapan-ketetapan Kongres oleh Pengurus Besar. Memberikan masukan dan saran kepada Pengurus Besar dalam melaksanakan AD/ART dan ketetapan-ketetapan Kongres baik diminta maupun tidak diminta. Menyampaikan hasil pengawasannya dalam Sidang Pleno Pengurus Besar. menyiapkan draft materi Kongres. Memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat atas perkara konstitusional yang diajukan anggota biasa dan struktur organisasi lainnya. Pasal 44 Struktur, Tata Kerja dan Persidangan MPK HMI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Struktur MPK HMI terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator dan komisi-komisi. Koordinator, dan ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota MPK HMI dalam rapat MPK HMI. Komisi-komisi ditetapkan berdasarkan pembagian bidang Pengurus Besar dan di pimpin oleh seorang ketua komisi yang di pilih dari dan oleh anggota komisi tersebut. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPK HMI difasilitasi oleh Pengurus Besar. MPK HMI bersidang sedikitnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) periode. Sidang MPK HMI dianggap sah bila dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPK HMI dan dipimpin oleh Koordinator MPK HMI. Putusan MPK HMI diambil secara musyarah mufakat dan bila tidak dapat dipenuhi dapat diambil melalui suara terbanyak (50%+1).

D. BADAN–BADAN KHUSUS BAGIAN X Pasal 45 Status, Sifat dan Fungsi Badan Khusus 1.

2. 3. 4.

Badan Khusus adalah lembaga yang dibentuk/disahkan oleh struktur pimpinan sebagai wahana beraktifitas di bidang tertentu secara professional di bawah koordinasi bidang dalam struktur pimpinan setingkat. Badan Khusus bersifat semi otonom terhadap struktur pimpinan. Badan Khusus dapat memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan ketetapan-ketetapan Kongres lainnya. Badan Khusus berfungsi sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana pengembangan bidang tertentu yang dinilai strategis.


99

Pasal 46 Jenis Badan Khusus 1. 2. 3. 4. 5.

Badan Khusus terdiri dari korps HMI-Wati (Kohati), Badan Pengelola Latihan, Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) dan Badan Peneliti dan Pengembangan (Balitbang). Badan Khusus dapat dibentuk di semua tinggkat struktur HMI. Badan Khusus sebagaimana yang tersebut dalam point a dan b di atas memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART HMI & Ketetapan– Ketetapan Kongres lainnya. Badan Khusus berfungsi sebagai wadah pengembangan minat dan bakat anggota di bidang tertentu. Di tingkat Pengurus Besar dibentuk Kohati PB HMI, badan Pengelola Latihan (BPL), Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) dan Balitbang PB HMI. Pasal 47 Korps HMI-Wati

1.

2. 3. 4.

5.

6.

7.

Korps HMI-Wati yang disingkat Kohati adalah badan khusus HMI yang berfungsi sebagai wadah membina, mengembangkan dan meningkatkan potensi HMI-Wati dalam wacana dan dinamika gerakan keperempuanan. Di tingkat internal HMI, Kohati berfungsi sebagai bidang keperempuanan. Di tingkat ekternal HMI, berfungsi sebagai organisasi keperempuanan. Kohati terdiri dari Kohati PB HMI, Kohati Badko HMI, Kohati HMI Cabang, Kohati HMI Korkom dan Kohati HMI Komisariat. Kohati bertugas : a. Melakukan pembinaan, pengembangan dan peningkatan potensi kader HMI dalam wacana dan dinamika keperempuanan. b. Melakukan advokasi terhadap isu-isu keperempuanan. Kohati memiliki hak dan wewenang untuk : a. Memiliki Pedoman Dasar Kohati. b. Kohati berhak untuk mendapatkan informasi dari semua tinggkatan struktur kepemimpinan HMI untuk memudahkan Kohati menunaikan tugasnya. c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya dalam gerakan keperempuanan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya. Personalia Kohati : a. Formasi Pengurus Kohati sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekertaris Umum dan Bendahara Umum. b. Struktur pengurus Kohati berbentuk garis Fungsional. c. Pengurus Kohati disahkan oleh struktur kepemimpinan HMI setingkat. d. Masa kepengurusan Kohati disesuaikan dengan masa kepengurusan struktur kepemimpinan HMI. Yang dapat menjadi Ketua/Pengurus Kohati PB HMI adalah HMI-Wati yang pernah menjadi Pengurus Kohati Cabang/Badko/Kohati PB HMI, berprestasi, yang telah mengikuti LKK dan LK III. Yang dapat menjadi Ketua/Pengurus Kohati Badko adalah HMI-Wati yang telah menjadi Pengurus Cabang, berprestasi, yang telah mengikuti LKK dan LK II atau training tingkat nasional lainnya. Yang dapat menjadi Ketua Pengurus Kohati Cabang adalah HMI-Wati yang pernah


100

8.

menjadi Pengurus Kohati/Bidang Pemberdayaan Perempuan Komisariat/Korkom, berprestasi dan telah mengikuti LKK dan LK II. Yang dapat menjadi Ketua/Pengurus Kohati Korkom adalah HMI-Wati yang pernah menjadi Pengurus Kohati/Bidang Pemberdayaan Perempuan Komisariat, berprestasi dan telah mengikuti LKK dan LK I. Yang dapat menjadi Ketua/Pengurus Kohati Komisariat adalah HMI-Wati berprestasi yang telah mengikuti LKK dan LK I. Musyawarah Kohati : a. Musyawarah Kohati merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi pada Kohati. b. Musyawarah Kohati merupakan Forum laporan pertanggung jawaban dan perumusan program kerja Kohati. c. Tata Tertib Musyawarah Kohati diatur tersendiri dalam Pedoman Dasar Kohati. Pasal 48 Lembaga Pengembangan Profesi

1. 2.

3.

4.

5.

Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) adalah lembaga perkaderan untuk pengembangan profesi di lingkungan HMI. Lembaga Pengembangan Profesi terdiri dari : a. Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI). b. Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI). c. Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI). d. Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI). e. Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI). f. Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI). g. Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI). h. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI). i. Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI). j. Lembaga Pecinta Alama Mahasiswa Islam (LEPMI) Lembaga Pengembangan Profesi bertugas : a. Melaksanakan perkaderan dan program kerja sesuai dengan bidang profesi masing-masing LPP. b. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur HMI setingkat. Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) memiliki hak dan wewenang untuk : a. Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga. b. Masing-masing Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat Pengurus Besar berwenang untuk melakukan akreditasi Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat cabang. c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya. d. Dapat melakukan penyikapan fenomenal eksternal sesuai dengan bidang profesi masingmasing Lembaga Pengembangan Profesi (LPP). Personalia Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) : a. Formasi pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan. b. Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) disahkan oleh struktur kepemimpinan HMI setingkat.


101

c. Masa kepengurusan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat. d. Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) adalah anggota biasa yang telah mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) di masing-masing lembaga profesi. 6.

7.

8.

Musyawarah a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang. b. Di tingkat Pengurus Besar di sebut Musyawarah Nasional di hadiri oleh Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi Cabang dan di tingkat Cabang di sebut Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Anggota Lembaga Pengembangan Profesi Cabang. c. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur dan mide formateur. d. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi. Rapat Koordinasi Nasional a. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Profesi di tingkat Pengurus Besar dan diadakan sekali dalam satu masa periode kepengurusan. b. Rapat Koordinasi Nasional dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Profesi di Tingkat Pengurus Besar HMI dan Lembaga Pengembangan Profesi di tingkat Cabang. c. Rapat Koordinasi Nasional berfungsi untuk menyelaraskan program–program kerja di lingkungan lembaga-lembaga Pengembangan Profesi. Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP): a. Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di Tingkat Pengurus Besar dapat dilakukan sekurang-kurangnya telah memiliki 10 (sepuluh) Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat Cabang. b. Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat cabang dapat dilakukan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota biasa berdasarkan profesi keilmuan atau minat dan bakat. Pasal 49 Badan Pengelola Latihan 1. Badan Pengelola Latihan (BPL) adalah lembaga yang mengelola aktivitas pelatihan di lingkungan HMI. 2. Badan Pengelola Latihan terdiri dari Badan Pengelola Latihan yang terdapat di tingkat Pengurus Besar dan yang terdapat di tingkat Badko/Cabang. 3. Badan Pengelola Latihan bertugas : a. Mengelola aktivitas pelatihan di lingkungan HMI. b. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur kepemimpinan HMI setempat. 4. Badan Pengelola Latihan (BPL) memiliki hak dan wewenang untuk : a. Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga. b. Badan Pengelola Latihan (BPL) berwenang untuk melakukan akreditasi Badan Pengelola Latihan di tingkat Badko/Cabang.


102

c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya. 5. Personalia Badan Pengelola Latihan (BPL): a. Formasi pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala, Sekertaris dan Bendahara. b. Pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) disahkan oleh struktur kepemimpinan HMI setingkat. c. Masa kepengurusan Badan Pengelola Latihan (BPL) disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat. d. Pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) di tingkat Pengurus Besar dan Badko adalah anggota biasa yang telah lulus LK III dan Senior Course dan di tingkat Cabang telah lulus LK II dan Senior Course. 6. Musyawarah Lembaga : a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Badan Pengelola Latihan (BPL). b. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan calon Kepala BPL sebagai formateur yang kemudian diajukan kepada pengurus struktur kepemimpinan HMI setingkat untuk ditetapkan. c. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Badan Pengelola Latihan (BPL). Pasal 50 Badan Penelitian dan Pengembangan 1. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) adalah lembaga yang mengelola aktivitas penelitian dan pengembangan di lingkungan HMI. 2. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) hanya terdapat di tingkat Pengurus Besar. 3. Badan Penelitian dan Pengembangan bertugas : a. Melaksanakan dan Mengelola aktivitas penelitian dan pengembangan di lingkungan HMI. b. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur kepemimpinan HMI setempat. 4. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) memiliki hak dan wewenang untuk : a. Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga. b. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) berhak untuk mendapatkan informasi dari semua tingkatan HMI untuk keperluan penelitian dan pengembangan di lingkungan HMI. c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang penelitian dan pengembangan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman organisasi lainnya. 5. Personalia Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang): a. Formasi pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala, Sekertaris dan Bendahara. b. Pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) disahkan oleh Pengurus Besar HMI setingkat. c. Masa kepengurusan struktur kepemimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

103

d. Pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) adalah anggota biasa dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) HMI. 6. Musyawarah Lembaga : a. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). b. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan calon Kepala Balitbang sebagai formateur yang kemudian diajukan kepada struktur HMI setingkat. c. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) BAGIAN XI ALUMNI HMI Pasal 51 Alumni 1. 2. 3.

Alumni HMI adalah anggota HMI yang telah habis masa keanggotaannya. HMI dan alumni HMI memiliki hubungan historis, aspiratif. Alumni HMI berkewajiban tetap menjaga nama baik HMI, meneruskan misi HMI di medan perjuangan yang lebih luas dan membantu HMI dalam merealisasikan misinya. BAGIAN XII KEUANGAN DAN HARTA BENDA Pasal 52 Pengelolaan Keuangan dan Harta Benda

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Prinsip halal maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh tidak berasal dan tidak diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai islam. Prinsip transparansi maksudnya adalah adanya keterbukaan tentang sumber dan besar dana yang diperoleh serta kemana dan besar dana yang sudah dialokasikan. Prinsip bertanggungjawab maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sumber dan keluarannya secara tertulis dan bila perlu melalui bukti nyata. Prinsip efektif maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan berguna dalam rangka usaha organisasi mewujudkan tujuan HMI. Prinsip efisien maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan tidak melebihi kebutuhannya. Prinsip berkesinambungan maksudnya adalah setiap upaya untuk memperoleh dan menggunakan dana tidak merusak sumber pendanaan untuk jangka panjang dan tidak membebani generasi yang akan datang. Uang pangkal dan iuran anggota bersifat wajib yang besaran serta metode pemungutannya ditetapkan oleh Pengurus Cabang. Uang pangkal dialokasikan sepenuhnya untuk Komisariat. Iuran anggota dialokasikan dengan proporsi 60 persen untuk Komisariat, 40 persen untuk Cabang.


104

BAB XIII LAGU, LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI Pasal 53 Lagu, Lambang dan Atribut organisasi lainnya diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan Kongres. BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 54 Perubahan Anggaran Rumah Tangga 1. 2.

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Kongres. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Kongres yang pada waktu perubahan tersebut akan dilakukan dan disahkan dihadiri oleh 2/3 peserta utusan Kongres dan disetujui oleh minimal 50%+1 jumlah peserta utusan yang hadir. BAB XV ATURAN TAMBAHAN Pasal 55

Struktur kepemimpinan HMI berkewajiban melakukan sosialisasi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketetapan–ketetapan kongres lainnya kepada seluruh anggota HMI. Pasal 56 1.

2.

3.

4.

Pasal tentang Rangkap Anggota kehormatan/Jabatan dan Sanksi Anggota dalam Anggaran Rumah Tangga dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan Rangkap Anggota/Jabatan dan Sanksi Anggota. Pasal-pasal tentang Struktur Kepemimpinan dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Kepengurusan HMI, Pedoman Administrasi Kesekertariatan, dan Penjelasan Mekanisme Pengesahan Pengurus HMI. Pasal-pasal tentang Badan Khusus dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Dasar Kohati, Pedoman tentang Lembaga Pengembangan Profesi, Pedoman Badan Pengelola Latihan dan Kode Etik Pengelolaan Latihan, dan Pedoman Balitbang. Pasal-pasal tentang Keuangan dan Harta Benda dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Keuangan dan Harta Benda HMI.


105

BAB XVII ATURAN PERALIHAN Pasal 57 1. 2.

Pedoman-pedoman pokok organisasi dibahas pada forum tersendiri dan disahkan di Pleno PB HMI. Pedoman-pedoman Pokok Organisasi yang dimaksud adalah : a. Islam sebagai azas HMI. b. Tafsir Tujuan. c. Tafsir Independensi. d. Nilai-nilai dasar perjuangan HMI. e. Pedoman Kerja Kepengurusan. f. Pedoman Administrasi dan Kesekertariatan. g. Pedoman Keuangan dan Perlengkapan. h. Pedoman Perkaderan. i. Pedoman Kohati. j. Pedoman Balitbang. k. Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi. l. Pedoman Badan Pengelola Latihan. m. Ikrar Pelantikan Anggota dan Pengurus. n. Atribut Organisasi. o. Pedoman Mekanisme Penetapan. p. Basic Demand Indonesia


106

PENJELASAN MEKANISME PENGESAHAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

PENDAHULUAN Dalam rangka menyeragamkan/menertibkan aparat organisasi khususnya berkenaan dengan penerbitan surat keputusan, maka diperlukan adanya suatu pedoman/tata cara pengesahan pengurus HMI hendaknya memperhatikan aspek kebutuhan organisasi, dokumentasi dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. PENGESAHAN PENGURUS BESAR 1. Susunan personalia disyahkan berdasarkan surat keputusan formateur, ketua umum dan Mide Formateur Kongres. 2. Jumlah Formasi Pengurus Besar harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan serta mempertimbangkan keterwakilan wilayah. 3. Setiap personalia pengurus besar menyatakan kesediaannya menjadi pengurus dengan disertai biodata pribadi dan menjadi arsip PB HMI. 4. Selambat - lambatnya setelah berakhirnya kongres formateur/ketua umum dan Mide Formateur kongres harus sudah dapat menyusun penyusun susunan personalia pengurus, dan 30 (Tiga Puluh) hari setelah pengurus terbentuk pengurus besar demisioner harus mengadakan serah terima jabatan kepada pengurus besar yang baru. PENGESAHAN PENGURUS KOHATI PB HMI, BAKORNAS LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI DAN BADKO Untuk KOHATI PB HMI setelah terbentuknya susunan pengurus besar, maka Ketua Umum /Formateur bersama Mide Formateur Kohati PB HMI dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari sudah dapat menyusun personalia pengurus disesuaikan dengan kebutuhan pembidangan kerja KOHATI Nasional dan masing-masing personalia harus menyatakan kesediaannya sesuai dengan biodata pribadi. 1. Selambat-lambatnya selama 30 (Tiga Puluh) hari Munas Lembaga Kekaryaan/Musda Badko HMI, pengurus BAKORNAS/Badko HMI Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil ketetapan Munas/Musda kepada PB HMI. Hendaknya pelaksanaan Munas Musda dirangkaikan dengan Kongres HMI. Hasil-hasil ketetapan Munas/Musda yang harus disampaikan kepada HMI, terdiri dari : a) Surat keputusan Munas/Musda tentang :  Agenda acara dan tata tertib Munas/Musda.  Presidium/Pimpinan sidang Munas/Musda.  Pengesahan Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pernyataan Demisioner Pengurus.  Program Kerja, Rekomendasi Intern dan Rekomendasi Ekstern Organisasi  Tata tertib pemilihan ketua umum/Formateur dan Mide Formateur.  Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur. b) Surat Keputusan Ketua Umum/Formateurdan Mide Formateur tentang susunan personalia pengurus (asli dan ditanda tangani langsung) paling tidak oleh salah satu Mide Formateur. c) Jumlah Pengurus Bakornas/Badko dikaitkan dengan kebutuhan sesuai dengan pembidangan kerja Bakornas/Badko. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

107

2. 3.

Setiap Pengurus Bakornas/Badko HMI harus menyatakan kesediaannya disertai dengan biodata pribadi dan menjadi arsip PB HMI. Pengurus Besar HMI menerbitkan surat keputusan HMI tentang Susunan Personalia Pengurus Bakornas/Badko HMI selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya surat keputusan PB HMI tentang Susunan Personalia Bakornas/Badko HMI, maka harus segera mengadakan pelantikan oleh pengurus Besar HMI.

I. PENGESAHAN PENGURUS CABANG 1. Periodesasi kepengurusan HMI Cabang adalah 1 (satu) tahun terhitung semenjak diterbitkannya surat keputusan PB HMI dan setelah itu Pengurus HMI Cabang menyelengarakan Konferensi/Musyawarah Anggota Cabang. 2. Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari setelah Pelaksanaan Konferensi Cabang/Musyawarah Anggota Cabang Pengurus Cabang Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil Konferensi Cabang/Musyawarah Anggota Cabang Kepada PB HMI yang terdiri dari : 2.1. Surat Keputusan Konfercab/Muscab tentang : a. Agenda Acara dan Tata Tertib Konfercab/Muscab b. Presedium/Pimpinan Sidang Konfercab c. Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus HMI Cabang dan Peryataan Demisioner Pengurus HMI. d. Program Kerja, Rekomendasi Intern dan Rekomendasi extern organisasi e. Musyawarah Anggota KOHATI Cabang f. Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur g. Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur 2.2. Surat Keputusan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur tentang Susunan Personalia Pengurus (asli) dan (ditandatangani langsung) paling tidak oleh salah satu Mide Formateur. 2.3. Biodata pengurus dan tanda kesediaan menjadi Pengurus HMI Cabang 2.4. Berkas pada point (2.1), (2.2) dan (2.3) disampaikan kepada PB HMI dengan surat pengantar dari pengurus demisoner. 2.5. Dalam keadaan tertentu point (2.4) dapat ditangani langsung oleh Presidium Konfercab/Muscab yang diketahui oleh Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur 2.6. Pelantikan HMI Cabang dilaksanakan oleh PB HMI. Pengesahan Pengurus KOHATI Cabang dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang dan tata cara pengesahan KOHATI Cabang disesuaikan dengan tata cara pengesahan Pengurus KOHATI PB HMI. II. PENGESAHAN PENGURUS KORKOM DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI CABANG 1. Pengesahan Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi HMI Cabang/Korkom dilakukan oleh Pengurus HMI Cabang. 2. Tata Cara Pengesahan/Prosedur pengesahan pengurus Lembaga Pengembangan Profesi /korkom disesuaikan dengan tata cara/prosedur pengesahan pengurus Bakornas. 2.1. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, Musyawarah Lembaga Pengembangan Profesi / Muskom / Pengurus Lembaga-Lembaga Pengembangan Profesi /Korkom Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil ketetapan musyawarah kepada HMI Cabang terdiri dari : a) Surat Keputusan Musyawarah tentang : 1. Agenda acara dan tata tertib Musyawarah Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

108

2. 3.

Presidium/Pimpinan Sidang Musyawarah Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pernyataan Demisioner Pengurus 4. Program Kerja, Rekomendasi intern dan Rekomendasi extern organisasi 5. Tata tertib pemilihan ketua umum/Formateur dan Mide Formateur 6. Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur b) Surat Keputusan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur tentang Susunan Personalia Pengurus (asli dan ditanda tangani langsung) paling tidak oleh salah satu Mide Formateur. 2.2. Hendaknya pelaksanaan musyawarah lembaga/muskom dirangkaikan dengan pelaksanaan Konferensi Cabang 2.3. Jumlah Personalia Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi HMI Cabang/Korkom disesuaikan dengan pembidangan kerja dan kebutuhan 2.4. Setiap pengurus lembaga/korkom harus menyatakan kesediaannya disertai dengan biodata pribadi dan menjadi arsip bagi Pengurus HMI Cabang Pengurus HMI Cabang mengeluarkan Surat Keputusan Tentang susunan personalia Lembaga Kekaryaan/Korkom dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan, maka harus segera dilakukan pelantikan oleh Pengurus HMI Cabang yang bersangkutan. III. PENGESAHAN PENGURUS KOMISARIAT 1. Pengesahan Pengurus HMI Komisariat dilakukan oleh Pengurus HMI Cabang 2. Periodesasi kepengurusan Komisariat adalah 1 (satu) tahun terhitung semenjak pelantikan/serah terima jabatan, setelah itu Pengurus HMI Komisariat harus mengadakan Rapat Anggota Komisariat (RAK). 3. Tata cara/prosedur pengesahan Pengurus Komisariat disesuaikan dengan tata cara/prosedur pengesahan Pengurus HMI Cabang sebagaimana di bawah ini : 3.1. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan Rapat Anggota Komisariat (RAK) Pengurus Komisariat Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil ketetapan RAK kepada HMI cabang terdiri dari : 3.1.1. Agenda Acara dan Tata tertib RAK 3.1.2. Presidium/Pimpinan Sidang RAK 3.1.3. Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus HMI Komisariat dan pernyataan Demisioner 3.1.4. Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum Formateur dan Mide Formateur 3.1.5. Ketua Umum/Formateur dan Midel Formateur 3.1.6. Nama-nama Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat (MPK PK). 3.2. Surat Keputusan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur tentang Susunan Personalia Pengurus Komisariat dan ditanda tangani langsung oleh formateur dan minimal oleh satu mide formateur. 3.3. Biodata pengurus dan tanda kesediaan menjadi Pengurus HMI Komisariat. 3.4. Berkas pada point (3.1), (3.2), dan (3.3) disampaikan kepada pengurus cabang dengan surat pengantar dari pengurus demisioner.


109

Dalam keadaan tertentu 3.1.3 dan 3.1.4 dapat ditanda tangani oleh presidium RAK dengan diketahui oleh Ketua Umum/formateur dan Mide Formateur. Pelantikan Pengurus HMI Komisariat dilaksanakan oleh HMI Cabang atau oleh HMI Korkom setelah mendapat mandat dari pengurus HMI Cabang.

PENUTUP Demikianlah pedoman ini dibuat agar menjadi pegangan setiap aparat Pengurus HMI dalam rangka menyelenggarakan penyeragaman pengurus HMI.


110

PENJELASAN RANGKAP ANGGOTA/JABATAN DAN SANKSI ANGGOTA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

I.

PENDAHULUAN Dalam rangka mengatur rangkap anggota/jabatan maka diperlukan adanya penjelasan khususnya apa yang dijelaskan pada pasal 9 ART HMI tentang rangkap anggota dan rangkap jabatan. Untuk itu adanya penjelasan mengenai hal ini, khususnya apa yang telah digariskan pada pasal 10 ART HMI tentang keanggotaan dan rangkap jabatan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berstatus sebagai organisasi mahasiswa berfungsi sebagai organisasi kader berperan sebagai sumber insani pembangunan bangsa. Mengantarkan HMI pada kenyataan : 1. Besarnya produk pengkaderan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang tidak seimbang dengan penyediaan lapangan kegiatan/aktifitas. 2. Kecenderungan output yang lebih berorientasi kepada struktur kekuasaan/kepemimpinan dari pada orientasi kegiatan. 3. Timbulnya kecenderungan rangkap anggota pada organisasi lain yang pada gilirannya mengarah pada rangkap jabatan. Kecenderungan-kecenderungan di atas, pada akhirnya akan berbenturan dengan ketentuan-ketentuan organisasi yang dirasa kurang jelas, kurang memadai dan belum menjawab persoalan secara tuntas, yang mengakibatkan timbulnya masalah-masalah penafsiran produk kelembagaan HMI.

II. PENJELASAN TENTANG RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN Pasal 9 ART HMI menyebutkan : a. Dalam keadaan tertentu anggota HMI dapat merangkap menjadi anggota organisasi lain atas persetujuan Pengurus HMI Cabang. b. Pengurus HMI tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan pada organisasi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Ketentuan rangkap jabatan seperti dimaksud pada ayat (b) diatas, diatur dalam ketentuan/peraturan tersendiri d. Anggota HMI yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain di luar HMI harus menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan AD/ART dan ketentuan-ketentuan lainnya 1. Pengertian Rangkap Anggota 1.1. Yang dimaksud dengan rangkap anggota adalah seorang anggota HMI yang juga menjadi anggota organisasi lain diluar HMI dalam waktu yang bersamaan. 1.2. Organisasi yang dapat dirangkap adalah : a. Organisasi sosial kemasyarakatan yang identitas, azas tujuan dan usahanya tidak bertentangan dengan identitas, azas, tujuan dan usaha HMI. b. Badan-badan lain diluar HMI, seperti instansi lembaga-lembaga pemerintah atau swasta dengan ketentuan-ketentuan tersebut pada point (a). 1.3. Pada prinsipnya rangkap anggota dilarang, kecuali atas persetujuan pengurus HMI Cabang dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.


111

2. Pengertian Rangkap Jabatan 2.1 Yang dimaksud dengan rangkap jabatan adalah anggota HMI yang sedang menduduki suatu jabatan struktural kepengurusan pada organisasi lain. 2.2 Jabatan yang dimaksud (2.1) diatas adalah jabatan struktural, bukan jabatan fungsional dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jabatan struktural adalah jabatan yang bersifat struktural (hierarchi) seperti; Pengurus Komisariat, Cabang, Pengurus Besar dan semacam Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I (DPD Tingkat Propinsi), Dewan Pimpinan Cabang dan semacamnya (OKP atau Organisasi Partai Politik). Jabatan fungsional adalah jabatan tanpa hierarchi vertikal seperti jabatan profesi, jabatan ex officio jabatan yang secara otomatis dimiliki karena jabatan tertentu dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan organisatoris. Seperti Ketua Senat/ Presiden Mahasiswa, Ketua lembaga penelitian, dan lain-lain. 2.3 Anggota HMI yang tidak menduduki suatu jabatan di struktur kepengurusan / kepemimpinan organisasi atau anggota HMI yang tidak menduduki suatu jabatan di struktur kepengurusan HMI (bukan Pengurus HMI) tetapi menduduki suatu jabatan distruktur/kepemimpinan organisasi atau bdan-badan lain diluar HMI tidak termasuk kategori rangkap jabatan. 2.4 Demikian pula sebaliknya pengurus HMI yang menjadi anggota (bukan pengurus organisasi atau badan-badan lain diluar HMI). III. SANKSI-SANKSI ATAS RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN Pasal 10 ART HMI Menyebutkan : Anggota dapat diskor atau dipecat karena : a. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh HMI b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMI Pasal 5 ayat (b) ART Anggota telah kehilangan keanggotaannya karena : a. Telah habis masa keanggotaannya b. Meninggal dunia c. Atas permintaan sendiri d. Menjadi anggota partai politik e. Diberhentikan atau dipecat 1. Sanksi Rangkap Anggota : 1.1. Anggota HMI yang menjadi anggota organisasi lain dengan persetujuan Pengurus HMI Cabang dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan terdahulu tidak dikenakan sanksi. 1.2. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud di atas diberikan peringatan yang berisi saran agar yang bersangkutan memilih salah satu organisasi yang dikehendaki 1.3. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan yang diberikan sebanyakbanyaknya tiga kali peringatan, maka kepadanya akan dikenakan sanksi, tuduhan


112

1.4.

pelanggaran ART HMI dan selanjutnya dapat diskor/dipecat sesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku. Anggota HMI yang dikenakan skorsing/pemecatan diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan di dalam forum yang diatur secara tersendiri

2. Sanksi Rangkap Jabatan 2.1. Seorang yang sedang menduduki suatu jabatan distruktur kepengurusan HMI (Pengurus HMI) dalam waktu bersamaan juga menduduki jabatan dalam struktur/kepemimpinan organisasi lain diluar HMI, diberikan peringatan, saran agar yang bersangkutan memilih salah satu jabatan yang dikehendaki 2.2. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan yang diberikan kepadanya (sebanyak-banyaknya 3 kali peringatan) kepadanya dapat dikenakan tuduhan melanggar pasal 10 ART HMI, dan selanjutnya dikenakan sanksi skorsing/pemecatan dengan ketentuan yang berlaku. 2.3. Skorsing/pemecatan dikenakan kepada yang bersangkutan atas statusnya sebagai anggota bukan atas kedudukannya sebagai Pengurus. Instansi yang berwenang mengeluarkan surat keputusan skorsing/pemecatan adalah Cabang dan Pengurus Besar 3. Akibat Skorsing 3.1. Anggota yang terkena sanksi skorsing/pemecatan harus ditinjau dahulu kedudukannya di dalam kepengurusan HMI 3.2. Peninjauan terhadap kedudukannya di dalam kepengurusan HMI dilakukan oleh : a. Pengurus Besar HMI apabila yang bersangkutan menduduki jabatan yang ditetapkan oleh/dengan Surat Keputusan Pengurus Besar HMI. b. Pengurus Cabang, apabila yang bersangkutan menduduki jabatan yang ditetapkan oleh/dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang. c. Sidang Pleno dan/atau Kongres, apabila yang bersangkutan menduduki Pengurus Besar. 3.3.

Pengurus HMI yang dikenakan skorsing/pemecatan diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri (ART HMI Pasal 10 ayat c).

IV. PENUTUP Peraturan ini disusun untuk menjadi pegangan dalam mengambil keputusan. Keputusan dimaksud diambil melalui forum musyawarah untuk mufakat sebagai upaya pertama. Peraturan ini hendaknya dipatuhi secara kreatif dan dinamis serta memperhatikan dan mengutamakan azas kepentingan organisasi HMI.


113

PENJELASAN SANKSI ANGGOTA A. 1.

SANKSI Sanksi Anggota Dalam rangka mengatur tentang sanksi anggota maka diperlukan adanya penjelasan sebagaimana yang tercantum didalam pasal 10 ART. Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya. a. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus. b. Anggota biasa yang pernah mendapatkan sangsi skorsing tidak dapat menjadi pengurus. c. Anggota yang dikenakan sangsi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk untuk itu. 2.

Anggota dapat diskor atau dipecat 2.1. Bertindak dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan HMI 2.2. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMI 2.3. Anggota yang dipecat/diskorsing, dapat melakukan pembelaan dalam forum ditunjuk untuk itu 2.4. melakukan tindakan criminal

3.

Tata Cara Skorsing Pemecatan 3.1. Tuntutan skorsing/pemecatan dapat diajukan oleh pengurus Komisariat atau pengurus Cabang a. Skorsing/ pemecatan dapat dilakukan oleh Pengurus Cabang atau PengurusBesar b. Skorsing/ pemecatan dapat dilakukan dengan tiga kali peringatan terlebih dahulu c. Dalam hal-hal luar biasa, skorsing/pemecatan dapat dilakukan secara langsung terhadap anggota d. Skorsing / pemecatan pengurus, terlebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan sebagai pengurus oleh instansi yang berwenang.

B.

PEMBELAAN DIRI 1. Ketentuan Umum a. Anggota yang dikenakan skorsing/ pemecatan diberikan kesempatan membela diri dalam Koferensi/ Kongres b. Apabila yang bersangkutan tidak menerima keputusan Konferensi, maka dapat mengajukan/meminta banding dalam Kongres sebagai pembelaan terakhir. Komisi Khusus Pembelaan Diri a. Komisi khusus adalah komisi untuk pembelaan diri yang dibuat berdasarkan pengaduan penolakan ketidak setujuan atas skorsing/pemecatan. b. Komisi ini merupakan hak yang bersangkutan dan merupakan intern organisasi c. Komisi ini diselenggarakan oleh Pengurus Cabang dibantu oleh Pengurus Badko dan Pengurus Cabang.


114

d.

Komisi ini diselenggarakan dalam Komisi khusus seperti Konferensi Cabang atau Kongres

4.

Syarat Sahnya Komisi Khusus adalah: a. Berdasarkan permintaan/pengaduan dari yang bersangkutan, ditujukan kepada Pengurus HMI Cabang dengan tembusan kepada Pengurus Korkom dan Komisariat yang bersangkutan. b. Berdasarkan permintaan/pengaduan dari yang bersangkutan, ditujukan kepada Pengurus Besar HMI dengan tembusan kepada Pengurus Badko, Pengurus HMI Cabang dan HMI Komisariat bersangkutan. c. Surat permintaan/pengaduan paling lambat diterima 2 (dua) minggu sebelum Konferensi cabang atau kongres d. Dihadiri oleh pengurus cabang, seluruh ketua umum korkom, ketua umum komisariat yang bersangkutan dan anggota yang mengadu. e. Dihadiri oleh pengurus besar, seluruh ketua umum Badko, Ketua Umum Cabang yang bersangkutan dan anggota yang mengadu. f. Dipimpin oleh seorang presidium sidang konferensi/kongres dan dibantu oleh seorang sekretaris.

5.

Tugas Pimpinan Komisi Khusus a. Mengambil sumpah seluruh peserta /saksi hidup, dengan mengucapkan “Demi Allah “(Wallahi)” b. Mendengarkan keterangan-keterangan dari semua unsur yang hadir dalam komisi. c. Mengajukan saksi-saksi, fakta-fakta apabila diperlukan/diminta oleh unsur-unsur yang hadir. d. Mengambil keputusan secara adil dan jujur tanpa dipengaruhi oleh siapapun kecuali tunduk kepada AD/ART, pedoman organisasi dan peraturan lainnya, disertai tanggung jawab kepada Allah SWT.

6.

Keputusan a. Keputusan komisi khusus disyahkan oleh Konferensi/Kongres dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah peserta Konferensi/Kongres. b. Apabila keputusan komisi khusus Konferensi tidak tercapai maka persoalan tersebut dibawa ke Kongres melalui pengurus besar untuk naik banding dengan disertai rekomendasi cabang.

C.

PENUTUP Prosedur ini dilakukan penyelesaian dengan musyawarah dengan berdasarkan Ukhuwah Islamiyah tidak menghasilkan keputusan.


115

MEMORI PENJELASAN TENTANG ISLAM SEBAGAI AZAS HMI “Hari ini telah Kusempurnakan bagi kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu: (QS. Al-Maidah : 3). “Dan mereka yang berjuang dijalan-Ku (kebenaran), maka pasti Aku tunjukkan jalannya (mencapai tujuan) sesungguhnya Tuhan itu cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat (progresif) (QS. Al-Ankabut : 69). Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna hadir di bumi diperuntukkan untuk mengatur pola hidup manusia agar sesuai fitrah kemanusiaannya yakni sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata ke hadirat-Nya. Iradat Allah Subhanu Wata’ala, kesempurnaan hidup terukur dari personality manusia yang integratif antara dimensi dunia dan ukhrawi, individu dan sosial, serta iman, ilmu dan amal yang semuanya mengarah terciptanya kemaslahatan hidup di dunia baik secara individual maupun kolektif. Secara normatif Islam tidak sekedar agama ritual yang cenderung individual akan tetapi merupakan suatu tata nilai yang mempunyai komunitas dengan kesadaran kolektif yang memuat pemaham/kesadaran, kepentingan, struktur dan pola aksi bersama demi tujuan-tujuan politik. Substansi pada dimensi kemasyarakatan, agama memberikan spirit pada pembentukan moral dan etika. Islam yang menetapkan Tuhan dari segala tujuan menyiratkan perlunya peniru etika ke Tuhanan yang meliputi sikap rahmat (Pengasih), barr (Pemula), ghafur (Pemaaaf), rahim (Penyayang) dan (Ihsan) berbuat baik. Totalitas dari etika tersebut menjadi kerangka pembentukan manusia yang kafah (tidak boleh mendua) antara aspek ritual dengan aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi dan sosial budaya). Adanya kecenderungan bahwa peran kebangsaan Islam mengalami marginalisasi dan tidak mempunyai peran yang signifikan dalam mendesain bangsa merupakan implikasi dari proses yang ambiguitas dan distorsif. Fenomena ini ditandai dengan terjadinya mutual understanding antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Penempatan posisi yang antagonis sering terjadi karena berbagai kepentingan politik penguasa dari politisi-politisi yang mengalami split personality. Kelahiran HMI dari rahim pergolakan revolusi fisik bangsa pada tanggal 5 Februari 1947 didasari pada semangat mengimplementasikan nilai-nilai ke-Islaman dalam berbagai aspek ke Indonesian. Semangat nilai yang menjadi embrio lahirnya komunitas Islam sebagai interest group (kelompok kepentingan) dan pressure group (kelompok penekanan). Dari sisi kepentingan sasaran yang hendak diwujudkan adalah tertuangnya nilai-nilai tersebut secara normatif pada setiap level kemasyarakatan, sedangkan pada posisi penekan adalah keinginan sebagai pejuang Tuhan (sabilillah) dan pembelaan mustadh’afin. Proses internalisasi dalam HMI yang sangat beragam dan suasana interaksi yang sangat plural menyebabkan timbulnya berbagai dinamika ke-Islaman dan ke-Indonesiaan dengan didasari rasionalisasi menurut subyek dan waktunya. Pada tahun 1955 pola interaksi politik didominasi pertarungan ideologis antara nasionalis, komunis dan agama (Islam). Keperluan sejarah (historical necessity) memberikan spirit proses ideologisasi organisasi. Eksternalisasi yang muncul adalah kepercayaan diri organisasi untuk “bertarung” dengan komunitas lain yang mencapai titik kulminasinya pada tahun 1965.


116

Seiring dengan kreatifitas intelektual pada Kader HMI yang menjadi ujung tombak pembaharuan pemikiran Islam dan proses transformasi politik bangsa yang membutuhkan suatu perekat serta ditopang akan kesadaran sebuah tanggung jawab kebangsaan, maka pada Kongres X HMI di Palembang, tanggal 10 Oktober 1971 terjadilah proses justifikasi Pancasila dalam mukadimah Anggaran Dasar. Orientasi aktifitas HMI yang merupakan penjabaran dari tujuan organisasi menganjurkan terjadinya proses adaptasi pada jamannya. Keyakinan Pancasila sebagai keyakinan ideologi negara pada kenyataannya mengalami proses stagnasi. Hal ini memberikan tuntutan strategi baru bagi lahirnya metodologi aplikasi Pancasila. Normatisasi Pancasila dalam setiap kerangka dasar organisasi menjadi suatu keharusan agar mampu mensuport bagi setiap institusi kemasyarakatan dalam mengimplementasikan tata nilai Pancasila. Konsekuensi yang dilakukan HMI adalah ditetapkannya Islam sebagai identitas yang mensubordinasi Pancasila sebagai azas pada Kongres XVI di Padang, Maret 1986. Islam yang senantiasa memberikan energi perubahan mengharuskan para penganutnya untuk melakukan invonasi, internalisasi, eksternalisasi maupun obyektifikasi. Dan yang paling fundamental peningkatan gradasi umat diukur dari kualitas keimanan yang datang dari kesadaran paling dalam bukan dari pengaruh eksternal. Perubahan bagi HMI merupakan suatu keharusan, dengan semakin meningkatnya keyakinan akan Islam sebagai landasan teologis dalam berinteraksi secara vertikal maupun horizontal, maka pemilihan Islam sebagai azas merupakan pilihan dasar dan bukan implikasi dari sebuah dinamika kebangsaan. Demi tercapainya idealisme ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, maka HMI bertekad Islam dijadikan sebagai doktrin yang mengarahkan pada peradaban secara integralistik, transendental, humanis dan inklusif. Dengan demikian kader-kader HMI harus berani menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta prinsip-prinsip demokrasi tanpa melihat perbedaan keyakinan dan mendorong terciptanya penghargaan Islam sebagai sumber kebenaran yang paling hakiki dan menyerahkan semua demi ridho-Nya.


117

TAFSIR TUJUAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

I. PENDAHULUAN Tujuan yang jelas diperlukan untuk suatu organisasi, hingga setiap usaha yang dilakukan oleh organisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan teratur. Bahwa tujuan suatu organisasi dipengaruhi oleh suatu motivasi dasar pembentukan, status dan fungsinga dalam totalitas dimana ia berada. Dalam totalitas kehidupan bangsa Indonesia, maka HMI adalah organisasi yang menjadikan Islam sebagai sumber nilai. Motivasi dan inspirasi bahwa HMI berstatus sebagai organisasi mahasiswa, berfungsi sebagai organisasi kader dan yang berperan sebagai organisasi perjuangan serta bersifat independen. Pemantapan fungsi kekaderan HMI ditambah dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia sangat kekurangan tenaga intelektual yang memiliki keseimbangan hidup yang terpadu antara pemenuhan tugas duniawi dan ukhrowi, iman dan ilmu, individu dan masyarakat, sehingga peranan kaum intelektual yang semakin besar dimasa mendatang merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Atas faktor tersebut, maka HMI menetapkan tujuannya sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4. AD HMI yaitu : “TERBINANYA INSAN AKADEMIS, PENCIPTA, PENGABDI YANG BERNAFASKAN ISLAM DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERWUJUDNYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR YANG DIRIDHOI ALLAH SUBHANAHU WATAALA”. Dengan rumusan tersebut, maka pada hakekatnya HMI bukanlah organisasi massa dalam pengertian fisik dan kualitatif, sebaliknya HMI secara kualitatif merupakan lembaga pengabdian dan pengembangan ide, bakat dan potensi yang mendidik, memimpin dan membimbing anggotaanggotanya untuk mencapai tujuan dengan cara-cara perjuangan yang benar dan efektif. II. MOTIVASI DASAR KELAHIRAN DAN TUJUAN ORGANISASI Sesungguhnya Allah SWT telah mewahyukan Islam sebagai agama yang Haq dan sempurna untuk mengatur umat manusia agar berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai Khalifatullah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadiratnya. Kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia tersebut adalah kehidupan yang seimbang dan terpadu antara pemenuhan jasmani dan kalbu, iman dan ilmu, dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan ukhrowi. Atas keyakinan ini, maka HMI menjadikan Islam selain sebagai motivasi dasar kelahiran juga sebagai sumber nilai, motivasi dan inpirasi. Dengan demikian Islam bagi HMI merupakan pijakan dalam menetapkan tujuan dari usaha organisasi HMI. Dasar Motivasi yang paling dalam bagi HMI adalah ajaran Islam. Karena Islam adalah ajaran fitrah, maka pada dasarnya tujuan dan mission Islam adalah juga merupakan tujuan daripada kehidupan manusia yang fitri, yaitu tunduk kepada fitrah kemanusiaannya. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

118

Tujuan kehidupan manusia yang fitri adalah kehidupan yang menjamin adanya kesejahteraan jasmani dan rohani secara seimbang atau dengan kata lain kesejahteraan materil dan kesejahteraan spirituil. Kesejahteraan yang akan terwujud dengan adanya amal saleh (kerja kemanusiaan) yang dilandasi dan dibarengi dengan keimanan yang benar. Dalam amal kemanusiaan inilah manusia akan dapatkan kebahagian dan kehidupan yang sebaik-baiknya. Bentuk kehidupan yang ideal secara sederhana kita rumuskan dengan “kehidupan yang adil dan makmur”. Untuk menciptakaan kehidupan yang demikian. Anggaran dasar menegaskan kesadaran mahasiswa Islam Indonesia untuk merealisasikan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Easa, Kemanusian Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Dalam Kebijaksanaan/Perwakilan serta mewujudkan Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah SWT. Perwujudan daripada pelaksanaan nilai-nilai tersebut adalah berupa amal saleh atau kerja kemanusiaan. Dan kerja kemanusiaan ini akan terlaksana secara benar dan sempurna apabila dibekali dan didasari oleh iman dan ilmu pengatahuan. Karena inilah hakekat tujuan HMI tidak lain adalah pembentukan manusia yang beriman dan berilmu serta mampu menunaikan tugas kerja kemanusiaan (amal saleh). Pengabdian dan bentuk amal saleh inilah pada hakekatnya tujuan hidup manusia, sebab dengan melalui kerja kemanusiaan, manusia mendapatkan kebahagiaan. III. BASIC DEMAND BANGSA INDONESIA Sesunguhnya kelahiran HMI dengan rumusan tujuan seperti pasal 4 Anggaran Dasar tersebut adalah dalam rangka menjawab dan memenuhi kebutuhan dasar (basic need) bangsa Indonesia setelah mendapat kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 guna memformulasikan dan merealisasikan cita-cita hidupnya. Untuk memahami kebutuhan dan tuntutan tersebut maka kita perlu melihat dan memahami keadaan masa lalu dan kini. Sejarah Indonesia dapat kita bagi dalam 3 (tiga) periode yaitu: a)

Periode (Masa) Penjajahan Penjajahan pada dasarnya adalah perbudakaan. Sebagai bangsa terjajah sebenarnya bangsa Indonesia pada waktu itu telah kehilangan kemauan dan kemerdekaan sebagai hak asasinya. Idealisme dan tuntutan bangsa Indonesia pada waktu itu adalah kemerdekaan. Oleh karena itu timbullah pergerakan nasional dimana pimpinan-pimpinan yang dibutuhkan adalah mereka yang mampu menyadarkan hak-hak asasinya sebagai suatu bangsa.

b) Periode (Masa) Revolusi Periode ini adalah masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta didoorong oleh keinginan yang luhur maka bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam periode ini yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah adanya persatuan solidaritas dalam bentuk mobilitas kekuatan fisik guna melawan dan menghancurkan penjajah. Untuk itu dibutuhkan adanya “solidarity making” diantara seluruh kekuatan nasional sehingga dibutuhkan adanya pimpinan nasional tipe solidarity maker. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

119

c) Periode (Masa) Membangun Setelah Indonesia merdeka dan kemerdekaan itu mantap berada ditangannya maka timbullah cita-cita dan idealisme sebagai manusia yang bebas dapat direalisir dan diwujudkan. Karena periode ini adalah periode pengisian kemerdekaan, yaitu guna menciptakan masyarakat atau kehidupan yang adil dan makmur. Maka mulailah pembangunan nasional. Untuk melaksanakan pembangunan, faktor yang sangat diperlukan adalah ilmu pengetahuan. Pimpinan nasional yang dibutuhkan adalah negarawan yang “problem solver” yaitu tipe “administrator” disamping ilmu pengetahuan diperlukan pula adanya iman/akhlak sehingga mereka mampu melaksanakan tugas kerja kemanusiaan (amal saleh). Manusia yang demikian mempunyai garansi yang obyektif untuk menghantarkan bangsa Indonesia ke dalam suatu kehidupan yang sejahtera adil dan makmur serta kebahagiaan. Secara keseluruhan basic demand bangsa Indonesia adalah terwujudnya bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat, menghargai HAM, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan tegas tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea kedua. Tujuan 1 dan 2 secara formal telah kita capai tetapi tujuan ke-3 sekarang sedang kita perjuangkan. Suatu masyarakat atau kehidupan yang adil dan makmur hanya akan terbina dan terwujud dalam suatu pembaharuan dan pembangunan terus menerus yang dilakukan oleh manusia-manusia yang beriman, berilmu pengetahuan dan berkepribadian, dengan mengembangkan nilai-nilai kepribadian bangsa. IV. KUALITAS INSAN CITA HMI Kualitas Insan Cita HMI adalah merupakan dunia cita yang terwujud oleh HMI di dalam pribadi seorang manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan tugas kerja kemanusiaan. Kualitas tersebut sebagaimana dalam pasal tujuan (pasal 5 AD HMI) adalah sebagai berikut : a. Kualitas Insan Akademis a) Berpendidikan Tinggi, berpengetahuan luas, berfikir rasional, obyektif, dan kritis. b) Memiliki kemampuan teoritis, mampu memformulasikan apa yang diketahui dan dirahasiakan. Dia selalu berlaku dan menghadapi suasana sekelilingnya dengan kesadaran. c) Sanggup berdiri sendiri dengan lapangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ilmu pilihannya, baik secara teoritis maupun tekhnis dan sanggup bekerja secara ilmiah yaitu secara bertahap, teratur, mengarah pada tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan. b. Kualitas Insan Pencipta : Insan Akademis, Pencipta a) Sanggup melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih dari sekedar yang ada dan bergairah besar untuk menciptakan bentuk-bentuk baru yang lebih baik dan bersikap dengan bertolak dari apa yang ada (yaitu Allah). Berjiwa penuh dengan gagasan-gagasan kemajuan, selalu mencari perbaikan dan pembaharuan. b) Bersifat independen, terbuka, tidak isolatif, insan yang menyadari dengan sikap demikian potensi, sehingga dengan demikian kreatifnya dapat berkembang dan menentukan bentuk yang indah-indah. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

120

c) Dengan memiliki kemampuan akademis dan mampu melaksanakan kerja kemanusiaan yang disemangati ajaran islam. c. Kualitas Insan Pengabdi : Insan Akdemis, Pencipta, Pengabdi a) Ikhlas dan sanggup berkarya demi kepentingan umat dan bangsa. b) Sadar membawa tugas insan pengabdi, bukan hanya sanggup membuat dirinya baik tetapi juga membuat kondisi sekelilingnya menjadi baik. c) Insan akdemis, pencipta dan pengabdi adalah insan yang bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dan ikhlas mengamalkan ilmunya untuk kepentingan umat dan bangsa. d. Kualitas Insan yang bernafaskan Islam : Insan Akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam a) Islam yang telah menjiwai dan memberi pedoman pola fikir dan pola lakunya tanpa memakai merk Islam. Islam akan menajdi pedoman dalam berkarya dan mencipta sejalan dengan nilai-nilai universal Islam. Dengan demikian Islam telah menafasi dan menjiwai karyanya. b) Ajaran Islam telah berhasil membentuk “unity personality” dalam dirinya. Nafas Islam telah membentuk pribadinya yang utuh tercegah dari split personality tidak pernah ada dilema pada dirinya sebagai warga negara dan dirinya sebagai muslim. Kualitas insan ini telah mengintegrasikan masalah suksesnya pembangunan nasional bangsa kedalam suksesnya perjuangan umat islam Indonesia dan sebaliknya. e. Kualitas Insan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT a) Insan akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. b) Berwatak, sanggup memikul akibat-akibat dari perbuatannya dan sadar dalam menempuh jalan yang benar diperlukan adanya keberanian moral. c) Spontan dalam menghadapi tugas, responsif dalam menghadapi persoalan-persoalan dan jauh dari sikap apatis. d) Rasa tanggung jawab, taqwa kepada Allah SWT, yang menggugah untuk mengambil peran aktif dalam suatu bidang dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. e) Evaluatif dan selektif terhadap setiap langkah yang berlawanan dengan usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. f) Percaya pada diri sendiri dan sadar akan kedudukannya sebagai “khallifah fil ard” yang harus melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Pada pokoknya insan cita HMI merupakan “man of future” insan pelopor yaitu insan yang berfikiran luas dan berpandangan jauh, bersikap terbuka, terampil atau ahli dalam bidangnya, dia sadar apa yang menjadi cita-citanya dan tahu bagaimana mencari ilmu perjuangan untuk secara kooperatif bekerja sesuai dengan yang dicita-citakan. Tipe ideal dari hasil perkaderan HMI adalah “man of inovator” (duta-duta pembantu). Penyuara “idea of progress” insan yang berkeperibadian imbang dan padu, kritis, dinamis, adil dan jujur tidak takabur dan bertaqwa kepada Allah Allah SWT.


121

Mereka itu manusia-manusia uang beriman berilmu dan mampu beramal saleh dalam kualitas yang maksimal (insan kamil) Dari lima kualitas insan cita tersebut pada dasarnya harus memahami dalam tiga kualitas insan Cita yaitu kualitas insan akademis, kualitas insan pencipta dan kualitas insan cita. Ketiga insan kualitas pengabdi tersebut merupakan insan islam yang terefleksi dalam sikap senantiasa bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. V. TUGAS ANGGOTA HMI Setiap anggota HMI berkewajiban meningkatkan kualitas dirinya menuju kualitas insan cita HMI. Untuk itu setiap anggota HMI harus mengembangkan sikap mental pada dirinya yang independen untuk itu: a. Senantiasa memperdalam hidup kerohanian agar menjadi luhur dan bertaqwa kepada Allah SWT. b. Selalu tidak puas dalam mencari kebenaran c. Teguh dalam pendirian dan obyektif rasional menghadapi pendirian yang berbeda. d. Bersifat kritis dan berpikir bebas kreatif e. Selalu haus terhadap ilmu pengetahuan dan selalu mencari kebenaran Hal tersebut akan diperoleh antara lain dengan jalan : a. Senantiasa meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang dimilikinya dengan penuh gairah. b. Aktif berstudi dalam Fakultas yang dipilihnya. c. Mengadakan tentor club untuk studi ilmu jurusannya dan club studi untuk masalah kesejahteraan dan kenegaraan d. Selalu hadir dan pro aktif dalam forum ilmiah e. Aktif dalam mengikuti karyaseni dan budaya f. Mengadakan halaqah-halaqah perkaderan di masjid-masjid kampus Bahwa tujuan HMI sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 4 AD HMI pada hakikatnya adalah merupakan tujuan dalam setiap Anggota HMI. Insan cita HMI adalah gambaran masa depan HMI. Suksesnya anggota HMI dalam membina dirinya untuk mencapai Insan Cita HMI berarti dia telah mencapai tujuan HMI. Insan cita HMI pada suatu waktu akan merupakan “Intellectual community” atau kelompok intelegensi yang mampu merealisasi cita-cita umat dan bangsa dalam suatu kehidupan masyarakat yang religius, sejahtera, adil dan makmur serta bahagia (masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahuwataala). Wabillahittaufiq wal hidayah.


122

TAFSIR INDEPENDENSI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

A. PEDAHULUAN Menurut fitrah kejadiannya, maka manusia diciptakan bebas dan merdeka. Karenanya kemerdekaan pribadi adalah hak yang pertama. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga dari pada kemerdekaan itu. Sifat dan suasana bebas dan kemerdekaan seperti diatas, adalah mutlak diperlukan terutama pada fase/saat manusia berada dalam pembentukan dan pengembangan. Masa/fase pembentukan dari pengembangan bagi manusia terutama dalam masa remaja atau generasi muda. Mahasiswa dan kualitas-kualitas yang dimilikinya menduduki kelompok elit dalam generasinya. Sifat kepeloporan, keberanian dan kritis adalah ciri dari kelompok elit dalam generasi muda, yaitu kelompok mahasiswa itu sendiri. Sifat kepeloporan, keberanian dan kritis yang didasarkan pada obyektif yang harus diperankan mahasiswa bisa dilaksanakan dengan baik apabila mereka dalam suasana bebas merdeka dan demokratis obyektif dan rasional. Sikap ini adalah yang progresif (maju) sebagai ciri dari pada seorang intelektual. Sikap atas kejujuran keadilan dan obyektifitas. Atas dasar keyakinan itu, maka HMI sebagai organisasi mahasiswa harus pula bersifat independen. Penegasan ini dirumuskan dalam pasal 6 Anggaran Dasar HMI yang mengemukakan secara tersurat bahwa "HMI adalah organisasi yang bersifat independen"sifat dan watak independen bagi HMI adalah merupakan hak azasi yang pertama. Untuk lebih memahami esensi independen HMI, maka harus juga ditinjau secara psikologis keberadaan pemuda mahasiswa Islam yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam yakni dengan memahami status dan fungsi dari HMI. B. STATUS DAN FUNGSI HMI Status HMI sebagai organisasi mahasiswa memberi petunjuk dimana HMI berspesialisasi. Dan spesialisasi tugas inilah yang disebut fungsi HMI. Kalau tujuan menunjukan dunia cita yang harus diwujudkan maka fungsi sebaliknya menunjukkan gerak atau kegiatan (aktifitas) dalam mewujudkan (final goal). Dalam melaksanakan spesialisasi tugas tersebut, karena HMI sebagai organisasi mahasiswa maka sifat serta watak mahasiswa harus menjiwai dan dijiwai HMI. Mahasiswa sebagai kelompok elit dalam masyarakat pada hakikatnya memberi arti bahwa ia memikul tanggung jawab yang benar dalam melaksanakan fungsi generasinya sebagai kaum muda terdidik harus sadar akan kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan ke masa depan. Karena itu dengan sifat dan wataknya yang kritis itu mahasiswa dan masyarakat berperan sebagai "kekuatan moral" atau moral forces yang senantiasa melaksanakan fungsi "social control". Untuk itulah maka kelompok mahasiswa harus merupakan kelompok yang bebas dari kepentingan apapun kecuali kepentingan kebenaran dan obyektifitas demi kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan ke masa depan. Dalam rangka penghikmatan terhadap spesialisasi kemahasiswaan ini, maka dalam dinamikanya HMI harus menjiwai dan dijiwai oleh sikap independen.


123

Mahasiswa, setelah sarjana adalah unsur yang paling sadar dalam masyarakat. Jadi fungsi lain yang harus diperankan mahasiswa adalah sifat kepeloporan dalam bentuk dan proses perubahan masyarakat. Karenanya kelompok mahasiswa berfungsi sebagai duta-duta pembaharuan masyarakat atau "agent of social change". Kelompok mahasiswa dengan sikap dan watak tersebut di atas adalah merupakan kelompok elit dalam totalitas generasi muda yang harus mempersiapkan diri untuk menerima estafet pimpinan bangsa dan generasi sebelumnya pada saat yang akan datang. Oleh sebab itu fungsi kaderisasi mahasiswa sebenarnya merupakan fungsi yang paling pokok. Sebagai generasi yang harus melaksanakan fungsi kaderisasi demi perwujudan kebaikan dan kebahagiaan masyarakat, bangsa dan negaranya di masa depan maka kelompok mahasiswa harus senantiasa memiliki watak yang progresif dinamis dan tidak statis. Mereka bukan kelompok tradisionalis akan tetapi sebagai "duta-duta pembaharuan sosial" dalam pengertian harus menghendaki perubahan yang terus menerus ke arah kemajuan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran. Oleh sebab itu mereka selalu mencari kebenaran dan kebenaran itu senantiasa menyatakan dirinya serta dikemukakan melalui pembuktian di alam semesta dan dalam sejarah umat manusia. Karenanya untuk menemukan kebenaran demi mereka yang beradab bagi kesejahteraan umat manusia maka mahasiswa harus memiliki ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh nilai kebenaran dan berorientasi pada masa depan dengan bertolak dari kebenaran Illahi. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran demi mewujudkan beradaban bagi kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara maka setiap kadernya harus mampu melakukan fungsionalisasi ajaran Islam. Watak dan sifat mahasiswa seperti tersebut diatas mewarnai dan memberi ciri HMI sebagai organisasi mahasiswa yang bersifat independen. Status yang demikian telah memberi petunjuk akan spesialisasi yang harus dilaksanakan oleh HMI. Spesialisasi tersebut memberikan ketegasan agar HMI dapat melaksanakan fungsinya sebagai organisasi kader, melalui aktifitas fungsi kekaderan. Segala aktifitas HMI harus dapat membentuk kader yang berkualitas dan komit dengan nilai-nilai kebenaran. HMI hendaknya menjadi wadah organisasi kader yang mendorong dan memberikan kesempatan berkembang pada anggota-anggotanya demi memiliki kualitas seperti ini agar dengan kualitas dan karakter pribadi yang cenderung pada kebenaran (hanief) maka setiap kader HMI dapat berkiprah secara tepat dalam melaksanakan pembaktiannya bagi kehidupan bangsa dan negaranya. C. SIFAT INDEPENDEN HMI Watak independen HMI adalah sifat organisasi secara etis merupakan karakter dan kepribadian kader HMI. Implementasinya harus terwujud di dalam bentuk pola pikir, pola sikap dan pola laku setiap kader HMI baik dalam dinamika dirinya sebagai kader HMI maupun dalam melaksanakan "Hakekat dan Mission" organisasi HMI dalam kiprah hidup berorganisasi bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Watak independen HMI yang tercermin secara etis dalam pola pikir pola sikap dan pola laku setiap kader HMI akan membentuk "Independensi etis HMI", sementara watak independen HMI yang teraktualisasi secara organisatoris di dalam kiprah organisasi HMI akan membentuk "Independensi organisatoris HMI". Independensi etis adalah sifat independensi secara etis yang pada hakekatnya merupakan sifat yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Fitrah tersebut membuat manusia berkeinginan suci dan secara kodrati cenderung pada kebenaran (hanief). Watak dan kepribadian kader sesuai dengan fitrahnya akan membuat kader HMI selalu setia pada hati nuraninya yang senantiasa memancarkan Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

124

keinginan pada kebaikan, kesucian dan kebenaran adalah ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA. Dengan demikian melaksanakan independensi etis bagi setiap kader HMI berarti pengaktualisasian dinamika berpikir dan bersikap dan berprilaku baik "hablumminallah" maupun dalam "hablumminannas" hanya tunduk dan patuh dengan kebenaran. Aplikasi dari dinamika berpikir dan berprilaku secara keseluruhan merupakan watak azasi kader HMI dan teraktualisasi secara riil melalui watak dan kepribadiaan serta sikap-sikap yang :  Cenderung kepada kebenaran (hanief)  Bebas terbuka dan merdeka  Obyektif rasional dan kritis  Progresif dan dinamis  Demokratis, jujur dan adil Independensi organisatoris adalah watak independensi HMI yang teraktualisasi secara organisasi di dalam kiprah dinamika HMI baik dalam kehidupan intern organisasi maupun dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Independensi organisatoris diartikan bahwa dalam keutuhan kehidupan nasional HMI secara organisatoris senantiasa melakukan partisipasi aktif, konstruktif, korektif dan konstitusional agar perjuangan bangsa dan segala usaha pembangunan demi mencapai cita-cita semakin hari semakin terwujud. Dalam melakukan partisipasi-partisipasi aktif, konstruktif, korektif dan konstitusional tersebut secara organisasi HMI hanya tunduk serta komit pada prinsip-prinsip kebenaran dan obyektifitas. Dalam melaksanakan dinamika organisasi, HMI secara organisatoris tidak pernah "committed" dengan kepentingan pihak manapun ataupun kelompok dan golongan manapun kecuali tunduk dan terikat pada kepentingan kebenaran dan obyektifitas kejujuran dan keadilan. Agar secara organisatoris HMI dapat melakukan dan menjalankan prinsip-prinsip independensi organisatorisnya maka HMI dituntut untuk mengembangkan "kepemimpinan kuantitatif" serta berjiwa independen sehingga perkembangan, pertumbuhan dan kebijaksanaan organisasi mampu diemban selaras dengan hakikat independensi HMI. Untuk itu HMI harus mampu menciptakan kondisi yang baik dan mantap bagi pertumbuhan dan perkembangan kualitas-kualitas kader HMI. Dalam rangka menjalin tegaknya "prinsip-prinsip independensi HMI" maka implementasi independensi HMI kepada anggota adalah sebagai berikut : 

 

Anggota-anggota HMI terutama aktifitasnya dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan organisasi serta membawa program perjuangan HMI. Oleh karena itu tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan dengan membawa organisasi atas kehendak pihak luar manapun juga. Mereka tidak dibenarkan mengadakan komitmen-komitmen dengan bentuk apapun dengan pihak luar HMI selain segala sesuatu yang telah diputuskan secara organisatoris. Alumni HMI senantiasa diharapkan untuk aktif berjuang meneruskan dan mengembangkan watak independensi etis dimanapun mereka berada dan berfungsi sesuai dengan minat dan potensi dalam rangka membawa hakikat dan mission HMI. Dan menganjurkan serta


125

mendorong alumni untuk menyalurkan aspirasi kualitatifnya secara tepat dan melalui semua jalur pembaktian baik jalur organisasi profesional, kewiraswastaan, lembaga-lembaga sosial, wadah aspirasi politik, lembaga pemerintahan ataupun jalur-jalur lainnya yang semata-mata hanya karena hak dan tanggung jawabnya dalam rangka merealisasikan kehidupan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Dalam menjalankan garis independen HMI dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pertimbangan HMI semata-mata adalah untuk memelihara mengembangkan anggota serta peranan HMI dalam rangka ikut bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Karenanya menjadi dasar dan kriteria setiap sikap HMI semata-mata adalah kepentingan nasional bukan kepentingan golongan atau partai dan pihak penguasa sekalipun. Bersikap independen berarti sanggup berpikir dan berbuat sendiri dengan menempuh resiko. Ini adalah suatu konsekuensi atau sikap pemuda. Mahasiswa yang kritis terhadap masa kini dan kemampuan dirinya untuk sanggup mewarisi hari depan bangsa dan negara. D. PERANAN INDEPENDENSI HMI DI MASA MENDATANG Dalam suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini maka tidak ada suatu investasi yang lebih besar dan lebih berarti dari pada investasi manusia (human investment). Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir tujuan, bahwa investasi manusia yang kemudian akan dihasilkan HMI adalah adanya suatu kehidupan yang sejahtera material, spiritual, adil dan makmur serta bahagia. Fungsi kekaderan HMI dengan tujuan terbinanya manusia yang beriman, berilmu dan berperikemanusiaan seperti tersebut di atas maka setiap anggota HMI di masa datang akan menduduki jabatan dan fungsi pimpinan yang sesuai dengan bakat dan profesinya. Hari depan HMI adalah luas dan gemilang sesuai status fungsi dan perannya dimasa kini dan masa mendatang yang menuntut kita pada masa kini untuk benar-benar dapat mempersiapkan diri dalam menyongsong hari depan HMI yang gemilang. Dengan sifat dan garis independen yang menjadi watak organisasi berarti HMI harus mampu mencari, memilih dan menempuh jalan atas dasar keyakinan dan kebenaran. Maka konsekuensinya adalah bentuk aktifitas fungsionaris dan kader-kader HMI harus berkualitas sebagaimana digambarkan dalam kualitas insan cita HMI. Soal mutu dan kualitas adalan konsekuensi logis dalam garis independen HMI harus disadari oleh setiap pimpinan dan seluruh anggota-anggotanya adalah suatu modal dan dorongan yang besar untuk selalu meningkatkan mutu kader-kader HMI sehingga mampu berperan aktif pada masa yang akan datang. Wabilahittaufiq Wal Hidayah


126

PENGANTAR PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM ِ‫م‬ ِِ ‫م‬ ِِ ‫م الل َّــــــــ‬ ِِ ‫ســــــــ‬ ِ ‫الر‬ ِ ‫حيــــــــ‬ َ ‫ح‬ ْ ‫الر‬ ْ ِ‫ب‬ َّ ‫ــــــــن‬ َّ ‫ه‬

Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Islam pasal 3 menyebutkan “Organisasi ini berazazkan Islam”. Dasar organisasi merupakan Sumber motivasi, pembenaran dan ukuran bagi gerak-langkah organisasi itu. Karena kwalitas inilah maka HMI selain merupakan oganisasi kemahasiswaan jang memperhatikan “students need & students interest” djuga merupakan suatu organisasi perdjuangan jang mengemban suatu “mission sacree”. Setjara ringkas dapat dikatakan bahwa tugas sutji HMI ialah berusaha mentjiptakan masjarakat jang adil dan sedjahtera. Secara ringkas jang mendjadi dasar perdjuangannja memuat adjaran pokok bahwa “Sesungguhnja Allah memerinahkan akan Keadilan dan Ihsan (usaha perbaikan masjarakat)”. Dasar perdjuangan itu diuraikan dalam buku ketjil “Nilai2 Dasar Perdjuangan” (NDP) ini. NDP merupakan perumusan tentang adjaran2 pokok Agama Islam, jaitu nilai2 dasarnja, sebagaimana tertjantum dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Semula sebagai kertas kerdja PB HMI periode 1966-1969 kepada Kongres IX di Malang, perumusan NDP ini kemudian mendapatkan pengesahan dari Kongres tersebut, dan atas mandat Kongres itu pula tiga orang telah ditundjuk untuk menjempurnakannja. Ketiga mereka itu, ialah sdr2 Nurcholish Madjid, Endang Saifuddin Anshari dan Sakib Mahmud. Jang ada sekarang ini adalah hasil penjempurnaan itu. Kepada setiap anggota HMI, terutama para akivisnja, diharapkan membatja NDP. Pemahaman terhadap nilai2 itu diharapkan dapat menafasi perdjuangan kita dewasa ini dan seterusnja. Sistematika dalam mentjeramahkan NDP ini kepada para trainees (peserta2 latihan atau training) tergantung kepada tingkat pengetahuan peserta tersebut dan kepada metode pendekatan jang dipiih oleh pentjeramah sendiri. Oleh sebab itu dimintakan kreativitas setiap pentjeramah atau instruktur latihan2 untuk dapat membuat sendiri sistematika itu sesuai dengan keperluan. Dan mengingat perumusan NDP ini dibuat begitu rupa sehingga sedjauh mungkin merupakan se-mata2 pegangan “normatif”, maka kepada para instruktur atau pentjeramah djuga diharapkan ketrampilannja untuk dapat mengemukakan tjontoh2 njata dalam kehidupan se-hari2, baik jang positif (jaitu bersesuaian dengan nilai jang dimaksud) ataupun jang negatif (jaitu jang bertentangan). Dengan begitu penghajatan norma2 itu akan semakin mendalam. Dua sjarat utama suksesnja perdjuangan ialah: 1. Keteguhan iman atau kejakinan kepada dasar, jaitu idealisme kuat, jang berarti harus memahami dasar perdjuangan itu. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

127

2.

Ketepatan penelaahan kepada medan perdjuangan guna dapat menetapkan langkah2 jang harus ditempuh, berupa program perdjuangan atau kerdja, jaitu ilmu jang luas.

Maka perumusan NDP ini adalah suatu usaha guna memenuhi sjarat pertama tersebut. Sedangkan sjarat kedua lebih bersifat dinamis, artinja disesuaikan dengan keadaan. Untuk ini Kongres IX telah memutuskan tentang Program Kerdja Nasional (PKN). Maka diharapkan kepada setiap warga Himpunan memahami kedua dokumen itu se-baik2-nja. Achirnja semoga Allah menganugerahkan kepada kita keteguhan Iman dan keluasan Ilmupengetahuan. Wabillahit-taufiq wal-hidajah, Djakarta, 4 Dzulhidjah 1390 H 31 Djanuari 1971 M

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam

Nurcholish Madjid Ketua Umum

Ridwan Saidi Sekdjen


128

LATAR BELAKANG PERUMUSAN NDP HMI1 Nurcholish Madjid Sebetulnya tidak ada masalah apabila kita sebagai orang muslim berpedoman pada ajaran Islam, memandang segala segala sesuatu dari sudut ajaran Islam, termasuk terhadap masalahmasalah kemasyarakatan, kenegaraan Pancasila. Saya disebut-sebut sebagai orang yang merumuskan NDP, meskipun diformalkan oleh Kongres Malang. Itu terjadi 17 tahun lalu. Jadi sebagai dokumen organisasi, apalagi organisasi mahasiswa, NDP itu cukup tua. Oleh karena itu, ada teman berbicara tentang NDP dan kemudian mengajukan gagasan misalnya untuk tidak mengatakan mengubah-mengembangkan dan sebagainya, maka saya selalu menjawab, dengan sendirinya memang mungkin untuk diubah dalam arti dikembangkan. Values (nilai-.nilai) tentu saja tidak berubah-ubah. Kalau disitu misalnya ada nilai Tauhid, tentu saja tidak berubah-ubah. Akan tetapi pengungkapan dan tekanan pada impliksi NDP itu mungkin bahkan bisa diubah. Sebab, sepanjang sejarah, Tauhid wujudnya sama, yaitu paham pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi tekanan implikasinya itu berubah-ubah. Kita bisa lihat tekanan misi pada rasul-rasul, itu berubah. misalnya Isa Al-Masih (Yesus Kristus) datang untuk mengubah Taurat. (Agar aku halalkan bagi kamu sebagian yang diharamkan bagi kamu). Nabi Isa datang menghalalkan sebagian yang haramkan pada Perjanjian Lama. Jadi, implikasi Tauhid itu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Sebab itu juga menyangkut masalah interpretasi. Pengungkapan nilai itu sendiri memang tidak mungkin berubah, tetapi harus dipertahankan apalagi nilai seperti Tauhid. Akan tetapi karena ada kemungkinan mengubah tekanan dan implikasinya, maka ada ruang untuk pengembangan-pengembangan. Tidak hanya namanya saja diubah NDP ke NIK (lalu NDP kembali-pen). Pengembangan adalah tugas/pikiran yang sah dari adikadik HMI. Maka dari itu saya persilahkan, kalau misalnya memang ada yang ingin menggarap bidang ini. NDP, Kesimpulan Suatu Perjalanan Saya ingin bercerita sedikit. Mungkin ada gunanya walaupun cerita ringan saja. Yaitu bagaimana NDP itu lahir. Ahmad Wahib dalam bukunya Pergolakan Pemikiran Islam yang sangat kontroversial itu menulis bahwa saya dalam tahun 1968 diundang untuk mengunjungi universitas-universitas di Amerika yang waktu itu merupakan pusat-pusat kegiatan mahasiswa. Dan kepergian saya ke Amerika itu mengubah banyak sekali pendirian saya, begitu kata Wahib dalam bukunya itu, maaf saja, tidak benar. Jadi di sini Ahmad Wahib salah. Memang perlawatan yang dimulai dari Amerika itu banyak sekalii mempengaruhi saya, tetapi bukan pengalaman di Amerika yang mempengaruhi saya, melainkan justru di Timur Tengah.

1

Disadur dari Buku Islam Mazhab HMI, Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag


129

Begini ceritanya. Waktu itu terus terang saja sebetulnya pemerintah Amerika sudah lama melihat potensi HMI disini (tentu saja pemerintah Amerika seperti yang diwakili oleh Kedutaan Amerika di sini). Mereka sudah tahu situasi politik Indonesia pada zaman Orde Lama, ketika Bung Karno mempermainkan atau sebetulnya boleh saja dikatakan melakukan politik devide et impera, antara komunis dan ABRI terutama AD. Bagaimana AD itu sangat banyak bekerja dengan kita. Ini banyak dibaca oleh pemerintah seperti Amerika. Dan karena itu banyak sekali pendekatanpendekatan dari orang kedutaan Amerika itu ke PB HMI. Sebetulnya sudah lama mereka menginginkan supaya ada tokoh-tokoh HMI yang melihat-lihat Amerika, tetapi memang waktu itu beluin banyak orang yang bisa berbahasa Inggris, sehingga saya menjadi orang mendapat kesempatan pertama. Kunjungan saya ke Amerika, sesuai dengan Undangan, hanya berlangsung satu bulan seminggu atau satu bulan dua minggu. Sistemnya semua dijamin; ada uang harian, uang perdien. Waktu itu dolar belum inflasi; sehingga uang yang saya peroleh cukup besar, dan saya tentu bisa menghemat. Uang inilah yang saya pergunakan untuk keliling Timur Tengah. Saya lakukan itu, secara sederhana. Kita di Indonesia selama ini selalu mengaku muslim dan mengklaim diri sebagai pejuangpejuang Islam. Untuk terlaksananya ajaran Islam, sekarang perlu melihat sendiri bagaimana wujud Islam dalam praktik. Begitulah motif saya pergi ke Timur Tengah. Meski kita tahu, Indonesia memang negara Muslim yang terbesar di bumi, secara geografis paling jauh dari pusat-pusat Islam, yaitu Timur Tengah, sehingga mghasilkan beberapa hal, misalnya Muslim Indonesia itu adalah termasuk yang paling sedikit ter”arab”kan. Barangkali kita tidak menyadari banyak keunikan kita, sebagai bangsa Indonesia. Boleh dikatakan inilah bangsa Asia satu-satunya yang menuliskan bahasa nasionalnya dengan huruf latin. Semua bangsa Asia menggunakan huruf nasionalnya masing-masing. Hanya kita yang menggunakan huruf latin. Filipina memang, tetapi Filipina belum bisa mengklaim mempunyai bahasa nasional. Bahasa Tagalog masih merupakan bahasa Manila saja. Kemudian Indonesia satu-satunya bangsa Muslim juga yang menggunakan huruf latin untuk bahasa nasionalnya. Semua bangsa muslim itu menggunakan hurup Arab, kecuali tiga: Turki disebabkan revolusi Kemal, Bangladesh karena seperti bangsa Asia lain mempunyai huruf sendiri yaitu huruf Bengali dan Indonesia dikarenakan penjajahan. Jadi kita itu unik. Dari sudut pandangan dunia Islam, Indonesia unik. Inilah bangsa Muslim yang kurang tahu huruf Arab, kira-kira begitu. Jangankan orang Islam Pakistan, Afganistan dan sebagainya, sedangkan orang India yang Islamnya minoritas, di sana pun mereka menggunak huruf Arab untuk menuliskan bahasa Urdu, bahasa mereka. Semuanya begitu. Dari situ saja boleh kita ambil satu kesimpulan bahwa ke-Islaman di Indonesia itu masih demikian dangkal sehingga masih ada persoalan yaitu bagaimana menghayati nilai-nilai Islam itu. Itulah yang mendorong saya pergi ke Timur Tengah. Waktu saya hendak ke Amerika, saya merasa ogah-ogahan. Akan tetapi biarlah barangkali dari Amerika saya bisa ke Timur Tengah. Oleh karena itu biarpun di Amerika, sudah kontak dengan orang-orang dari Timur Tengah, yang kelak ketika saya ke Timur Tengah memang banyak sekali yang menolong saya. Kunjungan saya ke Timur Tengah saya mulai dari Istanbul, kemudian ke Libanon. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

130

Waktu itu tentu saat Libanon masih aman. Lalu ke Syiria, kemudian Irak, sehingga baru pertama kalinya saya bertemu Abdurrahman Wahid. Dia yang menyambut. Karena terus terang, walaupun sama-sama orang Jombang, saya belum pernah kenal. Karena keluarga saya Masyumi, keluarga dia NU. Jadi baru bertemu di Baghdad. Dia baik sekali, mengorganisir teman-teman Indonesia untuk mengambil dan menemani saya ke stasiun bus dari Damaskus. Lalu saya ke Kuwait, dari Kuwait ke Saudi Arabia melalui Tmur. Banyak sekali kenangan di situ. Ketika di Riyadh, saya bertemu seseorang yang pernah saya kenal sejak di Amerika, Dr. Farid Mustafa, seorang tokoh, Doktor Engineering. Itulah satu-satunya pengalaman saya menjadi tamu keluarga Arab, di sini kalau makan siang dan malam semua keluarga ikut termasuk istri. Biasanya orang Arab tidak demikian. Saya tinggal satu minggu di situ dan berkenalan dengan banyak pelarian Ikhwanul Muslimin. Kita mengetahui, Ikhwanul Muslimin umumnya beranggotakan orang-orang Mesir dan orang-orang Syiria. Mereka dikejar-kejar oleh rezim yang ada di negaranya masing-masing, dan kebanyakan larinya ke Saudi Arabia. Bukan untuk mendapatkan kebebasan politik, karena di Saudi Arabia sendiri mereka tidak mendapatkan kebebasan politik. Karena orang Saudi juga tidak suka terhadap sikap politik mereka. Akan tetapi dari segi ilmu pengetahuan mereka banyak sekali dihargai. Mereka kemudian menjadi staf pengajar di Universitas Riyadh. Sejak dari Istanbul saya banyak sekali mengadakan diskusi kritis. Tentu saya tidak mau hanya mendengarkan saja, tapi juga membantah, menanyakan dan menentang, termasuk menentang dan segi literatur. Di Turki saya sampai berkenalan dengan suatu gerakan yang betul-betul di bawah tanah, yang di Istanbul mereka itu bergerak untuk membangkitkan Islam, tetapi dengan cara-cara yang menurut sebagian kita agak kedengaran sedikit kolot. Yaitu melalui sufisme atau gerakan-gerakan tarekat. Suatu malam Dr. Lustafa di Riyad mengajak saya ke Universitas Riyad; ke Fakultas Farmasi yang akan mengadakan wisuda tamatan Fakultas Farmasi, di mana Menteri Pendidikan hadir, yaitu Syekh Hasan bin Abdullah Ali Syekh keturunan Muhammad bin Abdul Wahab, salah seorang pelopor pembaharuan di Arabia yang anak turunannya selalu menjadi Menteri bidang pengetahuan seperti Menteri Pendidikan, Menteri Ilmu Pengetahuan dan sebagainya di Saudi Arabia. Saya tidak tahu apa yang terjadi, pokoknya Dr. Mustafa mengenalkan saya secara berbisikbisik kepada Menteri, lalu Menteri itu minta supaya saya menceritakan tentang gerakan Mahasiswa Islam di Indonesia. Setelah saya ceritakan, tentu saja dengan bahasa Arab—Alhamdulillah saya sedikit banyak tahu bahasa Arab karena belajar di pesantren Gontor, sebuah proyek gabungan antara sistem pendidikan Sumatera Barat (KMI-nya) dan Jawa (pesantrennya) yang saya kira menjadi proyek yang sangat sukses yang sekarang berkembang di mana-mana. Menteri itu demikian senangnya dengan keterangan saya, lalu mengundang 10 orang teman kita, HMI, untuk naik haji tahun itu juga. Selanjutnya, dari Riyad saya ke Madinah, terus ke Mekkah, kemudian ke Kharthum untuk bertemu dengan Dr. Hasan Turabi dari Umin Durman University, tokoh yang sekarang menjadi pusat perhatian di Sudan, oleh karena dia konseptor dari Islamisasinya Numeiry yang sekarang jatuh digulingkan. Dari situ saya pergi ke Mesir, kemudian kembali ke Libanon dan dari situ ke Pakistan. Pokoknya dari semua tempat itu saya mengadakan diskusi macam-macam. Dan konklusinya begini: saya kecewa terhadap tingkat intelektualitas kalangan Islam di Timur Tengah saat itu. Sehingga saya lalu ingat Buya Hamka, ketika suatu saat Buya minta izin kepada K.H. Agus Salim untuk pergi ke Timur Tengah, belajar. Jawab K.H. Agus Salim seperti yang dimuat dalam Gema Islam dahulu Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

131

dan sebagainya, “Malik, kalau kamu mau pergi ke Mekkah atau Timur Tengah, boleh saja. Kamu akan fasih berbahasa Arab barangkali. Tetapi paling-paling kamu akan jadi lebai, kalau pulang. Tetapi sebaliknya kalau kamu ingin mengetahui Islam secara intelek, lebih baik di sini. Belajar sama saya.” Dan saya setuju dengan pendapat K.H. Agus Salim. Padahal di sini, di Indonesia, kita sudah bergumul dengan Marxisme, dengan macam-macam di sini. Indonesia adalah tempat pergumulan ideologi yang paling seru pada zaman Orde Lama, dan kita survive. Kita sudah biasa berdialog dengan orang-orang komunis dengan forum-forum mereka, bukan forum-forum kita. Oleh karena itu kita lebih banyak terlatih dari pada orang-orang yang saya temui di negara-negara Timur Tengah berkenaan dengan cara melihat apa yang paling relevan dalam Islam yang harus kita kembangkan. Sampai-sampai waktu di Riyad, dengan Dr. Mahmud Syahwi namanya, salah satu tokoh Ikhwanul Muslim, ketika saya merasa jengkel dengan kekecewaan saya, saya bilang begini saja, “Dari pada Anda kuliahi saya dengan macam-macam yang tidak masuk akal saya, lebih baik anda kasih saya bahan bacaan yang menurut anda paling penting dan kalau saya membacanya saya mendapat jawaban”. Lalu saya diberi buku berjudul Majmu Rasail Hasan AlBanna, kumpulan tulisan risalah-risalah Hasan Al-Banna, yang waktu itu buku terlarang di Saudi Arabia. Buku itu diberikan kepada saya, sambil mewanti-wanti, “jangan sampai ketahuan orang Saudi, karena kalau ketahuan, Saudara akan mengalami kesulitan, ditahan dan sebagainya. “ Akan tetapi saya senang sekali menerima buku itu dan kemudian saya baca. Waktu di Mekkah saya menggunakan waktu paling banyak dua minggu, saya baca semuanya. Akan tetapi maaf saja, saya tidak mendapat kelebihan dari tulisan-tulisan orang itu. Ya, dengan segala kekaguman saya kepada Hasan Al-Banna, tetapi harus banyak sekali tidak setuju dengan isinya. Slogan-slogan loyalistik itu kebanyakan. Jadi isinya slogan-slogan loyalistik. Bukan pemecahan masalah. Oleh karena itu, saya tidak merasa begitu sesuai dengan buku itu. Kemudian di Mekkah saya berusaha untuk mengkhatamkan al-Qur’an dengan terjemahan dalam bahasa Inggris untuk pengecekan. Kemudian setelah melakukan berbagai diskusi tadi, saya lihat beberapa hal yang relevan untuk kita. Sampai sekarang al-Qur’an itu saya simpan dan saya coreti dengan komentarkomentar saya. Kemudian saya ke Sudan dan pulang. Dan ketika mendengar janji Mentri Pendidikan Saudi Arabia untuk naik haji itu saya memang diingatkan oleh Dr. Mustafa, orang di ibukota Riyad itu. “Ini janji Arab,” katanya. “Oleh karena itu, anda harus rajin menagih”. Jadi, ketika sampai di Mekkah, saya mengirimkan surat. Saya sampai di Madinah, juga begitu. Dan akhirnya alhamdulillah, terealisir. Akhirnya Januari 1969 saya pulang ke Indonesia untuk kemudian sibuk untuk merealisir janji dari Mentri Pendidikan Saudi Arabia itu untuk naik haji yang waktu itu jatuh bulan Maret. Berarti Cuma ada waktu satu bulan, jadi habislah waktu saya untuk menyiapkan teman-teman naik haji. Sampai di sana, semua teman ikut sakit karena tidak cocok dengan makanan kecuali saya. Kebetulan saya sudah terbiasa dengan masakan orang sana. Sampai Zaitun yang disebut di dalam Al-Qur’an saya makan. Karena perlu diketahui bahwa buah walaupun tidak enak dan agak pahit bagi yang belum biasa gizinya tinggi sekali dan dapat menghilangkan rasa mual sebagainya. Dan saya mendapat service dan seseorang di kedutaan San Fransisco, seorang novelis yang terkenal di Amerika bernama John Ball, yang salah satu bukunya difilmkan dan mendapat hadiah besar. Dia mengatakan begini, “Saudara harus tahu, berkat Zaitun inilah orang Yunani dahulu berfilsafat. Karena Zaitun itu tanaman yang tahan lama sekali dan tetap berbuah.” Pohon itu bisa ribuan tahun bertahan, dengan buahnya Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

132

yang begitu tmggi, sehingga orang Yunani itu dulu boleh dikatakan tidak lagi memikirkan masalah sumber gizi yang tinggi. Cukup menanam zaitun saja dan sampai sekarang zaitun merupakan komoditi yang penting negara-negara seperti Italia Yunani dan sebagainya. Setelah pulang dan haji, saya ingin menulis sesuatu tentang nilai-nilai dasar Islam. Seluruh keinginan saya untuk bikin NDP saya curahkan pada bulan April, untuk bisa dibawa ke Malang pada bulan Mei. Jadi NDP itu sebetulnya merupakan kesimpulan saya dan perjalanan yang macam-macam di Timur Tengah selama tiga bulan lebih itu. Jadi sama sekali salah kalau Ahmad Wahib mengatakan itu adalah pengaruh kunjungan di Amerika. Begitulah singkatnya cerita. Namanya saja NDP, NilaiNilai Dasar Perjuangan. Tentu saja bahannya itu macam-macam. Saya ingin menceritakan, mengapa namanya NDP. Sebetulnya teman-teman pada waktu itu dan saya sendiri berpikir untuk memberikan nama NDI, Nilai-Nilai Dasar Islam, Akan tetapi setelah saya berpikir, kalau disebut Nilai-Nilai Dasar Islam, maka klaim kita akan terlalu besar. Kita terlalu mengklaim inilah Nilai-nilai Dasar Islam. Oleh karena itu, lebih baik disesuaikan dengan aktivitas kita sebagai mahasiswa. Lalu saya mendapat ilham dari beberapa sumber. Pertama adalah Willy Eicher, seorang ideolog Partai Sosial Demokrat Jerman yang membikin buku, The Fundamental Values and Basic Demand of Democratic Socialism. Nilai-nilai Dasar dan Tuntutan-tuntutan Asasi Sosialisme Demokrat. Nah, ini ada “nilai-nilai dasar”. Kemudian “perjuangan”-nya dari mana? Dan karya Syahrir mengenai ideologi sosialisme Indonesia yang termuat dalam Perjuangan Kita. Dan ternyata Syahrir juga tidak orisinal. Dia agaknya telah meniru dari buku Hitler, Mein Kamf. Jadilah Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) itu. Kemudian saya bawa ke Malang, ke Kongres IX, Mei 1969. Tetapi di sana tentu saja agak sulit dibicarakan karena persoalannya demikian luas hingga tidak mungkin suatu Kongres membicarakannya. Lalu diserahkan pada kami bertiga; Saudara Endang Saifudin Anshari, Sakib Mahmud dan saya sendiri. Nah, itulah kemudian lahir NDP, yang namanya diubah lagi oleh Kongres ke-16 HMI menjadi NIK (Nilai Identitas Kader). Inti NDP : Beriman, Berilmu, Beramal Kalau teman-teman melihat NDP, tentu saja dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama “Dasar kepercayaan”, Kemanusiaan”, “Kemerdekaan Manusia”, “Ikhtiar dan Takdir”. ini tentu saja banyak sekali unsur dan tulisan H. Agus Salim; Filsafat tentang Tauhid, Takdir dan Tawakal misalnya. Kemudian “Ketuhanan Yang Maha Esa dan Prikemanusiaan”, atau “Individu dan Masyarakat”, “Keadilan Sosial” dan “Keadilan Ekonomi”, “Kemanusiaan dan Ilmu Pengetahuan”, lalu kesimpulan dan penutup. Saya tidak akan menerangkan semua NDP. “Dengan demikian sikap hidup manusia menjadi sangat sederhana. Yaitu beriman, berilmu dan beramal”. Ya, biasa, kalau suatu ungkapan yang sudah menjadi klise, itu tidak menggugah apa-apa. Apa makna beriman, berilmu, beramal, saya kira itu telah menjadi kata-kata harian. Saya kira hidup beriman, tentu saja personal, pribadi sifatnya. Setiap manusia itu harus menyadari, tidak bisa tidak harus punya nilai. Oleh karena itu iman adalah primer. Iman adalah segalanya. Oleh karena iman disitu adalah sandarn nilai kita. ini kemudian diungkapkan secara panjang lebar dalam bab Dasar-dasar Kepercayaan. Kenapa manusia memiliki kepercayaan. Di situ, misalnya, kita menghadapi satu dilema; satu dilema pada manusia, yang dikembangkan dalam Syahadat La illaha ilallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Di sini kita bagi dalam dua, nafyu dan itsbat. Artinya negasi dan afirmasi. Jadi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mengenai soal ini, saya prnah Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

133

terlibat dalam polemik tentang Allah ini, bisa tidak diterjemahkan dengan Tuhan? Saya berpendapat bisa, tapi banyak sekali orang berpendapat tidak bisa. Kemudian ada polemik yang saya tidak begitu suka. Memang para ulama berselisih mengenai makna Allah ini. Maksudnya ada yang berpendapat bahwa Allah ini suatu isim jamid, yaitu bahwa memang Allah itu begitu adanya yang berpendapat bahwa ini sebetulnya berasal dan al-ilaah. kemudian menjadi Allah. Jadi menurut mereka yang berpendapat isim jamid tidak dapat diterjemahkan Allah. Allah tetap Allah. Dan itu banyak pengikutnya. Buya Hamka juga pernah mempunyai persoalan, ketika ditanya orang, “Mengapa Buya Hamka suka bilang Tuhan, kan tidak boleh? Dan mengapa suka bilang sembahyang, bukan sholat?” Hamka menjawab, “boleh, sebab Allah itu memang Tuhan, dan sholat juga bisa diterjemahkan menjadi sembahyang”. Beliau mengutip bahwa dulu di Malaya, Allah itu diterjemahkan dengan Dewata Raya dan para ulama tidak keberatan. Tapi sebelum Buya Hamka atau orang Indonesia, yang menghadapi masalah terjemahan ini ialah orang Persi sebetulnya. Sebab bangsa Muslim yang pertama bukan orang Arab itu yang besar adalah orang Persi. Memang sebelum itu orang Syiria, Mesir, semua bukan Arab. Tetapi mungkin karena latar belakang kultural mereka itu tidak begitu kuat, maka mereka ter-Arabkan sama sekali. Sehingga orang Mesir sekarang sudah tidak ada lagi. Mereka semua menjadi orang Arab. Termasuk Khadafi yang keturunan Kartago, itu juga menjadi orang Arab. Kalau dari sejarah, Khadafi itu lebih dekat dengan orang-orang Yunani, orang Romawi dan sebagainya sebagai keturunan Kartago. Libya bukan tempatnya orang-orang Kartago dulu dan mereka itu lebih banyak orang-orang Quraisy. Tetapi mereka menjadi Arab dan berbahasa Arab. Maka yang disebut bangsa-bangsa Arab itu, secara darah sebetulnya sebagian besar bukan orang-orang Arab, tetapi orang yang berbahasa Arab. Bangsa Muslim yang pertama bukan Arab dan sampai sekarang tidak berhasil di-Arabkan adalah bangsa Persi. Padahal secara geografis itu paling dekat dengan dunia Arab. Mengapa? karena latar belakang kebudayaan Persi yang besar itu, sehingga mereka tidak bisa di-Arabkan. Oleh karena itu, bangsa Persilah yang pertama kali menghadapi masalah terjemahan ini Sebab Islam datang dengan berbahasa Arab. Sehingga mazhab Hanafi yang Abu Hanifah itu sendiri orang Persi— berpendapat, sembahyang dalam terjemahan itu boleh. Itulah sebabnya mengapa orang-orang Persi selalu menggunakan Khoda untuk Allah. Kita mengetahui bahwa bahasa Persi itu adalah satu rumpun dengan bahasa Jerman, Inggris dan Sansekerta. Sehingga Baitullah misalnya, mereka terjemahkan menjadi Khanih-e Khoda. Maka dari itu, ketika zaman modern sekarang ini dan umat Islam mulai menyebar ke mana-mana termasuk ke negeri-negeri Barat, maka ada persoalan, yaitu kalau Qur’an diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, misalnya, bagaimana menerjemahkan? Apakah Allah harus diterjemahkan menjadi God, ataukah tidak. Itu sudah ada dua pendapat. Misalnya, The Meaning of the Glorious Qur’an tidak menerjemahkan perkataan AlIah. Sama sekali tidak. Tetapi sebaliknya Yusuf Ali yang orang Pakistan, yang tafsirnya juga diterbitkan oleh Rabithah Alam Islami di Mekkah, menerjemahkan Allah dengan God Sehingga dalam terjemahan dia, itu tidak ada sama sekali perkataan Allah, karena jadi “God” semua. Dan Khomaeni yang sekarang mendirikan negara Islam di Iran, Konstitusinya dalam versi bahasa Inggris, menerjemahkan la ilaaha illa-Allah dengan “there is no god but God.” Ini penting, mengapa ulasan ini agak panjang karena ada implikasinya. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

134

Yaitu salah satu problem kita di Indonesia ini ialah bahwa tradisi intelektual Islam kita masih muda sekali, sehingga orang sering kehilangan jejak, akhirnya bingung. Buku Yusuf Ali yang saya beli di Mekkah yaitu ketika saya mengadakan kunjungan ke beberapa negara ke Timur Tengah diberi pengantar dari sekjen Rabihtah Alam Islami. Kita bisa melihat sekarang di sini misalnya perkataan Ia ilha iila-Allah bagaimana diterjemahkan. Begitu juga dalam tafsir Muhammad Asad atau dalam Konstitusinya Khomeini. Kita boleh tidak setuju dengan ajaran Syi’ah, tetapi jangan phobi. Justru bobot NDP sebetulnya untuk menghilangkan itu. Sedangkan Islam itu sendiri berada di tengah umat manusia. Jadi kita ini harus Muslim di tengah umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, mungkin saudara-saudara juga tahu bahwa saya selalu mengatakan tidak setuju dengan sensor. Orang boleh tidak dengan tidak setuju dengan suatu paham, tetapi jangan menyensor. Karena itu sebenamya, di Indonesia kata Allah itu diterjemahakan menjadi kata Tuhan. Menurut saya bisa. Khomeini saja bisa kok, mengapa kita tidak bisa. Itu Yusuf bisa, bahkan itu diterbitkan oleh Rabitah Alam Islami. Jadi tiada Tuhan dengan t kecil (tuhan), kecuali Tuhan itu bisa. Waktu itu saya tidak tahu, bahwa Buya Hamka pernah menerangkan hal ini, sehingga ketika saya terlibat dalam polemik itu ada seorang teman yang bersuka rela memberikan kepada saya copy dari polemik Buya Hamka dengan seseorang melalui surat menyurat. Dan sekarang sudah diterbitkan dalam sebuah buku, yaitu Hamka Menjawab Masalah-masalah Agama. Dalam psikologi agama ada yang disebut convert complex. Convert artinya orang yang baru saja memeluk agama. Lalu kompleks, perasaan sebagai agamawan baru. Misalnya, di masyarakat ada saja bekas tokoh yang kurang senang pada agama, lalu menjadi fundamentalistik sekali. Nah, karena tradisi intelektual kita itu begitu muda, begitu rapuh, kita sering kehilangan jejak. Kemudian bingung. Ada cerita menyangkut dua orang Minang: H. Agus Salim dan Sutan Takdir Alisyahbana. Sudah tahulah Takdir Alisyahbana, seorang yang mengaku sebagai orang yang modern dan sangat rasionalistik, oleh karena itu, dia pengagum Ibnu Rusd. Dia selalu bilang, dunia ini kan persoalan pertengkaran antara Ghazali dan Ibnu Rusd. Karena di dunia Islam Ghazali yang menang dan di dunia Barat Ibnu Rusd yang menang, maka akhirnya Ibnu Rusd yang menjajah Ghazali. Jadi Indonesia dijajah Belanda itu sebetulnya Ghazali dijajah Ibnu Rusd, menurut Takdir Alisyahbana. Karena apa? Ghazali mewakili mistisisme, intuisisme, sedangkan Ibnu Rusd mewakili rasionalisme. Ada betulnya juga, meskipun tidak seluruhnya. Suatu saat pak Takdir konon menggugat H. Agus Salim. Katanya begini, “Pak Haji, pak haji ini kan orang terpelajar sekali, masa masih biasa sembahyang. Artinya, kok masih mempercayai agama?” Lalu dibilang oleh H. Agus Salim, “Maksud saudara apa?“. “Maksud saya, sebagai orang terpelajar saya tidak nembenarkan sesuatu kecuali kalau saya paham betul”. Betul, memang begitu. Qur’an sendiri menyatakan begitu. Akan tetapi begini, kita kan terbatas, karena terbatas kalau rasio kita sudah pol begitu, maka sebagian kita serahkan kepada iman.” Jadi masalah iman itu adalah bagian dari pada hidup dan itu adalah kewajiban dari pada rasional kita. Rupanya Takdir belum puas dengan jawaban itu. Lalu Salim membuat jawaban yang lucu dan benar. Dia bilang begini, “Begini aja deh, Takdir kan orang Minang. Kan suka pulang ke Minagkabau, pulang ampung, naik apa?” “naik kapal” jawab Takdir. Rupanya waktu itu belum bisa naik pesawat, pesawat belum begitu banyak. “Nah kata Agus Salim, “Kamu naik kapal itu menyalahi prinsipmu “Kamu tidak akan menerima sesuatu kecuali kalau paham seluruhnya. Jadi asumsinya, kalau kamu naik kapal, adalah kalau sudah paham tentang seluruhnya yang ada Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

135

dalam kapal itu. Termasuk bagaimana kapal dibikin, bagaimana menjalankannya bagaimana kompasnya, bagaimana ini dan sebagainya. Nah begitu ketika kamu menginjakkan kaki ke geladak kapal Tanjung Priok, itu kan sudah ada masalah iman. Kamu percaya kepada nakhoda, kamu percaya kepada yang bikin kapal ini bahwa ini nanti tidak pecah di Selat Sunda dan kamu kemudian tenggelam. Percaya, percaya dan semua deretan kepercayaan Agus Salim melanjutkan, “Sedikit sekali yang kamu ketahui tentang kapal. Paling-paling bagaimana tiketnya dijual di loketnya saja yang kamu tahu. Pembuatan tiket juga kamu tidak tahu” katanya. Lalu Salim bilang begini, “Seandainya kamu konsisten dengan jalan pikiran kamu hai Takdir, mustinya kamu pulang ke Minang itu berenang. Ya, begitu, sebab berenang itu yang paling memungkinkan usahamu. Itu saja masih banyak sekali masalah. Bagaimana gerak tangan kamu saja mungkin kamu tidak paham,” katanya. Lalu ini yang menarik, “nanti kalau kamu berenang, di Selat Sunda kamu di ombang-ambing ombak dan kamu akan berpegang pada apa saja yang ada. Dalam keadaan panik, kamu akan berpegang pada apa saja yang ada. Untung kalau kamu ketemu balok yang mengambang. Akan tetapi kalau kamu ketemu ranting, itupun akan kamu pegang. Ketemu barang-barang kuning juga kamu pegang”. Itu kata Agus Salim. Nah inilah yang saya maksudkan. Dalam keadaan panik orang sering kehilangan jejak, sering kita berpegang kepada suatu masalah secara harga mati. Padahal itu ranting, kalau kita pegang akan tenggelam lagi kita nanti. ini maksud saya. Jadi kembali lagi pada laa ilaaha illa-Allah di sini memang ada diIema. Dilemanya, sebagaimana sudah menjadi kenyataan, manusia itu hidup tidak mungkin tanpa kepercayaan. Terlalu banyak Tuhan. Itu problemanya. Jadi sebetulnya kalau kita membaca alQur’an, problemnya itu bukan bagaimana membikin manusia percaya pada Tuhan, tetapi bagaimana membebaskan manusia dari percaya kepada terlalu banyak Tuhan. Karena itu memang ada tema ateisme dalam al-Qur’an yaitu dahriyyah tapi kecil sekali. Ateisme itu satu hal yang tidak mungkin. Justru yang ada dan sangat banyak terjadi pada manusia ialah politeisme. Problema manusia sebetulnya bukan ateisme yang utama, tetapi politeisme. Oleh karena itu tema-tema al-Qur’an itu yang dicerminkan dalam perkataan laa ilaaha ila-Allah, ialah usaha dan ajaran menghancurkan politeisme. Dan kalau nenghancurkan politeisme kita pergunakan politeisme dalam bahasa sekarang, akan berbunyi, “bebaskan dirimu dan belenggu-belenggu yang menjerat dirimu sendiri.” Sebab semua kepercayaan dan sistem kepercayaan itu membelenggu. Tetapi kalau manusia tidak memiliki kepercayaan sama sekali juga tidak mungkin. Oleh karena itu harus ada kepercayaan, tetapi kepercayaan itu harus sedemikian rupa sehingga tidak membelenggu kita, bahkan nenyelamatkan kita. Itulah kepercayaan kepada Allah, satu-satunya Tuhan, yang Allah ini adalah the High God, Tuhan Yang Maha Tinggi. Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu Allah lain dengan Zeus dan Indra yang merupakan mitologi. Orang Yunani kuno itu dulu percaya pada Zeus. Dan Zeus itu nama dewa dalam mitotologi mereka. Orang Mesir, Ra, kemudian orang India, Indra. Jadi masalahnya begini, manusia ini tidak mungkin hidup kecuali kalau mempunyai kepercayaan. Akan tetapi kalau terlalu banyak yang dipercayai, akan menjerat manusia sendiri, dan tidak akan banyak membuat kemajuan. Sementara itu manusia tidak mungkin hidup tanpa kepercayaan. Oleh karena itu dari sekian banyak kepercayaan harus disisakan yang paling benar, yaitu la ilaaha ha-Allah ini. Ini keterangan yang banyak sekali, akan tetapi saya mau meloncat sedikit kepada isolasi agama.


136

Agama Islam itu satu rumpun dengan agama Yahudi dan Kristen yang disebut agama Ibrahim. Nah, kita masih mewarisi ajaran Nabi Ibrahim, yaitu Inni Wajjahtu wajhia lillàdzi Fatharassamawati wal ardha, Hanifam muslima wama ana minal musyrikin. Itu suatu pernyataan Ibrahim setelah “eksperimennya” dalam mencari Tuhan. Itu dalam aI-Qur’an yaitu ketika Ibrahim melihat bintang itu hilang, dia bilang, ah, tidak mungkin Tuhan kok tenggelam, ini bukan Tuhan.. Setelah melihat bulan, kemudian mendapatkan matahari itu lebih besar. Dia pun bilang inilah Tuhan. Pokoknya setelah eksperimen melalui bintang, bulan, matahari, yaitu gejala-gejala aIam. Kalau di sini ada masalah pembebasan, masalah negatif, masalah karena manusia itu cenderung untuk menjadikan apa saja yang memenuhi syarat sebagai misteri/sebagai Tuhan; sesuatu yang mengandung misteri, sesuatu yang mengandung kehebatan sesuatu yang mengandung rasa ingin tahu. Kalau sebuah gunung yang setiap kali meletus dan membawa bencana tidak bisa diterangkan oleh orang, maka mereka melihatnya sebagai misteri dan kemudian menyembahnya. Inilah akar tentang syirik sebetulnya. Jadi, syirik itu sebetulnya kelanjutan mitologi. Barangkali kita sudah mempelajari bagaimana lahirnya mitologi. Oleh karena itu, mitologi secara bahasa lain boleh dikatakan sebagai kecenderungan manusia untuk menuju sesuatu yang tidak dipahami. Begitulah kira-kira. Pemimpin yang kita agung-agungkan, akhirnya berkembang menjadi mitologi terhadap pemimpin kita itu. Nah, kalau kita menganut mitologi, maka suatu mitos itu pasti menjerat kita. Kalau misalnya, kita memitoskan gunung, maka tertutup kemungkinan bagi kita mempelajari apa sebetulnya hakikatnya. Gunung itu mengandung sebuah kekuatan misterius, yang setiap kali meletus akan menghancurkan sekian banyak orang, sawah ladang dan sebagainya. Oleh karena itu pendekatan kita kepada gunung itu mengarah kepada pendekatan keagamaan; disembah. Nah, itulah contoh mitologi yang menyeret kita. Jadi artinya, suatu mitologi menutup kemungkinan suatu objek untuk diteliti secara ilmiah. Seorang ahli vulkanologi misalnya, melihat itu sebagai sesuatu yang biasa, tidak lagi mengandung misteri. Begitulah kira-kira. Sebab untuk syarat sebagai tuhan haruslah misteri, tidak bisa dipahami. Jangan lupa bahwa kita masih banyak mewarisi mengapa hari itu tujuh. Dan Tuhan itu diandaikan bintang-bintang atau benda-benda langit. Jadi yang paling besar adalah matahari, kemudian yang kedua adalah rembulan, kemudian bintang seperti mars, venus dan sebagainya. Itu sebabnya kemudian orang-orang Babilonia menyediakan setiap hari satu tahun. Nah, itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Misalnya namanya dalam bahasa Inggris, seperti Sunday, itu artinya hari matahari. Waktu itu orang menyembah matahari. Monday artinya hari rembulan. Kalau dalam bahasa Francis itu lebih kentara lagi: Mardi (hari mars), Mercredi (hari merkurius), Jeuvi (hari jupiter), Vendredi (hari venus), Saturday (hari saturnus). Baru ketika bangsa Semit, bangsa Semit yang sudah bertauhid yang dimulai oleh Ibrahim mengambil alih, mitos itu dihapus dan kemudian nama hari yang tujuh diganti dengan angka. Ahad, Senin, Selasa, itu maksudnya satu, dua, tiga, dst. tapi hari Sabtunya tetap dipertahankan. Jadi artinya kalau Ibrahim dahulu itu ada pikiran atau usaha begitu, ada pikiran untuk menyembah bintang, itu sebetulnya karena ia memang orang Babilonia. Tapi kemudian lihat kesimpulannya, ketika matahari tenggelam, dia bilang “ah masa tuhan tenggelam “Nah, lalu diapun bilang, “Inni wajjahtu wajhia lilladzi fatharassamaawaati wal ard”. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan


137

yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi, “Janganlah kamu bersujud kepada matahari dan rembulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya.” Nah, jadi meskipun matahari itu sampai sekarang belum seluruhnya kita pahami, artinya masih mengandung misteri, ada potensi untuk paham. Karena itu matahari tidak akan memenuhi syarat sebagai Tuhan, karena suatu saat akan dipahami manusia. Begitu juga seluruh alam ini. Di situlah kita bisa melihat mengapa Allah menjanjikan: “Kami akan perlihatkan tanda-tanda-Ku seluruh cakrawala dan dalam diri mereka sendiri, sehingga terlihat bagi mereka bahwa Allah itu benar”. Artinya, orang akan haqqul yaqin bahwa Allah itu benar bila seluruh alam ini sudah dipahami, bisa dipahami, sehingga tidak tersisa misteri lagi. Dengan perkataan lain bahwa Allah itu Allah, oleh karena itu yang tidak bisa dipahami manusia. Tuhan itu adalah yang tidak mungkin dipahami manusia, dan sebetulnya konteks ketuhan menurut Tauhid itu adalah konteks mengenai misteri, laisa kamislihi syai’un (tiada sesuatu yang sebanding dengan Dia). Jadi Dia tidak bisa digambarkan, tidak dapat dipahami. Sebab Allah itu mutlak. Perkataan memahami Tuhan itu kontradiksi interminus. Sebab memahami berarti mengetahui batas-batasnya. Jadi, kalau memahami Tuhan berarti sudah apriori bahwa Tuhan terbatas, terjangkau oleh kita. Oleh karena itu, kalau Allah itu memang mutlak, maka dia tidak dapat dipahami. Sebetulnya ini kontroversi yang lama di kalangan umat Islam. Yaitu antara Mu’tazilah dan Asy’ary mengenai isu mengenai apakah manusia itu bisa melihat Tuhan atau tidak, di surga nanti. Menurut Mu’tazilah tetap tidak bisa, sedangkan menurut asy’ariyah bisa, meskipun selalu ditutup dengan bila kaifa, tanpa bagaimana. Jadi sebetulnya antara keduanya tidak ada perbedaan. Kalau tanpa bagaimana berarti tanpa bisa diketahui sendiri. Mengetahui tanpa bisa diketahui. Mengetahui tanpa bisa mengetahui bagaimana mengetahui itu. Itu bila kaifa dari sistem Asy’ariyah yang banyak dianut sebagian dari kita yang berpaham Sunni. Yang jelas adalah bahwa dalam al-Qur’an, ajaran yang dominan itu bukan tentang mengetahui Tuhan, tapi mendekatkan. Jadi taqarrub itu, mendekati Tuhan. Allah asal tujuan dan segala yang ada dalam hidup ini. Oleh karena itu, perjalanan hidup kita sebetulnya menuju kepada Allah. Maka dan itu sebutlah di sini dalam bahasa yang sedikit kontemporer : kesadaran mengorientasikan hidup kepada Allah. Oleh karena itu, seluruh perbuatan kita haruslah Lillaahi ta‘ala. Jadi justru harus menuju pada Allah Subhanahu Wata’ala. Dan ini yang kita ungkapkan dengan berbagai ungkapan, termasuk ridha, ridhallah. Dalam al-Qur’an disebutkan “mencari muka Tuhan”. Jadi kita itu memang mencari muka, yaitu mencari muka Tuhan, artinya bagaimana melakukan sesuatu yang berkenan pada Tuhan, mendapatkan ridha-Nya. Kita menuju kepada Allah, jadi selalu mendekat, taqarrub kepada Allah. Nah, kita mendekati Tuhan itu adalah dinamis; iman itu dinamis, bisa berkurang dan bisa bertambah. Artinya dinamis, sebab manusia itu dengan segala keterbatasannya kemungkinan besar dia membuat kesalahan. Oleh karena itu dia harus mengikuti garis yang lurus membentang antara dirinyya dan Allah, yaitu Alshshirot al-mustaqiim. Jalan yang lurus, lurus itu terhimpit dengan hati nurani kita, dengan fitrah kita. Sudah banyak sekali diterangkan dalam NDP tentang peranan hati nurani yang kadang-kadang disebut juga dhamier dan sebagainya itu. Dhamier, fitrah atau hati nurani itu adalah kesadaran yang dalam pada diri kita tentang apa yang baik dan buruk, dan apa yang benar dan salah. Itu tentu saja tidak bisa dibiarkan sendirian, tapi harus ditolong oleh suatu ajaran. Di sini kemudian ajaran agama Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

138

untuk menguatkan apa yang ada pada hati nurani. Oleh arena itu menurut Ibnu Taymiyyah agama itu tiada lain adalah fitrah yang diwahyukan, atau fitrah yang diturunkan. Selain ada fitrah yang diciptakan pada diri kita, juga ada fitrah yang diwahyukan. Itulah agama. Jadi artinya agama itu adalah fitrah yang diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu Wataala, untuk memperkuat fitrah yang ada dalam diri kita sendiri. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar Robinson Cruso. Robinson Cruso adalah novel yang dikarang Daniel Deboe, menceritakan tentang seseorang yang terdampar di pulau dan hidup sendiri dengan segala romantikanya. Itu sebetulnya adalah plagiat dari seorang filsuf muslim, namanya Ibn Thufayl Yaitu suatu karya yang namanya Al-Hay, Ibnu Yaqdzan. ” Orang Hidup, Anak kesadarannnya sendiri.”. Ini sebetulnya sebuah kisah filosofis berdasarkan konsep tentang fitrah itu. Karena manusia itu—seperti dikatakan oleh hadits “alwaladu yuladu ‘ala al-fitra”‘ dilahirkan dalam keadaan suci. Maka seorang filsuf Muslim ini membuat hipotesa kalau seandainya manusia itu hidup dengan konsisten mendengarkan kesadarannya sendiñ dan bebas dan polusi budaya, polusi kultural (orang ini dikatakan bagai hidup di sebuah pulau sendirian). Kalau orang ini masih seperti itu, dia akan menjadi manusia sempurna: insan kamil, maka sebetulnya novel ini yang berurusan dengan persoalan insan kamil dalam konsep sufi itu. Inilah yang diplagiat oleh Daniel Deboe dan menjadi Robinson Cruso. Sebetulnya ada urusannya dengan fitrah ini. Jadi fitrah itu kemudian diperkuat oleh agama. Nah agama ini yang kemudian memberi kesadaran tentang bagaimana Allah itu harus dipersepsi, misalnya dengan ayat-ayat dan Tauhid dan sebagainya itu. Dan manusia harus berjalan pada jalan ini menuju kepada Allah. Tapi karena Allah itu mutlak, maka Dia bakalan tidak bisa dicapai. Kita tidak akan bisa mencapai Tuhan dalam arti menguasai. Sebab itu akan berarti Tuhan itu terbatas. Jadi kontradiksi lagi dengan pemutlakan Tuhan. ini mempunyai implikasi bahasa kebenaran yang ada pada benak manusia itu tidak pernah merupakan kebenaran mutlak, sebab keterbatasan kita. Akan tetapi, tidak berarti bahwa kebenaran yang ada dari kita itu lalu kita buang begitu saja, karena relatif. Itu tidak bisa tidak. Misalnya saja kita dari Jakarta mau ke Bandung. Tentu saja sebagai analogi, Bandung menjadi tujuan kita. Tapi dari Jakarta tidak bisa begitu saja kita loncat ke Bandung. kita harus melalui Cibinong, melalui Bogor, melalui Puncak dan sebagainya. Nah itulah yang kita alami dalam hidup, yaitu Cibinong, Bogor, Cianjur, sampai Padalarang dan sebagainya. Akan tetapi tidak berarti karena itu kita tahu Cibinong bukan Bandung maka sudahlah kita tak usah ke Cibinong karena tujuannya Bandung. Soalnya ialah Bandung tidak bisa dicapai, kecuali melalui Cibinong. Kebenaran mutlak tidak bisa dicapai kecuali dengan eksperimen relatif, kecuali dengan mengalami kebenaran-kebenaran relatif. Jadi kebenaran relatif apa pun yang kita alami, itu harus kita pegang, tetapi karena pada waktu yang sama kita tahu bahwa ini kebenaran yang relatif, maka kita harus nemegangnya sedemikian rupa sehingga harga tidak mati. karena kita tahu Cibmong bukan tujuan kita, Cibinong harus kita lewati, tetapi kita harus segera menuju Bogor, segera menuju ke Puncak, ke Padalarang dan seterusnya. Nah, oleh karena itu dinamis. Di sini lalu kemudian bergerak terus menerus. Itulah sebabnya mengapa agama itu, agama Islam terutama, selalu dilukiskan sebagai jalan. Ini penting sekali. Kita melihat, agama Islam itu dulu selalu disebut sebagai jalan. Shirat itu artinya jalan. Kalau ada dongeng al-shirot al-mustaqim itu adalah titian rambut dibelah tujuh yang membentang dintara dunia dan surga dan di bawahnya api neraka, itu berasal dari Persi, dan agama Zoroaster. Kemudian tadi syari’ah itu juga jalan. Kemudian ada lagi, maslak itu juga jalan. Jadi agama itu dilukiskan sebagai Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

139

jalan oleh karena mendekati Tuhan itu tidak harus sekali jadi, tetapi harus berproses. Dalam proses inilah pentingnya ijtihad. Maka dari itu kemudian ijtihad harus terus menerus dilakukan. Karena, Tuhan tidak pernah bisa untuk dicapai tapi kita harus dituntut untuk mendekatkan diri pada Tuhan, semakin dekat, maka ada proses dinamis, dan itu jadi ijtihad. SebetuInya akar ijtthad itu ialah j, h, dan d. Jadi sama dengan jihad. Satu akar kata dengan jihad. Satu akar juga dengan juhd, juga dengan mujahadah, yang semua itu sebetulnya sama dengan jihad. Jadi mengandung makna bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. Mujahadah. Lalu di sini, “walladziina jaahadu fina lanah diyannahum subulana “, Barang siapa bersungguh-sungguh berusaha untuk mendekatai Tuhan, maka akan Tuhan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan. Nah kebetulan ke Cibubur ini tadi saya melewati Jagorawi sedikit Jagorawi ini jalan ashshirotolmustaqim, tetapi di situ banyak jalur. Misalnya yang sudah matang dalam Islam, itu ada jalur sufi, jalur fiqh, dll. Orang yang versi ke-Islamannya itu sufisme apakah anda akan mengatakan bahwa orang-orang sufi itu sesat? Saya kira kita tidak berhak mengatakan begitu. Ada yang persepsinya kepada Islam itu hukum. Jadi, masalah agama adalah masalah hukum. Ada yang persepsinya teologis, mutakallimun, ada yang persepsinya masalah filsafat dan banyak sekali jalan-jalannya menuju Tuhan ini. Juga disebutkan, jalan menuju Tuhan itu subulussalam “berbagai jalan menuju keselamatan”. Mengapa begitu’ .Jadi dengan iman kita mengorientasikan hidup kita kepada Allah Inna lillahi wainna ilaihi rojiun. Kemudian, berilmu, karena perjalanan menuju Allah itu meskipun mengikuti al-shirot almustaqim dan berhimpit dengan hati nurani kita, tapi disitu ada masalah perkembangan. Oleh karena itu harus berilmu, harus mujahadah. Jihad atau mujahadah di sini ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Semua itu tentu saja tidak mempunyai arti apa-apa, sebelum kita amalkan, kita wujudkan dalam amal perbuatan itu. Maka dari itu ideologi misalnya, tidak bisa menjadi mutlak. Ideologi itu berkembang, ilmu pengetahuan pun berkembang, tidak ada yang benar-benar mutlak. Lihat saja itu dulu, pada zaman sahabat, itu tidak ada sifat dua puluh. Maka sifat dua puluh itu muncul oleh Asy’ari oleh karena ada persoalan yaitu bagaimana membendung pengaruh dari hellenisme melalui filsafat Yunani, yang pada waktu itu mulai gejala mengancam Islam itu sendiri. Maka kemudian dia tampil dengan sifat dua puluh itu. Saya terangkan begitu, dengan kata lain kita harus menyejarah, bersatu dengan suatu konsep historis dan karena itu kita menjadi dinamis, terus berkembang, tidak ada yang harga mati. Oleh karena itu, orientasi hidup kepada Allah yang dalam bahasa agamanya beriman kepada Allah itu sering kali dalam al-Qur’an itu dikontraskan dengan beriman kepada Thaghut. Thaghut itu siapa? Thaghut itu tiada lain adalah tirani, sikap-sikap tirani. Tiranisme. Kenapa disebut tirani? Yang disebut tirani adalah sikap memaksakan suatu kehendak kepada orang lain. Oleh sebab itu, Nabi atau Rasulullah sendiri sudah diingatkan, kamu jangan jadi tiran. “Innama anta muzakkir, lasta alaihim biimushaitir” Hai Muhammad, kamu itu cuma memperingatkan, tidak untuk mengancam orang, memaksa orang. Muhammad itu manusia biasa, maka itu suatu saat juga tergoda untuk memaksakan pahamnya kepada orang lain. Lalu Allah pun turun dengan Firmannya yang berat sekali pada surat Yunus ayat 101. “Kalau seandainya Tuhanmu mau hai Muhammad, menghendaki semua manusia tanpa kecuali akan beriman, apakah kamu akan memaksa setiap orang supaya menjadi Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

140

beriman?” Tidak boleh, sebab walaupun dia rasul Allah, kalau dia sudah memaksa, dia sudah terjerembab ke dalam tirani. Thaghut. Tentu saja tirani yang paling berbahaya ialah tirani politik. Artinya tirani yang asasi betul. Oleh karena itu tokoh simbol dari pada tiranisme dalam al-Qur’an itu selalu Fir’aun. Agama Islam adalah agama yang sama sekali tidak membenarkan tirani, oleh karena itu salah satu konsekuensi berorientasi hidup kepada Allah itu adalah sikap-sikap demokratis, sikap bermusyawarah dan sebagainya. Jadi, begitu kira-kira cakupan seluruhnya itu. Titik berat argumen dalam NDP itu sebetulnya demikian. Di dalam NDP kita tidak berbicara mengenai bagaimana orang sholat, bagaimana orang zakat dan sebagainya, tetapi kita membatasi pembicaraan kepada hal-hal prinsipil dan strategis, yaitu nilai-nilai dasar yang akan langsung mempengaruhi cara berpilkir kita, pandangan hidup kita.


141

NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN (NDP)

I. DASAR-DASAR KEPERCAYAAN Manusia memerlukan suatu bentuk kepercayaan. Kepercayaan itu akan melahirkan tata nilai guna menopang hidup dan budayanya. Sikap tanpa percaya atau ragu yang sempurna tidak mungkin dapat terjadi. Tetapi selain kepercayaan itu dianut karena kebutuhan dalam waktu yang sama juga harus merupakan kebenaran. Demikian pula cara berkepercayaan harus pula benar. Menganut kepercayaan yang salah bukan saja tidak dikehendaki akan tetapi bahkan berbahaya. Disebabkan kepercayaan itu diperlukan, maka dalam kenyataan kita temui bentuk-bentuk kepercayaan yang beraneka ragam di kalangan masyarakat. Karena bentuk- bentuk kepercayaan itu berbeda satu dengan yang lain, maka sudah tentu ada dua kemungkinan: kesemuanya itu salah atau salah satu saja diantaranya yang benar. Disamping itu masing-masing bentuk kepercayaan mungkin mengandung unsur-unsur kebenaran dan kepalsuan yang campur baur. Sekalipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa kepercayaan itu melahirkan nilai-nilai. Nilai-nilai itu kemudian melembaga dalam tradis-tradisi yang diwariskan turun temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya. Karena kecenderungan tradisi untuk tetap mempertahankan diri terhadap kemungkinan perubahan nilai-nilai, maka dalam kenyataan ikatanikatan tradisi sering menjadi penghambat perkembangan peradaban dan kemajuan manusia. Disinilah terdapat kontradiksi kepercayaan diperlukan sebagai sumber tatanilai guna menopang peradaban manusia, tetapi nilai-nilai itu melembaga dalam tradisi yang membeku dan mengikat, maka justru merugikan peradaban. Oleh karena itu, pada dasarnya, guna perkembangan peradaban dan kemajuannya, manusia harus selalu bersedia meninggalkan setiap bentuk kepercayaan dan tata nilai yang tradisional, dan menganut kepercayaan yang sungguh-sungguh yang merupakan kebenaran. Maka satu-satunya sumber nilai dan pangkal nilai itu haruslah kebenaran itu sendiri. Kebenaran merupakan asal dan tujuan segala kenyataan. Kebenaran yang mutlak adalah Tuhan Allah. Perumusan kalimat persaksian (Syahadat) Islam yang kesatu : Tiada Tuhan selain Allah mengandung gabungan antara peniadaan dan pengecualian. Perkataan "Tidak ada Tuhan" meniadakan segala bentuk kepercayaan, sedangkan perkataan "Selain Allah" memperkecualikan satu kepercayaan kepada kebenaran. Dengan peniadaan itu dimaksudkan agar manusia membebaskan dirinya dari belenggu segenap kepercayaan yang ada dengan segala akibatnya, dan dengan pengecualian itu dimaksudkan agar manusia hanya tunduk pada ukuran kebenaran dalam menetapkan dan memilih nilai-nilai, itu berarti tunduk pada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta segala yang ada termasuk manusia. Tunduk dan pasrah itu disebut Islam. Tuhan itu ada, dan ada secara mutlak hanyalah Tuhan. Pendekatan ke arah pengetahuan akan adanya Tuhan dapat ditempuh manusia dengan berbagai jalan, baik yang bersifat intuitif, ilmiah, historis, pengalaman dan lain-lain. Tetapi karena kemutlakan Tuhan dan kenisbian manusia, maka manusia tidak dapat menjangkau sendiri kepada pengertian akan hakekat Tuhan yang Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

142

sebenarnya. Namun demi kelengkapan kepercayaan kepada Tuhan, manusia memerlukan pengetahuan secukupnya tentang Ketuhanan dan tata nilai yang bersumber kepada-Nya. Oleh sebab itu diperlukan sesuatu yang lain yang lebih tinggi namun tidak bertentangan dengan insting dan indera. Sesuatu yang diperlukan itu adalah "Wahyu" yaitu pengajaran atau pemberitahuan yang langsung dari Tuhan sendiri kepada manusia. Tetapi sebagaimana kemampuan menerima pengetahuan sampai ketingkat yang tertinggi tidak dimiliki oleh setiap orang, demikian juga wahyu tidak diberikan kepada setiap orang. Wahyu itu diberikan kepada manusia tertentu yang memenuhi syarat dan dipilih oleh Tuhan sendiri yaitu para Nabi dan Rasul atau utusan Tuhan. Dengan kewajiban para Rosul itu untuk menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Para rasul dan nabi itu telah lewat dalam sejarah semenjak Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa atau Yesus anak Mariam sampai pada Muhammad SAW. Muhammad adalah Rasul penghabisan, jadi tiada Rasul lagi sesudahnya. Jadi para Nabi dan Rasul itu adalah manusia biasa dengan kelebihan bahwa mereka menerima wahyu dari Tuhan. Wahyu Tuhan yang diberikan kepada Muhammad SAW terkumpul seluruhnya dalam kitab suci Al-Quran. Selain berarti bacaan, kata Al-Quran juga bearti "kumpulan" atau kompilasi, yaitu kompilasi dari segala keterangan. Sekalipun garis-garis besar Al-Quran merupakan suatu kompendium, yang singkat namun mengandung keterangan-keterangan tentang segala sesuatu sejak dari sekitar alam dan manusia sampai kepada hal-hal gaib yang tidak mungkin diketahui manusia dengan cara lain (16:89). Jadi untuk memahami Ketuhanan Yang Maha Esa dan ajaran-ajaran-Nya, manusia harus berpegang kepada Al-Quran dengan terlebih dahulu mempercayai kerasulan Muhammmad SAW. Maka kalimat kesaksian yang kedua memuat esensi kedua dari kepercayaan yang harus dianut manusia, yaitu bahwa Muhammad adalah Rosul Allah. Kemudian di dalam Al-Quran didapat keterangan lebih lanjut tentang Ketuhanan Yang maha Esa ajaran-ajaranNya yang merupakan garis besar dan jalan hidup yang mesti diikuti oleh manusia. Tentang Tuhan antara lain: surat Al-Ikhlas (112: 1-4) menerangkan secara singkat; katakanlah : "Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dia itu adalah Tuhan. Tuhan tempat menaruh segala harapan. Tiada Ia berputra dan tiada pula berbapa”. Selanjutnya Ia adalah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Kasih dan Maha Sayang, Maha Pengampun dan seterusnya daripada segala sifat kesempurnaan yang selayaknya bagi Yang Maha Agung dan Maha Mulia, Tuhan seru sekalian Alam. Juga diterangkan bahwa Tuhan adalah yang pertama dan yang penghabisan, Yang lahir dan Yang Bathin (57:3), dan "kemanapun manusia berpaling maka disanalah wajah Tuhan" (2:115). Dan "Dia itu bersama kamu kemanapun kamu berada" (57:4). Jadi Tuhan tidak terikat ruang dan waktu. Sebagai "yang pertama dan yang penghabisan", maka sekaligus Tuhan adalah asal dan tujuan segala yang ada, termasuk tata nilai. Artinya; sebagaimana tata nilai harus bersumber kepada kebenaran dan berdasarkan kecintaan kepadaNya, Ia pun sekaligus menuju kepada kebenaran dan


143

mengarah kepada "persetujuan" atau "ridhanya". Inilah kesatuan antara asal dan tujuan hidup yang sebenarnya (Tuhan sebagai tujuan hidup yang benar, diterangkan dalam bagian yang lain). Tuhan menciptakan alam raya ini dengan sebenarnya, dan mengaturnya dengan pasti (6:73, 25:2). Oleh karena itu alam mempunyai eksistensi yang riil dan obyektif, serta berjalan mengikuti hukum-hukum yang tetap. Dan sebagai ciptaan daripada sebaik-baiknya penciptanya, maka alam mengandung kebaikan pada dirinya dan teratur secara harmonis (23:14). Nilai ciptaan ini untuk manusia bagi keperluan perkembangan peradabannya (31:20). Maka alam dapat dan dijadikan obyek penyelidikan guna dimengerti hukum-hukum Tuhan (sunnatullah) yang berlaku didalamnya. Kemudian manusia memanfaatkan alam sesuai dengan hukum-hukumnya sendiri (10:101). Jadi kenyataan alam ini berbeda dengan persangkaan idealisme maupun agama Hindu yang mengatakan bahwa alam tidak mempunyai eksistensi riil dan obyektif, melainkan semua palsu atau maya atau sekedar emansipasi atau pancaran daripada dunia lain yang kongkrit, yaitu idea atau nirwana (38:27). Juga tidak seperti dikatakan filsafat Agnosticisme yang mengatakan bahwa alam tidak mungkin dimengerti manusia. Dan sekalipun filsafat materialisme mengatakan bahwa alam ini mempunyai eksistensi riil dan obyektif sehingga dapat dimengerti oleh manusia, namun filsafat itu mengatakan bahwa alam ada dengan sendirinya. Peniadaan pencipta ataupun peniadaan Tuhan adalah satu sudut daripada filsafat materialisme. Manusia adalah puncak ciptaan dan mahluk-Nya yang tertinggi (95:4, 17:70). Sebagai mahluk tertinggi manusia dijadikan "Khalifah" atau wakil Tuhan di bumi (6:165). Manusia ditumbuhkan dari bumi dan diserahi untuk memakmurkannya (11:61). Maka urusan di dunia telah diserahkan Tuhan kepada manusia. Manusia sepenuhnya bertanggungjawab atas segala perbuatannya di dunia. Perbuatan manusia ini membentuk rentetan peristiwa yang disebut "sejarah". Dunia adalah wadah bagi sejarah, dimana manusia menjadi pemilik atau "rajanya". Sebenarnya terdapat hukum-hukum Tuhan yang pasti (sunattullah) yang menguasai sejarah, sebagaimana adanya hukum yang menguasai alam tetapi berbeda dengan alam yang telah ada secara otomatis tunduk kepada sunatullah itu, manusia karena kesadaran dan kemampuannya untuk mengadakan pilihan untuk tidak terlalu tunduk kepada hukum-hukum kehidupannya sendiri (33:72). Ketidakpatuhan itu disebabkan karena sikap menentang atau kebodohan. Hukum dasar alami daripada segala yang ada inilah "perubahan dan perkembangan", sebab: segala sesuatu ini adalah ciptaan Tuhan dan pengembangan olehNya dalam suatu proses yang tiada henti-hentinya (29:20). Segala sesuatu ini adalah berasal dari Tuhan dan menuju kepada Tuhan. Maka satu-satunya yang tak mengenal perubahan hanyalah Tuhan sendiri, asal dan tujuan segala sesuatu (28:88). Di dalam memenuhi tugas sejarah, manusia harus berbuat sejalan dengan arus perkembangan itu menunju kepada kebenaran. Hal itu berarti bahwa manusia harus selalu berorientasi kepada kebenaran, dan untuk itu harus mengetahui jalan menuju kebenaran itu (17:72). Dia tidak mesti selalu mewarisi begitu saja nilai-nilai tradisional yang tidak diketahuinya dengan pasti akan kebenarannya (17:26). Oleh karena itu kehidupan yang baik adalah yang disemangati oleh iman dan diterangi oleh ilmu (58:11). Bidang iman dan pencabangannya menjadi wewenang wahyu, sedangkan bidang ilmu Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

144

pengetahuan menjadi wewenang manusia untuk mengusahakan dan mengumpulkannya dalam kehidupan dunia ini. Ilmu itu meliputi tentang alam dan tentang manusia (sejarah). Untuk memperoleh ilmu pengetahuan tentang nilai kebenaran sejauh mungkin, manusia harus melihat alam dan kehidupan ini sebagaimana adanya tanpa melekatkan padanya kualitaskualitas yang bersifat ketuhanan. Sebab sebagaimana diterangkan dimuka, alam diciptakan dengan wujud yang nyata dan objektif sebagaimana adanya. Alam tidak menyerupai Tuhan, dan Tuhan pun untuk sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan alam. Sikap memper-Tuhan-kan atau mensucikan (sakralisasi) haruslah ditujukan kepada Tuhan sendiri. Tuhan Allah Yang Maha Esa (41:37). Ini disebut "Tauhid" dan lawannya disebut "syirik" artinya mengadakan tandingan terhadap Tuhan, baik seluruhnya atau sebagian maka jelasnya bahwa syirik menghalangi perkembangan dan kemajuan peradaban kemanusiaan menuju kebenaran. Kesudahan sejarah atau kehidupan duniawi ini ialah "hari kiamat". Kiamat merupakan permulaan bentuk kehidupan yang tidak lagi bersifat sejarah atau duniawi, yaitu kehidupan akhirat. Kiamat disebut juga "hari agama", atau yaumuddin, dimana Tuhan menjadi satu-satunya pemilik dan raja (1:4, 22:56, 40:16). Disitu tidak lagi terdapat kehidupan historis, seperti kebebasan, usaha dan tata masyarakat. Tetapi yang ada adalah pertanggunggan jawab individu manusia yang bersifat mutlak dihadapan illahi atas segala perbuatannya dahulu didalam sejarah (2:48). Selanjutnya kiamat merupakan "hari agama", yang maka tidak mungkin kita ketahui selain daripada yang diterangkan dalam wahyu. Tentang hari kiamat dan kelanjutannya/kehidupan akhirat yang non-historis manusia hanya diharuskan percaya tanpa kemungkinan mengetahui kejadian-kejadiannya (7:187). II. PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR TENTANG KEMANUSIAAN Telah disebutkan di muka, bahwa manusia adalah puncak ciptaan, merupakan mahluk yang tertinggi dan adalah wakil dari Tuhan di bumi. Sesuatu yang membuat manusia yang menjadi manusia bukan hanya beberapa sifat atau kegiatan yang ada padanya, melainkan suatu keseluruhan susunan sebagai sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan yang khusus dimiliki manusia saja yaitu Fitrah. Fitrah membuat manusia berkeinginan suci dan secara kodrati cenderung kepada kebenaran (Hanief) (30:30). "Dlamier" atau hati nurani adalah pemancar keinginan pada kebaikan, kesucian dan kebenaran. Tujuan hidup manusia ialah kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang terakhir, yaitu Tuhan Yang Maha Esa (51:56, 3:156). Fitrah merupakan bentuk keseluruhan tentang diri manusia yang secara asasi dan prinsipil membedakannya dari mahluk-mahluk yang lain. Dengan memenuhi hati nurani, seseorang berada dalam fitrahnya dan menjadi manusia sejati. Kehidupan dinyatakan dalam kerja atau amal perbuatanya (19:105, 53:39). Nilai- nilai tidak dapat dikatakan hidup dan berarti sebelum menyatakan diri dalam kegiatan-kegiatan amaliah yang kongkrit (61:2-3). Nilai hidup manusia tergantung kepada nilai kerjanya. Di dalam dan melalui amal perbuatan yang berperikemanusiaan (fitrah sesuai dengan tuntutan hati nurani) manusia mengecap


145

kebahagiaan, dan sebaliknya di dalam dan melalui amal perbuatan yang tidak berperikemanusiaan (jihad) ia menderita kepedihan (16:97, 4:111). Hidup yang pernuh dan berarti ialah yang dijalani dengan sungguh-sungguh dan sempurna, yang didalamnya manusia dapat mewujudkan dirinya dengan mengembangkan kecakapankecakapan dan memenuhi keperluan-keperluannya. Manusia yang hidup berarti dan berharga ialah dia yang merasakan kebahagiaan dan kenikmatan dalam kegiatan-kegiatan yang membawa perubahan kearah kemajuan-kemajuan, baik yang mengenai alam maupun masyarakat, yaitu hidup berjuang dalam arti yang seluas-luasnya (29:6). Dia diliputi oleh semangat mencari kebaikan, keindahan dan kebenaran (4:125). Dia menyerap segala sesuatu yang baru dan berharga sesuai dengan perkembangan kemanusiaan dan menyatakan dalam hidup berperadaban dan berkebudayaan (39:18). Dia adalah aktif, kreatif dan kaya akan kebijaksanaan (wisdom, hikmah) (2:269). Dia berpengalaman luas, berpikir bebas, berpandangan lapang dan terbuka, bersedia mengikuti kebenaran dari manapun datangnya (6:125). Dia adalah manusia toleran dalam arti kata yang benar, penahan amarah dan pemaaf (3:134). Keutamaan itu merupakan kekayaan manusia yang menjadi milik daripada pribadi-pribadi yang senantiasa berkembang dan selamanya tumbuh kearah yang lebih baik. Seorang manusia sejati (insan kamil) ialah yang kegiatan mental dan fisiknya merupakan suatu keseluruhan. Kerja jasmani dan kerja rohani bukanlah dua kenyataan yang terpisah. Malahan dia tidak mengenal perbedaan antara kerja dan kesenangan, kerja baginya adalah kesenggangan dan kesenangan ada dalam dan melalui kerja. Dia berkepribadian, merdeka, memiliki dirinya sendiri, menyatakan ke luar corak perorangannya dan mengembangkan kepribadian dan wataknya secara harmonis. Dia tidak mengenal perbedaan antara kehidupan individu dan kehidupan komunal, tidak membedakan antara perorangan dan sebagai anggota masyarakat. Hak dan kewajiban serta kegiatan-kegiatan untuk dirinya adalah juga sekaligus untuk sesama umat manusia. Baginya tidak ada pembagian dua (dichotomy) antara kegiatan-kegiatan rohani dan jasmani, pribadi dan masyarakat, agama dan politik maupun dunia akhirat. Kesemuanya dimanifestasikan dalam suatu kesatuan kerja yang tunggal pancaran niatnya, yaitu mencari kebaikan, keindahan dan kebenaran (98:5). Dia seorang yang ikhlas, artinya seluruh amal perbuatannya benar-benar berasal dari dirinya sendiri dan merupakan pancaran langsung dari pada kecenderungannya yang suci yang murni (2:207, 76:89). Suatu pekerjaan dilakukan karena keyakinan akan nilai pekerjaan itu sendiri bagi kebaikan dan kebenaran, bukan karena hendak memperoleh tujuan lain yang nilainya lebih rendah (pamrih) (2:264). Kerja yang ikhlas mengangkat nilai kemanusiaan pelakunya dan memberinya kebahagiaan (35:10). Hal itu akan menghilangkan sebab-sebab suatu jenis pekerjaan ditinggalkan dan kerja amal akan menjadi kegiatan kemanusiaan yang paling berharga. Keikhlasan adalah kunci kebahagiaan hidup manusia, tidak ada kebahagiaan sejati tanpa keikhlasan dan keikhlasan selalu menimbulkan kebahagiaan. Hidup fitrah ialah bekerja secara ikhlas yang memancar dari hati nurani yang hanief atau suci. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

146

III. KEMERDEKAAN MANUSIA (IKHTIAR) DAN KEHARUSAN UNIVERSAL (TAKDIR) Keikhlasan yang insani itu tidak mungkin ada tanpa kemerdekaan. Kemerdekaan dalam arti kerja sukarela tanpa paksaan yang didorong oleh kemauan yang murni, kemerdekaan dalam pengertian kebebasan memilih sehingga pekerjaan itu benar-benar dilakukan sejalan dengan hati nurani. Keikhlasan merupakan pernyataan kreatif kehidupan manusia yang berasal dari perkembangan tak terkekang daripada kemauan baiknya. Keikhlasan adalah gambaran terpenting daripada kehidupan manusia sejati. Kehidupan sekarang di dunia dan abadi (external) berupa kehidupan kelak sesudah mati di akherat. Dalam aspek pertama manusia melakukan amal perbuatan dengan baik dan buruk yang harus dipikul secara individual, dan komunal sekaligus (8:25). Sedangkan dalam aspek kedua manusia tidak lagi melakukan amal perbuatan, melainkan hanya menerima akibat baik dan buruk dari amalnya dahulu di dunia secara individual. Di akherat tidak terdapat pertanggung jawaban bersama, tapi hanya ada pertanggung jawaban perseorangan yang mutlak (2:48, 31:33). Manusia dilahirkan sebagai individu, hidup ditengah alam dan masyarakat sesamanya, kemudian menjadi individu kembali. Jadi individualitas adalah pernyataan asasi yang pertama dan terakhir, dari pada kemanusiaan, serta letak kebenarannya daripada nilai kemanusiaan itu sendiri. Karena individu adalah penanggung jawab terakhir dan mutlak daripada awal perbuatannya, maka kemerdekaan pribadi, adalah haknya yang pertama dan asasi. Tetapi individualitas hanyalah pernyataan yang asasi dan primer saja dari pada kemanusiaan. Kenyataan lain, sekalipun bersifat sekunder, ialah bahwa individu dalam suatu hubungan tertentu dengan dunia sekitarnya. Manusia hidup ditengah alam sebagai makhluk sosial hidup ditengah sesama. Dari segi ini manusia adalah bagian dari keseluruhan alam yang merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu kemerdekaan harus diciptakan untuk pribadi dalam kontek hidup ditengah masyarakat. Sekalipun kemerdekaan adalah esensi daripada kemanusiaan, tidak berarti bahwa manusia selalu dan dimana saja merdeka. Adanya batas-batas dari kemerdekaan adalah suatu kenyataan. Batas-batas tertentu itu dikarenakan adanya hukum-hukum yang pasti dan tetap menguasai alam - hukum yang menguasai benda-benda maupun masyarakat manusia sendiri - yang tidak tunduk dan tidak pula bergantung kepada kemauan manusia. Hukum-hukum itu mengakibatkan adanya "keharusan universal" atau "kepastian umum" dan “takdir” (57:22). Jadi kalau kemerdekaan pribadi diwujudkan dalam kontek hidup di tengah alam dan masyarakat dimana terdapat keharusan universal yang tidak tertaklukan, maka apakah bentuk yang harus dipunyai oleh seseorang kepada dunia sekitarnya? Sudah tentu bukan hubungan penyerahan, sebab penyerahan berarti peniadaan terhadap kemerdekaan itu sendiri. Pengakuan akan adanya keharusan universal yang diartikan sebagai penyerahan kepadanya sebelum suatu usaha dilakukan berarti perbudakan. Pengakuan akan adanya kepastian umum atau takdir hanyalah pengakuan akan adanya batas-batas kemerdekaan. Sebaliknya suatu persyaratan yang positif daripada kemerdekaan adalah pengetahuan tentang adanya kemungkinan-kemungkinan kreatif manusia. Yaitu tempat bagi adanya usaha yang bebas dan dinamakan "ikhtiar" artinya pilih merdeka.


147

Ikhtiar adalah kegiatan kemerdekaan dari individu, juga berarti kegiatan dari manusia merdeka. Ikhtiar merupakan usaha yang ditentukan sendiri dimana manusia berbuat sebagai pribadi banyak segi yang integral dan bebas; dan dimana manusia tidak diperbudak oleh suatu yang lain kecuali oleh keinginannya sendiri dan kecintaannya kepada kebaikan. Tanpa adanya kesempatan untuk berbuat atau berikhtiar, manusia menjadi tidak merdeka dan menjadi tidak bisa dimengerti untuk memberikan pertanggung jawaban pribadi dari amal perbuatannya. Kegiatan merdeka berarti perbuatan manusia yang merubah dunia dan nasibnya sendiri (13:11). Jadi sekalipun terdapat keharusan universal atau takdir manusia dengan haknya untuk berikhtiar mempunyai peranan aktif dan menentukan bagi dunia dan dirinya sendiri. Manusia tidak dapat berbicara mengenai takdir suatu kejadian sebelum kejadian itu menjadi kenyataan. Maka percaya kepada takdir akan membawa keseimbangan jiwa tidak terlalu berputus asa karena suatu kegagalan dan tidak perlu membanggakan diri karena suatu kemunduran. Sebab segala sesuatu tidak hanya terkandung pada dirinya sendiri, melainkan juga kepada keharusan yang universal itu (57:23). IV. KETUHANAN YANG MAHA ESA DAN PERIKEMANUSIAAN Telah jelas bahwa hubungan yang benar antara individu manusia dengan dunia sekitarnya bukan hubungan penyerahan. Sebab penyerahan meniadakan kemerdekaan dan keikhklasan dan kemanusiaan. Tetapi jelas pula bahwa tujuan manusia hidup merdeka dengan segala kegiatannya ialah kebenaran. Oleh karena itu sekalipun tidak tunduk pada sesuatu apapun dari dunia sekelilingnya, namun manusia merdeka masih dan mesti tunduk kepada kebenaran. Karena menjadikan sesuatu sebagai tujuan adalah berarti pengabdian kepada-Nya. Jadi kebenaran-kebenaran menjadi tujuan hidup dan apabila demikian maka sesuai dengan pembicaraan terdahulu maka tujuan hidup yang terakhir dan mutlak ialah kebenaran terakhir dan mutlak sebagai tujuan dan tempat menundukkan diri. Adakah kebenaran terakhir dan mutlak itu? Ada, sebagaimana tujuan akhir dan mutlak daripada hidup itu ada. Karena sikapnya yang terakhir (ultimate) dan mutlak maka sudah pasti kebenaran itu hanya satu secara mutlak pula. Dalam perbendaharaan kata dan kulturil, kita sebut kebenaran mutlak itu "Tuhan", kemudian sesuai dengan uraian Bab I, Tuhan itu menyatakan diri kepada manusia sebagai Allah (31:30). Karena kemutlakannya, Tuhan bukan saja tujuan segala kebenaran (3:60). Maka dia adalah Yang Maha Benar. Setiap pikiran yang maha benar adalah pada hakikatnya pikiran tentang Tuhan YME. Oleh sebab itu seseorang manusia merdeka ialah yang ber-ketuhanan Yang Maha Esa. Keiklasan tiada lain adalah kegiatan yang dilakukan semata-mata bertujuan kepada Tuhan YME, yaitu kebenaran mutlak, guna memperoleh persetujuan atau "ridho" daripada-Nya. Sebagaimana kemanusiaan terjadi karena adanya kemerdekaan dan kemerdekaan ada karena adanya tujuan kepada Tuhan semata-mata. Hal itu berarti segala bentuk kegiatan hidup dilakukan hanyalah karena nilai kebenaran itu yang terkandung didalamnya guna mendapat pesetujuan atau ridho kebenaran mutlak. Dan hanya pekerjaan "karena Allah" itulah yang bakal memberikan rewarding bagi kemanusiaan (92:19-21). Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

148

Kata "iman" berarti percaya dalam hal ini percaya kepada Tuhan sebagai tujuan hidup yang mutlak dan tempat mengabdikan diri kepada-Nya. Sikap menyerahkan diri dan mengabdi kepada Tuhan itu disebut Islam. Islam menjadi nama segenap ajaran pengabdian kepada Tuhan YME (3:19). Pelakunya disebut "Muslim". Tidak lagi diperbudak oleh sesama manusia atau sesuatu yang lain dari dunia sekelilingnya, manusia muslim adalah manusia yang merdeka yang menyerahkan dan menyembahkan diri kepada Tuhan YME (33:39). Semangat tauhid (memutuskan pengabdian hanya kepada Tuhan YME) menimbulkan kesatuan tujuan hidup, kesatuan kepribadian dan kemasyarakatan. Kehidupan bertauhid tidak lagi berat sebelah, parsial dan terbatas. Manusia bertauhid adalah manusia yang sejati dan sempurna yang kesadaran akan dirinya tidak mengenal batas. Dia adalah pribadi manusia yang sifat perorangannya adalah keseluruhan (totalitas) dunia kebudayaan dan peradaban. Dia memiliki seluruh dunia ini dalam arti kata mengambil bagian sepenuh mungkin dalam menciptakan dan menikmati kebaikan-kebaikan dan peradaban kebudayaan. Pembagian kemanusiaan yang tidak selaras dengan dasar kesatuan kemanusiaan (human totality) itu antara lain ialah pemisahan antara eksistensi ekonomi dan moral manusia, antara kegiatan duniawi dan ukhrowi antara tugas-tugas peradaban dan agama. Demikian pula sebaliknya, anggapan bahwa manusia adalah tujuan pada dirinya membela kemanusiaan seseorang menjadi: manusia sebagai pelaku kegiatan dan manusia sebagai tujuan kegiatan. Kepribadian yang pecah berlawanan dengan kepribadian kesatuan (human totality) yang homogen dan harmonis pada dirinya sendiri: jadi berlawanan dengan kemanusiaan. Oleh karena hakikat hidup adalah amal perbuatan atau kerja, maka nilai-nilai tidak dapat dikatakan ada sebelum menyatakan diri dalam kegiatan-kegiatan konkrit dan nyata (26:226). Kecintaan kepada Tuhan sebagai kebaikan, keindahan dan kebenaran yang mutlak dengan sendirinya memancar dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan alam dan masyarakat, berupa usaha-usaha yang nyata guna menciptakan sesuatu yang membawa kebaikan, keindahan dan kebenaran bagi sesama manusia "amal saleh" (harfiah: pekerjaan yang selaras dengan kemanusiaan) merupakan pancaran langsung daripada iman (lihat Qur’an: aamanu wa’amilushshaalihaat, tdk kurang dari 50 x pengulangan kombinasi kata). Jadi Ketuhanan YME memancar dalam perikemanusiaan. Sebaliknya karena kemanusiaan adalah kelanjutan kecintaan kepada kebenaran maka tidak ada perikemanusiaan tanpa Ketuhanan YME. Perikemanusiaan tanpa Ketuhanan adalah tidak sejati (24:39). Oleh karena itu semangat Ketuhanan YME dan semangat mencari ridho daripada-Nya adalah dasar peradaban yang benar dan kokoh. Dasar selain itu pasti goyah dan akhirnya membawa keruntuhan peradaban (9:109). "Syirik" merupakan kebalikan dari tauhid, secara harafiah artinya mengadakan tandingan, dalam hal ini kepada Tuhan. Syirik adalah sifat menyerah dan menghambakan diri kepada sesuatu selain kebenaran baik kepada sesama manusia maupun alam. Karena sifatnya yang meniadakan kemerdekaan asasi, syirik merupakan kejahatan terbesar kepada kemanusiaan (31:13). Pada hakikatnya segala bentuk kejahatan dilakukan orang karena syirik (6:82). Sebab dalam melakukan kejahatan itu dia menghambakan diri kepada motif yang mendorong dilakukannya kejahatan Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

149

tersebut yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran. Demikian pula karena syirik seseorang mengadakan pamrih atas pekerjaan yang dilakukannya (Hadist, “sesunggunya sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kamu sekalian adalah syirik kecil, yaitu riya - pamrih”. Riwayat Ahmad, hadist hasan). Dia bekerja bukan karena nilai pekerjaan itu sendiri dalam hubungannya dengan kebaikan, keindahan dan kebenaran, tetapi karena hendak memperoleh sesuatu yang lain. "Musyrik" adalah pelaku daripada syirik. Seseorang yang menghambakan diri kepada sesuatu selain Tuhan baik manusia maupun alam disebut musyrik, sebab dia mengangkat sesuatu selain Tuhan menjadi setingkat dengan Tuhan (3:64). Demikian pula seseorang yang menghambakan (sebagaimana dengan tiran atau diktator) adalah musyrik, sebab dia mengangkat dirinya sendiri setingkat dengan Tuhan (28:4). Kedua perlakuan itu merupakan penentang terhadap kemanusiaan, baik bagi dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Maka sikap berperikemanusiaan adalah sikap yang adil, yaitu sikap menempatkan sesuatu kepada tempatnya yang wajar, seseorang yang adil (wajar) ialah yang memandang manusia. Tidak melebihkan sehingga menghambakan dirinya kepada-Nya. Dia selau menyimpan itikad baik dan lebih baik (ikhsan). Maka ketuhanan menimbulkan sikap yang adil kepada sesama manusia (16:90). V. INDIVIDU DAN MASYARAKAT Telah diterangkan dimuka, bahwa pusat kemanusiaan adalah masing-masing pribadinya dan bahwa kemerdekaan pribadi adalah hak asasinya yang pertama. Tidak sesuatu yang lebih berharga daripada kemerdekaan itu. Juga telah dikemukakan bahwa manusia hidup dalam suatu bentuk hubungan tertentu dengan dunia sekitarnya, sebagai mahkluk sosial, manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan kemanusiaannya dengan baik tanpa berada ditengah sesamanya dalam bentuk-bentuk hubungan tertentu. Maka dalam masyarakat itulah kemerdekaan asasi diwujudkan. Justru karena adanya kemerdekaan pribadi itu maka timbul perbedaan-perbedaan antara suatu pribadi dengan lainnya (43:32). Sebenarnya perbedaan-perbedaan itu adalah untuk kebaikannya sendiri: sebab kenyataan yang penting dan prinsipil, ialah bahwa kehidupan ekonomi, sosial, dan kultural menghendaki pembagian kerja yang berbeda-beda (5:48). Pemenuhan suatu bidang kegiatan guna kepentingan masyarakat adalah suatu keharusan, sekalipun hanya oleh sebagian anggotanya saja (92:4). Namun sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan kemerdekaan, dalam kehidupan yang teratur tiap-tiap orang harus diberi kesempatan untuk memilih dari beberapa kemungkinan dan untuk berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya (17:84, 39:39). Peningkatan kemanusiaan tidak dapat terjadi tanpa memberikan kepada setiap orang keleluasaan untuk mengembangkan kecakapannya melalui aktifitas dan kerja yang sesuai dengan kecenderungannya dan bakatnya. Namun inilah kontradiksi yang ada pada manusia dia adalah mahkluk yang sempurna dengan kecerdasan dan kemerdekaannya dapat berbuat baik kepada sesamanya, tetapi pada waktu yang sama ia merasakan adanya pertentangan yang konstan dan keinginan tak terbatas sebagai hawa


150

nafsu. Hawa nafsu cenderung kearah merugikan orang lain (kejahatan) dan kejahatan dilakukan orang karena mengikuti hawa nafsu (12:53, 30:29). Ancaman atas kemerdekaan masyarakat, dan karena itu juga berarti ancaman terhadap kemerdekaan pribadi anggotanya ialah keinginan tak terbatas atau hawa nafsu tersebut, maka selain kemerdekaan, persamaan hak antara sesama manusia adalah esensi kemanusiaan yang harus ditegakkan. Realisasi persamaan dicapai dengan membatasi kemerdekaan. Kemerdekaan tak terbatas hanya dapat dipunyai satu orang, sedangkan untuk lebih satu orang, kemerdekaan tak terbatas tidak dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, kemerdekaan seseorang dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Pelaksanaan kemerdekaan tak terbatas hanya berarti pemberian kemerdekaan kepada pihak yang kuat atas yang lemah (perbudakan dalam segala bentuknya), sudah tentu hak itu bertentangan dengan prinsip keadilan. Kemerdekaan dan keadilan merupakan dua nilai yang saling menopang. Sebab harga diri manusia terletak pada adanya hak bagi orang lain untuk mengembangkan kepribadiannya. Sebagai kawan hidup dengan tingkat yang sama. Anggota masyarakat harus saling menolong dalam membentuk masyarakat yang bahagia (5:2). Sejarah dan perkembangannya bukanlah suatu yang tidak mungkin dirubah. Hubungan yang benar antara manusia dengan sejarah bukanlah penyerahan pasif. Tetapi sejarah ditentukan oleh manusia sendiri. Tanpa pengertian ini adanya azab Tuhan (akibat buruk) dan pahala (akibat baik) bagi satu amal perbuatan mustahil ditanggung manusia (99:7-8). Manusia merasakan akibat amal perbuatannya sesuai dengan ikhtiar. Dalam hidup ini (dalam sejarah) dalam hidup kemudian sesudah sejarah (9:74, 16:30). Semakin seseorang bersungguh-sungguh dalam kekuatan yang bertanggung jawab dengan kesadaran yang terus menerus akan tujuan dalam membentuk masyarakat semakin ia mendekati tujuan (29:69). Manusia mengenali dirinya sebagai makhluk yang nilai dan martabatnya dapat sepenuhnya dinyatakan, jika ia mempunyai kemerdekaan tidak saja mengatur hidupnya sendiri tetapi juga untuk memperbaiki dengan sesama manusia dalam lingkungan masyarakat. Dasar hidup gotong-royong ini ialah keistimewaan dan kecintaan sesama manusia dalam pengakuan akan adanya persamaan dan kehormatan bagi setiap orang (49:13, 49:10). VI. KEADILAN SOSIAL DAN KEADILAN EKONOMI Telah kita bicarakan tentang hubungan antara individu dengan masyarakat dimana kemerdekaan dan pembatas kemerdekaan saling bergantungan, dan dimana perbaikan kondisi masyarakat tergantung pada perencanaan manusia dan usaha-usaha bersamanya. Jika kemerdekaan dicirikan dalam bentuk yang tidak bersyarat (kemerdekaan tak terbatas) maka sudah terang bahwa setiap orang diperbolehkan mengejar dengan bebas segala keinginan pribadinya. Akibatnya pertarungan keinginan yang bermacam-macam itu satu sama lain dalam kekacauan atau anarchi (92:8-10). Sudah barang tentu menghancurkan masyarakat dan meniadakan kemanusiaan sebab itu harus ditegakkan keadilan dalam masyarakat (5:8). Siapakah yang harus menegakkan keadilan, dalam masyarakat? Sudah barang pasti ialah masyarakat sendiri, tetapi dalam prakteknya diperlukan adanya satu kelompok dalam masyarakat yang karena kualitas-kualitas yang dimilikinya senantiasa mengadakan usaha-usaha menegakkan keadilan itu dengan jalan selalu Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

151

menganjurkan sesuatu yang bersifat kemanusiaan serta mencegah terjadinya sesuatu yang berlawanan dengan kemanusiaan (2:104). Kualitas terpenting yang harus dipunyainya, ialah rasa kemanusiaan yang tinggi sebagai pancaran kecintaan yang tak terbatas pada Tuhan. Di samping itu diperlukan kecakapan yang cukup. Kelompok orang-orang itu adalah pimpinan masyarakat; atau setidak-tidaknya mereka adalah orangorang yang seharusnya memimpin masyarakat. Memimpin adalah menegakkan keadilan, menjaga agar setiap orang memperoleh hak asasinya, dan dalam jangka waktu yang sama menghormati kemerdekaan orang lain dan martabat kemanusiaannya sebagai manifestasi kesadarannya akan tanggung jawab sosial. Negara adalah bentuk masyarakat yang terpenting, dan pemerintah adalah susunan masyarakat yang terkuat dan berpengaruh. Oleh sebab itu pemerintah yang pertama berkewajiban menegakkan kadilan. Maksud semula dan fundamental daripada didirikannya negara dan pemerintah ialah guna melindungi manusia yang menjadi warga negara daripada kemungkinan perusakkan terhadap kemerdekaan dan harga diri sebagai manusia sebaliknya setiap orang mengambil bagian pertanggungjawaban dalam masalah-masalah atas dasar persamaan yang diperoleh melalui demokrasi. Pada dasarnya masyarakat dengan masing-masing pribadi yang ada didalamnya haruslah memerintah dan memimpin diri sendiri (Hadist: “kullukum raain wakullukum mas uulun ‘an raiyyatih” -Bukhari & Muslim). Oleh karena itu pemerintah haruslah merupakan kekuatan pimpinan yang lahir dari masyarakat sendiri. Pemerintah haruslah demokratis, berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, menjalankan kebijaksanaan atas persetujuan rakyat berdasarkan musyawarah dan dimana keadilan dan martabat kemanusiaan tidak terganggu (42:28, 42:42). Kekuatan yang sebenarnya didalam negara ada di tangan rakyat, dan pemerintah harus bertanggung jawab pada rakyat. Menegakkan keadilan mencakup penguasaan atas keinginan-keinginan dan kepentingankepentingan pribadi yang tak mengenal batas (hawa nafsu). Adalah kewajiban dari negara sendiri dan kekuatan-kekuatan sosial untuk menjunjung tinggi prinsip kegotongroyongan dan kecintaan sesama manusia. Menegakkan keadilan adalah amanat rakyat kepada pemerintah yang musti dilaksanakan (4:58). Ketaatan rakyat kepada pemerintah yang adil merupakan ketaatan kepada diri sendiri yang wajib dilaksanakan. Didasari oleh sikap hidup yang benar, ketaatan kapada pemerintah termasuk dalam lingkungan ketaatan kepada Tuhan (Kebenaran Mutlak) dan Rasulnya (pengajar tentang Kebenaran) (4:59). Pemerintah yang benar dan harus ditaati ialah mengabdi kepada kemanusiaan, kebenaran dan akhirnya kepada Tuhan YME (5:45). Perwujudan menegakkan keadilan yang terpenting dan berpengaruh ialah menegakkan keadilan di bidang ekonomi atau pembagian kekayaan diantara anggota masyarakat. Keadilan menuntut agar setiap orang dapat bagian yang wajar dari kekayaan atau rejeki. Dalam masyarakat yang tidak mengenal batas-batas individual, sejarah merupakan perjuangan dialektis yang berjalan tanpa kendali dari pertentangan-pertentangan golongan yang didorong oleh ketidakserasian antara pertumbuhan kekuatan produksi disatu pihak dan pengumpulan kekayaan oleh golongan-golongan kecil dengan hak-hak istimewa di lain pihak (57:20). Karena kemerdekaan tak terbatas mendorong Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

152

timbulnya jurang-jurang pemisah antara kekayaan dan kemiskinan yang semakin dalam. Proses selanjutnya - yaitu bila sudah mencapai batas maksimal - pertentangan golongan itu akan menghancurkan sendi-sendi tatanan sosial dan membinasakan kemanusiaan dan peradabannya (17:16). Dalam masyarakat yang tidak adil, kekayaan dan kemiskinan akan terjadi dalam kualitas dan proporsi yang tidak wajar sekalipun realitas selalu menunjukkan perbedaan-perbedaan antara manusia dalam kemampuan fisik maupun mental namun dalam kemiskinan dalam masyarakat dengan pemerintah yang tidak menegakkan keadilan adalah keadilan yang merupakan perwujudan dari kezaliman. Orang-orang kaya menjadi pelaku daripada kezaliman sedangkan orang-orang miskin dijadikan sasaran atau korbannya. Oleh karena itu sebagai yang menjadi sasaran kezaliman, orangorang miskin berada di pihak yang benar. Pertentangan antara kaum miskin menjadi pertentangan antara kaum yang menjalankan kezaliman dan yang dizalimi. Dikarenakan kebenaran pasti menang terhadap kebhatilan, maka pertentangan itu disudahi dengan kemenangan tak terhindar bagi kaum miskin, kemudian mereka memegang tampuk pimpinan dalam masyarakat (4:160-161, 26:182-183, 2:279, 28:5). Kejahatan di bidang ekonomi yang menyeluruh adalah penindasan oleh kapitalisme. Dengan kapitalisme dengan mudah seseorang dapat memeras orang-orang yang berjuang mempertahankan hidupnya karena kemiskinan, kemudian merampas hak-haknya secara tidak sah, berkat kemampuannya untuk memaksakan persyaratan kerjanya dan hidup kepada mereka. Oleh karena itu menegakkan keadilan mencakup pemberantasan kapitalisme dan segenap usaha akumulasi kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat (2:278-279). Sesudah syirik, kejahatan terbesar kepada kemanusiaan adalah penumpukan harta kekayaan beserta penggunaanya yang tidak benar, menyimpang dari kepentingan umum, tidak mengikuti jalan Tuhan (104:1-3). Maka menegakkan keadilan inilah membimbing manusia ke arah pelaksanaan tata masyarakat yang akan memberikan kepada setiap orang kesempatan yang sama untuk mengatur hidupnya secara bebas dan terhormat (amar ma'ruf) dan pertentangan terus menerus terhadap segala bentuk penindasan kepada manusia kepada kebenaran asasinya dan rasa kemanusiaan (nahi munkar). Dengan perkataan lain harus diadakan restriksi-restriksi atau cara-cara memperoleh, mengumpulkan dan menggunakan kekayaan itu. Cara yang tidak bertentangan dengan kamanusiaan diperbolehkan (yang ma'ruf dihalalkan) sedangkan cara yang bertentangan dengan kemanusiaan dilarang (yang munkar diharamkan) (3:110). Pembagian ekonomi secara tidak benar itu hanya ada dalam suatu masyarakat yang tidak menjalankan prisip Ketuhanan YME, dalam hal ini pengakuan berketuhanan YME tetapi tidak melaksanakannya sama nilainya dengan tidak berketuhanan sama sekali. Sebab nilai-nilai yang tidak dapat dikatakan hidup sebelum menyatakan diri dalam amal perbuatan yang nyata (61:2-3). Dalam suatu masyarakat yang tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat tunduk dan menyerahkan diri, manusia dapat diperbudaknya antara lain oleh harta benda. Tidak lagi seorang pekerja menguasai hasil pekerjaanya, tetapi justru dikuasai oleh hasil pekerjaan itu. Produksi seorang buruh memperbesar kapital majikan dan kapital itu selanjutnya lebih memperbudak buruh. Demikian pula terjadi pada majikan bukan ia menguasai kapital tetapi kapital


153

itulah yang menguasainya. Kapital atau kekayaan telah menggenggam dan memberikan sifat-sifat tertentu seperti keserakahan, ketamakan dan kebengisan. Oleh karena itu menegakkan keadilan bukan saja dengan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana diterapkan di muka, tetapi juga melalui pendidikan yang intensif terhadap pribadipribadi agar tetap mencintai kebenaran dan menyadari secara mendalam akan andanya Tuhan. Sembahyang merupakan pendidikan yang kontinyu, sebagai bentuk formil peringatan kepada tuhan. Sembahyang yang benar akan lebih efektif dalam meluruskan dan membetulkan garis hidup manusia. Sebagaimana ia mencegah kekejian dan kemungkaran (29:45). Jadi sembahyang merupakan penopang hidup yang benar (Hadist: “sembahyang adalah tiang agama. Barangsiapa mengerjakannya berarti menegakkan agama. Barangsiapa meninggalkannya berarti merobohkan agama” -Baihaqi). Sembahyang menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, termasuk pemenuhan kebutuhan yang ada secara instrinsik pada rohani manusia yang mendalam, yaitu kebutuhan sepiritual berupa pengabdian yang bersifat mutlak (31:30). Pengabdian yang tidak tersalurkan secara benar kepada tuhan YME tentu tersalurkan kearah sesuatu yang lain. Dan membahayakan kemanusiaan. Dalam hubungan itu telah terdahulu keterangan tentang syirik yang merupakan kejahatan fundamental terhadap kemanusiaan. Dalam masyarakat yang adil mungkin masih terdapat pembagian manusia menjadi golongan kaya dan miskin. Tetapi hal itu terjadi dalam batas-batas kewajaran dan kemanusian dengan pertautan kekayaan dan kemiskinan yang mendekat. Hal itu sejalan dengan dibenarkannya pemilikan pribadi (private ownership) atas harta kekayaan dan adanya perbedaan-perbedaan tak terhindar dari pada kemampuan-kemampuan pribadi, fisik maupun mental (30:37). Walaupun demikian usaha-usaha kearah perbaikan dalam pembagian rejeki ke arah yang merata tetap harus dijalankan oleh masyarakat. Dalam hal ini zakat adalah penyelesaian terakhir masalah perbedaan kaya dan miskin itu. Zakat dipungut dari orang-orang kaya dalam jumlah presentase tertentu untuk dibagikan kepada orang miskin (9:60). Zakat dikenakan hanya atas harta yang diperoleh secara benar, sah, dan halal saja. Sedang harta kekayaan yang haram tidak dikenakan zakat tetapi harus dijadikan milik umum guna manfaat bagi rakyat dengan jalan penyitaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebelum penarikan zakat dilakukan terlebih dahulu harus dibentuk suatu masyarakat yang adil berdasarkan ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa, dimana tidak lagi didapati cara memperoleh kekayaan secara haram, dimana penindasan atas manusia oleh manusia dihapuskan (2:188). Sebagaimana ada ketetapan tentang bagaimana harta kekayaan itu diperoleh, juga ditetapkan bagaimana mempergunakan harta kekayaan itu. Pemilikan pribadi dibenarkan hanya jika hanya digunakan hak itu tidak bertentangan, pemilikan pribadi menjadi batal dan pemerintah berhak mengajukan konfiskasi. Seorang dibenarkan mempergunakan harta kekayaan dalam batas-batas tertentu, yaitu dalam batas tidak kurang tetapi juga tidak melebihi rata-rata penggunaan dalam masyarakat (25:67). Penggunaan yang berlebihan (tabzier atau israf) bertentangan dengan perikemanusiaan (17:26-27). Kemewahan selalu menjadi provokasi terhadap pertentangan golongan dalam masyarakat membuat akibat destruktif (17:16). Sebaliknya penggunaan kurang dari rata-rata masyarakat (taqti)


154

merusakkan diri sendiri dalam masyarakat disebabkan membekunya sebagian dari kekayaan umum yang dapat digunakan untuk manfaat bersama (47:38). Hal itu semuanya merupakan kebenaran karena pada hakekatnya seluruh harta kekayaan ini adalah milik Tuhan (10:55). Manusia seluruhnya diberi hak yang sama atas kekayaan itu dan harus diberikan bagian yang wajar dari padanya (7:10). Pemilikan oleh seseorang (secara benar) hanya bersifat relatif sebagai mana amanat dari Tuhan. Penggunaan harta itu sendiri harus sejalan dengan yang dikehendaki Tuhan, untuk kepentingan umum (57:7). Maka kalau terjadi kemiskinan, orang-orang miskin diberi hak atas sebagian harta orang-orang kaya, terutama yang masih dekat dalam hubungan keluarga (70:24-25). Adalah kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi kehidupan keluarga dan memberinya bantuan dan dorongan. Negara yang adil menciptakan persyaratan hidup yang wajar sebagaimana yang diperlukan oleh pribadi-pribadi agar diandan keluarganya dapat mengatur hidupnya secara terhormat sesuai dengan kainginan-keinginannya untuk dapat menerima tanggungjawab atas kegiatan-kegiatnnya. Dalam prakteknya, hal itu berarti bahwa pemerintah harus membuka jalan yang mudah dan kesempatan yang sama kearah pendidikan, kecakapan yang wajar kemerdekaan beribadah sepenuhnya dan pembagian kekayaan bangsa yang pantas. VII. KEMANUSIAAN DAN ILMU PENGETAHUAN Dari seluruh uraian yang telah di kemukakan, dapatlah disimpulkan dengan pasti bahwa inti dari pada kemanusiaan yang suci adalah Iman dan kerja kemanusiaan atau Amal Saleh (95:6). Iman dalam pengertian kepercayaan akan adanya kebenaran mutlak yaitu Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadikanya satu-satunya tujuan hidup dan tempat pengabdian diri yang terakhir dan mutlak. Sikap itu menimbulkan kecintaan tak terbatas pada kebenaran, kesucian dan kebaikan yang menyatakan dirinya dalam sikap prikemanusiaan. Sikap prikemanusiaan menghasilkan amal saleh, artinya amal yang bersesuaian dengan dan meningkatkan kemanusiaan. Sebaik-baiknya manusia ialah yang berguna untuk sesamanya. Tapi bagaimana hal itu harus dilakukan manusia? Sebagaimana setiap perjalanan kearah suatu tujuan ialah gerakan kedepan demikian pula perjalanan umat manusia atau sejarah adalah gerakan maju kedepan. Maka semua nilai dalam kehidupan relatif adanya berlaku untuk suatu tempat dan suatu waktu tertentu. Demikianlah segala sesuatu berubah, kecuali tujuan akhir dari segala yang ada yaitu kebenaran mutlak (Tuhan) (28:88). Jadi semua nilai yang benar adalah bersumber atau dijabarkan dari ketentuan-ketentuan hukumhukum Tuhan (6:57). Oleh karena itu manusia berikhtiar dan merdeka, ialah yang bergerak. Gerakan itu tidak lain dari pada gerak maju kedepan (progresif). Dia adalah dinamis, tidak statis. Dia bukanlah seorang tradisional, apalagi reaksioner (17:36). Dia menghendaki perubahan terus menerus sejalan dengan arah menuju kebenaran mutlak. Dia senantiasa mencari kebenaran-kebenaran selama perjalanan hidupnya. Kebenaran-kebenaran itu menyatakan dirinya dan ditemukan di dalam alam dari sejarah umat manusia.


155

Ilmu pengetahuan adalah alat manusia untuk mencari dan menemukan kebenarankebenaran dalam hidupnya, sekalipun relatif namun kebenaran-kebenaran merupakan tonggak sejarah yang mesti dilalui dalam perjalanan sejarah menuju kebenaran mutlak. Dan keyakinan adalah kebenaran mutlak itu sendiri pada suatu saat dapat dicapai oleh manusia, yaitu ketika mereka telah memahami benar seluruh alam dan sejarahnya sendiri (41:53). Jadi ilmu pengetahuan adalah persyaratan dari amal soleh. Hanya mereka yang dibimbing oleh ilmu pengetahuan dapat berjalan diatas kebenaran-kebenaran, yang menyampaikan kepada kepatuhan tanpa reserve kepada Tuhan Yang Maha Esa (35:28). Dengan iman dan kebenaran ilmu pengetahuan manusia mencapai puncak kemanusiaan yang tertinggi (58:11). Ilmu pengetahuan ialah pengertian yang dipunyai oleh manusia secara benar tentang dunia sekitarnya dan dirinya sendiri. Hubungan yang benar antara manusia dan alam sekelilingnya ialah hubungan dan pengarahan. Manusia harus menguasai alam dan masyarakat guna dapat mengarahkanya kepada yang lebih baik. Penguasaan dan kemudian pengarahan itu tidak mungkin dilaksanakan tanpa pengetahuan tentang hukum-hukumnya agar dapat menguasai dan menggunakanya bagi kemanusiaan. Sebab alam tersedia bagi umat manusia bagi kepentingan pertumbuhan kemanusiaan. Hal itu tidak dapat dilakukan kecuali mengerahkan kemampuan intelektualitas atau rasio (45:13). Demikian pula manusia harus memahami sejarah dengan hukum-hukum yang tetap (3:137). Hukum sejarah yang tetap (sunatullah untuk sejarah) yaitu garis besarnya ialah bahwa manusia akan menemui kejayaan jika setia kepada kemanusiaan fitrinya dan menemui kehancuran jika menyimpang daripadanya dengan menuruti hawa nafsu (91:9-10). Tetapi cara-cara perbaikan hidup sehingga terus-menerus maju kearah yang lebih baik sesuai dengan fitrah adalah masalah pengalaman. Pengalaman ini harus ditarik dari masa lampau, untuk dapat mengerti masa sekarang dan memperhitungkan masa yang akan datang (12:111). Menguasai dan mengarahkan masyarakat ialah mengganti kaidah-kaidah umumnya dan membimbingnya kearah kemajuan dan kebaikan.

VIII. KESIMPULAN DAN PENUTUP Dari seluruh uraian yang telah lalu dapatlah diambil kesimpulan secara garis besar sbb: 1. Hidup yang benar dimulai dengan percaya atau iman kepada Tuhan. Tuhan YME dan keinginan mendekat serta kecintaan kepada-Nya, yaitu takwa. Iman dan takwa bukanlah nilai yang statis dan abstrak. Nilai-nilai itu mamancar dengan sendirinya dalam bentuk kerja nyata bagi kemanusiaan dan amal saleh. Iman tidak memberi arti apa-apa bagi manusia jika tidak disertai dengan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang sungguh-sungguh untuk menegakkan perikehidupan yang benar dalam peradaban dan berbudaya. 2. Iman dan takwa dipelihara dan diperkuat dengan melakukan ibadah atau pengabdian formil kepada Tuhan. Ibadah mendidik individu agar tetap ingat dan taat kepada Tuhan dan berpegang tuguh kepada kebenaran sebagai mana dikehendaki oleh hati nurani yang hanif. Segala sesuatu Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

156

RUJUKAN NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN yang menyangkut bentuk dan cara beribadah menjadi wewenang penuh dari pada agama tanpa adanya hak manusia untuk mencampurinya. Ibadat yang terus menerus kepada Tuhan menyadarkan manusia akan kedudukannya di tengah alam dan masyarakat dan sesamanya. Ia tidak melebihkan diri sehingga mengarah kepada kedudukan Tuhan dengan merugikan kemanusiaan orang lain, dan tidak mengurangi kehormatan dirinya sebagai mahluk tertinggi dengan akibat perbudakan diri kepada alam maupun orang lain Dengan ibadah manusia dididik untuk memilki kemerdekaannya, kemanusiaannya dan dirinya sendiri, sebab ia telah berbuat ikhlas, yaitu pemurniaan pengabdian kepada Kebenaran semata. 3. Kerja kemanusiaan atau amal saleh mengambil bentuknya yang utama dalam usaha yanag sungguh-sungguh secara essensial menyangkut kepentingan manusia secara keseluruhan, baik dalam ukuran ruang maupun waktu. Yaitu menegakkan keadilan dalam masyarakat sehingga setiap orang memperoleh harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Hal itu berarti usahausaha yang terus menerus harus dilakukan guna mengarahkan masyarakat kepada nilai-nilai yang baik, lebih maju dan lebih insani usaha itu ialah "amar ma'ruf”, disamping usaha lain untuk mencegah segala bentuk kejahatan dan kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan atau nahi mungkar. Selanjutnya bentuk kerja kemanusiaan yang lebih nyata ialah pembelaan kaum lemah, kaum tertindas dan kaum miskin pada umumnya serta usaha-usaha kearah peningkatan nasib dan taraf hidup mereka yang wajar dan layak sebagai manusia. 4. Kesadaran dan rasa tanggung jawab yang besar kepada kemanusiaan melahirkan jihad, yaitu sikap berjuang. Berjuang itu dilakukan dan ditanggung bersama oleh manusia dalam bentuk gotong royong atas dasar kemanusiaan dan kecintaan kepada Tuhan. Perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan menuntut ketabahan, kesabaran, dan pengorbanan. Dan dengan jalan itulah kebahagiaan dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia. Oleh sebab itu persyaratan bagi berhasilnya perjuangan adalah adanya barisan yang merupakan bangunan yang kokoh kuat. Mereka terikat satu sama lain oleh persaudaraan dan solidaritas yang tinggi dan oleh sikap yang tegas kepada musuh-musuh dari kemanusiaan. Tetapi justru demi kemanusiaan mereka adalah manusia yang toleran. Sekalipun mengikuti jalan yang benar, mereka tidak memaksakan kepada orang lain atau golongan lain. 5. Kerja kemanusiaan atau amal saleh itu merupakan proses perkembangan yang permanen. Perjuang kemanusiaan berusaha mengarah kepada yang lebih baik, lebih benar. Oleh sebab itu, manusia harus mengetahui arah yang benar dari pada perkembangan peradaban disegala bidang. Dengan perkataan lain, manusia harus mendalami dan selalu mempergunakan ilmu pengetahuan. Kerja manusia dan kerja kemanusiaan tanpa ilmu tidak akan mencapai tujuannya, sebaliknya ilmu tanpa rasa kemanusiaan tidak akan membawa kebahagiaan bahkan mengahancurkan peradaban. Ilmu pengetahuan adalah karunia Tuhan yang besar artinya bagi manusia. Mendalami ilmu pengetahun harus didasari oleh sikap terbuka. Mampu mengungkapkan perkembangan pemikiran tentang kehidupan berperadaban dan berbudaya. Kemudian mengambil dan mengamalkan diantaranya yang terbaik. Dengan demikian, tugas hidup manusia menjadi sangat sederhana, yaitu beriman, berilmu dan beramal.


157

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM I. DASAR-DASAR KEPERCAYAAN Surat AnNahl (16); 89

Artinya: “…Dan kami (tuhan) telah turunkan kepada engkau (Muhammad) sebuah kitab (AlQuran) sebagai keterangan tentang segala sesuatu serta sebagai petunjuk, rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang muslim.”

Surat Al-Ikhlas (112); 1-4

Artinya: “Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia”

Surat Al-Hadiid (57); 3

Artinya : “Dialah yang awal dan yang akhir yang Zhahir dan yang bathin dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.”

Surat Al-Baqarah (2); 113 ………………

…..……..

Artinya : “Maka kemanpun jua kamu berpaling, disanalah wajah Tuhan”

Surat Al-Hadiid (57); 4 Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

158

Artinya : “ Dan ia (Tuhan) itu beserta kamu dimanapun kamu berada.”

Surat Al-An’am (6); 73

Artinya : “Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya.”

Surat Al-Furqaan (25); 2

Artinya :“Dan ia (tuhan) telah menciptakan segala sesuatu kemudian mengatur dengan peraturan yang pasti.”

Surat Al-Mu’minun (23); 14

Artinya : “Maka maha mulialah Tuhan, sebaik-baik pencipta.”

Surat Luqman (31); 20

Artinya : “Tidaklah kamu perhatikan bahwa allah menyediakan bagi kamu segalah sesuatu yang ada dibumi dan dilangit dan segalah sesuatu yang ada dibumi melimpahkan kepada kamu karunia-Nya baik yang Nampak maupun yang tidak nampak.” Surat Yunus (10); 101

Artinya : “Katakanlah : “Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang member peringatan bagi orang-orang Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

159

yang tidak beriman”. Surat shad (38); 27

Arttinya : “Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang deikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orangorang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”. Surat At-Tiin (95); 4

Artinya :”sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. Surat Al-Isra’(17); 70

Artinya : “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.” Surat Al-An’am (6); 165

Artinya : “Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguaa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, yntuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi maha Penyayang.” Surat Hud (11); 61

Artinya : “Dia (Tuhan) menumbuhkan kamu (umat manusia) dari bumi (tanah) dan menyuruh kamu memakmurkannya.” Surat Al-Ahzab (33); 72


160

Artinya : “Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gununggunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhinatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” Surat Al-Ankabut (29); 20

Artinya : “Katakanlah : “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” Surat Al-Qashash (28); 88

Artinya : “Segalah sesuatu itu rusak (Berubah) kecuali Diri-Nya (Tuhan).”

Surat Al-Isra’ (17); 72

Artinya : “Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pul) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).” Surat Al-Isra’ (17); 36

Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya.”

Surat Al-Mujadalah (58); 11

Artinya : “Allah mengangkat orang-orang yang beriman diantara kamu dan yang berilmu pengetahuan bertingkat-tingkat.” Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

161

Surat Ha Mim As-sajadah (41); 37

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan, janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah.” Surat Al-Fatihah (1); 4

Artinya : “Yang mengesua di hari pembalasan.” Surat Al-Hajj (22); 56

Artinya : “Kekuasan di hari itu ada pada Allah, dia member keputusan di antara mereka. Maka oaring-orang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam syurga yang penuh kenikmatan.”

Surat Al-Mu’kmin (40);16

Artinya : “(yaitu) hari (ketika) mereka keluar (dari kubur); tiada satupun dari keadaaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. (lalu Allah berfirman); “Kepunyaan siapakah keraajaan pada hari ini?” kepunyaan allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.” Surat Al-Baqarah (2); 48

Artinya : “Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, waktu sediktpun ; dan (begitu pula) tidak diterima syafa’at dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.” Surat Al-A’raaf (7); 187


162

Artinya : “Mereka menyakan kepadamu tentang kiamat : “bilakah terjadinya?” Katakanlah: “sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang dilangit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba”. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah : “Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

II. PENGERTIAN DASAR TENTANG KEMANUSIAAN Surat Ar-Ruum (30); 30

Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” Surat Adz-Dzariayah (51); 56

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan juin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.”

Surat Al-Imran (3); 156

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudar mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang; “kalau mereka tetap Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

163

bersama-saama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh.” Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikia itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan.” Surat At-Taubah (9); 105

Artinya : “Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmi akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” Surat An-Najm (53); 39

Artinya : “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” Surat Ash-Shaf (61); 2-3

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apaapa yang tidak kamu kerjakan.” Surat An-Nahl (16); 97

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka dapatkan.” Surat An-Nisa’(4); 111


164

Artinya : “barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakan untuk (kemudharatan) dirinya sendiri, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” Surat Al-Ankabut (29); 6

Artinya : “Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya (tidak memerlukan sesuati) dari semesta alam.” Surat An-Nisa’ (4); 125

Artinya : “Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.” Surat Az-Zumur (39); 18

Artinya : “yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan merekaitulah orangorang yang mempunyai akal.” Surat Al-Baqarah (2); 269

Artinya : “Allah menganugrahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan barang siapa yang dianugrahi hikmah, ia benar-benar telah dianugrahi karunia yang banyak dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).” Surat Al-An’am (6); 125


165

Artinya : “Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit, begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.” Surat Al-Imran (3); 134

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” Surat Al-Bayyinah (98); 5

Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” Surat Al-Baqarah (2); 207

Artinya : “Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan allah maha penyantun kepada hamba-hamba-Nya.” Surat Al-Insan (76); 8-9

Artinya : “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami member makanan kepadmu hanyalah untuk menharapkan keridhaan Allah, maka tidak menghendaki balasan dari kamu tidaak pula (ucapan) terima kasih.” Surat Fathir (35); 10


166

Artinya : “Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemulian itu semuanya. Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikan-Nya dan orang-orang yang menrencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras dan rencana jahat mereka akan hancur.” Surat Al-Baqarah (2); 264

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang diatasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak member petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”

III.

KEMERDEKAAN MANUSIA (IKHTIAR) DAN KEHARUSAN UNIVERSAL (TAQDIR)

Surat Al-Anfal (8); 25

Artinya : “Berhati-hatilah kamu sekalian terhadap malapetaka yang benar-benar tidak hanya menimpa orang-orang jahat diantara kamu.” Surat Al-Baqarah (2); 48

Artinya : “Dan jagalah dirimu dai (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa’at dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong” . Surat Luqman (31); 33 Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

167

Artinya : “Hai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah.”

Surat Al-Hadiid (57); 22

Artinya : “Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada diriimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (lauhul mahfuzh) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagii Allah.”

Surat Ar-Raad (13); 11

Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat tang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” Surat Al-Hadiid (57); 23

Artinya : “(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apad yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.”


168

IV.

KETUHANAN DAN KEMANUASIAAN


Artinya : “Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dia-lah yang haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dai Allah itulah uang bathil dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar.” Surat Al-Imran (3); 60

Artinya: “(Apa yang telah kami ceritakan itu), itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karenaa itu janganah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.” Surat Al-Lail (92); 19-21

Artinya : “Padahal tidak ada seorangpun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan.”


Artinya : “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih oaring-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.” Surat Al-Ahzab (33); 39


169

Artinya : “(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadaNya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang(pun) selain kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.” Surat Asy-syu’ara (26); 226

Artinya : “Dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)?” Surat An-Nuur (24); 39

Artinya : “Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun dan didapatinya (ketetapan) Allah disinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya” Surat At-Taubah (9); 109

Artinya : “Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunnya itu jatuh bersama-saamaa dengan dia ke dalam neraka jahanam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” Surat Luqman (31); 13

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya diwaktu ia member pelajaran kepadanya : “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”

Surat Al-An’am (6); 82


170

Artinya : “Orang-orang yang beriman dan tidak mencapuradukan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.”


Artinya : “katakanlah : “Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah”. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “saksikanlah, bahwa kami adalah orang0orang yang berserah diri (kepada Allah).” Surat Al-Qashash (28); 4

Artinya : “Sesungguhnya Fir’aun telah berbuat sewenag-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, denagn menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-lak mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir’aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Surat An-Nahl (16); 90

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaumkerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

V.

INDIVIDU DAN MASYARAKAT


171

Surat Az-Zukhruf (43); 32

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehiduoan dunia, dan kami telah meningggalkan sebahagian mereka atas sebagaian yang lain beberapa drajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumulkan” Surat Al-Maidah (5); 48

Artinya : “Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninngalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” Surat Al-Lail (92); 4

Artinya : “sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.” Surat Al-Isra’ (17); 84

Artinya : “Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaanya mesing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”


172

Surat Az-Zumar (39); 39

Artinya : “Katakanlah : “Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula). Maka kelak kamu akan mengetahui.” Surat Yusuf (12); 53

Artinya : “Dan aku tidaak membebaskan diriku (dari kesalahn), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmaat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha penyayang.”

Surat Ar-Ruum (30); 29

Artinya : “Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang akan menunjuki orang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolongpun.” Surat Al-Maidah (5); 2

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggaar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatangbinatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan bamaka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari massjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”


173

Surat Al-Zalzalah (99); 7-8

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscayaa dia akan melihat (balasn)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia aakan melihat (balasan)nya pula.”

Surat At-Taubah (9); 74

Artinya : “Mereka (oaring-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islamdan mengingini apa ynag mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka sekalikali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi” Surat Asy-Syu’ara (26); 69

Artinya : “Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim” Surat Al-Hujurat (49); 13

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling muliaa diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mengenal”


174

Surat Al-Hujurat (49); 10

Artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap allah, supaya kamu mendpat rahmat.

VI.

KEADILAN SOSIAL DAN KEADILAN EKONOMI

Surat Al-Lail (92); 8-10

Artinya : “Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar”

Surat Al-Maidah (5); 8

Artinya : “Hai oaring-orang yang beriman hendaklah kamu jadi oaring-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebenciamnu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”


Artinya : “Dan janganlah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orangorang yang berutung” Hadist


175

Artinya

:

“Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan pertanggungjawaban” (H. Bukori Muslim)

tiap-tiap

kamu

akan

dimintai

Surat Asy-Syura (42); 38

Artinya : “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, mereka itu mandapat azab yang pedih” Surat An-Nisa’ (4); 58

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”

Surat Al-Maidah (5); 45

Artinya : “Dan kami telah tetapkan mereka di dalamnay (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisahnya. Barangsiapa yang melepasakan (hak kisas)nya maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” Surat Al-Hadid (57); 20


176

Artinya : “Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbanggabanggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang yang tanamtanamnya mengagumkan para petani; kemudian menjadi hancur dan diakhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”

Surat Al-Isra’ (17);16

Artinya : “Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalm negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” Surat An-Nisa’ (4); 160-161

Artinya : “Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karenaa mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dank arena mereka meakan harta benda orang dengan jalan yang bathil. Kamitelah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.” Surat Asy-Syu’ara (26); 182-183

Artinya : “dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

177

membuat kerusakan.”

Surat Al-Baqarah (2); 279

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu berbuat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu;kamu tidak menaganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” Surat Al-Qashash (28); 5

Artinya : “Dan kami hendak member karunia kepadaorang0orang yang tertindas di bumi (mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi).”

Surat Al-Baqarah (2); 278-279

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka juka kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba). Maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” Surat Al-Humazah (104); 1-3

Artinya : “Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Yang mengumpulkan harta dan Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

178

menghitung-hitung, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya.”


Artinya : “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahpirkan untuk manusia menyeruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Surat Ash-Shaf (61); 2-3

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian disisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan” Surat Al-Ankabut (29); 45

Artinya : “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al-Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguuhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain) dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Hadist:

Artinya : “Shalat adalah tiang agama, barangsiapa yang mengerjakannya maka dia menegakkan agama dan barang siapa yang meninggalkannya berarti dia merobohkan agama”


179


Artinya : “Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dia-lah yang haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang bathil; dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar.”

Surat Ar-Ruum (30); 37

Artinya : “dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan dia (pula) yang menyempitkan (rezki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman” Surat At-Taubah (9); 60

Artinya : “sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdakakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” Surat Al-Baqarah (2); 188

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”


180

Surat Al-Furqan (25); 67

Artinya : “dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”

Surat Al-Isra’ (17);16

Artinya : “Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah dinegeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” Surat Muhammad (47); 38

Artinya : “Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka diantara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang maha kaya sedaangkan kamulah orang-orang yang berkehendak (kepada-Nya); dan jika kamu berpaling niscaya dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ini” Surat Yunus (10); 55

Artinya : “Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada dilangit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui(nya)”


181

Surat Al-A’raaf (7); 10

Artinya : “Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur” Surat Al-Hadiid (57); 7

Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya daan nafkahkanlah sebagian dari kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantar kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”

Surat An-Nuur (24); 33

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka. Maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu” Surat Al-Ma’aarij (70); 24-25

Artinya : “dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

182

VII.

KEMANUSIAAN DAN ILMU PENGETAHUAN

Surat At-Tiin (95); 6

Artinya : “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya”

Surat Al-Qashash (28); 88

Artinya : “Janganlah kamu sembah disamping (menyembah) Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada tuhan (yang berhak disenbah) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan” Surat Al-An’am (6); 57

Artinya : “katakanlah: “Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al-Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya, tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegarakan kedatangannya, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik” Surat Al-Isra’ (17); 36

Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti apa tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya” Surat Ha Mim As-sajadah (41); 53 Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

183

Artinya : “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tidaklah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?”

Surat Fathir (35); 28

Artinya : “Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatangbinatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah maha perkasaa lagi maha pengampun”


Artinya : “Allah menyatkan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan akan demikian itu)” Surat Al-Mujadalah (58); 11

Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu : “Berlapang-lapanglah dalam majelis”. Maka lapangkanlah niscaya Allah akan member kelapangan untukmu Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

184

dan apabila dikatakan : “Berdirilah kamu”. Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah maha mengetahui apa kamu kerjakan”

Surat Al-Jatsiyah (45); 13

Artinya : “Dan dia telah menundukan untukmu apa yang dilangit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir” Surat Al-Imran (3); 137

Artinya : “Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).” Surat Asy-Syams (91); 9-10

Artinya : “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” Surat Yusuf (12); 111

Artinya : “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat bagi orang-orang yang mepunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman”


185

BASIC DEMAND BANGSA INDONESIA Tiap penggal epik perjuangan bangsa Indonesia terdapat satu fakta tak terelakkan. Napak tilas sejarahnya terpancang kokoh tonggak-tonggak peradaban yang telah ditancapkan oleh kelompok pemuda, sebut saja Boedi Oetomo (1908) sebagai tanda kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda (1928) sebagai simbol kelahiran bangsa Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan (1945) sebagai tonggak kelahiran Negara Indonesia dan Gerakan Reformasi (1998) sebagai upaya mengembalikan kehormatan bangsa dari otoriterisme. Semua itu terkait erat dengan perjuangan pemuda. Mereka adalah para penggerak yang selalu hadir membawa perubahan di setiap episode sejarah Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada HMI selaku organisasi mahasiswa Islam tertua. Kata “perjuangan” menjadi pilihan sadar pergulatan organisasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 9. Sejak kelahirannya, HMI telah mewakafkan dirinya untuk mengawal dan memperjuangkan kehormatan agama dan negara. Fokus serta keterlibatannya dalam dua ranah tersebut kemudian dikenal sebagai perjuangan ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an. I.

Meluruskan Arah Perjuangan Keislaman dan keindonesiaan merupakan ranah perjuangan yang sangat luas. Keduanya tak bisa dilepaskan terutama pada konteks nilai-nilai dasar yang mengonstruksi konsep kebangsaan. Sejarah mencatat bahwa nilai-nilai agama punya andil besar dalam membangkitkan kesadaran akan kebutuhan hidup yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Agama juga mendorong terciptanya tatanan yang adil, damai, dan sejahtera dan bahkan meletakkannya sebagai suatu keharusan. Catatan paling monumental mengenai titik singgung kedua ranah tersebut dapat dilihat dari bangunan ideologis negara Indonesia. Namun demikian, sebagai catatan akan luasnya ranah perjuangan HMI, sejauh ini masih belum di ikuti oleh pedoman tekstual yang utuh dan berwibawa, yakni berupa teks yang berfungsi sebagai kerangka perjuangan yang meliputi keislaman dan keindonesiaan sekaligus. Meski HMI sudah lama memiliki teks Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP), tetapi teks tersebut masih belum mengakomodir semua kebutuhan perjuangan. Sebab, reason d’être kata “perjuangan” dalam NDP tidak lain adalah untuk menggantikan kata “Islam” agar terhindar dari kesan arogansi keagamaan. Pemunculan kata “perjuangan” di teks tersebut bertujuan hanya untuk menunjukkan kerendahan hati HMI. Padahal, dari segi substansi, NDP lebih mengeksplorasi prinsip dan nilai-nilai dasar keislaman. Seideal apapun NDP, pesan perjuangannya belum bisa dikatakan utuh mengingat sejarah telah memagarinya pada wilayah keagamaan saja. Sementara, wilayah keindonesiaan/kebangsaan sama sekali tidak tersentuh kecuali pada teks lain yang bersifat terbatas. Teks kebangsaan yang seharusnya juga menjadi pegangan utama HMI justru menyempil dan dimampatkan hanya ke dalam enam paragraf pada Tafsir Tujuan HMI. Padahal, dalam sejarahnya, seperti halnya NDP, teks Basic Demand Indonesia (BDI) seharusnya menjadi sebuah kumpulan keyakinan yang utuh dan berwibawa untuk menjelaskan sikap perjuangan kebangsaan HMI. Terlepas dari itu, gerakan sosial kebangsaan HMI sesungguhnya terbilang unik. Selama beberapa tahun, dengan hanya memegang teks keagamaan, HMI turun ke jalan menyatakan sikap menentang ketidakbecusan para penguasa. Sikap semacam ini sebenarnya notabene adalah agenda kebangsaan. Jika sikap dan semangat ini diformulasikan ke dalam teks yang lebih sistematis dan komprehensif, maka peran perjuangan HMI akan lebih mantap menuju arah yang dicita-citakan. Karena bagi sebuah perjuangan, sebuah teks pedoman adalah prasasti kata-kata penegas keyakinan.


186

II.

Pemimpin Penggerak Bangsa Di tubuh organisasi kepemudaan—khususnya yang berbasis pelajar dan mahasiswa–seringkali muncul pertanyaan: ke arah mana organisasi akan digerakkan ? Sebagai wadah yang berisikan kalangan intelektual terpelajar, organisasi mahasiswa kadang disibukkan oleh dilema antara terlibat dengan politik praktis atau bertahan sebagai gerakan berbasis kader atau masa. Bahkan, sebenarnya antara gerakan berbasis kader dan berbasis massa pun masih ada polarisasi yang jelas. Pembedaan yang sebenarnya justru berakar dari persoalan politik. Dalam wacana partai politik Indonesia, perdebatan pilihan antara “partai kader” atau “partai massa” bahkan pernah mendominasi. Dikotomi partai kader dan partai massa terkait erat dengan polarisasi lain, yaitu “problem solving” dan “solidarity making”. Partai kader, terkait erat dengan mereka yang berorientasi politik “problem solving”, sementara partai massa untuk mereka yang berpandangan “solidarity making”. Karena itu, partai berbasis kader seringkali disebut sebagai problem solver (penyelesai masalah) sedangkan partai berbasis massa disebut sebagai solidarity maker (pembangun solidaritas). Pembedaan ini tidak hanya sebatas nama melainkan juga menyangkut peranan antara aktifitas intelektual dan aktifitas sentimental. Tipikal problem solver yang juga populer dengan sebutan sang administrator adalah seseorang yang memiliki kemampuan administratif, teknis, dan bahasa asing yang dibutuhkan dalam mengelola negara modern. Sementara, solidiraty maker adalah seseorang yang memiliki kemampuan integratif, mediasi kultural, simbolisasi, dan organisasi massa di masa-masa revolusi. Dalam perkembangannya, konsep ini kemudian dikenal di tubuh HMI dengan istilah yang sama, yaitu tipe solidarity maker dan problem solver. Pengelompokan yang sebenarnya sudah tepat untuk sekaligus menjawab ke arah mana organisasi digerakkan; politis atau tidak. Dengan adanya kategorisasi yang sama maka pertanyaan mendasar sesungguhnya bukan terlibat politik atau tidak; melainkan berbasis massa atau kader ? (solidarity maker atau problem solver?) Karena bagaimanapun juga, keduanya saling terkait dan masing-masing berjasa pada tiap fase sejarah bangsa Indonesia. 1.

Masa Penjajahan Berangkat dari rasa tertindas yang sama, berbagai suku bangsa yang terjajah di nusantara memutuskan untuk berhimpun menjadi sebuah bangsa baru bernama Bangsa Indonesia. Para pemuda bangsa menyadari bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Penjajahan adalah perbudakaan. Sebagai bangsa terjajah, bangsa Indonesia ketika itu ingin melepaskan diri dari penjajah dan memperoleh kemerdekaan sebagai hak asasinya. Idealisme dan tuntutan bangsa Indonesia hanya satu, “Merdeka atau Mati”. Oleh karena itu timbullah pergerakan nasional di mana para pimpinan yang dibutuhkan adalah mereka yang mampu menyadarkan rakyat Indonesia akan hak asasinya sebagai suatu bangsa. Kemerdekaan adalah hak pertama rakyat Indonesia, baik sebagai individu, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Kehadiran pemimpin tipe solidarity maker menjadi kebutuhan primer untuk menyadarkan seluruh tumpah darah Indonesia bahwa mereka memiliki kesamaan nasib. Tipe problem solver bukan berarti tidak dibutuhkan. Akan tetapi, peran solidarity maker lebih dibutuhkan untuk membakar perasaan sentimental rakyat untuk bangkit berjuang melawan penjajah (fight against). Bangsa yang baru terbentuk 28 Oktober 1928 ini harus disadarkan oleh para solidarity maker bahwa kedaulatan mustahil tercapai jika tidak memiliki negeri sebagai tempat tinggal. Sumpah untuk


187

bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu hanya akan mendapat pengakuan dunia jika putra-putri Indonesia memiliki negara yang satu; negara Indonesia. 2.

Masa Revolusi Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta didorong oleh keinginan yang luhur, maka bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun demikin, tugas pemimpin solidarity maker tidak hanya berhenti sampai di situ. Masa Revolusi, periode di mana Indonesia telah merebut kemerdekaannya, Indonesia tetap membutuhkan konsolidasi nasional. Kesadaran rakyat untuk tetap fight against harus tetap berkobar mengingat Indonesia sebagai negara baru yang masih rapuh untuk kembali ditumbangkan sebagai wilayah jajahan. Para solidarity maker tetap menjalankan peran besar, mengingat para penjajah belum sepenuhnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada fase ini, bangsa Indonesia masih sangat membutuhkan persatuan solidaritas dalam bentuk mobilitas kekuatan fisik guna melawan penjajah. Sementara itu pada sisi lain, para pemimpin tipe problem solver mulai semakin leluasa bergerak untuk segera membenahi berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Fokus utamanya ialah bagaimana menyiapkan diri untuk memimpin perjuangan baru dalam rangka membentuk negara modern, yakni fight for (berjuang untuk) Indonesia. 3.

Masa Membangun Masa setelah kemerdekaan negara Indonesia diakui dan berdiri kokoh, maka lahirlah cita-cita ideal membentuk negara yang tidak hanya berdaulat, tetapi juga maju dan bermartabat. Pada periode pengisian kemerdekaan ini, guna menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, maka dimulailah pembangunan nasional. Di sini hal utama yang sangat dibutuhkan adalah peranan problem solver yang menguasai ilmu pengetahuan. Namun, solidarity maker bukan berarti tak lagi dibutuhkan. Hanya saja bersamaan dengan terbentuknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pola perjuangan harus banyak dikonsentrasikan pada fight for membangun Indonesia. Bukan fight against yang sejak dulu memang seharusnya berada di bawah komando solidarity maker. Problem solver yang dimaksud ialah sosok negarawan yang di samping memiliki ilmu pengetahuan juga memiliki karakter terpuji untuk melaksanakan tugas kerja kemanusiaan. Manusia yang demikian sangat mungkin mengantarkan rakyat Indonesia ke arah kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Suatu cita-cita yang tertuang pada alenia kedua Pembukaan UUD 1945. III. Cita Luhur Bangsa Indonesia Sekalipun mengalami beberapa kali perubahan, UUD 1945 selaku konstitusi negara tetap mencantumkan beberapa hal yang telah menjadi kesepakatan sejak awal. Meski para petinggi negeri berbeda pendapat dalam merumuskan arah negara, mereka bersepakat untuk tidak merubah nilainilai luhur yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 dipandang memiliki nilai historis yang suci yang sama dengan teks Proklamasi dan Pancasila,. Pembukaan UUD 1945 menggambarkan nilai-nilai luhur tentang bagaimana seharusnya roda pemerintahan dijalankan. Meski sebenarnya, kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit yang melupakannya. Banyak petinggi negeri ini yang seolah berpikir bahwa Pembukaan UUD 1945 menyampaikan cita-cita negara hanya sampai pada gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Padahal, pada alenia keempat Pembukaan UUD 1945 para pendiri negara menambatkan cita-cita kolektifnya, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

188

negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lebih dari sekedar rambu-rambu kemerdekaan, alenia itu menegaskan tentang cita-cita luhur negara-bangsa Indonesia. IV. Lindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia Beberapa dekade terakhir, bangsa Indonesia menelan kenyataan pahit bahwa kekerasan demi kekerasan masih marak terjadi. Tidak sedikit perpecahan berujung pada hilangnya nyawa hanya karena perbedaan identitas. Kondisi ini menunjukkan mulai terbenamnya kesadaran akan fitrah kebangsaan sebagai masyarakat plural yang ber-bhinneka tunggal ika. Lebih dari itu, kata “plural” sendiri bahkan seringkali menjadi awal terjadinya konflik SARA, khususnya agama. Padahal, kata “plural” adalah nama lain dari kata “majemuk” atau bhinneka yang sudah lama diterima dengan baik sebagai bagian dari identitas bangsa. Bangsa Indonesia terbentuk atas keragaman suku, ras, bahasa, adat, budaya dan agama. Dengan kerelaan hati semua elemen dari berbagai latar belakang itu bergabung ke dalam sebuah bangsa baru di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tapi tetap satu jua) yang sudah digunakan sejak dulu untuk menyatukan Nusantara. Karena itu, Bhinneka Tunggal Ika harus diterima sebagai identitas, sebagai kenyataan pertama dan utama yang harus dipahami untuk saling melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan adanya pluralitas, maka persatuan dan kesatuan dengan sendirinya menjadi prioritas yang mesti dikawal secara mendasar. Rajutan nilai yang telah diterima sebagai konsensus bersama perlu terus diperkuat melalui pemahaman utuh untuk dieksternalisasi dalam hidup sehari-hari. Selain Bhinneka Tunggal Ika, hal mendasar yang juga perlu dikawal adalah penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus senantiasa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan cara bersikap tegas dan adil. Semua warga negara harus mendapat perlakuan sama tanpa adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan tertentu. Asas kesamaan dan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban harus benar-benar di prioritaskan. Asas ini merupakan prasyarat utama bagi terciptanya tatanan yang adil dan harmonis. Betapa pun nilai-nilai kebangsaan ditanamkan secara kuat ke dalam jiwa bangsa, potensi konflik sulit dibendung jika hukum tidak dijalankan dengan tegas dan adil. Pada satu sisi, hukum dapat menjadi penentu atau panglima kesatuan dan persatuan bangsa. Namun pada sisi lain, hukum juga dapat menjadi pemicu konflik yang mengancam keutuhan. Maka, pada posisi ini, hukum perlu dibebaskan dari berbagai kepentingan kecuali pemihakan pada kebenaran. Hukum yang dijalankan dengan cara memihak kepentingan tertentu atas dasar perbedaan kelas, etnis, ras, dan agama akan menimbulkan ketidakpastian keadaan. Begitu pula hukum yang didikte oleh kepentingan penguasa hanya akan mengorbankan nasib rakyat banyak. Hukum model ini—di samping mencoreng wibawa penegakan hukum—juga mengubur supremasi hukum. Kedaulatan hukum dikebiri oleh kekuatan-kekuatan lain seperti kekuasaan, kelompok mayoritas, desakan massa, kekuatan politik tertentu, dan sebagainya. Masih sering ditemukan pembiaran kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok massa tertentu kepada pihak minoritas. Kelompok tersebut tidak ditindak hanya karena jumlahnya besar (mayoritas). Dengan berbagai dalih, kekerasan massif hanya berujung pada penangkapan segelintir orang yang dianggap dalang. Ada kesan bahwa kekerasan yang dilakukan secara massif tidak akan


189

dipermasalahkan dan dianggap mob law (hukum rakyat). Kesan seperti itu jelas menyimpang dan harus ditegakkan. V.

Majukan Kesejahteraan Umum Dibandingkan sebelum kemerdekaan, kehidupan rakyat Indonesia saat ini jauh lebih baik. Akan tetapi, kenyataan juga menunjukkan bahwa tidak semua warga negara Indonesia hidup sejahtera. Masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di tengah kemajuan negara lain berebut sumber daya alam dan berkompetisi mengembangkan teknologi, tak sedikit warga Indonesia yang masih mengais rezeki di pinggir jalan seraya berharap belas kasihan. Harga diri rela dibuang dan digadaikan hanya untuk bertahan hidup. Padahal, bukankah fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara? Tingginya jumlah fakir miskin dan anak terlantar menunjukkan ada yang salah dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar benar-benar ‘dipelihara’ negara sehingga akan terus ada. Kata “dipelihara” tidak lagi dilihat sebagai niat baik dalam rangka menanggulangi kemisikinan. Pandangan bernada sindiran ini seringkali muncul seiring fakta yang melatarbelakanginya. Oleh sebab itu, pemerintah harus menunjukkan niat baik penanggulangan fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana dijanjikan negara. Persoalan kemiskinan sangat terkait dengan peluang dan kesempatan semua warga negara dalam hal akses terhadap sumber-sumber primer kesejahteraan sosial (social primary goods). Peluang dan kesempatan itu sejak lahir tidaklah sama antara satu individu dengan individu lainnya. Perbedaan bisa dilihat secara kasat mata antara individu yang lahir dalam keluarga kaya dengan individu yang lahir dalam keluarga miskin; individu yang terlahir sempurna dan serba berkecukupan dengan individu yang lahir dengan sejumlah kekurangan (cacat). Individu yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga kaya memiliki peluang dan kesempatan besar untuk mengakses sumber-sumber kesejahteraan. Ia dapat tumbuh sehat dan cerdas, mendapat perawatan kesehatan istimewa, mengenyam pendidikan berkualitas, mengembangkan kemampuan usaha dengan modal yang dimiliki, dan sebagainya. Sementara, individu yang terlahir dalam keluarga miskin apalagi memiliki kekurangan fisik atau mental, peluang dan kesempatannya sangat terbatas. Sikap dan posisi negara—dalam hal ini pemerintah—tidak bisa memberlakukan kebijakan yang sama untuk semua individu pada kondisi tersebut. Menerapkan prinsip persamaan hanya akan melahirkan dan mengabadikan ketimpangan-ketimpangan sosial. Misalnya, kebijakan bahwa setiap warga negara punya hak kebebasan untuk mendapat kekayaan serta hidup sesuai keinginan. Bagi individu yang lahir dalam keadaan serba berkecukupan, kebijakan ini sangat adil karena menyangkut hak dasar. Namun bagi individu yang lahir serba kekurangan jelas tidak terlalu menguntungkan. Meski memiliki hak yang sama, individu yang terlahir serba kekurangan nyaris tidak dapat menggunakan haknya. Sebab, hak mendapat kekayaan serta hidup sesuai keinginan terkait erat dengan peluang dan kesempatan yang ada. Sedangkan peluang dan kesempatan tak bisa dilepaskan dari unsur penunjang seperti ketersediaan modal, kecerdasan intelektual, kecakapan dan keterampilan (skill), kemampuan teknis-operasional dan semacamnya. Maka bisa dipastikan individu tersebut tidak dapat berbuat banyak dengan nasibnya. Peluang dan kesempatan yang dimiliki oleh individu-individu serba kekurangan tidak sama dengan individu yang serba kecukupan. Memberlakukan persamaan atas keduanya berarti menutup akses di antara salah satunya terhadap sumber kesejahteraan. Semestinya, pemerintah memberi Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

190

jaminan sosial atas mereka agar peluang dan kesempatan itu tidak tergilas oleh dominasi orangorang kaya. Dengan begitu, kemampuan menggunakan haknya akan terus berkembang sehingga kesejahteraan umum akan benar-benar tercapai. Permasalahan Kesejahteraan umum tentu bukan hanya tanggung jawab lembaga eksekutif selaku penyelenggara negara. Lembaga-lembaga lain seperti legislatif dan yudikatif yang dipercaya sebagai pilar-pilar demokrasi harus juga andil sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Lembaga eksekutif, lembaga legistaltif, lembaga yudikatif serta media dipercaya sebagai empat pilar demokrasi yang punya peran sentral berdirinya sebuah negara demokrasi dan kesejahteraan (welfare state). Keempat pilar demokrasi itu harus saling sinergis membangun negara. Saling mendukung, bukan saling menelikung. Saling mendorong, bukan saling merongrong. Berjalannya keempat pilar demokrasi itu secara bertanggung jawab merupakan satu-satunya jalan untuk memajukan kesejahteraan umum. VI. Cerdaskan Kehidupan Bangsa Tercapainya kesejahteraan umum pada akhirnya akan berujung pada kecerdasan kehidupan bangsa. Namun, kurang tersedianya fasilitas penunjang kesejahteraan berupa pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan oleh negara sesungguhnya adalah bentuk pembodohan bangsa. Pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan seterusnya hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu termasuk lingkaran keluarga pejabat yang notabe dibayar oleh keringat rakyat. Pencerdasan kehidupan bangsa memang tidak hanya terkait pendidikan di bangku sekolah sebagai wadah pendidikan formal. Bentuk pendidikan informal maupun non-formal pun harus pula di selenggarakan di setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Meski demikian, pendidikan formal masih memegang peran sentral karena dari sanalah banyak muncul para pemuka masyarakat dan penyelenggara negara. Pendidikan di Indonesia banyak berutang pada prinsip-prinsip yang diletakkan oleh Ki Hajar Dewantara. Menteri pendidikan Indonesia pertama ini mewariskan semboyan terkenal yang sampai saat ini masih digunakan kementerian pendidikan, yaitu Tut Wuri Handayani. Sebuah penggalan akhir dari pesan Bapak Pendidikan Nasional yang secara lebih utuh berbunyi: “Ing ngarso sun tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani” (Di depan memberi teladan, di tengah memberi prakarsa dan ide, di belakang memberikan dorongan dan arahan). Tut Wuri Handayani segai semboyan lembaga pendidikan nasional sudah sangat tepat menggambarkan bentuk terima kasih pada pejuang pendidikan bangsa. Hanya saja kehadirannya yang dipenggal di bagian akhir kalimat tampaknya membuat kaum elit terpelajar lupa pada dua penggalan awal lainnya: Ing Ngarso Sun Tulodo dan Ing Madyo Mangun Karso. Pencerdasan kehidupan bangsa dengan kutipan singkat di bagian akhir kalimat sesungguhnya sudah mencapai targetnya. Negeri ini telah berhasil mendorong majunya tingkat pendidikan dan menelurkan kalangan elit intelektual. Persoalannya, kaum elit terpelajar yang kemudian menjadi penggerak roda pemerintahan hanya mengedepankan penggalan prinsip itu. Sehingga, pola yang lahir adalah sangat baik bekerja sesuai arahan namun hasilnya tergantung siapa yang mengarahkan. Kesempurnaan pendidikan pencerdasan bangsa tidak cukup hanya berpegang pada prinsip Tut Wuri Handayani. Rakyat Indonesia juga harus dicerdaskan dengan terus menyadari dua prinsip dasar lain. Prinsip Ing Madyo Mangun Karso, misalnya, akan melahirkan kalangan elit intelektual yang bisa menghasilkan ide-ide genuine dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Bukan intelektual yang hanya bisa mencontek keberhasilan negara lain padahal belum tentu berhasil diterapkan di Indonesia. Sebab bagaimanapun, sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh persoalan kultural kebangsaan. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

191

Selain kedua prinsip itu, di negeri yang sedang mengalami krisis kepercayaan seperti sekarang ini, yang paling dibutuhkan adalah Ing Ngarso Sun Tulodo. Prinsip keteladanan ini sangat penting dari masa ke masa. Banyak elit intelektual yang berhasil membangun sistem tetapi tidak mengisinya dengan ruh keteladanan. Semua ingin memerintah tetapi tidak memberi contoh, ingin dipuji tetapi perbuatannya keji. Selain sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tiga prinsip yang diwarisankan oleh Ki Hajar Dewantar tersebut harus dijadikan prinsip hidup dalam bermasyarakat dan bernegara, terutama oleh para pemimpin di manapun berada. VII. Ikut Laksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasar Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial Indonesia sebagai bagian dari sistem pemerintahan dunia harus juga turut serta berperan aktif menjaga ketertiban dunia dengan tetap memegang nilai-nilai luhur kemanusiaan. Sikap yang dijadikan pegangan ialah tetap terbuka pada kebudayaan baru, namun tanpa terbawa arus, apalagi kehilangan identitas sebagai bangsa merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Indonesia harus memegang teguh ideologinya sendiri. Ideologi-ideologi besar dunia seperti Liberalisme dan Sosialisme masih mendominasi dan menyita perhatian. Ideologi-ideologi tersebut tidak hanya berbeda, namun seringkali berbenturan dalam banyak hal. Liberalisme memperjuangkan liberte sedangkan Sosialisme mengidealkan egalite. Padahal, jika ditilik dari sejarah, keduanya pernah berjalan sejajar saat meletusnya revolusi sosial Perancis yang memengaruhi segala bentuk sistem pemerintahan monarki. Revolusi Perancis meletus dengan teriakan liberte (kebebasan), egalite (kesetaraan), dan fraternite (persaudaraan). Mungkin, hilangnya fraternite dari pertarungan ideologi-ideologi dunia tersebut menjadikan agenda yang seharusnya sejalan justru terpolarisasi pada kutub liberte dan egelite. Bukan berarti fraternite sama sekali tidak ada dalam bungkus ideologis, tetapi ia hadir dalam bentuk yang berbeda. Jika liberte dan egalite didudukkan sebagai ideologi terbuka, fraternite umumnya seringkali dikaitkan dengan komunitas eksklusif meski tidak secara langsung dijadikan semboyan. Basis persadauraan menjadikan kelompok-kelompok ini memiliki ikatan internal yang kuat, tetapi kadang tidak toleran pada mereka di luar kelompoknya. Padahal, fraternite tidak seharusnya dimaknai secara sempit dan terbatas hanya pada kelompok tertentu. Semangat ketiga jargon Revolusi Perancis di atas sejalan dengan mimpi ketertiban dunia Indonesia yang berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemerdekaan adalah nama lain dari liberte, perdamaian abadi adalah harapan dari fraternite, dan keadilan sosial merupakan ruh dari egalite. Bahkan lebih dari itu, tiga semangat yang mestinya tidak terpisahkan ini, sesungguhnya secara utuh sudah terakomodir dalam satu kata “merdeka”. Dimensi kata merdeka, sebagai bentuk kebebasan di Indonesia memiliki makna yang lebih luas dari pada liberte atau liberty. Merdeka berasal dari bahasa Sanskerta ‘mahardhika’, yang berarti orang suci atau orang terpelajar. Pilihan kata merdeka tidak hanya teriakan kebebasan, tetapi juga keinginan diperlakukan sama sebagai orang yang memiliki martabat. Semangat kesetaraan di zaman kemerdekaan tergambar jelas dengan adanya panggilan umum yang sama untuk semua kalangan, yaitu “Bung”. Dengan adanya keinginan kebebasan (liberte) yang sama dan diperlakukan secara setara (egalite), maka lahirlah rasa persaudaraan (fraternite) antara para pejuang kemerdekaan. Oleh karena itu, dengan pemahaman tersebut, maka tidak salah jika Basic Demand Indonesia (BDI) hingga saat ini tetap berdasar pada pekikan terdahulu yang sama: “Merdeka atau Mati!”.


192

PEDOMAN KEPENGURUSAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Tujuan suatu organisasi hanya dapat diwujudkan dengan usaha-usaha yang teratur, terencana dan kebijaksanaan yang dilingkupi dengan taufiq dan hidayah Allah SWT. Salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menciptakan penyelenggaraan usaha-usaha yang demikian itu adalah Pedoman Kepengurusan yang mendukung ke arah tujuan tersebut. Adanya keharusan untuk bekerja secara terstruktur dan rapi adalah sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Surat AshShaff ayat 4 yang artinya , “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh” A. STRUKTUR PIMPINAN PENGURUS BESAR 1. Status Pengurus Sesuai dengan ketentuan yang termaksud pada Bagian IV Pasal 20 ART HMI mengenai status PB HMI dalam struktur pimpinannya adalah sebagai berikut: a. Pengurus Besar adalah badan/instansi kepemimpinan tertinggi organisasi. b. Masa jabatan Pengurus Besar adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Besar Demisioner. 2. Tugas dan Wewenang Sesuai dengan Bagian IV Pasal 22 ART HMI, tugas dan wewenang PB HMI adalah sebagai berikut : - Menggerakkan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. - Melaksanakan ketetapan-ketetapan kongres. - Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan HMI kepada seluruh aparat dan anggota HMI. - Melaksanakan Sidang Pleno Pengurus Besar setiap semester kegiatan, selama periode berlangsung. - Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Besar minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung. - Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Besar minimal dua minggu sekali, selama periode berlangsung. - Memfasilitasi sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar dalam rangka menyiapkan draft materi Kongres atau sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar lainnya ketika diminta. - Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota melalui Kongres. - Mengesahkan Pengurus Cabang dan Pengurus Badan Koordinasi - Menerima laporan kerja Pengurus Badan Koordinasi - Menaikkan dan menurunkan status Badko dan Cabang berdasarkan evaluasi perkembangan Badko dan Cabang. - Mengesahkan Pengurus Cabang dan mengesahkan pemekaran Cabang berdasarkan rekomendasi Konfercab Induk dan menetapkan pembentukan Cabang Persiapan berdasarkan usulan Daerah/ Pleno Badko.


193

Memberikan sanksi dan merehabilitasi secara langsung terhadap anggota/pengurus. 3. Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah kerangka antar hubungan dari satuan-satuan organisasi atau bidang-bidang kerja yang di dalamnya terdapat pimpinan, wewenang dan tanggungjawab serta pada masing-masing personel dalam totalitas organisasi. Lazimnya struktur organisasi akan kelihatan semakin jelas dan tegas, apabila digambarkan dalam bagan struktur organisasi. Ditinjau dari struktur organisasi maka bentuk organisasi yang dipergunakan dalam Pengurus Besar HMI adalah bentuk organisasi fungsional. Dalam organisasi yang berbentuk fungsional, wewenang dari Ketua Umum didelegasikan kepada satuan-satuan organisasi atau bidang-bidang kerja yang dipimpin oleh para Ketua, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum. Pimpinan dari setiap satuan organisasi atau bidang kerja itu mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidangnya masing-masing. Kemudian secara fungsional tanggungjawab itu dipertanggungjawabkan oleh pimpinan masing-masing kepada Ketua umum. Struktur organisasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam dengan pembanding dalam program kerja nasional, terdapat 12 bidang utama : 1. Bidang Pembinaan Anggota 2. Bidang Pembinaan Aparat Organisasi 3. Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan 4. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 5. Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional 6. Bidang Hubungan Internasional 7. Bidang Pemberdayaan Umat 8. Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup 9. Bidang Hukum dan HAM 10. Bidang Pemberdayaan Perempuan 11. Bidang Keuangan dan Perlengkapan 12. Bidang Administrasi Kesekretariatan -


194

PENGURUS BESAR

MUSDA

BADKO HMI

MPK PB

BADAN-BADAN

KONGRES

MUNAS

KHUSUS PB HMI

PENGURUS CABANG

MUSKOM

KORKOM

MPK PC

CABANG/MUSCAB

BADAN-BADAN KHUSUS HMI CABANG PENGURUS KOMISARIAT

KONFERENSI

MPK PK

MUSYAWARAH LEMBAGA

RAK

ANGGOTA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

4. Komposisi Personalia Komposisi Personalia Pengurus Besar HMI diisi oleh anggota biasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana Bagian IV Pasal 21 ART HMI disusun dalam formasi sebagai berikut: 1. KETUA UMUM 2. Ketua Bidang Pembinaan Anggota 3. Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi 4. Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan 5. Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 6. Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional 7. Ketua Bidang Hubungan Internasional 8. Ketua Bidang Pemberdayaan Umat 9. Ketua Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup 10. Ketua Bidang Hukum dan HAM 11. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan 12. SEKRETARIS JENDERAL 13. Wakil Sekjen Pembinaan Anggota 14. Wakil Sekjen Pembinaan Aparat Organisasi 15. Wakil Sekjen Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan 16. Wakil Sekjen Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 17. Wakil Sekjen Partisipasi Pembangunan Nasional 18. Wakil Sekjen Hubungan Internasional Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

195

19. Wakil Sekjen Pemberdayaan Umat 20. Wakil Sekjen Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup 21. Wakil Sekjen Hukum dan HAM 22. Wakil Sekjen Pemberdayaan Perempuan 23. BENDAHARA UMUM 24. Wakil Bendahara Umum DEPARTEMEN-DEPARTEMEN 25. Departemen Pengkajian Data & Informasi 26. Departemen Litbang Kader 27. Departemen Diklat Anggota 28. Departemen Pengembangan dan Promosi Kader 29. Departemen Pendayagunaan Aparat 30. Departemen Pengembangan Organisasi 31. Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan 32. Departemen Kepemudaan 33. Departemen Kewirausahaan 34. Departemen Pengembangan Profesi 35. Departemen Pengkajian Masalah Pembangunan 36. Departemen Program Perintis Pembangunan 37. Departemen Kajian Internasional 38. Departemen Hubungan Lembaga Internasional 39. Departemen Pengkajian Masalah Keumatan 40. Departemen Hubungan Lembaga Islam 41. Departemen Pengelolaan SDA 42. Departemen Lingkungan Hidup 43. Departemen Hukum 44. Departemen HAM 45. Departemen Kajian Perempuan 46. Departemen Hubungan Lembaga Perempuan 47. Departemen Penerangan dan Humas 48. Departemen Administrasi dan Kesekretariatan 49. Departemen Logistik 50. Departemen Pengembangan Sumber Dana 5. Fungsi Personalia Pengurus Besar Masing-masing personalia Pengurus Besar menjalankan fungsinya sebagai berikut : 1. 2. Ketua Umum adalah penangung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas-tugas intern dan ekstern organisasi yang bersifat umum pada tingkat nasional maupun internasional. 3. Ketua Bidang PA adalah Penanggung Jawab dan Koordinator kegiatan pembinaan anggota di tingkat nasional. 4. Ketua Bidang PAO adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan pembinaan aparat organisasi di tingkat nasional. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

196

5. Ketua bidang PTKP adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang perguruan tinggi, kemahasiswaan dan kepemudaan di tingkat nasional. 6. Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi di tingkat nasional. 7. Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang partisipasi pembangunan di tingkat nasional. 8. Ketua Bidang HI adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang hubungan internasional. 9. Ketua Bidang Pemberdayaan Umat adalah adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang komunikasi umat di tingkat nasional. 10. Ketua Bidang Hukum dan HAM adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang Hukum dan HAM di tingkat nasional. 11. Ketua Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang SDA dan Lingkungan Hidup di tingkat nasional. 12. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang pemberdayaan perempuan di tingkat nasional. 13. Sekretaris Jenderal adalah penanggung jawab dan koordinator dalam bidang data pustaka, ketatausahaan dan penerangan serta hubungan organisasi pihak ekstern di tingkat nasional maupun internasional. 14. Wakil Sekjen Bidang PA bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan PA membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 15. Wakil Sekjen Bidang PAO bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan PAO membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 16. Wakil Sekjen Bidang PTKP bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan PTKP membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 17. Wakil Sekjen Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan kewirausahaan dan pengembangan profesi membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 18. Wakil Sekjen Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan PPN membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 19. Wakil Sekjen Bidang Hubungan Internasional bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan hubungan internasional membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 20. Wakil Sekjen Bidang Pemberdayaan Umat bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan pemberdayaan umat membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 21. Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan Hukum dan HAM membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

197

22. Wakil Sekjen Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 23. Wakil Sekjen Bidang Pemberdayaan Perempuan bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan Pemberdayaan Perempuan membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 24. Wakil Sekjen Internal bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk membantu kegiatan-kegiatan bidang internal di tingkat nasional. 25. Wakil Sekjen Ekternal bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk membantu kegiatan-kegiatan bidang Eksternal di tingkat nasional. 26. Bendahara Umum adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan di bidang keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat nasional. 27. Wakil Bendahara Umum bertugas atas nama bendahara umum dalam pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat nasional. 28. Departemen Perlengkapan Data dan Informasi bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang pengkajian data dan informasi di tingkat nasional. 29. Departemen Litbang Kader bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan kader di tingkat nasional. 30. Departemen Diklat PA bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang PA di tingkat nasional. 31. Departemen Pengembangan dan Promosi kader bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang pengembangan dan promosi kader. 32. Departemen Pendayagunaan Aparatur Organisasi bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang pendayagunaan aparatur organisasi di tingkat nasional. 33. Departemen Pengembangan Organisasi bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang pengembangan organisasi di tingkat nasional. 34. Departemen Pengawasan dan Evaluasi bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang pengawasan dan evaluasi di tingkat nasional. 35. Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang PTK di tingkat nasional. 36. Departemen Kepemudaan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang kepemudaan di tingkat nasional. 37. Departemen Kewirausahaan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang pengembangan profesi di tingkat nasional.


198

38. Departemen Pengembangan Profesi bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan pembinaan lembaga profesi untuk peningkatan profesionalisme anggota kader. 39. Departemen Pengkajian Masalah Pembangunan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang pengkajian masalah pembangunan di tingkat nasional. 40. Departemen Program Perintis Pembangunan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang perintis pembangunan di tingkat nasional. 41. Departemen Ekonomi dan Politik bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dan politik di tingkat internasional. 42. Departemen Pendidikan dan Kesehatan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan di tingkat nasional. 43. Departemen Kajian Internasional bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang kajian internasional. 44. Departemen Hubungan Lembaga Internasional bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang hubungan lembaga internasional di tingkat nasional. 45. Departemen Pengkajian Masalah Keumatan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang Pemberdayaan Umat tingkat nasional. 46. Departemen Hubungan antar Lembaga Islam bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang hubungan lembaga Islam di tingkat nasional. 47. Departemen Pengelolaan SDA bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang Pengelolaan SDA di tingkat nasional. 48. Departemen Lingkungan Hidup bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang Lingkungan Hidup di tingkat nasional. 49. Departemen Hukum bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang Hukum di tingkat nasional. 50. Departemen HAM bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang HAM di tingkat nasional. 51. Departemen Kajian Perempuan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang hubungan lembaga Islam di tingkat nasional. 52. Departemen Hubungan Lembaga Perempuan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang hubungan lembaga perempuan di tingkat nasional. 53. Departemen Penerangan dan Humas bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang penerangan humas di tingkat nasional. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

199

54. Departemen Administrasi dan Kesekretariatan bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi dan kesekretariatan di tingkat nasional. 55. Departemen Logistik bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang logistik di tingkat nasional. 56. Departemen Pengembangan Sumber Dana (PSD) bertugas sebagai pelaksana teknis operasional dari kerja dan kegiatan-kegiatan di bidang PSD di tingkat nasional. 6. Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja Pengurus Besar Masing-masing bidang kerja dalam Pengurus Besar dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : A. Bidang Pembinaan Anggota 1. Membina dan mengawasi kinerja Badan Pengelola Latihan 2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan LK di seluruh tingkatan. 3. Mengembangkan model-model pelatihan yang dapat memenuhi kebutuhan anggota melalui pilot project, serta mengupayakan tindak lanjut atas hasil yang telah diselenggarakan. 4. Merumuskan dan mengembangkan pola pembinaan anggota yang komprehensif sebagai manifestasi dari konsepsi perkaderan anggota. 5. Dengan bidang lain melakukan penyusunan data base anggota dan memanfaatkannya bagi upaya peningkatan kualitas anggota. 6. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan anggota untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota. B. Bidang Pembinaan Aparat Organisasi 1. Menyelenggarakan upaya-upaya terbentuknya sikap dan disiplin aparat terhadap seluruh ketentuan organisasi. 2. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penyusunan data perkembangan aparat secara teratur. 3. Mendorong terciptanya mekanisme organisasi secara sehat dinamis serta memberikan ruang gerak yang komprehensif terhadap perkembangan aparat organisasi di seluruh Indonesia. 4. Melakukan standardisasi dan akreditasi kelayakan struktur HMI dari tingkat Pengurus Besar hingga Cabang. 5. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh struktur di bawah Pengurus Besar. 6. Melakukan kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan dan pengembangan potensi serta kualitas organisasi. C. Bidang Pergurun Tinggai, Kemahasiswaan dan Pemuda 1. Meyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi aktif, korektif dan konstruktif dari seluruh anggota dan alumni HMI dalam mewujudkan kehidupan kampus demokratis. 2. Mengusahakan agar para anggota dan alumni HMI ikut serta secara aktif meningkatkan fungsi dan peranan perguruan tinggi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

200

3. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong anggota dan alumni HMI untuk meningkatkan kehidupan beragama di kampus antara lain dengan: a. Memprakarsai kegiatan-kegiatan agama (Islam) di lingkungan kampus. b. Meningkatkan efektivitas kehidupan Masjid kampus. c. Melakukan diskusi-diskusi untuk meningkatkan konsep Islam tentang berbagai seri kehidupan masyarakat. d. Menyelenggarakan diskusi, seminar, simposium dan sebagainya yang berkenaan dengan pengkajian terhadap penyempurnaan sistem pendidikan umumnya dan sistem pendidikan tinggi khususnya. e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang partisipasi anggota dan alumni HMI dalam mewujudkan kehidupan kampus umumnya dan dunia kemahasiswaan khususnya. D. Bidang Pemberdayaan Umat 1. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung terwujudnya hubungan yang efektif dengan organisasi-organisasi Islam khususnya dengan organisasi kemahasiswaan, pelajar dan pemuda Islam. 2. Mengembangkan pola kajian yang kontinyu untuk menggali pemikiran yang bermanfaat dalam berbagai segi kehidupan umat Islam guna disumbangkan sebagai kontribusi gagasan pada lembaga-lembaga sosial, keagamaan dan politik. 3. Menjalin hubungan intensif untuk menggalang seluruh kekuatan umat Islam dalam rangka mengembangkan syiar Islam serta menjawab masalah keumatan dan kebangsaan. 4. Melakukan langkah-langkah nyata dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya umat dalam hidup berbangsa dan bernegara. 5. Melakukan advokasi langsung atas hal-hal yang nyata-nyata merugikan keberadaan umat Islam. E. Bidang Kewirausahan dan Pengembangan Profesi 1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan fungsinya dan peran lembaga pengembangan profesi, baik sebagai sarana pengembangan profesi anggota maupun wadah dharma bhakti kemasyarakatan HMI di seluruh aparat dalam upaya berperan serta dalam pembangunan. 2. Menyusun program bidang kewirausahaan dan pengembangan profesi yang relevan bagi setiap lembaga pengembangan profesi. 3. Melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas personil pengelola lembaga pengembangan profesi di seluruh aparat antara lain dengan : a. Mendorong seluruh aparat HMI untuk melakukan latihan pengembangan keterampilan mengelola lembaga pengembangan profesi. b. Mendorong seluruh aparat HMI untuk menyelenggarakan kerja-kerja sosial kemasyarakatan.


201

4.

F.

G.

H.

I.

Mengusahakan hubungan kerja sama secara kelembagaan antara lembagalembaga pengembangan profesi HMI dengan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta. 5. Mengkampanyekan dan menanamkan etos kemandirian dan kewirausahaan sebagai personalitas anggota HMI. Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional 1. Mengadakan kajian-kajian tentang berbagai aspek pembangunan nasional. 2. Mengadakan kajian dan diskursus tentang berbagai aspek ekonomi dan politik bangsa. 3. Mengadakan kajian dan diskusi tentang pendidikan dan kesehatan. 4. Merumuskan pola dan bentuk partisipasi HMI dalam pembangunan nasional. 5. Meningkatkan kerjasama/hubungan dengan pemerintah, lembaga negara, orsospol, ormas dan lembaga pengembangan masyarakat baik mitra maupun kontrol. 6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkat kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat daerah dengan cara bekerjasama dengan BADKO atau CABANG yang bersangkutan. Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup 1. Mengadakan kajian-kajian tentang pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup berkembang di Indonesia. 2. Melakukan penyikapan terhadap pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang berkembang di Indonesia. 3. Meningkatkan kerjasama/hubungan dengan pemerintah, lembaga negara, Orsospol, Ormas dan lembaga pengembangan masyarakat dalam rangka meningkatkan perannya dalam bidang pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup. Bidang Hukum dan HAM 1. Mengadakan kajian-kajian tentang pengelolaan Hukum dan HAM yang berkembang di Indonesia. 2. Melakukan penyikapan terhadap masalah Hukum dan HAM yang berkembang di Indonesia. 3. Meningkatkan kerjasama/hubungan dengan pemerintah, lembaga negara, Orsospol, Ormas dan lembaga pengembangan masyarakat dalam rangka meningkatkan perannya dalam bidang Hukum dan HAM Bidang Hubungan Internasional 1. Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan dan kerjasama secara nasional antara lain : a. Menjalin dan membina hubungan yang harmonis dengan organisasiorganisasi mahasiswa di tingkat nasional dalam upaya menumbuhkan kesadaran tanggung jawab bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa. b. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan badan-badan studi keislaman untuk melakukan penelitian masyarakat dalam upaya


202

menghasilkan pikiran-pikiran yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan umat dan bangsa. c. Meningkatkan hubungan kerjasama di bidang ilmu dan pengetahuan untuk meningkatkan kematangan intelektual anggota. 2. Melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kerjasama Internasional antara lain dengan: a. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi mahasiswa Internasional, terutama dalam hal bidang studi bersama mengenai usaha-usaha perdamaian dunia berdasarkan kedaulatan dan kemerdekaan masing-masing negara. b. Melakukan aktifitas yang dapat meningkatkan dan mengokohkan ukhuwah islamiyah dengan organisasi-organisasi mahasiswa Islam dalam upaya meningkatkan dakwah Islamiyah serta memajukan kehidupan umat Islam secara keseluruhan. c. Mengambil peranan aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh wadah-wadah mahasiswa internasional, khususnya wadah Islam sedunia. d. Menyelenggarakan berbagai aktifitas untuk memperkenalkan HMI pada berbagai forum mahasiswa Internasional, melalui keterlibatan langsung dalam berbagai bentuk aktifitas maupun melalui media penerbitan. e. Menyelenggarakan berbagai kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan hubungan nasional maupun internasional. J. Bidang Pemberdayaan Perempuan 1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sadar gender sebagai salah satu pencapaian (achievement) organisasi. 2. Merumuskan pemikiran-pemikiran kualitatif yang bermanfaat bagi kemajuan KOHATI dan sesama organisasi perempuan lainnya, seperti pemikiran-pemikiran tentang peningkatan kualitas kepemimpinan dikalangan perempuan, mekanisme dan struktur organisasi yang efektif dan lain sebagainya. 3. Membuat pola perkaderan yang memandang KOHATI sebagai tempat perkaderan HMI-wati. 4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan upaya bersama di kalangan perempuan dalam menanggulangi berbagai masalah sosial. 5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas HMIwati sesuai dengan tingkat perkembangan dunia keperempuanan khususnya dalam masyarakat umum. 6. Mengangkat topik pembahasan keperempuanan dalam kelompokkelompok diskusi HMI. 7. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong KOHATI untuk melakukan sosialisasi organisasi dan pembinaan terhadap personalia KOHATI dalam: Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

203

a. Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan anggota terhadap fungsi dan peranan KOHATI sebagai badan khusus HMI. b. Mendorong HMI-wati untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik pelatihan umum maupun khusus. c. Meningkatkan intensitas komunikasi KOHATI dengan aparat HMI dan alumni. d. Melakukan berbagai aktifitas lainnya yang menunjang upaya pembinaan personalia KOHATI, pembinaan operasional KOHATI serta pembina partisipasi KOHATI dalam kehidupan keperempuanan khususnya dan masyarakat pada umumnya K. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan 1. Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat-menyurat yang meliputi penyelenggaraan: a. Surat masuk. b. Surat keluar. c. Pengetikan dan pengadaan surat. d. Pengaturan administrasi pengarsipan. e. Pengaturan pengarsipan surat. 2. Melakukan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan dan pemeliharaan dokumentasi organisasi serta bahan-bahan yang berkenaan dengan intern dan ekstern organisasi. 3. Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparat HMI. 4. Menyelenggarakan aktifitas yang dapat menambah pengetahuan dan keterampilan personil bidang kesekretariatan di seluruh aparat HMI guna meningkatkan kelancaran dan mutu kerja dalam bidang administrasi dan kesekretariatan 5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung usaha perbaikan peningkatan dan penyempurnaan cara kerja administrasi dan kesekretariatan di seluruh aparat HMI L. Bidang Keuangan dan Perlengkapan 1. Menyusun anggaran dan pengeluaran Pengurus Besar untuk satu periode dan untuk setiap semester. 2. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku. 3. Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran Pengurus Besar berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini. 4. Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana intern khususnya dari iuran anggota. 5. Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan: a. Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi.


204

b. Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi. c. Menyusun daftar inventarisasi organisasi. d. Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi. e. Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan halaman gedung perkantoran. INSTANSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGURUS BESAR Setiap keputusan Pengurus Besar dilakukan secara musyawarah, karena itu bersifat organisatoris dengan mengikat seluruh aparat HMI. Cara yang demikian sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat asy-Syuro ayat 38 yang berbunyi: Dan (bagi) orang-orang yang yang menerima (mematuhi ) seruan Tuhan-nya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Dengan begitu setiap keputusan organisatoris pada dasarnya adalah merupakan mufakat bersama karena setiap personalia aparat HMI wajib menjunjung tinggi dan melaksanakannya dengan niat luhur dan penuh tanggungjawab. Berdasarkan prinsip ini, maka tingkat instansi pengambilan keputusan dalam Pengurus Besar adalah: 1. Sidang Pleno. 2. Rapat Harian. 3. Rapat Presidium. 4. Rapat Bidang. 5. Rapat Kerja Disamping itu, untuk mengontrol pelaksanaan program dilakukan dalam rapat bidang kerja, penjelasan yang lebih terinci dari hal di atas adalah sebagai berikut: 1. Sidang Pleno a. Dilaksanakan setiap semester kegiatan selama periode berlangsung (pasal 22 ayat d ART HMI) b. Sidang pleno dihadiri oleh seluruh fungsionaris PB HMI, ketua umum Badko seluruh Indonesia dan Ketua Umum Pengurus Cabang seluruh Indonesia, Direktur badan khusus, direktur lembaga pengembangan profesi setingkat Pengurus Besar. c. Fungsi dan wewenang sidang pleno adalah: 1. Membahas laporan Pengurus Besar tentang pelaksanaan ketetapan kongres setiap semester. 2. Membahas laporan pertanggungjawaban Pengurus Badan Koordinasi HMI seluruh Indonesia. 3. Membahas laporan pertanggung jawaban Pengurus badan-badan khusus, Lembaga Pengembangan Profesi setingkat Pengurus Besar 4. Membahas dan mengesahkan hasil sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Kongres. 5. Mengambil kebijakan dan keputusan yang mendasar bagi organisasi, baik ke dalam maupun ke luar 6. Menetapkan pedoman-pedoman pokok organisasi sebagaimana yang tercantum dalam AD/ ART. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

205

2.

3.

4.

5.

7. Menaikan dan menurunkan status cabang berdasarkan evaluasi perkembangan cabang atas pertimbangan Badko. 8. Mengesahkan pemekaran Cabang berdasarkan rekomendasi Konfercab Induk dan menetapkan pembentukan Cabang Persiapan berdasarkan usulan Musyawarah Daerah (Musda) Badko. Rapat Harian a. Rapat harian dihadiri oleh seluruh fungsionaris PB HMI, badan khusus dan lembaga pengembangan profesi nasional. b. Rapat harian dilaksanakan setidak-tidaknya empat kali dalam satu bulan yakni pada hari jumat, dalam minggu kedua dan keempat dinintegrasikan dengan rapat presidium. c. Fungsi dan wewenang rapat harian : a. Membahas dan menjabarkan keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh sidang pleno. b. Mengkaji dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang diambil atau ditetapkan oleh presidium dan untuk kemudian mengambil dan mempertimbangkan keputusan selanjutnya. c. Mendengar laporan dari seluruh fungsionaris PB HMI, para Direktur badan khusus dan Direktur lembaga pengembagan profesi Rapat Presidium a. Rapat presidium dihadiri oleh ketua umum, ketua bidang, sekretaris jenderal, wakil sekretatis Jenderal, bendahara umum dan wakil bendahara umum. b. Rapat presidium dilaksanakan setidak-tidaknya dua kali dalam satu bulan yakni pada hari Jum’at dari tiap minggu. Untuk minggu kedua, dan keempat diintegrasikan ke dalam rapat harian. c. Fungsi dan wewenang rapat presidium: 1. Mengambil keputusan tentang organisasi sehari-hari baik internal maupun eksternal. 2. Mendengarkan informasi tentang perkembangan dari berbagai aspek organisasi baik internal maupun eksternal. 3. Mengevaluasi perkembangan eksternal organisasi dan dampaknya bagi perkembangan organisasi. Rapat Bidang a. Rapat bidang dihadiri oleh aparat bidang yang bersangkutan b. Rapat bidang diselenggarakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan. c. Fungsi dan wewenang rapat bidang: 1. Mengontrol pelaksanaan proyek/kerja yang dilakukan oleh setiap bidang. 2. Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek/kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dalam segi teknis maupun waktu 3. Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan proyek/kerja berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat. Rapat Kerja a. Rapat kerja dihadiri oleh semua fungsionaris PB HMI b. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester. c. Fungsi dan wewenang rapat kerja:


206

1. Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester presidium. 2. Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan Pengurus Besar selama satu semester B. PENGURUS CABANG 1. Status Pengurus Cabang Sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Bagian VI pasal 28 Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam mengenai status Pengurus Cabang dalam struktur pimpinan khususunya status Pengurus Cabang adalah: a. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Kota Besar atau Ibukota Propinsi/Kabupaten/Kota yang terdapat perguruan tinggi. b. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Ibukota Negara dan Kota Besar lainnya di Negara tersebut yang terdapat banyak Mahasiswa Muslim. Masa jabatan Pengurus Cabang adalah satu tahun semenjak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Demisioner 2. Tugas dan Wewenang Pengurus Cabang Sesuai dengan aturan yang tercantum pada Bagian VI pasal 30 Anggaran Rumah Tangga HMI, tugas dan wewenang Pengurus Cabang ialah: 1. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Konferensi/Musyawarah Cabang, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan oleh Pengurus Besar atau Pengurus Badko. 2. Membentuk Koordinator Komisariat (Korkom) bila diperlukan dan mengesahkan kepengurusannya. 3. Mengesahkan Pengurus Komisariat dan Badan Khusus di tingkat Cabang 4. Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus. 5. Melaksanakan Sidang Pleno sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atau 2 (dua) kali selama satu periode berlangsung. 6. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Cabang minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung. 7. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Cabang minimal 1 (satu) kali dalam sebulan. 8. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Besar melalui Pengurus Badko. 9. Memilih dan mengesahkan 1 (satu) orang Formateur/Ketua Umum dan 2 (dua) orang mide Formateur dari 3 (tiga) calon Anggota Formateur Korkom yang dihasilkan Musyawarah Komisariat dengan memperhatikan suara terbanyak dan mengesahkan susunan Pengurus Korkom yang diusulkan Formateur/Ketua Umum Korkom. 10. Mengusulkan pembentukan dan pemekaran Cabang melalui Musyawarah Daerah. 11. Menyelenggarakan Konferensi/Musyawarah Cabang. 12. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota Biasa melalui Konferensi/Musyawarah Cabang.


207

13. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Konferensi/ Musyawarah Cabang , serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan oleh Pengurus Besar atau Pengurus Badko. 14. Membentuk Koordinator Komisariat (Korkom) bila diperlukan dan mengesahkan kepengurusannya. 15. Mengesahkan Pengurus Komisariat dan Badan Khusus di tingkat Cabang 16. Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus 17. Melaksanakan Sidang Pleno sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atau 2 (dua) kali selama satu periode berlangsung. 18. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Cabang minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung. 19. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Cabang minimal 1 (satu) kali dalam sebulan. 20. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Besar melalui Pengurus Badko. 21. Mengesahkan 1 (satu) orang Formateur/Ketua Umum dan 2 (dua) orang mide Formateur yang dihasilkan Musyawarah Komisariat dengan suara terbanyak dan mengesahkan susunan Pengurus Korkom yang diusulkan Formateur/ Ketua Umum Korkom. 22. Mengusulkan pembentukan dan pemekaran Cabang melalui Musyawarah Daerah. 23. Menyelenggarakan Konferensi/Musyawarah Cabang. 24. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota Biasa melalui Konferensi/Musyawarah Cabang. 3. Struktur Organisasi Pengurus Cabang Ditinjau dari struktur organisasi, maka bentuk organisasi yang dipertanggungjawabkan Pengurus Cabang adalah bentuk garis dan fungsional, sama dengan Pengurus Besar HMI. Dalam organisasi yang berbentuk garis dan fungsional, wewenang ketua umum didelegasikan kepada satuan-satuan organisasi atau bidang-bidang kerja yang dipimpin oleh para ketua dari setiap bidang-bidang kerja yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidangnya masingmasing. Kemudian secara fungsional tanggung jawab itu dipertanggungjawabkan oleh ketua masing-masing bidang kerja kepada ketua umum. Struktur organisasi Cabang sesuai dengan pembidangannya adalah: 1. Bidang Pembinaan Anggota. 2. Bidang Pembinaan Aparat Organisasi 3. Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan. 4. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 5. Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah 6. Bidang Pemberdayaan Umat 7. Bidang Pemberdayaan Perempuan 8. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan 9. Bidang Keuangan dan Perlengkapan 4. Komposisi Personalia Pengurus Cabang


208

Format Pengurus Cabang sedapat-dapatnya disesuaikan dengan formasi Pengurus Besar seperti tercantum dalam pasal 29 Anggaran Rumah Tangga HMI. Struktur organisasi Pengurus Cabang diisi dengan personalia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bab II bagian VI pasal 29 b Anggaran Rumah Tangga HMI, yakni anggota biasa yang bertaqwa kepada Allah SWT, dapat membaca Al-Qur’an, tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi, dinyatakan lulus LK II, pernah menjadi pengurus komisariat dan/atau korkom dan tidak menjadi personalia pengurus Cabang untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan ketua umum. Komposisi personalia yang mengisi struktur Pengurus Cabang adalah: 1. Ketua Umum 2. Ketua Bidang Pembinaan Anggota 3. Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi 4. Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan 5. Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 6. Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah 7. Ketua Bidang Pemberdayaan Umat 8. Ketua Bidang HAM dan Lingkungan Hidup 9. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan 10. Sekretaris Umum 11. Wakil Sekretaris Umum Pembinaan Anggota 12. Wakil Sekretaris Umum Pembinaan Aparat Organisasi 13. Wakil Sekretaris Umum Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan 14. Wakil Sekretaris Umum Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 15. Wakil Sekretaris Umum Partisipasi Pembangunan Daerah 16. Wakil Sekretaris Umum Pemberdayaan Umat 17. Wakil Sekretaris Umum HAM dan Lingkungan Hidup 18. Wakil Sekretaris Umum Pemberdayaan Perempuan 19. Bendahara Umum 20. Wakil Bendahara Umum Departemen-Departemen 21. Departemen Pengkajian Data dan Infomasi Anggota 22. Departemen Diklat Anggota 23. Departemen Pengembangan dan Promosi Kader 24. Departemen Pengembangan Organisasi 25. Departemen Perguruan Tinggi Dan Kemahasiswaan 26. Departemen Perintisan Perguruan Tinggi Excellent 27. Departemen Kepemudaan 28. Departemen Kewirausahaan 29. Departemen Pengembangan Profesi 30. Departemen Partisipasi Pembangunan Daerah 31. Departemen Pengkajian Masalah Keumatan 32. Departemen Hubungan Lembaga Islam 33. Departemen HAM 34. Departemen Lingkungan Hidup 35. Departemen Kajian Perempuan Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

209

36. Departemen Hubungan Lembaga Perempuan 37. Departemen Penerangan dan Humas 38. Departemen Administrasi dan Kesekretariatan 39. Departemen Logistik 40. Departemen Pengolahan Sumber Dana

5. Fungsi Personalia Pengurus Cabang Masing-masing personalia Pengurus Cabang menjalankan fungsinya sebagai berikut: 1. Ketua Umum adalah penanggungjawab dan kordinator umum dalam melaksanakan tugas-tugas ekstern dan intern organisasi yang bersifat umum pada tingkat Cabang. 2. Ketua Bidang Pembinaan Anggota adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan pembinaan anggota di tingkat Cabang. 3. Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan pembinaan aparat organisasi pada tingkat Cabang. 4. Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang perguruan tinggi, kemahasiswaan dan kepemudaan di tingkat Cabang. 5. Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi di tingkat Cabang. 6. Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan partisipasi pembangunan daerah di tingkat Cabang. 7. Ketua Bidang Pemberdayaan Umat adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan pemberdayaan umat di tingkat cabang. 8. Ketua Bidang HAM dan Lingkungan Hidup adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan HAM dan Lingkungan Hidup di tingkat Cabang 9. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan keperempuanan di tingkat Cabang. 10. Sekretaris Umum adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang data dan pustaka, ketat usahaan, dan penerangan serta hubungan organisasi dengan pihak mekstern di tingkat cabang. 11. Wakil sekretaris umum PA bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan PA membantu ketua bidangnya di tingkat cabang. 12. Wakil sekretaris umum PAO bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan PAO membantu ketua bidangnya di tingkat cabang. 13. Wakil sekretaris umum PTKP bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan PTKP membantu ketua bidangnya di tingkat cabang. 14. Wakil sekretaris umum Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi membantu ketua bidangnya di tingkat cabang. 15. Wakil sekretaris umum partisipasi pembangunan daerah bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan PPD membantu ketua bidangnya di tingkat cabang. 16. Wakil sekretaris umum pemberdayaan umat bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan pemberdayaan umat membantu ketua bidangnya di tingkat cabang.


210

17. Wakil sekretaris umum pemberdayaan perempuan bertugas atas nama sekretaris

18. 19. 20.

21. 22.

23. 24. 25.

26.

27. 28. 29. 30.

31. 32. 33.

34. 35.

umum untuk kegiatan pemberdayaan perempuan membantu ketua bidangnya di tingkat cabang. Bendahara Umum adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dibidang administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat cabang. Wakil bendahara umum bertugas atas nama bendahara umum dalam mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat cabang Departemen pengkajian data dan infomasi anggota bertugas sebagai koordinator opersional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pengkajian data dan informasi di tingkat cabang Departemen diklat anggota bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang diklat anggota di tingkat cabang Departemen pengembangan dan promosi kader bertugas sebagai koordinator opersional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pengembangan dan promosi kader di tingkat cabang Departemen pembinaan aparat organisasi bertugas sebagai koordinator opersional dari kerja dan proyek-proyek di bidang aparat organisasi di tingkat cabang. Departemen pengembangan organisasi bertugas sebagai koordinator opersional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pengembangan organisasi di tingkat cabang Departemen perguruan tinggi dan kemahasiswaan bertugas sebagai koordinator opersional dari kerja dan proyek-proyek di bidang perguruan tinggi dan kemahasiswaan di tingkat cabang Departemen Perintisan Perguruan Tinggi Excellent bertugas sebagai coordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang perintisan perguruan tinggi excellent di tingkat cabang Departemen kepemudaan bertugas sebagai koordinator opersional dari kerja dan proyek-proyek di bidang kepemudaan di tingkat cabang. Departemen kewirausahaan bertugas sebagai koordinator opersional dari kerja dan proyek-proyek di bidang kewirausahaan di tingkat cabang Departemen pengembangan profesi bertugas sebagai koordinator opersional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pengembangan profesi di tingkat cabang Departemen partisipasi pembangunan daerah bertugas sebagai koordinator opersional dari kerja dan proyek-proyek di bidang partisipasi pembangunan daerah di tingkat cabang Departemen pemberdayaan perempuan bertugas sebagai koordinator opersional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pemberdayaan perempuan di tingkat cabang Departemen penerangan dan humas bertugas sebagai koordinator opersional dari kerja dan proyek-proyek di bidang penerangan dan humas di tingkat cabang Departemen administrsi dan kesekretariatan bertugas sebagai koordinator opersional dari kerja dan proyek-proyek di bidang administrsi dan kesekretariatan di tingkat cabang. Departemen logistik bertugas sebagai koordinator opersional dari kerja dan proyekproyek di bidang logistik di tingkat cabang Departemen pengolahan sumber dana bertugas sebagai koordinator opersional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pengolahan sumber dana di tingkat cabang


211

6. Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja Pengurus Cabang Masing-masing bidang kerja dalam Pengurus Cabang dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : A. Bidang Pembinaan Anggota 1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya Badan Pengelola Latihan 2. Mengembangkan model-model pelatihan yang dapat memenuhi kebutuhan anggota melalui pilot project, serta mengupayakan tindak lanjut atas hasil yang telah diselenggarakan. 3. Merumuskan dan mengembangkan pola pembinaan anggota yang komprehensif sebagai manifestasi dari konsepsi perkaderan anggota. 4. Dengan bidang lain melakukan penyusunan data base anggota dan memanfaatkannya bagi upaya peningkatan kualitas anggota. 5. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan anggota untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota B. Bidang Pembinaan Aparat Organisasi 1. Menyelenggarakan upaya-upaya terbentuknya sikap dan disiplin aparat terhadap seluruh ketentuan organisasi. 2. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penyusunan data perkembangan aparat secara teratur. 3. Mendorong terciptanya mekanisme organisasi secara sehat dinamis serta memberikan ruang gerak yang komprehensif terhadap perkembangan aparat organisasi di seluruh Indonesia. 4. Melakukan standardisasi dan akreditasi kelayakan struktur HMI dari tingkat Pengurus Cabang hingga Komisariat. 5. Melakukan kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan dan pengembangan potensi serta kualitas organisasi C. Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan 1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi aktif, korektif dan konstruktif dari seluruh anggota dan aumni HMI di lingkungan Cabang dalam mewujudkan kehidupan kampus yang demokratis selaras dengan kebijaksanaan organisasi secara nasional. 2. Mengusahakan agar para anggota dan alumni HMI di lingkungan HMI ikut serta secara aktif meningkatkan fungsi dan peranan perguruan tinggi di tengah kehidupan bermasyarakat. 3. Melakukan kegiatan yang mendorong anggota dan alumni HMI di lingkungan Cabang untuk meningkatkan kehidupan beragama dikampus antara lain dengan a. Memprakarsai kegiatan-kegiatan agama (islam) di lingkungan kampus. b. Meningkatkan efektifitas kehidupan masjid kampus dikampus. c. Melakukan diskusi-diskusi untuk meningkatkan konsep islam tentang berbagai segi kehidupan masyarakat. 4. Menyelenggarakan diskusi, simposium dan sebagainya yang berkenaan dengan pengkajian terhadap penyempurnaan sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan tinggi khususnya di tingkat Cabang.


212

5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang partisipasi anggota dan alumni HMI di lingkungan Cabang dalam mewujudkan kehidupan kampus umumnya dan dunia kemahasiswaan khususnya. D. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan fungsinya dan peran lembaga pengembangan profesi, baik sebagai sarana pengembangan profesi anggota maupun wadah dharma bhakti kemasyarakatan HMI di seluruh aparat dalam upaya berperan serta dalam pembangunan 2. Menyusun program bidang kewirausahaan dan pengembangan profesi yang relevan bagi setiap lembaga pengembangan profesi 3. Melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas personil pengelola lembaga pengembangan profesi di seluruh aparat antara lain dengan : a. Mendorong seluruh aparat HMI untuk melakukan latihan pengembangan keterampilan mengelola lembaga pengembangan profesi. b. Mendorong seluruh aparat HMI untuk menyelenggarakan kerja-kerja sosial kemasyarakatan. 4. Mengusahakan hubungan kerja sama secara kelembagaan antara lembagalembaga pengembangan profesi HMI dengan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta 5. Mengkampanyekan dan menanamkan etos kemandirian dan kewirausahaan sebagai personalitas anggota HMI E. Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah 1. Pengadaan kajian tentang berbagai aspek pembangunan daerah 2. Berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan daerah 3. Berperan aktif dalam usaha pengentasan daerah. 4. Melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat 5. Meningkatkan kerjasama/hubungan dengan pemerintah, orsospol, ormas, dan lembaga pembangunan masyarakat Melaksanakan kegiatan–kegiatan yang mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan F. Bidang Pemberdayaan Umat 1. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung terwujudnya hubungan yang efektif dengan organisasi-organisasi Islam khususnya dengan organisasi kemahasiswaan, pelajar dan pemuda Islam 2. Mengembangkan pola kajian yang kontinu untuk menggali pemikiran yang bermanfaat dalam berbagai segi kehidupan umat Islam guna disumbangkan sebagai kontribusi gagasan pada lembaga-lembaga sosial, keagamaan dan politik 3. Menjalin hubungan intensif untuk menggalang seluruh kekuatan umat Islam dalam rangka mengembangkan syair Islam serta menjawab kebutuhan pemecahan masalah keumatan dan kebangsaan 4. Melakukan langkah-langkah nyata dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya umat dalam hidup berbangsa dan bernegara Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

213

Melakukan advokasi langsung atas hal-hal yang nyata-nyata merugikan keberadaan umat Islam 6. Melakukan advokasi langsung atas hal-hal yang nyata-nyata merugikan keberadaan umat Islam G. Bidang HAM dan Lingkungan Hidup 1. Megadakan kajian tentang berbagai aspek dalam bidang HAM dan lingkungan hidup. 2. Merumuskan pola dan partisipasi HMI dalam menyikapi bidang HAM dan lingkungan hidup 3. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan pertisipasi aktif dalam merespon isu-isu tentang HAM dan lingkungan hidup H. Bidang Pemberdayaan Perempuan 1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sadar jender sebagai salah satu Pencapaian (achievement) organisasi. 2. Merumuskan pemikiran-pemikiran kualitatif yang bermanfaat bagi kemajuan KOHATI dan sesama organisasi perempuan lainnya, seperti pemikiran-pemikiran tentang peningkatan kualitas kepemimpinan dikalangan perempuan, mekanisme dan struktur organisasi yang efektif dan lain sebagainya 3. Membuat pola perkaderan yang memandang KOHATI sebagai tempat perkaderan HMI-wati 4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan upaya bersama dikalangan perempuan dalam menanggulangi berbagai masalah social 5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas HMIwati sesuai dengan tingkat perkembangan dunia keperempuanan khususnya dalam masyarakat umum. 6. Mengangkat topik pembahasan keperempuanan dalam kelompok-kelompok diskusi HMI 7. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong KOHATI untuk melakukan sosialisasi organisasi dan pembinaan terhadap personalia KOHATI dalam a. Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan anggota terhadap fungsi dan peranan KOHATI sebagai badan khusus HMI b. Mendorong HMI-wati untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik pelatihan umum maupun khusus c. Meningkatkan intensitas komunikasi KOHATI dengan aparat HMI dan alumni 8. Melakukan berbagai aktifitas lainnya yang menunjang upaya pembinaan personalia KOHATI, pembinaan operasional KOHATI serta pembina partisipasi KOHATI dalam kehidupan keperempuanan khususnya dan masyarakat pada umumnya I. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan 1. Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat menyurat yang melipui : a. Penyelenggaraan pemrosesan surat masuk b. Penyelenggaraan pemrosesan surat keluar. c. Penyelenggaraan pemrosesan konsep surat keluar 5.


214

Penyelenggaraan pengetikan dan pengadaan surat e. Penyelenggaraan pengaturan administrasi pengarsipan f. Penyelenggarakan pengaturan pengarsipan surat. 2. Melakukan pengumpulan, pencatatan pengolahan, penyusunan, dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan tata inter dan ekstern organisasi 3. Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparat HMI 4. Menyelenggarakan aktifitas yang dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan personil bidang kesekretariatan di seluruh aparat HMI guna meningkatkan kelancaran dan mutu kerja dalam bidang administrasi kesekretariatan 5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung usaha perbaikan peningkatan dan penyempurnaan cara kerja administrasi kesekretariatan di seluruh aparat HMI J. Bidang Keuangan dan Perlengkapan 1. Menyusun anggaran dan pengeluaran Pengurus Cabang untuk satu periode dan untuk setiap satu semester. 2. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku 3. Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran Pengurus Cabang berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini 4. Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana intern khususnya dari iuran anggota. 5. Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan oerlengkapan organisasi dengan: a. Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi. b. Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi. c. Menyusun daftar inventarisasi organisasi. d. Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi. e. Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan gedung halaman perkantoran. Instansi Pengambilan Keputusan Pengurus Cabang Setiap keputusan Pengurus Besar dilakukan secara musyawarah, karena itu bersifat organisatoris dengan mengikat seluruh aparat HMI. Cara yang demikian sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat as syuro ayat 38 yang berbunyi: d.

Dan (bagi) orang-orang yang yang menerima (mematuhi ) seruan tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka dengan begitu setiap keputusan organisatoris pada dasarnya adalah merupakan mufakat bersama karena setiap personalia aparat HMI wajib menjunjung tinggi dan melaksanakannya dengan niat luhur dan penuh tanggungjawab Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

215

Berdasarkan prinsip ini, maka tata susunan tingkat instansi pengambilan keputusan dalam Pengurus Cabang adalah: 1. Rapat Pleno 2. Rapat Harian 3. Rapat Presidium Disamping itu, untuk mengontrol pelaksanaan program dilakukan dalam rapat bidang kerja, penjelasan yang lebih terinci dari hal diatas adalah sebagai berikut: 1. Sidang Pleno a. Melaksanakan setiap semester kegiatan selama periode berlangsung (pasal 23 ayat e ART HMI) b. Sidang Pleno dihadiri oleh seluruh fungsionaris Cabang ditambah dengan ketua umum komisariat, ketua Korkomdan ketua umum lembaga pengembangan profesi di lingkungan Cabang. c. Fungsi dan wewenang sidang pleno adalah: 1. Membahas laporan Pengurus Cabang tentang pelaksanaan ketetapan kongres setiap semester 2. Mengambil kebijaksanaan yang mendasar bagi organisasi, baik kedalam maupun keluar daerah d. Sidang pleno dilakukan setidak-tidaknya dua kali dalam satu periode. 2. Rapat Harian Pengurus Cabang a. Rapat harian dihadiri oleh seluruh fungsionaris Cabang, ketua umum KOHATI, badan khusus dan lembaga pengembangan profesi tingkat Cabang b. Rapat harian dilaksanakan setidak-tidaknya empat kali dalam satu bulan yakni pada hari jumat, dalam minggu kedua dan keempat dinintegrasikan dengan rapat presidium c. Fungsi dan wewenang rapat harian : 1. Membahas dan menjabarkan kebijaksanaan yang diambil dan ditetapkan oleh sidang pleno 2. Mengkaji dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang diambil atau mempertimbangkan keputusan lainnya. 3. Mendengar laporan dari seluruh fungsionaris Cabang, dan para ketua umum badan khusus. 3. Rapat Presidium a. Rapat presidium dihadiri oleh ketua umum, ketua bidang, sekretaris jenderal, wakil sekretatis Jenderal, bendahara umum dan wakil bendahara umum b. Rapat presidium dilaksanakan setidak-tidaknya dua kali dalam satu bulan yakni pada hari Jum’at dari tiap minggu. Untuk minggu kedua, dan keempat diintegrasikan ke dalam rapat harian c. Fungsi dan wewenang rapat presidium : 1. Mengambil keputusan tentang organisasi sehari-hari baik intern maupun ekstern. 2. Mendengarkan informasi tentang perkembangan dari berbagai aspek organisasi baik intern maupun ekstern 3. Mengevaluasi perkembangan ekstern organisasi dan dampaknya bagi perkembangan organisasi Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

216

4. Rapat Bidang

Rapat bidang dihadiri oleh aparat bidang yang bersangkutan b. Rapat bidang diselenggarakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan. c. Fungsi dan wewenang rapat bidang: 1. Mengontrol pelaksanaan proyek/kerja yang dilakukan oleh setiap bidang. 2. Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek/kerja dari setiap bidang yang mengalamio perubahan baik dalam segi teknis maupun segi waktu. 3. Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan proyek/kerja berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat presidium. 5. Rapat Kerja a. Rapat kerja dihadiri oleh semua fungsionaris Cabang. b. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester c. Fungsi dan wewenang rapat kerja: 1. Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester. 2. Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan Pengurus Cabang selama satu semester. a.

C. PENGURUS KOMISARIAT 1. Status Pengurus Komisariat Sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam bab II bagian VIII pasal 40 Anggaran Rumah tangga HMI Komisariat dalam struktur pimpinan, khususnya program Komisariat adalah sebagai berikut: a. Komisariat merupakan organisasi yang dibentuk dalam suatu atau beberapa akademi/fakultas dalam lingkup universitasperguruan tinggi. b. Masa jabatan Pengurus Kommisariat adalah satu tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Kommisariat demisioner Pengurus Komisariat merupakan lembaga eksekutif dengan tekanan kerja dalam hal agama dan pendidikan anggota dalam suatu kesatuan organisasi satu akademi atau beberapa fakultas di satu universitas. 2. Tugas Wewenang Pengurus Komisariat Sesuai yang tercantum dalam Bab II bagian VIII pasal 42 Anggaran Rumah Tangga HMI tugas dan kewajiban Pengurus Komisariat adalah: a. Pengurus Komisariat baru dapat menjalankan tugasnya setelah dilakukan pelantikan/serah terima jabatan dengan Pengurus demisoner. b. Selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah personalia Pengurus Komisariat terbentuk maka Pengurus Komisariat demisioner mengadakan serah terima/pelantikan kepada Pengurus Komisariat baru. c. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Rapat Anggota Komisariat (RAK), kebijaksanaan organisasi di tingkat Cabang, dan ketentuan organisasi HMI lainnya. d. Menyampaikan 3 (tiga) bulan sekali serta laporan kerja kepengurusan kepada Pengurus Cabang dan di tembusan kepada pengurus Korkom. e. Menyelenggarakan RAK f. Menyampaikam pertanggungjawaban Pengurus Komisariat pada RAK g. Laporan tiga bulan seperti pon d diatas adalah disesuaikan dengan pedoman sistem pelaporan organisai yang ditetapkan. Segala program yang dilaksanakan oleh Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

217

Pengurus Komisariat setelah satu tahun masa kepengurusan dipertanggungjawabkan atau dilaporkan kepada forum RAK. 3. Status Organisasi Pengurus Komisariat Bentuk yang digunakan pada Pengurus Komisariat adalah bentuk garis fungsional dengan Pengurus Cabang HMI. Dalam organisasi yang berbentuk garis dan fungsional, wewenang ketua umum didelegasikan kepada satuan-satuan organisasi atau bidang-bidang kerja yang dipimpin oleh para pemimpin dari setiap organisasi atau bidang-bidang kerja yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas bidangnya masing-masing. Kemudian secara fungsional tanggugjawab itu dipertanggungjawabkan oleh pimpinan masing-masing bidang kerja kepada ketua umum Sturktur organisasi komisariat terdiri : 1. Bidang Penelitian, Pengembangan Anggota Dan Pembinaan Anggota 2. Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan Dan Kepemudaan 3. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 4. Bidang Kewanitaan 5. Bidang Administrasi Dan Kesekretariatan 6. Bidang Keuangan Dan Perlengkapan 4. Komposisi Personalia Pengurus Komisariat 1. Ketua Umum 2. Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan Anggota Dan Pembinaan Anggota 3. Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan Dan Kepemudaan 4. Ketua Bidang Kewirausahaan Dan Pengembangan Profesi 5. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan 6. Sekretaris Umum 7. Wakil Sekum Bidang PPPA 8. Wakil Sekum Bidang PTKP 9. Wakil Sekum Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 10. Wakil Sekum Bidang Pemberdayaan Perempuan 11. Bendahara Umum 12. Wakil Bendahara Umum 13. Departemen Diklat Anggota 14. Departemen Litbang Anggota 15. Departemen Data Anggota 16. Departemen Perguruan Tingggi Dan Kemahasiswaan 17. Departemen Kepemudaan 18. Departemen Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 19. Departemen Kajian Perempuan 20. Departemen Pembangunan Sumber Daya Perempuan 21. Departemen Data Dan Pustaka 22. Departemen Penerangan 23. Departemen Ketatausahaan 24. Departemen Logistik 25. Departemen Pengelolaan Sumber Dana


218

5. Fungsi Personalia Pengurus Komisariat Masing-masing personalia Pengurus Komisariat menjalankan fungsinya sebagai berikut: 1. Ketua Umum adalah penanggung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas-tugas intern dan ekstern yang bersifat umum di komisariat 2. Ketua bidang Penelitian, pengembangan anggota dan pembinaan anggota adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan penelitian, pengembangan dan pembinaan anggota di tingkat komisariat 3. Ketua bidang perguruan tinggi, Kemahasiswaan dan kepemudaan adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan perguruan tinggi, Kemahasiswaan dan kepemudaan di tingkat komisariat 4. Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi adalah penanggungjawab dan koordinator pembentukan fungsionali dan evaluasi dalam kewirausahaan di tingkat komisariat serta bertanggungjawab atas koordinasi dengan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) tingkat Cabang 5. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan bidang kewanitaan tingkat komisariat 6. Sekretaris umum adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang data dan pustaka, ketatausahaan, dan penerangan serta hubungan organisasi dengan pihak ekstern pada tingkat komisariat 7. Wakil sekum bidang PPPA bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan PPPA membantu ketua bidangnya di tingkat komisariat 8. Wakil sekum bidang PTKP bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan PTKP membantu ketua bidangnya di tingkat komisariat 9. Wakil sekum bidang Kewirausahaan Dan Pengembangan Profesi bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan kewirausahaan dan pengembangan profesi membantu ketua bidangnya di tingkat komisariat 10. Wakil sekum bidang pemberdayaan perempuan bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan kewanitaan membantu ketua bidangnya di tingkat komisariat 11. Bendahara umum adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang keuangan dan perlengkapan organisasi pada tingkat komisariat 12. Wakil bendahara umum bertugas atas nama bendahara umum dalam pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat komisariat 13. Departemen diklat PPPA bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang perkaderan PPPA di tingkat komisariat. 14. Departemen litbang anggota bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang litbang di tingkat komisariat 15. Departemen data anggota bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang data anggota di tingkat komisariat 16. Departemen perguruan tingggi dan kemahasiswaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang PTK di tingkat komisariat


219

17. Departemen kepemudaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pemuda di tingkat komisariat. 18. Departemen kewirausahaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang kewirausahaan di tingkat komisaria 19. Departemen Pengembangan Profesi bertugas sebagai coordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek bidang pengembangan profesi ditingkat komisariat 20. Departemen kajian perempuan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang kewanitaan di tingkat komisariat. 21. Departemen pembangunan sumber daya perempuan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang sumber daya wanita di tingkat komisariat. 22. Departemen data dan pustaka bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang data dan pustaka di tingkat komisariat. 23. Departemen penerangan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang penerangan di tingkat komisariat. 24. Departemen ketatausahaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang tata usaha di tingkat komisariat. 25. Departemen logistik bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang logistik di tingkat komisariat. 26. Departemen pengelolaan sumber dana bertugas sebagai koordinator operasional dari 6. Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja Pengurus Komisariat Masing-masing bidang dalam pengurus menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai: A. Bidang Penelitian, Pengembangan Anggota Dan Pembinaan Anggota 1. Meyelenggarakan pembinaan anggota komisariat dengan melakukan pengawasan terhadap training maupun aktivitas yang diselenggarakan oleh anggota komisariat 2. Melakukan penelitian dan penilaian beik dari segi program maupun edukatif terhadap aktifitas anggota maupun aktifis yang diselenggarakan oleh komisariat. 3. Mengusahakan tindak lanjut dari setiap aktivitas anggota komisariat atas hasil penilaian pelaksana aktivitas seelumnya yang dilaksanakan anggota maupun komisariat. 4. Menyelenggarakan proyek-poyek kerja yang memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas aktifitas anggota seperti diskusi pengembangan kelembagaan perkaderan, kurikulum aktifitas dan metode training dan sebagainya. 5. Menyelenggarakan kegiatan lain yang dapat menunjang upaya pembinaan anggota komisariat, training-training latihan-latihan. B. Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan 1. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang partisipasi anggota dan alumni HMI di lingkungan komisariat (fak/PT) aktifitas diskusi kelompok, grup pelajar tutor tiap disiplin ilmu yang ada di Perguruan Tinggi Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

220

2. Melakukan kegiatan yang dapat mendorong anggota dan alumni komisariat (fak/PT) mengikat kehidupan beragama antara lain: a. Memprakarsai kegiatan-kegiatan agama (Islam) di lingkungan kampus b. Meningkatkan efektivitas kehidupan Masjid kampus c. Melakukan diskusi-diskusi untuk meningkatkan konsep Islam tentang berbagai seri kehidupan masyarakat. 3. Melakukan kegiatan yang menunjang partisipasi anggota dan alumni komisariat (fak/PT) bersangkutan dalam mewujudkan kehidupan kampus umumnya di dunia kemahasiswaan di lingkungan komisariat. 4. Melakukan aksi penelitian dalam lapangan disiplin ilmu masing-masing dengan melibatkan anggota dan alumni sebagai upaya relasi tri dharma perguruan tinggi. C. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan profesionalisme anggota tingkat komisariat, serta melakukan pengawasan terhadap kajian dan program aksi sosial dan aktivitas yang diselenggarakan oleh anggota komisariat. 2. Melakukan penilaian dan penelitian baik secara kualitatif maupun kuantitatif atas program-program aksi sosial atau aktifitas pengembangan profesi yang diselenggarakan oleh anggota komisariat 3. Mengusahakan tindak lanjut sari setiap aktifitas anggota komisariat atas hasil penilaian dan penelitian atas pelaksanaan program/aksi dibidang pengembangan profesi yang diselenggarakan oleh anggota komisariat. 4. Menyelenggarakan proyek-proyek kerja yang dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan aktifitas anggota. 5. Menyelenggarakan egiatan lain yang dapat menunjang upaya pembinaan anggota komisariat di bidang pengembangan profesi. D. Bidang Pemberdayaan Perempuan 1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas HMIwati sesuai dengan tingkat perkembangan dunia kewanitaan khususnya dalam masyarakat umum 2. Mengangkat topik-topik kewanitaan di diskusi-diskusi komisariat. 3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong KOHATI untuk melakukan sosialisasi organisasi dan pembinaan terhadap personalia KOHATI dalam: a. Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan anggota terhadap fungsi dan peranan KOHATI sebagai badan khusus HMI. b. Mendorong HMI-wati untuk mengikuti training-training baik training umum maupun khusus. c. Meningkatkan komunikasi antara KOHATI dengan aparat HMI dan alumni. E. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan 1. Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat menyurat yang meliputi: Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

221

a. Penyelenggaraan pemrosesan surat masuk. b. Penyelenggaraan pemrosesan surat keluar c. Penyelenggaraan pemrosesan konsep surat keluar d. Penyelenggaraan pengetikan dan pengadaan surat. e. Penyelenggaraan pengaturan administrasi pengarsipan. f. Penyelenggarakan pengaturan pengarsipan surat. 2. Melakukan pengumpulan, pencatatan pengolahan, penyusunan, dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan tat inter dan ekstern organisasi 3. Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparat HMI. F. Bidang Keuangan dan Perlengkapan 1. Menyusun anggaran dan pengeluaran untuk satu periode dan untuk setiap satu semester. 2. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku 3. Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran komisariat berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini. 4. Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana intern khususnya dari iuran anggota. 5. Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan oerlengkapan organisasi dengan: a. Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi. b. Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi. c. Menyusun daftar inventarisasi organisasi. d. Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi. e. Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan gedung halaman perkantoran. 7. Instansi Pengambil Keputusan Komisariat Tata susunan instansi pengambilan keputusan dalam Pengurus Komisariat: 1. Rapat Harian 2. Rapat Presidium 3. Rapat Bidang 4. Rapat Kerja Untuk evaluasi pelaksanaan program dilakukan rapat bidang kerja dan untuk menyusun rancana kerja operasional diselenggarakan rapat kerja pengurus 1. Rapat Harian a. Rapat harian dihadiri oleh seluruh fungsionaris komisariat, ketua KOHATI komisariat.


222

b. Rapat harian dilaksanakan setidak-tidaknya dua kali dalam satu bulan yakni pada hari jumat dalam minggu pertama, ketiga setiap bulan. c. Fungsi dan wewenang rapat harian: 1. membahas dan menjabarkan kebijakan yang telah diambil atau ditetapkan oleh Pengurus Cabangdan sidang pleno yang mensosialisasikan pada anggota komisariat. 2. Mengkaji dan mengevaluasi keputusan keputusan selanjutnya 3. Mendengarkan laporan kegiatan dari seluruh fungsionaris komisariat. 2. Rapat Presidium Komisariat a. Rapat presidium dihadiri oleh ketua umum, ketua bidang, sekretaris umum, wakil sekretatis umum, bendahara umum dan wakil bendahara umum b. Rapat presidium dilaksanakan setidak-tidaknya empat kali dalam satu bulan yakni, pada hari jum’at dari tiap minggu. Untuk munggu pertama, kedua dan ketiga diintegrasikan ke dalam rapat harian. c. fungsi dan wewenang rapat presidium : 1. mengambil keputusan tentang pengembangan intern organisasi sehari-hari khususnya dalam hal perkembangan situasi PT dan kemahasiswaan dalam upaya pembinaan komisariat. 2. Mendengar informasi tentang perkembangan intern organisasi dan dampaknya bagi perkembangan komisariat. 3. Rapat Bidang a. Rapat bidang dihadiri oleh aparat bidang yang bersangkutan. b. Rapat bidang diselenggarakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan c. Fungsi dan wewenang rapat bidang: 1. Mengontrol pelaksanaan proyek/kerja yang dilakukan oleh setiap bidang 2. Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek/kerja dari setiap bidang yang mengalamio perubahan baik dalam segi teknis maupun segi waktu. 3. Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan proyek/kerja berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat presidium. 4. Rapat Kerja a. Rapat kerja dihadiri oleh semua fungsionaris komisariat. b. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester. c. Fungsi dan wewenang rapat kerja: 1. Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester. 2. Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan Pengurus Kommisariat selama satu periode


223

STRUKTUR PEMBANTU PIMPINAN A. PENGURUS BADAN KOORDINASI 1. Status Pengurus Badan Koordinasi Sesuai dengan ketentuan yang termaksud pada bab VI pasal 24 anggaran rumah tangga HMI mengenai status badan koordinasi HMI dalam struktur organisasi umumnya dan pimpinan khususnya, status Badko adalah: a. Badan koordinasi adalah badan pembantu Pengurus Besar b. Badan koordinasi HMI dibentuk untuk mengkoordinir beberapa Cabang c. Masa jabatan Pengurus Badan Koordinasi disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Besar 2. Tugas dan Kewajiban Pengurus Badan Koordinasi Sesuai yang tercantum dalam Bab VI pasal 26 Anggaran Rumah Tangga HMI tugas dan kewajiban Pengurus Kommisariat adalah: a. Melaksanakan dan mengembangkan kebijakan Pengurus Besar tentang berbagai tugas organisasi di wilayahnya. b. Mewakili Pengurus Besar dalam menyelesaikan persoalan intern dan menunjang kinerja Pengurus Besar HMI di wilayah koordinasinya tanpa meninggalkan keharusan konsultasi dengan Pengurus Besar. Dan apabila Badko tidak mampu menyelesaikan persoalan internal di wilayahnya, maka dilaporkan ke Pengurus Besar untuk menyelesaikan dan secepat mungkin menjalankan hasil keputusan Pengurus Besar. c. Melaksanakan segala hal yang telah diputuskan musda. d. Melaksanakan sidang pleno setiap semester kegiatan. e. Membantu menyiapkan draft materi kongres. f. Membimbing, membina, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Cabang dalam wilayah koordinasi. g. Membantuk dan mengesahkan Cabang persiapan. h. Membuat laporan perkembangan Cabang-Cabang dalam wilayah koordinasinya. i. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan setiap semester kepada Pengurus Besar. j. Menyelenggarakan musyawarah daerah (musda) selambat-lambatnya tiga builan setelah kongres. k. Memberikan laporan kerja pada musda. l. Mewakili Pengurus Besar dalam melantik pengurus Cabang m. Mewakili Pengurus Besar dalam mengawasi proses Konferensi/Musyawarah di tingkat Cabang. Sebagaimana badan pembantu Pengurus Besar, badan koordinasi berfungsi diantaranya adalah sebagi kordinator yang melaksanakan dan mengembangkan kebijakan pengurus besa tentang berbagai masalah atau menyelesaikan persoalanpersoalan intern HMI dilingkungan koordinasinya tetapi lebih penting lagi dimaksudkan untuk menyerasikan gerak langkah organisasi selaras dan sejalan dengan kebijakan PB yang berpedoman kepada ketetapan-ketetapan kongres sebagai instansi pengambilan keputusan tertinggi organisasi. 3. Struktur Organisasi Pengurus Badan Koordinasi Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

224

a. Bidang Internal b. Bidang Eksternal c. Bidang Administrasi Dan Kesekretariatan d. Bidang Keuangan Dan Perlengkapan e. Bidang Pemberdayaan Perempuan 4. Komposisi Personalia Pengurus Badan Koordinasi Struktur organisasi Pengurus Badan Koordinasi HMI diisi dengan personalia yang memenuhi persyaratan sesuaid engan persyaratan Pengurus Besar. Hal ini dikarenakan Badko seperti tercantum dalam pasal 25 anggaran rumah tangga HMI. Oleh sebab itu, maka persyaratan minimal dapat menjadi pengurus badan kordinasi HMI adalah anggota yang pernah manjadi Pengurus komisariat dan Pengurus Cabang atau anggota yang berprestasi dan telah mengikuti LK II. 1. Ketua Umum 2. Ketua Bidang Internal 3. Ketua Bidang Eksternal 4. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan 5. Sekretaris Umum 6. Wakil Sekretaris Umum Internal 7. Wakil Sekretaris Umum Eksternal 8. Wakil Sekretaris Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan 9. Bendahara Umum 10. Wakil Bendahara Umum 11. Departemen Penelitian Dan Pengembangan Kader 12. Departemen Pendidikan Dan Latihan 13. Departemen Pengembangan Dan Promosi Kader 14. Departemen Pendayagunaan Organisasi 15. Departemen Pembangunan Organisasi 16. Departemen Perguruan Tinggi Dan Kemahasiswaan 17. Departemen Kepemudaan 18. Departemen Kewirausahaan 19. Departemen Pengembangan Profesi 20. Departemen Masalah Pembangunan 21. Departemen Informasi Pembangunan Regional 22. Departemen Pengkajian Masalah Keumatan 23. Departemen Hubungan Lembaga Islam 24. Departemen Kajian Perempuan 25. Departemen Hubungan Lembaga Perempuan 26. Departemen Penerangan Dan Humas 27. Departemen Administrasi Dan Kesekretariatan 28. Departemen Logistik 29. Departemen Pengembangan Dana. Mekanisme penetapan Pengurus Badan Koordinasi HMI dilakukan malalui Forum Muasyawarah daerah (musda) dengan memilih ketua umum/formateur Badko yang selanjutnya disahkan oleh Pengurus Besar HMI (pasal 27 ayat d ART HMI). 5. Fungsi Personalia Pengurus Badan Koordinasi Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

225

Masing-masing personalia Pengurus Badan Koordinasi HMI menjalankan fungsinya sebagai berikut: 1. Ketua Umum adalah penanggung jawab dan koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas internal dan eksternal yang bersifat umum di tingkat regional. 2. Ketua Bidang Intern adalah penanggungjawab dan koordinator umum seluruh kegiatan yang sifatnya internal organisasi. 3. Ketua Bidang Eksternal adalah penanggungjawab dan koordinator umum seluruh kegiatan yang sifatnya eksternal organisasi. 4. Ketua Bidang kewanitaan adalah penanggungjawab dan koordinator umum seluruh kegiatan bidang kewanitaan organisasi. 5. Sekretaris Umum adalah penanggungjawab dan koordinator umum bidang data dan pustaka ketatausahaan dan penerangan serta hubungan organisasi dengan pihak ekstenal di wilayah daerah. 6. Wakil sekretaris umum internal bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan yang sifatnya internal dalam organisasi. 7. Wakil sekretaris umum ekstern bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan yang sifatnya eksternal dalam organisasi. 8. Wakil sekretaris umum bidang kewanitaan bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan yang sifatnya kewanitaan dalam organisasi. 9. Bendahara umum penanggungjawab dan koordinator bidang keuangan dan perlengkapan organisasi. 10. Wakil bendahara umum bertugas atas nama bendahara umum dalam pengolahan administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi tingkat regional. 11. Departemen penelitian dan pengembangan kader sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek dibidang penelitian dan pengembangan kader di tingkat regional. 12. Departemen pendidikan dan latihan sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek dibidang pendidikan dan latihan di tingkat regional. 13. Departemen pengembangan dan promosi kader sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pengembangan dan promosi kader di tingkat regional 14. Departemen pendayagunaan organisasi sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pendayagunaan organisasi di tingkat regional 15. Departemen pembangunan organisasi sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pembangunan organisasi di tingkat regional 16. Departemen perguruan tinggi dan kemahasiswaan sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang perguruan tinggi dan kemahasiswaan di tingkat regional 17. Departemen kepemudaan sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyekproyek di bidang kepemudaan di tingkat regional 18. Departemen kewirausahaan sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyekproyek di bidang kewirausahaan di tingkat regional 19. Departemen pengembangan profesi sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pengembangan profesi di tingkat regional


226

20. Departemen masalah pembangunan sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di masalah pembangunan di tingkat regional 21. Departemen informasi pembangunan regional sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang informasi pembangunan regional di tingkat regional 22. Departemen pengkajian masalah keumatan sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pengkajian masalah keumatan di tingkat regional 23. Departemen hubungan lembaga islam sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang hubungan lembaga islam di tingkat regional 24. Departemen kajian wanita sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyekproyek di bidang kajian perempuan di tingkat regional 25. Departemen hubungan lembaga perempuan sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang hubungan lembaga wanita di tingkat regional 26. Departemen penerangan dan humas sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang penerangan dan humas di tingkat regional 27. Departemen administrasi dan kesekretariatan sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang administrasi dan kesekretariatan di tingkat regional 28. Departemen logistik sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang logistik di tingkat regional 29. Departemen pengembangan dana sebagai kordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pengembangan dana di tingkat regional 6. Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja Pengurus Badan Koordinasi A. Bidang Internal 1. Melakukan penelitian baik dari segi program maupun dari segi edukatif terhadap hasil-hasil penyelenggaraan training dan aktifitas yang dijalankan oleh seluruh aparat Cabang dibawah koordinasi Badko bersangkutan. 2. Menyususn data perkembangan anggota disetiap Cabang dalam wilayah koordinasi. 3. Menyususn data aparat organisasi dan lembaga khusus dan analisa hasil penelitian di kawasan koordinasinya dalam ikhtiar mentertibkan penyelenggaraan organisasi yang sesuai dengan konstitusi. 4. Menyusun data dan hasil eksaternal berdasarkan sektor yang urgen dalam perkembangan kawasan regional untuk mengembangkan HMI diwilayah Badko bersangkutan. 5. Meyelenggarakan koordiansi pengawasan terhadap pelaksanaan training dan aktifitas yang diselenggarakan oleh seluruh aparat Cabang HMI di lingkungan. 6. Mengusahakan tindak lanjut atas hasil penelitian pelaksanaan training dan aktifitas yang diselenggarakan oleh aparat HMI Cabang dikawasan koordinasinya dengan: a. Mengarahkan dan mensosialisasi petunjuk pelaksanaan training dalam pedoman yang operasional dalam menerapkan pedoman perkaderan HMI. b. Mengarahkan dan mensosialisasi teks book yang disusun oleh PB HMI sehingga dapat menjadi pedoman perkaderan HMI. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

227

c. Mengarahkan dan mensosialisasi pedoman evaluasi training yang telah ditetapkan oleh organisasi. d. Menyelenggarakan proyek yang dapat memeberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan training dan aktifitas pusdiklat tingkat regional, proyek pengembangan kelembagaan perkaderan pilot project membangun kurikulum training dan sebagainya. 7. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang dapat menunjang pembinaan anggota. 8. Memperhatikan, mengontrol dan melaksanakan rasionalisasi kepengurusan dari aparat HMI di kawasan koordinasinya melalui penggantian pengurus yang teratur, tepat waktu rekrutmen personalia yang sesuai dengan kualitas individu yang diperlukan. 9. Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas kerja dan mekanisme kerja organisasi sesuai dengan aturan/pedoman koordinasinya. 10. Mendorong berbagai kegiatan leinnya yang menunjang peningkatan kualitas kerja dan mekanisme kerja organisasi dikawasan koordinasinya. 11. Melakukan kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan dan pengembangan serta potensi organisasi menjalankan usaha di kawasan koordinasinya. B. Bidang Eksternal 1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi aktif, korektif dan konstruktif dari seluruh aggota dan alumni HMI dan mewujudkan kehidupan kampus yang demokratis di wilayah koordinasinya. 2. Mengusahakan agar para anggota dan alumni HMI ikut erta secara aktif meni ngkatkan fungsi dan peranan perguruan tinggi di tengah-tengah kehidupan masyarakat di wilayahnya. 3. Menyelenggarakan kegiatan yang mendorong anggota alumni untuk meningkatkan kehidupan beragan di kampus dengana antara lain: a. Menyelenggarakan diskusi, seminar, symposium dan sebagainya yang berkenan dengan pengkajian terhadap penyempurnaan sistem pendidikan umumnya dan sistem pendidikan tinggi khususnya. b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan fungsinya dan peran Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik sebagai sarana pengembangan profesi anggota maupun wadah dharma bhakti kemasyarakatan HMI di seluruh aparat dalam upaya berperan serta dalam pembangunan. c. Melakukan kegiatan lainnya yang menunjang partisipasi anggota dan alumni HMI dalam mewujudkan kehidupan kampus umumnya dan dunia kemahasiswaan khususnya di lingkup regional. 4. Melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas personil pengelola lembaga pengembangan Profesi (LPP) di seluruh aparat antara lain dengan : a. Mendorong seluruh aparat HMI untuk melakukan latihan pengembangan ketrampilan mengelola lembaga pengembangan profesi (LPP).


228

b. Mendorong seluruh aparat HMI untuk menyelenggarakan kerja-kerja sosial kemasyarakatan. 5. Mengusahakan hubungan kerja sama secara kelembagaan antara lain lembagalembaga pengembangan profesi (LPP) HMI dengan berbagai lembaga pengembangan profesi dan lembaga-lembaga penelitian kemasyarakatan. 6. Mengembangkan pola kajian yang kontinue untuk menggali pemikiran yang bermanfaat dalam berbagai segi kehidupan umat Islam guna disumbangkan sebagai kontribusi gagasan pada lembaga-lembaga sosial, keagamaan dan politik. C. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan 1. Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat menyurat yang meliputi: a. Penyelenggaraan pemrosesan surat masuk. b. Penyelenggaraan pemrosesan surat keluar c. Penyelenggaraan pemrosesan konsep surat keluar d. Penyelenggaraan pengetikan dan pengadaan surat. e. Penyelenggaraan pengaturan administrasi pengarsipan. f. Penyelenggarakan pengaturan pengarsipan surat. 2. Melakukan pengumpulan, pencatatan pengolahan, penyusunan, dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan tata internal dan eksternal organisasi. 3. Mengatur penyelenggaraan produksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparat HMI. 4. Menyelenggarakan aktifitas yang dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan personil bidang kesekretariatan di seluruh aparat HMI guna meningkatkan kelancaran dan mutu kerja dalam bidang administrasi kesekretariatan. 5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung usaha perbaikan peningkatan dan penyempurnaan cara kerja administrasi kesekretariatan di seluruh aparat HMI. D. Bidang Keuangan dan Perlengkapan 1. Menyusun anggaran dan pengeluaran Pengurus Badan Koordinasi untuk satu periode dan untuk setiap satu semester. 2. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku. 3. Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran Pengurus Badan Koordinasi berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini. 4. Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana internal khususnya dari iuran anggota. 5. Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan: a. Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi b. Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi. c. Menyusun daftar inventarisasi organisasi. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

229

d. Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi. e. Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan gedung halaman sekretariat. E. Bidang Pemberdayaan Perempuan 1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas HMI-wati sesuai dengan tingkat perkembangan dunia perempuan khususnya dalam masyarakat umum. 2. Merumuskan pemikiran-pemikiran kualitatif yang bermanfaat bagi kemajuan KOHATI dan sesama organisasi perempuan lainnya, seperti pemikiran-pemikiran tentang peningkatan kualitas kepemimpinan dikalangan perempuan, mekanisme dan struktur organisasi yang efektif dan lain sebagainya. 3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan upaya bersama dikalangan perempuan dalam menanggulangi berbagai masalah sosial kemasyarakatan. 4. Mengangkat topik pembahasan perempuan dalam kelompok–kelompok diskusi HMI. 5. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong KOHATI untuk melakukan sosialisasi organisasi dan pembinaan terhadap personalia KOHATI dalam: a. Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan anggota terhadap fungsi dan peranan KOHATI sebagai badan khusus HMI. b. Mendorong HMI-wati untuk mengikuti training-training baik training umum maupun khusus. c. Meningkatkan komunikasi antara KOHATI dengan aparat HMI dan alumni. d. Menyelenggarakan berbagai usaha yang dapat mendorong peningkatan peranan KOHATI dalam wadah-wadah kerjasama organisasi perempuan. e. Melakukan berbagai aktifitas lainnya yang menunjang upaya pembinaan personalia KOHATI, pembinaan operasional KOHATI serta pembina partisipasi KOHATI dalam kehidupan perempuan khususnya dan masyarakat 7. Instansi Pengambil Keputusan Tata susunan tingkat instansi pengambilan keputusan dalam Pengurus Badan Koordinasi adalah: 1. Sidang Pleno. 2. Rapat Harian 3. Rapat Presidium 4. Rapat Bidang 5. Rapat Kerja Adapun penjelasan rinci mengenai rapat- rapat pengurus badan koordinasi adalah sebagai berikut : 1. Sidang Pleno Badko a. Sidang pleno Badko adalah instansi tertinggi pengambilan keputusan di tingkat badan koordinasi. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

230

b. Sidang pleno dihadiri oleh seluruh fungsionaris Pengurus Badan Koordinasi, ditambah dengan ketua umum Cabang wilayah koordinasi. c. Fungsi dan wewenang sidang pleno: 1. Membahas laporan Pengurus Badan Koordinasi tentang pelaksanaan tugas sebagai koordiansi yang telah ditetapkan oleh musda untuk tiap semester. 2. Mendengar laporan pengurus Cabang dilingkungan kordinasinya. 3. Mengambil kebijakan yang mendasar bagi organisasi, baik kedalam maupun keluar yang berpedoman dan selaras dengan kebijakan HMI secara nasional di tingkat regional. 4. Sidang pleno setidak-tidaknya dilakukan enam bulan atau empat kali dalam satu periode. 2. Rapat Harian Badko a. Rapat harian Badko dihadiri seluruh fungsionaris Badko b. Rapat harian Badko dilaksanakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan, yakni pada hari jum’at minggu terakhir. c. Fungsi dan wewenang rapat harian adalah: 1. Membahas dan menjabarkan kebijakan yang telah diambil atau ditetapkan organisasi secara nasional dan yang telah ditetapkan sidang pleno Badko untuk disosialisasikan di kawasan koordinainya. 2. Mengkaji dan mengevaluasi keputusan keputusan presidium Badko untuk kemudian mengambil atau mempertimbangkan keputusan dari seluruh kebijakannya. 3. Mendengar laporan kegiatan dari seluruh fungsionaris Pengurus Badan Koordinasi menyangkut bidang-bidangnya. 3. Rapat Presidium Badko a. Rapat presidium Badko dihadiri oleh ketua umum, ketua bidang, sekretaris umum. Wasekum, bendahara umum dan wabendum. b. Rapat presidium dilakukan setidak-tidaknya empat kali dalam satu bulan, yakni pada hari jum’at dari setiap minggu c. Fungsi dan wewenang rapat presidium Badko: 1. Mengambil keputusan tentang perkembangan organisasi sehari-hari baik internal maupun eketernal di kawasan koordinasinya, khususnya pengaruh perkembangannya terhadap kelangsungan aktifitas/program yang telah ditetapkan 2. Mendengar informasi tentang perkembangan dari berbagai aspek organisasi baik internal maupun eksternal di tingkat regional. 3. Mengevaluasi perkembangan eksternal organisasi dan dampaknya bagi perkembangan organisasi di wilayah koordinasinya. 4. Rapat Bidang a. Rapat bidang dihadiri oleh aparat bidang yang bersangkutan. b. Rapat bidang diselenggarakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan. c. Fungsi dan wewenang rapat bidang: 1. Mengontrol pelaksanaan proyek/kerja yang dilakukan oleh setiap bidang.


231

2. Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek/kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dalam segi teknis maupun segi waktu. 3. Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan proyek/kerja berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat presidium 5. Rapat Kerja a. Rapat kerja dihadiri oleh semua fungsionaris Badko b. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester. c. Fungsi dan wewenang rapat kerja: 1. Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester. 2. Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan Pengurus Badan Koordinasi selama satu semester. B. PENGURUS KOORDINATOR KOMISARIAT 1. Status Pengurus Koordinator Komisariat Sesuai dengan ketentuan yang termaksud pada bagian VIII pasal 36 anggaran rumah tangga HMI mengenai status Koordinator Komisariat dalam struktur organisasi umumnya dan pimpinan khususnya, status Koordinator Komisariat adalah: a. Koordinator Komisariat adalah badan pembantu Pengurus Cabang b. Koordinator Komisariat HMI dibentuk untuk mengkoordinir beberapa komisariat c. Masa jabatan pengurus Koordinator Komisariat disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Caban 2. Tugas Dan Kewajiban Pengurus Koordinator Komisariat a. Melaksanakan dan mengembangkan kebijakan Pengurus Cabang tentang berbagai tugas organisasi di wilayahnya. b. Mewakili Pengurus Cabang dalam menyelesaikan masalah internal di lingkungan koordinasinya tanpa harus meninggalkan konsultasi. c. Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan khusus pengurus Cabang dalam bidang kemahasiswaan dan perguruan tinggi dalam wilayah koordinasinya. d. Melaksanakan segala hal yang telah diputuskan musyawarah komisariat. e. Memberikan bimbingan, membina, mengkoordinir dan mengawasi kegiatankegiatan komisariat dalam wilayah koordinasinya. f. Membentuk komisariat persiapan. g. Meminta laporan dalam lingkungan koordinasinya. h. Menyampaikan laporan kerja enam bulan sekali kepengurusan setiap semester kepada Pengurus Cabang. i. Menyelenggarakan musyawarah Koordinator Komisariat selambat-lambatnya dua bulan setelah konfercab. j. Memberikan laporan kerja pada muskom. Sebagaimana badan pembantu Pengurus Cabang, Koordinator Komisariat berfungsi diantaranya adalah sebagai kordinator yang melaksanakan dan mengembangkan kebijakan pengurus Cabang tentang berbagai masalah atau menyelesaikan persoalanpersoalan internal HMI dilingkungan koordinasinya tetapi lebih penting lagi dimaksudkan untuk menyerasikan gerak langkah organisasi selaras dan sejalan dengan


232

kebijakan Pengurus Cabang yang berpedoman kepada ketetapan-ketetapan kongres sebagai instansi pengambilan keputusan. 3. Struktur Organisasi Pengurus Koordinator Komisariat a. Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Pembinaan Anggota b. Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Aparat Organisasi. c. Bidang Perguruan Tinggi Dan Kemahasiswaan d. Bidang Pemberdayaan Perempuan e. Bidang Administrasi Dan Kesekretariatan f. Bidang Keuangan Dan Perlengkapan. 4. Komposisi Personalia Pengurus Koordinator Komisariat 1. Ketua Umum 2. Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Pembinaan Anggota 3. Ketua Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Aparat Organisasi. 4. Ketua Bidang Perguruan Tinggi Dan Kemahasiswaan 5. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan 6. Sekretaris Umum 7. Wasekum PPPA 8. Wasekum PAO 9. Wasekum PTKP 10. Wasekum pemberdayaan Perempuan 11. Bendahara Umum 12. Wakil Bendahara Umum 13. Departemen Diklat Anggota 14. Departemen Pengembangan Perkaderan 15. Departemen Data Aparat Organisasi 16. Pendayagunaan Aparat Organisasi 17. Departemen Pengembangan Aparat 18. Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan 19. Departemen Kepemudaan 20. Departemen Kajian Perempuan 21. Departemen Pengembangan Sumber Daya Perempuan 22. Departemen Data Dan Pustaka 23. Departemen Penerangan 24. Departemen Ketata Usahaan 25. Departemen Logistik 26. Departemen Pegelolaan sumber dana 5. Fungsi Personalia Pengurus Koordinator Komisariat 1. Ketua Umum adalah penanggung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas-tugas internal dan eksternal organisasi yang bersifat umum pada tingkat Korkom. 2. Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Pembinaan Anggota adalah penanggungjawab dan koordinator bidang Penelitian, Pengembangan Dan Pembinaan Anggota


233

3. Ketua Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Aparat Organisasi. adalah penanggungjawab dan koordinator bidang Pengembangan Dan Pembinaan Aparat Organisasi. 4. Ketua Bidang Perguruan Tinggi Dan Kemahasiswaan adalah penanggungjawab dan koordinator bidang Perguruan Tinggi Dan Kemahasiswaan 5. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah penanggungjawab dan koordinator bidang Pemberdayaan Perempuan 6. Sekretaris Umum penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang data dan pustaka ketatausahaan dan penerangan serta hubungan organisasi dengan pihak eksternal tingkat Korkom. 7. Wasekum PPPA bertugas untuk kegiatan PPPA membantu ketua bidangnya di tingkat Korkom. 8. Wasekum PPPAO bertugas untuk kegiatan PPPA membantu ketua bidangnya di tingkat Korkom. 9. Wasekum PTKP bertugas untuk kegiatan PTKP membantu ketua bidangnya di tingkat Korkom. 10. Wasekum Pemberdayaan Perempuan bertugas untuk kegiatan Kewanitaan membantu ketua bidangnya di tingkat Korkom. 11. Bendahara Umum penaggung jawab dan koordinator kegiatan di bidang keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat Korkom. 12. Wakil Bendahara Umum bertugas atas nama bendahara umum dalam pengolahan administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi. 13. Departemen Diklat Anggota bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Diklat Anggota ditingkat Korkom. 14. Departemen Pengembangan Perkaderan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Pengembangan Perkaderan ditingkat Korkom. 15. Departemen Data Aparat Organisasi bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Data Aparat Organisasi ditingkat Korkom 16. Departemen Pendayagunaan Aparat Organisasi bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Pendayagunaan Aparat Organisasi ditingkat Korkom 17. Departemen Pengembangan Aparat bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Pengembangan Aparat Organisasi ditingkat Korkom 18. Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan ditingkat Korkom 19. Departemen Kepemudaan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Kepemudaan ditingkat Korkom 20. Departemen Kajian Perempuan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Kajian Kewanitaan ditingkat Korkom 21. Departemen Pengembangan Sumber Daya Wanita bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Pengembangan Sumber Daya Perempuan ditingkat Korkom Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

234

22. Departemen Data Dan Pustaka bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Data Dan Pustaka ditingkat Korkom 23. Departemen Penerangan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Penerangan ditingkat Korkom 24. Departemen Ketata-usahaan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Ketata-usahaan ditingkat Korkom 25. Departemen Logistik bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Logistik ditingkat Korkom 26. Departemen Pegelolaan sumber dana bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dan proyek-proyek di bidang Pegelolaan sumber dana ditingkat Korkom 6. Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja Pengurus A. Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Pembinaan Anggota 1. Menyelenggarakan koordinasi pengawasan dalam pengurus Korkom terhadap pelaksanaan training dan aktivitas yang diselenggarakan oleh seluruh aparat komisariat di seluruh Korkom. 2. Melakukan penilaian baik dari segi program maupun segi edukatif terhadap hasil-hasil penyelenggaraan training dan aktifitas yang dijalankan oleh seluruh aparat HMI komisariat di lingkungan Korkom 3. Mengusahakan lanjut atas penilaian pelasanaan training dan aktifitas yang diselenggarakan oleh aparat HMI komisariat di lingkungan Korkom dengan: a. Mengarahkan, membina, membimbing dan mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan training dan aktifitas yang telah ditetapkan oleh pengurus Cabang sehingga menjadi pedoman organisasi dalam menerapkan pedoman perkaderan. b. Mengarahkan dan mensosialisasikan pedoman evaluasi training yang telah disusun oleh pengurus cabang. c. Menyelenggarakan proyek kerja yang dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan training dan aktivitas lainnya. d. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang dapat menunjang upaya pembinaan anggota dilingkungan Korkom. B. Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Aparat Organisasi 1. Memperhatikan, mengontrol dan melaksanakan rasionalisasi kepengurusan dari aparat komisariat HMI di lingkungan koordinasi melalui pergantian pengurus yang teratur tepat waktu rekrutmen personalia yang sesuai dengan kualitas individual yang dibutuhkan. 2. Menyusun data pengembangan aparat HMI komisariat dilingkungannya dalam ikhtiar menerbitkan penyelenggaraan organisasi yang sesuai dengan konstitusi. 3. Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas dan mekanisme kerja organisasi aparat HMI komisariat di lingkungan Korkom sesuai aturan yang berlaku.


235

4. Mendorong berbagai kegiatan di aparat HMI komisariat di lingkungan Korkom yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas kerja dan mekanisme kerja organisasi. 5. Melakukan kegiatan lainnya yangdapat menunjang peningkatan dan pengembangan kualitas serta potensi organisasi dalam menjalankan usaha di komisariat -komisariat di lingkungan Korko C. Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda 1. Mengusahakan agar para anggota dan alumni HMI di lingkungan HMI ikut serta secara aktif meningkatkan fungsi dan peranan perguruan tinggi di tengah kehidupan bermasyarakat. 2. Melakukan kegiatan yang mendorong anggota dan alumni HMI di lingkungan cabang untuk meningkatkan kehidupan beragama dikampus antara lain dengan: a. Memprakarsai kegiatan-kegiatan agama (islam) di lingkungan kampus. b. Meningkatkan efektifitas kehidupan masjid kampus dikampus. c. Melakukan diskusi-diskusi untuk meningkatkan konsep islam tentang berbagai segi kehidupan masyarakat. 3. Melakukan kegiatan yang dapat mendorong anggota komisariat untuk melakukan dan meningkatkan aktifitas diskusi kelompok, grup belajar, dan lain-lain. D. Bidang Kewanitaan 1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong KOHATI untuk melakukan sosialisasi organisasi dan pembinaan terhadap personalia KOHATI dalam: a. Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan anggota terhadap fungsi dan peranan KOHATI sebagai badan khusus HMI. b. Mendorong HMI-wati untuk mengikuti training-training baik training umum maupun khusus. 2. Meningkatkan intensitas pembinaan komunikasi antara KOHATI dengan seluruh aparat HMI komisariat di lingkungan koordinasinya dan alumni HMI-wati di lingkungan perguruan tinggi. 3. Melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas HMI-wati sesuai dengan tingkat perkembangan dunia wanita dilingkungan komisariatnya E. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan 1. Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat menyurat yang meliputi: a. Penyelenggaraan pemrosesan surat masuk. b. Penyelenggaraan pemrosesan surat keluar c. Penyelenggaraan pemrosesan konsep surat keluar\ d. Penyelenggaraan pengetikan dan pengadaan surat. e. Penyelenggaraan pengaturan administrasi pengarsipan. f. Penyelenggarakan pengaturan pengarsipan surat. 2. Melakukan pengumpulan, pencatatan pengolahan, penyusunan, dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan tat inter dan ekstern organisasi. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

236

3. Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparat HMI. F. Bidang Keuangan dan Perlengkapan 1. Menyusun anggaran dan pengeluaran untuk satu periode dan untuk setiap satu semester. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku. 2. Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran koordinator komisariat berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini. 3. Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana internal khususnya dari iuran anggota. 4. Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan: a. Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi. b. Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi. c. Menyusun daftar inventarisasi organisasi. d. Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi. e. Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan gedung halaman sekretariat 7. Instansi Pengambil Keputusan Tata susunan tingkat instansi pengambilan keputusan dalam Pengurus Korkom adalah: 1. Sidang Pleno. 2. Rapat Harian. 3. Rapat Presidium Adapun penjelasan masing-masing rapat adalah : 1. Sidang Pleno Korkom a. Sidang pleno Korkom adalah instansi tertinggi pengambilan keputusan di tingkat badan koordinasi. b. Sidang pleno dihadiri oleh seluruh fungsionaris pengurus Korkom, ditambah dengan ketua umum cabang wilayah koordinasi. c. Fungsi dan wewenang sidang pleno: 1. Membahas laporan pengurus Korkom tentang pelaksanaan tugas sebagai koordiansi yang telah ditetapkan oleh konferca untuk tiap semester. 2. Mendengar laporan pengurus Cabang dilingkungan kordinasinya. 3. Mengambil kebijakan yang mendasar bagi organisasi, baik kedalam maupun keluar yang berpedoman dan selaras dengan kebijakan HMI secara nasional di tingkat regional. d. Sidang pleno setidak-tidaknya dilakukan enam bulan atau empat kali dalam satu periode 2. Rapat Harian Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

237

a. Rapat bidang dihadiri oleh aparat bidang yang bersangkutan. b. Rapat bidang diselenggarakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan. c. Fungsi dan wewenang rapat bidang: 1. Mengontrol pelaksanaan proyek/kerja yang dilakukan oleh setiap bidang 2. Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek/kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dalam segi teknis maupun segi waktu. d. Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan proyek/kerja berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat presidium. 3. Rapat Kerja a. Rapat kerja dihadiri oleh semua fungsionaris Korkom b. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester. c. Fungsi dan wewenang rapat kerja: 1. Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester. 2. Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan Pengurus Korkom selama satu semester. BADAN-BADAN KHUSUS 1. Status, Sifat dan Fungsi Pengurus Badan Khusus Sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 56 Anggaran Rumah Tangga HMI mengenai status, sifat, dan fungsi Badan Khusus dalam HMI adalah: a. Badan Khusus adalah lembaga yang dibentuk/disahkan oleh struktur pimpinan sebagai wahana beraktifitas di bidang tertentu secara profesional di bawah koordinasi bidang dalam struktur pimpinan setingkat. b. Badan Khusus bersifat semi otonom terhadap struktur pimpinan. c. Badan Khusus dapat memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan ketetapan Kongres lainnya. d. Badan Khusus berfungsi sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana pengembangan bidang tertentu yang dinilai strategis. 2. Jenis Badan Khusus Sesuai dengan Pasal 57 ART Jenis Badan Khusus adalah: a. Badan Khusus terdiri dari korps HMI-wati (Kohati), Lembaga Pengelola Latihan, Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). b. Badan Khusus lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi. c. Badan Khusus dapat dibentuk di semua tingkatan struktur HMI. d. Di tingkat Pengurus Besar dibentuk Kohati PB HMI, Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) BPL, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) dan Balitbang PB HMI 3. Tugas dan Kewajiban Pengurus Badan Khusus Tugas dan Kewajiban Pengurus Badan Khusus Sesuai dengan ART pasal 58 s.d. 61 tugas dan kewajiban maisng-masing Badan Khusus adalah: A. KOHATI bertugas: 1 Melakukan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan potensi kader HMI dalam wacana dan dinamika keperempuanan. 2 Melakukan advokasi terhadap isu-isu keperempuanan. B. Lembaga Pengembangan Profesi bertugas : Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

238

1. Melaksanakan perkaderan dan program kerja sesuai dengan bidang profesi masingmasing LPP 2. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur HMI yang setingkat. C. Badan Pengelola Latihan bertugas : 1. Melaksanakan dan mengelola aktivitas pelatihan di lingkungan HMI. 2. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur kepemimpinan HMI yang setingkat. D. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) bertugas: 1. Melaksanakan dan mengelola aktivitas penelitian dan Pengembangan di lingkungan HMI. 2. Memberikan laporan secara berkala kepada Pengurus Besar HMI. 4. Struktur Organisasi Pengurus Badan Khusus 1 Bidang Pendidikan Dan Latihan 2 Bidang Penelitian dan Pengembangan 3 Bidang Pengabdian Masyarakat Dan Partisipasi 4 Bidang Administrasi Dan Kesekretariatan 5 Bidang Keuangan Dan Perlengkapan 5. Komposisi Personalia Badan Khusus Komposisi dan personalia badan khusus adalah yang mangisi struktur organisasi badan khusus HMI; 1 Ketua Umum 2 Ketua Bidang Pendidikan Dan Latihan 3 Ketua Bidang Penelitian Dan Pengembangan 4 Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Dan Partisipasi 5 Sekretaris Umum 6 Wasekum Bidang Pendidikan Dan Latihan 7 Wasekum Bidang Penelitian Dan Pengembangan 8 Wasekum Bidang Pengabdian Masyarakat Dan Partisipasi 9 Bendahara Umum 10 Wakil Bendahara Umum 11 Departemen Publikasi Dan Dokumentasi 12 Bidang Keuangan Dan Perlengkapan 6. Fungsi dan Wewenang Pengurus Badan Khusus 1 Ketua umum adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang program bersifat keluar maupun kedalam. 2 Ketua bidang pendidikan dan latihan adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang pendidikan dan latihan 3 Ketua bidang penelitian dan pengembangan adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang penelitian dan pengembangan 4 Ketua bidang pengabdian masyarakat dan partisipasi adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang pengabdian masyarakat. 5 sekretaris umum penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang administrasi kesekretariatan, penerangan, dokumentasi keluar maupun ke dalam.


239

6

wasekum bidang pendidikan dan latihan bertugas atas nama sekretaris umum penanggungjawab dan koordinator kegiatan pendidikan dan latihan membantu ketua bidangnya 7 wasekum bidang penelitian dan pengembangan bertugas atas nama sekretaris umum penanggungjawab dan koordinator kegiatan penelitian dan pengembangan membantu ketua bidangnya 8 wasekum bidang pengabdian masyarakat dan partisipasi bertugas atas nama sekretaris umum penanggungjawab dan koordinator kegiatan pengabdian masyarakat dan partisipasi membantu ketua bidangnya 9 bendahara umum penanggungjawab dan kordinator bidang keuangan dan perlengakap keluar maupun ke dalam. 10 wakil bendahara umum bertugas atas nama bendahara umum untuk mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan lembaga. 11 departemen publikasi dan dokumentasi bertugas sebagai koordinator operasional dan kegiatan dalam bidang publikasi dan dokumentasi. 7. Lembaga dan Tanggung Jawab Pengurus A. Bidang Pendidikan dan Latihan Anggota 1 Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan latihan bagi para anggota sebagai upaya meningkatkan keahlian dan ketrampilan sesuai dengan disiplin ilmu yang dikaitkan program yang digariskan: a. Melakukan diskusi profesi dan ceramah. b. Melakukan kursus dan training yang berkaitan dengan peningkatan profesionalisme. 2 Melaksanakan tindak lanjut atas hasil penelitian : a. Membuat petunjuk pelaksanaan training lembaga, kurikulum da metode training. b. Melakukan penialian baik dari segi program amupun edukatif terhadap hasil penyelenggaraan aktivitas lembaga. 3 Menyelenggarakan kegiatan lainya yang dapat menunjang program pendidikan dan latihan. B. Bidang Penelitian Dan Pengembangan 1. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara obyektif. 2. Menetapkan model penelitian yang dilakukan. 3. Melakukan hipotesa, pengolahan data, tabulasi, dan analisa data, dan kemudian kesimpulan hasil penelitian. 4. Mengembangkan hasil dan dilakukan upaya pelaksanaannya. C. Bidang Pengabdian Masyarakat Dan Partisipasi 1. Menyelenggarakan aksi sosial kemasyarakatan sebagai upaya pengabdian dengan melibatkan masyarakat di lingkungan lembaga. 2. Menyelenggarakan kegiatan sebagai upaya partisipasi lembaga dalam membangun daerah a. Mencoba ikut serta melaksanakan program kemasyarakatan bekerjasama dengan pemerintah setempat.


240

b. Membimbing dan membina masyarakat dengan melakukan kegiatan yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pembangunan. 3. Melakukan kegiatan yang mendorong masyarakat lingkungan lembaga menurut hakekat profesi masing-masing lembaga. D. Bidang Administrasi Dan Kesekretariatan 1. Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat menyurat yang meliputi: a. Penyelenggaraan pemrosesan surat masuk b. Penyelenggaraan pemrosesan surat keluar c. Penyelenggaraan pemrosesan konsep surat keluar d. Penyelenggaraan pengetikan dan pengadaan surat e. Penyelenggaraan pengaturan administrasi pengarsipan f. Penyelenggarakan pengaturan pengarsipan surat. 2. Melakukan pengumpulan, pencatatan pengolahan, penyusunan, dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan internal dan eksternal organisasi. 3. Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparat HMI. E. Bidang Keuangan dan Perlengkapan 1. Menyusun anggaran dan pengeluaran lembaga untuk satu periode dan untuk setiap satu semester. 2. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku. 3. Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran lembaga berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini. 4. Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana internal khususnya dari iuran anggota. 5. Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan: a. Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi. b. Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi. c. Menyusun daftar inventarisasi organisasi. d. Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi. e. Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan gedung halaman secretariat. 8. Instansi Pengambilan Keputusan 1 Rapat Harian Badan Khusus 2 Rapat Presidium Badan Khusus Adapun penjelasan masing-masing rapat adalah : 1. Rapat Harian Badan Khusus a. Rapat harian lembaga dihadiri oleh seluruh fungsionaris badan khusus b. Rapat harian dilaksanakan setidaknya dua kali dalam satu bulan. c. Fungsi dan wewenang: Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

241

1. Membahas menjabarkan kebijakan yang telah diambil dalam satu bulan oleh pengurus cabang yang diaktifkan dangan program badan khusu 2. Mengkaji dan mengevaluasi kepurusan-keputusan yang diambil oleh presidium badan khusus untuk kemudian mengambil atau mempertimbangkan keputuasnnya. 3. Mempelajari laporan kegiatan fungsionaris badan khusus menayangkut bidang masing-masing. 2. Rapat Presidium Badan Khusus a. Rapat presidium badan khusus dihadiri ketua umum,staf ketua, sekrateris umum,wasekum-wasekum, bendahara umum dan wakil bendahara umum b. Rapat presidium dilaksanakan setidaknya empat kali dalam satu bulan. c. Fungsi dan wewenang rapat persidium: 1. Mengambil keputusan tentang perkembangan lembaga sehari-hari baik internal maupun eksternal 2. Mendengar informasi tentang perkembangan dari berbagai aspek lembaga baik eksternal maupun internal dikaitkan dengan kebijaksaan lembaga yang ada 3. Mengevaluasikan perkembangan lembaga dalam menjalankan programprogram kegiatan. 3. Rapat Bidang Badan Khusus b. Rapat bidang dihadiri oleh koordinator dan anggota bidang yang bersangkutan c. Rapat bidang dilaksanakan setidak-tidaknya empat kali dalam satu bulan. d. Fungsi dan wewenang rapat bidang badan khusus adalah : 1. Mengontrol pelaksanaan proyek / kerja yang dilakukan oleh setiap bidang dengan tetap merujuk kepada kebijaksanaan / pedoman yang telah ditetapkan oleh organisasi. 2. Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek / kerja dari setiap bidang yang mengambil perubahan baik dalam segi maupun segi waktu. 3. Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggakan proyek / kerja berikutnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Rapat Harian dan Rapat Presidium. 4. Rapat Kerja a. Rapat kerja dihadiri oleh Fungsionalis Pengurus Badan Khusus b. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap semester. c. Fungsi dan wewenang rapat kerja adalah: 1. Menyusun jadwal aktifitas / rencana kerja untuk satu semester 2. Menyusun rencana angggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan pengurus Badan Khusus selama satu semester.


242

ATRIBUT ORGANISASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM I.

LENCANA / BAGDE HMI Lencana adalah lambang HMI yang pemakaiannya di baju, oleh karena itu gambar, ukuran, bentuk warna dan isinya sama persis dengan lambang HMI. (lihat lampiran).

II.

BENDERA Gambar Bentuk Warna Isi

: Lihat lampiran. : Panjang : Lebar = 3 : 2 : Hijau dan Hitam dalam perbandingannya yang seimbang : Lambang HMI sepenuhnya (lihat gambar)

STEMPEL Gambar Bentuk Warna

: Lihat lampiran : Oval Garis Ditengah lambang HMI Separuh sebelah bawah nama badan : Hijau

III.

IV.

MUTS (PECI) HMI Gambar : Lihat gambar Bentuk : Perbandingan berimbang Warna : bagian atas : hitam dan hijau (hitam sebelah kanan, hijau sebelah kiri) Bagian samping kiri : hijau : hitam (1 : 2) Bagian samping kanan : hijau : hitam (2 : 1) Bagian samping kiri diberi pita warna putih : panjang setinggi muts dan lebar 3,5 cm dan guntingan 17 helai

V.

KARTU ANGGOTA Gambar : Lihat gambar Bentuk : Empat persegi panjang Ukuran : 9,5 x 6,5 cm Warna : Kertas (dasar) : putih, tulisan : hitam Isi : Halaman muka : a. Lambang HMI sebelah kiri atas b. Tulisan kartu anggota dan nama Cabang sebelah tengah atas c. Kalimat syahadat, sebelah bawah dan dikurung dengan segi empat d. Nomor anggota e. Masa berlaku Halaman belakang : a. Nama b. Tempat / Tanggal Lahir c. Alamat d. Perguruan Tinggi / Komisariat e. Jenis Kelamin f. Jabatan


243

g. Pas foto, sebelah kiri bawah (ukuran 2 x 3) h. Tanggal pembuatan i. Pengurus HMI Cabang yang membuat (ditandatangani langsung)

VI.

PAPAN NAMA HMI Gambar : Lihat gambar Ukuran : Untuk PB HMI 200 x 150 cm Untuk BADKO HMI 180 x 135 cm Untuk HMI Cabang 160 x 120 cm Isi : - Lambang HMI - Nama tingkat kepengurusan - Alamat Warna : - Dasar Papan : Hijau - Tulisan : Putih

VII.

GORDON (SELEMPANG) HMI Gambar : Lihat gambar Ukuran : Hitam dan hijau dalam perbandingan yang seimbang Pemakaian : Dilakukan pada leher dan dipakai pada acara- acara yang bersifat ekstrim (umum) Lambang / Lencana : Digantungkan pada ujung selempang dengan ukuran yang seimbang

Gambar 1. Lambang HMI


244

Gambar 2. LENCANA / BADGE HMI

Gambar 3. BENDERA

Gambar 4. STEMPEL HMI

Catatan : Ukuran stempel pada kartu anggota setengah dari ukuran standar


245

Gambar 5. PECI / MUTS

Keterangan : A. Panjang samping kiri : hujau : hitam = 1: 2 B. Panjang samping kanan : hijau : hitam = 1:2 C. Sama dengan ukuran peci sembahyang. Ukuran : S-M-L D. Rumbai-rumbai : warna putih dengan arah ke belaka

Gambar 6.

Tampak Depan

KARTU ANGGOTA Tampak Belakang

Gambar 7. PAPAN NAMA


246

Catatan : 1. Papan nama untuk institusi yang lebih rendah ukurannya disesuaikan : misalnya untuk Badan Koordinasi (BADKO) HMI, panjangnya berubah menjadi 180 cm dan lebar 130,5 cm dan untuk Cabang, panjangnya 160 cm dan lebar 120 cm. 2. Ukuran papan nama organisasi ini sesuai dengan UU No. 8 tahun 1985 dan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1986. Gambar 8. GORDON (SELEMPANG) HMI


247

PEDOMAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

BAB I PENDAHULUAN

1. Administrasi merupakan segenap penyelenggaraan setiap usaha kerjasama manusia mencapai tujuan tertentu. untuk terselenggaranya administrasi dengan baik dan mencapai tujuan, diperlukan suatu proses yang tertib. 2. Administrasi dalam pengertian luas maupun sempit, dalam penyelenggarannya diwujudkan dalam fungsi-fungsi administrasi, yang terdiri dari rencana (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controling). Pengelolaan fungsifungsi administrasi pada suatu organisasi seperti HMI yang memiliki jumlah cabang, aparat dan aktifitas yang besar, sangat membutuhkan suatu keseragaman administrasi (uniformatis). Untuk memenuhi kebutuhan itu dan demi terwujudnya tertib serta kerapihan administrasi, penyempurnaan pedoman administrasi kesekretariatan ini merupakan suatu jawaban, melihat semakin kompleksnya penyelenggaraan administrasi HMI dimasa mendatang. 3. Dengan bertitik tolak dan berperang pada kepraktisan (Practicalize), maka pedoman aministrasi kesekeretariatan HMI, mencakup hal-hal sebagai berikut : 1) Pendahuluan 2) Organisasian kesekretariatan HMI 3) Administrasi surat menyurat (ketatausahaan) HMI 4) Tata kearsipan 5) Invetaris dan dokumentasi organisasi 6) Perpustakaan organisasi 7) Keprotokoleran 8) Penutup 9) Lampiran


248

BAB II KESEKRETARIATAN 1. Untuk menyelenggarakan administrasi organisasi dengan efektif, diperlukan suatu tempat tertentu, sebagai pusat pengurusan segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi. Tempat penyelenggaraan administrasi dinamakan “ sekretariat Organisasi” atau dengan kata lain “Kantor Organisasi”. 2. HMI sebagai suatu organisasi adalah sautu bentuk kerja sama dari sekelompok mahasiswamahasiswa Islam untuk mencapai tujuan bersama (tujuan HMI pasal 4 anggaran dasar HMI) untuk mengatur kerja sama ini ke arah pencapaian tujuan tujuan organisasi. Demikian pula pembagian kerja (distribution of work) bagi setiap anggota pengurus dalam mengelola aktifitas-aktifitas organisasi, sangat dibutuhkan mengingat kompleksitas aktifitas dan banyaknya anggota pengurus organisasi. 3. Aktifitas organisasi berpusat pada sekretariat organisasi. Bagi HMI atau sekretariat Badko cabang, korkom, komisariat, rayon, lembaga dan lain–lain untuk setiap tingkatan aktifitas organisasi. Administrasi kesekretariatan merupakan bagian dari pada administrasi organisasi, yaitu sebagai unit tugas / pekerjaan yang penyelenggaraannya diserahkan kepada bidang sekretariat jenderal atau sekretaris organisasi. Usaha penyelenggaraan administrasi kesekretariatan bertujuan agar sekretaris HMI benarbenar dapat berfungsi sebagai sekretaris organisasi yaitu: 1.1. Tempat kerja yang efisien bagi pengurus dalam pengendalian organisasi 1.2. Pusat Komunikasi Organisasi 1.3. Pusat Kegiatan Administrasi 4. Perencanaan Pengaturan Sekretariat Supaya sekretariat HMI benar-benar dapat berfungsi sebagai sekretariat organisasi maka perlu dibuat perencanaan dan pengaturan tentang sekretariatnya, baik mengenai letak, bangunan maupun ruangan-ruangannya. Perencanan dan pengaturan sekretariat meliputi : 4.1. Letak Sekretariat Sekretariat HMI yang terletak pada tempat yang strategis akan sangat menentukan kelancaran komunikasi dengan pihak manapun, terutama dengan anggota, sehingga mudah dicari, didatangi dan mudah pula mengadakan hubungan keluar, disamping pertimbangan kelancaran komunikasi maka dalam menentukan tempat sekretariat HMI harus dipertimbangkan tentang keadaan sekelilingnya (milih lokasi) yang menjamin ketenangan dan kesehatan sehingga memungkinkan bagi fungsionaris (pengurus) organisasi dapat bekerja menunaikan tugasnya di sekretariat ini dengan baik dan efektif. 4.2. Bangunan Sekretariat Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

249

Bangunan gedung sekretariat HMI hendaklah diusahakan dapat menampung seluruh kegiatan mengenai administrasi maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk maksud tersebut, kiranya dapat diikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 4.2.1.1. Jumlah ruangan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan kegiatan dalam kesekretariat HMI yaitu adanya : Ruang tata usaha , tempat pengerjaan dan penyesuaian surat menyurat dan penyimpanan arsip-arsip oragnisasi. Ruang tamu, untuk menerima tamu-tamu organisasi Ruang perpustakaan Ruang persidangan, untuk sidang-sidang pengurus Diusahakan kesekretariatan ini juga merupakan sekretariat dari badan–badan khusus HMI yang setingkat. 4.2.2. Antara ruangan-ruangan tersebut hendaknya diperhatikan tentang hubungan antara satu ruangan dengan ruangan lainnya, dengan mengingat prinsip-prinsip “time and Motion Study” sehingga menjamin kelancaran komunikasi dengan mempertimbangkan jarak antara satu dengan yang lainnya (garis lurus adalah jarak terdekat). 4.2.3. Dalam setiap ruangan tersebut sedapat mungkin diusahakan adanya faktorfaktor yang dapat memperlancar tugas dan kerja. Untuk itu perlu adanya alat-alat dan perabotan yang menopang dan menjamin kelancaran tugas Tugas organisasi. 4.2.4. Dalam mengatur sekretariat ini, maka harus mengingat dan memperlihatkan faktor-faktor yang dapat menjamin / menjaga kesehatan bagi para pengurus dan anggota organisasi yang melaksanakan tugas di sekretariat itu. Faktor-faktor tersebut antara lain soal sinar dan hawa (ventilasi) harus ada dan genteng kaca dimana perlu diadakan sinar matahari sangat perlu menjaga kesehatan mata dan jiwa untuk menjaga kesehatan paru-paru. 4.2.5. Sekretariat yang diatur dengan rapi memberi pandangan yang baik dan menyenangkan, baik kepada pengurus maupun anggota anggota organisasi di samping itu suasana yang demikian akan banyak memberikan kesehatan dalam bekerja dan akan sangat membantu kelancaran tugas-tugas organisasi. Dalam mengusahakan gedung sekretariat ini, sedapat mungkin sekaligus di tempat itu ada wisma HMI yaitu tempat menginap fungsionaris organisasi. Wisma HMI ini akan sangat besar sekali manfaat sebagai markas organisasi dimana setiap fungsionaris yang bertempat tinggal disitu dapat melaksanakan tugas-tugas organisasi. Hal ini sangat membantu dan mempermudah komunikasi.


250

4.3. Ruangan Sekretariat Dalam mengatur ruangan sekretariat, hendaknya diperlihatkan faktor-faktor yang dapat membuat ruangan tersebut benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Faktor tersebut ialah hal-hal yang memberikan kesenangan, kemauan dan semangat bagi orang yang tinggal di dalamnya, yaitu menyangkut keindahan dan efisiensi, karena di dalam sekretariat HMI terapat ruangan-ruangan yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri (ruang tamu, ruang sidang dsb), maka dalam pengaturan tersebut haruslah disesuaikan dengan tujuan dan fungsi ruangan tersebut. 4.3.1. Menghias Ruangan Untuk menimbulkan keindahan ruangan perlu adanya hiasan-hiasan ruangan (home decoration). Hiasan dari tiap- tiap ruangan berbeda- beda menurut tujuan dan fungsinya masing- masing, yaitu: Dapat menimbulkan semangat kegairahan dan kemauan Dapat menimbulkan rasa senang dan tentram dalam hati Dapat membuat enak/nyaman/kerasan tinggal pada ruangan itu. Ruangan yang sehat yaitu ruangan yang ditata menurut ketentuanketentuan di atas yang akan memberi kesegaran daya dan kemampuan kerja pengurus dan anggota yang berbeda dalam sekretariat HMI.


251

BAB III ADMINISTRASI SURAT MENYURAT (KETATUSAHAAN) 3.1.

Urusan surat menyurat (ketatausahaan) adalah satu bidang yang penting dari lapangan pekerjaan administrasi kesekretariatan. Surat pada hakekatnya adalah bentuk penuangan ide atau kehendak seseorang dalam bentuk tulisan. - Bentuk pernyataan kehendak seseorang kepada orang lain melalui tulisan (Talk in writing) - Bentuk suatu media pencurahan perasaan, kehendak, pemikiran dan tujuan seseorang untuk dapat diketahui oleh orang lain. - Juga merupakan suatu bentuk gambaran tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dengan demikian surat merupakan jembatan pengertian dan alat komunikatif bagi seorang dengan orang lain. Karena sifat yang demikian, maka surat-surat harus disusun secara ringkas dan padat tetapi tegas, bahasa yang dipakai haruslah mudah dimengerti, sederhana dan teratur.

3.2. Mengingat pengertian dan sifat suatu surat seperti tersebut diatas, maka bagi suatu organisasi turut menjadi sangat penting yaitu : - Sebagai alat komunikasi - Sebagai dokumentasi organisasi - Sebagai tanda bukti (alat bukti/pemeriksaan). Dengan adanya dan kekuatan dan kemampuan surat, maka pimpinan organisasi dapat menyalurkan suatu kebijakan dan keputusan serta pendapat serta dapat pula mengetahui tentang perkembangan kehidupan organisasi dengan bahan- bahan tersebut dapat diatur dan dikendali organisasi dengan baik, apabila proses surat-menyurat (koresponden) berjalan lancar dan efektif dari seluruh bagian dan aparat organisasi, karena pada hakekatnya suatu surat atau kegiatan ketatausahaan mempunyai ciri- ciri utama sebagai berikut : - Bersifat pelayanan - Bersifat menetes keseluruhannya bagian atau aparat organisasi - Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi Ciri yang pertama berarti surat menyurat (ketatausahaan) merupakan service work (pekerjaan pelayanan) yang bersifat memudahkan atau meringankan (fasilitating fungction), yang dilakukan untuk membantu pekerjaan. Ciri berikutnya berarti surat menyurat (ketatausahaan) diperlukan dimana dan dilaksanakan dalam seluruh organisasi yang terdapat pada puncak pimpinan tertinggi (aparat tertinggi organisasi) sampai kepada ruangan kerja satuan organisasi (aparat) terbawah. 3.3. Administrasi Proses penyelenggaraan ketatausahaan atau dengan istilah lain “administrasi” surat menyurat adalah satu proses yang berencana dan teratur yang dimulai dengan adanya ide pemugarannya sampai penyelesaiaan dan penyimpangan sebagaimana mestinya. Administrasi surat menyurat HMI meliputi 3 (tiga) hal : Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

252

-

Bentuk dan isi surat HMI Sirkulasi surat (surat keluar masuk) Penyimpangan (pengarsipan)

3.4. Bentuk dan Isi Surat Surat-surat HMI adalah termasuk surat resmi/dinas, sehingga bentuk dan isinya harus menuruti ketentuan-ketentuan yang telah dibuat organisasi. Ketentuan tersebut meliputi hal pemakaian kertas, pengetikan atau penulisan, bentuk surat, macam dan isi surat. - Surat–surat organisasi ditulis dalam kertas HVS putih - Ukuran kertas yang dipakai adalah kertas ukuran F4 - Mengingat segi praktisnya, kertas ukuran A4 dapat pula dipergunakan. Mengenai perihal , dimaksud sebagai inti isi singkat surat, biasa juga disebut pokok surat. Tidak perlu panjang, ringkas tetapi jelas, tepat. Sehingga dengan membaca perihal atau pokok surat saja pembaca atau penerima surat dapat mengerti. Berikut ini adalah contoh sederhana; Perihal : Permohonan Ceramah 3.5. Alamat surat Alamat ditujukan kepada siapa surat tersebut akan ditujukan, terletak pada kanan atas surat, sejajar dengan perihal alamat surat, tidak selamanya ditujukan kepada seseorang, tetapi sering pula kepala suatu badan atau lembaga. Bila ditujukan kepada suatu lembaga atau instansi, maka penyebutannya bukan kepada nama lembaganya, melainkan kepada pengurus atau pimpinan lembaga itu, contoh : Nomor : Lamp. : Perihal :

Kepada Yang Terhormat Sdr. Pengurus Besar HMI Di JAKARTA

Bila surat ini ditujukan kepada salah satu bagian / unit yang ada pada lembaga itu. hendaknya dilengkapi dengan “up” yang berarti “untuk perhatian”. Contoh : Kepada Yang Terhormat Sdr. Pengurus Besar HMI u.p. Bidang PAO Di JAKARTA Dengan begitu penerima surat (telah mengagendakan seperlunya) bisa meneruskan kepada bidang Aparat Organisasi PB HMI untuk ditindaklanjuti.


253

3.6. Kata Permulaan Surat Bagi HMI sebaiknya dipakai kalimat “Asslamualaikum Wr. Wb” minimal “dengan hormat”. Kata permulaan ini berfungsi sebagai pembukaan surat, ditulis dengan alinea baru berjarak 2 ½ spasi di bawah pokok surat. Contoh: Nomor : Lamp. : Perihal :

Kepada Yang Terhormat Sdr. Pengurus Besar HMI u.p. Bidang PAO Di JAKARTA

Sejajar

2,5 spasi

Assalamu’alaikum Wr. Wb Teriring salam dan doà semoga aktivitas keseharian Bapak/Ibu mendapat limpahan rahmat dari Allah SWT. Amin. 3.7. Isi Surat Suatu surat pada dasarnya tidak berbeda dengan suatu karangan penyusunannya memakai sistematika dengan urutan Pendahuluan, Uraian Persoalan, dan Penutup. 3.7.1. Pendahuluan Pendahualuan Ini dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca/penerima surat tentang hal atau masalah yang dipersoalkan dalam surat itu kalau hanya sekedar menyampaikan berita singkat, kata atau kalimat pendahuluan ini tidaklah menjadi keharusan pertimbangannya adalah efisiensi tapi bila menyangkut persoalan penting (apabila kalau memerlukan penguraian dan perincian), maka surat ini harus memakai kata pendahuluan gunanya tidak hanya sekedar menarik perhatian melainkan sekaligus sebagai motivasi (konsideran). Contoh : “diberitahukan bahwa,” atau “dengan ini disampaikan bahwa, ….” dst. (untuk surat- surat pemberitahuan). “Bersama ini …. atau dengan ini ….dst (untuk surat- surat pengantar). “Memenuhi permintaan saudara” atau “menunjuk surat saudara No….. tertanggal….” dst (untuk surat permintaan, jawaban, balasan, pernyataan) Tempo-tempo kalimat pendahuluan ini bias berupa konstatasi ataupun pertimbanganpertimbangan yang melatarbelakangi hingga surat dibuat, misalnya : “Berhubungan adanya gejala yang kita rasakan bersama tentang ….. dst”. Kalimat pendahuluan ini sebaliknya tidak lebih dari satu alinea ditulis 2 (dua) spasi di bawah kata permulaan surat (Assalamualaikum Wr. Wb). Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

254

3.7.2. Uraian Persoalan (Isi/Pokok Surat) Kecuali maksud, sasaran atau tujuan isi surat haruslah jelas serta harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu hal-hal yang minimal harus diperhatikan hal-hal berikut : a) Tidak menggunakan kalimat yang panjang dan berbelit-belit, singkat lagi terputus-putus juga tidak baik. Hal-hal seperti itu biasanya akan membuat salah pengertian bagi penerima surat untuk mudah dipahami maka pada surat-surat yang panjang sebaiknya atau seharusnya diberi alinea banyak sedikitnya alinea tergantung dari banyak pokok-pokok pikiran yang ada dalam surat tersebut tetapi perlu pula diperhitungkan untuk mencapai susunan yang baik dan harmonis. Pembagian dalam alinea sangat memudahkan pengertian jarak antara alinea dan spasi (kalimat) dalam satu alinea 1 ½ spasi. b) Dalam satu surat, sebaiknya/seharusnya hanya dipersoalkan satu jenis perkara atau permasalahan sebab pencampuran soal dalam satu surat akan menimbulkan kesukaran, baik dalam penyusunannya dan mencari kembali surat itu bila diperlukan lagi. c) Dalam penyusunan isi surat selanjutnya harus dijaga tentang kata-kata dan kalimat yang digunakan hendaklah sopan dan wajar, tidak berlebihan, kecuali yang sudah lazim digunakan pengaruh bahasa sangat besar sekali, sebab disitu tergambar tentang sikap orang yang membuat surat itu. Oleh sebab itu menyusun surat diserahkan kepada orang yang berkemampuan bahasa cukup. 3.7.3. Kalimat Penutup Untuk kesopanan dalam melaksanakan suatu korespodensi perlu adanya kalimat kalimat penutup seperti : “Demikian harap maklum” Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih”. Fungsi kalimat penutup adalah sebagai pemanis surat yang kita buat karena itu bukanlah suatu keharusan mutlak dalam pembuatan surat-surat resmi namun demikian untuk kesopanan dan pemanis surat sebaiknya dalam membuat suratsurat resmi organisasi tetap masih digunakan kalimat penutup yang sesuai dengan isi surat. 3.8. Penutup surat Kalau dalam pembuatan surat resmi dimulai dengan “Basmallah” dan dibuka dengan “Assalamu’alaikum Wr,Wb.” Maka dalam penutup surat-surat resmi HMI ditutup dengan “Wabillahi Taufiq Walhidayah” dan “Wassalamualaikum Wr. Wb.” Surat khusus (seperti surat keputusan, Surat keterangan edaran, instruksi, tugas/mandat dan sebagainya) dibuka dengan basmallah.


255

BAB IV ADMINISTRASI KEARSIPAN Arsip adalah warkat/surat-surat yang disimpan secara sistematis, karena mempunyai suatu kemanfaatan apabila dibutuhkan dapat secara tepat ditemukan kembali. Jadi intinya arsip berarti pengumpulan dan penyimpanan warkat/surat-surat. tata kearsipan yang sempurna apabila semua surat dan dokumen-dokumen lainnya tersimpan pada suatu tempat tertentu dan teratur rapi, dan apabila diperlukan kembali mudah ditemui, walaupun surat-surat tersebut telah tersimpan lama. Pengarsipan yang baik sangat berguna terutama membantu kelancaran dan kerapian organisasi pada khususnya, serta membantu perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Surat- surat organisasi pada prinsipnya harus disimpan di sekretariat/kantor adalah sangat tidak benar dan dilarang apabila penyimpanan surat –surat organisasi diluar arsip organisasi ataupun oleh person-person pengurus. Tepat apabila kita mengenal beberapa sistem penyimpanan surat antara lain : - Sistem abjad (Alphabetic Filing) - Sistem Perihal (Subjec Filing) - Sistem Nomor (Numerical Filing) - Sistem Daerah (Geografhical Filing) Bagi kita (HMI) surat-surat organisasi pada map-map atau tempat-tempat tertentu dengan membedakan kode (KA) untuk surat keluar intern dan kode KB untuk surat keluar eksternal. Sedangkan surat-surat masuk intern berkode MA dan surat masuk ekstern dengan kode MB. Untuk memperoleh kepraktisan lebih lanjut dari kode-kode dasar tersebut diatas (surat-surat masuk internal maupun eksternal) dibagi lagi sesuai dengan kebutuhan/wilayah/bidang. 4.1. Arsip Surat Masuk 4.1.1. Arsip Surat Masuk Internal MA I MA II MA II A MA II B MA II C MA II D MA II E MA II F MA II G MA II H MA II I MA II J MA II K MA II L MA III

: Bakornas Lembaga/Badan Khusus/Panitia Nasional : Badan Koordinasi (BADKO) HMI : HMI Cabang se Badko Dista Aceh : HMI Cabang se Badko Sumatera Utara : HMI Cabang se Badko Sumbar : HMI Cabang se Badko Sumatera Bagian Selatan : HMI Cabang se Badko Jawa Barat : HMI Cabang se Badko Jawa Tengah : HMI Cabang se Badko Jawa Timur : HMI Cabang se Badko Kalimantan : HMI Cabang se Badko Nusa Tenggara : HMI Cabang se Badko Sulawesi : HMI Cabang se Badko Maluku Irian jaya : Komisariat, Korkom : Anggota perorangan


256

4.1.2. Arsip Surat Masuk Eksternal MB I MB II MB III MB IV MB V MB VI MB VII MB VIII

: Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, BUMN : Golkar, Orsospol : Lembaga Umat Islam (Ormas, Ors Mhs, Pemuda dan Badan Swasta) : Peruguruan Tinggi, kemahasiswaan, kepemudaan dan Ormas : Kedubes, Badan Asing, Luar negeri : Alumni, Lembaga KAHMI : Badan Swasta Non Islam : Perseorangan lepas

4.2. Arsip Surat Keluar 4.2.1. Arsip Surat Keluar Intern KA I KA II KA III KA IV KA V KA VI

: Bakornas Lembaga pengembangan profesi, Badan Khusus, Panitia Nasional : BADKO HMI se Indonesia : HMI Cabang se Indonesia : Fungsionaris PB HMI, anggota perseorangan : Surat mandat, surat keterangan, surat tugas : surat keputusan pengurusan besar HMI

4.2.2. Arsip Surat Masuk Eksternal KB I KB II KB III KB IV KB V KB VI KB VII

: Lembaga Negara, Instans pemerintah, BUMN : Ormas, organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, badan swasta : Perguruan tinggi, kemahasiswaan, kepemudaan dan ormas : Kedubes, Badan Asing, Luar negeri : Alumni, Lembaga KAHMI : Badan Swasta Non Islam : Perseorangan

4.3. Map Dokumentasi DA 1 DA 2 DA 3 DB 1 DB 2 DB 3 DB 4 DB 5

: Kebijaksanaan PB HMI (laporan keputusan konggres, statement, dll : Kebijaksanaan badan-badan khusus dan lembaga profesi. : Kebijaksanaan Badko/cabang HMI : Politik : Kemahasiswaan dan perguruan tinggi : Umat : Internasional : Gunting surat kabar, kliping, dan lain sebagainya

Satu faktor lagi yang harus diperhatikan sehubungan dengan pengarsipan yakni pengawetan arsip. Pengawetan ini dapat ditempuh dengan beberapa jalan antara lain :  Tempat penyimpanan (map/lemari) arsip dari bahan–bahan yang baik dan tahan oleh kerusakan, dan Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

257

 Tempat penyimpanan dijauhkan dari api, air dan kelembaban serta mudah diawasi dari ancaman binatang yang merusak ke dalam arsip. 4.4. Buku Agenda Untuk memudahkan pengelolaan system administrasi dan kesekretariatan dalam hal ini pengelolaan surat menyurat, surat masuk maupun surat keluar, pengarsipan dan dokumentasi agar teratur dan sistematis, maka system pengagendaan surat menyurat perlu tersendiri. Adapun unsur-unsur yang penting untuk dicatat adalah : - Nomor Urut Surat - Nomor Kode Arsip - Nomor Surat - Tanggal Terima - Nomor dan Tanggal Surat - Isi Surat - Asal Surat - Keterangan (tambahan untuk keterangan surat) 4.5. Surat Keluar Surat keluar adalah surat yang kita keluarkan untuk mengemukakan kehendak, pikiran dan maksud kita kepada pihak lain. Surat keluar harus melalui sirkulasi sebagai berikut : -

-

Konsep surat harus terlebih dahulu dimintakan clearance kepada pengurus yang berkepentingan agar tidak terjadi perbedaan-perbedaan antara muatan, isi dan redaksi surat tersebut Konsep surat yang telah mendapat clearance, kemudian diberi nomor verbal.

4.6. Buku Verbal dan Kode Arsip Surat Arsip surat berisi hal-hal berikut: -

Nomor urut dan kode arsip surat Nomor surat Tanggal surat (penanggalan nasional dan hijriah) Perihal isi surat Kepada siapa (keputusan, lampiran, penyimpangan)

Contoh Agenda Buku Verbal No. Surat 314/KPTS/A/051420

Tanggal 23-05-1420 04-09-1999

Buku Agenda Surat Keputusan No Kode Arsip No.Surat 1991 KA II 1903/A/Sek/05/1420

Isi Surat Keputusan Pengesahan SC Kongres ke-25 HMI

Tanggal 26-05-1420 07-09-1999

Isi Surat Pendataan Nasional


Keterangan KA - 1

Kepada HMI Cabang se Indonesia

258

Konsep surat yang telah Clereance dan nomor surat, diketik sesuai dengan jumlah yang dikehendaki. Legalitas organisasi (tanda tangan ketua, sekretaris dan stempel) setelah dibukukan barulah surat tersebut siap untuk dikirim kepada tujuan. Pengiriman surat-surat betul menempuh perjalanan menuju tujuannya kita bukukan dulu dalam bentuk ekspedisi yang memuat kolom-kolom sebagai berikut : Contoh Ekspedisi Pengiriman 10

Kepada Cabang

Tanggal/No.Surat 26-05-1420 07-09-1999 1903/A/Sek/05/1420

Lamp 1 (satu)

Penerima


Ket Per pos

259

BAB V ADMINISTRASI KEANGGOTAAN Anggota HMI merupakan sasaran kerja, pembinaan dan pengkaderan organisasi sehingga perlu ada administrasi yang rapi tentang anggota HMI dalam rangka terciptanya saasaran kerja/aktifitas HMI yang konkrit dan terarah. HMI adalah organisasi kader, sehingga HMI selalu menerima anggota baru, selanjutnya melalui proses/jenjang pengkaderan dan akhirnya melepaskan diri sebagai alumni. Menjadi anggota HMI pada pokoknya adalah sementara, untuk selanjutnya terjun ke dalam masyarakat yang sesungguhnya (formal year). Proses pengadministrasian anggota mulai dari aktifitas penerimaan anggota HMI yaitu pra-latihan kader dengan melalui prosedur sebagai berikut : -

-

Mengisi formulir permohonan menjadi anggota HMI. Pencatatan calon anggota dalam buku pendaftaran oleh komisariat (panitia penerima komisariat). Kepada calon anggota yang sudah terdaftar diberikan kartu pendaftaran.. Setelah mengikuti pra latihan kader diadakan seleksi dari seluruh calon anggota yang khusus menjadi anggota muda HMI. Anggota muda didaftarkan dalam buku anggota muda HMI Cabang dan kepada anggota diberikan tanda anggota muda HMI (semacam kartu) yang berlaku selama 1 (satu) tahun. Setelah keanggotan muda HMI melalui Basic Training atau sudah satu tahun menjadi anggota muda dapat dinyatakan sebagai anggota biasa dengan diberikan kartu anggota biasa dengan diberikan kartu anggota HMI yang berlaku selama dua tahun sekaligus dicatat dalam daftar anggota dengan system kartu. Hal ini dilakukan oleh pengurus badko dan pengurus besar. Anggota biasa mempunyai hak dan kewajiban penuh dicatat dalam buku daftar anggota permanen. Hal ini dilakukan oleh tingkat cabang.

Buku daftar anggota itu memuat hal-hal berikut: Nama Tempat dan tanggal lahir Perguruan Tinggi Tingkat/Fakultas/Jurusan Nomor Induk Mahasiswa Masuk HMI Tahun Keterangan

: : : : : : :

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………

Contoh buku daftar anggota NO. Urut

Nama

Tempat/Tgl Lahir

Komisariat

Thn Masuk HMI

1799

Muhammad Zaenal Arifin

Lumajang, 05-11-1983

Ekonomi UMJ

2008

Setiap dua tahun sekali diadakan pendaftaran ulang (registrasi) anggota biasa HMI yaitu dengan penggantian kartu anggota lama. Sedangkan nomor anggota tetap sebagai nomor induk yang lama cukup diberi registrasi dilaksanakan dengan mengisi permohonan kembali kepada pengurus cabang. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

260

BAB VI INVENTARIS ORGANISASI DAN DOKUMENTASI ORGANISASI

6.1.

Inventaris Organisasi Inventaris organisasi adalah segala sesuatu yang menjadi milik organisasi berupa kekayaan organisasi. Inventaris organisasi pada pokoknya dapat kita bagi dua yaitu Inventaris yang permanen dan Inventaris organisasi yang tidak permanen. Yang digolongkan inventaris permanen adalah milik organisasi yang dalam jangka relatif lama tidak mengalami perubahan misalnya. - Gedung sekretaris/kantor - Alat–alat tulis kantor, dll Untuk mengontrol inventaris organisasi ini perlu dibuat daftar inventaris. Sesuai dengan penggolongan diatas, maka kita dapat membuat daftar inventaris menjadi dua macam, yaitu: 1. Daftar inventaris organisasi yang permanen. 2. Daftar inventaris organisasi yang tidak permanen (habis pakai) dalam waktu relatif pendek yang bisa disebut Buku Stok. Tujuan dibuat daftar inventaris organisasi adalah sebagai berikut: 1. Menunjukkan kekayaan organisasi 2. Untuk menghindari adanya pemborosan 3. Sebagai alat kontrol dari inventaris (mengetahui kerusakan perubahan, penggantian, serta untuk menambah bila terjadi kekurangan) 4. Penyimpangan inventaris organisasi harus dilakukan dengan baik oleh orang-orang yang bertanggung jawab sesuai dengan job discription kesektariatan. - Penyimpangan harus dilaksanakan serta ditempatkan di secretariat, tidak diperkenankan dibawah atau di simpan di rumah fungsionaris.

6.2.

Dokumen Organisasi Dokumen organisasi adalah segala sesuatu yang menyangkut kegiatan pencarian, pengumpulan, penyimpanan serta pengawetan dokumen-dokumen organisasi. Dokumen adalah suatu tanda bukti yang sah menurut hukum, Bentuk-bentuk dokumen antara lain: 1. Gambar-gambar dan foto-foto 2. Benda-benda berharga dan bernilai 3. Fotocopy atau salinan surat 4. Surat Kabar, Majalah dan lain sebagainya Dokumentasi itu selain dipergunakan untuk kepentingan tertentu juga dipakai untuk menyusun laporan tahunan organisasi serta tanda bukti yang sah. Pemeliharaan dan penyimpanan dokumen seperti halnya barang–barang inventaris dan arsip hendaknya disusun dengan rapih dan teratur dalam map–map dan tempat–tempat tertentu dengan mengelompokkan menurut kebutuhan. Aktifitas dokumentasi juga sangat penting dalam menyusun sejarah perjuangan organisasi


261

BAB VII ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN

Dengan status HMI sebagai organisasi mahasiswa yang berkecimpung di dalam badan ilmu pengetahuan dan tujuan-tujuan seperti dibuat pasal 4 Anggaran Dasar HMI, maka perpustakaan HMI adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian maka HMI merupakan lembaga pendidikan dan lemabaga ilmiah. Perpustakaan yang ideal bagi HMI adalah yang meliputi buku–buku yag diperlukan oleh anggota dalam studinya sebagaimana HMI mempunyai Sekolah HMI, yakni berupa training-training yang didakan oleh HMI. Oleh karena itu perpustakaan yang minimal dimiliki mencakup buku-buku yang diperlukan dalam kelengkapan kurikulum training HMI yang meliputi beberapa hal antara lain : - Keislaman, keagamaan, Idiologi - Keorganisasian, ke-HMI-an, Pendidikan dan kemahasiswaan - Kemasyarakatan, kenegaraan, politik, ekonomi dan sebagainya Penyelenggaraan administrasi perpustakaan ini sebaiknya diserahkan kepada seorang anggota pengurus yang khusus mengatur untuk itu dan bertanggung jawab serta memahami seluk beluk perpustakaan.


262

BAB VIII KEPROTOKOLERAN HMI

Tugas suatu bidang kesekretariatan tidak saja terbatas pada pengelolaan atau pengaturan surat menyurat organisasi, kearsipan mengadministrasi dan penyelenggaraan dokumentasi serta perpustakaan organisasi, tetapi juga meliputi penataan suatu acara dan pelaksanaan. Tugas yang disebut terakhir dalam pedoman ini disebut sebagai Protokoler. Keprotokoleran HMI merupakan segala aktifitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan suatu produser kelancaran (upacara) di dalam HMI. Oleh karena itu ia memegang peranan penting bagi berlangsungnya suatu upacara. Demi tertib, disempurnakan ini menyuguhkan kembali (walaupun sering dijadikan sebagai salah satu materi dalam training) sebagai bagian integral dari tugas bidang kesekretariatan. Agar sasaran suatu aktifitas dapat dicapai secara optimal, diperlukan penanggung jawaban dan pembagian tugas di dalam penyelenggaraannya. Apabila penyelenggaraan suatu aktifitas tanpa adanya panitia penyelenggara/project officer, maka pengelolaan penataan dan penyelenggaraannya langsung dibawah koordinasi staf Sekretaris Jenderal (Sekjen). Namun kesemuannya itu masih lagi dibutuhkan pelengkap penyelenggara seperti pengantar acara (announcer), penerima tamu, pengatur kelengkapan, konsumsi, kesenian dan segala hal yang berhubungan dengan kelancaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan suatu upacara, yaitu: - Tempat/Gedung (layout, pengaturan kursi, dekorasi) - Jenis Acara - Pengantar Acara - Susunan acara Hal yang disebut terakhir (susunan acara) merupakan hal yang sering terdapat kesalahan, terutama mengenai urut-urutan pemberian sambutan. Urutan pemberi sambutan berbeda dengan urutan kepada siapa kita harus menyapa dalam acara tersebut. Kalau dalam menyapa, urutnya adalah secara struktural pejabat/pengurus tertinggi mendahului pejabat/pengurus tertinggi mendahului pejabat dibawahnya dan seterusnya. Sedangkan urutan pemberi sambutan mulai dari pengurus terbawa sampai seterusnya ke atas (lihat pada lampiran).


263

BAB IX PENUTUP

Pedoman Administrasi kesekretariatan ini adalah sangat penting dan diperlukan guna keseragaman untuk menuju suatu organisasi modern dan efektif kerjanya. Administrasi kesekretariatan HMI yang ideal ialah usaha bagaimana memanfaatkan sekretariat HMI untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu : - Tempat kerja yang efisien bagi pengurus - Pusat kegiatan organisasi Untuk itu perlu persyaratan-persyaratan yang menyangkut : - Gedung/sekretariat - Ketatausahaan - Keuangan/Fasilitas yang cukup Untuk melaksanakan administrasi kesekretariat yang baik sangat tergantung pada pelaksana-pelaksananya yaitu terutama staf secretariat dengan bantuan dan pengertian dari anggota pengurus lainnya, bahkan seluruh anggota HMI. Akhirnya dengan adanya pedoman administrasi kesekretariatan yang disempurnakan ini mudah-mudahan organisasi HMI akan lebih mampu bekerja dengan efektifitas yang maksimal dan mengeliminasi kekurangan sebelumnya, berkat adanya administrasi yang teratur dan rapi. Billaitaufiq Walhidayah


264

LAMPIRAN PEDOMAN ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN


265

CONTOH IKRAR UNTUK PELANTIKAN

Bismillahirrahmanirrahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang)

Ashadu Allah ilaha illallah was ashadu anna muhammada rasulullah (“Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah”)

Rabitu billahi Rabba Wabil Islami dina Wabi Muhammadin Wannbiyan Warrusala (“Kami rela Allah Tuhan kami, Islam agama kami dan Muhammad Nabi dan Rasul Allah”) Dengan kesadaran dan tanggung jawab, kami pengurus …….. dengan ini berjanji dan berikrar : 1. Bahwa kami dengan kesungguhan hati kami akan melaksanakan ketetapanketetapan …… ke ……… di ……… 2. Bahwa kami akan selalu menjaga nama baik Himpunan dengan selalu tunduk dan patuh kepada AD/ART dan pedoman pokok HMI beserta HMI beserta ketentuan– ketentuan lainnya. 3. Bahwa apa yang kami kerjakan dalam kepengurusan ini adalah untuk mencapai tujuan HMI dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT untuk mencapai kesejahteraan umat dan bangsa di dunia dan diakhirat.

Innassalati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi rabbil alamin (Sesungguhnya Sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan seru sekalian alam”)

Billahit taufiq wal hidayah.


266

CONTOH

PENGURUS BESAR

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (CENTRAL EXECUTIVE OF ISLAMIC ASSOCIATION OF UNIVERSITY STUDENTS)

Jl. Sultan Agung No. 25 A Guntur, Jakarta Selatan 12997. Website : www.pbhmi.or.id, e-mail : pbhmi@pbhmi

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Nomor : 023/KPTS/A/08/1437 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG DENPASAR PERIODE 2016-2017 Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) setelah : Menimbang

: Bahwa demi menjaga kesinambungan dan kelancaran mekanisme organisasi, maka perlu disahkannya susunan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Denpasar Periode 2016-2017.

Mengingat

:

1. Pasal 4, 5, 7, 8, 9,12 dan 13 Anggaran Dasar HMI 2. Pasal 14,15,16, 28, 29, 30 dan 31 Anggaran Rumah Tangga HMI

Memperhatikan

:

1. Laporan hasil Konferensi Cabang XXVII HMI Cabang Denpasar yang dilaksanakan pada tanggal 19-26 Maret 2016. 2. Ketetapan Konferensi Cabang XXVII tahun 2016 HMI Cabang Denpasar Nomor : 07/Konferensi/06/1437 tentang Formateur/Ketua Umum HMI Cabang Denpasar Periode 20162017. 3. Ketetapan Konferensi Cabang XXVII HMI Cabang Denpasar Nomor: 08/Konferensi/06/1437 tentang Mide Formateur HMI Cabang Denpasar Periode 2016-2017. 4. Surat Keputusan Formateur dan Mide Formateur HMI Cabang Denpasar Nomor :Istimewa/KPTS/F-MF/06/1437 tentang Susunan Pengurus HMI Cabang Denpasar Periode 2016-2017. 5. Surat Formateur HMI Cabang Denpasar Nomor: Istimewa/A/F/061437 tentang Permohonan Penerbitan SK tertanggal 12 Jumadil Akhir 1437 H bertepatan dengan tanggal 24 Maret 2016 M. 6. Saran dan pendapat yang berkembang pada rapat harian PB HMI Periode 2016-2018 pada 08 Sya’ban 1437 H bertepatan dengan tanggal 15 Mei 2016 M.

Menetapkan

:

MEMUTUSKAN 1. Mengesahkan susunan pengurus HMI Cabang Denpasar Periode 2016-2017 dibawah kepemimpinan saudara SYAMRAWI AS


267

SYAFI’I dan saudara NURJAYA masing-masing sebagai KETUA UMUM dan SEKRETARIS UMUM dengan susunan pengurus selengkapnya sebagaimana terlampir. 2. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa amanah dan kepada Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko Hmi) Bali-Nusra untuk diketahui. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahitaufiq Wal Hidayah.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 08 Raja 1437 H 15 Mei 2016 M PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

MULYADI P. TAMSIR KETUA UMUM

AMIJAYA SEKRETARIS JENDERAL


268

CONTOH

PENGURUS BESAR



SURAT KETERANGAN Nomor : 115/A/Sek/11/1437 Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menerangkan bahwa : Nama Alamat

: Muhammad Zaenal Arifin : Jl. Menteng Granit No. 4A RT/RW 005/009 Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Pusat

Adalah benar Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2016-2018. Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Billahitaufiq Wal Hidayah. Jakarta, 08 Rajab 15 Mei

1437 H 2016 M

PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM




269

CONTOH

PENGURUS BESAR



SURAT TUGAS Nomor : 1116/A/Sek/07/1437 Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah Subhana Wa Ta’ala Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) memberikan tugas kepada : 1. Nama : Hari Azwar Jabatan : Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi PB HMI Alamat : Jalan Sultan Agung No. 25A, Guntur Jakarta Selatan 2. Nama : Muhammad Zaenal Arifin Jabatan : Departemen Pengembangan Organisasi PB HMI Alamat : Jalan Sultan Agung No. 25A, Guntur Jakarta Selatan Keperluan Berangkat Transportasi

: Untuk melakukan survei lokasi Kongres XXX Himpunan Mahasiswa Islam di Ambon, Maluku. : 1 Juni 2016 : Pesawat Terbang

Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya kepada yang bersangkutan diharapkan melapor setelah selesainya tugas tersebut.

Billahitaufiq Wal Hidayah Jakarta, 09 Rajab 1437 H 15 Mei 2016 M PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM




270

CONTOH

PENGURUS BESAR



SURAT MANDAT Nomor : 123/A/Sek/07/1437 Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) memberikan mandat kepada: Nama Jabatan

: Aristianto Zamzami : Bendahara Umum PB HMI

Untuk mengurus permohonan dana pada donatur yang telah menyatakan kesanggupannya menjadi penyandang dana Pleno 1 PB HMI dan untuk mengambil dana bantuan tersebut. Demikian surat mandat dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Billahitaufiq Wal Hidayah. Jakarta, 09 Rajab 1437 H 15 Mei 2016 M

PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM




271

CONTOH

PENGURUS BESAR



Nomor : 135/B/Sek/07/1437 Lamp : 1 (satu) berkas Perihal : MOHON BANTUAN PENGGANDAAN HASIL-HASIL KONGGRES XXIX

Kepada yang terhormat, Presidium Majelis Nasional KAHMI Di Jakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam dan do’a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada Kanda dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin. Sehubungan dengan telah diterbitkannya buku Hasil-hasil Konggres ke-29 HMI, maka kami selaku Pengurus Besar HMI memohon bantuan Kanda yunda sekalian untuk penggandakannya berbentuk satu bindel buku. Buku tersebut kami rencanakan digandakan sebanyak 500 buah untuk selanjutnya akan disosialisasikan dan dibagikan kepada BADKO HMI dan HMI Cabang yang ada di seluruh Indonesia. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Billahitaufiq Wal Hidayah Jakarta, 09 Rajab 1437 H 15 Mei 2016 M PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISAM




272

CONTOH

PENGURUS BESAR



Nomor Lamp Perihal

: 052/A/Sek/06/1437 : 1(satu ) Berkas : PENGANTAR

Kepada yang Terhormat Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ciputat Di Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Teriring salam dan do’a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin Bersama surat ini kami sampaikan kepada saudara Surat Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Nomor : 53/KPTS/A/06/1437 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat periode 2016-2017. Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Billahitaufiq Wal Hidayah Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Jakarta, 16 Sya’ban 1437 H 23 Mei 2016 M PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM



273

CONTOH

PENGURUS BESAR



Nomor : 1245/B/Sek/07/1437 Lamp : 1 (satu) berkas Perihal : UNDANGAN

Kepada yang terhormat, Ketua Bidang PAO PB HMI Sdr. Hari Azwar Di Jakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam dan do’a semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan rahmat dan HidayahNya kepada sudara dalam menjalankan aktifitas kesehariannya. Amin. Dengan hormat, berkenaan dengan akan diadakannya Latihan Kader III PB HMI pada tanggal 15 s/d 20 Juni 2016, maka dipandang perlu untuk dilaksanakannya rapat koordinasi di jajaran PB HMI. Untuk itu kami mengharapkan kehadirannya pada rapat tersebut yang Insya Allah dilaksanakan pada: Hari/tanggal : Jum’at/20 Mei 2016 Jam : 19.00 WIB s/d selesai Tempat : Ruang Rapat Sekretariat PB HMI Lt.2 Demikianlah surat undangan ini kami sampaikan atas partisisipasi dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Billahitaufiq Walhidayah Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Jakarta, 09 Rajab 1437 H 15 Mei 2016 M PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISAM




274

CONTOH

PENGURUS BESAR



Nomor Lamp Perihal

: 135/A/Sek/07/1437 : 1 (satu) berkas : HIMBAUAN

Kepada yang terhormat, Pengurus BADKO HMI dan Pengurus Cabang se-Indonesia Di Seluruh Indonesia

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam dan do’a semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan HidayahNya kepada saudara/i dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Amin. Dalam upaya menjaga konsistensi, kontinuitas serta stamina organisasi, maka seluruh pengurus organisasi dalam melaksanakan setiap aktifitas, supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Seluruh penguru HMI, selain PB HMI untuk menghindari diri dalam memberikan sikap Politik keluar menyangkut apapun. 2. Seluruh aktifitas dan kegiatan organisasi harus dijalankan secara prosedural, konstitusional, dan tidak menimbulkan kekeruhan, baik secara internal maupun secara eksternal. Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Billahitaufiq Walahidayah Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Jakarta, 05 Rajab 1437 H 15 Mei 2016 M PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM


AMI JAYA SEKRETARIS JENDERAL


275

CONTOH

SUSUNAN ACARA PEMBUKAAN KONFERENSI CABANG IX HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG PALEMBANG

1. Pembukaan 2. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an 3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne HMI 4. Laporan ketua panitia 5. Sambutan-sambutan 5.1. Ketua Umum HMI Cabang Palembang 5.2. Ketua Umum BADKO Sumbagsel sekaligus membuka acara 6. Pemberian cindera mata 7. Do’a 8. Penutup Urutan-urutan sapaan dalam suatu acara Yang Terhormat Saudara : 1. Ketua Umum PB HMI 2. Ketua BADKO HMI Kalimantan Barat 3. Ketua Umum HMI Cabang Sintang 4. Ketua Komisariat di Lingkungan HMI Cabang Palembang 5. Beserta segenap undangan yang kami muliakan


276

CONTOH

DATA ANGGOTA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

KOMISARIAT CABANG BADKO

I. DATA DIRI 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama lengkap Jenis Kelamin Tempat/Tgl Lahir Alamat Nomor Telepon/hp Alamat email

: : : : : :

II. DATA KELUARGA Ayah Nama Ayah Tempat/tgl lahir Pendidikan Terakhir Pekerjaan Alamat

: : : : :

Ibu Kandung 6. Nama 7. Tempat/Tgl Lahir 8. Pendidikan Terakhir 9. Pekerjaan 10. Alamat

: : : : :

1. 2. 3. 4. 5.

11. Jumlah Saudara kandung : III DATA TENTANG PENDIDIKAN 1. 2. 3. 4. 5.

SD SMP SMA (sederajat) Universitas/ins/Akademi Fakultas/Jurusan

: : : : :

Tamat Tamat Tamat Tamat


277

6. Masuk Tahun : 7. Tingkat/No. Mahasiswa : IV. DATA TENTANG ORGANISASI 1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Masuk HMI tahun Nomor Kartu Anggota Training Yang Telah diikuti Pengalaman Organisasi di HMI Pengalaman Organisasi di luar HMI

: : : : :

V. DATA TENTANG ALUMNI Tamat Studi Tahun Profesi/Jabatan Terdaftar sebagai Anggota HMI Masuk Organisasi/Parpol Sebagai Catatan : *)

: : : : : :

VI. DATA TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA MEMBAYAR IURAN **)

TAHUN

I

TRIWULAN II III

IV

KETERANGAN

2015 2016 2017 dst *) Anggaran rumah tangga HMI Bagian IV pasal 8 menyebutkan kewajiban anggota a) membayar uang pangkal dan iuran anggota b) Berprestasi dalam setiap kegiatan HMI c) Menjaga nama baik organisasi d) Terkecuali bagi anggota luar biasa dan anggota kehormatan tidak berlaku sub 17 a dan b **) Diisi oleh Pengurus Cabang / PB HMI CATATAN DAFTAR NAMA/URUTAN BULAN-BULAN TAHUN HIJRIAH 1. Muharram 2. Syafar 3. Rabiul Awal 4. Rabiul Akhir 5. Jumadil Awal 6. Jumadil Akhir 7. Rajab Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

278

8. Sya’ban 9. Ramadhan 10. Syawal 11. Dzulkaidah 12. Dzulhijah Daftar nama dan urutan bulan-bulan Hijriah di atas, dimaksudkan untuk memberikan nomor/bulan dalam surat menyurat. Misal : Jika surat tersebut dikeluarkan bulan Rabiul awal maka kode suratnya menjadi : Nomor : 110/A/Sek/03/1434 Angka nomor 03 itulah sebagai petunjuk bulan Rabiul Awal (bulan ketiga) dalam tahun Hijriyah Billahitaufiq Wal Hidayah.

Billahitaufiq Wal Hidayah.


279

PEDOMAN KEUANGAN DAN HARTA BENDA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

A. PENDAHULUAN Sesuai dengan Anggaran dasar BAB VII pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 63, organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dapat diperoleh dana dari berbagai sumber antara lain : 1. Uang pangkal dan iuran anggota 2. Keuntungan Lembaga Pengembangan Profesi 3. Sumbangan alumni 4. Usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan sifat independensi HMI Maksud dan tujuan dari Pedoman Keuangan dan Harta Benda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah sebagai usaha lebih memperoleh dana yang lebih besar dan dengan cara yang efektif sesuai dengan kondisi cabang masing-masing dengan tujuan agar HMI lebih mandiri dalam arti tidak tergantung pada instansi/lembaga yang memberikan sumbangan bersifat konvensional. B. SUMBER DANA 1.

Uang Pangkal dan Iuran Anggota a. Penarikan uang pangkal dan iuran anggota bersifat wajib yang besran dan metode pemungutannya ditetapkan oleh Pengurus Cabang. Uang pangkal dialokasikan sepenuhnya untuk Komisariat b. Iuran anggota dialokasikan dengan proporsi 30 % untuk Komisariat, 30 persen untuk Cabang, 20 % untuk Wilayah, dan 20 % untuk Pengurus Besar kecuali masing-masing struktur kepemimpinan tersebut menyatakan tidak membutuhkannya.

2. Keuntungan Lembaga Pengembangan Profesi Sumbangan Merupakan sumbangan dari luar yang halal dan tidak bertentangan dengan sifat independensi HMI : a. Alumni b. Simpatisan c. Pemerintah d. Perusahaan swasta e. Usaha Organisasi Usaha organisasi dapat dilakukan melalui yayasan, koperasi serta usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip organisasi. C. SISTEM PENGANGGARAN 1. Pengertian Penganggaran merupakan perencanaan keuangan untuk pelaksanaan program organisasi dalam bentuk yang terdiri dari anggaran penerimaan dan pengeluaran dan dalam satu periode yang mengambarkan sumber dan penggunaan dana. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

280

2. Maksud dan Tujuan Dengan adanya sistem penganggaran diharapkan dapat melakukan skala prioritas, dengan tujuan tercapainya efektifitas, efisiensi dan sinkronisasi antara pelaksanaan aktifitas organisasi. 3. Fungsi Fungsi penganggaran keuangan HMI tidak terlepas dari fungsi manajemen yaitu a. Perencanaan b. Pengorganisasian c. Pelaksanaan d. Pengawasan/Pengontrolan 4. Syarat–syarat a. Kronologis b. Sistematis c. Mudah dimengerti d. Jelas angka–angka dalam pos–pos pengeluaran dan penerimaan e. Jumlah total seluruh pengeluaran dan penerimaan 5. Tahap-tahap penyusunan anggaran a. Pengajuan kegiatan masing–masing bidang b. Penjadwalan c. Perhitungan perkiraan biaya setiap bulan d. Penjumlahan biaya seluruh kegiatan 6. Mekanisme persetujuan Pengajuan anggaran bidang : Hasil RAKER Rapat bidang Ketua Bidang Rapat harian Bendahara Umum Pengajuan Anggaran aktifitas Panitia Ketua Bidang Bendahara umum Ketua Umum 7. Tahap Pelaksanaan a. Pengajuan anggaran setiap aktifitas harus mendapat persetujuan dari Bendahara Umum (policy maker) dan ketua umum (decision maker) baik yang dilaksanakan oleh bidang maupun kepanitian. b. Setiap pengeluaran harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan disertai bukti pembayaran c. Apabila terjadi penyimpangan dari anggaran yang telah ditetapkan, maka harus dibawa ke forum rapat Harian d. Penyusunan laporan akhir sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program.


281

INDIVIDU KADER AMANAH & AHLI

TUJUAN USAHA PROGRAM

ETIKA MANUSIA DATA MATERIAL

MANAJEMEN PENGELOLA METODE TEKNOLOGI

SISTEM PENERIMAAN SISTEM ANGGARAN SISTEM PELAPORAN

D. SISTEM PENGELOLAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN 1. Maksud dan Tujuan Agar himpunan mahasiswa Islam (HMI) mempunyai pedoman dalam pengelolaan dan administrasi keuangan dengan tujuan agar penyalahgunaan dana dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Perencanaan keuangan yang diaktualisasikan berupa anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran untuk jangka waktu tertentu yang menggambarkan sumber penggunaan 2. Organisasi Tugas yang mencari dan mengumpulkan dana di bawah tanggung jawab Bendahara Umum. Penyimpangan dan pengeluaran dana yang dikumpulkan oleh tean harus terlebih dahulu disetujui oleh ketua umum dan bendahara umum. Wewenang mengusahakan dana berada pada Bendahara Umum. Tugas untuk mencatat keluar masuk dana dan penyusunan laporan diserahkan kepada wakil bendahara umum (bidang pembukuan dan penyusunan laporan keuangan). 3. Pelaksanaan Yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah pelaksanaan pengaturan keuangan yang meliputi: a. Pengumpulan Dana Yang dimaksud berkewajiban dan bertanggung jawab mengumpulkan dana adalah team dengan tugas meliputi : o Menarik iuran anggota sesuai dengan organisasi. o Menarik dan mengumpulkan dana dari donatur tetap. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

282

o

Menyerahkan hasil pengumpulan dana kepada wakil bendaharaumum (yang membidangi penyimpangan) setelah di setujui ketum dan bedum. o Memberikan tanda bukti/kartu penerimaan yang ditandatangani oleh penerima/penagih, kepada anggotanya donator tetap dan penyumbang lainnya. o Pada waktu menyerahkan dana kepada wakil bendahara harus disertai fotocopy kuintansi kepada penyumbang dan dari wakil bendahara diminta/diterima bukti setoran yang ditandatangani ketua umum dan bendahara umum. a. Pengeluaran Dana o Pengeluaran tiap bagian/departemen harus sesuai dana anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya o Pengeluaran dana harus disetujui oleh ketum dan bentum c. Penyimpanan o Yang bertanggung jawab atas penyimpanan adalah wakil bendahara umum (bidang penyimpanan dan pengeluaran). o Dana harus disimpan di Bank dan penandatanganan cek oleh ketua umum dan bendahara umum. o Untuk keperluan rutin dapat diadakan kas kecil yang dipegang wakil bendahara umum (dibidang penyimpanan/pengeluaran). 4. Prosedur Pengeluaran Dana a. Permintaan untuk pengeluaran dana diajukan kepada ketua umum dan bendahara umum oleh departemen/bidang yang memerlukan dana b. Ketua umum bersama bendahara umum menilai permohonan tersebut untuk disetujui/ ditolak atau minta dirubah c. Atas dasar surat permohonan yang telah disetujui oleh ketum dan bendahara umum wakil bendahara umum m,engeluarkannya untuk diserahkan kepada pemohon. d. Si pemohon diminta menandatangani formulir tandapengeluaran dari kas atau bank e. Bendahara umum mencatat dalam bukti–bukti pengeluaran dari kas atau bank. 5. Pengontrolan/pengawasan Pengontrolan dan pengawasan yang bersifat Preventif adalah pengontrolan yang berjalan atau dilakukan bersamaan dengan tahap–tahap proses penerimaan dan pengeluaran yang dimulai dari: a. Permohonan untuk pengeluaran b. Jumlah yang telah dianggarkan Pengontrolan yang bersifat refresif adalah pengontrolan berupa pemeriksaan kewajaran laporan keuangan setelah dicocokkan dalam buku mutasi dan bukti pendukung lainnya. E. PENYUSUNAN LAPORAN Laporan keuangan pada umunya adalah neraca dan daftar perhitungan hasil usaha (L/R) Neraca menggambarkan posisi harta kewajiban dan kekayaan pada saat tertentu. Sedangkan daftar perhitungan hasil usaha mengambarkan hasil kegiatan dan pengeluaran– pengeluaran dana organisasi untuk jangka waktu yang berakhir pada tangga Neraca Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

283

F. PENUTUP Demikian pedoman kebendaharaan ini kami susun agar dapat berguna sebagai pegangan atau petunjuk pelaksanaan bagi organisasi dalam upaya pendayagunaan sumber dan yang ada, secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap pedoman ini dapat standar yang masih mungkin dapat dikembangkan sesuai dengan aparat/cabang masing-masing, jika kelak ternyata atau terdapat kesalahan aatau kekurangan dapat kita kembangkan.


284

Contoh tanda Bukti pemasukan dan Pengeluaran terlampir TANDA BUKTI TERIMA UANG (TBT) Telah terima uang sebesar Rp ………….. Terbilang :

Dari Sebagai Keterangan terlampir Disetujui Bendahara

Rangkap III 1. Putih 2. Merah 3. Kuning

Diketahui Ketua

Dibukukan Wabendum

………………………. Yang menerima

: Untuk yang menyerahkan uang : Untuk wakil bendahara pembukuan : Untuk wakil bendahara penyimpanan/pengeluaran

TANDA BUKTI PENGELUARAN (TBP) Telah terima Uang Sebesar Rp ………. Terbilang :

Dari Sebagai Keterangan terlampir

……Pemakai…………………….. Pemakai

Disetujui Bendahara Rangkap III 1. Putih 2. Merah 3. Kuning

Diketahui Ketua

Dibukukan Wabendum

: untuk wakil bendahara penyimpanan/pengeluaran : untuk pemakai uang : untuk wakil bendahara bidang pembukuan


285

Nomor Bukti

Penjelasan Perkiraan

Nomor

Bendahara Umum

Debet

Kredit

Wakil Bendahara Umum

BUKU KAS No

Debet

Jumlah

No

Kredit

Jumlah

Debet

Jumlah

No

Kredit

Jumlah

BUKU HUTANG No

TATA PERKIRAAN No 001 002 003 004 010 020 030 040 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 200 201 202 203

Nama Perkiraan Neraca Kas Bank Tagihan Persediaan Gedung Inventasi Kantor Kendaraan Perlengkapan Hutang Uang Muka Diterima Selisih Aktiva-PasivaPerkiraan Kecil Penerimaan Uang Pangkal Penerimaan uang iuran Penerimaan dari Donatur tetap Penerimaan dari Penyumbang insidentil alumni/simpatisan Penerimaan dari hasil usaha Penerimaan dari instansi Penerimaan lain-lain (missal iuran pengurus) BIAYA ADMINISTRASI Biaya Kantor Biaya ATK Biaya Listrik/Gas/Leding Biaya Telpon/Telegram/Fax


286

204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219

Biaya Perangko/Materai Biaya Perjalanan Biaya Rapat Biaya Transport Biaya Makan/Minum Biaya Tamu Honorium Biaya Pemeliharaan Kantor Biaya Pemeliharaan Inventaris Biaya Pemeliharaan Kendaraan BIAYA AKTIFITAS/PROGRAM Biaya Pleno Biaya Seminar/Simposium/Lokakarya Biaya Training/Schooling Biaya Komperensi Kerja Biaya Konggres/Muktamar Biaya Perjalanan Luar Negeri

NERACA PER…….. No Perkiraan 1 Kas 2 Bank 3 Tagihan 4 DP 5 Persed 6 Bangunan 7 Invetaris Kantor 8 Kendaraan 9 Perlengkapan Jumlah

Jumlah Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

BIAYA RUMAH TANGGA Biaya Perlengkapan Rumah Tangga Biaya Surat Kabar, Majalah, Buku Biaya Pembelian Meubel BIAYA KEGIATAN BIDANG Biaya Bid. PA Biaya Bid. Pemb. Aparat Organisasi Biaya Bid. PT & Kemahasiswaan Biaya Bid. Pembinaan Umat & Pemuda Biaya Bidang Kewanitaan

No 10 11 12

Perkiraan Hutang Uang Muka Diterima Selisih Aktif/pasif

Jumlah Rp. Rp. Rp.

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.


287

Dan seterusnya BIAYA RUPA-RUPA Biaya sumbangan kemalangan Rp. Biaya hadiah perkawinan Rp. Biaya Karangan Bunga Rp. Biaya lain-lain yang tak terduga Rp. ……………. Surplus (Defisit) Rp. DAFTAR PERHITUNGAN HASIL USAHA PENERIMAAN a. Uang Pangkal b. Uang Iuran c. Donatur Tetap d. Penyumbang Insidentil e. Hasil Usaha f. Instansi g. Lain-lain Jumlah Penerimaan

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. ……………… Rp.

PENGELUARAN 2. BIAYA ADMINISTRASI Biaya Kantor Biaya ATK Biaya Listrik/Ledeng/Gas Biaya Telepon/Telegram/Telex Biaya Prangko/Materai Biaya Perjalanan Biaya Transport Biaya Makan/Minum Biaya Tamu Biaya Honoranium Biaya Pemeliharaan Kantor Biaya Inventaris Biaya Pengeluaran

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

3. BIAYA AKTIVITAS (PROGRAM) Biaya Sidang Pleno Biaya Seminar/Lokakarya Biaya Training Biaya Komperensi Kerja Biaya Konggres/Muktamar Biaya ke Luar Negeri

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

SURPLUS/DEFISIT

Rp.


288

PEDOMAN PERKADERAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM


289

MUKADDIMAH Asyahadu Alla Ilaha Illallah Wa Asyahadu Anna Muhammadarrasulullah (Aku Bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan Aku Bersaksi bahwa Muhammad Utusan Allah)

Sesungguhnya Allah telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang hak dan sempurna untuk mengatur kehidupan umat manusia sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia dituntut memanifestasikan nilai-nilai ilahiyah di bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kepada-Nya, sehingga melahirkan spirit tauhid sebagai persaksian (syahadah) untuk melakukan pembebasan (liberation) dari belenggu-belenggu selain Allah. Dalam konteks ini, seluruh penindasan atas kemanusiaan adalah thagut yang harus dilawan. Inilah yang menjadi subtansi dari pesaksian primordial manusia yang termaktub dalam syahadatain. Dalam melaksanakan peran sebagai khalifah, manusia harus berikhtiar melakukan perubahan sesuai dengan misi yang diemban oleh para Nabi, yaitu menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ’alamin). Rahmat bagi seluruh alam menurut Islam adalah terbentuknya masyarakat yang menjunjung tinggi semangat persaudaraan universal (universal brotherhood), egaliter, demokratis, berkeadilan sosial (social justice),

berakhlakul karimah,

istiqomah melakukan perjuangan untuk membebaskan kaum tertindas (mustadh’afin), serta mampu mengelola dan menjaga keseimbangan alam. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi kader diharapkan mampu menjadi alat perjuangan dalam mentransformasikan gagasan dan aksi terhadap rumusan cita yang ingin dibangun yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang dirindhoi Allah SWT. HMI sebagai organisasi kader memiliki platform yang jelas dalam menyusun agenda dengan mendekatkan diri kepada realitas masyarakat dan secara konsisten membangun proses dialetika secara obyektif dalam pencapaian tujuannya. Daya sorot HMI terhadap persoalan akan tergambar pada penyikapan kader yang memiliki keberpihakan terhadap kaum tertindas (mustadha’afin) dan memperjuangkan kepentingan mereka serta membekalinya dengan ideologi yang kuat untuk melawan kaum penindas (mustakbirin). Untuk dapat mewujudkan cita-cita revolusi di atas, maka seyogyanya perkaderan harus diorientasikan kepada proses rekayasa pembentukan kader yang memiliki karakter, nilai dan kemampuan untuk melakukan transformasi kepribadian dan kepemimpinan seorang muslim yang utuh (kaffah), sikap dan wawasan intelektual yang melahirkan kritisisme, serta orientasi kepada kemandirian dan profesionalisme. Oleh karena itu, untuk menguatkan dan memberikan nilai optimal bagi pengkaderan HMI, maka ada tiga hal yang harus diberi perhatian serius. Pertama, rekruitmen calon kader. Dalam hal ini, HMI harus menentukan prioritas rekruitmen calon kader dari mahasiswa Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

290

pilihan, yakni input kader yang memiliki integritas pribadi, bersedia melakukan peningkatan dan pengembangan diri secara berkelanjutan, memiliki orientasi kepada prestasi yang tinggi dan potensi leadership, serta memiliki komitmen untuk aktif dalam memajukan organisasi. Kedua, proses perkaderan yang dilakukan sangat ditentukan oleh kualitas pengurus sebagai penanggung jawab perkaderan, pengelola latihan, pedoman perkaderan dan bahan yang dikomunikasikan serta fasilitas yang digunakan. Ketiga, iklim dan suasana yang dibangun harus kondusif untuk perkembangan kualitas kader, yakni iklim yang menghargai prestasi individu, mendorong semangat belajar dan bekerja keras, menciptakan ruang dialog dan interaksi individu secara demokratis dan terbuka untuk membangun sikap kritis yang melahirkan pandangan futuristik serta menciptakan media untuk merangsang kepedulian terhadap lingkungan sosial. Untuk memberikan panduan (guidance) yang dipedomani dalam setiap proses perkaderan HMI, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman perkaderan yang menjadi strategi besar (grand strategy) perjuangan HMI sebagai organisasi perkaderan dan perjuangan dalam menjawab tantangan zaman.


291

STRUKTUR PEDOMAN PERKADERAN MUKADIMMAH PENGANTAR DAFTAR ISI GLOSSARIUM BAB I KONSEP PERKADERAN 1.1 Landasan Perkaderan 1.1.1 Landasan Teologis 1.1.2 Landasan Ideologis 1.1.3 Landasan Sosio-Historis 1.1.4 Landasan Konstitusi 1.2 Prinsip-prinsip Perkaderan 1.2.1 Integratif 1.2.2 Seimbang 1.2.3 Persamaan 1.2.4 Kasih Sayang 1.2.5 Keteladanan 1.2.6 Ketaatan 1.3 Kepribadian Kader 1.4 Ruang Lingkup 1.5 Pola Perkaderan 1.5.1 Rekrutmen 1.5.2 Pembentukan dan Pengembangan 1.5.2.1 Perkaderan Formal 1.5.2.2 Perkaderan Informal 1.5.3 Pengabdian 1.6 Pengelolaan Perkaderan 1.7 Monitoring dan Evaluasi 1.8 Skema Perkaderan BAB II IMPLEMENTASI PERKADERAN 2.1 Rekrutmen 2.2 Pembentukan dan Pengembangan 2.2.1 Perkaderan Formal 2.2.1.1 Training Formal 2.2.1.1.1 Latihan Kader I 2.2.1.1.2 Latihan Kader II 2.2.1.1.3 Latihan Kader III 2.2.1.2 Training Non-Formal Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

292

2.2.1.3 Training Lainnya 2.2.2 Perkaderan Informal 2.2.2.1 Follow-up 2.2.2.2 Up-grading 2.2.2.3 Aktivitas 2.2.2.4 Promosi 2.2.2.5 Coaching/Pendampingan 2.2.2.6 Pembentukan iklim, suasana, dan budaya positif 2.3 Pengabdian BAB III PENGELOLAAN PERKADERAN 3.1 Kelembagaan 3.2 Sumber Daya Manusia BAB IV MONITORING DAN EVALUASI 4.1 Objek Pengukuran 4.2 Metodologi Pengukuran 4.3 Instrumen Pengukuran 4.4 Skala/Indikator Pengukuran 4.5 Analisa Penilaian BAB V KETENTUAN KHUSUS PENUTUP


293

GLOSSARIUM

Istilah Kader

Perkaderan

Rekruitmen Metode Pendekatan Pra-Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Pembentukan Pengembangan Training Formal Training Non-Formal

Training Lainnya Up-Grading

Follow-Up Pelatihan (sebelum training)

Aktivitas

Pengabdian

Pengertian Kader adalah "sekelompok orang yang terorganisasir secara terus menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar". Dengan demikian ciri seorang kader tewujud dalam empat hal: pertama, seorang kader bergerak dan terbentuk dalam organisasi, mengenal aturan-aturan permainan organisasi dan tidak bermain sendiri sesuai dengan selera pribadi. Kedua, seorang kader mempunyai komitmen yang terus menerus (permanen), tidak mengenal semangat musiman, tapi utuh dan istiqomah (konsisten) dalam memperjuangkan dan melaksanakan kebenaran. Ketiga, seorang kader memiliki bobot dan kualitas sebagai tulang punggung atau kerangka yang mampu menyangga kesatuan komunitas manusia yang lebih besar. Jadi fokus penekanan kaderisasi adalah pada aspek kualitas. Keempat, seorang Kader memiliki visi dan perhatian yang serius dalam merespon dinamika sosial lingkungannya dan mampu melakukan "social engineering". Perkaderan adalah usaha organisasi yang dilaksanakan secara sadar dan sisternatis selaras dengan pedoman perkaderan HMI Penjaringan atau usaha pengadaan kader dalam arti kuantitas maupun kualitas Cara atau jalan yang dilakukan untuk mencapai tujuan Langkah-langkah strategis untuk mencapai suatu tujuan Sebelum masuk atau terdaftar pada perguruan tinggi tertentu Lembaga pendidikan formal Sekumpulan aktivitas yang terintegrasi untuk memberikan prinsip-prinsip dan kemampuan dasar kader. Sekumpulan aktivitas untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian serta minat-bakat kader. Pelatihan dalam rangka pembentukan kader yang sistematis dan berjenjang. Pelatihan diluar training formal yang dilaksanakan secara sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan dalam bidang tertentu. Pelatihan diluar training formal dan non-formal yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan kader. Kegiatan yang menitik beratkan pada pengembangan nalar dan kemampuan kader dalam rangka mempersiapkan menuju jenjang Training berikutnya. Aktivitas pasca training formal yang berfungsi untuk memaksimalkan kemampuan kader berdasarkan jenjangnya. Pelatihan adalah kegiatan sistematis yang bertujuan untuk membentuk dan atau mengembangkan kemampuan dan keahlian kader. Kegiatan-kegiatan organisasi baik bersifat individu maupun kelompok yang diarahkan pada pembentukan dan pengembangan kapasitas, karakter dan militansi kader. Wujud implementasi aktivitas pasca ber-HMI dalam ruang


294

Kepribadian Kader Kurikulum

Steering Commite Organising Commite Pelaksana Kegiatan Penyelenggara Kegiatan Pengelola Kegiatan Inteligensia

Muslim

Master Of Training (MOT)

Team Master Instruktur Narasumber Peserta

yang lebih luas. Gambaran ideal kualitas kader HMI Serangkaian rencana dan pengaturan baik mengenai tujuan, isi, bahan kajian, cara penyampaian maupun penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan training untuk mencapai tujuan tertentu Panitia pengarah dalam sebuah kegiatan tertentu Panitia pelaksana dalam sebuah kegiatan tertentu Lembaga yang diberikan mandat untuk melaksanakan sebuah kegiatan tertentu. Lembaga yang diberikan wewenang menyelenggarakan kegiatan Institusi yang mengelola sebuah training tertentu, dalam hal ini Badan Pengelola Latihan. Inteligensia merujuk pada sebuah strata sosial dan mengidikasikan “respon kolektif” dari identitas kolektif tertentu, sebagai refleksi dari kesamaan pendidikan, psikososiografis, sistem nilai, habitus, dan ingatan kolektif yang sama. Istilah muslim disini merujuk pada identitas seorang manusia sebagai orang yang menganut agama Islam dengan sempurna (Kaffah), yang diikuti oleh pelaksanaan segala kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah. Orang yang memiliki diberikan mandat untuk mempimpin, mengelola training dan bertanggung jawab atas jalannya training tersebut. Sejumlah orang yang ditugaskan untuk membantu MOT dalam pengelolaan Training Orang yang memiliki kualifikasi untuk menyampaikan materi. Orang ahli dalam bidang tertentu yang tugaskan untuk menyampaikan bahasan tertentu. Orang yang memenuhi kriteria/syarat kepesertaan training.


295

BAB I KONSEP PERKADERAN

Tujuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala”. Berdasarkan tujuan tersebut, maka pada hakikatnya seluruh aktivitas HMI merupakan proses pembinaan terhadap kader HMI agar setiap individu kader memiliki kualitas insan cita. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tugas pokok HMI secara organisatoris adalah menyediakan sumberdaya manusia yang akan berperan aktif dalam kehidupan umat dan bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Penyediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, hanya dapat dicapai melalui serangkaian usaha sistematis, terarah, dan utuh-mensyeluruh, diistilahkan dengan perkaderan. Secara sederhana pengertian dari perkaderan adalah serangkaian usaha organisasi yang dilakukan secara sadar, sistematis, dan terus-menerus untuk pembentukan dan pengembangan diri dan karakter kader, supaya memiliki kepribadian kader sebagaimana yang diharapkan, yaitu Insan Cita. Dan yang dimaksud dengan kader adalah sekelompok orang yang terorganisasir secara terus menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar. Untuk memberikan acuan dan arahan dalam pelaksanaan perkaderan agar sistematis, diperlukan suatu pedoman yang memuat konsep perkaderan untuk mengatur dan memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaan perkaderan secara komprehensif, diantaranya meliputi: landasan/dasar, prinsip, ruang lingkup, pola, pengelolaan, dan monitoring evaluasi. Pedoman ini merupakan acuan umum dan arah perkaderan bagi seluruh elemen HMI dalam pelaksanaan perkaderan guna membentuk kepribadian kader sesuai yang dicita-citakan. 1.1 Landasan Perkaderan Landasan perkaderan merupakan pijakan dasar bagi aktivitas HMI di dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi perkaderan. Nilai-nilai yang termaktub di dalam landasan ini tiada lain merupakan spirit yang harus dijiwai baik oleh HMI secara kolektif maupun kader HMI secara individual. Dengan demikian, aktivitas kaderisasi di HMI tidak akan keluar dari nilai-nilai yang dimaksud, agar setiap aktivitasnya selalu mengarahkan pada tujuan-tujuan yang bersifat jangka panjang dan terarah. Maka landasan-landasan yang dimaksud, terbagi menjadi empat pokok landasan:


296

1.1.1 Landasan Teologis Manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Dia adalah makhluk yang menurut alam hakikatnya sendiri, yaitu sejak masa primordialnya selalu mencari dan merindukan Tuhan. Inilah fitrah atau kejadian asal sucinya, dan dorongan alaminya untuk senantiasa merindukan, mencari, dan menemukan Tuhan. Agama menyebutnya sebagai kecenderungan yang hanif (Hanafiyah al-samhah), yaitu “sikap mencari kebenaran secara tulus dan murni, lapang, toleran, tidak sempit dan tidak membelenggu jiwa. Selain itu pula, bahwa fitrah bagi manusia adalah adanya sifat dasar kesucian yang kemudian harus dinyatakan dalam sikap-sikap yang suci dan baik kepada sesamanya. Sifat dasar kesucian itu disebut dengan hanafiyyah, dan sebagai makhluk yang hanif itu manusia memiliki dorongan kearah kebaikan, kebenaran, dan kesucian. Pusat dorongan hanafiyyah itu terdapat dalam dirinya yang paling mendalam dan paling murni, yang disebut hati nurani, artinya bersifat nur atau cahaya (luminous). Kesucian manusia merupakan kelanjutan perjanjian primordial antara manusia (ruh) dan Tuhan, yaitu suatu perjanjian atau ikatan janji antara manusia sebelum lahir ke dunia dengan Tuhan, bahwa manusia akan mengakui Tuhan sebagai pelindung dan pemelihara (rabb) satu-satunya baginya. Oleh sebab itu, ruh manusia dijiwai oleh kesadaran tentang yang Mutlak dan Maha Suci (Transenden, Munazzah), kesadaran tentang kekuatan yang Maha Tinggi yang merupakan asal dan tujuan semua yang ada dan yang berada diatas alam raya. Kesadaran ini merupakan kemampuan intelek („Aql), sebuah piranti pada manusia untuk mempersepsi sesuatu yang ada diatas dan diluar dataran jasad ini. Juga atas dasar perjanjian primordial itu pula, manusia diberikan amanah sebagai wakil Tuhan (Khalifah) di muka bumi ini, yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola alam raya dengan sebaik-baiknya, disertai dengan peniruan terhadap sifat-sifat Tuhan sebagai Rabb Al-amin. Untuk menjalankan fungsi kekhalifahan, manusia seringkali memiliki kecenderungan dan godaan untuk mencari “jalan pintas” yang gampang dengan mengabaikan pesan dan mandat dari Tuhan. Sebaliknya, kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup dan keinsyafan akan datangnya masa pertanggung jawaban mutlak kelak diakhirat, membuat manusia terlindungi dirinya dari ketelanjangan spritual dan moral yang tercela. Itulah pakaian taqwa yang mesti dikenakan manusia setiap saat dan tempat. Taqwa itu sendiri memiliki arti God Consiousness, atau “kesadaran ketuhanan”, dan itulah sebaik-baik proteksi dari noda ruhani. Sebagai bentuk dasar akan adanya “kesadaran ketuhanan” tersebut, maka manusia harus pula dapat menginternalisasi konsepsi tawhid yang merupakan perwujudan kemerdekaan yang ada padanya. Implikasi logis dari tawhid itu sendiri adalah meneguhkan sikap dan langkahnya sebagai khalifah, dengan cara tidak memperserikatkan-Nya kepada sesuatu apapun juga dengan cara meninggalkan praktek mengangkat sesama manusia sebagai “tuhan-tuhan” (arbab), selain kepada Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

297

Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Mengangkat sesama manusia sebagai “tuhan-tuhan” ialah menjadikan sesama manusia sebagai sasaran penyembahan, dedikasi, devosi, atau sikap pasrah total. Dengan demikian maka tawhid mengharuskan adanya pembebasan diri dari objek-objek yang membelenggu dan menjerat ruhani. Ini adalah sejajar dan identik dengan semangat dan makna dari bagian pertama kalimat persaksian, “Aku bersaksi bahwasanya tiada suatu tuhan (ilah)...” yakni, aku menyatakan diri bebas dari kukungan kepercayaan-kepercayaan palsu yang membelenggu dan menjeret ruhaniku. Kemudian untuk menyempurnakannya, maka pernyataan kedua diteruskan sebagai proses pembebasan “...kecuali Allah, (Al-Ilah,Al-Lah, yakni Tuhan yang sebenarnya, yang dipahami dalam kerangka semangat ajaran ketuhanan yang maha esa atau tauhid uluhiyya, monoteisme murni-strict monotheisme). Maka dari itu, tawhid bukan hanya melahirkan taqwa, melainkan inspirasi dan peneguhan fungsi dasar manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan sebagai akhir dari pada fungsi manusia tersebut, maka di hari akhirat kelak manusia akan di mintai pertanggung jawaban secara pribadi, yaitu pertanggung jawaban atas setiap pilihan yang ditentukannya secara pribadi di dunia. Sehingga tidak ada pembelaan berdasarkan hubungan solidaritas, perkawinan, kawan-karib maupun sanak-saudara. Manusia disebut berharkat dan bermartabat tiada lain merupakan konsekuensi dari adanya hak dasar manusia untuk memilih dan menentukan sendiri prilaku moral dan etisnya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa manusia harus senantiasa memberi makna atas hidup di dunia ini melampaui tujuantujuan duniawi (terrestrial), menembus tujuan-tujuan hidup ukhrawi (celestial). 1.1.2 Landasan Ideologis Islam sebagai landasan nilai transformatif yang secara sadar dipilih untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Islam mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan dan idealisme yang dicita-citakan. Untuk tujuan dan idealisme tersebut maka umat Islam akan ikhlas berjuang dan berkorban demi keyakinannya. Ideologi Islam senantiasa mengilhami, memimpin, mengorganisir perjuangan, perlawanan, dan pengorbanan yang luar biasa untuk melawan semua status quo, belenggu dan penindasan terhadap umat manusia. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad telah memperkenalkan Islam sebagai ideologi perjuangan dan mengubahnya menjadi keyakinan yang tinggi, serta memimpin rakyat melawan kaum penindas. Nabi Muhammad lahir dan muncul dari tengah masyarakat kebanyakan yang oleh Al-Qur‟an dijuluki sebagai “ummi”. Kata “ummi” yang disifatkan kepada Nabi Muhammad menurut Ali Syari‟ati dalam karyanya Ideologi Kaum Intelektual, berarti bahwa beliau berasal dari kelas rakyat. Kelas ini terdiri atas orang-orang awam yang buta huruf, para budak, anak yatim, janda dan orang-orang miskin (mustadh‟afin) yang menderita, dan bukan berasal dari kalangan borjuis dan elite penguasa. Dari kalangan inilah Muhammad memulai dakwahnya untuk mewujudkan cita-cita Islam.


298

Cita-cita Islam adalah adanya transformasi terhadap ajaran dasar Islam tentang persaudaraan universal (Universal Brotherhood), kesetaraan (Equality), keadilan sosial (Social Justice), dan keadilan ekonomi (Economical Justice). Ini adalah cita-cita yang memiliki aspek liberatif sehingga dalam usaha untuk mewujudkannya tentu membutuhkan keyakinan, tanggung jawab, keterlibatan dan komitmen. Hal ini disebabkan sebuah ideologi menuntut penganutnya bersikap setia (committed). Dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita Islam, pertama, persaudaraan universal dan kesetaraan (equality), Islam telah menekankan kesatuan manusia (unity of mankind) yang ditegaskan dalam Al-Qur‟an: [Ayat] “Hai manusia ! kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. “ (Q.S. Al-Hujurat:13). Ayat ini secara jelas membantah sernua konsep superioritas rasial, kesukuan, kebangsaan atau keluarga, dengan satu penegasan dan seruan akan pentingnya keshalehan, baik keshalehan ritual maupun keshalehan sosial, sebagaimana Al-Qur‟an menyatakan: [Ayat] “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berdiri karena Allah, menjadi saksi dengan keadilan. Janganlah karena kebencianmu kepada suatu kaum, sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada taqwa dan takutlah kepada Allah…” (QS. Al-Maidah: 8). Kedua, Islam sangat menekankan kepada keadilan di semua aspek kehidupan. Dan keadilan tersebut tidak akan tercipta tanpa membebaskan masyarakat lemah dan marjinal dari penderitaan, serta memberi kesempatan kepada kaum mustadh‟afin untuk menjadi pemimpin. Menurut Al-Qur‟an, mereka adalah pernimpin dan pewaris dunia. [Ayat] Kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang tertindas di muka burni. Kami akan menjadikan mereka pemimpin dan pewaris bumi” (QS. Al-Qashash: 5)

[Ayat]


299

“Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas seluruh timur bumi dan baratnya yang kami berkati. “ (QS. Al-A‟raf: 37). Di tengah-tengah suatu bangsa ketika orang-orang kaya hidup mewah di atas penderitaan orang miskin, ketika budak-budak merintih dalam belenggu tuannya, ketika para penguasa membunuh rakyat yang tak berdaya hanya untuk kesenangan, ketika para hakim mernihak kepada pemilik kekayaan dan penguasa, ketika orang-orang kecil yang tidak berdosa dimasukkan ke penjara maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan rabbulmustadh‟afin : [Ayat] “Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang tertindas, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak yang berdo‟a, Tuhan kami ! Keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya berbuat zalim, dan berilah kami perlindungan dan pertolongan dari sisi Engkau.” (QS. An-Nisa: 75). Dalam ayat ini menurut Asghar Ali Engineer dalam bukunya Islam dan Teologi Pembebasan, Al-Qur‟an mengungkapkan teori kekerasan yang membebaskan yaitu: [Ayat] “Perangilah mereka itu hingga tidak ada fitnah.” (Q.S. Al-Anfal: 39) Al-Qur‟an dengan tegas mengutuk Zulm (penindasan). Allah tidak menyukai kata-kata yang kasar kecuali oleh orang yang tertindas. [Ayat] “Allah tidak menyukai perkataan yang kasar/jahat (memaki), kecuali bagi orang yang teraniaya….” (QS. An-Nisa: 148). Ketika Al-Qur‟an sangat menekankan keadilan ekonomi berarti Al-Qur‟an seratus persen menentang penumpukan dan penimbunan harta kekayaan. Al-Qur‟an sejauh mungkin menganjurkan agar orang-orang kaya hartanya untuk anak yatim, janda-janda dan fakir miskin. [Ayat] “Adakah engkau ketahui orang yang mendustakan agarna? Mereka itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menyuruh memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang shalat, yang mereka itu lalai dari sholatnya, dan mereka itu riya, enggan memberikan zakatnya. “ (QS. AI-Maun: 1-7).


300

Al-Qur‟an tidak menginginkan harta kekayaan itu hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. [Ayat] “Apa-apa (harta rampasan) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri (orang-orang kafir), maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk karib kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang berjalan, supaya jangan harta itu beredar antara orang-orang kaya saja diantara kamu … “ (QS. Al Hasyr: 7). Al-Qur‟an juga memperingatkan manusia agar tidak suka menghitung-hitung harta kekayaannya, karena hartanya tidak akan memberikan kehidupan yang kekal. Orang yang suka menumpuk-numpuk dan menghitung-hitung harta benar-benar akan dilemparkan ke dalam bencana yang mengerikan, yakni api neraka yang menyala-nyala: [Ayat] ”...” (QS. Al-Humazah:1-9). Kemudian juga pada Surat At-Taubah: 34, menyatakan: [Ayat] ”...” (QS. At-Taubah: 34) Al-Qur‟an memberikan beberapa peringatan keras kepada mereka yang suka menimbun harta dan mendapatkan hartanya dari hasil eksploitasi (riba) dan tidak membelanjakannya di jalan Allah. Pada masa Rasulullah SAW banyak sekali orang yang terjerat dalam perangkap hutang karena praktek riba. Al-Qur‟an dengan tegas melarang riba dan memperingatkan siapa saja yang melakukannya akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya (Iihat, QS. Al-Baqarah: 275-279 dan Ar-Rum: 39). Demikianlah Allah dan Rasul-Nya telah mewajibkan untuk melakukan perjuangan membela kaum yang tertindas dan mereka (Allah dan Rasul-Nya) telah memposisikan diri sebagai pembela para mustadh‟afin. Dalam keseluruhan proses aktifitas manusia di dunia ini, Islam selalu mendorong manusia untuk terus memperjuangkan harkat kemanusiaan, menghapuskan kejahatan, melawan penindasan dan ekploitasi. AI-Qur‟an memberikan penegasan:

[Ayat]


301

”Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia supaya kamu menyuruh berbuat kebajikan (ma‟ruf) dan melarang berbuat kejahatan (mungkar) serta beriman kepada Allah (QS. AliImran: 110). Dalam rangka memperjuangkan kebenaran ini, manusia memiliki kebebasan dalam mengartikulasikan Islam sesuai dengan konteks lingkungannya agar tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat mekanis dan dogmatis. Menjalankan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur‟an dan As-Sunnah berarti menggali makna dan menangkap semangatnya dalam rangka menyelesaikan persoalan kehidupan yang serba kompleks sesuai dengan kemampuannya. Demikianlah cita-cita Islam yang senantiasa harus selalu diperjuangkan dan ditegakkan, sehingga dapat mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil, demokratis, egaliter dan berperadaban. Dalam memperjuangkan cita-cita tersebut manusia dituntut untuk selalu setia (commited) terhadap ajaran Islam seraya memohon petunjuk Allah SWT, ikhlas, rela berkorban sepanjang hidupnya dan senantiasa terlibat dalam setiap pembebasan kaum tertindas (mustadh'afin). [Ayat] "Sesungguhnya sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku, semata-mata hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada serikat bagi-Nya dan aku diperintah untuk itu, serta aku termasuk orang yang pertama berserah diri. " (QS. AI-An'am: 162-163). 1.1.3 Landasan Sosio-Historis Islam yang masuk di kepulauan Nusantara telah berhasil merubah kultur masyarakat terutama di daerah sentral ekonomi dan politik menjadi kultur Islam. Keberhasilan Islam yang secara dramatik telah berhasil menguasai hampir seluruh kepulauan nusantara. Tentunya hal tersebut dikarenakan agama Islam memiliki nilai-nilai universal yang tidak mengenal batas-batas sosio-kultural, geografis dan etnis manusia. Sifat Islam ini termanifestasikan dalam cara penyebaran Islam oleh para pedagang dan para wali dengan pendekatan sosio-kultural yang bersifat persuasif. Masuknya Islam secara damai berhasil mendamaikan kultur Islam dengan kultur masyarakat nusantara. Dalam proses sejarahnya, budaya sinkretisme penduduk pribumi ataupun masyarakat, ekonomi dan politik yang didominasi oleh kultur tradisional, feodalisme, hinduisme dan budhaisme mampu dijinakkan dengan pendekatan Islam kultural ini. Pada perkembangan selanjutnya, Islam tumbuh seiring dengan karakter keindonesiaan dan secara tidak langsung telah mempengaruhi kultur Indonesia yang dari waktu ke waktu semakin modern. Karena mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama Islam, maka kultur Islam telah menjadi realitas sekaligus memperoleh legitimasi social dari bangsa Indonesia yang pluralistik. Dengan Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

302

demikian wacana kebangsaan di seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya Indonesia meniscayakan transformasi total nilai-nilai universal Islam menuju cita-cita mewujudkan peradaban Islam. Secara sosiologis dan historis, kelahiran HMI pada tanggal 5 Februari 1947 tidak terlepas dari permasalahan bangsa yang di dalamnya mencakup umat Islam sebagai satu kesatuan dinamis dari bangsa Indonesia yang sedang mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamirkan. Kenyataan itu merupakan motivasi kelahiran HMI sekaligus dituangkan dalam rumusan tujuan berdirinya, yaitu: pertama, mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Kedua, menegakkan dan mengembangkan syiar ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa HMI bertanggung jawab terhadap permasalahan bangsa dan negara Indonesia serta bertekad mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan manusia secara total. Makna rumusan tujuan itu akhirnya membentuk wawasan dan langkah perjuangan HMI ke depan yang terintegrasi dalam dua aspek keislaman dan aspek kebangsaan. Aspek keislaman tercermin melalui komitmen HMI untuk selalu mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam secara utuh dalam kehidupan berbangsa sebagai pertanggungjawaban peran kekhalifahan manusia, sedangkan aspek kebangsaan adalah komitmen HMI untuk senantiasa bersama-sama seluruh rakyat Indonesia merealisasikan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia demi terwujudnya cita-cita masyarakat yang demokratis, berkeadilan sosial dan berkeadaban. Dalam sejarah perjalanan HMI, pelaksanaan komitmen keislaman dan kebangsaan merupakan garis perjuangan dan misi HMI yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian HMI dalam totalitas perjuangan bangsa Indonesia ke depan. Melihat komitmen HMI dalam wawasan sosiologis dan historis berdirinya pada tahun 1947 tersebut, yang juga telah dibuktikan dalam sejarah perkembangnnya, maka pada hakikatnya segala bentuk pembinaan kader HMI harus pula tetap diarahkan dalam rangka pembentukan pribadi kader yang sadar akan keberadaannya sebagai pribadi muslim, khalifah di muka bumi dan pada saat yang sama kader tersebut harus menyadari pula keberadannya sebagai kader bangsa Indonesia yang bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita bangsa ke depan. 1.1.4 Landasan Konstitusi Dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan HMI di masa depan, HMI harus mempertegas posisinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara demi melaksanakan tanggung jawabnya bersama seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam pasal tiga (3) tentang azas ditegaskan bahwa HMI adalah organisasi berazaskan Islam dan bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penegasan pasal ini memberikan cerminan bahwa di dalam dinamikanya, HMI senantiasa mengemban tugas dan Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

303

tanggung jawab dengan semangat keislaman yang tidak mengesampingkan semangat kebangsaan. Dalam dinamika tersebut, HMI sebagai organisasi kepemudaan menegaskan sifatnya sebagai organisasi mahasiswa yang independen (Pasal 6 AD HMI), berstatus sebagai organisasi mahasiswa (Pasal 7 AD HMI), memiliki fungsi sebagai organisasi kader (Pasal 8 AD HMI) serta berperan sebagai organisasi perjuangan (Pasal 9 AD HMI). Dalam rangka melaksanakan fungsi dan peranannya secara berkelanjutan yang berorientasi futuristik maka HMI menetapkan tujuannya dalam pasal empat (4) AD HMI, yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. Kualitas kader yang akan dibentuk ini kemudian dirumuskan dalam tafsir tujuan HMI. Oleh karena itu, tugas pokok HMI adalah perkaderan yang diarahkan kepada perwujudan kualitas insan cita yakni dalam pribadi yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan sebagai amal saleh. Pembentukan kualitas dimaksud diaktualisasikan dalam fase-fase perkaderan HMI, yakni fase rekruitmen kader yang berkualitas, fase pembentukan kader agar memiliki kualitas pribadi Muslim, kualitas intelektual serta mampu melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan secara profesional dalam segala segi kehidupan, dan fase pengabdian kader, dimana sebagai output maka kader HMI harus mampu berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan berjuang bersama-sama dalam mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. 1.2 Prinsip Perkaderan Prinsip merupakan asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak dan berprilaku. Dengan demikian prinsip pada perkaderan merupakan asas-asas yang dijadikan pijakan dalam menjalankan sistem perkaderan. Adapun yang dijadikan prinsip-prinsip dalam perkaderan adalah : 1.2.1 Integratif Prinsip integratif mengarahkan agar keseluruhan aspek yang ada di dalam perkaderan dapat digunakan secara menyeluruh, terhubung, tidak parsial dan tidak mendikotomikan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya. Hal ini dapat diketemukan dalam perintah Tuhan dalam Al-Qur‟an, bahwa selain manusia diperintahkan untuk Sholat, ia juga diperintahkan untuk berzakat. Atau dengan kata lain, selain perintah untuk membaca ayat-ayat yang bersifat Qauliyyah (Wahyu), manusia juga diperintahkan untuk memikirkan ayat-ayat semesta (Kauniyyah). Dengan demikian, prinsip integratif adalah menghubungkan satu aspek perkaderan dengan aspek-aspek lainnya secara menyeluruh.


304

1.2.2 Keseimbangan Prinsip keseimbangan merupakan keharusan dalam pengembangan dan pembinaan manusia sehingga tidak adanya kepincangan dan kesenjangan antara material, spritual maupun unsur jasmani, dan rohani. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan iman dan amal secara bersamaan. Iman adalah unsur yang menyangkut dengan hal spritual, sedangkan amal adalah yang menyangkutb dengan material, yaitu jasmani. Hal ini diperjelas dalam firman Allah :             “Maka barang siapa yang mengerjakan amal saleh, sedang ia beriman, Maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu dan Sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya.” (QS. Al-Anbiya: 94) 1.2.3 Persamaan Dalam menjalani seluruh proses perkaderan, tidak ada yang harus diperbedakan antara satu kader dengan kader lainnya. Seluruh kader berhak mendapatkan perlakukan, pembinaan serta pasilitas yang sama, khususnya di dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai kader maupun instruktur. Prinsip ini berakar dari konsep dasar tentang tentang kemanusiaan itu sendiri, sebagaimana firman Allah :              

        “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. AlHujarat: 13) 1.2.4 Kasih Sayang Prinsip kasih-sayang tiada lain merupakan sifat dasar dari Tuhan YME, yaitu Ar-Rahman dan Ar-rahim. Sebagaimana kedudukan manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, maka sudah seharusnya manusia menirukan segala sifat yang ada pada-Nya, menifestasi dari sifat-sifat Tuhan tersebut seyogyanya pula teraktualisasikan dalam proses pendidikan dan perkaderan. Prinsip ini mengarahkan bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi dan watak kebaikan, dan kecenderungannya selalu pada kebenaran. Maka pendekatan kearah potensi dasar manusia tersebut harus didekati dengan cara memberikan kasih-sayang, sehingga para kader merasakan dirinya diayomi


305

dan diamong, sehingga dikemudian hari bisa terwujud melalui sikap yang sadar untuk menjalankan segala kewajibannya sebagai kader. Sebagaimana perintah Allah :   “Saling mengasihi dan menyayangi diantara mereka.” (QS. Al-Fath: 29) 1.2.5 Keteladanan Prinsip keutamaan ini dimaksudkan bahwa perkaderan bukan hanya bertugas menyediakan kondisi belajar bagi para kader, tetapi lebih dari itu untuk turut membentuk kepribadiannya dengan perlakukan dan keteladanan yang ditunjukan oleh para pengkader. Penerapan prinsip keteladanan ini dijadikan pula sebagai landasan bagi penerapan konsep-konsep perkaderan lainnya. Prinsip ini mendapat legitimasinya di dalam al-qur‟an yang berbunyi: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah, dan pelajaran (teladan) yang baik” (QS. An-Nahl: 125) 1.2.6 Ketaatan Prinsip ketaatan ini lahir dari adanya ketundukan (din) dan sikap pasrah (al-islam) sehingga membentuk satu kesatuan dan sikap menaati setiap aturan-aturan yang telah diberlakukan. Sebab, tidak ada ketaatan tanpa adanya ketundukan dan sikap pasrah terhadap sesuatu yang sedang diyakininya. Dalam konteks ini, bahwa setiap kader hendaknya menaati segala aturan-aturan main perkaderan HMI yang diiringi oleh pengamalan dalam lingkup keseharian, khususnya ketaatan dalam hal menjalankan ibadah yaomiyyah dalam aktivitas kesehariannya. Prinsip ketaatan ini bersumber pada kebijakan baik yang dihasilkan secara nyata dalam perintah Allah, rasul, maupun dari para pemimpin yang bertujuan untuk terwujudnya kemaslahatan. Sebagaimana Allah SWT berfirman : “Ta‟atilah Allah dan Rasulnya, dan para pemimpin di antara kalian.” (Qs. 1.3 Kepribadian Kader Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psiko-fisik yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kata kunci dari pengertian kepribadian adalah penyesuaian diri. Maksud dari penyesuaian diri adalah suatu proses respons individu baik yang bersifat behavioral maupun mental dalam upaya mengatasi kebutuhankebutuhan dari dalam diri, ketegangan emosional, frustrasi, dan konflik, serta memelihara keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan tersebut dengan tuntutan (norma) lingkungan. Sedangkan yang dimaksud dengan unik bahwa kualitas perilaku itu khas sehingga dapat dibedakan antara individu satu dengan individu lainnya. Keunikannya itu didukung oleh keadaan struktur psikofisiknya, misalnya kondisi fisik, tampang, hormon, segi kognitif dan afektifnya yang saling Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

306

berhubungan dan berpengaruh, sehingga menentukan kualitas tindakan atau perilaku individu yang bersangkutan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, kepribadian kader merupakan karakteristik yang mesti ada pada diri kader HMI dalam menjalankan tugas dan misinya sebagai kader umat dan kader bangsa. Kepribadian kader yang dimaksud diistilahkan dengan Muslim-Inteligensia. Istilah Muslim disini merujuk pada identitas manusia sebagai orang yang menganut agama Islam dengan sempurna (Kaffah), yang diikuti oleh pelaksanaan segala kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah dengan tanpa terkecuali mengaktualisasikan nilai-nilai Ke-Islaman dalam konteks kehidupan berbangsa. Sedangkan istilah Inteligensia merujuk pada sebuah strata sosial dan mengindikasikan “respon kolektif” dari identitas kolektif tertentu, sebagai refleksi dari kesamaan pendidikan, psiko-sosiografis, sistem nilai, habitus, dan ingatan kolektif yang sama. Dari kedua istilah tersebut, maka HMI dengan sungguh-sungguh berupaya untuk mewujudkan kualitas kader Muslim-Inteligensia, yang mempunyai ciri-ciri kualitas (karakteristik) sebagai berikut: 1. Memiliki kemampuan membumikan ajaran-ajaran Islam dalam amaliyah sehari-hari, dan prilaku. Dengan indikator minimum sebagai berikut: a) Membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar secara dawam b) Menjalankan sholat lima waktu secara dawam c) Jujur, tawadhu, amanah, qona'ah d) Toleran, tenggang rasa, dan memiliki empati 2. Memiliki kemampuan mentransformasikan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam lingkup kehidupan dimana ia berpijak. Dengan indikator minimum sebagai berikut:

a) Berpendidikan tinggi dengan IPK sangat memuaskan, berpengetahuan luas, berfikir rasional, obyektif, dan kritis b) Menguasai minimal dua bahasa asing (bahasa Inggris dan bahasa Arab) c) Dapat membuat tulisan ilmiah yang tersertifikasi d) Dapat memberikan solusi alternatif dalam mengatasi persoalan keumatan dan kebangsaan e) Sanggup bekerja secara ilmiah yaitu secara bertahap, teratur, mengarah pada tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan. 3. Memiliki kemampuan leadership dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Dengan indikator minimum sebagai berikut: a) Dapat

menganalisa,

merancang,

memformulasikan,

mentransformasikan,

dan

mengimplementasikan sebuah perubahan sosial yang dilandasi nilai-nilai ke-Illahian demi terwujudnya peradaban ideal yang dicita-citakan b) Mampu membentuk “unity personality” dalam dirinya (berintegritas) Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

307

c) Mandiri, berani, tegas, dan bertanggung jawab d) Pro aktif dan mampu membawa perubahan sesuai cita-cita (ideologi) di lingkungannya Dengan demikian, kepribadian kader HMI “Muslim-Inteligensia” itu merupakan kesatuan dari kualitas-kualitas yang termaktub diatas. Oleh karena itu keseluruhan arah dan proses perkaderan diarahkan demi terwujudnya kualitas-kualitas sebagaimana yang dimaksudkan.

1.4 Ruang Lingkup Bertolak dari kepribadian kader yang diharapkan akan terbentuk dalam diri kader sebagai hasil dari perkaderan, maka ruang lingkup perkaderan meliputi berbagai aspek, tidak saja pemberian ilmu pengetahuan, tetapi juga penanaman nilai dan kesadaran. Aspek-aspek yang ditekankan dalam proses perkaderan adalah: 1. Pembentukan integritas watak dan kepribadian Yakni segala usaha yang dilakukan untuk penanaman nilai-nilai luhur yang diyakini agar kepribadian kader yang terbentuk dapat tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak keseharian. 2. Pengembangan kualitas ilmu pengetahuan Yakni segala usaha pembinaan yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan ilmu (sains) pengatahuan (knowledge) yang senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai Islam. 3. Pengembangan kualitas keahlian

Yakni segala usaha pembinaan yang mengarah kepada peningkatan kemampuan mentransformasikan ilmu pengetahuan ke dalam perbuatan nyata secara konsepsional, sistematis dan praksis untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal sebagai perwujudan amal shaleh Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh-menyeluruh dalam rangka mencapai kepribadian kader sebagai Muslim Integensia (Insan Cita).

1.5 Pola Perkaderan Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi kader, HMI menggunakan pendekatan sistematik dalam keseluruhan proses perkaderannya. Semua bentuk aktifitas/kegiatan perkaderan disusun dalam semangat integralistik untuk mengupayakan tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu sebagai upaya memberikan kejelasan dan ketegasan sistem perkaderan yang dimaksud, maka harus dibuat pola perkaderan HMI secara nasional. Pola ini disusun dengan memperhatikan tujuan organisasi, dan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi serta tantangan dan kesempatan yang berkembang di lingkungan eksternal organisasi. Pola ini membuat garis besar keseluruhan bentuk dan tahapan yang harus ditempuh oleh seorang kader dalam proses perkaderan HMI. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

308

1.5.1 Pengenalan Tahap

pengenalan

merupakan

aktivitas

dalam

jangka

waktu

yang

panjang,

yaitu

memperkenalkan HMI bukan hanya sebatas pada pendidikan formal semata, melainkan telah dimulai memperkenalkan HMI kepada masyarakat luas melalui berbagai aktivitas yang HMI lakukan. Maka yang menjadi objek dari tahap perkenalan HMI ini adalah seluruh manusia dimulai dari sejak buaian sampai pada tumbuh menjadi dewasa, berkeluarga, dan seterusnya. Sehingga melalui pendekatan ini diharapkan upaya pengadaan kader menjadi lebih terencana berdasarkan bakal calon kader yang lebih berkualitas. Dalam proses pengenalan bukan hanya menjadi tugas dari pada pengurus struktural semata, melainkan menjadi tugas seluruh kader HMI berikut dengan lembaga-lembaga kekaryaan yang ada. Dengan demikian, pada fase ini di harapkan banyaknya kegiatan menarik yang diberikan baik oleh lembaga maupun orang-per-orang. 1.5.2 Pembentukan dan Pengembangan Fase pembentukan dan pengembangan dimulai sejak anggota (kader) mengikuti Latihan Kader I sampai dengan habis masa keanggotaannya. Yang dimaksud dengan pembentukan adalah serangkaian aktivitas perkaderan yang integratif untuk memberikan penanaman nilai, ilmu pengetahuan dan keahlian, yang sifatnya mendasar. Sedangkan yang dimaksud pengembangan adalah serangkaian aktivitas perkaderan yang integratif untuk pengembangan diri kader agar dapat berlatih menganalisa, merancang, memformulasikan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan sebuah perubahan sosial yang dilandasi nilai-nilai ke-Illahian demi terwujudnya peradaban ideal yang dicitacitakan melalui terbentuknya kader Muslim Intelegensia (Insan Cita). Dari pengertian pembentukan dan pengembangan tersebut, maka dalam fase pembentukan dan pengembangan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan kompleks, perlu kreatifitas dan terobosan dalam pelaksanaannya. Fase pembentukan dan pengembangan ini berkaitan dengan 3 (tiga) aspek, yaitu watak dan kepribadian (attitude/behavior/afeksi), ilmu pengetahuan (kognisi), dan keahlian (skill/kompetensi/psikomotorik), maka bentuk pelaksanaan fase pembentukan dan pengembangan tidak bisa hanya berupa pelatihan atau kegiatan yang bersifat formal, tetapi seluruh aktivitas lain di HMI juga harus merupakan bagian dari perkaderan itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah pembentukan iklim, suasana, dan budaya yang positif untuk berkembangnya kepribadian kader sebagai Muslim Integensia (Insan Cita). Untuk pembentukan integritas watak dan kepribadian, diperlukan suatu upaya penanaman nilainilai yang diharapkan menjadi karakter kader melalui: a) doktrin nilai organisasi, yaitu Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP), dan b) pembentukan iklim, suasana, dan budaya positif dalam organisasi. Penanaman nilai ini mesti dilakukan secara konsisten dan terus-menerus selama kader berkiprah di HMI, sehingga nilai-nilai yang ditanamkan menjadi sebuah kepribadian dan kesadaran kolektif dalam organisasi. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

309

Pengembangan ilmu pengetahuan dilakukan dengan cara memberikan fasilitas kepada kader untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang ingin dipelajari melalui pemberian materi, akses terhadap sumber ilmu pengetahuan, dan kajian-kajian berkenaan dengan ilmu pengetahuan tersebut. Dalam pengembangan kualitas keahlian, diperlukan suatu usaha untuk melatih dan memfasilitasi praktik aktivitas untuk keahlian yang diinginkan melalui pemberian materi, simulasi, dan magang, serta aktivitas lain yang dapat mendukung pengembangan keahlian setiap individu. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan perkaderan khususnya pembentukan dan pengembangan, sehingga seluruh aspek dapat dilakukan, maka berdasarkan bentuknya, pelaksanaan perkaderan pada fase pembentukan dan pengembangan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perkaderan formal dan perkaderan informal. 1.5.2.1 Perkaderan Formal Perkaderan formal adalah bentuk perkaderan yang dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan gradual. Praktik dari pelaksanaan perkaderan formal ini adalah pelatihan atau training. Perkaderan formal atau training dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: 1. Training Formal Training formal merupakan perkaderan HMI yang berbentuk pelatihan, dilakukan secara sadar, terencana, sistematis dan berkesinambungan serta memiliki pedoman dan aturan yang baku secara nasional dalam rangka mencapai tujuan HMI. Pelatihan ini dinamakan Latihan Kader yang berfungsi memberikan kemampuan dasar kepada para pesertanya sesuai dengan tujuan dan target pada masing-masing jenjang pelatihan. Latihan Kader merupakan media perkaderan formal HMI yang dilaksanakan secara berjenjang serta menuntut persyaratan tertentu dari pesertanya, pada masing-masing jenjang latihan ini menitikberatkan pada pembentukan watak dan karakter kader HMI melalui transfer nilai, wawasan dan keterampilan serta pemberian rangsangan dan motivasi untuk mengaktualisasikan kemampuannya. Latihan Kader terdiri dan 3 (tiga) jenjang, yaitu: a) Latihan Kader I b) Latihan Kader II c) Latihan Kader III 2. Training Non-Formal Training non-formal merupakan pelatihan diluar training formal yang dilaksanakan secara sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan dalam bidang tertentu. Dalam training ini diharapkan para kader dapat mengikutinya sebagai kebutuhan mengembangkan diri, baik sebagai kader, maupun pengurus. Adapun macam-macam kegiatan dalam training ini adalah : a) Training Of Trainer (TOT) b) Training Managemen Training (TMT) c) Training Instruktur NDP Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

310

d) Training Instruktur Ideopolitorstratak e) Training Gender f) Sekolah Pimpinan HMI g) Kursus Studi Islam (KSI) 3. Training Lainnya Training lainnya merupakan pelatihan diluar training formal dan non-formal yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, dan minat kader. Adapun jenis-jenis dari training ini antara lain : a) Latihan Khusus Kohati b) Kursus Manajemen c) Kursus Bahasa Asing d) Training Metodologi Riset e) Training Badan Khusus dan Keprofesian f) Training Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi (KMO) g) Training Kewirausahaan/Entrepreneurship, h) training lain yang dianggap perlu. 1.5.2.2 Perkaderan Informal Perkaderan informal merupakan pelaksanaan perkaderan di luar training, yang dilakukan secara terus-menerus yang meliputi berbagai kegiatan dalam organisasi HMI. Perkaderan informal ini menempati porsi yang sangat besar, karena ditinjau dari waktu mengader diri di HMI mencapai lebih dari 95%-nya adalah perkaderan informal. Meskipun perkaderan informal ini lebih bersifat flexible dalam bentuk aktivitasnya, tetapi muatan nilai, ilmu pengetahuan, dan keahlian harus tetap memiliki standarisasi yang terukur. Perkaderan informal mencakup hampir seluruh kegiatan perkaderan HMI antara lain meliputi: 1. Follow-Up Follow-up merupakan aktivitas pasca training yang berfungsi untuk memaksimalkan kemampuan kader sesuai dengan levelnya. Hal ini dimaksudkan sebagai penguat pada materi-materi yang telah diberikan dalam jenjang training dan bentuk tindak lanjut dari training. 2. Up-Grading Up-Grading merupakan kegiatan yang menitik beratkan pada pengembangan nalar dan kemampuan kader dalam rangka mempersiapkan menuju jenjang training berikutnya. Up-grading wajib di lakukan sebagai pengembangan dan kelanjutan dari tiap-tiap jenjang training yang berfungsi sebagai penguat dan pengembangan pada training yang sebelumnya di ikuti. 3. Aktivitas Yang dimaksud dengan aktivitas adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh kader dalam rangka membentuk dan mengembangkan dirinya sehingga menjadi Muslim-Intelegensia (Insan Cita) 4. Promosi Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

311

Promosi adalah pendistribusian kader dalam aktivitas struktur organisasi, baik internal ataupun eksternal HMI 5. Coaching/Pendampingan Coaching/pendampingan adalah aktivitas perkaderan yang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan/bimbingan

terhadap

kader

oleh

pendamping/pembimbing

yang

bersifat

personal/individu. Setiap individu kader, wajib dibimbing dan diarahkan sesuai dengan minat dan potensinya masing-masing. 6. Pembentukan iklim, suasana dan budaya positif Yang dimaksud dengan pembentukan iklim, suasana, dan budaya positif adalah menciptakan kondisi yang kondusif untuk perkaderan yang selaras dengan prinsip-prinsip perkaderan dalam setiap aktivitas HMI, sehingga para kader nyaman dan dapat mengembangkan potensi dirinya semaksimal mungkin. Penciptaan kondisi ini mesti didukung oleh regulasi organisasi yang dapat mendorong terbentuknya kebiasaan dan kepribadian kader sesuai dengan Muslim Intelegensia (Insan Cita). 7. Kegiatan lain yang dibutuhkan. 1.5.3 Pengabdian Dalam rangka meningkatkan upaya mewujudkan masyarakat cita HMI yaitu masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT, maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kader. Pengabdian kader ini merupakan penjabaran dari peranan HMI sebagai organisasi perjuangan. Dan oleh karena itu seluruh bentuk-bentuk pembangunan yang dilakukan merupakan jalur pengabdian kader HMI, maka jalur pengabdiannya adalah sebagai berikut : 1. Jalur akademis (pendidikan, penelitian dan pengembangan). 2. Jalur dunia profesi (Dokter, konsultan, pangacara, manager, jurnalis dan lain-lain). 3. Jalur Birokrasi dan pemerintahan 4. Jalur dunia usaha (koperasi, BUMN dan swasta) 5. Jalur sosial politik 6. Jalur TNI/Kepolisian 7. Jalur Sosial Kemasyarakatan 8. Jalur LSM/LPSM 9. Jalur Kepemudaan 10. Jalur Olah raga dan Seni Budaya 11. Jalur-jalur lain yang masih terbuka yang dapat dimasuki oleh kader-kader HMI

1.6 Pengelolaan Perkaderan Implementasi perkaderan memerlukan sebuah pengelolaan yang terarah, terukur, efektif, dan efisien agar proses perkaderan dapat berjalan sesuai dengan pola perkaderan dan dapat dimonitor serta Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

312

dievaluasi tingkat keberhasilannya. Dalam pengelolaan perkaderan, unsur-unsur (para pihak) yang terlibat dalam proses perkaderan mesti memiliki kewenangan yang jelas serta tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur harus jelas pula. Selain kejelasan unsur-unsur (para pihak) yang terlibat dalam perkaderan, sumberdaya manusia pengelola perkaderan juga harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pelaksanaan perkaderan harus dapat memberikan gambaran dan panduan yang jelas bagi para pihak dan para pengelola, sehingga pengelolaan perkaderan dapat terstandarisasi dan terukur. Dalam pengelolaan perkaderan, hal-hal yang perlu diatur dan dijelaskan secara detail meliputi: 1. Kelembagaan 2. Sumberdaya Manusia 3. Mekanisme Pelaksanaan

1.7 Monitoring dan Evaluasi Monitoring adalah pemantauan pelaksanaan perkaderan untuk mengukur proses perkaderan, kesesuaian dengan pedoman dan regulasi yang telah dibuat, dan pergerakan perkaderan mencapai tujuan yang diharapkan. Dan evaluasi adalah sebuah proses analisa terhadap sistem perkaderan berdasarkan hasil monitoring. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam monitoring dan evaluasi perlu penjelasan yang detail mengenai: 1. Objek Pengukuran 2. Metodologi Pengukuran 3. Instrumen Pengukuran 4. Skala/Indikator Pengukuran 5. Analisa Penilaian

Dengan adanya monitoring dan evaluasi diharapkan perkaderan dapat berjalan dengan baik menuju pencapaian terbentuknya Muslim Intelegensia (Insan Cita).


313

1.8 Skema Perkaderan

Pengenalan

Pembentukan

Pengabdian Kader

Pengenalan HMI UG LK I Pendidikan

Memenuhi Kualifikasi

PT Aktivitas Follow-Up

Aktivitas Sosial/ keagamaan,dll

UG LK II

Memenuhi Kualifikasi

UG LK III

Aktivitas Follow-Up

Pengabdi an Aktivitas FollowUp

Pengembangan


314

BAB II IMPLEMENTASI PERKADERAN 2.1 Pengenalan Sebagai organisasi kemahasiswaan, tentu saja yang menjadi basis utama anggota HMI adalah mahasiswa, khususnya mahasiswa Islam. Oleh sebab itu perhatian kepada civitas akademika kampus harus menjadi titik fokus utama HMI guna dapat merekrut calon anggota sebanyak-banyaknya tanpa harus meninggalkan kualifikasi prioritas yang diharapkan HMI. Namun guna menghasilkan in put berkualitas, maka HMI harus pula melebarkan jangkauannya tidak sebatas pada lingkungan kampus, melainkan jauh sebelum calon mahasiswa menginjakan kaki di perguruan tinggi, yaitu sejak mulai ia berproses pada pendidikan awal. Artinya, bahwa aktivitas HMI dalam rangka mendapatkan calon kader yang berkualitas harus dimulai dari lingkungan dimana setiap individu lebih banyak melakukan aktivitasnya, mulai dari lingkungan sosial, pendidikan, agama dan lain sebaginya. Lewat aktivitas yang panjang inilah, memperkenalkan HMI menjadi tugas bersama para anggota HMI, juga para alumninya. Dalam

pelaksanaannya,

bentuk

kegiatan

pengenalan

ini

dilaksanakan

dengan

mempertimbangkan aspek kebutuhan (need) dan ketertarikan/minat (interest) para calon anggota berdasarkan tingkatannya masing-masing. Maka, upaya yang dilakukan adalah mendorong kegiatan sebanyak-banyaknya pada masing-masing jenjang para calon anggota HMI. Yang dimaksud calon anggota HMI adalah seluruh masyarakat yang dipersiapkan untuk masuk perguruan tinggi. Hal ini akan memiliki potensi besar, disamping dari citra positif yang akan diterima HMI melalui aktivitas ini. Penyelenggaraan/pelaksanaan kegiatan pengenalan ini dapat dilakukan oleh seluruh elemen keluarga besar HMI, yaitu: a. Pengurus HMI berbagai tingkatan b. Pengurus Badan Khusus/Lembaga Pengembangan Profesi berbagai tingkatan c. KAHMI d. dan elemen lain yang memungkinkan

Adapun contoh kegiatan pra rekrutmen yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: 1. Peringatan hari-hari besar Islam, misal: One Day Muharram 2. Try Out bagi siswa SD/SLTP/SLTA 3. Latihan Kepemimpinan Siswa (OSIS) 4. Penyambutan mahasiwa baru melalui aktivitas pemberian informasi kebutuhan mahasiswa baru, seperti: informasi kos-kosan, prosedur daftar ulang, dan lain sebagainya 5. Bimbingan belajar Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

315

6. Kegiatan minat, bakat, dan hobi, seperti: camping, musik, dan lain sebagainya 7. Seminar/kajian keilmuan 8. Penyediaan bank soal di masing-masing komisariat yang dapat diakses mahasiswa umum 9. bahkan parenting class bagi para orang tua siswa/mahasiswa, serta kegiatan lainnya Kegiatan-kegiatan pra rekrutmen ini mesti dilakukan sesering dan semasif mungkin, sehingga HMI dapat dikenal secara baik oleh berbagai kalangan. 2.2 Pembentukan dan Pengembangan Sebagai seorang kader, tahapan yang mesti di lalui adalah fase pembentukan dan pengembangan dimana setiap kader akan dibina untuk menjadi kader yang paripurna, yang dapat mengemban misi HMI. Istilah pembentukan dan pengembangan itu sendiri masing-masing memiliki sisi tekannya tersendiri. Pembentukan adalah sebuah fase perkaderan yang merupakan sekumpulan aktivitas yang terintegrasi untuk memberikan prinsip-prinsip dan kemampuan dasar kader. Sedangkan pada pengembangan yang dimaksudkan adalah sekumpulan aktivitas untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian serta minat-bakat kader. Dari sisi ini dapat dimengerti bahwa pembentukan lebih berorientasi pada pemberikan kemampuan-kemampuan dasar, sedangkan pembinaan lebih menitik beratkan pada pengembangan kemampuan dan keahlian para kader. Keduanya dengan demikian merupakan satu proses yang terintegrasi. Berdasarkan bentuknya, pelaksanaan perkaderan pada fase pembentukan dan pengembangan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu perkaderan formal dan perkaderan informal. Berikut penjelasan tentang pelaksanaan fase pembentukan dan pengembangan: 2.2.1 Perkaderan Formal Praktik pelaksanaan perkaderan formal ini adalah training/pelatihan, dimana pengertian dari training/pelatihan adalah suatu proses sistematis untuk menanamkan nilai-nilai, ilmu pengetahuan, dan keahlian yang dilakukan melalui kegiatan terstruktur dan kurikulum yang baku. Dengan demikian, secara umum training/pelatihan ditujukan untuk mengubah pola pikir, sikap, dan prilaku seseorang sesuai dengan tujuan dari training/pelatihan itu sendiri. Dalam perkaderan formal ini, kegiatan training/pelatihan dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: a) training formal, b) training non-formal, dan c) training lainnya. Penjelasan mengenai training-training tersebut adalah sebagai berikut: 2.2.1.1 Training Formal Training formal adalah pelatihan yang dilakukan dalam rangka pembentukan kepribadian kader secara sistematis dan berjenjang. Pada dasarnya training formal ini wajib diikuti oleh seluruh kader sesuai dengan levelnya tanpa terkait dengan posisi struktural yang sedang dijabat, maksudnya tidak diperkenankan untuk menetapkan persyaratan struktural untuk mengikuti training formal.


316

Training formal terdiri dari 3 (tiga) jenjang, yaitu: Latihan Kader I, Latihan Kader II, dan Latihan Kader III.

2.2.1.1.1 Latihan Kader I Fokus utama dari Latihan Kader I adalah penanaman nilai-nilai (ideologisasi organisasi) kepada kader agar dapat terjadi perubahan pola pikir, sikap, dan prilaku sesuai dengan kepribadian kader yang diharapkan. Jadi secara sederhana, kurikulum Latihan Kader I merupakan doktrin organisasi.

Penyelenggaraan Latihan Kader I dijelaskan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan training formal perkaderan HMI.

A. Tujuan dan Target Tujuan Latihan Kader I adalah “Terbinanya kepribadian muslim yang berkualitas akademis, sadar akan fungsi dan peranannya dalam berorganisasi serta hak dan kewajibannya sebagai kader umat dan kader bangsa”.

Target dari Latihan Kader I adalah agar kader HMI: 1. Memiliki kesadaran menjalankan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari 2. Mampu meningkatkan kemampuan akademis 3. Memiliki kesadaran akan tanggung jawab keumatan dan kebangsaan 4. Memiliki kesadaran berorganisasi

B. Persyaratan Peserta Untuk dapat mengikuti Latihan Kader I, sekurang-kurangnya calon kader harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, dan tidak sedang menjalani skorsing akademik. 2. Beragama Islam (Muslim/Muslimah) 3. Dapat membaca Al-Qur‟an. 4. Bisa melakukan sholat (hafal bacaan sholat) 5. Bersedia mengikuti seluruh kegiatan training

C. Kurikulum Materi yang diberikan dalam Latihan Kader I adalah: 1. Sejarah Peradaban Islam dan HMI 2. Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI 3. Mision HMI Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

317

4. Konstitusi HMI 5. Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi

Alur proses pemberian materi adalah sebagai berikut: No.

Materi

1. Sejarah

Isi Materi Fokus materi adalah

Peradaban Islam untuk melihat sejarah

Target Afektif

Kognitif Motorik

Keterangan

terbuka, tahu per-

tidak

berfungsi

toleran

cepat

memberikan

adaban

kebudaayan Islam

dan aliran mengam frame awal

dunia, sampai dengan

dalam

-bil

karakteristik

Islam masuk ke

Islam,

kesim-

pribadi Muslim

Indoensia. lalu di

serta

pulan

Intelegensia

fokuskan pada sejarah

posisi

kelahiran HMI sebagai

HMI

kelanjutan dari pada perjuangan umat Islam. 2. NDP HMI

3. Misi HMI

fokus materi mengenai tambah

tahu nilai- menjalan berfungsi

tujuan yang benar dapat yakin

nilai dasar -kan

memberikan

dicapai jika dan hanya

dengan

perjuang-

sholat

penanaman nilai-

jika didasarkan pada

Islam,

an HMI

dan

nilai dasar

sumber yang benar dan cenderun

ibadah

perjuangan HMI

dilakukan dengan cara

g pada

lain,

untuk

yang benar pula

kebenara

senang

dilaksanakan

n, loyal,

mengaji dalam keseharian

optimis/

dan

pantang

mengkaj

menyera

i, serta

h

berbagi

fokus materi mengenai jujur,

tahu

dapat

berfungsi

konsep insan cita,

obyektif, kepribadi- berargu- memberikan

tanggung jawab kader

kreatif,

an HMI,

mentasi

penanaman

dalam pencapaian

dan

tujuan

ilmiah,

tugas-tugas kader


318

tujuan HMI

4. Konstitusi HMI

bertang- HMI, dan

menjalan dalam

gung

upaya

-kan

jawab

pencapai- tugas an tujuan

dengan

HMI

baik

fokus materi mengenai taat,

tahu

aktif

struktur HMI, hak dan

patuh,

aturan

beraktivi

kewajiban anggota,

dan

yang

-tas

serta wahana aktivitas

tertib

berlaku di

kader dalam ber-HMI 5. Kepemimpinan

menjalankan misi HMI

HMI

fokus materi mengenai kooperat tahu jenis

menerap berfungsi sebagai

& Manajemen

pengertian dasar

if,

kepemim- -kan

ilmu alat dalam

Organisasi

kepemimpinan dan

solider

pinan, dan prinsip

implementasi

prinsip manajemen

menjalan- manaje- misi HMI kan

men

kegiatan

dalam

berbasis

kegiatan

manajemen

Alur materi tersebut disusun sedemikian rupa, merupakan alur proses penanaman nilai-nilai dasar yang hendaknya dimiliki oleh setiap kader HMI. Seorang kader mesti memahami bahwa Islam masuk ke Indonesia tidak terjadi secara serta merta dan statis, tetapi ia berkembang dalam berbagai bentuk aliran (madzhab), sehingga ia bisa memahami karakteristik Islam yang berkembang di Indonesia. Dengan pengetahuan itu, diharapkan akan terbentuk sikap yang toleran dan terbuka (meminimalisir klaim kebenaran). Selanjutnya dengan pemikiran yang toleran dan terbuka, maka dikuatkan pemahaman ke-Islam-an ala HMI, yaitu Nilai-nilai Dasar Perjuangan, dimana keyakinan/keimanan harus ditujukan pada Allah SWT, dan dilakukan dengan cara yang benar (amal soleh). Implementasi amal soleh secara organisatoris diwujudkan dalam misi HMI, dengan kata lain bahwa perjuangan mewujudkan misi HMI adalah tugas suci seorang kader yang merupakan amal soleh dan ibadah/pengabdian kepada Allah SWT. Supaya kader dapat mengaplikasikan aktivitas perjuangan mewujudkan misi HMI, maka diberikan ilmu alat untuk membantu para kader dalam pelaksanaan kegiatan keorganisasian, sehingga mereka dapat berkerja secara sistematis, efektif, dan efisien. Terakhir sekaligus rencana tindak lanjut kegiatan Latihan Kader I, para kader diperkenalkan Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

319

dengan bentuk HMI, hak dan kewajiban mereka, serta wahana tempat mereka memperjuangkan misi HMI, sehingga mereka dapat merancang aktivitas yang akan dilakukan dalam ber-HMI.

Silabus masing-masing materi adalah sebagai berikut: MATERI SEJARAH PERADABAN ISLAM DAN HMI Tujuan Umum : Peserta dapat memahami, menghayati dan merefleksikan keunggulan peradaban Islam dan sumbangsihnya kepada dunia hingga masa kini, serta dapat memposisikan HMI sebagai kelanjutan sejarah Tujuan Khusus : 1. Peserta dapat mengetahui Keunggulan Sejarah Islam 2. Peserta dapat mengetahui Sumbangsih Islam Kepada Dunia 3. Peserta dapat memposisikan HMI sebagai kelanjutan Sejarah Islam Alokasi Waktu : 6 (enam) Jam Urgensi Materi : Materi ini mencoba untuk memotret keunggulan yang pernah dilahirkan oleh peradaban Islam serta sumbangsihnya pada dunia, khususnya di dalam memberikan kontribusi terhadap tumbuhkembangnya peradaban dunia. Materi ini menjadi penting agar dapat menumbuhkan kesadaran kader serta rasa optimismenya terhadap agama Islam, sehingga dapat memposisikan HMI sebagai kelanjutan dari ekspansi sejarah Islam untuk Indonesia. Pokok Bahasan : A. Sejarah dan Peradaban 1. Pengertian Sejarah dan urgensinya 2. Pengertian Peradaban dan hubungannya dengan keterlibatan sejarah 3. Peradaban dan Islam B. Kondisi Sosiologis Masyarakat Arab 1. Masyarakat Arab Pra-Islam dan Tradisinya 2. Masyarakat Arab Dan Kehadiran Islam 3. Suku Quraiys dan Kelahiran Muhammad C. Dakwah Muhammad SAW 1. Strategi Dakwah Nabi 2. Tujuan dan Etika Perang Masa Kenabian 3. Mekah dan Yatsrib 4. Pembentukan Masyarakat Madinah 5. Wafat Rasulullah D. Khulafa‟urrasyidun 1. Abu Bakar 2. Umar Bin Khattab 3. Utsman Bin Affan 4. Ali Bin Abi Thalib E. Dinasti Pasca Khulafa‟urrasyidun 1. Muawiyah dan Dinasti Islam 2. Dinasti Umayah 3. Dinasti Abbasiyah Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

320

Metode Penyampaian Evaluasi Referensi

: :

F. Islam di Eropa : Spanyol dan Silsilia G. Negara-negra Muslim Terakhir 1. Dinasti Fatimiyyah 2. Dinasti Mamluk 3. Turki Utsmani H. Islam dan Indonesia 1. Asal usul masuknya Islam 2. Kerajaan dan Kesultanan 3. Kekuasaan Belanda, Inggris, Portugis 4. Benturan peradaban, struktur sosial & budaya, Hindu, Animisme & Dinamisme 5. Walisongo & peranannya 6. Era modern ( perjalanan Islam Indonesia ) 7. Serikat Islam 8. Muhammadiyah & Gerakan Pembaruan 9. Al Irsyad dan NU I. Himpunan Mahasiswa Islam 1. Latar Belakang Berdirinya HMI 2. Kedudukan HMI ditengah-tengah pertarungan ideologi dan Masyarakat 3. Gagasan dan Visi Pendiri HMI. 4. Komitmen ke-Islaman dan Kebangsaan sebagai Dasar Perjuangan HMI. 5. Dinamika Sejarah Perjuangan HMI Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa (Fase-Fase Perjuangan HMI) 6. Kontribusi HMI bagi Bangsa dan Agama 1. NKRI 2. Pancasila 3. Orde Lama 4. Orde Baru 5. Reformasi Test Tertulis 1. Philip K. Hitti, History Of Arabs (History Of The Arabs ; From The Earliest Times To The Present). Jakarta; PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005 2. Qasi A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, Buku Pintar Sejarah; Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini (Al-Mawsu‟ah Al-Muyassaroh Fi Al-Tarikh Al-Islami), Jakarta; Zaman, 2014 3. Tariq Suwaidan, Dari Puncak Andalusia; Kisah Islam Pertama Kali Menginjakan Kaki di Spanyol, Membangun Peradaban, Hingga Menjadi Warisan Sejarah Dunia (Al-Andalus ; AlTarikh Al-Mushawwar), Jakarta; Zaman, 2015 4. Tamim Anshary, Dari Puncak Bagdad: Sejarah Dunia Versi Islam (Destiny Distrupted : A History Of The World Through Islamic Eyes). Jakarta; Zaman, 2009


321

5. David Levering Lewis, The Greatness Of Andalus: Ketika Islam Mewarnai Peradaban Barat (God Crucible: Islam and The Making Of Europe). Jakarta; PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008 6. Marshall G.S. Hodgson, The Venture Of Islam : Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia (The Vanture Of Islam: Conscience and History in a World Civilizasion Volume one: The Classical Age Of Islam.) Jakarta; Paramadina, 2002 7. Marshall G.S. Hodgson, The Venture Of Islam : Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia (The Vanture Of Islam: Conscience and History in a World Civilizasion Book two:The Classical Civilization Of The High Caliphate) Jakarta; Paramadina, 2002 8. Victor I Tanja, Himpunan Mahasiswa Islam; Sejarah dan Kedudukannya Ditengah-tengah Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia (Jakarta; Penerbit Sinar Harapan, 1982) 9. Hasanuddin Saleh, HMI Dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila (Yogjakarta; Pustaka Pelajar, 1996) 10. A. Dahlan Ranuwihardjo, Bung Karno dan HMI Dalam Pergulatan Sejarah: Mengapa Bung Karno Tidak Membubarkan HMI?. Jakarta: Intrans. 2002 11. Agus Salim Sitompul, Citra HMI. Yogjakarta: Adytia Media. 1997 12. Agus Salim Sitompul, Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam Tahun 1947-1993. Jakarta: Intermasa. 1995 13. Syafinudin Al-Mandari, Demi Cita-cita HMI, Catatan Ringkas Perlawanan Kader dan Alumni HMI terhadap Rezim Orde Baru. Jakarta: Multi Sarana. 2003 14. Agus Salim Sitompul, Sejarah Perjuangan HMI(1974-1975), Bina Ilmu 15. Sulastomo, Hari-hari Yang Panjang, PT. Gunung Agung, 1988 16. Sharsono, HMI Daiam Lingkaran Politik Ummat Islam, Cl IS, 1997. 17. Ramli Yusuf (ed), 50 tahun HMI mengabdi, LASPI, 1997.

NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN Tujuan Umum : Peserta dapat memahami latar belakang kelahiran NDP, urgensinya dalam organisasi serta dapat mengetahui nilai-nilai pokok yang termaktub di dalamnya secara umum. Tujuan Khusus : 1. Peserta dapat memahami latar belakang kelahiran NDP HMI dan urgensinya dalam organisasi 2. Peserta dapat mengetahui kedudukan dan hubungan NDP dengan Misi HMI. 3. Peserta dapat mengetahui nilai-nilai pokok yang terkandung Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

322

Alokasi Waktu

:

Urgensi Materi

:

Pokok Bahasan

:

dalam NDP HMI 10 Jam Materi NDP merupakan doktrin nilai organisasi bagi para kader HMI, mengetahui keseluruhan nilai adalah syarat mutlak sebelum kader mampu mengimplementasikan serta mentransformasikan nilai-nilai sebagaimana yang diharapkan. Maka materi NDP pada tingkatan ini lebih bersifat doktriner. Pengarahan metode pada tiap-tiap nilai harus disesuaikan dengan tingkat penerimaan para peserta training.

1. Sejarah NDP HMI 1.1. Pengertian NDP 1.2. Sejarah Perumusan dan lahirnya NDP 1.3. NDP sebagai kerangka pemikiran Ke-Islaman dan KeIndonesiaan HMI 1.4. Hubungan antara NDP dan Mision HMI

Bahan Bacaan

:

2. NDP HMI 2.1. Dasar-dasar Kepercayaan 2.2. Pengertian-pengertian Dasar Tentang Kemanusiaan 2.3. Kemerdekaan Manusia (ikhtiar) dan Keharusan Universal (Taqdir) 2.4. Ketuhanan Yang Maha Esa dan Prikemanusiaan 2.5. Individu dan Mayarakat 2.6. Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi 2.7. Kemanusiaan dan Ilmu Pengetahuan 2.8. Kesimpulan dan Penutup 1. Al Qur‟an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. 2. Ali Syari‟ati, Ideologi Kaum Intelektual, Suatu Wawasan Islam, Mizan, 1992. 3. --------------, Tugas Cendikiawan Muslim, Srigunting, 1995. 4. Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Pustaka Pelajar, 1999. 5. -------------------------, Islam dan Pembebasan, LKIS, 1993. 6. A. Syafi i Ma‟arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1985. 7. Hasan Hanafi , Ideologi, Agama dan Pembangunan, P3M, 1992. 8. Kazuo Shimogaki, Kiri Islam, LKIS, 1995. 9. Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif, Mizan, 1987. 10. Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Tela‟ah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, Yayasan Wakaf Paramadina, 1992. 11. ......................................., Islam Agama Peradaban; Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam


323

Sejarah. Paramadina. 2008. 12. ......................................., Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia. Paramadina, Cet IV. 2010

MISSION HMI Tujuan Umum

:

Tujuan Khusus

:

Alokasi Waktu Urgensi Materi Pokok Bahasan

: : :

Peserta dapat memahami missi HMI dan hubungannya dengan status, sifat, asas, tujuan, fungsi dan peran organisasi HMI secara intergral. 1. Peserta dapat menjelaskan fungsi dan peranannya sebagai mahasiswa 2. Peserta dapat menjelaskan tafsir tujuan HMI 3. Peserta dapat menjelaskan hakikat fungsi dan peran HMI 4. Peserta dapat menjelaskan hubungan Status, Sifat, Asas, Tujuan, Fungsi dan Peran HMI secara integral 4 Jam

1.

2.

3.

4. 5. Bahan Bacaan

Makna HMI sebagai Organisasi Mahasiswa a. Pengertian Mahasiswa b. Mahasiswa Sebagai Inti Kekuatan pembaharu c. Modal Social Mahasiswa Hakikat keberadaan HMI a. Makna HMI sebagai organisasi yang berasaskan Islam b. Makna Independensi HMI Tujuan, Fungsi dan peran HMI a. Penjelasan Tafsir tujuan b. Penjelasan fungsi dan peran strategis HMI Hubungan antara Status, sifat,asas tujuan, fungsi dan peran HMI secara Integral Strategi Implementasi Tujuan HMI

:

KEPEMIMPINAN MANAGEMEN DAN ORGANISASI Tujuan Umum : Peserta dapat memahami peran, fungsi serta hakikat dari kepemimpinan, managemen dan organisasi serta mampu cara mengoprasionalisasikannya. Tujuan Khusus : 1. Peserta dapat mengetahui peran, fungsi dan hakikat dari KMO 2. Peserta mampu memahami cara mengoprasionalisasikan organisasi Alokasi Waktu : 3 Jam Urgensi Materi : Pokok Bahasan : A. Kepernimpinan 1. Hakekat, peran dan fungsi kepernimpinan Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

324

1.1. Pengertian kepernimpinan 1.2. Teori dan konsepsi kepernimpinan 1.3. Fungsi dan peran kepernimpinan 1.4. Syarat-syarat kepemimpinan 1.5. Model-model kepemimpinan 1.6. Gaya kepemimpinan B. Managemen 1. Hakekat peran dan fungsi manajemen 1.1. Pengertian manajemen 1.2. Fungsi manajemen 1.3. Unsur-unsur manajemen 1.4. Macam-macam manajemen 2. Sistem dan metode perencanaan 2.1. Pengertian perencanaan 2.2. Teknik dan prosedur perencanaan 3. Sistem dan metode pengorganisasian 3.1. Pengerlian pengorganisasian 3.2. Tujuan, fungsi dan unsur pengorganisasian 3.3. Teknik dan prosedur pengorganisasian 4. Sistem dan metode evaluasi 4.1. Pengertian evaluasi 4.2. Tujuan dan sifat evaluasi 4.3. Macam-macam evaluasi 4.4. Teknik dan prosedur evaluasi 5. Analisis SWOT 5.1. Pengertian, fungsi dan tujuan SWOT 5.2. Penerapan analisis SWOT dalam organisasi C. Organisasi 1. Hakekat dan fungsi organisasi 1.1. Pengertian dan fungsi organisasi 1.2. Ciri-ciri organisasi 1.3. Prinsip-prinsip organisasi 1.4. Asas-asas organisasi 1.5. Model-model organisasi 2. Sistem organisasi modern 2.1. Syarat-syarat organisasi modern 22. Strukturorganisasi modern 2.3. Prosedur dan mekanisme kerja organisasi modern Bahan Bacaan

:

KONSTITUSI Tujuan Umum

:

Peserta dapat memahami dan menerapkan ruang lingkup konstitusi


325

Tujuan Khusus

:

1. Peserta dapat menjelaskan ruang lingkup konstitusi HMI dan hubungannya dengan pedoman pokok organisasi lainnya secara gamblang. 2.Peserta dapat mempedomani konstitusi dan pedoman-pedoman pokok organisasi dalam kehidupan berorganisasi. 3.Peserta dapat memecahkan masalah-masalah organisasi dalam pendekatan konstitusi.


: : :

2 Jam

Bahan Bacaan

:

1. Pengantar Ilmu Hukum 1.1. Pengertian dan Fungsi Hukum 1.2. Hakekat Hukum 1.3. Pengertian Konstitusi dan arti pentingnya dalam organisasi 2. Ruang lingkup Konstitusi HMI 2.1. Makna Mukodimah AD HMI 2.2. Makna HMI sebagai organisasi yang berasaskan Islam 2.3. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga HMI 2.3.1. Masalah keanggotaan 2.3.2. Masalah Struktur Kekuasaan 2.3.3. Masalah Struktur Kepemimpinan 3. Pengenalan Lembaga 3.1. Kohati 3.2. Lembaga Pengembangan Profesi 3.3. Pedoman Lembaga Pengembangan profesi 3.4. Atribut HMI 1. Hasil-hasil kongres. 2. Zainal Abidin Ahmad, Piagam Muhammad, Bulan Bintang, t.t. 3. Prof. DR. Mukhtar Kusuatmadja, SH, LMM dan DR. B. Sidharta, SH, Pengantar Ilmu Hukum; Suatu pengenalan Pertama berlakunya Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 2000. 4. Prof. Chainur Arrasjid, SH. Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 5. UUD 1945 (untuk perbandingan) 6. Literatur lain yang relevan

D. Manajemen Training Fokus utama Latihan Kader I adalah pembentukan kesadaran dan penanaman nilai-nilai, maka pelaksanaannya lebih menekankan pada aspek afeksi, sehingga penerapan kurikulum dan materi harus mampu menstimulus terbentuknya atau terjadinya perubahan sikap sesuai dengan pribadi kader yang diharapkan.


326

Perencanaan training dibuat dalam bentuk modul Latihan Kader I oleh tim pemandu yang disampaikan kepada BPL PB HMI untuk diperiksa dan dinilai. Selain sebagai panduan pengelolaan training, modul yang dibuat juga merupakan penilaian (credit point) untuk tim pemandu. Dalam pelaksanaan Latihan Kader I, mesti dibangun iklim, suasana, dan budaya yang positif, tidak sebatas dalam forum, tetapi juga pada keseluruhan aktivitas training. Kader yang terlibat dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengelolaan training memosisikan diri sebagai pembimbing yang baik (bukan pengajar), sehingga terbangun suasana yang egaliter dan dinamis. Tim pemandu mesti lebih banyak membuat media dan contoh dalam penyampaian materi dan penanaman nilai-nilai, serta membangun interaksi yang baik. Selain itu, metode yang digunakan hendaknya bervariasi, sebaiknya tidak ada metode yang diulang sama persis, kecuali hal yang sifatnya energizer atau ice breaking. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam Latihan Kader I pada dasarnya menggunakan prinsip minimalis, maksudnya untuk membangun kegairahan dan motivasi kreatif dengan memaksimalkan yang ada, dengan kata lain 'dalam kondisi minimal dilatih melakukan hal secara maksimal'. Setiap proses dalam pelaksanaan Latihan Kader I sejak pembukaan sampai dengan penutupan, wajib untuk direkam, yang dilampirkan dalam laporan pelaksanaan dan laporan pengelolaan.

E. Mekanisme Pelaksanaan Terkait dengan mekanisme pelaksanaan dijelaskan lebih detail di petunjuk teknis penyelenggaraan training formal.

F. Ketentuan Lain Untuk kelancaran dan keteraturan pelaksanaan Latihan Kader I, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan modul, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) Latihan Kader I dibuat oleh BPL PB HMI dan disahkan dalam sidang pleno PB HMI. 2. Juklak dan Juknis Latihan Kader I memuat tentang pedoman dan acuan mengenai teknis pelaksanaan Latihan Kader I, misal: format usulan, format laporan, administrasi training, dan lain sebagainya yang dianggap perlu. 4. Modul Latihan Kader I dibuat oleh tim pemandu Latihan Kader I yang bersangkutan, tidak boleh bertentangan dengan pedoman perkaderan, Juklak, Juknis, dan ketentuan lainnya. 5. BPL PB HMI diwajibkan membuat contoh modul Latihan Kader I yang menjadi acuan pembuatan modul Latihan Kader I oleh tim pemandu. 6. Dalam Juklak, Juknis, dan Modul tidak diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi materi Latihan Kader I. 7. Pelaksanaan Latihan Kader I tidak diperkenankan menggunakan tema.


327

2.2.1.1.2 Latihan Kader II (Intermediate Training) Fokus utama dari Latihan Kader II adalah pemberian materi yang sifatnya pendalaman dan pengayaan serta keahlian dalam mengelola organisasi, khususnya HMI, agar kepribadian kader yang telah terbentuk dapat diimplementasikan dalam wilayah organisasi. Penekanan Latihan Kader II pada kemampuan aspek kognitif dan motorik secara berimbang.

Penyelenggaraan Latihan Kader II dijelaskan sebagai berikut:

A. Tujuan dan Target Tujuan Latihan Kader II adalah “Terbinanya kader HMI yang mempunyai kemampuan intelektual untuk memetakan peradaban dan memformulasikan gagasan dalam lingkup organisasi”

Target dari Latihan Kader II adalah agar kader HMI: 1. Memiliki kesadaran intelektual yang kritis, dinamis, progresif, inovatif dalam memperjuangkan misi HMI 2. Memiliki pengetahuan tentang peta peradaban dunia 3. Memiliki kemampuan manajerial dalam berorganisasi

B. Persyaratan Peserta Untuk dapat mengikuti Latihan Kader II, kader sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar 2. Dapat menghafal 13 (tiga belas) surat dalam Al-Qur'an di luar QS. Al-Fatihah 3. Memenuhi credit point yang ditetapkan 4. Lulus seleksi

C. Kurikulum Materi yang diberikan dalam Latihan Kader II adalah: 1. Teori-teori perubahan 2. Ideopolitorstratak 3. Studi Gerakan Islam 4. Wawasan nusantara 5. Pendalaman NDP 6. KMO Alur proses pemberian materi adalah sebagai berikut:


328

No.

Materi

Target

Isi Materi Afektif

1. Teori-teori Perubahan

Kognitif Motorik

fokus materi mengenai teoriteori yang digunakan dalam melakukan perubahan

Keterangan berfungsi sebagai ilmu alat untuk menganalisa gerakan perubahan sosial yang mesti dilakukan

2. Ideopolitor Stratak Fokus pada wawasan dan kemampuan kognitif

berfungsi sebagai rencana tindak lanjut gerakan perubahan sosial yang mesti dilakukan

3. Studi Gerakan Islam

fokus materi mengenai perkembangan gerakan Islam dunia

berfungsi memberikan frame bentuk gerakan yang digunakan

4. Wawasan Nusantara

Fokus materi mengenai fotret kejayaan kerajaankerajaan di Nusantara sebelum menjadi negara bangsa.

berfungsi memberikan frame bentuk dan corak Islam di Nusantara

5. NDP

Fokus materi mengenai pendalaman teoritis nilainilai perjuangan

berfungsi memberikan frame gerakan perjuangan HMI

6. Kepemimpinan & fokus materi Manajemen mengenai Organisasi instrumen/alat untuk mendukung kepemimpinan

berfungsi sebagai ilmu alat dalam penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, dan implementasi gerakan

Alur materi tersebut disusun sedemikian rupa, merupakan alur proses pemberian kemampuan dasar seorang pemimpin untuk dapat membawa organisasi ke dalam perubahan sosial sesuai dengan yang Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

329

diharapkan/tujuan organisasi. Seorang kader Muslim Integensia (Insan Cita) mesti memiliki kemampuan analisa di dalam melakukan gerakan perubahan dalam berbagai aspeknya, ia tidak lagi memahami dalam kaitannya dengan satu aspek penunjang perubahan, melainkan keseluruhan komponen yang sangat memungkinkan terjadinya perubahan. Oleh sebab itu, materi teori-teori perubahan disajikan sebagai bentuk pengetahuan yang dapat memberikan kemampuan analisis dalam melakukan perubahan dimanapun ia berada. Di dalam melakukan perubahan, setiap kader harus dapat melihat pertumbuh kembangan ideologi-ideologi yang ada, sebab dapat dipastikan bahwa perubahan yang terjadi akan selalu berbanding lurus dengan tumbuh kembangnya ideologi tertentu. Dari sebab itu, pengetahuan tentang strategi penyebaran ideologi dalam lingkup perubahan menjadi teramat penting disamping bahwa Islam itu sendiri turut pula memberikan in put dalam melakukan gerakan perubahannya. Maka melihat Islam dalam kontkes gerakan turut pula menjadi bahan dasar HMI di dalam menentukan gerakannya ditengah-tengah keberadaan gerakan lainnya. Pengetahuan tentang keberadaan gerakan Islam ini memberikan suatu kenyataan bahwa HMI harus pula mengambil posisi diantara gerakan-gerakan tersebut berdasarkan identitas dirinya yang tak terpisahkan dari keindonesiaannya tempat ia tumbuh-kembang. Maka pemberian pengetahuan secukupnya tentang fotret perkembangan dan kejayaan tanah Nusantara sebagai cikal-bakal dari Indonesia menjadi penting sebagai bentuk pengenalan terhadap nilai-nilai dasar budaya yang ada di Indonesia. Untuk mendekatkan fokus perjuangan, kader disajikan dan dituntut untuk mengetahui dan memahami nilainilai dasar yang diusung oleh HMI sebagai bentuk persenyawaan antara Islam sebagai sebuah ajaran yang normativ dan Indoensia sebagai bagian dari realitas dan sejarah dimana HMI tumbuh kembang. Maka pendalaman tentang materi NDP menjadi satu hal yang dapat memberikan penjelasan tentang kejuangan HMI. Untuk membantu dalam pelaksanaan perjuangan, perlu pengetahuan sebagai ilmu alat untuk menganalisa gerakan perubahan sosial yang bisa dilakukan, sehingga kader dapat menentukan pola perjuangan yang tepat. Selain alat bantu analisa, kader juga harus memiliki kemampuan praktis untuk penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, dan implementasi gerakan perjuangan. Dengan pengetahuan dan kemampuan yang diberikan, diharapkan secara praktis, seorang kader lulusan Latihan Kader II dapat merencanakan dan mengimplementasikan gerakan perjuangan perubahan sosial secara organisatoris Silabus masing-masing materi adalah sebagai berikut:

TEORI-TEORI PERUBAHAN Tujuan Umum : Peserta dapat memahami perbedaan antara Tagyir dan Islah serta mampu berpikir kritis dalam melakukan analisis terhadap isu-isu perubahan sosial yang terjadi secara komperhensif. Tujuan Khusus : 1. Peserta dapat membahami perbedaan antara taghyir dan ishlah 2. Peserta dapat berpikir kritis dan melakukan analisis komperhensif terhadap isu-isu perubahan sosial yang terjadi di tatanan lokal, nasional, domestik, dan global. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

330

Alokasi Waktu Signifikansi Materi

: :

Pokok Bahasan

:

6 Jam Manusia pada dasarnya tercipta dalam kondisi ahsanut taqwim (forma terbaik dan sempurna) dan kondisi fitrah, namun dalam perjalanan hidupnya ia bisa jatuh dalam kondisi asfalus safilin (forma terburuk) karena kesalahan sistem kepercayaan, sistem nilai, pandangan dan tata perilaku yang dianut dan dijalankannya. Kondisi buruk secara kolektif menciptakan realitas sosial yang tidak ideal, mendegradasi kualitas kemanusiaan dan alam, menghambat optimalisasi fungsi kekhalifahan manusia di muka bumi, dan menjauhkan keterciptaan peradaban madani yang unggul bagi alam semesta. Untuk itu, diperlukan materi teori-teori perubahan dalam paradigma al-ishlah (perbaikan dan penyempurnaan kembali) agar manusia kembali dalam kondisi original sebagai makhluk ahsanut taqwim yang mampu memaksimalkan kedudukan dan potensi dirinya sebagai khalifatullah (mandataris Allah) sekaligus „abdullah (hamba Allah) yang berimplikasi pada perbaikan kehidupan sosial menuju peradaban unggul yang manusiawi. 1. Paradigma Dasar Perubahan 1.1. Paradigma Taghyiri 1.2. Paradigma Ishlahi 2. Teori-teori Perubahan Individual 2.1. Analisis Aktor 2.2. Paradigma People Centered Development 3. Teori-teori Perubahan Sosial Budaya 3.1. Analisis Sosial 3.2. Teori Modal sosial dan modal budaya 3.3. Teori Revolusi Sosial 3.4. Teori Konflik Sosial 3.5. Teori Struktural-Fungsional 3.6. Teori Masyarakat Konsumsi 3.7. Teori Produksi Budaya 3.8. Paradigma Teologi Transformasi 3.9. Paradigma Ilmu Sosial Profetik 3.10. Paradigma “Islam Kiri” 2.4. Paradigma Islam Liberal

4. Teori-teori Perubahan Politik 4.1. Teori Moderniasi 4.2. Teori Depedensi 4.3. Teori Sistem Dunia 4.4. Teori Hukum Progresif 5. Teori-teori Perubahan Ekonomi 5.1. Teori revolusi industri 5.2. Teori ekonomi pengetahuan Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

331

5.3.

Bahan Bacaan

:

Teori post-industri

6. Teori-teori Perubahan Organisasional 6.1. Teori Organisasi Sehat 6.2. Teori Perancangan Organisasi 6.3. Teori perubahan korporat 13. Al Qur‟an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. 14. Ikama, Kaizen jepang, wacana ilmu, 2011 15. Kasali, teori perubahan 16. Bourdieu, Pierre, Arena Produksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya, 1993 (terj.), Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2015 17. Baudrillard, Jean, Masyarakat Konsumsi, 1970 (terj.), Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2013 1. Al-Qur‟an dan terjemahannya, Departemen Agama 2. Anthony Giddens, Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Sosial, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000 3. Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Pusataka Pelajar, 1999 4. , Islam dan Pembebasan, LKIS, 1993 5. A. Syafi‟i Ma‟arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1985 6. David. C. korten, Menuju Abad ke-21 : Tindakan sukarela dan Agendan Global, yayasan obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan, 1993 7. Doyle Paul Johnson, Teori sosiologi-II, PT Gramedia, 1986 8. Hasan Hanafi, Ideologi, Agama dan Pembangunan, P3M, 1992 9. , Kiri Islam, LKIS, 1995 10. Jalaluddin Rakhmat, Rekayasa Sosial : Reformasi atau Revolusi, Rosda Karya, 1999 11. , Islam Alternatif, Mizan, 1987 12. Maksum (ed), Mencari Ideologi Alternatif: Polemik Agama Pascaideologi Menjelang Abad 21, Mizan, 1994 13. Max Wber, Etika Prostestan dan semangat kapitalisme, Pustaka Promethea, 2000 14. Muhadi sugiono, Kritik Antonio Gramci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga, Pustaka Pelajar, 1999 15. Moeslim Abdurrahim, Islam Alternatif, Pustaka Firdaus, 1997 16. Roger Simon, Gagasan politik gramci, Pustaka Pelajar 1999 17. Suwarno & Alvin Y. So, Perubahan Sosial dan Pembangunan, (Edisi Revisi), LP3ES, 2000 18. Robert H. Lauer, Perspektif tentang Perubahan Sosial, Bina Aksara, 1989


332

Metode Penyampaian

:

Evaluasi

:

IDEOPOLITORSTRATAK Tujuan Umum :

Tujuan Khusus

:


: :

Pokok Bahasan

:

19. Tom Cambell, Tujuh Teori Sosial : Sketsa, Penilaian, Perbandingan, Kanisius, 1994 20. Reverensi lain yang relevan. - Ceramah, diskusi, studi kasus Test Objektif/Subjektif, penugasan dengan menganalisa kasus social

Peserta memiliki wawasan dan mampu menganalisa tentang perkembangan ideologi dunia, dan penerapan strategi taktik.

1. Peserta mampu memahami dan menganalisis perkembangan Ideologi dunia dan pengaruhnya terhadap perubahan sosial. 2. Peserta dapat menerapkan keterkaitan ideologi dan strategi taktik dalam menjalankan misi organisasi. 6 Jam Materi ini dirancang sebagai pemahaman tentang Ideologi, Politik, Organisasi dan Strategi. Tujuannya adalah memperdalam kemampuam kader dalam melakukan manajemen organisasi. Materi ini tidak hanya didasarkan kepada pemahaman teori, tetapi juga mempelajari teknik-teknik dan keterampilan dalam memfasilitasi para kader untuk siap berpartisipasi dan terjun secara mandiri ke dalam masyarakat. 1. Paradigma-paradigma dalam Ideologi 1.1. Paradigma Idealisme 1.1.1. Idealisme Logis/Logika Idealis Plato 1.1.2. Idealisme Dialektis/Dialektika Idealis Hegel 1.2. Paradigma Materialisme 1.2.1. Materialisme Logis/Logika Materialis Aristoteles 1.2.2. Materialisme Dialektis/Dialektika Materialis Marx

2. Ideologi-ideologi politik 2.1. Liberalisme dan Kapitalisme 2.2. Sosialisme, Marxisme, dan Komunisme 2.3. Katolikisme 2.4. Nasionalisme 2.5. Zionisme 2.6. Konfusianisme 2.7. Budhisme 2.8. Hinduisme

3. Organisasi Politik Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

333

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12.

Bahan Bacaan

:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Partai Republik dan Partai Demokrat Amerika Serikat Partai Konservatif dan Partai Buruh Inggris Partai Konservatif dan Partai Buruh Australia Partai Liberal Jepang Partai Komunis Cina, Kuba, Korea Utara, dan Vietnam Partai-partai Kiri Amerika Latin Partai-partai utama Perancis Partai-partai utama Jerman Partai-partai utama Rusia Partai-partai utama India Partai-partai utama Israel Partai Hijau (Green Party)

4. Strategi dan Taktik 4.1. Definisi strategi dan taktik 4.2. Strategi sebagai ide dan nilai perjuangan (Political Survival) 4.3. Teknik Analisis dan Pemetaan Aktor Sosial Nilai Dasar Perjuangan HMI Alija Ali Izetbegovic, Membangun Jalan Tengah, Mizan 1992 Karl Menheim, Ideologi dan Utopin, Kanisius, 1993 Zbigniev Brzezinki, Kegagalan Besar: Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam abadke-21, Remajz Rosdakarya, 1990 Murthada Mutthahari, Perspektif al-Qur'an tentang masyarakat dan Sejarah, Mizan, 1986 M. Amin Rais, Islam antara kita dan Fakta, Mizan 1986 Jorge Larrain, Konsep Ideologi, LKPSM, 1996 Stanislav Andreski, Max Weber: Kapitalisme Birokrasi dan Agama, Tiara Wacana, 1989 Hanafi Hasan, Agama, Ideologi dan Pembangunan, P3M, 1991 Roger Garaudy, Mencari Agama Abad 21, Bulan Bintang, 1986 "Agama dan tantangan jaman" (Kumpulan Prisma), LP3ES, 1984 Ali Syari'ati, Kritik Islam atas Marxixme dan Sesat fikir Barat lainnya, Mizan 1985 Ideologi Kaum Intelektual, Mizan, 1992 Frans Magnis Suseno, Karl Marx, Gramedia, 1998 Tan Malaka, Madilog, Teplok Press, 1999 Fachri Ali, Islam, Ideologi dunia dan Dominasi struktur, Mizan, 1985 Nurkholis Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, Paramadina, 1995 Anthony Gidden, The Third Way dalan Ketiga Pembaruan Demokrasi), PT. Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 2000


334

19. Maksum (ed). Mencari Ideologi Alternatif : Polemik Agama Pascaideologi Menjelang Abad-21, Mizan, 1994 20. Literatur lain yang relevan. 21. Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia; Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik. Yogjakarta; Kanisius, 1991 22. Tan Malaka, Madilog. Yogjakarta; NaRASI, 2010 23. A. Dahlan Ranuwihardjo, Hakikat Paham Kebangsaan. Jakarta; PKMN KAHMI, 2012 24. A. Dahlan Ranuwihardjo, Menuju Pejuang Paripurna; Aspek Ideologi dari Islam, Leadership, Strategi dan Taktik Dalam Perjuangan Politik. Jakarta; PKMN KAHMI, 2000 25. A. Dahlan Ranuwihardjo, Biografi, Pemikiran dan Perjuangan A. Dahlan Ranuwihardjo. Jakarta; PKMN KAHMI, 1995. 26. A. Dahlan Ranuwihardjo, Revolusi, Anti Imperialisme dan Pancasila. Jakarta; Intrans, 2002 27. Savitri Scherer, Keselarasan dan Kejanggalan; Pemikiranpemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX. Depok; Komunitas Bambu, 2012 28. Richard L. Kirkham, Teori-teori Kebenaran ; Pengantar Kritis dan Komperhensif. Bandung; Media Nusa, 2013 29. Martin Suryajaya, Materialisme Dialektis; Kajian Tentang Marxisme dan Filsafat Kontemporer. Yogjakarta; Resist Book. 2012 30. Richard Mc Gregor, The Party; The Secret World Of China‟s Communist Rullers. 2010 31. Muhadi Sugiono, Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga (restructuring Hegemony and the changing discourse of Development). Yogjakarta; Pustaka Pelajar. 1999 32. William C. Chittick, Kosmologi Islam dan dunia Modern; Relevansi Ilmu-ilmu Intelektualisme Islam. Jakarta; Mizan Publika, 2010 33. Douglas Holt&Douglas Cameron, Strategi Kultural; Memberdayakan Pemikiran Inovatif Untuk Menciptakan Merek Yang Tepat (Cultural Strategy) 34. Cynthia A. Montgomery, The Strategist Be Leader Your Business Needs. London; HarperCollins Publisher, 2012 35. Stuart Crainer&Des Dearlove, Strategy The Art and Sience Of Strategy Creation and Execution. United States Of America:2014 36. Jean Magretta, Understanding Michael Porter : Panduan Paling Penting Tentang Strategi dan Kompotisi (Understanding Michael Porter The Essensial Guide To Competition And Strategy). Yogjakarta; Andy, 2012 37. Daoed Joesoef, Studi Strategi; Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional. Jakarta; PT. Kompas Media Nusantara, 2014 Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

335

Metode Penyampaian

:

38. Aholiab Watloly, Sosio-Epistemologi: Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial. Yogjakarta; Kanisius, 2013 39. Sonny Keraf&Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan; Sebuah Tinjaun Filosofis. Yogjakarta; Kanisius, 2001 40. Lawrence E. Harrison, Samuel P. Hutington (ed), Kebangkitan Perang Budaya; Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia (Cultut Matters: How Values shape human progress). Jakarta; LP3ES. 2006 41. Osman Bakar, Hirarki Ilmu: Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu (Classification Of Knowledge in Islam: A Study In Islamic Philosophies Of science). Bandung: Mizan, 1997 42. Brig. Gen. T.R. Phillips, Roots Of Strategy : The 5 Greatest Military Classics Of All Time. U.S.A; Stackpole Books. 1985 43. Sayidiman Suryohadiprojo, Pengantar Ilmu Perang. Jakarta; Pustaka Intermasa. 2008 44. Saaprudin Bahar, A.B. Tangdililing, Integrasi Nasional; Teori, Masalah dan Strategi. Jakarta; Ghalia Indonesia, 1996 45. Amanda Setorini (ed), Agility; Bukan Singa Yang Mengembik. Jakarta; Pt. Gramedia Pustaka Utama. 2014 46. W. Chan Kim, Renne Mauborgne, Blue Ocean Strategy (Strategi Samudera Biru): Ciptakan Ruang Pasar Tanpa Pesaing dan Biarkan Kompetisi Tak Lagi Relevan. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005 47. Y. Wahyu Saronto,dkk. Intelijen: Teori, Aplikasi, dan Modernisasi. PT. Multindo Mega Pratama 48. Sopono Soegirman, Intelijen: Profesi unik orang-orang aneh. Jakarta: Media Bangsa. 2012 49. A.M. Hendropriyono, Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2013 50. Jono Hatmodjo, Intelijen Sebagai Ilmu. Jakarta: Balai Pustaka. 2003 Ceramah, diskusi, dialog dan simulasi

Evaluasi

:

Test Subjektif, Test Objektif, case Study dan Resume

STUDI GERAKAN ISLAM Tujuan Umum :

Tujuan Khusus

:

Peserta dapat memahami transmisi gerakan Islam dari masa ke masa serta dapat mengetahui motif dibalik setiap gerakan Islam dalam hubungannya dengan non-Islam, khususnya bagi perwujudan peradaban muslim 1. Peserta dapat mengetahui latar belakang lahirnya gerakan Islam 2. Peserta dapat mengetahui ide dasar dan motif dibalik setiap gerakan Islam 3. Peserta dapat mengetahui hubungannya dengan nonmuslim dan dalam kaitannya dengan perwujudan


336

peradaban Alokasi Waktu Urgensi Materi Pokok Bahasan

Bahan Bacaan

: : :

:

6 Jam

A. Pengertian Gerakan Islam. B. Hubungan Gerakan Islam dan Ideologi Islam, dalam hubungannya dengan kekuasaan. C. Sekte teologi awal mula dimulainya Gerakan Islam a. Khawarij b. Murji‟ah c. Mu‟tazilah d. Syiah e. Sunni D. Macam-macam Gerakan Islam a. Gerakan Revivalisme Islam; Latar Belakang, Ide-ide pokok, tokoh , target dan implikasi gerakan 1. Gerakan Wahabisme 2. Gerakan Sanusiyyah di Afrika Utara 3. Gerakan Midhat Pasya di Turki 4. Gerakan Khairuddin Pasya di Tunisia b. Gerakan Radikalisme Islam; Latar Belakang, Doktrin serta pola gerakan. 1. Ikhwanul Muslimin 2. Jama‟atul Muslimin 3. Islamic State Of Iraq and Shiria c. Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam 1. Jamaluddin Al-Afghani 2. Muhammad Abduh 3. Muhammad Rasyid Ridha d. Gerakan Orientaslisme dan Post-Orientalisme e. Indonesia dan Gerakan Islam 1. Sarekat Islam 2. Muhammadiyyah 3. Nahdhatul Ulama 4. Darul Islam 5. Masyumi 6. HMI 7. HTI 1. John L. Esposito, Islam dan Pembangunan (Jakarta; PT Rieneka Cipta, 1992) 2. A.Ezzati, Gerakana Islam; Sebuah Analisis (Jakarta; Pustaka Hidayah, 1990) 3. Murtadha Muthahhari, Gerakan Islam Abad XX. Jakarta; PT. Bounabi Cipta, 1986 4. Qasi A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, Buku Pintar Sejarah; Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini (Al-Mawsu‟ah Al-Muyassaroh Fi AlTarikh Al-Islami), Jakarta; Zaman, 2014 5. Muhammad Iqbal, Rekonstruksi Agama Dalam Islam (The Recontruction Of Religion Thought in Islam), Yogjakarta;


337

Lazuardi, 2002 6. Albert Hourani, Pemikiran Liberal di Dunia Arab (Arabic Thought In The Liberal Age), Bandung; Mizan Pustaka, 2004 7. Khaled Abou El-Fadl, Sejarah Wahabi dan Salafi; Mengerti Jejak Lahir dan Kebangkitan di Era Kita (The Great Theft; Wrestling Islam From the Ekstremists), Jakarta; Serambi, 2015 8. Nidhal Guessoum, Islam dan Sains Modern. Jakarta; Mizan, 2011 9. Edwar W. Said, Orientalisme; Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukan Timur Sebagai Subjek (Orientalism). Yogjakarta; Pustaka Pelajar, 2010 10. Graham E. Fuller, Apa Jadinya Dunia Tanpa Islam?; Sebuah Narasi Sejarah Alternatif (A World without Islam). Bandung; Mizan, 2014 11. Mustafa Akyol, Islam Tanpa Ekstremisme: Potret Seorang muslim Untuk Kebebasan. Jakarta; PT Elex Media Komputindo, 2014. 12. Muhammad Arkoun, Rethinking Islam (Rethinking Islam; Common Question, Uncommon Answer). Yogjakarta; Pustaka Pelajar, 1996) Robert D. Lee, Mencari Islam Autentik; Dari Nalar Puitis Iqbal Hingga Nalar Kritis Arkoun ( Overcoming tradition and modernity: the Search For Islamic Authenticity). Bandung; Mizan, 2000) 13. Quintan Wiktorowicz (ed), Aktivisme Islam; Pendekatan Teori Perubahan Sosial (Islamic Activism; A sosial Movement Theory Approach). Jakarta, Paramadina, 2007 14. Fazlur Rahman, Kebangkitan dan Pembaharuan di Dalam Islam (Revival and Reform In Islam; A Study Of Islamic Fundamentalism). Bandung; Pustaka, 2001 15. M. Quraish Shihab, Sunnah Syiah Bergandengan! Benarkah?;Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran. Tangerang; Lentera Hati, 2007 16. Munawir Sjadzali, Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa. Jakarta; UIPress. 1993 17. Harun Nasution, Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu‟tazilah. Jakarta; UIPress, 1987 18. W. Montgomery, Islam dan Peradaban Dunia ; Pengaruh Islam Atas Eropa Abad Pertengahan (The InfluenceOf Islam On Modieval Europe). Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 1972 19. Iskandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia. Yogjakarta; Lkis. 2005 20. Dale F. Eickelman&James Piscatori, Ekspresi Politik Muslim. Bandung; Mizan. 1998 21. M. Sa‟id Ramadhan Al-Buthi, Menampar Propaganda”Kembali Kepada Qur‟an”: Keruntuhan Argumentasi Paham Anti Mazhab dan Anti Taqlid. Yogjakarta: Pustaka Pesantren, 2013 22. Hadji Agus Salim, Pesan-Pesan Islam: Rangkaian Kuliah Musim Semi 1953 di Cornell University Amerika Serikat. Bandung; Mizan Media Utama. 2011 23. Afif Muhammad, Agama dan Konflik Sosial; Studi Pengalaman Indonesia. Bandung; Marja. 2013 Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

338

24. Kuntowijoyo, Indentitas Politik Umat Islam. Bandung; Mizan. 1997 25. Kuntowijoyo, Dinamika Internal Umat Islam Indonesia. LSIP. 1993 26. Zamarkhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia. Jakarta; LP3ES. 2011 27. H.A. Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern Di Timur Tengah. Jakarta; Djambatan. 1995 28. Didin saefuddin, Pemikiran Modern dan Postmodern Islam: Biografi Intelektual 17 Tokoh. Jakarta: PT. Grasindo. 2003 29. Bahtiar Effendy, Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta; Paramadina. 2009 30. Fauzan Saleh, Teologi Pembaharuan: Pergeseran Islam sunni Di Indonesia abad XX. Jakarta; PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004 31. Abdul Azis, Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011 32. Musdah Mulia, Negara Islam. Depok: KataKita, 2010 33. Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbadingan. Jakarta: UIPress. 1986 34. Fauzan Saleh, Kajian Filsafat Keberadaan Tuhan dan Pluralisme agama. Kediri: STAIN Kediri Press. 2011 35. Syed Hussein Alatas, Islam dan sosialisma. Pulau Pinang: Ganes Printing work. 1976 36. Harun Nasution, Akal dan Wahyu Dalam Islam. Jakarta: UIPress. 1986 37. Dahlan Ranuwihardjo, Negara Nasional dan Cita-Cita Islam: Bung Karno Menjawab A. Dahlan Ranuwihardjo. Jakarta: PKMN KAHMI. 2012 38. Nurcholish Madjid, Doktrin dan sejarah Peradaban Islam: Dimensi-dimensi sosial. Yayasan Wakaf Paramadina. 1990 39. Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVIII dan XVIII. Jakarta: Prenada Media Group, 2007 40. Noorhaidi Hasan, Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indoensia Pasca Orde-Baru. Jakarta: LP3ES. 2003 41. Muhammad Kamal Hasan, Modernisasi Indonesia, Respon Cendikiawan Muslim Masa Orde Baru, LSI 1987. 42. Asghar Ali Engginar, Islam dan Theologi Pembebasan, Pustaka Pelajar 1999 43. Ali Syari‟ati, Ideologi Kaum Intelektual: Satuan Wawasan Islam, Mizan 1992 44. Ali Syari‟ati , Tugas Cendikiawan Muslim, Srigunting, 1995. 45. Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Pustaka Pelajar, 1999. 46. Shimogaki, Kiri Islam, LKIS, 1995. 47. Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif, Mizan, 1987 A. Syafi i Ma‟arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1985. 48. Hasan Hanafi , Ideologi, Agama dan Pembangunan, P3M, 1992. 49. Fachri Ali dan Bakhtiar Effendi, Merambah Jalan Baru Islam, Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

339

Mizan 1986 50. Francois Railon, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia, LP3ES 1985 51. Jalaluddin Rakhmat, Rekayasa Sosial: Reformasi atau Revolusi? Rosdakarya, 1999 52. M. Dawam Raharjo, Intelektual, Integensia dan prilaku politik Bangsa, Mizan 1992 53. Muhammad Kamal Hasan, Modernisasi Indonesia, Lingkaran Studi Indonesia, 1987 54. Roger Garaudy, Mencari Agama Abad 21, Bulan Bintang, 1986 55. "Agama dan tantangan jaman" (Kumpulan Prisma), LP3ES, 1984 56. Ali Syari'ati, Kritik Islam atas Marxisme dan Sesat fikir Barat lainnya, Mizan 1985 57. Marchel A. boisard, Humanisme Dalam Islam, Bulan Bintang 1982 58. Fazlur Rahman, Membuka Membuka Pintu ljtihad, Pustaka Slamn, 1984 59. Fazlur Rahman, Islam Modernis: Tentang Transformasi Intelektual, Pustaka, 1985 60. Fazlur Rahman, Islam, Binarupa Aksara, 1987 61. Fazlur Rahman, Tema-tema Pokok Al-Qur'an, Pustaka 1985 62. Fazlur Rahman, Kebangkitan dan Pembaharuan Dalam Islam (Revival and Reform in Islam: Study Of Islamic Fundamentalisme). Bandung : Penerbit Pustaka, 2001 63. Ziuddin Sardar, Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim, Mizan, 1986 64. Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Moderenitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, Mizan, 1989 65. Alija Ali Izetbegozic, membangun jalan tengah, Mizan, 1992 66. M. Dawam Raharjo, Ensiklopedia Al-Qur‟an, Paramadina, 1996 67. Dr. Syafi‟i Ma‟arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1995 68. Dr. Nabil Subdhi Ath-Thawil, Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara muslim, Mizan, 1982 69. Deliar Noer, Partai Islam Dipentas Nasional, Graffiti Pers, 1984 70. Deliar Noer, Gerakan Modern Islam Indonesia (1902-1942), LP3ES, 1980 71. David Sagiv, Islam Otensitisitas Liberalisme (Fundamental and Intellectual). Lkis, 1997 NILAI-NILAI DASAR PERJUANGAN II Tujuan Umum : Peserta memiliki pengetahuan tentang esensi dasar ajaran Islam tentang kemasyarakatan, kepemimpinan serta pengetahuan tentang ilmu pengetahuan. Tujuan Khusus

:

1. Peserta memiliki kedalaman wawasan dalam esensi ajaran Islam tentang kemasyarakatan 2. Peserta memiliki kedalaman wawasan tentang konsep kepemimpinan dalam Islam


340

3. Peserta memiliki kedalaman pemahaman tentang konsep ilmu pengetahuan dalam ajaran Islam Alokasi Waktu Urgensi Materi Pokok Bahasan

: : :

10 Jam

1. Esensi Ajaran Islam tentang Kemasyarakatan

2.

3.

4.

5.

Bahan Bacaan

:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

a. Islam sebagai metode berpikir b. Dasar-dasar Islam tentang Kemasyarakatan  Tentang Masalah Sosial Budaya  Tentang Masalah Sosial Politik  Tentang Masalah Sosial-ekonomi Esensi Ajaran Islam tentang Khalifah Fil Ard dan Kepemimpinan a. Hakekat dan fungsi peran manusia di dunia b. Hakekat dan tanggung jawab manusia c. Hakekat kepemimpinan dalam Islam d. Syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam Esensi ajaran Islam tentang Keadilan Sosial dan Ekonomi a. Hakekat keadilan dalam Islam b. Konsep Keadilan Sosial dalam Islam c. Konsep Keadilan Ekonomi Esensi Ajaran Islam Tentang Ilmu Pengetahuan a. Akal dan potensi pengembangan Ilmu Pengetahuan b. Hukum Alam Sebagai Media Pengembangan Ilmu Pengetahuan c. Aspek Pragmatis Ilmu pengetahuan Aliran-aliran Pemikiran Dalam Islam a. Beberapa pendekatan dalam mempelajari Islam b. Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan pemikiran c. Beberapa visi pemikiran Islam Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI Ali Syari'ati, Ideologi Kaum Intelekstual, Suatu Wawasan Islam, Mizan, 1992 Tugas Cendikiawan Muslim, Srigunting, 1995 Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Pustaka Pelajar, 1999 Islam dan Pembebasan, LKIS, 1993 A. Syafii Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1985 Hasan Hanafi, Ideologi, Agama dan Pembangunan, P3M, 1992 Kiri Islam, LKIS, 1995 Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif, Mizan, 1987 Nurchlish Madjid, Islam Doktrin Peradaban, Jakarta: Yayasan Paramadina. 1997 Nurcholish Madjid, Indonesia Kita, Jakarta: Unicersitas Paramadina. 2003


341

12. Nurcholish Madjid, Tradisi Islam : Peran dan Fungsinya dalam pembangunan Indonesia. Jakarta: Paramadina, 1997 13. Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Mizan, 1987 14. Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban, Paramadina, 1995 15. Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indoensia. Jakarta; Paramadina, 2003 16. Nurcholish Madjid, Aras Nama Pengalaman Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi (Kumpulan Dialog Jum‟at di Paramadina). Jakarta; Pramadina. 2009 17. Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius; Membumikan Nilainilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat. Jakarta; Paramadina, 2000 18. Budhy Munawar Rachman (ed), Membela Kebebasan Beragama; Percakapan Tentang Sekulerisme, Liberalisme, dan Pluralisme. Jakarta; LSAF, 2010. 2 Jilid 19. Hasan Sho‟ub, Islam dan Revolusi Pemikiran; Dialog Kreatif Ketuhanan dan Kemanusiaan (Al-Islam Wa Tahaddiyatul „Ashri). Surabaya; Risalah Gusti, 1997 20. Muhammad Arkoun, Rethinking Islam (Rethinking Islam; Common Question, Uncommon Answer). Yogjakarta; Pustaka Pelajar, 1996) Robert D. Lee, Mencari Islam Autentik; Dari Nalar Puitis Iqbal Hingga Nalar Kritis Arkoun ( Overcoming tradition and modernity: the Search For Islamic Authenticity). Bandung; Mizan, 2000) 21. Dr. Nabil Subdhi Ath-Thawil, Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara muslim, Mizan, 1982 22. M. Dawam Raharjo, Intelektual, Integensia dan prilaku politik Bangsa, Mizan 1992 23. Muhammad Kamal Hasan, Modernisasi Indonesia, Lingkaran Studi Indonesia, 1987 24. Roger Garaudy, Mencari Agama Abad 21, Bulan Bintang, 1986 25. "Agama dan tantangan jaman" (Kumpulan Prisma), LP3ES, 1984 26. Ali Syari'ati, Kritik Islam atas Marxisme dan Sesat fikir Barat lainnya, Mizan 1985 27. Marchel A. boisard, Humanisme Dalam Islam, Bulan Bintang 1982 28. Fazlur Rahman, Membuka Membuka Pintu ljtihad, Pustaka Slamn, 1984 29. Fazlur Rahman, Islam Modernis: Tentang Transformasi Intelektual, Pustaka, 1985 30. Fazlur Rahman, Islam, Binarupa Aksara, 1987 Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

342

31. Fazlur Rahman, Tema-tema Pokok Al-Qur'an, Pustaka 1985 32. Fazlur Rahman, Kebangkitan dan Pembaharuan Dalam Islam (Revival and Reform in Islam: Study Of Islamic Fundamentalisme). Bandung : Penerbit Pustaka, 2001 33. Ziuddin Sardar, Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim, Mizan, 1986 34. Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Moderenitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, Mizan, 1989\ 35. Alija Ali Izetbegozic, membangun jalan tengah, Mizan, 1992 36. Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI (pokok) WAWASAN NUSANTARA Tujuan Umum :

Tujuan Khusus

:


: :

Pokok Bahasan

:

Peserta dapat memahami dan mengetahui masalah-masalah pokok dalam sejarah politik di Nusantara (histiografi politik nusantara), perkembangan-perkembangan politik dalam dua persfektif: budaya dan institusi pelembagaan struktur kekuasaan dalam tiap-tiap periode sejarah nusantara. 1. Peserta dapat menjelaskan secara ekploratif dengan pendekatan historis dan politik mengenai wawasan nusantara dan keindonesiaan. 2. Peserta mampu berpikir kritis dalam membaca tiap-tiap referensi historis. 3. Peserta diharapkan menjadi insan akademis yang memiliki kepribadiaan Indonesia dan berwawasan global. 6 Jam Materi ini secara khusus bertujuan untuk menbentuk watak keindonesian melalui pemahaman wawasan nusantara. Harapan yang ingin dicapai adalah agar para kader-kader HMI mampu menganalisis persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia dengan pendekatan budaya sebagai sebuah nilai dan pendekatan struktural sebagai kerangka berpikir kritis. 1. Konstanta Geografi 1.1. Asia Tenggara dan Benua Atlantis 1.2. Antara dua benua dan dua samudera 1.3. Ring of Fires 1.4. Poros Maritim Dunia 1.5. Iklim Tropis 1.6. Archipelago State 2. Konstanta Demografi 2.1. Multiras 2.2. Multietnis dan multikultural 2.3. Antropologi Nusantara 3. Konstanta Sejarah 3.1. Negara-negara awal di Nusantara 3.2. Negara Sriwijaya 3.3. Negara Majapahit


343

3.4. Kedatangan Islam dan Munculnya Negara-negara Islam 3.5. Kolonialisme dan imperialisme Eropa 3.6. VOC dan Hindia Belanda 1600-1942 3.7. Penjajahan Jepang 1942-1945 3.8. Indonesia Soekarno 1945-1966 3.9. Indonesia Orde Baru 1966-1998 3.10. Indonesia Reformasi 1998-sekarang

Bahan Bacaan

:

1. Ahmad Dahlan, Sejarah Melayu. Jakarta; KPG. 2014 2. Bernard Philippe Groslier, Indocina Persilangan Kebudayaan (Indochine, Carrefour des arts). Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2002 1. Malcolm Caldwell & Ernest Utrecht, Sejarah Alternatif Indonesia (Yogjakarta; PT. Djaman Baru, 2011) 2. R. Moh. Ali, Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia (Yogjakarta; LkiS, 2005) 3. Anthony Reid, Asia Tenggara dalam kurun Niaga 14501680: Jaringan Pedagang Global: Jilid I (Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011) 4. Anthony Reid, Asia Tenggara dalam kurun Niaga 14501680: Jaringan Pedagang Global: Jilid II (Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011) 5. Claude Guillot&Ludvik Kalus, Inskripsi Islam Tertua di Indonesia. Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2008 6. Bernard H.M. Vlekke, Nusantara : Sejarah Indonesia (Nusantara: A History Of Indonesia. Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2008 7. G.J. Resink, Bukan 350 Tahun Di Jajah( Indonesia‟s History Between The Myths: Essays In Legal History and Historical Theory. Depok; Komunitas Bambu, 2012 3. Slamet Muljana, Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid I, Yogjakarta; LkiS, 2008 4. Slamet Muljana, Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid I, Yogjakarta; LkiS, 2008 5. Ow. Wolters, Kemaharajaan Maritim Sriwijaya dan Perniagamaan Dunia Abad III-Abad VII (Early Indonesian Commerce: A Study Of The Origins Of Sriwijaya). Depok; Komunitas Bambu. 2011 6. As‟ad Said Ali, Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi; Gerakan-gerakan Sosial-Politik Dalam Tinjauan Ideologis. Jakarta; LP3ES, 2012 7. Anton Satyo Hendriatmo, Giyanti 1755. Tangerang; CS. Book, 2006 8. H.J. De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram; Politik Ekspansi sultan Agung (De Regering van Sultan Agung, Vorst Van Mataram, 1613-1645, en die van Zijn Voorganger). Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 2002


344

Metode Penyampaian

:

9. H.J. De Graaf&TH. Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama di Jawa; Tinjauan Sejarah politik Abad XV dan XVI (De Eerste Moslimse Vorstendommen op Jawa, Studien Over de Staatkundige Geschiedenis Van de 15 de en 16 de Eeuw). Jakarta; PT. Pustaka Utama Grafiti, 2001 10. John Ingleson, Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan. Jakarta; PT. Pustaka Utama Grafiti. 1993 11. Ali Akbar, Situs Gunung Padang : Misteri dan Arkeologi. Jakarta; Change Publication, 2013 12. George Coedes, Louis-Charles Damanis, Hermann Kulke, Pierre-Yves Manguin, Kedatuan Sriwijaya: Kajian Sumber Prasasti dan Arkeologi. Depok; Komunitas Bambu; 2014 13. Edi Sedyawati, Budaya Indonesia; Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah. Jakarta: Rajawali Press. 2010 14. Henk Schulte, dkk (ed), Perspektif Baru Penulisan Sejarah Nasional. Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013 15. Jennifer Lindsay, Maya H.T. Liem, Ahli Waris Budaya Dunia : Menjadi Indonesia 1950-1965. Bali; Pustaka Larasan, 2011 16. M.C. Ricklefs, Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya Dari 1930 sampai sekarang (The Islamisation and Its Opponents In Java). Jakarta; PT Serambi Ilmu Semesta. 2012 17. James P. Spradley, Metode Etnografi. Yogjakarta: Tiara Wacana. 2006 18. Zbigniev Brzezinki, Kegagalan Besar: Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam abadke-21, Remajz Rosdakarya, 1990 19. Stanislav Andreski, Max Weber: Kapitalisme Birokrasi dan Agama, Tiara Wacana, 1989 20. Frans Magnis Suseno, Karl Marx, Gramedia, 1998 21. Tan Malaka, Madilog, Teplok Press, 1999 22. Fachri Ali, Islam, Ideologi dunia dan Dominasi struktur, Mizan, 1985 23. Alvin Toffler, Pergeseran Kekuasaan, PT Pantja Simpati, 1992 24. Alfin Toffler, Kejutan dan Gelombang, PT Pantja Simpati, 1987 25. Alfin Toffler, Kejutan dan Masa Depan, PT Pantja Simpati, 1987 Ceramah, diskusi, dialog dan simulasi

Evaluasi

:


Kepemimpinan Managemen dan Organisasi


345

Tujuan Umum

:

Peserta dapat memahami dan memiliki Kedalaman pengatahuan tentang Kepemimpin dan Manajemen Organisasi

Tujuan Khusus

:

1. Peserta


: : :

Bahan Bacaan

:

meiliki kedalaman Pengatahauan dalam kepemimpinan, manajemen dan organisasi 2. Peserta dapat merumuskan serta merencanakan langkah-langkah pelaksanaan Manajemen Organisasi. 3. Peserta dapat memecahkan masalah. 4 Jam

1. Kepemimpinan a. Problem Solver b. Decission Making/Tehnik Pengambilan Keputusan c. Tehnik Negosiasi d. Tehnik Lobi 2. Managemen a. Sistem ICT dalam Organisasi b. Pengelolaan potensi SDM c. Total Quality System d. Total Quality Managemen 3. Organisasi a. Konsep dan bentuk Organisasi Modern b. Komunikasi antar Organisasi c. Public Relation 1. Alvin Toffler, Pergeseran Kekuasaan, PT Pantja Simpati, 1992 2. ____Kejutan dan Gelombang, PT Pantja Simpati, 1987 3. __Kejutan dan Masa Depan, PT Pantja Simpati, 1987 4. Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Gramedia, 1996 5. Amin Wijaya T. Manajemen Strategik, PT Ramedia, 1996 6. Cristianto Wibisono, Pemuda dan Dinarnika Sejarah Perjuangan Bangsa, Menpora, 1986 7. Charles J. Keating, Kepernimpinan dalam manajemen, Rajawali Pers, 1995 8. DR.Ir. S.B. Hari Lubis & DR. Martani Hoesaini, Teori Organisasi: Suatu Pendekatan; Makro), Pusat Studi Antar Universitas 11mu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987 9. Jarnes L. Gibson, Organisasi dan manajemen, Erlangga, 1986 10. J. Salusu, Pengembangan Keputusan Strategik, Gramedia, 1986 11. Miftah Thoha, Kepernimpinan dan Manajemen, Rajawali Pers, 1995 12. Nilai Dasar Perjuangan HMI 13. Richard M. Streers, Efektifitas Organisasi, (seri manajemen), Erlangga, 1985 14. Winardi, Kepernimpinan manajemen, Rineka Cipta, 1990 15. Dan referensi lain yang relevan.


346

D. Manajemen Training Fokus utama Latihan Kader II adalah pemberian kemampuan dasar manajerial dalam membawa gerakan perubahan sosial dalam lingkup organisasi, khususnya HMI, maka pelaksanaannya lebih menekankan pada aspek kognitif dan motorik secara berimbang, sehingga penerapan kurikulum dan materi harus mampu menstimulus pemikiran dan praktek dalam melakukan perubahan sosial di lingkup organisasi. Perencanaan training dibuat dalam bentuk modul Latihan Kader II oleh tim pemandu yang disampaikan kepada BPL PB HMI untuk diperiksa dan dinilai. Selain sebagai panduan pengelolaan training, modul yang dibuat juga merupakan penilaian (credit point) untuk tim pemandu. Dalam pelaksanaan Latihan Kader II, mesti dibangun iklim, suasana, dan budaya yang positif, tidak sebatas dalam forum, tetapi juga pada keseluruhan aktivitas training. Kader yang terlibat dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengelolaan training memosisikan diri sebagai partner diskusi, sehingga terbangun suasana yang ilmiah, egaliter dan dinamis. Tim pemandu mesti lebih banyak membuat studi kasus dan contoh dalam penyampaian materi dan keahlian, serta membangun interaksi yang baik. Selain itu, metode yang digunakan hendaknya bervariasi dan banyak melakukan praktek (simulasi), sebaiknya tidak ada metode yang diulang sama persis, kecuali hal yang sifatnya energizer atau ice breaking. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam Latihan Kader II pada dasarnya menggunakan prinsip optimalis, maksudnya untuk membangun kegairahan dan motivasi kreatif dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. Setiap proses dalam pelaksanaan Latihan Kader II sejak pembukaan sampai dengan penutupan, wajib untuk direkam, yang dilampirkan dalam laporan pelaksanaan dan laporan pengelolaan.

E. Mekanisme Pelaksanaan Pelaksanaan Latihan Kader II diatur sebagai berikut: Secara lebih teknis di jelaskan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Training Formal HMI

F. Ketentuan Lain Untuk kelancaran dan keteraturan pelaksanaan Latihan Kader II, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan modul, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) Latihan Kader II dibuat oleh BPL PB HMI dan disahkan dalam sidang Pleno PB HMI. 2. Juklak dan Juknis Latihan Kader II memuat tentang pedoman dan acuan mengenai teknis pelaksanaan Latihan Kader II, misal: format usulan, format laporan, administrasi training, dan lain sebagainya yang dianggap perlu.


347

3. Modul Latihan Kader II dibuat oleh tim pemandu Latihan Kader II yang bersangkutan, tidak boleh bertentangan dengan pedoman perkaderan, Juklak, Juknis, dan ketentuan lainnya. 4. BPL PB HMI diwajibkan membuat contoh modul Latihan Kader II yang menjadi acuan pembuatan modul Latihan Kader II oleh tim pemandu. 5. Dalam Juklak, Juknis, dan Modul tidak diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi materi Latihan Kader II. 6. Pelaksanaan Latihan Kader II tidak diperkenankan menggunakan tema.

2.2.1.1.3 Latihan Kader III (Advanced Training) Fokus utama dari Latihan Kader III adalah pemberian materi dan keahlian dalam menganalisa, merancang, memformulasikan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan sebuah perubahan sosial yang dilandasi nilai-nilai ke-Illahian demi terwujudnya peradaban ideal yang dicita-citakan. Penekanan Latihan Kader III pada kemampuan aspek motorik. Adapun penyelenggaraan Latihan Kader III dijelaskan dalam petunjuk teknis.

A. Tujuan dan Target Tujuan Latihan Kader III adalah “Terbinanya kader pemimpin yang mampu menterjemahkan dan mentransformasikan pemikiran konsepsional secara profesional dalam gerak perubahan sosial”.

Target dari Latihan Kader III adalah agar kader HMI: 1.

Memiliki kemampuan me-reproduksi intelektual

2.

Memiliki kemampuan dalam membangun konsepsi implementatif

3.

Memiliki kemampuan dalam menjalankan peran-peran strategis sebagai muslim inteligensia

B. Persyaratan Peserta Untuk dapat mengikuti Latihan Kader III, kader sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Dapat menghafal juz 30 Al-Qur'an 2. Memenuhi credit point yang ditetapkan 3. Lulus seleksi C. Kurikulum Materi yang diberikan dalam Latihan Kader III adalah: 1. NDP 2. Doktrin dan Peradaban Islam 3. Pendalaman Wawasan Nusantara 4. Wawasan Internasional 5. Analisis Ekonomi Politik 6. Ideopolitor Stratak Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

348

Alur Proses Pemberian Materi :

No.

Materi

1. NDP

Isi Materi

Target Afektif Kognitif Motorik

Tentang pandangan Islam tentang ketatanegaraan, posisi dan status agama dan hubungannya dengan keindonesiaan.

2. Doktrin dan Peradaban Membangun Islam peradaban lewat doktrin Islam, relasi antara Din dan Tamaddun 3. Wawasan Nusantara

Pembahasan akan fokus pada sejarah politik di nusantara (histiografi politik nusantara), perkembanganperkembangan politik dalam dua persfektif: budaya dan institusi pelembagaan struktur kekuasaan dalam tiap-tiap periode sejarah nusantara

4. Wawasan Internasional Penjaman materi di LK II 5. Analisis Ekonomi Politik

Materi membahas tentang keterkaitan erat antara aktivitas ekonomi dan kehidupan politik yang bersifat resiprokal. Juga membahas keterkaitan variabelvariabel ekonomi (modal, tenaga kerja, teknologi, lahan, inovasi, kewirausahaan,


Keterangan Pengembangan wacana kontemporer

Landasan membangun peradaban

berfungsi

Analisis faktor berfungsi

349

konsumsi, produksi dan lain-lain) dan politik 6. Pendalaman Ideopolitor Stratak

Pendalaman materi LK II

Analisis dan implementasi

Alur materi tersebut disusun sedemikian rupa, merupakan alur proses pemberian kemampuan seorang pemimpin untuk dapat menganalisa, merancang, memformulasikan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan sebuah perubahan sosial yang dilandasi nilai-nilai ke-Illahian demi terwujudnya peradaban ideal yang dicita-citakan sebagai bentuk perwujudan Muslim Integensia (Insan Cita). Silabus masing-masing materi adalah sebagai berikut:

Nilai-nilai Dasar Perjuangan III Tujuan Umum : Peserta memiliki kedalaman wawasan serta aplikasi nilai dasar dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara dan perubahan sosial. Tujuan Khusus : Peserta dapat memahami serta mengaplikasikan NDP dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Peserta mampu merumuskan gagasan alternatif tentang problematika hubungan antara Islam dan Perubahan Social Alokasi Waktu : 8 Jam Urgensi Materi : Pokok Bahasan : 1. Pandangan Islam tentang kehidupan berbangsa dan bernegara a. Makna Piagarn Jakarta b. Perkembangan Pernikiran Islam tentang konsep kenegaraan c. Perkembangan pernikiran Islam tentang konsep Ummah 2. Islam dan perubahan Sosial a. Perkembangan pernikiran tentang fungsi agama b. Perkembangan pemikiran tentang hubungan agama, negara dan perubahan sosial c. Perkembangan pemikiran tentang konsep Islam dalam masalah sosial, politik ekonomi dan budaya. 2. Islam dan Ke-Indonesiaan a. Islam dan budaya masyarakat Majemuk b. Keterbukaan, Toleransi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia c. Islam dan Etos Kerja Bahan Bacaan : Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

350

Metode Penyampaian

:

1. Dr. Marchel A. boisard, Humanisme Dalam Islam, Bulan Bintang 1982 2. Dr. Fazlur Rahman, Membuka Membuka Pintu ljtihad, Pustaka Slamn, 1984 3. Islam Modernis: Tentang Transformasi Intelektual, Pustaka, 1985 4. Islam, Binarupa Aksara, 1987 5. Tema-tema Pokok Al-Qur'an, Pustaka 1985 6. Dr. Nurkholis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Mizan, 1987 7. Islam, Doktrin dan peradaban, Peramadina, 1995 8. Islam Agama Peradaban, Paramadina, 1995 9. Islam Agama Kemanusiaan, Peramadina 1997 10. Masyarakat Relegius, Paramadina, 1995 11. Masdar F. Mas‟udi, Agama Keadilan : Risalah Zakat (pajak) dalam Islam, P3M, 1993 12. Alvin Toffler, Gelombang, PT. Panjta Simpati, 1989 13. Kejutan Masa Depan PT. Panjta Simpati, 1989 14. Pergeseran Kekuasaan, PT. Panjta Simpati, 1992 15. Ziuddin Sardar, Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim, Mizan, 1986 16. Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Moderenitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, Mizan, 1989 17. Alija Ali Izetbegozic, membangun jalan tengah, Mizan, 1992 18. Abdulaziz A. Sachedina, Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syiah, Mizan, 1991 19. Budhy Munawar Rahman, (ed) kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Paramadina, 1995 20. Donald Eugene Smith, Agama dan Modernsasi Politik, Rajawali Pers, 1985 21. Hasan Hanafi, Agama, Odieologi dan Pembangunan, P3M, 1991 22. M. Dawam Raharjo, Ensiklopedia Al-Qur‟an, Paramadina, 1996 23. Dr. Syafi‟i Ma‟arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1995 24. Dr. Nabil Subdhi Ath-Thawil, Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara muslim, Mizan, 1982 25. Dr. Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam Indonesia, Mizan, 1995 26. Yustiono (dkk-ed), Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, yayasan Festifal Istiqlal, 1993 27. Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif, Mizan, 1987 28. Aswab Mahasin, (dkk-ed), Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, Yayasan Festifal Istiqlal, 1996 29. Literatur lain yang relevan


351

PENDALAMAN WAWASAN NUSANTARA Tujuan Umum : Peserta dapat memahami dan mengetahui masalah-masalah pokok dalam sejarah politik di nusantara (histiografi politik nusantara), perkembangan-perkembangan politik dalam dua persfektif: budaya dan institusi pelembagaan struktur kekuasaan dalam tiap-tiap periode sejarah nusantara. Peserta juga diharapkan mampu menganalisis persoalan sentimen primordial dalam keberagaman multi etnis di Indonesia. Tujuan Khusus

:

4. Peserta dapat menjelaskan secara ekploratif dengan pendekatan

Alokasi Waktu

:

historis dan politik mengenai wawasan nusantara dan keindonesiaan. 5. Peserta mampu berpikir kritis dalam membaca tiap-tiap referensi historis. 6. Peserta diharapkan menjadi insan akademis yang memiliki kepribadiaan Indonesia dan berwawasan global. 4 Jam

Signifikansi Materi

:

Pokok Bahasan

:

Materi ini bertujuan untuk memperkenalkan aspek-aspek wawasan nusantara, serta kaitannya dengan bentuk-bentuk dan hasil kebudayaan melalui struktur sosial dan kondisi sosial. Terutama dalam proses yang dibentuk dalam hubungan sosial (social relations) yang menghasilkan produk-produk budaya dalam wawasan nusantara. 7. Konstanta Geografis 7.1. Asia Tenggara dan Benua Atlantis 7.2. Antara dua benua dan dua samudera 7.3. Ring of Fires 7.4. Poros Maritim Dunia 7.5. Iklim Tropis 7.6. Archipelago State 8. Konstanta Demografis 8.1. Multiras 8.2. Multietnis dan multikultural 9. Konstanta Historis/Sejarah 9.1. Negara-negara awal di Nusantara 9.2. Negara Sriwijaya 9.3. Negara Majapahit 9.4. Kedatangan Islam dan Munculnya Negara-negara Islam 9.5. Kolonialisme dan imperialisme Eropa 9.6. VOC dan Hindia Belanda 1600-1942 9.7. Penjajahan Jepang 1942-1945 9.8. Indonesia Soekarno 1945-1966 9.9. Indonesia Orde Baru 1966-1998 9.10. Indonesia Reformasi 1998-sekarang


352

Bahan Bacaan

:

1. Ahmad Dahlan, Sejarah Melayu. Jakarta; KPG. 2014 2. Bernard Philippe Groslier, Indocina Persilangan Kebudayaan (Indochine, Carrefour des arts). Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2002 3. Claude Guillot&Ludvik Kalus, Inskripsi Islam Tertua di Indonesia. Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2008 4. Bernard H.M. Vlekke, Nusantara : Sejarah Indonesia (Nusantara: A History Of Indonesia. Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2008 5. G.J. Resink, Bukan 350 Tahun Di Jajah( Indonesia‟s History Between The Myths: Essays In Legal History and Historical Theory. Depok; Komunitas Bambu, 2012 6. Slamet Muljana, Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid I, Yogjakarta; LkiS, 2008 7. Slamet Muljana, Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid I, Yogjakarta; LkiS, 2008 8. Ow. Wolters, Kemaharajaan Maritim Sriwijaya dan Perniagamaan Dunia Abad III-Abad VII (Early Indonesian Commerce: A Study Of The Origins Of Sriwijaya). Depok; Komunitas Bambu. 2011 9. As‟ad Said Ali, Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi; Gerakangerakan Sosial-Politik Dalam Tinjauan Ideologis. Jakarta; LP3ES, 2012 10. Anton Satyo Hendriatmo, Giyanti 1755. Tangerang; CS. Book, 2006 11. H.J. De Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram; Politik Ekspansi sultan Agung (De Regering van Sultan Agung, Vorst Van Mataram, 1613-1645, en die van Zijn Voorganger). Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 2002 12. H.J. De Graaf&TH. Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama di Jawa; Tinjauan Sejarah politik Abad XV dan XVI (De Eerste Moslimse Vorstendommen op Jawa, Studien Over de Staatkundige Geschiedenis Van de 15 de en 16 de Eeuw). Jakarta; PT. Pustaka Utama Grafiti, 2001 13. John Ingleson, Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan. Jakarta; PT. Pustaka Utama Grafiti. 1993 14. Ali Akbar, Situs Gunung Padang : Misteri dan Arkeologi. Jakarta; Change Publication, 2013 15. George Coedes, Louis-Charles Damanis, Hermann Kulke, PierreYves Manguin, Kedatuan Sriwijaya: Kajian Sumber Prasasti dan Arkeologi. Depok; Komunitas Bambu; 2014 16. Edi Sedyawati, Budaya Indonesia; Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah. Jakarta: Rajawali Press. 2010 17. Henk Schulte, dkk (ed), Perspektif Baru Penulisan Sejarah Nasional. Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013 18. Jennifer Lindsay, Maya H.T. Liem, Ahli Waris Budaya Dunia : Menjadi Indonesia 1950-1965. Bali; Pustaka Larasan, 2011 19. M.C. Ricklefs, Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa


353

Metode Penyampaian

:

dan Penentangnya Dari 1930 sampai sekarang (The Islamisation and Its Opponents In Java). Jakarta; PT Serambi Ilmu Semesta. 2012 20. James P. Spradley, Metode Etnografi. Yogjakarta: Tiara Wacana. 2006 21. Zbigniev Brzezinki, Kegagalan Besar: Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam abadke-21, Remajz Rosdakarya, 1990 22. Stanislav Andreski, Max Weber: Kapitalisme Birokrasi dan Agama, Tiara Wacana, 1989 23. Frans Magnis Suseno, Karl Marx, Gramedia, 1998 24. Tan Malaka, Madilog, Teplok Press, 1999 25. Fachri Ali, Islam, Ideologi dunia dan Dominasi struktur, Mizan, 1985 26. Alvin Toffler, Pergeseran Kekuasaan, PT Pantja Simpati, 1992 27. Alfin Toffler, Kejutan dan Gelombang, PT Pantja Simpati, 1987 28. Alfin Toffler, Kejutan dan Masa Depan, PT Pantja Simpati, 1987 Ceramah, diskusi, dialog dan simulasi

Evaluasi

:


WAWASAN INTERNASIONAL Tujuan Umum : Peserta dapat memahami dan menganalisa isu-isu terkait permasalahan di kawasan Internasional. Tujuan Khusus : 1. Peserta memiliki kemampuan analisis tentang perkembangan dunia Internasional. 2. Peserta memiliki kemampuan analisis dan mengindentfikasi tentang perkembangan dunia Internasional dan pengaruhnya terhadap pernbangunan Indonesia. Alokasi Waktu : 6 Jam Signifikansi Materi : Wawasan internasional bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kader-kader HMI dalam memahami, mengamati, dan menganalisis pola hubungan aksi-reaksi antar aktor di dalam sistem internasional, dan berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika hubungan tersebut. Selain itu harapan yang ingin dicapai melalui materi ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam terkait tiga paradigma utama yang sering digunakan sebagai alat analisa dalam kajian hubungan internasional, yaitu Realisme, Liberalisme/Pluralisme, dan strukturalosme/Globalisme. Tidak hanya bersifat paradigmatik dan teoritis. Materi ini juga diharapkan mampu memberikan pelatihan kepada para kader dalam memahami isu-isu politik yang muliti-dimensi di tatanan dunia internasional. Pokok Bahasan : 2. Konstanta-konstanta 1.1. Konstanta Geografi 1.1.1. Eropa-Amerika 1.1.2. Asia-Afrika 1.2. Konstanta Demografi 1.2.1. Demografi Sosial dan Kesejahteraan 1.2.2. Statistik dan Proyeksi Pembangunan Dalam Negara Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

354

1.2.3. Konstanta Sejarah dan Kepemimpinan Global 1.3.1. Yunani-Romawi 1.3.2. Islam 1.3.3. Barat 1.3.4. Kebangkitan Timur Organisasi-organisasi Internasional 2.1. Perserikatan Bangsa-Bangsa 2.2. Bank Dunia 2.3. IMF 2.4. WTO 2.5. IEAE Organisasi-organisasi Kerjasama Regional 3.1. Uni Eropa 3.2. NATO 3.3. ASEAN 3.4. AFTA 3.5. OKI 3.6. BRICS 3.7. Uni Afrika 3.8. Liga Arab 3.9. Dewan Turki Dunia Isu-isu Global Kontemporer 4.1. Nuklir 4.2. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global 4.3. Kemiskinan 4.4. Terorisme 4.5. Migrasi dan Perdagangan Manusia 4.6. Narkotika 4.7. Gender dan Hak Asasi Manusia 4.8. Kesejahteraan, Pembangunan, dan Kelaparan Politik Luar Negeri Indonesia 5.1. Sejarah diplomasi modern Indonesia 5.2. Dasar-dasar kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia. 1.1.Sejarah diplomasi moderen Indonesia 1.2. Politik luar negeri bebas aktif dan lingkungan strategis Konsentrik 1.2.1. lndonesia dan ASEAN, 1.2.2. Indonesia dan GNB. 1.2.3. Indonesia dan Dunia Islam (OKI). 1.2.4. Indonesia dan PBB. 1.3.

2.

3.

4.

5.

6. Perubahan tata kehidupan global dan dampaknya bagi perkembangan bangsa. 6.1.Dampaknya terhadap perkembangan Sosial-ekonomi. 6.2. Dampaknya terhadap perkembangan sosial-Politik. 6.3.Dampaknya terhadap perkembangan sosial-budaya. 7. Isu-Isu Strategis hubungan antar bangsa pasca perang dingin.

7.1.Masalah hutang luar negeri dan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang (Selatan). 7.2.Masalah HAM, demokrasi dan lingkungan hidup dalam pernbangunan ekonomi negara-negara berkembang. 7.3.Fenomena negara industri baru dalam dinamika hubungan Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

355

negara maju dan berkembang (Utara-selatan). Bahan Bacaan

:

1. Juwono Sudarsono dkk, Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan, Dunia Pustaka Jaya, 1996 2. Theodore A Colombis dan James H Wolfe, Pengantar Hubungan Internasional :Keadilan dan Power, CV Abidin 1990 3. Ida Anak Agung, Twenty Year Indonesia Foreign Policy, Paris: Mouton, The Haque 1973 4. Paul R Viotti & Mark V Kauppi, International Relation Theory: Realism, Pluralism, and Globalism, Toronto: Maxwell Macmillan Publisher, 1993 5. Rj. Barry Jons, Globalization and Interdepedence in The International Political Economic: Retoric and Reality, London : St martin setuju Press Inc, 1995 6. Dorodjatun Koentjorojakti dan Keiji Omura (ed), Indonesia Economic in The Changing World, Tokyo LPEM-FE Ul dan Institute Of Developing Economies, 1995 7. Heru Utomo Kuntjorojakti, Ekonomi Politik Internasional di Asia Fasifik, Airlangga, 1995 8. Bernard Hoekman dan Michael Costecki, The Political Economy Of The Word Trading System-From GATT to WTO, New York, Oxford University Press, 1995 9. Rahman Zainuddin dkk, Pembangunan Demokratisasi dan Kebangkitan Islam di Timur Tengah, Center For Middle East Society, 1995 10. M. Riza Sihbudi, Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemoni Amerika , Pustaka Hidayat, 1993 11. Sammuael P. Hutington, Gelombang Demokrasi Ketiga, Graffiti, 1995 12. Sorten, Menuju Abad XXI , Yayasan Obor, 1993 13. Jhon Naisbitt, Global Paradoks, Bina Rupa Aksara, 1994 14. Sidney Jones, Asian Human Rights, Economic Growth and United states Policy, Dalam "Current History" Vol - 1995 No. 605, Dec 1996 15. David Piarce, Ed.al, Sustainable Development : Economic and Environment in the third World, London Earthscan Publication Ltd 16. M. Sabar, Politik Bebas Aktif, CV. Masagung, 1997 17. Peter H Leadeni dkk, Ekonomi Internasional, Erlangga, 1986 18. Richard J. Barnet dkk, Menjangkau Dunia, LP3ES, 1983 19. John Baylis, Steve Smith&Patricia Owens, The Globalization of World Politics, (London: Oxford Press University, 2011). 1. Pete Engardio, Chindia: Strategi Cina dan India Menguasai Bisnis Global. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer. 2007 2. John&Doris Naisbitt, China‟s Megatrend‟s : 8 Pilar Yang Membuat Dahsyat China. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010 3. Immanuel Wallerstein, The Modern World-System Capitalist Agriculture and The Origins Of The European World-Economy in the sixteenth century. New York: academic Press. 1976


356

4. Peter N. Stearns, The Industrial Revolution In World History. United States Of Amerika: Westview Press. 1998 5. Phyllis Deane, The First Industrial Revolution. New York: Cambrige University Press. 1979 6. Pad Hudson, The Industrial Revolution. New york: Great Britain 1992 7. E. J. Hobsbawm, Industry And Emipire From 1750 To The Present Day. Penguin Books. 1999

EKONOMI POLITIK Tujuan Umum

:

Tujuan Khusus

:

Peserta dapat menguasai kajian ekonomi politik yaitu keterkaitan erat antara aktivitas ekonomi dan kehidupan politik yang bersifat resiprokal. Juga dapat memahami tentang keterkaitan variabelvariabel ekonomi (modal, tenaga kerja, teknologi, lahan, inovasi, kewirausahaan, konsumsi, produksi dan lain-lain) dan politik (ideologi, kepentingan kelompok, struktur sosial, kultur, institusi, proses kebijakan dan lain-lain).

1. Peserta dapat memahami dan menguasai analisis dan cara2. 3. 4.

5.


: :

Pokok Bahasan

:

cara membangun perekonomian suatu negara. Peserta dapat membangun kekuatan politik dengan kekuatan ekonomi. Peserta dapat membangun kekuatan ekonomi dengan kekuatan politik. Peserta dapat memahami beberapa pendekatan dan paradigma di dalam ekonomi politik guna melakukan analisis komperhensif terkait isu-isu kekinian yang berkaitan dengan fenomena ekonomi-politik. Peserta diharapkan mampu berpikir kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan persoalan ekonomi makro, sehingga dapat bertindak taktis dan strategis dalam bersikap dan bertindak sebagai seorang insan akademik.

8 Jam Materi ini bertujuan dalam membentuk model dan kerangka berpikir kritis dan sistematis kader-kader HMI dalam mengamati dan menganalisis persoalan dan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan ekonomi politik, baik dalam konteks nasional maupun global. Melalui materi ini diharapkan para kader-kader HMI tidak hanya mampu memberikan pandangan pemikiran terkait persoalan ekonomi tetapi juga siap secara mental dan karakter untuk bertindak taktis sebagai aktor intelektual yang siap berkontribusi di dalam sistem.

1. Latar Belakang, perkembangan teori dan metodologi Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

357

ekonomi politik 1.1 Perkembangan pendekatan ekonomi politik 1.2 Isu-isu ekonomi politik 2. Hubungan Ekonomi dan Politik 2.1. Politik yang mempengaruhi ekonomi 2.2. Ekonomi yang mempengaruhi politik 2.3. Ekonomi Rumah Tangga 2.4. Mekanisme pasar, struktur pasar,dan masalah kesejahteraan umum 2.5. Peran negara dan swasta dalam pengelolaan sektor publik 2.6. Perkembangan Ekonomi dan Demokratisasi 2.7. Kelas menengah dan pengelolaan ekonomi 3. Politik Ekonomi 3.1. Kebijakan Ekonomi Pemerintah 3.2. Regulasi dan Deregulasi 3.3. Peran negara dalam kaitannya dengan ekonomi dan politik (Dari merkantilis, pasar bebas, Keynessian, Corporatist, Sosialis, Welfare State, hingga neo-liberal) 4. Negara, perilaku pengusaha dan globalisasi 4.1 Interaksi ekonomi nasional dan globalisasi

Bahan Bacaan

:

4.2

Ekonomi Rente dan Client

4.3

Aktor Pengusaha, Pemilik modal dan penentu kebijakan ekonomi

1. Eric Hoffer, Gerakan Massa (The True Believer), Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1993 2. Redwood, Kapitalisme Rakyat (Populer Capitalism). Jakarta; PT Pustaka Utama Grafiti, 1990 3. Bagus Aryo, Tenggelam Dalam Neoliberalisme?; Penetrasi Ideologi Pasar Dalam Penanganan Kemiskisnan. Depok; Kepik, 2012 4. Murray N. Rothbard, Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita? ; Sebuah Pengantar Komperhensif Ekonomi Uang dari Mazhab Ausria (What has Goverment Done To our Money?). Jakarta; Granit, 2007 5. Muhammad Musthofa, Kleptokrasi; Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White-Collar Crime Di Indonesia. Jakarta; Kencana Preneda Media Group, 2010 6. Hugh Purcell, Fasisme, Yogjakarta; Resist Book, 2004 7. Noer Fauzi Rachman, Land Reform Dari Masa Ke Masa. Yogjakarta; Tanah Air Beta, 2012 8. David Harvey, Imperialisme. Yogjakarta; Resist Book, 2010 9. Joel Bakan, The Corporation; Pengejaran Patalogis


358

10. 11. 12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. 19.

20.

21.

22. 23.

Terhadap Harta dan Tahta (The Corporation). Jakarta; PT. Glora Aksara, 2005 Liaquat Ahamed, Lords Of Finance. Jakarta; PT. Dian Rakyat, 2010 Tb. Battomore, Elite dan Masyarakat (Elites and Society). Jakarta; Akbar Tanjung Institute, 2006 James A. Caporaso&David P. Levine, Teori-teori Ekonomi Politik (Theories Of Political Economy). Yogjakarta; Pustaka Pelajar, 2008 Kishore Mahbubani, Asia Hemisfer Baru Dunia; Pergeseran Kekuatan Global Ke Timur Yang Tak Terelakan (The New Asian Hemisphere; The Irresistible Shift Of Global Power To the east). Jakarta; PT. Kompas Media Nusantara, 2011 Valentinus Saeng, Herbert Marcuse; Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012 Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil (Making Globalizasion Work). Bandung; PT. Mizan Pustaka, 2007 Anthony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis Karya-karya Marx, Durheim dan Max Weber (Capitalism and modern social theory: an analysis of wraiting of Marx, Durkheim, and Max Weber). Depok; UI-Press, 1986 Joseph E. Stiglitz, Dekade Era ‟90-an Dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia Keserakahan (The Roaring Nineties: A New History Of The World‟s Most Prosperous Decade). Tangerang; Agromedia, 2003 Mubyarto, Ekonomi Pancasila; Gagasan Dan Kemungkinan. Jakarta; LP3ES, 1987 Dawam Rahardjo, Ekonomi Neo-Klasik dan Sosialisme Religius; Pragmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawiranegara. Jakarta; PT. Mizan Publika, 2011 Jan Luiten Van Zanzen&Daa Marks, Ekonomi Indonesia 1800-2010; Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan. Jakarta; Buku Kompas, 2012 Didin S. Damanhuri, Ekonomi Politik dan Pembangunan; Teori, Kritik, dan solusi Bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang. Bogor; IPB Press, 2010 Paul Krugman, Kembalinya Depresi Ekonomi (The Return Of Depression Economics). Bandung; ITB, 2001 Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul, Mengukur Kesejahteraan; Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolok Ukur Yang Tepat Untuk Menilai Kemajuan? (The Rise and Fall of the G.D.P). (Marjin Kiri: 2011)


359

24. David C. Kang, Crony Capitalism; Corruption and development south Korea and Philippines. (Cambridge; The United Of Kingdom at the University Press, 2002 25. H.W. Arndt (Ed), Pembangunan dan Pemerataan Indoensia di Masa Orde Baru. Jakarta; LP3ES, 1987 26. J. Thomas Lindblad (ed), Sejarah Ekonomi Modern Indoensia; Berbagai Tantangan Baru (New Challenges In The Modern Economic History Of Indoensia ; Proceedings of The First Conference On Indoensia‟s Modern Ekonomic History). Jakarta; LP3ES, 2000 27. Mohtar Mas‟oed, Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan.Yogjakarta; Pustaka Pelajar, 1994 28. Thee Kian Wie, Industrialisasi Di Indonesia; Beberapa Kajian. Jakarta; LP3ES,1996 29. M. Dawam Rahardjo, Perekonomian Indonesia; Pertumbuhan dan Krisis. Jakarta; LP3ES, 1987 30. Sjahrir, Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok; Sebuah Tinjauan Prospektif. Jakarta; LP3ES,1986 31. Jeffrey A. Winters, Power In Motivation; Modal Berpindah, Modal Berkuasa (Power In Motion Capital Mobility and The Indonesian State). Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1999 32. Ian Chalmers, Konglomerasi: Negara dan Modal dalam Industri Otomotif Indonesia 1950-1985. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1996 33. Yoshihara Kunio, Kapitalisme Semu Asia Tenggara (The Rise Of Ersazt Capitalism In Southeast asia), Jakarta; LP3ES, 1991 34. Coen Husain Pontoh, Akhir Globalisasi; Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Masa. Jakarta; C-Books, 2003 35. George Soros, Open Society; Reforming Global Capitalisme. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2007 36. M. Dawam Rahardjo, Nalar Ekonomi Politik Indonesia. Bogor; IPB Press, 2011 37. Don Tapscott&Anthony D. Williams, Wikinomics; Kolaborasi Global Berbasis Web Bagi Bisnis Masa Depan. Jakarta; PT. Buana Ilmu Populer, 2004 38. Harvard Business review‟s 10 must reads on strategy. Harvard Business Reviewpress, 2011 39. Richard Robinson, Indonesia; The Rise of Capital 40. Dietmar Rothermund, Great Depression; Depresi Besar Ekonomi Amerika 1929-1939 dan Dampaknya Terhadap Kehancuran Ekonomi Dunia. Yogjakarta; Imperium. 2008 41. Andrinof A Chaniago, Gagalnya Pembangunan; Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru. Jakarta; LP3ES. 2012 42. Harold Crouch, Militer&Politik Indonesia (Army And Politics in Indonesia). Jakarta; PT. SuryaUsaha Ningtias. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

360

Metode Penyampaian Evaluasi

: :

1999 43. M. Deden Ridwan&M. Muhadjirin, Membangun Konsensus; Pemikiran dan Praktik Politik Akbar Tanjung. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2003 44. Roger E. Backhouse, The History Of Economics. London: Penguin Group, 2002 45. Jeffrey A. Winters, Oligarki. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama. 2011 46. Jan-Erik Lane, Svante Ersson, Ekonomi Politik Komparatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994 47. Martin Staniland, Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Keterbelakangan. Jakarta: PT. Grapindo Persada. 2003. 48. Richard Robinson, The Middle Class and the Burgeosie in Indonesia dalam R. Robinson & David S.G. Goodman, The New Rich in Asia (Australia, Murdoch Univ, 1966). 49. Ronald H Chilcote, Teories of Comparative Political Economy, (Westview Press, 2000), Bab 1, 4, dan 6. 50. Mark Skousen, The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx and John Maynard Keynes, (London: M.E. Sharp, Inc, 1984). Ceramah, diskusi, dan dialog

Test Subjektif, Test Objektif, Case Study dan Resume

PENDALAMAN IDEOPOLSTRATAK Tujuan Umum : Peserta memiliki wawasan dan mampu menganalisa tentang perkembangan ideologi dunia, dan penerapan strategi taktik. Tujuan Khusus


:

: :

1. Peserta dapat menerapkan keterkaitan ideologi dan strategi taktik dalam menjalankan misi organisasi. 2. Peserta diharapkan memiliki kemampuan dalam melakukan Analisis dan Pemetaan Aktor Sosial sebagai kekuatan dalam menjalankan misi organisasi di dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Peserta dapat membuat perancangan Basis Data sederhana untuk meningkatkan efisiensi dalam proses manajemen organisasi modern. 4 Jam Materi Pendalaman IDEOPOLSTRATAK ini bertujuan memperdalam kemampuan ekplorasi kader HMI dalam konsep framework analisis terhadap persoalan politik dan keorganisasian melalui pendekatan strategi dan taktik. Setiap kader HMI yang telah mendapatkan materi ini diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dan mandiri di dalam masyarakat dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai KeHMI-an di dalam NDP.


361

Pokok Bahasan

:

10. Paradigma-paradigma dalam Ideologi 10.1. 10.1.1. 10.1.2. 10.2. 10.2.1. 10.2.2.

Paradigma Idealisme Idealisme Logis/Logika Idealis Plato Idealisme Dialektis/Dialektika Idealis Hegel Paradigma Materialisme Materialisme Logis/Logika Materialis Aristoteles Materialisme Dialektis/Dialektika Materialis Marx

11. Ideologi-ideologi politik 11.1. Liberalisme dan Kapitalisme 11.2. Sosialisme, Marxisme, dan Komunisme 11.3. Katolikisme 11.4. Nasionalisme 11.5. Zionisme 11.6. Konfusianisme 11.7. Budhisme 11.8. Hinduisme

12. Organisasi Politik 12.1. Partai Republik dan Partai Demokrat Amerika Serikat 12.2. Partai Konservatif dan Partai Buruh Inggris 12.3. Partai Konservatif dan Partai Buruh Australia 12.4. Partai Liberal Jepang 12.5. Partai Komunis Cina, Kuba, Korea Utara, dan Vietnam 12.6. Partai-partai Kiri Amerika Latin 12.7. Partai-partai utama Perancis 12.8. Partai-partai utama Jerman 12.9. Partai-partai utama Rusia 12.10. Partai-partai utama India 12.11. Partai-partai utama Israel 12.12. Partai Hijau (Green Party)

Bahan Bacaan

:

13. Strategi dan Taktik 13.1. Definisi strategi dan taktik 13.2. Strategi sebagai ide dan nilai perjuangan (Political Survival). 13.3. Teknik Analisis dan Pemetaan Aktor Sosial. 13.4. Teknik Analisis Geostrategi. 13.5. Perancangan Basis Data Dalam Organisasi Modern. 1. Nilai Dasar Perjuangan HMI 2. Alija Ali Izetbegovic, Membangun Jalan Tengah, Mizan 1992 3. Karl Menheim, Ideologi dan Utopin, Kanisius, 1993 4. Zbigniev Brzezinki, Kegagalan Besar: Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam abadke-21, Remajz Rosdakarya, 1990 5. Murthada Mutthahari, Perspektif al-Qur'an tentang


362

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26.

27. 28.

29. 30.

masyarakat dan Sejarah, Mizan, 1986 M. Amin Rais, Islam antara kita dan Fakta, Mizan 1986 Jorge Larrain, Konsep Ideologi, LKPSM, 1996 Stanislav Andreski, Max Weber: Kapitalisme Birokrasi dan Agama, Tiara Wacana, 1989 Hanafi Hasan, Agama, Ideologi dan Pembangunan, P3M, 1991 Roger Garaudy, Mencari Agama Abad 21, Bulan Bintang, 1986 "Agama dan tantangan jaman" (Kumpulan Prisma), LP3ES, 1984 Ali Syari'ati, Kritik Islam atas Marxixme dan Sesat fikir Barat lainnya, Mizan 1985 Ideologi Kaum Intelektual, Mizan, 1992 Frans Magnis Suseno, Karl Marx, Gramedia, 1998 Tan Malaka, Madilog, Teplok Press, 1999 Fachri Ali, Islam, Ideologi dunia dan Dominasi struktur, Mizan, 1985 Nurkholis Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, Paramadina, 1995 Anthony Gidden, The Third Way dalan Ketiga Pembaruan Demokrasi), PT. Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 2000 Maksum (ed). Mencari Ideologi Alternatif : Polemik Agama Pascaideologi Menjelang Abad-21, Mizan, 1994 Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia; Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik. Yogjakarta; Kanisius, 1991 Tan Malaka, Madilog. Yogjakarta; NaRASI, 2010 Dahlan Ranuwihardjo, Hakikat Paham Kebangsaan. Jakarta; PKMN KAHMI, 2012 Dahlan Ranuwihardjo, Menuju Pejuang Paripurna; Aspek Ideologi dari Islam, Leadership, Strategi dan Taktik Dalam Perjuangan Politik. Jakarta; PKMN KAHMI, 2000 Dahlan Ranuwihardjo, Biografi, Pemikiran dan Perjuangan A. Dahlan Ranuwihardjo. Jakarta; PKMN KAHMI, 1995. Dahlan Ranuwihardjo, Revolusi, Anti Imperialisme dan Pancasila. Jakarta; Intrans, 2002 Savitri Scherer, Keselarasan dan Kejanggalan; Pemikiranpemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX. Depok; Komunitas Bambu, 2012 Richard L. Kirkham, Teori-teori Kebenaran ; Pengantar Kritis dan Komperhensif. Bandung; Media Nusa, 2013 Martin Suryajaya, Materialisme Dialektis; Kajian Tentang Marxisme dan Filsafat Kontemporer. Yogjakarta; Resist Book. 2012 Richard Mc Gregor, The Party; The Secret World Of China‟s Communist Rullers. 2010 Muhadi Sugiono, Kritik Antonio Gramsci Terhadap


363

31.

32.

33. 34.

35.

36.

37. 38. 39.

40.

41. 42. 43. 44. 45.

46.

Pembangunan Dunia Ketiga (restructuring Hegemony and the changing discourse of Development). Yogjakarta; Pustaka Pelajar. 1999 William C. Chittick, Kosmologi Islam dan dunia Modern; Relevansi Ilmu-ilmu Intelektualisme Islam. Jakarta; Mizan Publika, 2010 Douglas Holt&Douglas Cameron, Strategi Kultural; Memberdayakan Pemikiran Inovatif Untuk Menciptakan Merek Yang Tepat (Cultural Strategy) Cynthia A. Montgomery, The Strategist Be Leader Your Business Needs. London; HarperCollins Publisher, 2012 Stuart Crainer&Des Dearlove, Strategy The Art and Sience Of Strategy Creation and Execution. United States Of America:2014 Jean Magretta, Understanding Michael Porter : Panduan Paling Penting Tentang Strategi dan Kompotisi (Understanding Michael Porter The Essensial Guide To Competition And Strategy). Yogjakarta; Andy, 2012 Daoed Joesoef, Studi Strategi; Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional. Jakarta; PT. Kompas Media Nusantara, 2014 Aholiab Watloly, Sosio-Epistemologi: Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial. Yogjakarta; Kanisius, 2013 Sonny Keraf&Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan; Sebuah Tinjaun Filosofis. Yogjakarta; Kanisius, 2001 Lawrence E. Harrison, Samuel P. Hutington (ed), Kebangkitan Perang Budaya; Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia (Cultut Matters: How Values shape human progress). Jakarta; LP3ES. 2006 Osman Bakar, Hirarki Ilmu: Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu (Classification Of Knowledge in Islam: A Study In Islamic Philosophies Of science). Bandung: Mizan, 1997 Brig. Gen. T.R. Phillips, Roots Of Strategy : The 5 Greatest Military Classics Of All Time. U.S.A; Stackpole Books. 1985 Sayidiman Suryohadiprojo, Pengantar Ilmu Perang. Jakarta; Pustaka Intermasa. 2008 Saaprudin Bahar, A.B. Tangdililing, Integrasi Nasional; Teori, Masalah dan Strategi. Jakarta; Ghalia Indonesia, 1996 Amanda Setorini (ed), Agility; Bukan Singa Yang Mengembik. Jakarta; Pt. Gramedia Pustaka Utama. 2014 W. Chan Kim, Renne Mauborgne, Blue Ocean Strategy (Strategi Samudera Biru): Ciptakan Ruang Pasar Tanpa Pesaing dan Biarkan Kompetisi Tak Lagi Relevan. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005 Y. Wahyu Saronto,dkk. Intelijen: Teori, Aplikasi, dan Modernisasi. PT. Multindo Mega Pratama


364

Metode Penyampaian

:

47. Sopono Soegirman, Intelijen: Profesi unik orang-orang aneh. Jakarta: Media Bangsa. 2012 48. A.M. Hendropriyono, Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2013 49. Jono Hatmodjo, Intelijen Sebagai Ilmu. Jakarta: Balai Pustaka. 2003 - Ceramah, diskusi, dialog dan simulasi

Evaluasi

:


D. Manajemen Training Fokus utama Latihan Kader III adalah pemberian kemampuan paripurna kader, maka pelaksanaannya lebih menekankan pada aspek motorik, sehingga penerapan kurikulum dan materi harus mampu menstimulus pemikiran dan praktek dalam melakukan perubahan sosial. Perencanaan training dibuat dalam bentuk modul Latihan Kader III oleh tim pemandu yang disampaikan kepada BPL PB HMI untuk diperiksa dan dinilai. Selain sebagai panduan pengelolaan training, modul yang dibuat juga merupakan penilaian (credit point) untuk tim pemandu. Dalam pelaksanaan Latihan Kader III, mesti dibangun iklim, suasana, dan budaya yang positif, tidak sebatas dalam forum, tetapi juga pada keseluruhan aktivitas training. Kader yang terlibat dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengelolaan training memosisikan diri sebagai fasilitator, sehingga terbangun suasana yang ilmiah, egaliter dan dinamis. Tim pemandu mesti lebih banyak menstimulasi keahlian, dan membangun interaksi yang baik. Selain itu, metode yang digunakan hendaknya bervariasi dan banyak melakukan praktek (simulasi), sebaiknya tidak ada metode yang diulang sama persis, kecuali hal yang sifatnya energizer atau ice breaking. Pola Latihan Kader III adalah peserta sebagai subyek pelatihan. Narasumber dihadirkan bukan untuk memberi materi, tetapi untuk mengkritisi karya peserta. Pola yang dibangun adalah sebagai berikut: (a) peserta dibekali bahan praktek (ilmu alat dan data), (b) peserta membuat karya, dan (c) karya peserta dikritisi narasumber. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam Latihan Kader III pada dasarnya menggunakan prinsip optimalis, maksudnya untuk membangun kegairahan dan motivasi kreatif dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. Setiap proses dalam pelaksanaan Latihan Kader III sejak pembukaan sampai dengan penutupan, wajib untuk direkam, yang dilampirkan dalam laporan pelaksanaan dan laporan pengelolaan. E. Mekanisme Pelaksanaan Pelaksanaan Latihan Kader III diatur dan dijelaskan dalam petunjuk teknis.


365

F. Ketentuan Lain Untuk kelancaran dan keteraturan pelaksanaan Latihan Kader III, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan modul, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) Latihan Kader III dibuat oleh BPL PB HMI dan disahkan dalam sidang pleno PB HMI. 2. Juklak dan Juknis Latihan Kader III memuat tentang pedoman dan acuan mengenai teknis pelaksanaan Latihan Kader III, misal: format usulan, format laporan, administrasi training, dan lain sebagainya yang dianggap perlu. 3. Modul Latihan Kader III dibuat oleh tim pemandu Latihan Kader III yang bersangkutan. 4. BPL PB HMI diwajibkan membuat contoh modul Latihan Kader III yang menjadi acuan pembuatan modul Latihan Kader III oleh tim pemandu. 2.2.1.2 Training Non-formal Training non-formal adalah pelatihan yang dilakukan dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keahlian kader. Pada dasarnya training non-formal ini wajib diikuti oleh kader sesuai kompetensi kader dan dapat terkait dengan posisi struktural yang sedang dijabat, maksudnya diperkenankan untuk menetapkan persyaratan struktural untuk mengikuti training non-formal. Ketentuan pelaksanaan training non-formal diatur dengan ketentuan sendiri yang tidak bertentangan dengan pedoman perkaderan ini yang diatur sebagai berikut: 1. Training Instruktur diatur dalam Pola Pembinaan Instruktur yang dibuat BPL PB HMI yang disahkan dalam Munas BPL PB HMI 2. Training Manajemen Training diatur dalam Pola Pembinaan Instruktur yang dibuat BPL PB HMI yang disahkan dalam Munas BPL PB HMI 3. Training Instruktur NDP diatur dengan Juklak dan Juknis yang dibuat oleh BPL PB HMI dan disahkan sekurang-kurangnya dalam rapat harian PB HMI 4. Training Instruktur Ideopolitor Stratak diatur dengan Juklak dan Juknis yang dibuat oleh BPL PB HMI dan disahkan sekurang-kurangnya dalam rapat harian PB HMI 5. Training

non-formal

lainnya

diatur

dengan

Juklak

dan

Juknis

yang

dibuat

oleh

lembaga/badan/bidang terkait yang disahkan sekurang-kurangnya dalam rapat harian PB HMI 6. Modul untuk semua training non-formal dibuat oleh tim pemandu training yang bersangkutan. 2.2.1.3 Training Lainnya Training formal adalah pelatihan yang dilakukan dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keahlian kader yang sifatnya peminatan. Pada dasarnya training lainnya ini merupakan pengetahuan dan keahlian tambahan bagi kader sesuai minat kader. Training lainnya ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, dan diatur tersendiri dengan aturan yang dibuat oleh penyelenggara training tersebut dan harus mendapat persetujuan dari PA PB HMI dan BPL PB HMI. Modul training dibuat oleh tim pemandu training yang bersangkutan. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

366

2.2.2 Perkaderan Informal Perkaderan informal memberikan pengaruh lebih dari 90% pembentukan dan pengembangan kepribadian kader, maka harus menjadi perhatian penting dalam implementasi perkaderan HMI. Ruang lingkup perkaderan informal sangat luas meliputi berbagai aktivitas, untuk itu perlu ada acuan dan ukuran yang jelas agar proses perkaderan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 2.2.2.1 Follow-up Follow-up merupakan tindak lanjut dari training yang sebelumnya diikuti oleh kader. Followup berfungsi untuk mengisi kekurangan yang terdapat dalam training. Setiap kader sekurangkurangnya mengikuti follow-up sebanyak 60% dari kegiatan/materi. Follow-up dilaksanakan oleh mantan tim pemandu training, dan memiliki credit point bagi kader yang mengikuti kegiatan. Peraturan mengenai teknis pelaksanaan dan credit point kegiatan follow-up diatur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh PA PB HMI dan dapat diatur lebih rigid pada level cabang. 2.2.2.2 Up-grading Up-grading merupakan proses persiapan kader agar dapat mengikuti jenjang training berikutnya. Setiap kader sekurang-kurangnya

mengikuti up-grading sebanyak 60% dari

kegiatan/materi. Up-grading dilaksanakan oleh PA, dan memiliki credit point bagi kader yang mengikuti kegiatan. Peraturan mengenai teknis pelaksanaan dan credit point kegiatan up-grading diatur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh PA PB HMI dan dapat diatur lebih rigid pada level cabang. 2.2.2.3 Aktivitas Seluruh aktivitas kader baik perseorangan ataupun secara organisatoris pada dasarnya adalah proses perkaderan. Supaya aktivitas yang dilakukan mengarah pada pembentukan dan pengembangan kepribadian kader sesuai dengan Muslim Intelegensia (Insan Cita), maka setiap aktivitas harus terpantau. Pemantauan terhadap aktivitas ini dilakukan dengan pembuatan arah pola aktivitas kader yang dicatat dan diberikan bobot serta credit point bagi setiap kader yang melaksanakan aktivitas tersebut. Dengan pemantauan seperti ini diharapkan proses pembentukan dan pengembangan kader senantiasa dapat diikuti dari waktu ke waktu. Peraturan mengenai teknis pelaksanaan, pembobotan dan credit point aktivitas kader diatur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh PA PB HMI. 2.2.2.4 Promosi Proses pendistribusian kader untuk berkiprah baik internal maupun eksternal organisasi menekankan pada kompetensi dan kepribadian kader. Hanya kader-kader yang 'layak'-lah yang bisa didistribusikan untuk berkiprah dan berkarir, sehingga dapat muncul kader-kader unggulan yang Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

367

berkompeten dalam pengelolaan organisasi, baik internal ataupun eksternal. Promosi kader pada prinsipnya menganut pola reward and punishment (pahala dan dosa), bagi kader berprestasi wajib diberikan reward dan bagi mereka yang wan prestasi mesti diberikan punishment. Supaya proses promosi kader ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan terukur, maka perlu dibuat Key Person Indicator (KPI) pada struktur kepengurusan HMI di berbagai level, sehingga basis promosi kader lebih menekankan pada kompetensi, bukan sekedar akomodasi politik atau rasa sukatidak suka. Peraturan mengenai teknis pelaksanaan, persyaratan, dan KPI dalam proses promosi kader diatur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh PAO PB HMI dan disahkan sekurang-kurangnya dalam pleno PB HMI. 2.2.2.5 Coaching/Pendampingan Dalam upaya pembentukan dan pengembangan diri kader agar terarah dan konsisten, sehigga dapat mewujudkan Muslim Intelegensia (Insan Cita) diperlukan bimbingan dan binaan secara personal (man to man marking). Dengan demikian perlu pola coaching/pendampingan terhadap kader yang sedang berproses. Proses coaching ini ditekankan untuk dilakukan pada level komisariat (basis). Setiap kader yang telah melewati 'fase komisariat', wajib menjadi coach di komisariatnya. Pengaturan mengenai pelaksanaan coaching diatur oleh komisariat masing-masing atas bimbingan dari coach. 2.2.2.6 Pembentukan Iklim, Suasana, dan Budaya Positif Berbeda dengan bentuk perkaderan informal lainnya yang menekankan pada kemampuan diri seorang kader untuk membentuk dan mengembangkan dirinya, dalam pembentukan iklim, suasana, dan budaya positif ini ditekankan pada kemampuan organisasi untuk memfasilitasi proses. Untuk membentuk iklim, suasana, dan budaya positif diperlukan seperangkat kebijakan, sarana dan prasarana untuk mendukung kader dalam pembentukan dan pengembangan kepribadian kader agar sesuai harapan. HMI yang direpresentasikan oleh pengurusnya di berbagai level, wajib memfasilitasi dan mendukung proses pembentukan dan pengembangan kepribadian kader. Misalnya, dalam kemampuan bilingual (arab-inggris) kader, maka pengurus HMI mesti mengeluarkan kebijakan (contoh: penetapan hari berbahasa arab-inggris) dan memberikan fasilitas (contoh: kursus bahasa arab-inggris) di berbagai level untuk mendukung kemampuan kader agar kader mampu ber-bilingual. Selain itu untuk membentuk loyalitas, dan kemandirian, maka setiap kader diwajibkan membayar uang pangkal dan iuran anggota (bulanan). Ketetapan mengenai uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan dengan keputusan PB HMI sekurang-kurangnya disahkan dalam pleno PB HMI.


368

2.3 Pengabdian Pada dasarnya penyelenggaraan tujuan HMI dalam arti luas adalah ketika para kader mampu mendedikasikan dirinya dalam ruang pengabdian pasca ber-HMI. Proses perkaderan dalam HMI hakikatnya adalah memberikan bekal dan kemampuan para kader di dalam mengaktualisasikan potensi dirinya berdasarkan minat dan bakat yang dimilikinya. Oleh sebab itu, kader HMI harus senantiasa melakukan latihan dan pembiasaan diri untuk melakukan pengabdian dalam lingkup yang lebih luas, melaksanakan magang untuk profesi tertentu dan melakukan pemberdayaan peran yang dimiliki oleh Badan khusus atau lembaga pengembangan profesi. Ketiga hal tersebut dilakukan dalam rangka mempersiapkan setiap kader dalam menempuh masa pengabdian panjangnya. Pengabdian bagi HMI sendiri mengarahkan para kader untuk dapat mewujudkan missi utama HMI, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas para kader dalam ruang pengabdian, sehingga para kader dapat dengan baik melakukan perubahan dan mengisi setiap bentuk profesi dalam ruang pengabdian yang panjang.


369

BAB III PENGELOLAAN PERKADERAN

3.1 Kelembagaan Implementasi perkaderan melibatkan berbagai institusi elemen keluarga besar HMI, baik itu kepengurusan HMI, ataupun lembaga/badan khusus. Untuk itu perlu diatur mengenai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan setiap institusi tersebut, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing institusi dalam pelaksanaan perkaderan diatur sebagai berikut: No

Tingkatan

1.

PB HMI

2.

BADKO

Fungsi dan Wewenang

1. 2. 3. 1. 2.

3. 3.

CABANG

1. 2.

3. 4.

5.

Lembaga Pengembangan Profesi Kohati

6.

BPL

7.

Komisariat

Penanggung Jawab perkaderan secara nasional Pengelola Kebijakan Perkaderan HMI Melaksanakan program-program pelatihan tingkat nasional Mengkoordinir program-program latihan di wilayah masingmasing Melaksanakan Latihan kader III, Training Pengelola Latihan, Up-Grading Instruktur NDP dan Up-Grading Managemen Organisasi dan kepemimpinan Bekerja sama dengan PB HMI demi terlaksananya programprogram latihan tingkat nasional. Sebagai basis terselenggarakannya program-program latihan HMI Betanggung jawab atas terlaksananya program latihan kader II, up-grading instruktur NDP, training pengelola latihan, upgrading kepengurusan, up-grading KMO, dan up-grading administrasi kesekretariatan. Mengkoordinir komisariat dan lembaga pengembangan profesi untuk terleksananya training HMI. Mengadakan rekruitmen calon kader langsung melalui pelatihan pengembangan profesi

1. Mengadakan rekrutmen calon kader langsung melalui pelatihan 2. Bertanggung jawab atas terselenggaranya program pelatihan kohati 1. Bertanggung Jawab atas keberhasilan dan kualitas pengelolaan latihan 2. Bekerjasama dengan pengurus HMI setingkat untuk menyelenggarakan program latihan 1. Melaksanakan kegiatan pengenalan HMI 2. Bertanggung jawab atas terlaksananya program LK I, upgrading KMO, Up-grading kepengurusan 3. Bekerjasama dengan pengurus HMI Cabang untuk menindaklanjuti program LK I


370

3.2 Sumberdaya Manusia Untuk mengelola sistem perkaderan agar berjalan sesuai dengan harapan, diperlukan sumberdaya manusia pengelola yang mumpuni secara kualitas dan mencukupi secara kuantitas. Sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan BPL HMI, maka penentuan kualifikasi pengelola perkaderan mesti mengacu pada pola pembinaan instruktur yang berlaku di BPL HMI. Peraturan mengenai sumberdaya manusia pengelola perkaderan diatur secara khusus dengan ketentuan untuk: a) Kualifikasi dan ketentuan umum pengelola perkaderan dimuat dalam Pola Pembinaan Instruktur BPL HMI b) Kualifikasi dan ketentuan khusus pengelola training dimuat dalam Juklak dan Juknis training yang bersangkuta


371

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI Untuk mengetahui apakah arah, proses, dan pelaksanaan perkaderan telah sesuai dengan ketentuan, maka diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang dapat mengukur keberhasilannya. Monitoring adalah pemantauan pelaksanaan perkaderan untuk mengukur proses perkaderan, kesesuaian dengan pedoman dan regulasi yang telah dibuat, dan pergerakan perkaderan mencapai tujuan yang diharapkan. Dan evaluasi adalah sebuah proses analisa terhadap sistem perkaderan berdasarkan hasil monitoring. 4.1 Objek Pengukuran Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, objek yang diukur ada 2 (dua) objek, yaitu: orang dan institusi. Yang dimaksud dengan orang adalah kader yang berproses dalam perkaderan, sedangkan institusi adalah elemen/organ HMI yang terlibat dalam pelaksanaan perkaderan. 4.2 Metodologi Pengukuran Untuk melakukan penilaian keberhasilan proses perkaderan diperlukan metodologi yang tepat. Metode yang digunakan untuk mengukur perubahan kader adalah dengan sistem credit point, sedangkan metode untuk memantau dan mengukur keberhasilan institusi adalah dengan sistem pelaporan. 4.3 Instrumen Pengukuran Instrumen yang digunakan untuk menilai keberhasilan kader adalah pembobotan dan credit point atas aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing kader serta 'pengujian' mengenai hal tertentu yang secara khusus dibuat instrumen tersendiri, misalnya berupa tes psikologi atau lainnya. Instrumen yang digunakan untuk memantau dan mengukur keberhasilan institusi adalah rencana perkaderan, laporan pelaksanaan, laporan pengelolaan, dan laporan berkala.

4.4 Skala/Indikator Pengukuran Skala/indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan kader adalah angka/poin tertentu yang mesti dicapai oleh seorang kader pada levelnya. Kader yang credit pointnya sekurang-kurangnya sama dengan standar yang telah ditetapkan, dapat melanjutkan proses berikutnya, dan bagi yang tidak perlu treatment (perlakuan) tersendiri. Skala/indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan institusi adalah kepatuhan dalam membuat laporan (rencana, pelaksanaan, pengelolaan, dan berkala), kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, kesesuaian dengan pedoman, perkembangan jumlah anggota, perkembangan jumlah kader, perkembangan jumlah instruktur, dan jumlah aktivitas perkaderan. 4.5 Analisa Penilaian Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

372

Dari hasil pemantauan terhadap perkaderan, baik terhadap orang maupun institusi, maka perlu dianalisa untuk perbaikan perkaderan selanjutnya. Fokus analisa perkaderan ini lebih menekankan pada institusi. Untuk itu perlu ada klaster cabang, yaitu: 1) Klaster A, cabang yang memiliki kualitas dan kuantitas instruktur yang lebih dari cukup, sarana prasarana yang memadai, sekurang-kurangnya sama dengan standar yang ditetapkan, dan dapat membantu cabang lain terdekat dalam hal perkaderan, 2) Klaster B, cabang yang memiliki kualitas dan kuantitas instruktur yang cukup, sarana prasarana yang memadai, sekurang-kurangnya sama dengan standar yang ditetapkan, dan tetapi belum dapat membantu cabang lain terdekat dalam hal perkaderan, dan 3) Klaster C, cabang yang masih memiliki kekurangan. Peraturan mengenai sistem monitoring dan evaluasi yang meliputi antara lain: standar poin, standar pelaporan, dan lain sebagainya diatur dalam keputusan PB HMI yang disahkan sekurangkurangnya dalam rapat harian PB HMI.


373

BAB V KETENTUAN KHUSUS

Pedoman ini tentu saja tidak serta-merta langsung diselenggarakan secara umum oleh suluruh jengjang struktur HMI. Melainkan sebagaimana posisinya sebagai pedoman baru, sudah semestinya ia dipersiapkan lebih matang baik dari sisi kesempurnaan draf, juklak, juknis, berikut dengan ketersedian infrastruktur dan SDM yang akan menjadi instrumen penting bagi penyelenggaraan pedoman ini. Dengan demikian, maka bab ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang secara khusus dipersiapkan guna menyempurnakan berjalannya pedoman perkaderan ini. Hal-hal tersebut adalah : 1. Pedoman perkaderan ini untuk sementara waktu hanya diberlakukan pada training formal HMI, dengan terlebih dahulu dilakukan pilot project. 2. Pedoman ini akan diberlakukan secara efektif dan sempurna pada periode yang akan datang yaitu kongres tahun 2017, khususnya pada pelaksanaan traing non-formal. Hal ini dengan mempertimbangkan perlunya mempersiapkan segala sesuatunya, agar kesempurnaan dan pelembagaan menjadi berjalan secara optimal. Oleh sebab itu hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah : 1.1. Membentuk TIM Khusus dengan tugas : 1.1.1.

Menyempurnakan isi pedoman perkaderan HMI, yang meliputi: Pembuatan Juklak, Juknis kegiatan Training Non-Formal secara mandiri (per-training), menyiapkan infrastuktur dan Sumber daya instruktur.

1.1.2.

TIM melalui bidang PA PB HMI melakukan Pilot project dan menyiapkan pelembagaan dalam tiap tingkatan HMI.

1.1.3.

Melakukan sosialisasi berupa diklat pedoman perkaderan HMI

1.1.4.

TIM melalui bidang PA PB HMI berhak melaksanakan training-training non-formal berdasarkan ketentuan yang ada dalam pedoman yang baru. Hal ini guna menyiapkan tenaga instruktur dan master of training dalam setiap tingkatan training.

1.1.5.

Masa tugas TIM sampe dengan diselenggarakan Kongres berikutnya, 2017.

2. Selama masa transisi ini setiap tingkatan struktur HMI masih diperkenankan menggunakan pedoman lama, dengan ketentuan : 2.1. Merujuk pada ketentuan pedoman lama. 2.2. Mendisiplinkan diri dengan petunjuk teknis pedoman lama. 3. Batas waktu masa transisi sampai dengan diselenggarakannya Kongres tahun 2017.

Demikianlah ketentuan khusus ini dibuat, guna terealisasinya pedoman perkaderan HMI secara menyeluruh dan dapat memberikan manfaat dan kemajuan bagi lembaga HMI.


374

IKRAR PELANTIKAN

“BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM” “ASYHADU ALLAA ILAA HA ILLALLAAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH” “RADHIITU BILLAAHI RABBA, WABIL ISLAAMI DIINA, WABI MUHAMMADIN NABIYYAU WARASUULA” “Dengan nama ALLAH yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang” “Aku Bersaksi, bahwasanya tidak ada tuhan, selain ALLAH, Dan sesungguhnya MUHAMMAD itu adalah Rasul ALLAH” “Kami rela ALLAH Tuhan kami, ISLAM Agama kami, dan MUHAMMAD sebagai Nabi dan Rasul ALLAH” Kami anggota HMI, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, BERJANJI dan BERIKRAR: 1. Bahwa kami, dengan kesungguhan hati, akan selalu menjalankan Ketetapan-Ketetapan serta Keputusan-Keputusan Himpunan. 2. Bahwa kami, dengan kesungguhan hati, akan senantiasa menjaga nama baik Himpunan, dengan selalu tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART), dan Pedoman-Pedoman Pokok, beserta Ketentuan-Ketentuan HMI lainnya. 3. Bahwa apa yang kami kerjakan dalam keanggotaan ini adalah untuk mencapai Tujuan HMI, dalam rangka mengabdi kepada Alllah, demi tercapainya kebahagiaan umat dan bangsa di dunia dan akhirat. INNA SHALAATI, WANUSUKI, WAMAHYAAYA, WAMAMAATI, LILLAAHI RABBIL ‘AALAMIIN” “Sesungguhnya Shalatku, Perjuanganku, Hidup dan Matiku, hanya untuk ALLAH Tuhan seru sekalian alam”


375

PEDOMAN DASAR BADAN PENGELOLA LATIHAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Pendahuluan Latihan kader pada hakekatnya merupakan bentuk perkaderan HMI yang berorientasi pada pembentuka watak, pola pikir, visi, orientasi serta berwawasan ke-HMI-an yang paling elementer. Kedudukan dan peranan latihan ini adalah untuk meletakan fundamen bagi setiap kader HMI yang dituntut siap mengemban amanh dan tanggung jawab untuk membangun bangsa Indonesia di masa depan. Oleh karena itu posisi latihan ini sangat menentukan gerak dan dinamika para kader maupun organisasi, sehingga apabila penanggung jawab latihan keliru dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan semangat dan gagasan dasarnya maka keliru pula pengembangan bentuk-bentuk pembinaan berikutnya, baik pada up-grading maupun aktifitas. Berkaitan dengan persoalan tersebut dalam latihan sangat dibutuhkan lembaga serta forum yang mencurahkan konsentrasi pemikiran pada pengembangan kualitas para pengelola latihan, kemampuan konsepsi maupun menajerial. Berawal dari kesadaran dan tanggung jawab yang mendalam tersebut maka dibentuklah Badan Pengelola Latihan (BPL) Himpunan Mahasiswa Islam. Berikut adalah pedoman dasarnya : BAGIAN I NAMA, STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Badan ini bernama Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam yang disingkat BPL HMI. Pasal 2 Status Badan ini berstatus sebagai badan pembantu HMI. (pasal 15 Anggaran Dasar HMI, pasal 51, 52 dan 55 Anggaran Rumah Tangga HMI) Pasal 3 Tempat dan Kedudukan a. BPL PB HMI berkedudukan di tingkat Pengurus Besar HMI. b. BPL HMI Cabang berkedudukan di tingkat HMI Cabang. BAGIAN II TUGAS, WEWENANG DAN TANGG JAWAB

a. b. c. d. e. f.

Pasal 4 Tugas Menyiapkan pengelola latihan atas permintaan pengurus HMI setingkat. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelola latihan dengan jalan menyelenggaran training pengelola latihan dan mengadakan forum-forum internal di lingkungan intern BPL HMI. Meningkatkan kualitas latihan dengan jalan mamonitor dan mengevaluasi pelaksanaan latihan. Membuat panduan pengelolaan training HMI. Melakukan standarisasi pengelola training dan pengelolaan training. Memberikan informasi kepada pengurus HMI setingkat tentang perkembangan kualitas latihan.


376

Pasal 5 Wewenang a. BPL PB HMI memiliki kewenangan untuk menyiapkan pengelolaan pelatihan di tingkat nasional yang meliputi Latihan Kader III, pusdiklat, Up-Grading instruktur NDP dan Up-Grading menajemen organisasi dan kepemimpinan. b. BPL HMI Cabang memiliki kewenangan untuk menyiapkan pengelolaan pelatihan yang meliputi Latihan Kader I, Latihan Kader II dan latihan ke-HMI-an lainnya. c. BPL dapat menyelenggarakan training lain yang berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia. Pasal 6 Tanggung Jawab a. BPL PB HMI bertanggung jawab kepada Pengurus Besar HMI melalui Musyawarah Nasional BPL HMI. b. BPL HMI Cabang bertangg jawab kepada Pengurus HMI Cabang melalui Musyawarah BPL Cabang. BAGIAN III KEANGGOTAAN Pasal 7 Syarat dan Keanggotaan a. Anggota BPL HMI adalah anggota HMI yang memenuhi kualifikasi tertentu sebagai pengelola latihan. b. Kualifikasi keanggotaan diatur dalam penjelasan terpisah. c. Anggota BPL HMI dapat kehilangan status keanggotaan apabila : 1. Habis masa keanggotaan HMI. 2. Meninggal dunia. 3. Mengundurkan diri. 4. Diskorsing atau dipecat. BAGIAN IV SKORSING DAN PEMECATAN Pasal 8 Kriteria Skorsing dan Pemecatan a. Anggota BPL HMI dapat disokrsing karena : 1. Bertindak bertentangan dengan kode etik pengelola latihan. 2. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik korps BPL HMI. b. Anggota diskors atau dipecat dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk untuk itu. c. Mengenai skorsing/pemecatan dan tata cara pembelaan diatur dalam ketententuan tersendiri. BAGIAN V ORGANISASI Pasal 9 Struktur a. Struktur organisasi ini adalah di tingkat Pengurus Besar dan Pengurus HMI Cabang. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

377

b. Hubungan pengurus HMI setingkat dengan BPL HMI adalah instruktif. c. Hubungan BPL PB HMI dengan BPL HMI Cabang adalah instruktiff.

a. b. c. d. e.

Pasal 10 Kepengurusan Pengurus BPL HMI sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Yang dapat menjadi Pengurus BPL PB HMI adalah anggota BPL HMI yang telah memenuhi kualifikasi Instruktur Utama. Yang dapat menjadi pengurus BPL HMI cabang adalah anggota BPL HMI yang telah memenuhi kulifikasi Instruktur. Periode BPL HMI disesuaikan dengan periode kepengurusan HMI setingkat. Periode BPL HMI dilarang merangkap jabatan dalam struktur HMI, dan badan khusus lainnya.

BAGIAN VI MUSYAWARAH Pasal 11 Musyawarah Nasional a. Musyawarah Nasional (MUNAS) BPL HMI diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun. b. MUNAS BPL HMI adalah musyawah utusan BPL HMI Cabang, masing-masing BPL HMI Cabang diwakili oleh 1 (satu) orang. Pasal 12 Musyawarah Cabang a. Musyawarah BPL HMI Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. b. Musyawarah BPL HMI Cabang musyawarah anggota BPL HMI di tingkat HMI Cabang. BAGIAN VII ADMINISTRASI LEMBAGA Pasal 13 Surat Menyurat a. Surat kedalam memakai nomor …./A/Sek/BPL/Bulan Hijriyah/Tahun Hijriyah. b. Surat keluar memakai nomor …./B/Sek/BPL/Bulan Hijriyah/Tahun Hijriyah. c. Bentuk surat disesuikan dengan bentuk yang dijelaskan didalam pedoman administrasi HMI. Pasal 14 Keuangan a. Keuangan BPL HMI ini dapat dikelola bersama dengan pengurus HMI setingkat. b. Sumber keuangan berasal dari sumbangan yang tidak mengikat dan usaha halal. BAB VIII ATURAN PERALIHAN Pasal 15 Untuk pertama pembentukan BPL HMI dibentuk oleh pengurus HMI setingkat, apabila BPL HMI belum terbentuk. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

378

Pasal 16 a. MUNAS BPL HMI diselenggarakan oleh BPL PB HMI. BPL PB HMI berwenang untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan BPL HMI secara keseluruhan. b. Setelah BPL HMI terbentuk, secara otomatis Bakornas LPL HMI dan LPL HMI cabang membubarkan diri dan/atau menyesuaikan diri dengan BPL HMI. BAGIAN IX ATURAN TAMBAHAN Pasal 17 Perubahan pedoman dasar ini dapat dilakukan dalam forum Musyawarah Nasional (MUNAS) BPL HMI. Pasal 18 a. Penjabaran tentang struktur organisasi, fungsi dan peran BPL HMI akan dijelaskan dalam tata kerja BPL HMI. b. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur dalam ketentuan lain dengan AD dan ART HMI serta pedoman organisasi lainnya. PENJELASAN Penjelasan Pasal 5 : Wewenang a. Untuk pengelolaan Latihan Kader III, Pengurus Besar mendelegasikan kepada Pengurus Badan Koordinasi HMI sebagai pelaksana. Dalam hal-hal tertentu Pengurus Badan Koordinasi bisa meminta BPL PB HMI untuk membantu b. Yang dimaksud dengan latihan ke-HMI-an lainnya adalah sebagai sebuah kegiatan atau bentuk pelatihan yang dapat meningkatkan pemahaman ke-HMI-an dan keorganisasian, misalnya Upgrading NDP, training pengelola latihan , Up-grading Administrsi dan Kesekretariatan, Up-grading Kepengurusan, Up-grading Menajemen Organisasi dan Kepemimpinan. Pelatihan yang diselenggarakan oleh KOHATI dan latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme seperti dakwah, pelatihan jurnalistik dan sebagainya yang tidak termasuk kategori pelatihan ke-HMI-wn. Penjelasan Pasal 7 : Kualifikasi Pengelola Latihan HMI a. Kualifikasi Umum Kualifikasi secara umum bagi pengelola latihan yang terlibat dari seluruh bentuk latihan ke-HMIan adalah sebagai berikut : 1. Memahami dan menguasai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan pedoman-pedoman organisasi lainnya. 2. Memahami dan menguasai Pedoman Perkaderan. 3. Mempunyai kemampuan sebagai pendidik, pengelola dan penyaji. b. Kualifikasi Khusus 1. Kualifikasi ditingkat BPL PB HMI :  Telah dinyatakan lulus Latihan Kader III.  Telah dinyatakan lulus mengikuti Training Pengelola Latihan atau Senior Course.  Telah menjadi Pengelola Latihan Kader. 2. Kualifikasi ditingkat BPL Cabang : Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

379

 Telah dinyatakan lulus Latihan Kader II.  Telah dinyatakan lulus mengikuti Training Pengelola latihan atau Senior Course.  Telah menjadi Pengelola Latihan Kader. ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA PENGELOLAAN LATIHAN a) Pendahuluan Latihan sebagai model pendidikan kader HMI meruakan jantung organisasi, karena itu maka upaya untuk memajukan, mempertahankan keberlangsungan dan mengembangkannya merupakan kewajiban segenap pengurus HMI. Latihan tidak akan berjalan mencapai target dan tujuan secara baik tanpa dukungan oleh usaha-usaha pengorganisasian yang baik pula. Pengoraganisasian berbagai unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan latihan tercermin dalam organisasi latihan. Organisasi latihan yang jela akan memperlancar dan menertibkan proses penyelenggaraan latihan. Hal ini pada gilirannya akan membuka jalan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi lahirnya kader-kader yang memiliki 5 (lima) kualitas insan cita. Guna mencapai mekanisme penyelenggaraan latihan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak cukup hanya dengan menyusun organisasi latihan saja. Karena itu diperlukan adanya aturan tentang prosedur dan administrasi latihan, termasuk didalamnya tentang administrasi laporan penyelenggaraan latihan. Administrasi latihan merupakan suatu rangkaian kegiatan dari berbagai unsur dalam penyelenggaraan latihan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan berasma. Dengan terumuskannya organisasi dan mekanisme kerja tersebut maka akan memperkokoh kehadiran HMI sebagai organisasi kader. b) Unsur-Unsur Organisasi Latihan Fungsi Dan Wewenang Secara sederhana yang dimaksud dengan organisasi latihan ialah suatu sistem kerjasama yang terdiri dari berbagai unsur dengan menggunakan sistem, metode dan kurikulum yang ada untuk mencapai target dan tujuan latihan. 1. Unsur-unsur yang terlibat dalam latihan organisai HMI adalah sebagai berikut:  PB HMI  BADKO HMI  HMI cabang  KOHATI  Komisariat  BPL - Unsur-unsur dalam pelatihan yaitu:  Peserta  Pemateri  Pemandu  Organizing comittee  Steering committee Bentuk-bentuk latihan yang di atas dalam organisasi ini adalah seluruh bentuk latihan yang ada dalam pola perkaderan HMI yaitu:  Pelatihan kekaryaan  Up-grading Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

380

 Latihan kader  Pusdiklat 2. Fungsi Dan Wewenang a. Pengurus besar  Penanggungjawab perkaderan secara nasional  Pengelola kebijakan perkaderan HMI  Melaksanakan program-program pelatihan tingkat nasional, pusdiklat dan training pengelola latihan. b. Badan kordinasi  Mengkoordinir program-program latihan di wilayah masing-masing.  Melaksanakan program-program latihan kader iii, training pengelola latihan, up-grading instruktur ndp dan up-grading manajemen organisasi dan kepemimpinan.  Bekerjasama dengan pb HMI demi terlaksanakannya program-program latihan tingkat nasional. c. HMI cabang  Sebagai basis terselenggarakannya program-program latihan HMI.  Bertangungjawab atas terlaksanakannya program atihan kader ii, upgrading instruktur ndp, training pengelola latuihan, up greading kepengurusan, up greading manajemen organisasi dan kepemimpinan dan up greading administrasi kesekretariatan.  Mengkoordinir komisariat dan lembaga kekaryaan untuk terlaksananya (penjadwalan) taining HMI. d. Lembaga kekaryaan  Mengadakan rekrutmen calon kader langsung melalui pelatihan kekaryaan e. Kohati  Mengadakan rekrutmen calon kader langsung melalui pelatihan  Bdrtanggungjawab atas terselenggaranya program pelatihan kohati. f. Badan Pengelola Latihan  Bertanggungjawab atas keberhasilan dan kualitas pengelolaan latihan.  Bekerjasama dengan pengurus HMI setingkat untuk menyelenggarakan program latihan. g. Komisariat.  Melaksanakan rekrutmen calon akder.  Bertanggungjawab atas etrlaksananya program latihan kader i, up greading manajemen organisasi dan kepemimpinan , up-grading kepengurusan.  Bekerjasama dengan pengurus HMI cabang untuk menindaklanjuti program latihan kader i.  Dapat mengadakan program latihan akder ii atas persetujuan pengurus cabang. h. Pemateri Pemateri adalah aktifitas HMI, alumni, cendikiawan atau orang-orang tertentu sebagaimana diatur dalam pedoman lpl dengan klasifikasi dan kualifikasi pengelola latihan, yang ditugaskan untuk menjampaikan materi latihan yang dipercayakan kepadanya. i. Instruktur 1) Steering Comittee  Kader HMI memiliki kualifikasi tertentu ditugaskan dan bertnaggungjawab atas pengarahan dan pelaksanaan latihan. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

381

 Mengadakan koordinasi sebaik-baiknya diantara unsur yang terlibat langsung dalam latihan. 2) Pemandu.  Kader HMI ayng diserahi tugas dan kepercayaan untuk memimpin, mengawasi dan mengarahkan latihan.  Memgang teguh dan melaksanakan kode etik pengelola latihan.  Membuat laporan pengelola latihan.  Bertanggungjawab atas keseluruhan jalannya acara latihan sesuai dengan rencana. j. Organizing Comittee.  Sebagai penyelenggara yang ebrtugas dan bertanggungjawab terhadap segala hal yang berhubungan dengan teknis penyelenggara latiahn.  Tugas–tugas OC secara garis besar sebagai berikut:  Mengusahakan tempat, akomodasi, konsumsi dan fasilitas lainnya.  Mengusahakan pembiayaan dan perizinan latihan.  Menjamin kenyamanan suasana dan keamanan latihan.  Mengusahakan ruagan, peralatan dan penerangan favourable.  Bekerjasama dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mensukseskan jalannya latihan. k. Peserta Latihan  Peserta adalah bibit yang diharapkan dapat berkembang menjadi kader yang berhasil. Jika cabang tidak/belum ada badan pengelola latihan maka tugas –tugas ditangani langsung oleh bidang PA. 3. Mekanisme Kerja Pengelola Latihan  Untuk menyelenggarakan latihan, pengurus komisariat, lembaga kekaryaan dan kohati membentuk OC dangan surat keputusan dan membuat proposal disertai surat permohonan mengelola latihan.  Untuk menyelenggarakan LK I, peenguerus komisariat membentuk OC dengan SK dan membuat proposal disertai surat pemohonan mengelola latihan untuk kemudian diusulkan pada pengurus BPL cabang.  Untuk menyelenggarakan LK II, pengurus HMI cabang membentuk OC dengan SK dan membuat proposal berta memrintahkan BPL untuk mengelola latihan.  Meyelenggarakan LK III dan pelatihan ke HMIan lainnya PN HMI atau badko HMI membentuk OC dengan SK dan membuat proposal ddan memrintahkan BPL PB HMI untuk mengelola latihan.  Pengurus BPL setingkat selanjutnya membentuk SC dengan surat mandat yang bertugas sesuai fungsi dn wewenangnya.  Pemandu bertanggungjawab atas terlaksanakannya latihan sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan berkewajiban memberikan laporan kepada pengurus BPL setingat.  OC dan SC bertanggungjawab atas tersedianya fasilitas yang diperlukan demi terselenggaranya latihan, termasuk rekruitman peserta latihan. Kemudian OC berkewajiban membuat laporan kepada HMI setingkat.  Laporan diserahkan paling lambat satu bulan setelah pelatihan ebrakhir.  Hal hal yang penting harus dilaporkan oleh SC, meliputi: a. Gambaran umum kegiatan. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

382

b. Pelaksanaan kegiatan:  Administrasi kesekretariatan  Publikasi, dekorasi dan dokumentasi.  Akomodasi  Konsumsi  Keuangan dan perlengkapan.  Acara dan lain-lain. c. Evaluasi d. Kesimpulan dan saran e. Lampran-lampiran.  Hal hal penting yang harus dilaporkan pemandu meliputi  Gambaran umum pengelola latihan  Pelaksanaan kegiatan - Jadwal acara manual dan realisasi. - Berita acara - SC, pemandu, peateri peserta.  Evaluasi pengelola latihan - Peserta - SC dan pemandu - Instruktur  Kesimpulan


383

KODE ETIK PENGELOLAAN LATIHAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PENDAHULUAN Maha suci Allah yang telah menganugrahkan hamba-Nya kejernihan dan ketulusan hati nurani terhadap sesame makhluk ciptaan-Nya. Bahwa kode etik merupakan kaidah yang mengatur sikap dan perilaku agar dapat bertindak secara baik dan benar, dapat menghindari dari hal-hal yang dianggap buruk, yang pengahayatan dan pengamalannya didasari oleh moralitas yang dalam. Karena pada dasarnya setiap orang dengan segala harapan dan keinginannya cendrung mendambakan ‘ketenangan dalam kelompok’ serta merasa bertanggung jawab terhadap kelompok tersebut, karena dimana eksistensi dan misi yang dianggapnya mulia. Dengan demikian, maka jedudukan suatu kode etik tersebut adalah sebagai tolak ukur kesetiaan anggota kelompok terhadap tata nilainya. Pelaku-pelaku yang setia menekuni sikap dan tindakan seperti yang ditunjukan oleh kode etik, mereka dikategorikan sebagai pengemban setia nilai-nilai kelompok yang diperjuangkannya, dan pada saatnya mereka mendapat ganjaran yang terhormat dari anggota kelompoknya. Sebaliknya pelaku yang cendrung lalai dalam mengemban kode etik, pada saatnya akan mendaptkan tekanan social dari kelompoknya yang menyadari dirinya untuk mengentalkan kesetiaan pada tata nilai kelompok dengan jalan memberikan kepatuhan pada kode etik. Demikian juga halnya pengelola latihan sebagai satu kelompok yang secara sadar terlibat dalam proses pengelolaan pelatihan di HMI, perlu mendalami dan menaati kode etiknya yang dirumuskan sebagai berikut : BAGIAN I SIKAP DAN PERILAKU Pasal 1 Peran Keilmuan Pengelola latihan memberikan perhatian tinggi pada kegiatan keilmuan, terutama pada materi yang menjadi spesialisasinya dalam pelatihan, serta berusaha mencari relevansi penjelasan ilmu tersebut. Pasal 2 Citara Kekaderan Dalam forum manapun juga, pengelola latihan selalu menjaga nama baik kelompok/himpunan serta mengembangkan citra kekaderan dengan tingkah laku simpatik. Pasal 3 Peran Masyarakat a. Pengelola pelatihan selalu berusaha menjadi satu dalam kegiatan masyarakat dilingkungannya, serta berusaha memberikan andil agar kegiatan yang berlangsung tersebut berjalan secara lebih bermakna bagi kemanusiaan dan berlandaskan Islam. b. Berusaha menetralisir gambaran yang keliru tentang Islam maupun misi HMI pada kalangan masyarakat yang mengalami salah pengertian. Pasal 4 Membina Anggota Pengelola pelatihan selalu berusaha mengikuti perkembangan kegoatan anggota dan ikut serta dalam usaha meningkatkan kualitas anggota tersebut. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

384

Pasal 5 Pengurus Struktur Kepemimpinan a. Membagi waktu sebaik-baiknya agar tidak hanya “hanyut” dalam kegiatan rutin operasionalisasi program, dengan selalu berprestasi pada perumusan dan evaluasi langkah strategis perkaderan. b. Tugas dan tanggung jawab pada jabatan pada pengurus struktur kepemimpinan disiinergikan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kelompok pengelola latihan. Pasal 6 Aktifitas Kampus 1. Pengelola pelatihan pada periode tertentu mengkhususkan diri pada kesibukan kampus/intra universitas, tetap selalu menjaga dan memelihara komunikasi serta terlibat secara adil dengan langkah pengelolaan pelatihan. 2. Secara periodic pengelola pelatihan menunjukan prestasi di luar forum kemahasiswaan, misalnya dunia kemahasiswaan, keilmuan seperti penulisan paper dan sebagainya. BAGIAN II PADA SAAT MENJADI PEMANDU

a. b. c. d. e.

a.

b. c. d. e.

Pasal 8 Terhadap diri Sendiri Pemandu putra : pakaian rapi, baju dengan krah, lengkap dengan sabuk dan sepatu, serta menggunakan emblem kecil di dada dan muts. Pemandu putri : pakaian sopan dengan mode yang menutup lutut dan lengan secara tidak ketat, memakai sepatu dan perhiasan seperlunya. Sedapat mungkin full time di arena pelatihan atau hanya meninggalkan arena apabila ada keperluan sangat penting. Membawa bahan bacaan yang berhubungan dengan kebutuhan pelatihan serta Al-Qur’an daan terjemahannya. Pada saat pelatihan berlangsung, apabila ‘teman spesial’ sedang berada di arena pelatihan hendaklah tetap bertingkah laku wajar untuk tidak menimbulkan citra yang mengganggu sosialisasi nilai. Pasal 9 Sebagai Team Pemandu Tim pemandu menjaga kerahaasiaan penilaian terhadap peserta pelatihan selama pelatihan berlangsung dan mengumumkan pada akhir pelatihan setelah melakukan perhitungan prestasi secara teliti. Mengadakan pembagian tugas yang seimbang pada setiap sesi bagi setiap pemandu. Memimpin studi Al-Qur’an (ba’da magrib) bagi peserta pelatihan secara khusus menurut tingkat kemampuannya. Memilih ayat-ayat Al-Qur’an untuk dibacakan pada acara pembukaan sesuai konteks langsung dengan materi acara. Mengambil alih tanggung jawab mengisi materi, apabila pemateri yang bertugas betul-betul berhalangan, sedangkan waktu untuk mencari penggantinya sudah tidak memungkinkan.


385

f. Pada saat selesai pelatihan lansung menyelesaikan laporan pelatihan secar rapid an lengkap untuk dijilid.

a. b. c. d.

a.

b. c. d. e. f. g.

a. b. c. d.

Pasal 10 Terhadap Pemateri Pemandu menyampaikan perkembanagan pelatihan pada pemateri yang akan memberikan materi, kamudian mempersilahkan mengisi materi apabila waktunya sudah tiba. Selama pemateri berada di arena pelatihan maupun didalam forum pelatihan, agar pemandu mengesankan sikap ukhuwah islamiyah terhadap pemateri. Memanfaatkan waktu yang tersedia untuk berdiskusi (informal) dengan pemateri, baik segala sesuatu yang berkaitan dengan perkaderan maupun topik umum yang aktual. Pada sesi berikutnya, pemandu dapat memantapkan materi yang disampaikan terdahulu tanpa keluar dari pola yang sudah ada. Pasal 11 Terhadap Paserta Pelatihan Pemandu menunjukan rasa penghargaan dan persaudaraan terhadap peserta pelatihan, misalnya mulai pada penyebutan nama yang benar, memperhatikan asal-usul, bersabar mengikuti jalan pikirannya, memahami latar belakangnya dan seterusnya. Pemandu tidak menunjukan sikap atau tindakan yang membawa kesan pilih kasih. Pemandu tidak menunjukkan senyum atau rasa geli yang wajar dalam menyaksikan tindakan peserta pelatihan yang bersifat lucu. Pemandu apabila terpaksa menjatuhkan sanksi terhadap peserta pelatihan, hendaknya dengan cara mendidik dan teknik yang tidak berakibat menimbulkan antipasti. Pada dasarnya pemandu harus menyesuaikan diri dengan kesepakatan ketertiban peserta pelatiahan, dan member contoh shalat berjamaah maupun aktifitas masjid. Diskusi (informal) dapat dilakukan dilokasi dengan peserta pelatihan yang sifatnya melayani hasrat ingin tahu dari peserta pelatihan dengan menyesuaikan dengan penggarapan dalam lokasi. Apabila suatu saat di arena pelatihan, pemandu “memiliki perasaan spesial” terhadap lawan jenisnya hendaknya selalu bertindak dewasa sehingga tidak perlu menunjukan tingkah laku yang mengandung penilaian negatif. Pasal 12 Terhadap panitia Pemandu selalu berusaha memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi panitia dengan membrikan bimbingan maupun dorongan moril. Hal-hal yang menyangkut fasilitas kesekretariatan pelatihan maupun konsumsinya diperlukan hanya sebatas kemampuan panitia. Menyesuaikan pengaturan cara atau di dalam dan di luar lokasi dengan persiapan teknis yang selesai dikerjakan panitia, dengan lebih dulu mengadakan pemeriksaan. Waktu luang dari panitia dimanfaatkan untuk melakukan diskusi tentang topik yang bersifat memperdalam persepsi dan wawasan berfikir panitia.


386

Pasal 13 Terhadap Sesama Anggota Badan Pengelola Latihan (BPL) a. Rekan BPL yang tidak bertugas diajak untuk mempelajari jalannya pelatihan sekedar tukar fikiran untuk mendapatkan hasil maksimal. b. Dalam keadaan situasi pelatihan yang memerlukan bantuan untuk mempertahankan target pelatihan maka rekan BPL yang berkunjung dapat diminta tenaga khusus.

a. b.

a. b.

Pasal 14 Terhadap Alumni Alumni (terutama yang pernah mengelola pelatihan) yang berkunjung ke arena pelatihan, kalau mungkin diperkenalkan dengan peserta pelatihan disertai dialog singkat tanpa merubah manual. Terhadap alumni tersebut, pemandu melakukan diskusi intensif mengenai perkembangan perkaderan. Pasal 15 Terhadap Masyarakat Pemandu bertanggung jawab memlihara nama baik HMI pada masyarakat sekitar. Pemandu mengatur kegiatan yang bersifat pengabdian masyarakat sekitar sesuai kebutuhan masyarakat yang mungkin ditangani.

BAGIAN III PADA SAAT MENJADI PEMATERI

b. c. d. e.

a. b. c. d.

Pasal 16 Terhadap Diri Sendiri Pemateri pada saat dihubungi panitia segera member kepastian kesediaan atau tidak. Membawa bahan bacaan yang berhubungan dengan kebutuhan pelatihan serta Al-Qur’an dan terjemahannya. Menyesuaikan pakaian pemandu. Mengisi riwayat hidup sebelum masuk lokasi pelatihan. Pasal 17 Terhadap Peserta Pelatihan Pemateri memberikan kesempatan yang merata dan adil kepada peserta pelatihan untuk bicara, serta menghargai pendapat peserta dan membimbing merumuskan pendapat mereka. Pada saat peserta pelatihan berbicara hendaknya pemateri memberikan perhatian sunguhsungguh. Peserta pelatihan yang konsentrasinya terganggu atau tertidur dan semacamnya hendaknya ditegur. Peserta pelatihan yang masih berminat berbincang diluar lokasi, hendaknya dilayani selama kondisi memungkinkan.


387

Pasal 18 Terhadap Sesama Pemateri a. Diusahakan sebelum mengisi materi, berdialog dengan rekan pemateri yang mengasuh materi sejenis dan yang berkaitan. b. Saling mengisi dengan materi yang disampiakan. Pasal 19 Terhadap Team Pemandu a. Memberikan informasi dan membantu memberikan pertimbangan kepada pemandu apabila diperlukan atau bila terjadi kekurangsiapan dari pemandu , agar pelatihan berlangsung mencapai target. b. Membuat penilaian tertulis kepada BPL tentang kondisi pemandu, sebagai bahan perbandingan evaluasi. BAGIAN IV SANKSI Pasal 20 Paelanggaran terhadap kode etik pengelola pelatihan akan dikenakan sanksi, dari sanksi paling ringan (teguran lisan) sampai dengan yang paling berat (dikeluarkan dari BPL). BAGIAN V PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik ini, akan disesuaikan dengan pedoman BPL dan aturan operasional lainnya.


388

POLA PEMBINAAN PENGELOLA LATIHAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM BAB I PENDAHULUAN A. Pengertian HMI berfungsi sebagai organisasi perkaderan (pasal 8 AD HMI). Dari fungsi tersebut dapat diketahui bahwa jantung organisasi adalah pengkaderan. Out put pengkaderan yang berkualitas dihasilkan oleh proses pengkaderan yang berkualitas pula. Untuk menghasilkan proses perkaderan yang berkualitas di perlukan sistem yang yang baik, dibutuhkan sumberdaya manusia yang handal dalam mengimplementasikan system. Untuk mencetak kader-kader yang handal dalam pengkaderan perlu dibuat satu pola pembinaan yang standar, sebagai bentuk standarisasi pengelola latihan. Pola pembinaan pengelola latihan pada dasarnya merupakan acuan yang digunakan untuk melaksanakan dan menerapkan secara proporsional dan professional aktifitas serta kreatifitas kader dengan pembinaan terpadu. Model pembinaan yang dikembangkan oleh BPL HMI disususn secara sadar, berkesinambungan, sistematis dan progresif dalam rangka penataan diberbagai ruang lingkupkelembagaan. Pola pembinaan diarahkan dengan tiga bentuk operasional yakni model formal (pendidikan), informal (aktifitas) dan model non-formal (jaringan kerja/net work). B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya pola pembinaan pengelola latihan agar seluruh upaya yang dilakukan dalam pembinaan anggota BPL HMI selalu dalam kerangka kesadara ke-Ilahian, sistematis, berkesinambungan dan sarat akan pertaggungjawaban. Dalam upaya pencapaian tujuan ini kondisikondisi yang diharapkan dapat terwujud adalah peningkatan kualitas dan kuantitas anggota, sikap dan konsisten terhdap perjuangan, tetap ada regenerasi kepemimpinan dan kesinambungan aktifitas atas perjuangan serta proesionalisme komunal (kelembagaan). C. Fungsi 1. Pola pembinaan pengelola latihan berfungsi sebagai penuntun dan pegangan dalam melaksanakan seluruh kegiatan BPL HMI, sehingga tetap mengarah kepada pencapaian tujuan. 2. Pola pembinaan pengelola latihan juga berfungsi sebagai parameter keberhasilan seluruh aktifitas. BAB II STRATEGI PEMBINAAN Strategi pembinaan penglola latihan pada dasarnya adalah fungsionalisasi tugas dan peran BPL HMI dalam pembentukan perkaderan yang berkualitas, strategi ini sejalan dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Implementasi strategi pembinaan ini ditujuakan untuk meraih dan mempertahankan keunggulan kompetitif HMI dalam mengahdapi kebutuhan organisasional. Strategi ini diharpakan dapat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas perkaderan. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

389

Strategi yang dilakukan meliputi : 1. Strategi rekrutmen dan seleksi Strategi yang dilakukan adalah dengan pendekatan need assessment dengan menggunakan analisis kebutuhan operasional, analisis kebutuhan personalia, dan analisis pekerjaan. Dalam melakukan rekrutmen hal yang diperhatikan adalah pemerataan sumberdaya. Rekrutmen dilakukan melalui proses pelatihan yang dinamakan pelatihan untuk pelatih tingkat dasar (Basic Tarining for Trainer). Untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas, seleksi merupakan suatu kemestian. Seleksi yang dilakukan meliputi tes potensi akdemik, tes skolastik, tes ke-HMI-an dan tes ke-Islaman. Tes dilakukan secara tertulis dan wawancara. Soal dan kisi-kisinya dibuat oleh BPL PB HMI. 2. Strategi perencanaan sumberdaya manusia Strategi yang dilakukan adalah dengan mapping kebutuhan meliputi kebutuhan organisasi, kebutuhan kerja/aktifitas dan kebutuhan personalia. Untuk mendukung perencanaan sumberdaya manusia ini, maka harus didukung oleh system informasi sumberdaya manusia (SISDM) yang akurat, efektif dan efisien. BPL PB HMI bertanggung jawab atas tersusunnya rencana SDM ini, dan membangun SISDM yang mampu diakses oleh seluruh elemen HMI. SISDM yang dibangun berbasis teknologi dan informasi yang akurat, minimal memuat informasi instruktur serta penilaian kauntitatif dan kualitatifnya. 3. Strategi pelatihan dan pengembangan Pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan dimana orang/anggota dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan tugas organisasional. Ada perbedaan yang cukup mendasar antara pelatiahan dan pengembangan, jika pelatihan diarahkan untuk membantu orang yang melaksanakan tugas organisasi secara lebih baik, sedangkan pengembangan lebih diarahkan pada investasi yang berorientasi kemasa depan dalam diri masing-masing individu. Pelatihan adalah serangkaian aktifitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman atau perubahan sikap seorang individu sedangkan pengembangan diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam organisasi. Aktifitas pelatihan yang dilakuakan guna memenuhi kebutuhan organisasional yang menerapkan pola pelatihan berjenjang, sejalan dengan kebijakan tersebut dalam pola pembinaan pengelola latihanpun menggunakan pola yang berjenjang pula. Latihan yang dilakukan meliputi : a. Pelatihan untuk pelatih tingkat dasar b. Pelatihan untuk pelatih tingkat menengah c. Pelatihan untuk pelatih tingkat lanjut d. Pelatihan untuk pelatih professional 4. Strategi penilaian aktifitas Untuk melihat perkembangan kualitas instruktur dari masa ke masa, maka diperlukan suatu system penilaian aktifitas yang accountable, dimana penilaian yang dilakukan merupakan penilaian yang objektif dan terukur. Penilaian yang dilakukan meliputi seluruh aktifitas pengembangan. Format instrument evaluasi yang digunakan adalah Graphic Rating Scale yang dipadukan dengan beban kredit tertentu. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

390

5. Strategi kompensasi Motivasi pengelola latihan untuk terus berkiprah di BPL HMI dan mengembangkan kualitasnya sangat tergantung pada kompensasi yang diberikan kepada yang bersangkutan. Dengan pemikiran tersebut, maka harus dirancang strategi reward and punishment sedemikian rupa yang mampu memotivasinya. Penghargaan dan sanksi yang dapat diberikan adalah hak untuk ikut pelatihan selanjutnya dan/atau kegiatan yang sifatnya profit oriented, duduk di jabatan structural BADIKLAT HMI serta larangan untuk ikut. Pemverian kompensasi didasarkan atas penilaian aktifitas terhadap yang bersankutan. BAB III KUALIFIKASI PENGELOLA LATIHAN Pengelola latihan kader terdiri dari 4 jenis yang didasarkan atas kualitas dan jam terbang dengan ketentan sebagai berikut : 1. Instruktur Muda Instruktur muda adalah anggota HMI yang telah mengikuti pelatihan untuk pelatih tingkat dasar. Instruktur muda berhak menjadi SC, tim rekam proses dan asisten instruktur pada LK I. 2. Instruktur Madya Instruktur madya adalah anggota BPL HMI yang telah mengikuti pelatihan untuk pelatih tingkat menengah. Instruktur madya memiliki hak yang sama dengan instruktur muda dan menjadi instruktur LK I, SC, asisten instruktur pada LK II. 3. Instruktur Instruktur adalah anggota BPL HMI yang telah mengikuti pelatihan untuk pelatih tingkat lanjut. Instruktur memiliki hak yang sama dengan instruktr madya, dan menjadi instruktur/MOT LK II, serta berhak mengelola/terlibat dalam training yang sifatnya profit oriented, serta dipilih menjadi pengurus BPL HMI Cabang atau KORWIL. 4. Instruktur Utama Instruktur utama adalah instruktur yang telah mengikuti LK III dan mendapatkan point ≥ 148, serta IP ≥ 3,00. Instruktur utama memiliki hak yang sama dengan instruktur, menjadi instruktur/MOT LK III, dan dipilih menjadi pengurus BPL PB HMI. BAB IV PELAKSANAAN POLA PEMBINAAN A. Formal Model pembinaan yang dilakukan oleh BPL HMI adalah pelatihan yang sifatnya memberikan pengetahuan dan keahlian pada pengelola latihan mengenai masalah trainingnnya. Seluruh pelatihan ini dilaksanakan oleh BPL HMI secara mandiri sesuai dengan peruntukannya. 1. Pelatihan untuk Pelatih tingkat Dasar Tujuan : Terciptanya sumberdaya pengajar yang memiliki kualitas akademis dan kemampuan memberikan materi, serta mampu menjadikan diri sebagai teladan yang baik. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

391

Target : - Mengetahui fiosofi pendidikan/perkaderan - Mengetahui teknik perencanaan materi - Mengetahui metode-matode pengajaran - Mengetahui teknik evaluasi Waktu : 72 Jam Kurikulum :  Pendalaman NDP - Pendalaman Dasar-dasar kepercayaan - Pendalaman Konsep ke-Tuhanan dan Ke-Manusiaan - Pendalaman Prinsip Ikhtiar dan Takdir - Pendalaman Individu-Masyarakat dan Prinsip-prinsip Keadilan  Pengantar Filsafat Pendidikan - Pengertian Pendidikan - Manusia dan proses pendidikan  Pengantar Psikologi Pendidikan  Didaktik Metodik - Pengertian didaktik metodik - Bentuk, gaya dan alat pengajaran - Metode pengajaran  Perencanaan pengajaran - Pengertian pengajaran - Tujuan pengajaran - Penyusunan session design/teaching plan  Evaluasi - Pengertian, tujuan dan fungsi evaluasi - Teknik, prosedur dan alat evaluasi peserta  Praktek Pengajaran Syarat : - Telah lulus LK I - Telah selesai mengikuti follow-up/up-grading pasca LK I - Memiliki minat untuk menjadi pengelola latihan - Lulus screaning 2. Pelatihan untuk Pelatih tingkat Menengah Tujuan : Terciptanya sumberdaya pengelola Latihan Kader I yang memiliki kemampuan mengelola LK I secara baik dan benar, serta mampu menjadikan diri sebagai teladan yang baik. Target : - Mengetahui menajemen pengelolaan LK I - Menguasai seluruh materi LK I - Mengetahui teknik penilaian peserta Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

392

Waktu : 48 Jam Kurikulum :  Pendalaman materi LK I (Non NDP) - Sejarah perjuangan HMI - Konstitusi HMI - Mission HMI - Kepemimpinan, Manejemen dan Organisasi  Perencanaan pelatihan - Pengertian pelatihan - Penilaian kebutuhan - Perencanaan kurikulum pelatihan  Teknik pengelolaan pelatihan  Teknik penilaian peserta - Pengertian penilaian - Teknik, prosedur dan alat penilaian peserta  Evaluasi pelatihan - Pengertian, tujuan dan fungsi evaluasi - Pelaporan dan evaluasi pelatihan  Praktek Syarat : - Instrutur Muda yang telah memiliki point ≥ 144 dan IPK ≥ 2,50 - Telah mengikuti LK II - Lulus screaning 3. Pelatihan untuk Pelatih tingkat Lajut Tujuan : Terciptanya sumberdaya pengelola Latihan Kader II yang memiliki kemampuan mengelola LK II secara baik dan benar, serta mampu menjadikan diri sebagai teladan yang baik. Target : - Mengetahui manejemen pengelolaan LK II - Menguasai seluruh materi LK II Waktu : 36 Jam Kurikulum L  Pendalaman Materi LK II - Pendalaman NDP - Pendalaman Mission HMI - Teori-teori perubahan social - Ideopolitor Stratak - Kepemimpinan, Manejemen dan Oragnisasi  Manejemen Pengelolaan Latihan  Evaluasi pelatihan - Pengertian, tujuan dan fungsi evaluasi Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

393

- Pelaporan dan evaluasi pelatihan  Praktek Syarat : - Instruktur Mudya yang telah memiliki point ≥ 144 dan IPK ≥ 2,75 - Lulus screaning 4. Pelatihan untuk Pelatih Profesional Tujuan : Terciptanya sumberdaya pengelola training profesional yang memiliki kemampuan mengelola segala bentuk training secara baik dan benar, serta mampu menjadikan diri sebagai teladan yang baik. Target : - Mengetahui manejemen training - Menguasai seluruh pola pengelolaan training Waktu : 60 Jam Kurikulum :  Manejemen Pelatihan - Pengertian manejemen pelatihan - Perencanaan pelatihan - Pengelolaan pelatihan - Evaluasi pelatihan  Dasar-dasar Kurikulum - Pengertian kurikulum - Perencanaan kurikulum - Penyusunan kurikulum  Simulasi Pengelolaan Training - AMT/sejenis - Entrepreneurship Training - Leadership Training - Team Building Training - Problem Solving/Decision Making Training - Pelatihan Advokasi - Skill Training (training untuk keahlian khusus) Syarat : - Instruktur yang telah memiliki point ≥ 148 dan IPK ≥ 3,00 dan Instruktur Utama - Lulus screaning Untuk pelaksanaan pembinaan formal pengelola latihan akan dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau modul pelatihan.


394

B. Informal Model pembinaan pengelola latihan yang dilakukan oleh BPL HMI menggunakan pola peningkatan kualitas yang didasrkan pada aktifitas pengelola pelatihan. Pembinaan informal ini secara praksis merupakan proses untuk melakukan penilaian kinerja pengelola latihan. Aktifitas yang dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap pengelola latihan meliputi aktifitas pribadi dan aktifitas kelompok atau organisasional. Meliputi : 1. Follow-up/up-grading 2. Aktifitas pengajaran : menjadi unsur training, dll 3. Aktifitas pembinaan kader : diskusi kader, dll 4. Aktifitas intelektual : penulisan opini, dll C. Non-formal Model pembinaan yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi para pengelola latihan yang dianggap potensial untuk melakukan aktifitas yang berada diluar wilayah HMI, tetapi masih berkaitan dengan profesionalisme pengelola latihan. Aktivitas yang mungkin bisa dilakukan adalah magang dilembaga-lembaga pelatihan, ditugaskan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di luar HMI yang hasilnya dapat diadopsi oleh HMI dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan training dalam perkaderan HMI. BAB V SISTEM EVALUASI PENERAPAN PEDOMAN PERKADERAN A. PENDAHULUAN Sebagai organisasi maahsiswa islam yang memfungsikan diri sebagai organisasi kader, maka HMI senantiasa berusaha untuk memelihara motivasi, dedikasi dan konsistensi dalam menjalankan sistem perkaderan yang ada. Dalam usahanya untuk menjaga konsistensi perkaderan maka perlu ada suatu mekanisme evaluasi penerapan pedoman perkaderan yang telahdisepakati bersama. Selama ini penerapan pedoman perkaderan belum emngalami persamaan secara mendasar etrutama kurikulum latihannya, oleh karena itu penentuan kurikulum yang dipakai seluruh cabang dan sekalgus pengelola latihan yang telah ada dituntut menerapkan secara komprejensif. Hal ini menjadi kebutuhan ang sangat mendesak mengingat kualitas output kader ditentukan oleh pedoman perkaderan yang diterpkan pada masing masinbg cabang. B. INSTITUSI Untuk menerapkan mekanisme evaluasi perlu ada institusi yang jelas, sehingga mekanisme evaluasi ini menjadi efektif. Dalam struktur HMI penaggungjawab dan pelaksana evaluasi penerapan pedoman perkaderan adalah bidang Pemberdayaan Anggota (PA). C. FORMAT Format evaluasi pedoman perkaderan:  kurikulum  panduan pengelola latihan.  Pola rekrutmen. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

395

D. AKREDITASI Akreditasi sebagai suatu mekanisme pemaksa dalam suatu evaluasi maerpakan upaya yang didorong oleh keinginan memberikan motivasi yang lebih tinggi terhadap pengelola perkaderan. Akreditasi ini peruntukkan kepada cabang sebagai institusi yang secara langsung melaksanakan proses perkaderan. Disamping itu akreditasi berfungsi juga untuk memetakan penerapan pedoman perkaderan yang dilaksanakan seluruh cabang. Dalam hal ini akreditasi yang dilakukan adalah bentuk laporn periodik cabang pada badko HMI diwilayahnya dan PB HMI. Adapun akreditasi meliputi:  Laporan triwulan pelaksanaan training.  Frekwensi latihan  LK I minimal 2 kali dalam satu semester  LK II minimal satu kali dalam satu periode  Up-grading dan pelatihan minimal empat kali dalam satu periode.  Aktifitas pembinaan minimal satu kali dalam satu bulan  Laporan aktifitas pembinaan:  bentuk kegiatan  tingkat partisipasi. E. SANKSI Apabila tidak memnuhi persyaratan administrasi cabang tidak dibenarkan mengikuti dan mengelola kegiatan perkaderan tingkat regional dan nasional. F. RASIO JENJANG LATIHAN PERKADERAN R* Latihan Kader I Latihan kader II Latihan Kader III (persentase) (Basic training) (intermediette Training) (advance training) 100 10 3,5 1,5 *=jumlah mahasiswa muslim dalam wilayah kerja cabang BAB V SISTEM EVALUASI PENERAPAN PEDOMAN PERKADERAN G. PENDAHULUAN Sebagai organisasi maahsiswa islam yang memfungsikan diri sebagai organisasi kader, maka HMI senantiasa berusaha untuk memelihara motivasi, dedikasi dan konsistensi dalam menjalankan sistem perkaderan yang ada. Dalam usahanya untuk menjaga konsistensi perkaderan maka perlu ada suatu mekanisme evaluasi penerapan pedoman perkaderan yang telahdisepakati bersama. Selama ini penerapan pedoman perkaderan belum emngalami persamaan secara mendasar etrutama kurikulum latihannya, oleh karena itu penentuan kurikulum yang dipakai seluruh cabang dan sekalgus pengelola latihan yang telah ada dituntut menerapkan secara komprejensif. Hal ini menjadi kebutuhan ang sangat mendesak mengingat kualitas output kader ditentukan oleh pedoman perkaderan yang diterpkan pada masing masinbg cabang. H. INSTITUSI Untuk menerapkan mekanisme evaluasi perlu ada institusi yang jelas, sehingga mekanisme evaluasi ini menjadi efektif. Dalam struktur HMI penaggungjawab dan pelaksana evaluasi penerapan pedoman perkaderan adalah bidang Pemberdayaan Anggota (PA). Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

396

I.

J.

FORMAT Format evaluasi pedoman perkaderan:  kurikulum  panduan pengelola latihan.  Pola rekrutmen. AKREDITASI Akreditasi sebagai suatu mekanisme pemaksa dalam suatu evaluasi maerpakan upaya yang didorong oleh keinginan memberikan motivasi yang lebih tinggi terhadap pengelola perkaderan. Akreditasi ini peruntukkan kepada cabang sebagai institusi yang secara langsung melaksanakan proses perkaderan. Disamping itu akreditasi berfungsi juga untuk memetakan penerapan pedoman perkaderan yang dilaksanakan seluruh cabang. Dalam hal ini akreditasi yang dilakukan adalah bentuk laporn periodik cabang pada badko HMI diwilayahnya dan PB HMI. Adapun akreditasi meliputi:  Laporan triwulan pelaksanaan training.  Frekwensi latihan  LK I minimal 2 kali dalam satu semester  LK II minimal satu kali dalam satu periode  Up-grading dan pelatihan minimal empat kali dalam satu periode.  Aktifitas pembinaan minimal satu kali dalam satu bulan  Laporan aktifitas pembinaan:  bentuk kegiatan  tingkat partisipasi.

K. SANKSI Apabila tidak memnuhi persyaratan administrasi cabang tidak dibenarkan mengikuti dan mengelola kegiatan perkaderan tingkat regional dan nasional. L. RASIO JENJANG LATIHAN PERKADERAN R* Latihan Kader I Latihan kader II (persentase) (Basic training) (intermediette Training) 100 10 3,5 *=jumlah mahasiswa muslim dalam wilayah kerja cabang

Latihan Kader III (advance training) 1,5

BAB VI EVALUASI PELAKSANAAN POLA PEMBINAAN Untuk tercapainya keberhasilan pola pembinaan maka diperlukan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan pola pembinaan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan digunakan untuk merancang pola pembinaan selanjutnya yang lebih baik. Evaluasi yang dilakukan meliputi : 1. Evaluasi terhadap sistim manejemen SDM 2. Evaluasi terhadap pelaksanaan pola pembinaan 3. Evaluasi terhadap pelaksana


397

Evaluasi ini dapat ddipergunakan juga untuk memberikan reward and punishment terhadap para pengelola latihan. BAB VII PENUTUP Pembinaan pengelola latihan sebagai upaya untuk mencapai kader kualified yang menjadi tujuan HMI, dan benar-benar akan terwujud apabila terdapat kesadaran (amanah), keterlibatan aktif dan sikap mental yang teguh (militan) para pengawal perkaderan.


398

PROGRAM KERJA NASIONAL PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PERIODE 2016-2018 1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

8. 9.

Himpunan Mahasiswa Islam mendesak pemerintah sebagai pemegang kebijakan untuk melaksanakan : a. Audit atas pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan konversi lahan dan hutan disetiap wilayah yang mengalami kebakaran hutan, baik yang berada dalam wilayah konsesi maupun yang terdampak. b. Penerapan saksi terhadap perusahaan pelaku pembakaran dan/atau membiarkan wilayah yang menjadi tanggungjawabnya di areal konsensi maupun yang mengalami kebakaran. c. Menggugat secara perdata dan pidana atas perusahaan yang melakukan pembakaran dan/atau membiarkan wilayah yang menjadi lahan konsesinya mengalami kebakaran serta mengganti kerugian atas kerusakan dan korban jiwa akibat kebakaran tersebut serta berkewajiban untuk melaksanakan pemulihan atas lahan dan hutan yang mengalami kebakaran. Mendesak Pemerintah Pusat terkait pengelolaan perkebunan, pertambangan, kelautan yang dikuasai oleh perusajaan-perusahaan Nasional dan Asing agar ditinjau ulang keberadaannya di Indonesia seperti : Freeport, Blok Mahakam, Cevron Pasifik Indonesia, Kaltim Primacoal, Braw Coal yang akan segera habis izinya tahun 2021. Sektor Pertambangan,Perkebunan dan kelautan. Dalam pengelolaannya di Kelola oleh pihak asing yang bermasalah ataupun tidak mengguntungkan Rakyat, maka segala bentuk perizinannya harus dicabut dan di kelola oleh pemerintah serta tidak memberikan perpanjangan kontrak langsung dalam bentuk apapun. Segala bentuk keuntungan atau kekayaan Nasional dari sektor-sektor yang berada di Indonesia sebagian besar agar dapat digunakan untuk wajib belajar sampai perguruan tinggi, biaya pemberantasan kemiskinan, pemerataan ekonomi dan kesehatan Melakukan tindakan-tindakan yang mencegah konflik sosial yang bersifat SARA, sekaligus mengatasi perpecahan dalam NKRI. Pemenuhan/pemulihan dan pemberhentian izin kepada pengelola pada sektor di wilayah gambut dan hutan. Berkaitan dengan program tanah 10 Ha untuk rakyat miskin ; a. Mendesak pemerintah agar mempercepat realisasi tanah kepada rakyat miskin b. Tindakan yang dilakukan adalah agar seluruh HMI Cabang se- Indonesia bergerak bersamasama rakyat melakukan aksi dari berbagai daerah/lokal bertujuan mendesak pemerintah secepat mungkin untuk mengembalikan yang semestinya menjadi hak rakyat seperti agendaagenda yang telah di uraikan di atas. Mendesak pemerintah untuk menyelesaikan masalah rawan pangan yang berdampak kepada gizi buruk di Provinsi-provinsi daerah tertinggal di seluruh Indonesia. Mendesak Pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan di daerah perbatasan dalam segala sektor.


399

REKOMENDASI KONGRES XXIX HMI

A. REKOMENDASI INTERNAL 1. Merekomendasikan kepada PB HMI untuk memekarkan, mengesahkan cabang dan Perubahan nama cabang : a. HMI Cabang Bacan (Badko Mal-Malut) b. HMI Cabang Tanggerang (Badko Jabodetabek-Banten) c. HMI Cabang Persiapan Rokan Hulu (Badko Riau-Kepri) d. HMI Cabang Sumedang menjadi HMI Cabang Jatinangor Sumedang 2. Merekomendasikan Kepada PB HMI untuk memekarkan Badko-Badko: a. Badko Tanggerang-Banten 3. Membatasi Jumlah Pengurus Besar HMI hanya berjumlah 150 Personil 4. Membahas tuan rumah kongres pada forum kongres 5. Merekomendasikan kepada pengurus besar HMI untuk mengesahkan Kongres ke 30 di HMI Cabang Ambon 6. Memenuhkan Cabang-Cabang Persiapan. A. HMI Cabang Pers. Kolaka B. HMI Cabang Pers. Pesisir Selatan 7. Memberikan ketegasan terkait training informal antara Training Instruktur dan Senior Course 8. Memberikan ketegasan tentang kepemilikan atribut organisasi yang digunakan oleh organisasi lain (HMI-MPO).


400

B. REKOMENDASI EKSTERNAL 1. Mendesak Pemerintah untuk mencabut izin perusahan pembakar lahan serta mengaudit analisis mengenai dampak lingkungan perusahaan tersebut sebagai upaya pelestarian lingkungan. 2. Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagai sebuah keabsahan perencanaan pembangunan wilayah. 3. Mendesak pemerintah Melalui PB HMI untuk segera mencabut izin Hak Guna Usaha yang tidak memilik izin pada usaha perkebunan, kehutanan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. PB HMI mendesak kepada pemerintah untuk meningkatkan dana bagi hasil sebesar 30 % bagi daerah penghasil perminyakan dalam upaya peningkatan pendapatan Asli daerah di wilayah tersebut. 5. Mendesak Pemerintah untuk melakukan pengolahan produksi hasil Sumber daya Alam di Indonesia sebagai upaya peningkatan lapangan pekerjaan di wilayah penghasil. 6. Menjadikan kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang pengejewantahan dan penguatan nilai nilai keislaman di Indonesia .


madani

sebagai

401

LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI


402

PEDOMAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pada dekade terakhir, kawasan asia pasifik adalah regional yang paling pesat tingkat pertumbuhanya dibandingkan dengan kawasan manapun dan berdasarkan proyeksi dari bank dan bank moneter Internasional dan lembaga asing di percaya. pada dekade berikutnya, kawasan ini masih merupakan pusat pertumbuhan dunia terbesar dan dapat dilihat dari berbagai indikator perubahan, termasuk Indonesia. Berbagi perubahan sudah terjadi di Indonesia, perubahan ini tidaklah diperoleh dengan mudah. Kebijaksanaan fudamental dan stabilitas makro, investasi yang menarik, keterbukaan dalam teknologi yang ditujukan dengan perbaikan sikap terhadap teknologi dan jalan menuju alam demokratis yang dikehendaki rakyat sudah merupakan celah, dan bersiap memasuki era industri, menunjukkan sebagai upaya percapaian tujuan pembagunan nasional dimana menjadi kewajiban seluruh Negara RI yang sadar. Dan harus diperjuangkan secara serius terus-menerus dengan terencana. Namun proses modernisasi dan pembangunan ini bila diteliti lebih dalam, sangatlah mengesankan perubahan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang dimotori pertumbuhan ekonomi dengan diiringi oleh perbaikan teknologi dan birokrasi, belumlah mengatasi ketimpangan luas yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Diantaranya masih terdapatnya daerah terisolir, desa tertinggal, kantong-kantong kemiskinan, pelayanan umum yang sarat dengan permasalahan, ledakan angkatan kerja yang tak teratasi oleh penyedia lapangan kerja yang memunculkan berbagai bentuk social lost dan budaya korup masih merupakan permasalahan stuktural yang sekaligus merupakan tantangan dari dan dalam menuju masyarakat industri modern. Bagi bangsa Indonesia pada PJP II bermaksud untuk masuk sebagai negara yang tergolong Negara industri, dimana sektor industri menjadi dominan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional maka kebutuhan terhadap tenaga profesional menjadi suatu keharusan di seluruh sektor dan berbagai wujud dari masyarkat modern. Sampai saat ini untuk mencetak tenaga-tenaga profesional merupakan tugas dunia pendidikan tinggi. Walapun tugas tersebut sudah dilakukan secara maksimal namun dibandingkan dengan kebutuhan baik secara kuantitas dan lebih-lebih secara kualitas masih belum memenuhi harapan, sehingga tidak aneh bila pada aspek-aspek dan posisi tertentu banyak diisi oleh tenaga profesional asing. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan secara terus menerus. Karena itu selain mempertajam orientasi pada perkembangan sains dan teknologi sangat penting menciptakan masyarakat, khususnya yang bergerak di sektor pendidikan atau dalam pengertian lebih luas diarahkan pada penciptaan kelas menengah baru yang terdidik secara profesional. Itulah sebabnya dalam GBHN 1993 meletakkan political will untuk menjadikan kualitas sumber daya manusia sebagai sasaran utama pembangunan. Dan HMI sebagai organisasi kader yang berbasis keilmuan telah memberikan perhatian pada pembentukan kualitas sumber daya manusia dengan orientasi ‘muslim intelektual profesional sebagai hakekat tujuan organsasi’. Pada saat ini dan untuk ke depan dengan latar diatas, bobot intelektual dan bobot politis generalis perlu penajaman dan kemampuan profesional merupakan keharusan yang harus dimiliki oleh setiap kader, karena Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

403

itulah lembaga pengembangan profesi yang kehadirannya diperuntukkan menjawab kondisi ke depan, maka perlu dikelola sebagai alternatif pengembangan kader. Untuk itu penciptaan kondisi yang lebih baik pada seluruh perangkat sistem yang ada, perlunya perbaikan struktur yang cocok antara kondisi kemahasiswaan dan keperluan yang ada, untuk diorientasikan pada perkaderan agar lebih dipertajam lagi, kurikulum latihan harus memuat tentang pendidikan profesional/materi yang menyangkut seutuhnya sekaligus membangun kultur masyarkat bersih yang sarat muatan etis dengan menempatkan kembali esensi kepribadian HMI dan latar belakang hadirnya HMI. 1.2 SEJARAH LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI Terbentuknya lembaga pengembangan profesi sebagai satu dari institusi HMI terjadi pada kongres ke tujuh HMI di Jakarta pada tahun 1963 dengan diputusakannya mendirikan beberapa lembaga khusus (sekarang lembaga pengembangan profesi) dengan pengurus pusatnya ditentukan berdasarkan kuota yang mempunyai potensi terbesar pada jenis aktifitas lembaga pengembangan profesi yang bersangkutan diantaranya :  Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) dipusatkan di Surabaya  Lembaga Da’wah mahasiswa Islam (LDMI) yang dipusatkan di Bandung  Lembaga Pembangunan Mahasiswa Islam (LPMI) pusatnya di Makassar  Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSBMI) pusatnya di Yogyakarta Dan kondisi politik tahun 60-an berorientasi massa, lembaga pengembangan profesi pun semakin menarik sebagai suatu faktor bagi berkembang pesatnya lembaga pengembangan profesi ditunjukkan dari :  Adanya hasil penelitian yang menginginkan dipertegasnya status lembaga pengembangan profesi, struktur organisasi dan wewenang lembaga pengembangan profesi  Keinginan untuk menjadi lembaga pengembangan profesi otonom penuh terhadap organisasi induk HMI Kemudian sampai pada tahun 1966 diikuti oleh pembentukan Lembaga Teknik Mahasiswa Islam (LTMI), Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI), Lembaga Astronomi Mahasiswa Islam (LAMI). Akhirnya dengan latar belakang di atas melalui kongres VIII HMI di Solo melahirkan keputusan Kongres dengan memberikan status otonom penuh kepada lembaga pengembangan profesi dengan memberikan hak yang lebih kepada lembaga pengembangan profesi tersebut, antara lain : a. Mempunyai struktur organisasi yang bersifat nasional dari tingkat pusat sampai rayon b. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) sendiri c. Membentuk dan mengadakan musyawarah lembaga termasuk memilih pimpinan lembaga Keputusan-keputusan di atas di satu pihak lebih mengarahkan kepada kegiatan lembaga, namun di lain pihak lebih merugikan organisasi di tingkat induk bahkan justru menimbulkan permasalahan serius. Ini dibuktikan dengan adanya evaluasi pada kongres di Malang pada tahun 1969, dimana kondisi pada saat tersebut lembaga pengembangan profesi sudah cenderung mengarah kepada perkembangan untuk melepaskan diri dari organisasi induknya. Sehingga dalam evaluasi kongres IX HMI di Malang tahun 1969 antara lain melalui papernya mempertanyakan : Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

404

a. Status lembaga dan hubungan dengan organisasi induknya (HMI) b. Perlu tidaknya penegasan oleh kongres, bahwa lembaga pengembangan profesi adalah bagian mutlak dari HMI misalnya LKMI menjadi LK HMI, LDMI menjadi LD HMI, dsb. Setelah kongres X di Palembang tahun 1971, perubahan kelembagaan tidak lagi menjadi permasalahan dan perhatian Himpunan. Hal ini mengakibatkan lembaga pengembangan profesi perlahan-lahan mengalami kemunduran dan puncaknya terjadi saat diterbitkannya SK Mendikbud tentang pengaturan kehidupan kemahasiswaan melalui NKK/BKK tahun 1978. Namun realitas perkembangan organisasi merasakan perlu dihidupkannya kembali, lembaga pengembangan profesi yang dikukuhkan melalui kongres XIII HMI di Ujung Pandang. Kemudian Lembaga Kekaryaan menjadi perhatian/alternatif baru bagi HMI karena gencarnya isu profesionalisme. Melalui kongres XVI di Padang tahun 1986 pendayagunaan Lembaga Kekaryaan kembali dicanangkan. Setelah melalui sejarah panjang perkembangannya, lembaga pengembangan profesi telah menunjukkan dirinya sebagai wadah alternatif bagi kader HMI untuk mengkader diri selain melalui struktur kepemimpinan. Kini, peran lembaga pengembangan profesi diharapkan makin diperkuat dan dipertajam arahannya dalam meningkatkan profesionalisme di tubuh HMI. Oleh karena itu, melalui Kongres HMI XXV di Makassar tahun 2006 ini peningkatan dan penajaman semangat profesionalisme diiringi dengan perubahan nama Lembaga Kekaryaan menjadi Lembaga Pengembangan Profesi. 1.3 Maksud dan Tujuan a. Maksud dari Lembaga Pengembangan Profesi Adanya Lembaga Pengembangan Profesi dimaksudkan untuk mempertajam alat pencapai tujuan HMI dengan mengoptimalkan potensi pengetahuan, minat, dan bakat anggota HMI secara profesional. b. Tujuan Lembaga Pengembangan Profesi i. Dalam rangka mencapai tujuan HMI ii. Menuntaskan persoalan-persoalan anggota HMI dan umat pada umumnya yang menyangkut bidang profesi. 1. 4. Lembaga Pengembangan Profesi Yang dimaksud dengan Lembaga Pengembangan Profesi adalah badan-badan khusus HMI (diluar KOHATI, BPL, dan Balitbang) yang bertugas melaksanakan kewajiban-kewajiban HMI sesuai dengan fungsi dan bidangnya (garapan) masing-masing, latihan kerja berupa dharma bhakti kemasyarakatan dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Sebagaimana terdapat dalam unsur pokok Esensi Kepribadian HMI yang meliputi : 1. Dasar Tauhid yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, yakni dasar keyakinan bahwa “Tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah adalah merupakan inti daripada iman, Islam dan Ihsan. 2. Dasar keseimbangan yaitu keharmonisan antara pemenuhan tugas dunia dan akhirat, jasmaniah dan rohaniah, iman dan ilmu menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. 3. Kreatif, yakni memiliki kemampuan dengan cipta dan daya kritis, hingga memiliki kebijakan untuk berilmu amaliah dan beramal ilmiah.


405

4. Dinamis, yaitu selalu dalam keadaan gerak dan terus berkembang serta dengan cepat memberikan respon terhadap setiap tantangan yang dihadapi sehingga memiliki fungsi pelopor yang patriotik. 5. Pemersatu, yaitu sikap dan perbuatan angkatan muda yang merupakan kader seluruh umat Islam Indonesia menuju persatuan nasional. 6. Progresif dan Pembaharu, yaitu sikap dan perbuatan orang muda yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Memihak dan membela kaum-kaum yang lemah dan tertindas dengan menentang penyimpangan dan kebatilan dalam bentuk dan manifestasinya. Aktif dalam pembentukan dan peranan umat Islam Indonesia yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Dilihat dari jenisnya, maka lembaga Pengambangan Profesi yang pernah ada: a. Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) b. Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) c. Lembaga Da’wah Mahasiswa Islam (LDMI) d. Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI) e. Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI) f. Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI) g. Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI) h. Lembaga Astronomi Mahasiswa Islam (LAMI) i. Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) j. Lembaga Hukum Mahasiswa Islam (LHMI) k. Lembaga Penelitian Mahasiswa Islam (LEPMI) l. Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI) m. Dan lembaga-lembaga yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan karena lembaga pengembangan profesi adalah badan pembantu pimpinan HMI, maka dengan melaksanakan tugas/fungsional (sesuai dengan bidangnya masing-masing) haruslah terlebih dahulu dirumuskan dalam suatu musyawarah tersendiri. Musyawarah badan yang selanjutnya disebut rapat kerja itu, bertugas untuk menjabarkan program HMI yang telah diputuskan oleh instansi-instansi kekuasaan HMI.

BAB II LANDASAN, STATUS DAN FUNGSI 2.1 Landasan Pedoman Lembaga Pengambangan Profesi HMI ini dilandaskan atas : 2.1.1. Landasan Idiil tujuan HMI yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT (Pasal 4 AD HMI). 2.1.2. Landasan Konstitusional Landasan konstitusional lembaga pengembangan profesi adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI serta ketetapan-ketetapan kongres dan kebijaksanaan lain yang ditetapkan secara formal organisatoris. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

406

2.1.3. Landasan Historis Landasan Historis lembaga pengembangan profesi adalah motivasi dasar kelahiran HMI yaitu memenuhi panggilan bangsa dan agama untuk meningkatkan harkat kehidupan rakyat Indonesia dalam rangka mengisi kemerdekaan. 2.2. Status Status lembaga pengembangan profesi HMI merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk untuk menyalurkan minat, bakat, dan kemampuan profesi anggota dalam suatu lingkup cabang (Pasal 61 ART HMI). 2.3. Fungsi a. Melaksanakan peningkatan wawasan profesionalisme anggota, sesuai dengan bidang masing-masing, (Pasal 59 ART HMI) dan lembaga pengembangan profesi bertanggung jawab kepada pengurus HMI setempat (Pasal 60 ayat d ART HMI) b. Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan HMI untuk meningkatkan keahlian para anggota melalui pendidikan, penelitian dan latihan kerja praktis serta darma bakti kemasyarakatan (pasal 60 ayat b ART HMI)

BAB III MASALAH DAN POTENSI LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI 3.1. Umum a. Lembaga pengembangan profesi dipandang sebagaimana terbentuk dan berkembangnya segenap keahlian anggota tidak dapat melaksanakan dan melepaskan diri dari saling mempengaruhi (interaksi) dengan lingkungan sekitarnya. b. Tanggung jawab lembaga pengembangan profesi sebagaimana yang terdapat dalam Esensi Kepribadian HMI berintikan : b.1. Kemurnian idealisme b.2. Pengabdian yang ikhlas dan imani b.3. Keberanian dan kepeloporan b.4. Pembaruan dan pemersatu b.5. Keteguhan janji, sikap dan kepribadian mandiri, selain itu lembaga pengembangan profesi diharapkan merelevansikan pendapat, sikap dan tindakan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dan merupakan suatu kenaifan bila potensi ini mengalami degradasi yang akan menimbulkan masalah baik secara pribadi maupun institusi HMI c. Perubahan-perubahan sosial yang bergerak sangat cepat sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, haruslah dihadapi dengan penuh perhitungan, kematangan dan kesiapan mental. Proses pembangunan nasional yang meliputi bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan belum dapat menyelesaikan permasalahanpermasalahan kemasyarakatan dan kenegaraan yang ada. Sementara ledakan penduduk belum dapat dikendalikan, muncul pula berbagai krisis dunia dalam bidang-bidang moneter, ekonomi, energi, lapangan kerja, nilai moral, norma agama, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini sangat mempengaruhi masyarakat (apalagi generasi muda/mahasiswa) sebagaimana masalah yang langsung menyangkut kepentingan kini dan mendatang.


407

3.2. Beberapa Permasalahan Pada garis besarnya permasalahan-permasalahan itu antara lain antara lain dapat dinilai dari aspek : 3.2.1. Sosial-Psikologi dan Sosial-Edukasi proses pertumbuhan dan perkembangan kewajiban seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya, formal maupun non-formal tetapi karena pendidikan belum merata maka suasana yang edukatif dalam kehidupan bermasyarakat belum tercipta (berlangsung) seperti yang diharapkan. 3.2.2. Sosial-Budaya dan Sosial-Religius Krisis nilai dan pergeseran norma-norma sosial ini makin nampak dalam kehidupan masyarakat perkotaan, utamanya di kota-kota besa. Sentuhan-sentuhannya dewasa ini tengah merembes jauh ke masyarakat pedesaan. Sehingga dalam suasana tradisional (seperti sekarang) akibat langsung yang segera dirasakan antara lain rasa ketidakpastian karena sedang berlangsung proses seleksi terhadap nilai-nilai baru. Dalam proses seleksi tersebut kemungkinan yang bisa terjadi adalah timbulnya sikap-sikap penolakan secara mutlak (negasi), keterasingan (alienasi), penerimaan secara prematur atau pun pembaharuan nilai-nilai yang mengaburkan identitas. Sekalipun subjek pergeseran itu hanyalah suatu pola budaya asing (budaya substitusi) umpamanya gejala penikmatan kebendaan secara berlebihan, citra kehidupan Happy, dan seterusnya dan kekaburan oleh timbulnya kecenderungan peremehan ajaran-ajaran norma agama, pendangkalan semangat norma keagamaan/kesadaran terhadap keyakinan agama tersebut. atau sebaliknya justru pengarahan semangat keagamaan secara tidak proporsional sehingga agama tidak dapat berbagi tempat dengan segi-segi kebudayaan. Akhirnya, jika dihadapi dalam keadaan tidak siap dan krisis-krisis itu akan menipiskan kesadaran berbangsa dan bernegara yang pada gilirannya akan mengoyangkan sendi-sendi kepribadian nasional. 3.2.3. Permasalahan Pengembangan Kualitas SDM  Permasalahan kualitas SDM  Persaingan kulitas SDM  Bagaimana pengembangan kualitas SDM 3.2.4. Sosial-Ekonomi Ledakan penduduk dengan implikasi membengkaknya ketimpangan proporsi angkatan kerja dengan kesempatan kerja, belum ratanya pembangunan dan hasil-hasil pembangunan senantiasa menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. sementara korporasi raksasa (multilateral orporation) semakin akumulatif dan sepihak, sistem ekonomi dan kebijakasanaan perekonomian kita sendiri pun belum dapat sepenuhnya dijiwai oleh rumusan dan semangat falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Di lain pihak, ketergantungan devisa negara pada sektor minyak bumi masih besar/menentukan, padahal cadangan yang ada semakin terkuras. Tetapi pengelolaan sumber-sumber non-minyak, di sana-sini membawa implikasi bagi kelestarian lingkungan hidup, misalnya pembabatan hutan yang mengikuti peremajaan/penghijauan kembali. 3.2.5. Sosial-Politik Struktur sosial atau infrastruktur politik yang ada belum memberikan wahana mobilisasi bagi segenap potensi bangsa. Sosialisasi politik tidak berbanding lurus dengan perbandingan politik, tetapi dilaksanakan terbatas pada momentum-momentum sesaat. Sehingga masyarakat kurang tahu (tidak terbiasa) menggunakan hak asasi politiknya, malah lebih Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

408

a.

b.

c.

d. e.

diberatkan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban sipilnya selaku warga negara. Hal itu melahirkan permasalahan tersendiri, misalnya timbulnya dorongan partisipasi politik secara berlebihan, kadang-kadang radikal biasanya tidak proporsional, dan kemelut permasalahan seperti itu tidak tertanggulangi secara tuntas apabila disorot atau yang ditangani hanya gejala (aksi-aksi politik) karena akar permasalahan tidak tertentu. Untuk menangulangi permasalahan-permasalahan tersebut di atas diperlukan sikap-sikap demokratis, kesadaran dan kemauan politik dari semua pihak. Pendekatannya yang dialogis dan humanis, agar penanganannya lebih mendasar, terbuka dan kumulatif. Baru kemudian pelaksanaannya: sistematis, terpadu, berencana, terarah dan berlangsung terus menerus. Dalam hal ini, pelibatan potensi generasi muda atau mahasiswa sebagai filter sosial dalam setiap proses penyelesaian (penaggulangan) tidak saja memberikan pengalaman kemasyarakatan yang berharga, tetapi juga sudah waktunya generasi muda/mahasiswa sendiri akan tampil mengambil prakarsa, atas dasar kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air. Untuk itu organisasi-organisasi pemuda/mahasiswa yang selama ini telah timbul dan berjalan baik merupakan lapisan masyarakat yang potensial untuk melanjutkan kontinuitas sejarah dan pembagian nasional. Mereka harus dibina dikembangkan, dibiasakan mengambil prakarsa sendiri, menanggung resiko agar mereka tumbuh menjadi generasi yang dewasa dan matang. terutama dalam menyongsong masa depan pribadi, masyarkat, bangsa dan negaranya. Akan halnya HMI lewat lembaga pengembangan profesi berupaya tidak saja menanamkan dasar-dasar motivasi, keilmuan dan keterampilan praktis sesuai bidang garapan masingmasing. Dengan demikian lembaga pengembangan profesi harus lebih ditingkatkan terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman. Dalam kaitan itulah beberapa hal perlu diperhatikan : Lembaga-lembaga khusus yang telah dimiliki oleh cabang-cabang HMI harus lebih digiatkan aktivitasnya, meluaskan jangkauannya, memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang ada, sampai pada terapan administrasi (termasuk pengelolaan dana). Anggota-anggota kader HMI yang memiliki keahlian atau spesialisasi atau sedang mendalaminya harus diberikan dorongan (motivasi) yang menunjang bagi pengembangan kemampuannya untuk menjadi tenaga ahli profesional. Semangat dedikasi dan idealisme perjuangan, diimplementasikan dalam variasi yang seragam. Dengan demikian kehadiran lembaga pengembangan profesi akan benar-benar dirasakan manfaatnya. Kreativitas keagamaan dan karya-karya imani (amal Sholeh) sebagai investasi kemanusiaan lebih ditingkatkan sebagai tugas para intelektual muslim. Potensi yang ada pada pemerintah dan masyarakat setempat untuk kemungkinan adanya kerjasama yang saling menunjang/menguntungkan di dalam usaha ke arah pembentukan, pembinaan dan pengembangan profesi HMI.


409

BAB IV TUJUAN DAN STRATEGI PEMBINAAN, PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI 4.1. Tujuan Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pengembangan profesi Tujuan pembinaan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi adalah untuk mempercepat proses perwujudan pemerataan lima kualitas insan cita HMI yaitu : (1) Insan Akademis (2) Insan Pencipta (3) Insan Pengabdi (4) Insan yang bernafaskan Islam, dan (5) Insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT 4.2. Strategi pembinaan dan Pengembangan lembaga pengembangan profesi HMI Strategi dan pengembangannya haruslah disesuaikan dengan perkembangan HMI secara keseluruhan, baik perkembangan itu disebabkan oleh kondisi eksternal maupun internal (para anggota) HMI itu sendiri. Dengan demikian faktor-faktor yang strategis bagi pembinaan dan pengembangan Lembaga Pengembangan profesi HMI adalah : 4.2.1. Keimanan Agar segenap anggota masyarakat dan lingkunganya betul-betul menjadi orang yang bertaqwa kepada Allah SWT. 4.2.2. Intelektualitas Dimensi Intelektualitas dan kemampuan berfikir sesorang harus dikembangkan agar dalam kehidupannya manusia dalam menyerap serta mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan ajaran Islam. 4.2.3. Kerja/Profesi Mahasiswa Islam sebagai Human Resource bagi umat dan bangsa mestilah dipersiapkan secara fisik, mental dan spiritual untuk menjadi tenaga produktif, cakap, terampil, kreatif, dan bertanggungjawab. Bahkan harus mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, sehingga mereka mendapatkan kepastian masa depannya sesuai minat keahlian (profesional). 4.2.4 Kepemimpinan Pembinaan dan pengembangan kepemimpinan dimaksudkan sebagai proses kaderisasi (proses pematangan) calon-calon pemimpin bangsa dan umat agar mereka menjadi cakap, arif, bijaksana, bertanggungjawab, dan penuh dedikasi pada bangsa, negara dan agamanya. 4.2.5 Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Islam sebagai generasi muda bangsa harus mampu memahami dan mengahayati problema-problema yang dihadapi masyarakat dan pemerintah, serta dapat mencarikan alternatif pemecahan yang lebih baik, dalam rangka mencapai cita-cita pembangunan nasional: masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.


410

BAB V JALUR PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI Strategi pembinaan dan pengembangan yang dirumuskan di atas, memerlukan kejelasan tentang cara dan sarana dalam pengejawantahan. Sehingga semua pihak yang bersangkutan dapat memahami serta melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk itu, ditetapkan tiga jalur pembinaan dan pengembangan Lembaga Pengembangan profesi, yaitu: 5.1.

Jalur Utama Dimaksudkan sebagai jalur utama ialah lembaga pengembangan profesi itu sendiri yang langsung melaksanakan tugas dan fungsi khususnya sesuai dengan penggarapan masingmasing. 5.2. Jalur Penunjang Dimaksudkan sebagai jalur penunjang adalah menghidupkan para fungsional Lembaga Pengembangan profesi yang dapat dikembangkan menjadi suatu institusi sosial baru yang mencerminkan kepedulian mahasiswa (khusus) dan pemuda (umum) terhadap dinamika pembangunan. Melalui institusi sosial baru ini, dapat menemukan model-model peran Lembaga Pengembangan profesi dan proses bagi anggota HMI sendiri melalui kemitraan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 5.2.1. Pemerintah Pihak pemerintah diharapkan merupakan salah satu penunjang bagi pelaksanaan program (baik) materil, iklim dan kebijaksanaan sehingga dengan dukungan pemerintah ini diharapkan akan adanya kerjasama yang saling menguntungkan baik untuk kepentingan HMI sendiri maupun terlaksanya program-program pemerintah. 5.2.2. Masyarakat Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka Lembaga Pengembangan profesi dalam merumuskan program kerjanya harus disesuaikan kondisi masyarakat sekitarnya. Dengan demikian masyarakat tidak merasa asing tetapi partisipasi spontan dan rasa memilikinya tumbuh secara wajar dan sehat. Baik individu maupun kelompok. 5.2.3. Lembaga-lembaga Swasta Sebagai media pengembang profesi, Lembaga pengembangan profesi HMI bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga swasta yang sesuai, misalnya yang bergerak dalam bidang-bidang keilmuan dan penelitian 5.3. Jalur Koordinatif 5.3.1. Tingkat Cabang Pengkoordinasian Lembaga Pengembangan profesi di Tingkat cabang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan profesi di tingkat cabang. 5.3.2 Tingkat Badan Koordinasi Pengkoordinasian pada tingkat Regional dilakukan oleh Bidang Pengembangan profesi Badko melalui Bidang Pengembangan profesi Cabang di wilayah koordinasinya. 5.3.3. Tingkat Pengurus Besar Untuk tingkat nasional dibentuk Bakornas yang berfungsi sebagai koordinator nasional dan berfungsi mengkoordinir lembaga pengembangan profesi yang ada di Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

411

cabang-cabang secara nasional di bawah koordinasi lembaga pengembangan profesi PB HMI

BAB VI PENUTUP Pembinaan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi HMI, membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh warga HMI, masyarakat dan pemerintah. Kerjasama yang baik perlu ditingkatkan secara terus menerus, agar dapat mencapai hasil optimal bagi kemaslahatan bersama.


412

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM 1. Struktur Organisasi Lembaga Pengembangan Profesi Struktur organisasi Lembaga Pengembangan Profesi HMI sesuai dengan spesialisasi tugas dan kewajibannya terdiri dari bidang : 1. Bidang perencanaan dan pengembangan 2. Bidang penelitian dan penalaran 3. Bidang pendidikan dan pelatihan 4. Bidang pengabdian masyarakat 5. Bidang usaha dan hubungan antar lembaga 6. Bidang administrasi dan keuangan 2. Komposisi Personalia Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi Struktur oraganisasi pengurus lembaga pengembangan profesi diisi dengan personalia disiplin ilmunya disesuaikan dengan bidang lembaga yang ada, kecuali pada lembaga yang bersifat interdispliner. Diupayakan pula anggota yang berprestasi dalam suatu lapangan disiplin ilmunya dan telah mengikuti Latihan Kader II. Komposisi personalia yang mengisi struktur organisasi LPP HMI adalah : 1. Direktur 2. Direktur Perencanaan dan Pengembangan 3. Direktur Penelitian dan Penalaran 4. Direktur Pendidikan dan Pelatihan 5. Direktur Pengabdian Masyarakat 6. Direktur Usaha dan Hubungan Antar Lembaga 7. Direktur Administrasi dan Keuangan 8. Departemen Kaderisasi 9. Departemen Ke-Aparatan 10. Departemen Usaha 11. Departemen Kelembagaan 12. Departemen Kesekretariatan 13. Departemen Keuangan 14. Departemen Pendataan 15. Departemen Seleksi/Rekrutmen 16. Departemen Pelatihan 17. Departemen Observasi 18. Departemen Operasi 19. Departemen Hubungan Masyarakat (PR) 20. Departemen hubungan antar lembaga 3.

Fungsi Personalia Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi Masing-masing personalia Pengurus LPP HMI:


413

1. Direktur adalah penanggung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugastugas/program-program lembaga yang bersifat umum ke dalam maupun ke luar. 2. Direktur Perencanaan dan Pengembangan adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang perencanaan dan pengembangan, yang menyangkut kontinuitas kepemimpinan, kepengurusan lembaga, dan kontuinitas usaha-usaha mandiri. 3. Direktur Penelitian dan Penalaran adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang program-program penelitian dan penalaran, menyangkut tersedianya data anggota dan data lainnya yang berkaitan dengan lembaga berikut pengolahan dan analisa. 4. Direktur Pendidikan dan Pelatihan adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang pendidikan dan pelatihan, menyangkut peningkatan kualitas SDM personalia dan anggota LPP. 5. Direktur Pengabdian Masyarakat adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan bidang program-program pengabdian masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan, yang menyangkut observasi teritorial, pelaksanaan pengabdian dan hubungan luar. 6. Direktur Usaha dan Hubungan antar Lembaga adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang dan program usaha-usaha mandiri, pengabdian pada masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan yang menyangkut observasi teritorial, pelaksanaan pengabdian dan hubungan luar lembaga. 7. Direktur Administrasi dan Keuangan adalah penggung jawab dan koordinator umum dalam kegiatan di bidang administrasi kesekretariatan dan keuangan lembaga. 8. Departemen Kaderisasi bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan kaderisasi dalam tubuh lembaga pengembangan profesi dan perencanaan, distribusi kader, baik dalam struktur lembaga maupun di luar lembaga. 9. Departemen Keaparatan bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan pendayagunaan dan fungsionarisasi aparat di tubuh lembaga. 10. Departemen Usaha bertugas sebagai koordinator operasional dalam bidang programprogram usaha potensi lembaga yang mengarah kepada kemandirian lembaga. 11. Departemen Kelembagaan bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan hubungan antar lembaga, ke dalam maupun ke luar lembaga 12. Departemen Kesekretariatan bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan dari tata usaha surat menyurat lembaga. 13. Departemen Keuangan bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan keuangan dan perlengkapan lembaga. 14. Departemen Pendataan bertugas sebagai koordinator operasional penelitian dan pengkajian hasil-hasil pengkajian dan pendataan lembaga. 15. Departemen Seleksi/Rekrutmen bertugas sebagai koordinator operasional seleksi dan rekrutmen anggota lembaga yang berasal dari anggota biasa pada abang 16. Departemen Pelatihan bertugas sebagai koordinator operasional dalam observasi proyekproyek pengabdian lembaga. 17. Departemen Observasi bertugas sebagai koordinator operasional proyek-proyek pengabdian lembaga. 18. Departemen Operasi bertugas sebagai koordinator operasional proyek-proyek pengabdian lembaga. 19. Departemen Humas/PR bertugas sebagai koordinator operasional Hubungan masyarakat/PR dan promosi lembaga di tengah keberadaan masyarakat. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

414

20. Departemen Hubungan antar Lembaga bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan hubungan antar lembaga ke dalam maupun ke luar lembaga pengembangan profesi, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau kerjasama dengan lembaga profesional lain yang berkaitan dengan pengembangan lembaga dan kapasitas kader. 4.

Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi Masing-masing bidang kerja dalam pengurus lembaga dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Lembaga sebagai usaha pembentukan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi yang berkesinambungan, perencanaan ini sejalan dan mengacu kepada hasil-hasil konferensi cabang yang berkaitan dengan lembaga pengembangan profesi dan hasil-hasil musyawarah lembaga pengembangan profesi bersangkutan. Perencanaan yang dilakukan menyangkut dengan: a. Melakukan perencanaan aktifitas dan perkembangan lembaga berdasarkan skala waktu  Jangka pendek untuk aktifitas bersifat proyek  Jangka menengah untuk satu pengurus  Jangka panjang, kondisi dimana lembaga dapat berfungsi secara mapan b. Melakukan perencanaan kaderisasi dalam tubuh lembaga dalam kepemimpinan dan distribusi kader baik dalam lembaga sendiri maupun pada lembaga profesi sebagai usahausaha promosi kader. c. Melakukan perencaan bidang usaha mandiri berdasarkan lembaga pengembangan profesi, sehingga lembaga dapat melepaskan diri dari sifat ketergantungan 2. Bidang Pendidikan dan Latihan Anggota 1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan bagi para anggota sebagai upaya meningkatkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan disiplin ilmunya dikaitkan dengan program-program yang telah digariskan oleh pengurus lembaga antara lain : a. Melakukan kegiatan diskusi-diskusi profesi lembaga dan ceramah-ceramah b. Melakukan kursus-kursus dan training-training yang berkaitan dengan peningkatan profesionalitas anggota 2. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil penelitian pelaksanaan aktivitas pendidikan anatara lain: a. Membuat petunjuk pelaksanaan training lembaga, kurikulum dan metode training, pedoman evaluasi sehingga dapat menjadi pedoman operasi lembaga b. Melakukan penilaian baik dari segi program maupun dari segi edukasi terhadap hasil-hasil penyelenggaraan aktivitas lembaga yang dijalankan 3. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang dapat menunjang program pendidikan dan latihan lembaga. 3. Bidang Penelitian dan Pengembangan 1. Menyelenggarakan kegiatan penelitian lembaga secara objektif dengan melibatkan anggota setelah lembaga menentukan objek penelitian yang akan diteliti Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

415

2. menetapkan model penelitian yang akan dilakukan 3. Melakukan hipotesa, observasi, pengolahan data, tabulasi dan analisa data kemudian menyimpulkan hasil peneltian 4. Mengembangkan hasil penelitian dan dilakukan upaya-upaya pelaksanaannya 4. Bidang Pengabdian Masyarakat dan Partisipasi Dalam Pembangunan 1. Menyelenggarakan kegiatan aksi-aksi kemasyarakatan sebagai upaya pengabdian dengan melibatkan masyarakat di lingkungan lembaga 2. Menyelenggarakan kegiatan sebagai upaya partisipasi lembaga dalam pembangunan daerah antara lain dengan: a. Mencoba ikut serta melaksanakan program kemasyarakatan bekerjasama dengan pemerintah pusat setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan pimpinan HMI b. Membimbing dan membina masyarakat dengan melakukan kegiatan yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pembangunan 3. Melakukan kegiatan yang mendorong masyarakat di lingkungan lembaga menurut hakekat profesi masing-masing lembaga 5. Bidang Usaha dan Hubungan antar Lembaga 1. Melaksanakan program usaha-usaha mandiri, pengabdian pada masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan yang menyangkut observasi teritorial, pelaksanaan pengabdian dan hubungan luar lembaga. 2. Melakukan kegiatan hubungan antar lembaga ke dalam maupun ke luar lembaga pengembangan profesi. 3. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau kerjasama dengan lembaga profesional lain yang berkaitan dengan pengembangan lembaga dan kapasitas kader. 6. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan 1. Melakukan pengaturan tata cara pengelolaan surat menyurat meliputi: a. Penyelenggaraan pemrosesan surat masuk b. Penyelenggaraan penyusunan konsep surat keluar c. Penyelenggaraan pemrosesan surat keluar d. Penyelenggaraan pengetikan dan penggandaan surat e. Penyelenggaraan pengaturan administrasi pengarsipan f. Penyelenggaraan pengaturan pengiriman surat 2. Melakukan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan hasil kerja lembaga 3. menyelenggarakan upaya penerbitan dan hasil-hasil kerja program lembaga 7. Bidang Keuangan dan Perlengkapan 1. Menyusun anggaran dan pengeluaran lembaga untuk satu periode dan untuk setiap satu semester 2. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yag berlaku Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

416

3. Menyelenggarakan administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini 4. Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana intern khususnya dari iuran anggota 5. Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan : a. Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi b. Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi c. Menyusun daftar inventarisasi organisasi d. Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh pelengkapan organisasi 6. Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan gedung halaman perkantoran 5. Instansi Pengambilan Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi Tata susunan tingkat (hirarki) instansi pengambilan keputusan dalam lembaga pengembangan profesi adalah : 1. Rapat harian lembaga pengembangan pofesi 2. Rapat Presidium Lembaga pengembangan profesi 3. Rapat Bidang Lembaga Pengembangan Profesi 4. Rapat Kerja a. Rapat Harian Lembaga Pengembangan Profesi 1. Rapat Harian lembaga dihadiri oleh seluruh fungsionaris lembaga pengembangan profesi 2. Rapat harian dilaksanakan setdak-tidaknya dua kali dalam satu bulan yakni pada hari jum’at 3. Fungsi dan wewenang rapat harian adalah : a. Membahas dan menjabarkan kebijakasanaan yang telah diambil oleh pengurus cabang yang dikaitkan dengan program Lembaga Pengembangan profesi b. Mengkaji dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang diambil oleh presidium Lembaga Pengembangan profesi menyangkut bidang masing-masing, kemudian merumuskan keputusan-keputusan musyawarah lembaga c. Mempelajari dan merumuskan keputusan-keputusan musyawarah lembaga b. Rapat Direksi Lembaga Pengembangan Profesi 1. Rapat direksi lembaga pengembangan profesi dihadiri oleh Direktur dan para Wakil Direktur lembaga. 2. Rapat direksi dilaksanakan setidak-tidaknya 4 kali dalam satu bulan, yakni pada har jum’at dari setiap minggu. Untuk minggu terakhir diintegrasikan dengan rapat harian. 3. Fungsi dan wewenang rapat direksi : a. Mengambil keputusan tentang perkembangan lembaga sehari-hari baik intern maupun ekstern, khususnya pengaruh perkembangan terhadap program-program lembaga b. Mendengar informasi tentang perkembangan dari beberapa aspek lembaga baik intern maupun ekstern dikaitkan dengan kebijaksanaan lembaga yang ada c. Mengevaluasi perkembangan lembaga dalam menjalankan program-program kegiatan


417

c. Rapat Bidang Lembaga Pengembangan Profesi 1. Rapat bidang dihadiri oleh wakil direktur/koordinator dan anggota bidang bersangkutan 2. Rapat bidang diselenggarakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan 3. Fungsi dan wewenang rapat bidang lembaga pengembangan profesi : a. mengontrol pelaksanaan proyek/kerja yang dilakukan oleh setiap bidang dengan tetap merujuk kepada kebijaksanaan/pedoman yang telah ditetapkan oleh organisasi b. membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek/kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dari segi teknis maupun dari segi waktu c. menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan proyek/kerja berikutnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh rapat harian dan rapat presidium d. Rapat Kerja 1. Rapat Kerja dihadiri oleh semua fungsionaris pengurus lembaga pengembangan profesi 2. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap semester 3. Fungsi dan wewenang rapat kerja : a. Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester b. Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan lembaga pengembangan profesi selama satu semester


418

PETUNJUK PELAKSANAAN PEDOMAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

BAB I PENDAHULUAN Petunjuk pelaksanaan (juklak) dari pedoman lembaga-lembaga pengembangan profesi HMI ini adalah merupakan kompilasi dari program sebelumnya (dari program-program pengembangan profesi HMI tahun 1980, 1986 dan hasil kongres 1982) yang selanjutnya disesuaikan dengan hasilhasil temuan pada Up-Grading Pengembangan profesi pada bulan Juli 1994 dan hasil bahasan dalam sidang MPK IV tahun 1994. Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai suatu pedoman bagi aparat-aparat HMI, yaitu mulai dari usaha-usaha pembentukan lembaga-lembaga pengembangan profesi sampai dengan usaha-usaha pembinaan dan pengembangannya. Dengan demikian diharapkan fungsi utama dari lembaga-lembaga ini yaitu membentuk kader HMI di samping kemampuan generalik juga dalam kemampuan mengaktualisasikan profesi untuk dapat terlaksana. Sehingga tanggung jawab HMI dalam usaha mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT dapat direalisasikan melalui lembaga-lembaga pengembangan profesi. Usaha-usaha untuk menghidupkan lembaga-lembaga khusus setiap cabang HMI, seyogyanya diambil dari potensi yang dimiliki HMI sendiri, masyarakat dan pemerintah dimana cabang HMI tersebut berada. Pengkajian potensi akan menentukan di dalam usaha membentuk, membina dan mengembangkan lembaga-lembaga pengembangan profesi ini, sehingga betul-betul dapat memenuhi fungsinya, Bendahara umum berada pada satu garis staf. Untuk bidang penelitian dan penalaran, bidang pendidikan dan pelatihan serta bidang pengabdian pada masyarakat berada pada satu garis fungsional lembaga Sedangkan bila untuk pengurusan, saran anggota serta kemampuan untuk menentukan alternatif-alternatif program yang tepat juga sangat menentukan keberhasilan suatu lembaga pengembangan profesi untuk memenuhi fungsinya itu. Oleh karena itu dalam juklak ini diuraikan tentang hal-hal yang menyangkut pembentukan lembaga-lembaga pengembangan profesi, pengkajian potensi baik yang ada pada HMI, masyarakat maupun pemerintah serta masalah musyawarah, pengurusan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi dan terakhir mengenai penentuan dan pelaksanaan program-program lembaga-lembaga pengembangan profesi. Khusus tentang penentuan dan pelaksanaan program lembaga-lembaga pengembangan profesi maka juklak ini secara umum dijabarkan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pengembangan profesi yang ada di cabang-cabang dan kemungkinan alternatif pemecahannya. Hal ini didasari pada data yang masuk melalui angket yang terkirim ke setiap cabang dan oleh PB HMI. Dari kemungkinan-kemungkinan alternatif pemecahan masalah yang dikemukakan dalam juklak ini setiap pengurus lembaga pengembangan profesi ataupun pengurus cabang dapat mengembangkan atau menyesuaikan lebih jauh sesuai dengan kondisi cabangnya masing-masing. Sehingga dengan demikian lebih memungkinkan untuk diterapkannya juklak ini bagi cabang-cabang di seluruh Indonesia. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

419

BAB II STATUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI 1. Status lembaga-lembaga pengembangan profesi HMI adalah merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk untuk menyalurkan minat, bakat dan kemampuan yang diarahkan pada profesi anggota dalam suatu lingkungan cabang 2. Lembaga pengembangan profesi secara operasional melaksanakan program-program cabang di bidang profesi masing-masing dan secara struktural adalah anggota rapat harian dan Sidang Pleno cabang, ex-officio cabang BAB III PENGKAJIAN POTENSI UNTUK PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI Pembentukan lembaga-lembaga pengembangan profesi hendaknya memperhatikan/mengkaji potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap cabang dalam hal : 1. Pengkajian terjadap potensi HMI sendiri, yaitu jumlah anggota, interest anggota, kemampuan, keterampilan serta disiplin ilmu anggota yang berhubungan dengan lembaga pengembangan profesi yang akan dibentuk 2. Pengkajian terhadap potensi yang ada di masyarakat/daerah dalam hal ini: perguruan tinggi, sumber daya alam, manusia dan kebutuhan masyarakat serta aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat. 3. pengkajian terhadap potensi yang ada pada pemerintah setempat dalam hal kemungkinan untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan program-program kerja lembaga pengembangan profesi BAB IV MUSYAWARAH PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI 1. Status musyawarah lembaga pengembangan profesi adalah merupakan musyawarah seluruh anggota lembaga pengembangan profesi yang telah terdaftar pada suatu lembaga pengembangan profesi tertentu 2. Kekuasaan dan wewenang musyawarah lembaga adalah menetapkan program kerja dan memilih Direktur/Formateur sebanyak 3 (tiga) orang 3. Pengurus lembaga pengembangan profesi adalah penaggung jawab penyelenggaraan musyawarah lembaga 4. Peserta musyawarah adalah anggota yang terdaftar di suatu lembaga pengembangan profesi komisariat, bidang pengembangan profesi Korkom serta undangan (pengurus cabang) adalah peserta peninjau. 5. Peserta utusan mempunyai hak bicara dan suara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara 6. Pimpinan sidang musyawarah lembaga dipilih dari peserta utusan dan berbentuk presidium 7. Musyawarah lembaga dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota


420

8. Bila point 7 tidak terpenuhi maka musyawarah lembaga diundur 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah 9. Pengurus lembaga pengembangan profesi bertanggung jawab kepada musyawarah lembaga 10. Direktur lembaga pengembangan profesi adalah sebagai anggota rapat harian dan sidang pleno cabang 11. Pengesahan pengurus lembaga pengembangan profesi dilakukan oleh pengurus HMI cabang setempat 12. Setelah pembentukan dan pengesahan pengurus lembaga pengembangan profesi oleh pengurus cabang maka pengurus lembaga pengembangan profesi segera mengirimkan lampiran susunan kepada PB HMI (bidang pengembangan profesi), dan BAKORNAS dengan tembusan kepada pengurus BADKO (bidang pengembangan profesi) dan tembusan kepada cabang yang bersangkutan (bidang pengembangan profesi). 13. Waktu/masa jabatan pengurus lembaga pengembangan profesi disesuaikan dengan masa jabatan pengurus cabang BAB V SISTEM ADMINISTRASI DAN PERBENDAHARAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI 1. Untuk surat ke dalam (intern) dengan memakai kode : nomor/A/SEK/LPP/bulan/tahun 2. Untuk surat keluar (ekstern) dengan memakai kode : nomor/B/Sek/LPP/bulan/tahun 3. Perbendaharaan Lembaga Pengembangan Profesi diperoleh dari bantuan struktur kepemimpinan HMI setingkat, usaha-usaha mandiri tidak mengikat yang dilakukan oleh aktivitas lembaga-lembaga dan usaha-usaha yang halal lainnya BAB VI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI Usaha pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga pengembangan profesi dapat dilakukan dengan : 1. Merencanakan dan melaksanakan program-program lembaga pengembangan profesi yang dapat menyerasikan di antara kepentingan anggota, kebutuhan masyarakat dengan program-program pemerintah sehingga menumbuhkan minat di antara ketiga kepentingan tersebut. 2. Mengadakan hubungan yang baik dengan pemerintah, masyarakat dan berusaha menumbuhkan citra yang baik tentang HMI di lingkungan mereka 3. Mengadakan latihan-latihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan profesional anggota dan melaksanakan pendidikan administrasi dan manajemen kepengurusan lembaga pengembangan profesi serta usaha lainnya yang menuju ke arah keberhasilan dalam pembinaan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi.


421

BAB VII PENENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI Di dalam penentuan dan pelaksanaan program-program lembaga pengembangan profesi ini didasarkan kepada pemecahan masalah-masalah riil yang dihadapi oleh setiap lembaga pengembangan profesi atau pengurus cabang, dengan terlebih dahulu menjabarkan masalahmasalah riil yang dihadapi. Adapun masalah-masalah yang dihadapi secara umum dibagi atas : 1. Masalah yang menyangkut kepengurusan lembaga-lembaga pengembangan profesi, terdiri dari : a. Kekurangan aktifan pengurus lembaga serta lemahnya kemampuan dan keterampilan di dalam hal:  Kemampuan menentukan program yang tepat  Kemampuan menumbuhkan minat anggota terhadap lembaga  Kemampuan untuk merapikan administrasi lembaga serta melengkapai saranasarana kebutuhan lembaga  Kemampuan untuk memanfaatkan potensi kerja sama di luar lembaga, baik potensi yang ada pada masyarakat maupun pemerintah. b. Iklim yang kurang mendukung untuk bekerja sama dengan pengurus cabang di dalam menyukseskan program-program lembaga. 2. Masalah yang menyangkut anggota terdiri dari: a. Kurangnya minat anggota terhadap lembaga dikarenakan kegiatan-kegiatan yang kurang/tidak menjurus ke arah profesi masing-masing anggota. b. Menurunnya penghayatan anggota terhadap nlai-nilai dasar terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan kesadaran utuk ikut bertanggungjawab terhadap problema-problema masyarakat dan ini berkaitan dengan mutu dari produk perkaderan HMI secara keseluruhan. c. Kegiatan akdemis anggota yang cukup padat dan faktor lainnya yang berhubungan dengan dunia pendidikan anggota. 3. Masalah-masalah ekstern yang dihadapi antara lain: a. Hambatan-hambatan birokrasi, seperti hal perizinan, bantuan fasilitas dan lain-lain. b. Kurang harmonisnya hubungan dengan pejabat atau tokoh masyarakat di dalam membina kerjasama untuk menunjang aktivitas kelembagaan. Dari masalah-masalah yang dihadapi di atas, maka perlu dilakukan pengkajian-pengkajian lebih jauh sesuai dengan kondisi cabang masing-masing untuk memudahkan merealisasikan alternatif pemecahan masalah yaitu dalam bentuk aktivitas program kelembagaan. Adapun alternatif pemecahan masalahnya sesuai dengan urutan-urutan masalah di atas, yaitu sebagai berikut : 1. Alternatif pemecahan masalah kepengurusan : a. Memilih pengurus yang bertanggung jawab, penuh dedikasi dan memiliki kemampuan/keterampilan untuk mengelola lembaga. b. Melakukan usaha-usaha yang memungkinkan tumbuhnya minat dan kebanggaan atau motivasi yang kuat untuk menjadi aktivitas lembaga


422

c.

Meningkatkan kemampuan/keterampilan pengurus baik menigkatkan kemampuan profesionalitasnya sesuai dengan disiplin lembaga melalui lembaga pendidikan pelatihan, kursus dan lain-lain. d. Menetapkan program yang mampu menumbuhkan minat anggota baik untuk dirinya di dalam hal peningkatan kemampuan profesi maupun untuk menumbuhkan semangat pengabdian masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa simpati dari masyarakat dan pemerintah terhadap HMI. Dan yang terakhir ini adalah menumbuhkan kemungkinan kerjasama dengan masyarakat/pemerintah di dalam program-program kelembagaan berikutnya e. Diusahakan hubungan yang harmonis dengan pengurus cabang yaitu dengan memberikan laporan rutin kepada pengurus cabang 2. Alternatif pemecahan masalah untuk anggota terdiri dari : a. Mengusahakan aktivitas-aktivitas lembaga yang membantu untuk meningkatkan kemampuan profesi anggota/disiplin ilmu anggota atau langsung memberikan manfaat untuk masyarakat luas. b. Meningkatkan mutu perkaderan terutama dalam penghayatan nilai-nilai pengabdian masyarakat serta kesadaran untuk ikut bertanggung jawab kepada Allah SWT. c. Meningkatkan keterampilan anggota dalam hal pengelolaan aktivitas-aktivitas kelembagaan, penelitian-penelitian, up-grading, survei lapangan dan lain-lain. d. Mengusahakan aktivitas-akitvitas lembaga yang waktunya tidak mengganggu kegiatan akademis para anggota di masing-masing cabang. 3. Alternatif pemecahan masalah ekstern, antara lain : a. Perlu usaha-usaha ke arah membangun citra yang positif terhadap HMI dari masyarakat dan pemerintah melalui : 1. Pendekatan-pendekatan informal dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah. 2. Kerjasama program baik yang menyangkut langsung kepentingan masyarakat ataupun program-program pemerintah yang juga untuk kepentingan masyarakat. b. Mengusahakan program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat kecil serta membantu memecahkan problema-problema masyarakat. Dalam melaksanakan program-program lembaga pengembangan profesi ini diharapakan masing-masing cabang dengan pengurus lembaganya untuk mengkaji lebih jauh tentang kemungkinan-kemungkinan alternatif dari pemecahan yang dikemukakan di sini sesuai dengan batasan-batasan yang ada dari kondisi objektif dari masing-masing cabang, sehingga juklak ini dapat lebih menutupi kekurangan serta pengembangan lembaga lembaga untuk masa yang akan datang.


423

BAB VIII PENUTUP Dengan diterapkannya juklak ini di setiap cabang diharapkan fungsi lembaga-lembaga HMI dapat terpenuhi, sehingga tanggung jawab HMI untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT, salah satunya dapat direalisasikan melalui aktifitas kelembagaan ini. Oleh karena itu masing-masing pengurus cabang dan pengurus lembaga mutlak untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya terutama yang langsung berhubungan dengan aktvitas kelembagaan ini. Dan terus berusaha untuk mengenal problem-problem masyarakat yang ada di sekitarnya, untuk menentukan mana program yang tepat yang langsung menyentuh kepentingan rakyat kecil, sehingga kehadiran HMI di tengah-tengah masyarakat sebagai generasi muda yang ikut bertanggung jawab terhadap problema-problema masyarakat semakin dirasakan. Bertanggung jawab dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT., semoga Allah SWT. senantiasa meridhoi usaha-usaha kita, Amin. Billahittaufiq Wal Hidayah.


424

BADAN PENELITIN DAN PENGEMBANGAN


425

PEDOMAN DASAR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

PENDAHULUAN Rangkaian perubahan dalam lintasan sejarah umat manusia yang datang, dan pergi mengisyaratkan dalil bahwa perubahan merupakan suatu yang given, permanent sebagai prinsip hukum alam yang long fi le functional. Kepercayaan demikian mengharuskan segenap makhluk di penjuru dunia untuk melakukan adaptasi terhadap tuntutan perubahan, semata agar bertahan dan berkembang. Agenda penghelaan perubahan haruslah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan proses penginderaan terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi, baik dalam konteks kelampauan, kekinian, maupun ke arah geraknya di masa depan. Sehingga perubahan tetap kukuh dalam karakternya yang historis, realistis dan visioner. Kemestian perubahan tersebut haruslah dicapai secara maksimal, mengingat konsekuensinya terhadap capaian perubahan. Oleh karena itu, proses pengindraan harus di tempuh sungguh-sungguh secara sistematis dan kontinyu, oleh suatu institusi yang bekerja secara proporsional, independen dari intervensi kepentingan sempit sesaat. Serta mandiri (otonom)dalam manajemen maupun pendanaannya. Sadar akan hal ini, HMI bertekad membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) HMI sebagai think thank organisasi yang melakukan kajian, penelitian, dan perumusan pengembangan yang kritis dalam koridor inward looking dan outward looking secara progresif. BAB I NAMA, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Lembaga ini bernama Badan Penelitian dan Pengembangan HMI yang disingkat BALITBANG HMI. Pasal 2 Status BALITBANG merupakan lembaga penelitian pelengkap struktur HMI yang bersifat otonom dan memiliki hubungan koordinatif dengan struktur HMI setingkat. Pasal 3 Tempat Kedudukan BALITBANG didirikan di Jakarta pusat pada tanggal 26 Rabiul Awal 1423 H bertepatan dengan tanggal 8 Juni 2002 M dan merupakan kelengkapan structural pada organisasi HMI. BAB II FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB


426

Pasal 4 Fungsi Fungsi BALITBANG HMI, adalah : a. Sebagai pusat dokumentasi data dan informasi HMI b. Sebagai pusat pengkajian, penelitian dan pengambangan organisasi Pasal 5 Tugas Tugas dan wewenang, BALITBANG HMI, adalah : a. Melakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan organisasi baik aspek internal maupun eksternal. b. Mencari, mengumpulkan, mengolah data yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan eksistensi dan pengembangan misi organisasi. c. Mendokumentasi hasil-hasil penelitian serta data-data pendukung organisasi. d. Mensosialisasikan hasil-hasil penelitian dan pengkajian. Pasal 6 Wewenang Wewenang BALITBANG HMI, adalah : a. Mendapat data dari pengurus HMI dan Badan Khusus HMI lainnya. b. Menghadiri dan menyampaikan hasil kajian penelitian BALITBANG pada Rapat harian dan Rapat Presidium Pengurus HMI. c. Mengatur sendiri mekanisme rekrutmen kepengurusan BALITBANG. BAB III KEANGGOTAAN DAN MASA KEPENGURUSAN Pasal 8 Keanggotaan Anggota BALITBANG adalah Anggota HMI atau Alumni HMI yang memiliki Kualifikasi sebagai berikut : a. Telah lulus Intermediate Training (LK II) HMI. b. Telah lulus Training BALITBANG. c. Pernah menjadi Pengurus di Struktur HMI. d. Memiliki pengalaman penelitian. Pasal 9 Masa Keanggotaan a. Masa kepengurusan BALITBANG HMI terhitung sejak dinyatakan lulus Training BALITBANG HMI. b. Pengurus habis masa kepengurusannya karena : 1. Telah habis masa kepengurusannya. 2. Meninggal dunia. 3. Atas permintaan sendiri. 4. Diberhentikan atau dipecat.


427

a. b. c. d.

BAB IV RANGKAP JABATAN Pasal 10 Rangkap Jabatan Pengurus BALITBANG HMI tidak dibenarkan merangkap jabatan dalam struktur HMI Pengurus BALITBANG HMI tidak dibenarkan merangkap jabatan pada organisasi lain sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan tentang jabatan seperti yang dimaksud pada ayat (b) di atas, diatur dalam ketentuan sendiri. Pengurus BALITBANG HMI yang merangkap jabatan pada organisasi lain di luar BALITBANG HMI harus menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan AD HMI, ART HMI, Pedoman BALITBANG HMI dan ketentuan-ketentuan lainnya.

BAB V SKORSING DAN PEMECATAN Pasal 11 Skorsing atau Pemecatan a. Pengurus BALITBANG HMI dapat diskors atau dipecat karena : 1. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh HMI 2. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMI b. Pengurus yang diskors atau dipecat dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk untuk itu. c. Mengenai skorsing dan tata cara pembelaan diatur dalam ketentuan tersendiri. BAB VI STRUKTUR ORGANISASI Pasal 12 Struktur Organisasi Struktur Organisasi BALITBANG, adalah : a. Ditingkat pusat dibentuk BALITBANG HMI. b. Ditingkat BADKO HMI dibentuk BALITBANG Wilayah. c. Di tingkat Cabang HMI di bentuk BALITBANG Daerah. d. Hubungan BALITBANG HMI dengan BALITBANG Wilayah dan BALITBANG Daerah bersifat instruktif. e. Hubungan BALITBANG dengan Struktur HMI bersifat koordinatif. Pasal 13 Kepengurusan l. Kepengurusan BALITBANG HMI sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. m. Yang dapat menjadi Pengurus BALITBANG HMI adalah seperti yang termaktub dalam pasal 8 Pedoman BALITBANG HMI tentang Keanggotaan dan berprestasi. n. Apabila Ketua BALITBANG HMI tidak dapat menjalankan tugas, maka dapat ditunjuk pejabat sementara oleh musyawarah BALITBANG HMI.


428

BAB VII MUSYAWARAH Pasal 14 Musyawarah Pelaksanaan Musyawarah BALITBANG disesuaikan dengan masa Kongres HMI, Musyawarah HMI BALITBANG dihadiri oleh Pengurus dan anggota BALITBANG. BAB VII ADMINISTRASI DAN PERBENDAHARAAN Pasal 15 Administrasi Administrasi BALITBANG HMI disesuaikan dengan bentuk yang dijelaskan dalam pedoman-pedoman pokok organisasi HMI.

Pasal 16 Perbendaharaan Perbendaharaan BALITBANG HMI disesuaikan dengan bentuk yang dijelaskan dalam pedomanpedoman pokok organisasi HMI. BAB VIII PERUBAHAN PEDOMAN DAN PEMBUBARAN BALITBANG Pasal 17 Perubahan Perubahan Pedoman BALITBANG dapat dilakukan dalam forum musyawarah BALITBANG. Pasal 18 Pembubaran Pembubaran BALITBANG hanya dapat dilakukan pada Kongres HMI. BAB IX ATURAN PERALIHAN Pasal 19 Untuk pertama kalinya BALITBANG HMI di bentuk oleh PB HMI. Pasa1 20 BALITBANG HMI yang di bentuk oleh PB HMI mengatur Pedoman BALITBANG Sementara dan menyelenggarakan Pembentukan BALITBANG HMI secara keseluruhan. BAB X ATURAN TAMBAHAN Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman BALITBANG, akan diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan AD HMI, ART HMI dan Pedoman BALITBANG. Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

429

PEDOMAN PETUNJUK PENYELENGGARAAN (BALITBANG HMI)

PENDAHULUAN BALITBANG HMI yang berada di luar struktur HMI, bersifat otonom, dan lebih memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan profesionalitas, kejujuran, serta integritas yang tinggi dalam menunaikan tugasnya terutama dalam hal mengawasi kinerja organisasi agar terjadinya perkembangan organisasi yang berkelanjutan. Fungsi BALITBANG HMI sebagai pusat pengkajian, penelitian dan sebagai pusat pengembangan organisasi HMI harus dijalankan dengan teratur, terencana, terimplementasi, termonitor, dan terevaluasi sehingga mencapai tujuannya dengan tepat. Pedoman petunjuk penyelenggaraan BALITBANG HMI ini diadakan untuk memperlancar segala usaha secara terinci, agar ada pemahaman yang jelas mengenai struktur kepengurusan serta fungsinya, wewenang, dan tanggung jawab, pengelolaan administrasi serta keuangan, pengelolaan data serta penelitian,pengelolaan kurikulum, sampai dengan sistematika pengembangan organisasi. Dengan tetap istiqomah dan memohon pertolongan serta petunjuk dari Allah SWT. Dalam meluruskan kembali HMI ke jalan yang diridhai, maka kami susun pedoman petunjuk penyelenggaraan BALITBANG HMI ini. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Pedoman petunjuk penyelenggaraan BALITBANG HMl diadakan sebagai petunjuk lebih lanjut dan melengkapi pedoman organisasi HMI, untuk digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan kepengurusan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. 2. Pedoman petunjuk penyelenggaraan BALITBANG HMI diadakan dengan tujuan agar perkembangan BALITBANG HMI dapat berjalan dengan baik, teratur, tertib, dan terencana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. RUANG LINGKUP Ruang lingkup penyusunan pedoman petunjuk penyelenggaraan BALITBANG HMI meliputi : 1. Pendahuluan, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup. 2. Struktur Kepengurusan BALITBANG HMI. 3. Wewenang dan Tanggungjawab Bidang Kerja. 4. Pola Rekrutmen BALITBANG HMI. 5. Kurikulum Training BALITBANG HMI. 6. Penggalangan, Pengelolaan, dan Dokumentasi Data. 7. Public Relations. 8. Pengawasan dan Pengembangan Organisasi.


430

PENJELASAN PEDOMAN BALITBANG HMI Penjelasan Umum 1. Latar Belakang Pembentukan BALITBANG HMI HMl sebagai organisasi kader dengan Islam sebagai sumber nilai, motivasi dan inspirasi dengan berperan memperjuangkan kemajuan Islam di dunia bertujuan menciptakan kadernya yang berpendidikan tinggi, berpengalaman luas, berfi kir terbuka, rasional, objektif, dan kritis, serta dapat mempertanggungjawabkan ilmu yang dipelajarinya secara ilmiah. Dalam wadah inilah anggotanya diberi ruang untuk berlatih mengelola organisasinya untuk mencapai misi organisasi, “Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdi, yang Bemafaskan Islam Dan Bertanggungjawab atas Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur yang Diridhai Allah SWT”. Kebutuhan akan BALITBANG HMI sebagai pelengkap struktur HMI didasarkan atas : a. Merespon tuntutan pengorganisasian data yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan ilmiah untuk menyikapi dinamika tantangan organisasi yang datang dari dalam maupun dari luar. b. Mereposisi Bidang LITBANG sebagai supporting unit di bawah instruksi Ketua Umum dan menjadikan Ketua Umum serta Bidang-bidang dalam struktur HMI sebagai jaminan terjadinya regenerasi kepengurusan BALITBANG HMI didasarkan atas profesionalisme, bukan political accommodation dan agar terjadi implementasi program kerja dan penelitian yang berkesinambungan yang kondusif. c. Mereposisi Bidang LITBANG menjadi BALITBANG merupakan langkah yang penting yang diambil HMI untuk menyelamatkan HMI dari kebangkrutan akhlak, moral, politik partisan, dan hambatan lainnya yang membuat HMI tidak begitu diminati lagi oleh mahasiswa. 2. Sejarah terbentuknya BALITBANG HMI Diawali dari keinginan HMI untuk meningkatkan kualitas perkaderan dan memberikan motivasi lebih akan jargon HMI sebagai organisasi Muslim, Intelektual dan Profesional. Mencermati fenomena HMI seperti di atas, maka pada Kongres HMI ke-23 di Balikpapan, keberadaan Balitbang HMI direkomendasikan. Disamping itu keberadaan Balitbang HMI ini sebagai pegganti adanya Bidang Litbang di HMI yang tidak mempunyai signifi kansi keberadaannya dalam organisasi. Karena Balitbang menjadi Rekomendasi Kongres ke-23, maka Kepengurusan PB HMI hasil Kongres ke 23 membentuk Balitbang HMI meskipun sifatnya penunjukkan dan terkesan hanya membatalkan kewajiban sebagai konsekuensi hasil Kongres ke-23. Seiring waktu berjalan, terjadilah perbaikan disana-sini. Sehingga di Kongres ke-25 HMI keberadaan Balitbang dipertegas dan disusun perangkat infrastrukturnya untuk perbaikan Balitbang ini. Semoga keberadaan Balitbang mampu membantu HMI guna mengangkat citra dan mengembalikan roh perjuangan HMI dan adanya perbaikan Balitbang dari waktu ke waktu. BAB I NAMA, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 cukup jelas.


431

BAB II FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal dal Pasal 8 cukup jelas. BAB III KEANGGOTAAN DAN MASA KEANGGOTAAN Pasal 9 dan Pasal 10 cukup jelas. BAB IV RANGKAP JABATAN Pasal 11 cukup jelas. BAB V SKORSING DAN PEMECATAN Pasal 12 cukup jelas. BAB VI STRUKTUR ORGANISASI Pasal 13 dan Pasal 14 cukup jelas. BAB VII MUSYAWARAH Pasal 15 cukup jelas. BAB VIII ADMINISTRASI DAN PERBENDAHARAAN Pasal 16 dan Pasal 17 cukup jelas. BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN Pasal 18 dan Pasal 19 cukup jelas. BAB X ATURAN PERALIHAN Pasal 20 dan Pasal 21 cukup jelas. BAB XI ATURAN TAMBAHAN Pasal 22 cukup jelas


432

Wewenang dan Tanggung jawab Bidang Kerja Masing-masing bidang kerja dalam BALITBANG HMI dalam menjalankan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut : 1. Kepala a. Bertanggungjawab secara umum terhadap kinerja BALITBANG HMI. b. Mengendalikan BALITBANG HMI agar mencapai tujuan yang diamanahkan. c. Memberi petunjuk dan pengarahan kepada seluruh pengurus BALITBANG HMI. d. Mewakili BALITBANG HMI ke luar. 2. Sekretaris a. Mewakili kepala apabila berhalangan. b. Membantu tugas kepala dalam mengelola BALITBANG HMI. c. Mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab bagian administrasi kesekretariatan. 3. Bendahara a. Mewakili kepala dan sekretaris dalam menggalang dana dan logistik. b. Membantu kepala dalam menggalang dana dan logistik. c. Mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab bagian keuangan. 4. Koordinator Divisi Dokumentasi dan Penerangan Bertanggungjawab mengkoordinasi divisi dokumentasi dan penerangan agar melakukan tugas pendokumentasian data, pengelolaan perpustakaan, dan penerangan ke luar. 5. Koordinator Divisi Penelitian dan Kajian Bertanggungjawab mengkoordinasi divisi penelitian dan kajian agar melakukan penelitian organisasi secara intern dan ekstern serta mengkajinya. 6. Koordinator Divisi Pendidikan dan Latihan Bertanggungjawab mengkoordinasi divisi pendidikan dan latihan agar melaksanakan pelatihanpelatihan untuk kepentingan intern maupun kerjasama dengan pihak ekstern yang bertujuan untuk memajukan organisasi. 7. Koordinator Divisi Pengembangan Organisasi Bertanggungjawab mengkoordinasi divisi pengembangan organisasi agar mengawasi kinerja organisasi serta mengimplementasikan hasil kajian yang akan mengembangkan organisasi. 8. Sub Divisi Dokumentasi Data a. Mengelola hasil analisa data dalam file-file. b. Menyimpan hasil-hasil kajian. c. Menyimpan formulir-formulir dan kuisioner. d. Mengelola Website BALITBANG HMI dan merespon email masuk. e. Mengawasi penomoran anggota HMI Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

433

9. Sub Divisi Perpustakaan a. Membangun hubungan dengan kader HMI, KAHMI, serta instansi ekstern untuk sumbangsih buku, skripsi, karya ilmiah, brosur, dll. b. Mengelola perpustakaan HMI. c. Mengatur mekanisme permohonan data dari anggota HMI dan orang luar. 10. Sub Divisi Penerangan a. b. c. d.

Menyusun strategi komunikasi efektif dengan BADKO dan Cabang HMI. Menjalin hubungan dengan lembaga/ instansi penelitian. Mengatur hubungan dengan pers. Mengatur pers release.

11. Sub Divisi Internal Organisasi a. Mengkaji masalah yang berkaitan dengan intern organisasi. b. Melakukan koordinasi rutin dengan bidang Pembinaan Anggota,Pembinaan Aparat Organisasi, Pemberdayaan Perempuan dan Lembaga Pengembang Profesi. 12. Sub Divisi Eksternal Organisasi a. Mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan ekstern organisasi. b. Melakukan koordinasi rutin Bidang-bidang Eksternal HMI. 13. Sub Divisi Kurikulum c. Menyusun kurikulum pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BALITBANG HMI. d. Menyusun kurikulum Up-grading khusus untuk estafet kepengurusan HMI. e. Mengatur pola rekrutmen anggota dan pengurus BALITBANG HMI. 14. Sub Divisi Pelatihan a. Mengelola pelatihan-pelatihan yang bersifat pengembangan organisasi dengan bekerjasama dengan Badan Pengelola Latihan(BPL) HMI. b. Mengelola Training BALITBANG HMI bekerjasama dengan Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI. 15. Sub Divisi Pengawasan Organisasi a. Mengawasi agar roda organisasi berjalan sesuai dengan Anggara Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan pedoman organisasi HMI lainnya. b. Mengawasi agar Program Kerja Nasional dan program-program insidental HMI terimplementasi. c. Mengawasi pola rekrutmen di struktur HMI. d. Melakukan fi t and proper test pengurus HMI. e. Melakukan fi t and Proper terprogram kerja pengurus HMI. 16. Sub Divisi Pengembangan Organisasi a. b. c. d. e.

Mengolah hasil kajian dan memikirkan solusi yang bertujuan untuk mengembangkan organisasi. Menganalisa kemungkinan implementasi dan modernisasi organisasi. Menganalisa kemungkinan implementasi dan pemekaran organisasi. Menyusun strategi komunikasi efektif dengan bidang-bidang, dalam struktur HMI Memberi penghargaan Lafran Pane Award kepada mereka yang berprestasi.


434


435

KURIKULUM PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN Tujuan Umum Tujuan umum ini dirancang untuk selanjutnya menjadi orientasi penjabaran tujuan, tujuan instruksional, setiap jenjang tujuan tersebut adalah : a. Menciptakan iklim usaha di kalangan kader guna mengukuhkan proses penguatan identitas kader maupun kelembagaan HMI khususnya dalam bentuk aktifitas yang bernilai ekonomi. b. Membentuk kelas ekonomi muslim yang mampu dan tangguh dalam menopang keluarga besar HMI untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. c. Membangun suatu pilar kekuatan ekonomi umat dan bangsa untuk dapat bersaing di dunia internasional. Metodologi Pembentukan Kader Wirausahan Secara umum, kematangan seorang kader yang kemudian teruji dari prestasi yang dibangunnya dalam dia melakukan aktifitas kesehariannya baik dimulai semasa berada di lingkungan HMI maupun sampai pada lingkungan yang lebih luas di masyarakat niscaya terbentuk dari pola perkaderan dan suasana kondusif yang melingkupi selama berada di organisasi melalui penjenjangan pelatihan tingkat dasar dan tingkat lanjut yang sudah tersusun rapi. Hal itu menunjukkan bahwa metodologi pembentukan identitas kader dengan mekanisme penjenjangan cukup reliable dan kompetibel untuk diterapkan pada pelatihan non-formal lainnya di HMI. Oleh karena itulah dalam rangka membentuk jati diri kader menjadi wirausahawan pun perlu dilakukan adanya penjenjangan dengan metodologi dan muatan yang berbeda pada setiap penjenjangan tersebut. Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Dasar Tujuan Instruksional Umum : Terbinanya kader HMI yang mempunyai kemampuan intelektual dan mampu mengelola organisasi serta berjuang untuk meneruskan dan mengembangkan misi HMI khususnya pada aktifitas ekonomi. Tujuan Instruksional Khusus : a. Peserta dapat menetapkan pilihan secara yakin untuk mengambil langkah ke dunia bisnis dan ekonomi sebagai medan pengabdiannya di masyarakat. b. Peserta mampu mengembangkan potensi ekonomi yang ada dalam dirinya menjadi satu aksi kerja persiapan pembentukan usaha. b. Peserta dapat mengembangkan daya analisa peluang bisnis sehingga mampu menyusun beberapa alternatif kegiatan usaha yang akan ditekuninya. Komposisi Materi : a. 50 % materi-materi wawasan guna mengembangkan kemampuan kognitif peserta. c. 20 % materi-materi aplikatif lapangan guna membentuk kemampuan afektif peserta. d. 30 % materi-materi simulasi guna membangun ruang dorong psikomotorik peserta. Setting Kegiatan : 1. Dipusatkan di suatu tempat dengan sistem menginap (camping). a. Penyampaiannya bersifat penanaman dan penjelasan dengan teknik penyampaian seperti ceramah, dialog (tanya-jawab). b. Penugasan-penugasan : Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

436

i. Resume hasil pengamatan ceramah dan dialog. ii. Menyusun proposal usaha hasil dari informasi-informasi peluang yang dianalisa secara sistematis. 2. Kegiatan dilakukan selama 5-7 hari. Kualifikasi Umum Peserta : 1. Pernah atau sedang duduk kepengurusan formal HMI (minimal komisariat). 2. Membuat suatu karya tulis yang menjelaskan visinya tentang HMI dan perekonomian nasional. Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Lanjut Tujuan instruksional umum : Terbinanya kader pemimpin yang mampu mengembangkan dan menterjemahkan pemikiran konseptual ke dalam gerak pembangunan secara profesional khususnya pada bidang ekonomi dan bisnis. Tujuan Instruksional Khusus : 1. Peserta mampu secara profesional menjalankan usaha yang telah dirintis sebelumnya. 2. Peserta mampu menganalisa serta memetakan pasar yang potensial untuk mendukung usahanya. 3. Peserta menyadari pentingnya jaringan bisnis secara vertikal (relasi bisnis profesional) mampu secara horizontal (antar kader HMI) guna membentuk kekuatan ekonomi umat dan bangsa. Komposisi Kegiatan : 1. 20 % materi-materi wawasan guna mengembangkan kemampuan kognitif peserta. 15% materi-materi aplikatif lapangan guna membentuk kemampuan afektif peserta. 2. 65 % materi-materi simulasi guna membangun ruang dorong psikomotorik peserta. Setting Kegiatan : 1. Dipusatkan di suatu tempat dengan sistem menginap (camping). 2. Penyampaian bersifat informatif, analisa dengan teknik ceramah, dialog yang mengutamakan aktifitas peserta (instruktur merupakan fasilitator). Penugasan-penugasan : a. Resume hasil pengamatan ceramah dan dialog. b. Menyusun kembali evaluasi proposal usaha yang telah disusun sebelumnya. c. Melakukan perhitungan-perhitungan teknis bisnis sebagai analisa permasalahan secara kuantitaif. d. Kegiatan dilakukan selama 1 (satu) bulan. Kualifikasi Umum Peserta : 1. Sudah pernah dalam melakukan aktivitas formal di HMI (tidak lagi duduk dalam kepengurusan HMI). 2. Pernah duduk dalam kepengurusan formal HMI (minimal di komisariat). 3. Telah mengikuti pelatihan kewirausahaan tingkat dasar. 4. Sudah pernah atau sedang melakukan aktivitas bisnis/ekonomi (memiliki embrio usaha). 5. Menyusun kembali proposal usaha atau pengembangannya.


437

TATA TERTIB PEMILIHAN FORMATEUR/KETUA UMUM, MID FORMATEUR, MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI, DAN TUAN RUMAH KONGRES XXX


438

C. TATA TERTIB PEMILIHAN FORMATEUR / KETUA UMUM PB HMI 1. Prosedur pemilihan Formateur/Ketua Umum didahului dengan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Calon Formateur/Ketua Umum 2. Syarat pendaftaran dan verifikasi bakal calon ditetapkan dan dilaksanakan oleh panitia seleksi yang terdiri dari 5 (lima) orang MPK PB HMI, 3 (tiga) orang PB HMI, dan 1 (satu) orang Kohati PB HMI. 3. Pengesahan bakal calon menjadi calon Formateur / Ketua Umum PB HMI disahkan dalam forum Kongres oleh presidium sidang Kongres 4. Bakal calon yang dapat menjadi calon Formateur/Ketua Umum PB HMI adalah yang memenuhi syarat sesuai dengan ART tentang personalia Pengurus Besar (yaitu tentang syarat-syarat menjadi Formateur/Ketua Umum PB HMI) 5. Pemilihan calon Formateur/Ketua Umum PB HMI dilakukan dengan jumlah utusan kongres 6. Kertas suara pemilihan bertuliskan nomor urut, fhoto dan nama calon serta terdapat stempel Panasko 7. Kertas suara dianggap sah bila : a. Pada kertas suara terdapat stempel Panasko b. Hanay terdapat 1 (satu) coblosan pada salah satu kotak calon Formateur/Ketua Umum c. Coblosan diluar kotak suara atau lebih dari 1(satu) kotak dianggap tidak sah 8. Pemilihan Formateur/Ketua Umum dilakukan dengan 2 (dua) putaran 9. Pada putaran pertama, pemilihan dilakukan dengan system One Delegation One Vote (satu cabang hanya memiliki satu suara) dan setiap ketua delegasi hanya berhak memilih 1 (satu) nama calon yang ada di kertas suara dengan cara mencoblos 10. Calon yang mendapatkan minimal 20 (dua puluh) suara berhak maju pada putaran kedua. Jika tidak terdapat calon yang memenuhi suara minimal tersebut, maka dilakukan pemilihan ulang putaran pertama sampai dengan terdapat calon yang memperoleh suara minimal tersebut 11. Pada putaran kedua, pemilihan dilakukan dengan system One Man One Vote dan setiap utusan hanya berhak memilih 1 (satu) nama calon yang ada dikertas suara dengan cara mencoblos 12. Nama, nomor urut pilihan dan fhoto pada kertas suara di pemilihan putaran kedua sama dengan pada saat di pemilihan putaran pertama 13. Calon yang mendapatkan suara terbanyak pada pemilihan putaran kedua ditetapkan sebagai Formateur/Ketua Umum PB HMI Periode 2016-2018 . D. PROSEDUR PEMILIHAN FORMATEUR / KETUA UMUM PB HMI 1. Prosedur pemilihan Formateur/Ketua Umum didahului dengan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Calon Formateur/Ketua Umum 2. Syarat pendaftaran dan verifikasi bakal calon ditetapkan dan dilaksanakan oleh panitia seleksi yang terdiri dari 5 (lima) orang MPK PB HMI, 3 (tiga) orang PB HMI, dan 1 (satu) orang Kohati PB HMI. 3. Pengesahan bakal calon menjadi calon Formateur / Ketua Umum PB HMI disahkan dalam forum Kongres oleh presidium sidang Kongres Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

439

4. Bakal calon yang dapat menjadi calon Formateur/Ketua Umum PB HMI adalah yang memenuhi syarat sesuai dengan ART tentang personalia Pengurus Besar (yaitu tentang syarat-syarat menjadi Formateur/Ketua Umum PB HMI) 5. Pemilihan calon Formateur/Ketua Umum PB HMI dilakukan dengan jumlah utusan kongres 6. Kertas suara pemilihan bertuliskan nomor urut, fhoto dan nama calon serta terdapat stempel Panasko 7. Kertas suara dianggap sah bila : a. Pada kertas suara terdapat stempel Panasko b. Hanay terdapat 1 (satu) coblosan pada salah satu kotak calon Formateur/Ketua Umum c. Coblosan diluar kotak suara atau lebih dari 1(satu) kotak dianggap tidak sah 8. Pemilihan Formateur/Ketua Umum dilakukan dengan 2 (dua) putaran 9. Pada putaran pertama, pemilihan dilakukan dengan system One Delegation One Vote (satu cabang hanya memiliki satu suara) dan setiap ketua delegasi hanya berhak memilih 1 (satu) nama calon yang ada di kertas suara dengan cara mencoblos 10. Calon yang mendapatkan minimal 20 (dua puluh) suara berhak maju pada putaran kedua. Jika tidak terdapat calon yang memenuhi suara minimal tersebut, maka dilakukan pemilihan ulang putaran pertama sampai dengan terdapat calon yang memperoleh suara minimal tersebut 11. Pada putaran kedua, pemilihan dilakukan dengan system One Man One Vote dan setiap utusan hanya berhak memilih 1 (satu) nama calon yang ada dikertas suara dengan cara mencoblos 12. Nama, nomor urut pilihan dan fhoto pada kertas suara di pemilihan putaran kedua sama dengan pada saat di pemilihan putaran pertama 13. Calon yang mendapatkan suara terbanyak pada pemilihan putaran kedua ditetapkan sebagai Formateur/Ketua Umum PB HMI Periode 2016-2018 . 14. Prosedur pemilihan Formateur/Ketua Umum didahului dengan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Calon Formateur/Ketua Umum 15. Syarat pendaftaran dan verifikasi bakal calon ditetapkan dan dilaksanakan oleh panitia seleksi yang terdiri dari 5 (lima) orang MPK PB HMI, 3 (tiga) orang PB HMI, dan 1 (satu) orang Kohati PB HMI. 16. Pengesahan bakal calon menjadi calon Formateur / Ketua Umum PB HMI disahkan dalam forum Kongres oleh presidium sidang Kongres 17. Bakal calon yang dapat menjadi calon Formateur/Ketua Umum PB HMI adalah yang memenuhi syarat sesuai dengan ART tentang personalia Pengurus Besar (yaitu tentang syarat-syarat menjadi Formateur/Ketua Umum PB HMI) 18. Pemilihan calon Formateur/Ketua Umum PB HMI dilakukan dengan jumlah utusan kongres 19. Kertas suara pemilihan bertuliskan nomor urut, fhoto dan nama calon serta terdapat stempel Panasko 20. Kertas suara dianggap sah bila : a. Pada kertas suara terdapat stempel Panasko b. Hanay terdapat 1 (satu) coblosan pada salah satu kotak calon Formateur/Ketua Umum c. Coblosan diluar kotak suara atau lebih dari 1(satu) kotak dianggap tidak sah Hasil-hasil Kongres HMI XXIX, Pekanbaru, 22 November –5 Desember 2016

440

21. Pemilihan Formateur/Ketua Umum dilakukan dengan 2 (dua) putaran 22. Pada putaran pertama, pemilihan dilakukan dengan system One Delegation One Vote (satu cabang hanya memiliki satu suara) dan setiap ketua delegasi hanya berhak memilih 1 (satu) nama calon yang ada di kertas suara dengan cara mencoblos 23. Calon yang mendapatkan minimal 20 (dua puluh) suara berhak maju pada putaran kedua. Jika tidak terdapat calon yang memenuhi suara minimal tersebut, maka dilakukan pemilihan ulang putaran pertama sampai dengan terdapat calon yang memperoleh suara minimal tersebut 24. Pada putaran kedua, pemilihan dilakukan dengan system One Man One Vote dan setiap utusan hanya berhak memilih 1 (satu) nama calon yang ada dikertas suara dengan cara mencoblos 25. Nama, nomor urut pilihan dan fhoto pada kertas suara di pemilihan putaran kedua sama dengan pada saat di pemilihan putaran pertama 26. Calon yang mendapatkan suara terbanyak pada pemilihan putaran kedua ditetapkan sebagai Formateur/Ketua Umum PB HMI Periode 2016-2018 . E. TATA TERTIB PEMILIHAN MIDE FORMATEUR PB HMI 1. Mide Formateur yang dipilih sebanyak dua orang 2. Pemilihan Mide Formateur melalui tahapan pemilihan calon, pemungutan suara dan penetapan 3. Calon Mide Formateur diajukan oleh peserta Kongres dan diinventarisir oleh pimpinan sidang 4. Pemilihan Mide Formateur diajukan oleh peserta Kongres dan diinventarisir oleh pimpinan sidang Kongres 5. Pemilihan mide Formateur dengan sistem ‘one vote one delegation’. Setiap ketua delegasi hanya berhak memilih 2 (dua) nama calon dari daftar calon Mide Formateur 6. Pemilihan Mide Formateur PB HMI dilakukan dengan 1 (satu) kali putaran 7. Nama calon yang mendapatkan suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai Mide Formateur PB HMI 2013-2015 8. Apabila terdapat lebih dari dua calon memperoleh suaraa terbanyak (urutan pertama lebih dari dua orang) maka dilakukan pemilihan ulang diantara calon-calon yang memperoleh suara terbanyak tersebut sampai 2 (dua) nama calon di urutan terbesar 9. Apabila terdapat lebih dari satu calon memperoleh suara terbanyak kedua (urutan kedua lebih dari dua orang) maka dilakukan pemilihan ulang diantara calon-calon yang memperoleh suara terbanyak kedua tersebut dan selanjutnnya yang memperoleh suara terbanyak kedua tersebut dan selanjutnya yang memperoleh suara terbanyak diantara mereka ditetapkan sebagai salah satu Mide Formateur


441

F. TATA TERTIB PEMILIHAN MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (MPK HMI) 1. Anggota MPK HMI dipilih sebanyak 15 orang, yang dipilih dan ditetapkan oleh peserta Kongres 2. Nama bakal calon MPK HMI yang dipilih dalam kongres diajukan oleh peserta kongres 3. Nama-nama bakal calon diverifikasi pimpinan sidang sesuai dengan ART tentang Personalia anggota MPK HMI. Nama-nama yang lolos verfikasi disahkan sebagai calon MPK HMI 4. Pemilihan anggota MPK HMI dilakukan dengan 1 putaran 5. Pemilihan dilakukan dengan system ‘One Delgation One Vote’, setiap ketua delegasi hanya berhak memilih satu nama calon anggota MPK HMI 6. Apabila terdapat nama calon yang memeperoleh suara yang sama banyak, maka dilakukan pemilihan ulang hanya untuk nama calon yang memeperoleh suara sama diurutan ke 15 dan seterusnya.

G. TATA TERTIB PEMILIHAN CALON TUAN RUMAH KONGRES HMI XXX 1. Tuan rumah Kongres XXX dicalonkan di Kongres HMI di Pekanbaru dan ditetapakan di Pleno PB HMI Periode 2016-2018 dengan ketentuan lain yang akan diatur kemudian 2. Calon tuan rumah Kongres XXX dipilih maksimal 20 kota di Indonesia 3. Nama-nama kota calon tuan rumah Kongres XXX HMI diusulkan oleh cabang.


442

SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Recommend Documents