S0 Revisi ke-02

SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)

PEDOMAN TATA KERJA Nomor: PTK-033/SKKO0000/2015/S0 Revisi ke-02

TENTANG PLACED INTO SERVICE (PIS)

JAKARTA

PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PLACED INTO SERVICE (PIS) Ditetapkan tanggal : 12 Juni 2015

Halaman i

Revisi ke: 02

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

i

DAFTAR LAMPIRAN

ii

BAB I

1

BAB II

: UMUM 1. Maksud dan Tujuan

1

2. Ruang Lingkup

1

3. Dasar Hukum

1

4. Referensi Hukum

2

5. Pengertian Istilah

4

: TATA CARA PERMOHONAN PIS OLEH KKKS

8

1. Pengajuan Permohonan

8

2. Permohonan PIS dan Kelengkapan Dokumen PIS

8

PERSETUJUAN PIS

12

BAB III

:

BAB IV

: PENUTUP

LAMPIRAN

Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

15

16


Halaman ii

Revisi ke: 02

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Alur Proses PIS

16

Lampiran 2

Tabel Kewenangan Fungsi SKK Migas untuk Evaluasi PIS

17

Lampiran 3a

Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk Fasilitas Produksi

18

Lampiran 3b

Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk Pipa Alir Sumur dan Pipa Injeksi Sumur (Pressure Maintenance)

21

Lampiran 3c

Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk Fasilitas Penunjang Operasi

23

Lampiran 3c.1

Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk Pembangunan Kapal dan Fasilitas Terapung

26

Lampiran 3c.2

Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk Pembelian Alat Transportasi Darat

28

Lampiran 3c.3

Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk Pembelian Pesawat Udara

29

Lampiran 3c.4

Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk Pembelian Alat Berat

31

Lampiran 3c.5

Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk Fasilitas Kebandaran dan Sarana Penunjang

32

Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk Pembangunan Fasilitas K3LL

34

Lampiran 3c.6 Lampiran 3d

Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk Fasilitas Teknologi Informasi

36

Lampiran 4

Berita Acara Penerimaan Pengoperasian Fasilitas

39

Lampiran 5

Konsep Surat Persetujuan PIS

40



Halaman 1 dari 40

Revisi ke: 02

BAB I UMUM

1.

Maksud dan Tujuan Maksud dibuat dan diterbitkannya Pedoman Tata Kerja (”PTK”) Placed Into Service (”PIS”) adalah untuk memberikan suatu pedoman pelaksanaan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (”KKKS”) dalam melaksanakan Operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai Kontrak Kerja Sama (”KKS”), khususnya untuk mengajukan permohonan persetujuan PIS terhadap fasilitas Proyek Kapital yang disetujui melalui mekanisme Authorization for Expenditure (”AFE”). Tujuan PTK PIS adalah: 1.1. Sebagai pedoman dan persyaratan bagi KKKS dalam mengajukan usulan PIS; dan 1.2. Sebagai pedoman bagi SKK Migas untuk menindaklanjuti usulan PIS dari KKKS.

2.

Ruang Lingkup 2.1. PTK ini berlaku untuk SKK Migas dan seluruh KKKS yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Republik Indonesia. 2.2. PTK ini mencakup seluruh tahapan proses pengajuan, evaluasi, dan persetujuan PIS. 2.3. PTK ini mencakup seluruh fasilitas Proyek Kapital yang disetujui melalui mekanisme AFE yaitu Fasilitas Produksi, Fasilitas Penunjang Operasi, Fasilitas Teknologi Informasi, serta Fasilitas Sumur yang tie-in dengan Fasilitas Produksi.

3.

Dasar Hukum 3.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU Nomor 22 Tahun 2001”). 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan


PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PLACED INTO SERVICE (PIS)

Halaman 2 dari 40

Ditetapkan tanggal : 12 Juni 2015

Revisi ke: 02

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“PP Nomor 35 Tahun 2004”). 3.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 3.4. Peraturan

Presiden

Nomor

9

Tahun

2013

tentang

Penyelenggaraan

Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Perpres Nomor 9 Tahun 2013”). 3.5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 3.6. Kontrak Kerja Sama.

4.

Referensi Hukum 4.1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 4.2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 4.3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU Nomor 17 Tahun 2008”). 4.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (“UU Nomor 1 Tahun 2009”). 4.5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU Nomor 22 Tahun 2009”). 4.6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya. 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan. 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. 4.10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi. 4.11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan.



Halaman 3 dari 40


Revisi ke: 02

4.12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan. 4.13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan. 4.14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian. 4.15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakukan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“PP Nomor 79 Tahun 2010”). 4.16. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974. 4.17. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan Konvensi Internasional The Prevention of Pollution From Ships (MARPOL) 1973. 4.18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 4.19. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06 P/0746/M.PE/1991 Tahun 1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Digunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi. 4.20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 Tentang Peraturan lalu Lintas Udara. 4.21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2009 Tentang Peraturan keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan telekomunikasi dan radio navigasi Penerbangan (Aeronautical Telekomunication Service and Radio Navigation Service Providers). 4.22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan

Penerbangan

Sipil

Bagian

172

Tentang

Penyelenggara

Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan. 4.23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System). 4.24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Bandar Udara.



Halaman 4 dari 40

Revisi ke: 02

4.25. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi dengan Menteri Perdagangan Nomor 0233 /096/MPE/1988 Tahun 1988 dan Nomor 63 A/KBB/11/1988 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Tera. 4.26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 1990 tentang Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dari Kapal-Kapal. 4.27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 Tentang Pemanduan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus. 4.28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 Mengenai International Ships And Port Facility Security Code (ISPS Code) di Wilayah Indonesia. 4.29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pengoperasian Kapal Tangki Minyak Lambung Tunggal. 4.30. PTK SKK Migas Nomor PTK-015/SKKO0000/2013/S6 tentang Penilaian Kapal Tanker (Vetting). 4.31. PTK SKK Migas Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kesatu Revisi 02 tentang Ketentuan Umum dan Buku Kedua Revisi 03 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (“PTK 007”). 4.32. PTK SKK Migas Nomor KEP-0074/BP0000/2010/S0 tentang Authorization for Expenditure (AFE) dan perubahannya. 4.33. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (“Dirjen Migas”) Nomor 84.K/38/DJM/1998 Tahun 1998 tentang Tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Penguasaan Sumber Daya Panas Bumi atau perubahannya. 5.

Pengertian Istilah 5.1. Authorization for Expenditure (AFE) dan Closed Out AFE adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Nomor KEP-0074/BP00000/2010/S0 tentang AFE dan/atau perubahannya. 5.2. Bandar Udara, Bandar Udara Khusus, Pesawat Udara dan Transportasi Udara adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 2009.



Halaman 5 dari 40


Revisi ke: 02

5.3. Berita Acara Penerimaan Pengoperasian Fasilitas adalah berita acara penerimaan pengoperasian fasilitas yang disampaikan oleh penanggung jawab proyek KKKS kepada penanggung jawab operasi KKKS. 5.4. Daftar Kelengkapan Dokumen PIS adalah daftar yang berisikan dokumendokumen persyaratan dalam pengajuan Surat Permohonan PIS sebagaimana dimaksud dalam Bab II. 5.5. Dokumen

PIS

adalah

dokumen-dokumen

yang

berisikan

persyaratan

selesainya suatu proses yang harus dipenuhi oleh KKKS sebelum PIS diajukan. 5.6. Eksploitasi, Eksplorasi, Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan

Usaha

Hulu,

dan

Kontrak

Kerja

Sama

(“KKS”)

adalah

sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2001. 5.7. Fasilitas Produksi adalah semua fasilitas yang digunakan untuk kegiatan produksi yang dimulai setelah kepala sumur sampai ke titik serah dalam kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi. 5.8. Fasilitas Penunjang Operasi adalah fasilitas yang digunakan sebagai sarana penunjang utama dalam kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh KKKS antara lain: 5.8.1. Kapal, termasuk namun tidak terbatas pada Floating Storage and Offloading (FSO), Floating Production Storage and Offloading (FPSO), Floating Production Unit (FPU), Floating Liquified Natural Gas (FLNG); 5.8.2. Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Minyak dan Gas Bumi; 5.8.3. Bandar Udara; 5.8.4. Gedung, warehouse, dan camp facility; 5.8.5. Fasilitas Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan (K3LL) seperti instalasi pengolahan dan penyimpanan limbah, fire system, fasilitas pengelolaan air limbah dengan cara injeksi, pipa injeksi sumur (untuk disposal) dan peralatan penanggulangan pencemaran; 5.8.6. Alat berat; 5.8.7. Transportasi darat dan udara; 5.8.8. Mooring system; dan 5.8.9. Perambuan/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).



Halaman 6 dari 40


Revisi ke: 02

5.9. Fasilitas Sumur yang termasuk dalam lingkup PIS adalah Fasilitas Sumur yang tie-in dengan Fasilitas Produksi. 5.10. Fasilitas Teknologi Informasi adalah fasilitas sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi untuk menunjang Operasi Minyak dan Gas Bumi. 5.11. Kapal dan Pelabuhan adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 17 Tahun 2008. 5.12. Kontrak dan Penyedia Jasa Pemborongan atau Kontraktor Pelaksana adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK-007 Buku Kedua Revisi 03 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 5.13. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”) adalah sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 35 Tahun 2004. 5.14. Operasi Minyak dan Gas Bumi adalah semua kegiatan Eksplorasi, pengembangan, ekstraksi, produksi, pengangkutan, pemasaran, kegiatan pasca operasi (abandonment dan site restoration) sesuai KKS. 5.15. Permohonan

PIS

adalah

proses

penyampaian

Dokumen

PIS

yang

disampaikan oleh KKKS kepada SKK Migas. 5.16. Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan adalah hasil evaluasi teknis dan bukti telah dilakukannya pengawasan dan pengendalian terhadap proyek non kapital bahwa

telah

sesuai

dengan

standar,

spesifikasi/kriteria

teknis

dan

ketentuan/peraturan yang berlaku. 5.17. Pipa Alir Sumur (well flowline atau well connection) adalah pipa untuk menyalurkan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari kepala sumur menuju ke stasiun pengumpul yang berada di Fasilitas Produksi terpasang. 5.18. Pipa Injeksi Sumur adalah pipa untuk menyalurkan fluida injeksi ke dalam sumur dari Fasilitas Produksi terpasang penyerapan

Minyak

Bumi,

dalam rangka meningkatkan

mempertahankan

tekanan

sumur,

atau

menginjeksikan fluida sebagai disposal. 5.19. Placed Into Service (PIS) adalah saat dimulainya suatu harta benda berwujud digunakan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 79 Tahun 2010. 5.20. Proyek adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin untuk membangun atau menghasilkan sesuatu yang spesifik/unik dengan batasan waktu mulai dan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya


Halaman 7 dari 40


Revisi ke: 02

PTK-007 Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum. 5.21. Proyek Kapital adalah Proyek yang pengeluaran biayanya dilakukan untuk penyediaan harta benda berwujud yang mempunyai nilai kegunaan lebih dari satu tahun sebagaimana diatur dalam Exhibit C KKS. 5.22. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (“SKPP”) dan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (“SKPI”) adalah sebagaimana dimaksud dalam

Keputusan

Dirjen

Migas

Nomor

84.K/38/DJM/1998

dan/atau

perubahannya. 5.23. Sertifikat Kelayakan Konstruksi Platform adalah sebagaimana dimaksud dalam

Keputusan

Dirjen

Migas

Nomor

21.K/38/DJM/1999

dan/atau

perubahannya. 5.24. SKK Migas adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2013. 5.25. Surat Permohonan PIS adalah surat yang disampaikan oleh KKKS kepada SKK Migas dalam rangka permohonan persetujuan PIS. 5.26. Surat Persetujuan adalah surat persetujuan atas permohonan PIS yang diberikan oleh SKK Migas kepada KKKS. 5.27. Surplus Material adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK-007 Buku Ketiga tentang Pedoman Pengelolaan Aset KKKS dan/atau perubahannya. 5.28. Tanggal Efektif PIS adalah tanggal suatu harta benda berwujud digunakan dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan, setelah melalui evaluasi oleh SKK Migas sesuai ketentuan Bab IV PTK PIS ini, dan dinyatakan dalam Surat Persetujuan. 5.29. Terminal, Terminal Khusus (“Tersus”), dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (“TUKS”) adalah sebagaimana dimaksud di dalam UU Nomor 17 Tahun 2008. 5.30. Transportasi Darat adalah suatu kegiatan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang berfungsi untuk memindahkan barang atau manusia dari tempat asal ke tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2009.



Halaman 8 dari 40


Revisi ke: 02

BAB II TATA CARA PERMOHONAN PIS OLEH KKKS

1. Pengajuan Permohonan 1.1. Permohonan PIS disampaikan kepada SKK Migas u.p. Deputi terkait dan tembusan kepada Kepala Divisi yang disesuaikan dengan jenis fasilitas yang diusulkan untuk PIS seperti pada Lampiran 2. 1.2. Permohonan PIS untuk masing-masing fasilitas diajukan secara bersama-sama sesuai dengan lingkup kegiatan di dalam AFE yang disetujui oleh SKK Migas. 1.3. Permohonan PIS harus mencantumkan tanggal dilakukannya Berita Acara Penerimaan Pengoperasian Fasilitas dari Penangggung Jawab Proyek KKKS kepada Penanggung Jawab Operasi KKKS dimana tanggal dimaksud merupakan usulan Tanggal Efektif PIS dari KKKS. Format Berita Acara tersebut terdapat di lampiran 4.

2. Permohonan PIS dan Daftar Kelengkapan Dokumen PIS 2.1. Permohonan PIS untuk masing-masing jenis fasilitas wajib memuat hal-hal sebagai berikut: 2.1.1. Fasilitas Produksi 2.1.1.1. Ringkasan ruang lingkup proyek Fasilitas Produksi yang dibangun dan pembuktian kesesuaian penyelesaian ruang lingkup Proyek dengan persetujuan AFE untuk mendukung Berita

Acara

Penerimaan

Pengoperasian

Fasilitas

yang

disampaikan serta penjelasan apabila terdapat perbedaan ruang lingkup dengan yang telah disetujui oleh SKK Migas dalam AFE; 2.1.1.2. Untuk Fasilitas Produksi dengan target kapasitas tertentu wajib: 2.1.1.2.1. Mencantumkan perbandingan antara kapasitas yang direncanakan dan telah disetujui oleh SKK Migas dalam

AFE,

mendukung

dengan

kapasitas

Berita

Acara

terbukti

untuk

Penerimaan

Pengoperasian Fasilitas yang disampaikan; dan



Halaman 9 dari 40


Revisi ke: 02

2.1.1.2.2. Dalam hal kemampuan produksi sumur belum dapat mencapai peak production dan/atau terdapat strategi pre-investment untuk masa yang akan datang, maka KKKS

wajib

membuat

berita

acara

yang

mencantumkan hasil pembuktian kapasitas produksi yang telah dilakukan dengan metoda simulasi dengan software standar atas fasilitas terpasang untuk

mendukung

Berita

Acara

Penerimaan

Pengoperasian Fasilitas yang disampaikan; 2.1.1.3. Untuk Fasilitas Produksi yang mempunyai fasilitas pemrosesan impurities hidrokarbon, maka KKKS wajib: 2.1.1.3.1. mencantumkan perbandingan antara unjuk kerja yang sesuai dengan kriteria yang direncanakan dan telah disetujui oleh SKK Migas dalam AFE dengan unjuk kerja terbukti untuk mendukung Berita Acara Penerimaan

Pengoperasian

Fasilitas

yang

disampaikan; 2.1.1.3.2. dalam hal karakteristik hidrokarbon berbeda dengan asumsi

yang

disepakati,

maka

KKKS

wajib

melampirkan hasil pengujian unjuk kerja masingmasing

sistem

pemrosesan

terhadap

asumsi

karakteristik yang disepakati pada proses evaluasi usulan Proyek; 2.1.1.3.3. sedangkan untuk Fasilitas Produksi yang tidak memiliki fasilitas pemrosesan impurities hidrokarbon, maka KKKS wajib mencantumkan perbandingan antara spesifikasi fasilitas yang sesuai dengan kriteria yang direncanakan dan telah disetujui oleh SKK Migas dalam AFE dengan spesifikasi terbukti untuk

mendukung

Berita

Acara

Penerimaan

Pengoperasian Fasilitas yang disampaikan; 2.1.1.4. Fasilitas Produksi yang merupakan bagian dari pilot project Enhance Oil Recovery (EOR) dimana belum memiliki payung Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya


Halaman 10 dari 40


Revisi ke: 02

POD, maka diperlukan verifikasi secara tertulis dari Fungsi Pengkajian dan Pengembangan SKK Migas, bahwa fasilitas produksi tersebut layak untuk diajukan Permohonan PIS; 2.1.1.5. Fasilitas Produksi yang merupakan bagian dari Proyek Fasilitas Penunjang Operasi, maka Permohonan PIS dan proses evaluasi PIS mengikuti ketentuan PIS Fasilitas Penunjang Operasi yang terdapat di butir 2.1.3 yang dilengkapi dengan Daftar Kelengkapan Dokumen PIS Fasilitas Produksi; 2.1.2. Fasilitas Pipa Alir Sumur dan Pipa Injeksi Sumur Ringkasan pekerjaan yang berisi perbandingan antara realisasi atas pelaksanaan pekerjaan dengan rencana pekerjaan dalam AFE yang telah disetujui oleh SKK Migas termasuk antara lain: 2.1.2.1. Perbandingan

kapasitas

antara

kapasitas

produksi

atau

penyaluran yang telah disetujui oleh SKK Migas dalam AFE dengan kapasitas penyaluran terbukti; dan 2.1.2.2. Perbandingan unjuk kerja antara unjuk kerja yang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang telah disetujui oleh SKK Migas dalam AFE dengan unjuk kerja terbukti. 2.1.3. Fasilitas Penunjang Operasi Ringkasan pekerjaan yang berisi perbandingan antara realisasi atas pelaksanaan pekerjaan dengan rencana pekerjaan dalam AFE yang telah disetujui oleh SKK Migas termasuk antara lain: 2.1.3.1. Perbandingan

kapasitas

volume/daya/penumpang/produksi/

daya tampung menurut karakteristik operasi dari fasilitas dimaksud berdasarkan rencana yang disetujui oleh SKK Migas dalam AFE dibandingkan dengan kapasitas volume/daya/ penumpang/produksi/daya tampung terbukti. 2.1.3.2. Perbandingan unjuk kerja antara unjuk kerja yang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang telah disetujui oleh SKK Migas dalam AFE dengan unjuk kerja terbukti. 2.1.3.3. Fasilitas

Penunjang Operasi yang merupakan bagian dari

proyek Fasilitas Produksi, maka Permohonan PIS dan proses evaluasi PIS mengikuti ketentuan PIS Fasilitas Produksi yang Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya


Halaman 11 dari 40


terdapat

di

butir

Revisi ke: 02

2.1.1

yang

dilengkapi

dengan

Daftar

Kelengkapan Dokumen PIS Fasilitas Penunjang Operasi. 2.1.4. Fasilitas Teknologi Informasi Ringkasan ruang lingkup kegiatan teknologi informasi yang dibangun serta penjelasan apabila terdapat perbedaan ruang lingkup dengan yang telah disetujui oleh SKK Migas dalam AFE termasuk antara lain: 2.1.4.1. Perbandingan antara proses bisnis yang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang direncanakan dan telah disetujui oleh SKK Migas dalam AFE dengan proses bisnis yang diterapkan; dan 2.1.4.2. Fasilitas

Teknologi Informasi yang merupakan bagian dari

Proyek Fasilitas Produksi atau Proyek Fasilitas Penunjang Operasi, maka Permohonan PIS dan proses evaluasi PIS mengikuti ketentuan PIS Fasilitas Produksi yang terdapat di butir 2.1.1 atau PIS Fasilitas Penunjang Operasi yang terdapat di butir 2.1.3. 2.2. Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk masing-masing kegiatan tercantum dalam Lampiran 3.



Halaman 12 dari 40


Revisi ke: 02

BAB III PERSETUJUAN PIS

1.

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Bab III, SKK Migas akan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Permohonan PIS dari KKKS.

2.

Dalam hal SKK Migas menyetujui Permohonan PIS dari KKKS, maka Persetujuan PIS antara lain akan menyatakan hal-hal sebagai berikut: 2.1. Fasilitas yang dibangun dan/atau peralatan dan/atau Proyek Kapital telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan sasaran dan/atau ruang

lingkup

dan/atau

kapasitas

dan/atau

unjuk

kerja

pemrosesan

sebagaimana disetujui oleh SKK Migas dalam AFE, serta telah memberikan manfaat dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh SKK Migas; 2.2. Apabila Fasilitas yang dibangun dan/atau peralatan dan/atau Proyek Kapital telah digunakan sesuai dengan peruntukan utamanya tetapi tidak semua lingkup kerjanya terselesaikan dan/atau tidak mencapai kapasitas dan/atau unjuk kerja pemrosesan impurities hidrokarbon dan/atau yang tidak sesuai dengan rencana kerja sebagaimana disetujui oleh SKK Migas dalam AFE, maka akan dinyatakan: 2.2.1. Lingkup kerja yang belum terlaksana sebagaimana direncanakan dalam AFE yang disetujui oleh SKK Migas; 2.2.2. Nilai prosentase perbandingan antara kapasitas terbukti dengan kapasitas yang direncanakan sebagaimana disetujui oleh SKK Migas dalam AFE; 2.2.3. Nilai prosentase perbandingan antara unjuk kerja pemrosesan impurities hidrokarbon

fasilitas

terbukti

dengan

kriteria

unjuk

kerja

yang

direncanakan sesuai dengan persetujuan SKK Migas dalam AFE; dan 2.2.4. Hal-hal lain yang menyebabkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan rencana kerja. 2.3. Tanggal Efektif PIS 2.3.1. Tanggal Efektif PIS untuk seluruh jenis fasilitas yang tercantum dalam Lampiran 2.



Halaman 13 dari 40

Revisi ke: 02

2.3.1.1. Jika hasil evaluasi terhadap Dokumen Permohonan PIS sesuai, maka Tanggal Efektif PIS adalah tanggal yang diusulkan oleh KKKS sebagaimana dimaksud di butir 1.3. bab II. 2.3.1.2. Jika terdapat ketidaksesuaian dalam hasil evaluasi terhadap Dokumen Permohonan PIS, maka Tanggal Efektif PIS adalah Tanggal Surat Persetujuan PIS yang ditetapkan oleh SKK Migas. 2.3.1.3. Tanggal Efektif PIS untuk seluruh jenis fasilitas yang tercantum dalam Lampiran 2 akan dinyatakan dalam Surat Persetujuan PIS. Contoh konsep Surat Persetujuan PIS terdapat dalam Lampiran 5. 2.3.1.4. Tanggal Efektif PIS yang dinyatakan dalam Surat Persetujuan PIS bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh KKKS. 2.3.1.5. Mekanisme pembebanan biaya depresiasi akan mengikuti ketentuan dalam PTK Kebijakan Akuntansi KKS. 2.3.2. Tanggal Efektif Fasilitas Sumur yang tie-in dengan Fasilitas Produksi Tanggal Efektif Fasilitas Sumur yang tie-in dengan Fasilitas Produksi akan mengacu pada tanggal saat Fasilitas Sumur mendapatkan Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan (P3) dan Fasilitas Produksi yang tie-in dengan Fasilitas Sumur tersebut telah mendapatkan Persetujuan PIS dari SKK Migas dengan Tanggal Efektif PIS sebagaimana diatur dalam butir 2.3.1. 3.

Persetujuan PIS dapat diberikan apabila Fasilitas yang dibangun dan/atau peralatan dan/atau Proyek Kapital secara teknis telah dapat memberikan manfaat sesuai peruntukan berdasarkan sasaran kerja dalam persetujuan AFE, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh SKK Migas.

4.

Dalam hal Fasilitas yang dibangun dan/atau peralatan dan/atau Proyek Kapital secara teknis belum dapat memberikan manfaat sesuai peruntukan berdasarkan sasaran kerja dalam persetujuan AFE, maka SKK Migas akan mengeluarkan surat penolakan PIS dengan menyatakan alasan-alasan penolakan dan tindak lanjut yang perlu dilakukan KKKS.



Halaman 14 dari 40


5.

Revisi ke: 02

SKK Migas akan memberikan persetujuan atau penolakan PIS berdasarkan kewenangan sebagai berikut: Nilai AFE(*)

Persetujuan(**)

Lebih besar dari US$100,000,000 (seratus juta dolar Amerika Serikat)

Kepala SKK Migas

Lebih besar dari US$20,000,000 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) sampai dengan US$100,000,000 (seratus juta dolar Amerika Serikat)

Deputi

Lebih besar dari US$5,000,000 (lima juta dolar Amerika Serikat) sampai dengan US$20,000,000 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat)

Kepala Divisi

Sampai dengan US$5,000,000 (lima juta dolar Amerika Serikat)

Kepala Dinas

(*) jumlah nilai AFE yang diusulkan untuk persetujuan PIS (**) Mengikuti alur proses pada Lampiran 1.



Halaman 15 dari 40

Revisi ke: 02

BAB IV PENUTUP

1.

PTK PIS Revisi 02 ini dibuat dengan mengacu kepada ketentuan perundangundangan yang berlaku.

2.

Lampiran PTK dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PTK ini.

3.

Ketentuan yang belum tercakup dalam PTK ini akan dibuat kemudian sebagai ketentuan tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PTK ini.

4.

Jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan PTK ini, maka ketentuan PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan peraturan perundangundangan tersebut akan tetap berlaku.

5.

Bila terbukti adanya pelanggaran oleh KKKS terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atas proses pelaksanaan PIS maka KKKS bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dan melepaskan, membebaskan, dan membela SKK Migas dari dan terhadap setiap kerugian, tuntutan, dan gugatan hukum pihak ketiga yang sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum KKKS terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan dimaksud.


LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PLACED INTO SERVICE (PIS) Ditetapkan tanggal : 12 Juni 2015

Revisi ke: 02

Lampiran 1 Alur Proses PIS

(*) Mengacu kepada Lampiran II Matriks Jenis Fasilitas dan Kewenangan Evaluasi Fungsi SKK Migas (**) Usulan PIS Fasilitas yang tidak memberikan manfaat (berdasarkan tujuan pada AFE) akan ditolak (***) Ditembuskan kepada Ka. Divisi Pemeriksaan Biaya Proyek, Ka. Divisi Akuntansi dan Ka. Unit Pengawas Internal


Halaman 16 dari 40

LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PLACED INTO SERVICE (PIS)

Halaman 17 dari 40


Revisi ke: 02

Lampiran 2 Tabel Kewenangan Fungsi SKK Migas untuk Evaluasi PIS Bidang yang membawahi Fungsi Manajemen Sistem Informasi

Bidang Pengendalian Operasi

Fungsi Operasi Produksi 1. Pipa Alir Sumur dan

Fungsi Survei dan Pemboran peralatan

(untuk

Kepala Sumur.

Pressure

JENIS FASILITAS

Maintenance). 2. Pekerjaan metering.

1. Pembangunan Fasilitas Produksi

1. Penggantian

Pipa Injeksi Sumur

Fungsi Manajemen Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas

di

Fungsi Manajemen Sistem Informasi

Fungsi Penunjang Operasi

hingga Titik Serah yang terdiri dari

1. Peralatan Teknologi Informasi Pembangunan dan pengadaan serta pemeliharaan: 1. Kapal yang terdiri dari antara lain kapal supporting/ FSO/ termasuk antara lain process FPSO/ FPU/ FLNG; control system, safety control

antara

2. Pelabuhan Laut;

baru dari setelah Pipa Alir Sumur

lain

gathering

station,

processing facility, storage facility

3. Pelabuhan Udara;

dan pipa transportasi Minyak dan

4. Fasilitas

K3LL

system, SCADA. 2. Peralatan seperti

instalasi

pengolahan

dan

Gas Bumi, termasuk semua jenis

penyimpanan limbah, fire system, fasilitas pengelolaan

fasilitas yang dibangun bersama

air limbah dengan cara injeksi, pipa injeksi sumur (untuk

dalam satu AFE Proyek fasilitas

disposal), peralatan penanggulangan pencemaran;

produksi permukaan.

5. Alat Berat mobile heavy equipment;

2. Fasilitas permukaan injeksi.

6. Alat Berat fixed heavy equipment;

3. Pemeliharaan Fasilitas Produksi.

7. Kendaraan darat dan udara; 8. Mooring

system

dan

selang

penyalur

perambuan/ SBNP dan telkompel; 9. Pengerukan pelabuhan dan alur pelayaran; 10. Jalan dan jembatan inspeksi; dan 11. Gedung warehouse, camp facility.


fleksibel

telekomunikasi.

radio

dan


Halaman 18 dari 40


Revisi ke: 02

Lampiran 3a Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk Fasilitas Produksi KKKS NAMA PEKERJAAN NOMOR AFE TANGGAL MULAI – SELESAI PEKERJAAN TANGGAL TERIMA DOKUMEN PIS NO.

: : : : : KEGIATAN

A. PEMERIKSAAN DOKUMEN 1. Verifikasi Surat Permohonan PIS berdasarkan sasaran kerja AFE: a. Keterangan ruang lingkup proyek Fasilitas Produksi yang dibangun dan pembuktian kesesuaian penyelesaian ruang lingkup Proyek dengan persetujuan AFE pada tanggal penandatanganan Berita Acara Penerimaan Pengoperasian Fasilitas serta penjelasan apabila terdapat perbedaan ruang lingkup dengan yang telah disetujui oleh SKK Migas dalam AFE. b. Keterangan perbandingan kapasitas Fasilitas Produksi antara kapasitas yang direncanakan dan telah disetujui oleh SKK Migas dalam AFE dengan kapasitas terbukti. c. Untuk fasilitas pemrosesan impurities hidrokarbon, keterangan perbandingan antara unjuk kerja fasilitas yang direncanakan dan telah disetujui oleh SKK Migas dalam AFE dengan unjuk kerja terbukti. Sedangkan untuk fasilitas non-pemrosesan impurities hidrokarbon, keterangan perbandingan antara spesifikasi peralatan Fasilitas Produksi yang direncanakan dan telah disetujui oleh SKK Migas dalam AFE dengan spesifikasi terbukti. 2. Verifikasi lampiran dokumen-dokumen: a. Hasil pembuktian kapasitas produksi yang telah dilakukan atas fasilitas terpasang untuk Fasilitas Produksi dengan target kapasitas tertentu untuk mendukung Berita Acara Penerimaan Pengoperasian Fasilitas yang disampaikan. b. Hasil pengujian/Performance Test atas unjuk kerja atau spesifikasi sistem atau peralatan Fasilitas Produksi untuk mendukung Berita Acara Penerimaan Pengoperasian Fasilitas yang disampaikan. c. Block Diagram dan/atau Process Flow Diagram. d. Fotokopi izin-izin dan sertifikasi sesuai dengan Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

Lengkap Ya Tidak

Keterangan


peraturan yang berlaku (antara lain SKPP, SKKP, SKPI), kecuali dalam hal sebagai berikut: (1) Untuk peralatan yang pengujiannya hanya dapat dilakukan bersamaan dengan pengujian instalasi (Fasilitas Produksi secara keseluruhan) dapat menggunakan Berita Acara yang menyatakan bahwa peralatan tersebut diijinkan untuk dioperasikan dari instansi yang berwenang menerbitkan SKPP. (2) Untuk instalasi platform dapat menggunakan Berita Acara pemeriksaan terhadap instalasi platform yang menyatakan bahwa instalasi paltform tersebut diijinkan untuk dioperasikan dari instansi yang berwenang menerbitkan SKKP. (3) Untuk instalasi (Fasilitas Produksi secara keseluruhan) dapat menggunakan Berita Acara pemeriksaan terhadap instalasi yang menyatakan bahwa instalasi tersebut diijinkan untuk dioperasikan dari instansi yang berwenang menerbitkan SKPI. (4) KKKS wajib menyelesaikan pengurusan SKPP, SKKP dan SKPI yang dimaksud dalam butir (1), (2) dan (3) diatas paling lambat 6 (enam) bulan sejak Berita Acara terkait ditandatangani. (5) Jika pengurusan SKPP, SKKP dan SKPI yang dimaksud dalam butir (4) di atas tidak terselesaikan dalam waktu enam bulan, maka Berita Acara terkait tidak berlaku, dan tidak dapat dijadikan dasar persetujuan PIS. e. Fotokopi berita acara serah terima yang ditandatangani oleh KKKS dengan Penyedia Barang/Jasa yang menyatakan bahwa Fasilitas Produksi telah dibangun sesuai dengan ruang lingkup dan/atau kapasitas produksi dan/atau unjuk kerja pemrosesan yang direncanakan sebagaimana disetujui dalam Kontrak dan/atau telah dapat diselesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa. f. Fotokopi berita acara serah terima KKKS yang ditandatangani oleh fungsi penanggung jawab proyek dan fungsi penanggung jawab operasi di KKKS yang mencantumkan ruang lingkup proyek dan/atau besarnya kapasitas produksi dan/atau unjuk kerja pemrosesan terbukti dari Fasilitas Produksi yang sudah selesai sesuai dengan ruang lingkup dan/atau kapasitas produksi dan/atau unjuk kerja pemrosesan yang direncanakan sebagaimana disetujui dalam AFE untuk diserahterimakan pengelolaannya dari penanggung jawab proyek kepada penanggung Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

Halaman 19 dari 40

Revisi ke: 02


Halaman 20 dari 40

Revisi ke: 02

jawab operasi di KKKS dengan form standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4. g. Berita acara hasil pengujian apabila ruang lingkup proyek berupa pembelian peralatan fasilitas produksi. h. Daftar spare part yang sudah diterima oleh KKKS baik yang tercantum di dalam Kontrak maupun yang dibeli langsung oleh KKKS sebagaimana yang telah direncanakan dan disetujui oleh SKK Migas dalam AFE dan/atau WP&B. i. Fotokopi Laporan Surplus Material ke Fungsi Manajemen Aset SKK Migas. j. Untuk Fasilitas Produksi yang merupakan bagian dari pilot project Enhance Oil Recovery (EOR), telah mendapatkan verifikasi secara tertulis dari Fungsi Pengkajian dan Pengembangan SKK Migas bahwa Fasilitas Produksi tersebut layak untuk diajukan permohonan persetujuan PIS-nya. k. Dokumen tambahan untuk Fasilitas Teknologi Informasi sesuai Lampiran III.D l. Dokumentasi foto Fasilitas Produksi yang dibangun/terpasang. m. Fotokopi persetujuan AFE yang dilengkapi dengan dokumen pendukung termasuk Project Summary saat pengajuan usulan persetujuan AFE yang mencantumkan ruang lingkup proyek dan/atau kapasitas produksi dan/atau unjuk kerja pemrosesan dan/atau spesifikasi peralatan Fasilitas Produksi. B. TINDAK LANJUT VERIFIKASI DOKUMEN Ya Tidak Tanggal 1. Dokumen PIS dinyatakan lengkap 2. Tindak Lanjut:  Proses Evaluasi Teknis/Persetujuan  Dikembalikan ke KKKS  Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dengan apa yang disampaikan dalam dokumen ini, maka hasil evaluasi administrasi kelengkapan Dokumen PIS ini dapat ditinjau kembali.  Penandatanganan Daftar Kelengkapan Dokumen PIS ini, tidak dapat dipakai sebagai acuan bahwa PIS telah disetujui oleh SKK Migas. Catatan :

Tanda Terima : (KKKS)

(

Evaluator Administrasi : (SKK Migas)

)


(

)


Halaman 21 dari 40


Revisi ke: 02

Lampiran 3b Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk Pipa Alir Sumur dan Pipa Injeksi Sumur

KKKS

:

NAMA PEKERJAAN

:

NOMOR AFE

:

TANGGAL MULAI – SELESAI PEKERJAAN TANGGAL TERIMA DOKUMEN PIS

: : Lengkap

NO.

KEGIATAN

Keterangan Ya

A. PEMERIKSAAN DOKUMEN 1.

2.

Verifikasi Surat Permohonan PIS berdasarkan sasaran kerja AFE: a. Perbandingan kapasitas antara kapasitas produksi atau penyaluran yang telah disetujui oleh SKK Migas dalam AFE dengan kapasitas penyaluran terbukti. b. Perbandingan unjuk kerja antara unjuk kerja yang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang telah disetujui oleh SKK Migas dalam AFE dengan unjuk kerja terbukti. Verifikasi lampiran dokumen-dokumen: a. Project Summary usulan WP&B, MOM pembahasan flowline dan pengajuan sumur2 pengembangan b. Grafik pencapaian produksi aktual c. Proses konstruksi (Desain & gambar konstruksi serta perubahannya) d. Process Flow Diagram (PFD) e. Piping & Instrumentation Diagram (P&ID) f. Spesifikasi pipa yang digunakan g. Koordinat lokasi dan gambar foto fasilitas h. Gambar elevasi & jalur pipa (Alignment Sheet) atau gambar isometrik (Isometric Drawing) i. Gambar foto pipa dan fasilitas (kepala sumur, pompa injeksi, dan/atau stasiun pengumpul) j. Fotokopi sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku k. Fotokopi berita acara yang ditandatangani oleh KKKS dengan Penyedia Barang/Jasa yang menyatakan bahwa Pipa Alir Sumur dan/atau Pipa Injeksi Sumur minyak dan gas yang dibangun telah


Tidak


Halaman 22 dari 40


Revisi ke: 02

dapat beroperasi dengan kapasitas penyaluran yang direncanakan sebagaimana disetujui dalam Kontrak dan/atau telah dapat diselesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa. Fotokopi berita acara serah terima KKKS yang ditandatangani oleh fungsi penanggung jawab proyek dan fungsi penanggung jawab operasi di KKKS yang menyatakan bahwa unjuk kerja pipa penyalur dan pipa injeksi yang dibangun telah memenuhi kriteria dan spesifikasi sebagaimana yang disetujui dalam AFE untuk diserahterimakan pengelolaannya dari penanggung jawab proyek kepada penanggung jawab operasi di KKKS dengan form standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4. Hasil pembuktian kapasitas penyaluran yang telah dilakukan dengan metode simulasi (antara lain Calculation Data Sheet dan simulasi menggunakan software) Daftar spare part yang tercantum di dalam Kontrak maupun yang dibeli langsung oleh KKKS dan daftar spare part yang telah diterima/disimpan di gudang yang ditanda tangani oleh KKKS Fotokopi Laporan Surplus Material ke SKK Migas Fotokopi Berita Acara Serah Terima KKKS

l.

m.

n.

o. p.

B. TINDAK LANJUT VERIFIKASI DOKUMEN 1.

Dokumen PIS sesuai, benar dan lengkap

Ya

Tindak Lanjut:

Tidak

Tanggal

 Proses Evaluasi Teknis/Persetujuan  Dikembalikan ke KKKS 

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dengan apa yang disampaikan dalam dokumen ini, maka hasil evaluasi administrasi kelengkapan Dokumen PIS ini dapat ditinjau kembali.  Penandatanganan Daftar Kelengkapan Dokumen PIS ini, tidak dapat dipakai sebagai acuan bahwa PIS telah disetujui oleh SKK Migas. Catatan : Tanda Terima : (KKKS)

(

Evaluator : (SKK Migas)

)


(

)


Halaman 23 dari 40

Revisi ke: 02

Lampiran 3c Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk Fasilitas Penunjang Operasi KKKS NAMA PEKERJAAN NO. AFE TANGGAL MULAI – SELESAI PEKERJAAN TANGGAL TERIMA DOKUMEN PIS NO

: : : : : KEGIATAN

A. PEMERIKSAAN DOKUMEN 1. Verifikasi Surat Permohonan PIS berdasarkan sasaran kerja AFE: a. Keterangan ruang lingkup proyek fasilitas Penunjang operasi yang telah diselesaikan dan penjelasan apabila terdapat perbedaan ruang lingkup dengan yang telah disetujui oleh SKK Migas dalam AFE. b. Perbandingan kapasitas volume/ daya/ penumpang/ produksi/ daya tampung menurut karakteristik operasi dari fasilitas dimaksud berdasarkan rencana dan atau spesifikasi yang disetujui oleh SKK Migas dalam AFE dibandingkan dengan kapasitas terbukti. c. Perbandingan unjuk kerja (performance) antara unjuk kerja yang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang yang telah disetujui oleh SKK Migas dalam AFE dengan unjuk kerja terbukti. 2. Verifikasi lampiran dokumen-dokumen: a. Hasil pembuktian kapasitas (capacity) volume/ daya/ penumpang/ produksi/ daya tampung menurut karakteristik operasi dari fasilitas dimaksud berdasarkan rencana dan atau spesifikasi yang disetujui oleh SKK Migas dalam AFE dibandingkan dengan kapasitas terbukti b. Hasil pengujian unjuk kerja (performance) antara unjuk kerja yang sesuai dengan kriteria dan atau spesifikasi yang telah disetujui oleh SKK Migas dalam AFE dengan unjuk kerja terbukti. c. Fotokopi izin-izin dan sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (antara lain Klasifikasi, SKPP, SKKP, SKPI, IMB). d. Berita acara pemeriksaan terhadap peralatan atau instalasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan peralatan atau instalasi Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

Lengkap Ya Tidak

Keterangan


3.

dimaksud sudah lengkap dan layak untuk dioperasikan (SKPI masih dalam proses persetujuan Ditjen Migas). e. Fotokopi persetujuan AFE dan/ atau WP&B, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang mencantumkan ruang lingkup proyek dan/atau kapasitas produksi dan/atau unjuk kerja fasilitas terkait dengan kegiatan PIS. f. Fotokopi Risalah rapat dan korespondensi antara SKK Migas – KKKS perihal terkait dengan kegiatan PIS. g. SKK Migas dan/atau telah dapat diselesaikan oleh Penyedia Jasa Pemborongan. h. Fotokopi berita acara serah terima KKKS yang ditandatangani oleh fungsi penanggungjawab proyek dan fungsi penanggungjawab operasi di KKKS. Fotokopi berita acara serah terima KKKS yang ditandatangani oleh fungsi penanggung jawab proyek dan fungsi penanggung jawab operasi di KKKS yang mencantumkan ruang lingkup proyek dan/atau besarnya kapasitas produksi dan/atau unjuk kerja pemrosesan terbukti telah memenuhi kriteria dan spesifikasi sebagaimana yang disetujui dalam AFE untuk diserahterimakan pengelolaannya dari penanggung jawab proyek kepada penanggung jawab operasi di KKKS dengan form standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4. i. Berita acara hasil pengujian apabila ruang lingkup proyek berupa pembelian peralatan fasilitas penunjang operasi. j. Daftar suku cadang baik yang tercantum di dalam Kontrak maupun yang dibeli langsung oleh KKKS, serta daftar suku cadang yang telah diterima/disimpan digudang, dimana daftar suku cadang tersebut harus ditandatangani oleh KKKS. k. Fotokopi Laporan Surplus Material ke SKK Migas. l. Dokumentasi foto fasilitas penunjang operasi yang dibangun/terpasang. Dokumen Tambahan a. Lampiran III.C.1 Pembangunan Kapal dan Fasilitas Terapung b. Lampiran III.C.2 Pembelian Alat Transportasi Darat c. Lampiran III.C.3 Pembelian Pesawat Udara d. Lampiran III.C.4 Pembelian Alat Berat e. Lampiran III.C.5 Fasilitas Kebandaran dan


Halaman 24 dari 40

Revisi ke: 02


Halaman 25 dari 40

Revisi ke: 02

Sarana Penunjang Lampiran III.C.6 Pembangunan Fasilitas K3LL B. TINDAK LANJUT VERIFIKASI DOKUMEN 1. Dokumen PIS sesuai, benar dan lengkap Ya Tidak Tindak Lanjut: Tanggal  Proses Evaluasi Teknis/Persetujuan  Dikembalikan ke KKKS  Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dengan apa yang disampaikan dalam dokumen ini, maka hasil evaluasi administrasi kelengkapan Dokumen PIS ini dapat ditinjau kembali.  Penandatanganan Daftar Kelengkapan Dokumen PIS ini, tidak dapat dipakai sebagai acuan bahwa PIS telah disetujui oleh SKK Migas. Catatan :


(

)


Evaluator : (SKK Migas)

(

)


Halaman 26 dari 40

Revisi ke: 02

Lampiran 3c.1 Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk Pembangunan Kapal dan Fasilitas Terapung KKKS NAMA PEKERJAAN NO. AFE TANGGAL MULAI – SELESAI PEKERJAAN TANGGAL TERIMA DOKUMEN PIS NO

: : : : : KEGIATAN

A. PEMERIKSAAN DOKUMEN 1. Verifikasi lampiran dokumen-dokumen: a. Gross Akte b. Builder Certificate c. Surat Ijin Berlayar/Tramper (Jika diperlukan) d. Spesifikasi Utama Kapal (Ship Particular). e. Gambar Rencana Umum f.

(General Arrangement).

Surat Kebangsaan /Surat Laut /Pas Kapal

(Certificate of Nationality).

g. Surat Ukur International 1969

(International Tonnage Certificate 1969).

h. Sertifikat Klasifikasi Lambung i. j. k.

l.

(Classification Certificate of Hull). Sertifikat Klasifikasi Mesin

(Classification Certificate of Machinery). Sertifikat Garis Muat (International Load Line Certificate of 1966 or PGMI 1986). Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (Cargo Ship Safety Construction Certificate), *) SA/IS hanya untuk kapal tangki yang berumur lebih dari 10 tahun. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (Cargo Ship Safety Equipment

Certificate).

m. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang

(Cargo Ship Safety Radio Certificate).

n. Sertifikat International Pencegahan Pencemaran oleh Minyak (International Oil

Poluiton Prevention Certificate).

o. Sertifikat International Pencegahan Pencemaran Udara (International Air

Pollution Prevention Certificate).

p. Sertifikat Kelayakan Mengangkut Gas Cair (Gas Fitness Certificate), *) Untuk kapal tangki pengangkut gas cair.


Lengkap Ya Tidak

Keterangan


Halaman 27 dari 40

Revisi ke: 02

q. Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance / DOC), jika diperlukan. r. Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/ SMC), jika diperlukan. s. Buku Registrasi Alat Angkat dan Alat Bongkar Muat (Register of Ship Lifting Appliances and Cargo Handling Gear), jika diperlukan. t. Sertifikat CLC (Civil Liability Convention Certificate), *) Untuk kapal tangki minyak yang mengangkut muatan > 2000 ton. u. Certificate of Insurance H & M (Hull and Machinery). v. Certificate of Insurance P & I (Protection & Indemnity). w. Khusus FPSO terkait dengan fasilitas produksi diatas kapal diperlukan dokumen tambahan sesuai Lampiran III.B x. Khusus Mooring System, diperlukan dokumen tambahan sesuai Lampiran III.B B. TINDAK LANJUT VERIFIKASI DOKUMEN 1. Dokumen PIS sesuai, benar dan lengkap Ya Tidak Tindak Lanjut: Tanggal  Proses Evaluasi Teknis/Persetujuan  Dikembalikan ke KKKS  Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dengan apa yang disampaikan dalam dokumen ini, maka hasil evaluasi administrasi kelengkapan Dokumen PIS ini dapat ditinjau kembali.  Penandatanganan Daftar Kelengkapan Dokumen PIS ini, tidak dapat dipakai sebagai acuan bahwa PIS telah disetujui oleh SKK Migas. Catatan :


(


)


(

)


Halaman 28 dari 40

Revisi ke: 02

Lampiran 3c.2 Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk Pembelian Alat Transportasi Darat KKKS NAMA PEKERJAAN NO. AFE TANGGAL MULAI – SELESAI PEKERJAAN TANGGAL TERIMA DOKUMEN PIS NO

: : : : : Lengkap Ya Tidak

KEGIATAN

Keterangan

A. PEMERIKSAAN DOKUMEN 1. Verifikasi lampiran dokumen-dokumen: a. Dokumen Pembelian (Invoice) dari Manufaktur/Dealer Resmi atau Dokumen Kontrak dari Kontraktor. b. Surat Kepemilikan Kendaraan dan Surat Nomor Kendaraan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. c. Perijinan Kendaraan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. B. TINDAK LANJUT VERIFIKASI DOKUMEN 1. Dokumen PIS sesuai, benar dan lengkap Ya Tidak Tindak Lanjut: Tanggal  Proses Evaluasi Teknis/Persetujuan  Dikembalikan ke KKKS  Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dengan apa yang disampaikan dalam dokumen ini, maka hasil evaluasi administrasi kelengkapan Dokumen PIS ini dapat ditinjau kembali.  Penandatanganan Daftar Kelengkapan Dokumen PIS ini, tidak dapat dipakai sebagai acuan bahwa PIS telah disetujui oleh SKK Migas. Catatan :


(


)


(

)


Halaman 29 dari 40

Revisi ke: 02

Lampiran 3c.3 Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk Pembelian Pesawat Udara KKKS NAMA PEKERJAAN NO. AFE TANGGAL MULAI – SELESAI PEKERJAAN TANGGAL TERIMA DOKUMEN PIS NO

: : : : : KEGIATAN

Lengkap Ya Tidak

A. PEMERIKSAAN DOKUMEN 1. Verifikasi lampiran dokumen-dokumen: a. Dokumen Pembelian (Invoice) dari Manufaktur atau Dokumen Kontrak dari Operator. b. Perijinan pengoperasian pesawat udara dari Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DGCA). c. Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara d. Sertifikat Kelayakan Pesawat Udara

(Airworthiness Certificate)

e. Bukti Kepemilikan (Bill of Sale) f. Perjanjian Pembelian (Purchase Agreement) g. Asuransi

h. Custom Import Clearance i. Aircraft Inspection Record j. Airworthiness Directives Compliance (Termasuk CPCP, SSID, Aging Program) k. Component Status l. Damage/ Repair Record m. Authority Modification Approval n. Engine Data & Record o. Propeller Data & Record p. Peralatan Operasi yang Terpasang

q. Company Requirements r. Company Acceptance Reports

B. TINDAK LANJUT VERIFIKASI DOKUMEN 1. Dokumen PIS sesuai, benar dan lengkap Tindak Lanjut:  Proses Evaluasi Teknis/Persetujuan  Dikembalikan ke KKKS


Ya Tidak Tanggal

Keterangan


 

Halaman 30 dari 40

Revisi ke: 02

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dengan apa yang disampaikan dalam dokumen ini, maka hasil evaluasi administrasi kelengkapan Dokumen PIS ini dapat ditinjau kembali. Penandatanganan Daftar Kelengkapan Dokumen PIS ini, tidak dapat dipakai sebagai acuan bahwa PIS telah disetujui oleh SKK Migas.

Catatan :


(


)


(

)


Halaman 31 dari 40

Revisi ke: 02

Lampiran 3c.4 Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk Pembelian Alat Berat KKKS NAMA PEKERJAAN NO. AFE TANGGAL MULAI – SELESAI PEKERJAAN TANGGAL TERIMA DOKUMEN PIS NO

: : : : : Lengkap Ya Tidak

KEGIATAN

Keterangan

A. PEMERIKSAAN DOKUMEN 1. Verifikasi lampiran dokumen-dokumen: a. Dokumen Pembelian (Invoice) dari Manufaktur/Dealer Resmi atau Dokumen Kontrak dari Kontraktor. b. Surat Kepemilikan Kendaraan dan Surat Nomor Kendaraan (apabila diperlukan) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. c. Perijinan Kendaraan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. B. TINDAK LANJUT VERIFIKASI DOKUMEN 1. Dokumen PIS sesuai, benar dan lengkap Ya Tidak Tindak Lanjut: Tanggal  Proses Evaluasi Teknis/Persetujuan  Dikembalikan ke KKKS  Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dengan apa yang disampaikan dalam dokumen ini, maka hasil evaluasi administrasi kelengkapan Dokumen PIS ini dapat ditinjau kembali.  Penandatanganan Daftar Kelengkapan Dokumen PIS ini, tidak dapat dipakai sebagai acuan bahwa PIS telah disetujui oleh SKK Migas. Catatan :


(


)


(

)


Halaman 32 dari 40

Revisi ke: 02

Lampiran 3c.5 Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk Fasilitas Kebandaran dan Sarana Penunjang KKKS NAMA PEKERJAAN NOMOR AFE TANGGAL MULAI – SELESAI PEKERJAAN TANGGAL TERIMA DOKUMEN PIS

: : : :

NO.

KEGIATAN

:

A. PEMERIKSAAN DOKUMEN 1. Verifikasi lampiran dokumen-dokumen: a. Surat Pembelian (Invoice) dari Manufaktur atau Dokumen Kontrak dari Kontraktor. b. Dokumen gambar rencana dan gambar terbangun. c. dan standarSurat Izin yang berkaitan dengan Pengoperasian Terminal Khusus (TERSUS) atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) antara lain: 1) Izin Rencana Induk Pelabuhan 2) Izin Lokasi 3) Izin Pembangunan. 4) Izin Operasi 5) Sertifikat ISPS Code-SoCPF 6) Izin Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran. 7) Izin Penetapan Daerah Wajib Pandu/Pandu Luar Biasa 8) Izin Pelimpahan Kewenangan Pemanduan Sendiri 9) Izin Penetapan Daerah Terlarang dan Terbatas 10) Izin Pengerukan* 11) Izin Operasi 24 Jam* 12) Izin Pelabuhan Terbuka untuk Perdagangan Luar Negeri* d. Surat Izin Pengoperasian Bandar Udara Khusus/Heliport yang terdiri atas: 1) Izin Rencana Induk Bandar Udara 2) Izin Lokasi 3) Rekomendasi Pembangunan 4) Izin Operasi/Sertifikat/Register 5) Sertifikat Aviation Security 6) Izin Penetapan Telekomunikasi dan Navigasi e. Surat Izin Pembangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) yang terdiri atas: Salinan dokumen elektronik ini sesuai dengan versi aslinya

Lengkap Ya Tidak

Keterangan


Halaman 33 dari 40

Revisi ke: 02

1) Surat Persetujuan Prinsip Pemasangan/Pembangunan SBNP; dan 2) Penomoran DSI.

B. TINDAK LANJUT VERIFIKASI DOKUMEN 1. Dokumen PIS sesuai, benar dan lengkap Ya Tidak Tindak Lanjut: Tanggal  Proses Evaluasi Teknis/Persetujuan  Dikembalikan ke KKKS  Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dengan apa yang disampaikan dalam dokumen ini, maka hasil evaluasi administrasi kelengkapan Dokumen PIS ini dapat ditinjau kembali.  Penandatanganan Daftar Kelengkapan Dokumen PIS ini, tidak dapat dipakai sebagai acuan bahwa PIS telah disetujui oleh SKK Migas. Catatan :


(


)


(

)


Halaman 34 dari 40

Revisi ke: 02

Lampiran 3c.6 Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk Pembangunan Fasilitas K3LL KKKS NAMA PEKERJAAN NOMOR AFE TANGGAL MULAI – SELESAI PEKERJAAN TANGGAL TERIMA DOKUMEN PIS

: : : :

NO.

KEGIATAN

: Lengkap Ya Tidak


Verifikasi lampiran dokumen-dokumen: a. Salinan surat izin tempat penyimpanan sementara limbah B3. b. Salinan surat izin pengoperasian peralatan pengolah limbah B3. c. Salinan surat izin pembuangan limbah cair dan/atau air terproduksi. d. Salinan surat kelayakan injeksi pembuangan air terproduksi. e. Salinan surat izin kelayakan injeksi limbah sisa operasi produksi. f. Justifikasi Perubahan Lingkup Kerja yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Kontraktor KKS atau yang diberikan kewenangan disertai kelengkapan dokumen yang relevan. izin khusus cukup menyertakan perbandingan kapasitas rencana dan terbukti sebagaimana tersebut pada Lampiran III.C Untuk kegiatan terkait aspek K2LL yang tidak memerlukan ijin khusus cukup menyertakan perbandingan kapasitas rencana dan terbukti sebagaimana tersebut pada Lampiran III.C

B. TINDAK LANJUT VERIFIKASI DOKUMEN 1. Dokumen PIS sesuai, benar dan lengkap Tindak Lanjut:  Proses Evaluasi Teknis/Persetujuan  Dikembalikan ke KKKS


Ya Tidak Tanggal

Keterangan


 

Halaman 35 dari 40

Revisi ke: 02

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dengan apa yang disampaikan dalam dokumen ini, maka hasil evaluasi administrasi kelengkapan Dokumen PIS ini dapat ditinjau kembali. Penandatanganan Daftar Kelengkapan Dokumen PIS ini, tidak dapat dipakai sebagai acuan bahwa PIS telah disetujui oleh SKK Migas.

Catatan :


(


)


(

)


Halaman 36 dari 40

Revisi ke: 02

Lampiran 3d Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk Fasilitas Teknologi Informasi KKKS NAMA PEKERJAAN NOMOR AFE TANGGAL MULAI – SELESAI PEKERJAAN TANGGAL TERIMA DOKUMEN PIS

: : : :

NO.

KEGIATAN

:


2.

Verifikasi Surat Permohonan PIS berdasarkan sasaran kerja AFE: a. Keterangan ruang lingkup Kegiatan Teknologi Informasi yang dibangun serta penjelasan apabila terdapat perbedaan ruang lingkup dengan yang telah disetujui oleh SKK Migas dalam AFE. b. Untuk Sistem Informasi harus mencantumkan perbandingan antara proses bisnis yang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang direncanakan dan telah disetujui oleh SKK Migas dalam AFE dan/atau WP&B. c. Untuk kegiatan Teknologi Informasi yang merupakan bagian dari proyek Fasilitas Produksi seperti TMTC/SCADA dan sarana komunikasi menggunakan Lampiran III.B Verifikasi lampiran dokumen-dokumen: a. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan spesifikasi yang sesuai dengan lingkup kerja. b. Spesifikasi dan informasi peralatan unit control yang digunakan dalam proses otomatisasi (arsitektur unit kontrol). c. Spesifikasi dan informasi perangkat iunak yang digunakan dalam proses otomatisasi. d. Konfigurasi, arsitektur jaringan PCN dan konektifitasnya dengan jaringan bisnis. e. Konfigurasi dan informasi perangkat lunak pada jaringan bisnis yang digunakan untuk mengolah data PCN.


Lengkap Ya Tidak

Keterangan


f. g. h. i. 1) 2)

3) 4) j.

k.

l.

m. n.

Desain Arsitektur infrastruktur jaringan dan Komputasi TI. Salinan hasil SAT (Site Acceptance Test). Kesesuaian dengan standar yang ditetapkan. Fotokopi izin-izin dan sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain: Sertifikat Perangkat dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel), Rekomendasi stasiun Radio Marine dari Perhubungan laut atau Penerbangan dari Diljen Perhubungan Udara, Izin Stasiun Radio dari Ditjen Postel, Lisensi perangkat lunak yang digunakan. Fotokopi berita acara Testing dan commisioning yang ditandatangani oleh KKKS dengan Penyedia Barang/Jasa yang menyatakan bahwa Fasilitas Teknologi Informasi telah dibangun sesuai dengan ruangIingkup dan/atau unjuk kerja yang direncanakan sebagaimana disetujui dalam Kontrak dan/atau telah dapat diselesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa. Fotokopi berita acara serah terima yang ditandatangani oleh fungsi penanggung jawab Proyek dan fungsi penanggung jawab operasi di KKKS yang mencantumkan ruang lingkup proyek sudah selesai sesuai sebagaimana disetujui dalam AFE untuk diserahterimakan pengelolaannya dari penanggung jawab proyek kepada penanggung jawab operasi di KKKS dengan form standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4. Daftar spare part yang sudah diterima oleh KKKS baik yang tercantum di dalam Kontrak maupun yang dibeli langsung oleh KKKS sebagaimana yang telah direncanakan dan disetujui oleh SKK Migas dalam AFE. Dokumentasi foto sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang terpasang. Fotokopi persetujuan AFE yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang mencantumkan ruana lingkup.


Halaman 37 dari 40

Revisi ke: 02


Halaman 38 dari 40

Revisi ke: 02

B. TINDAK LANJUT VERIFIKASI DOKUMEN 1. Dokumen PIS sesuai, benar dan lengkap Ya Tidak Tindak Lanjut: Tanggal  Proses Evaluasi Teknis/Persetujuan  Dikembalikan ke KKKS  Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dengan apa yang disampaikan dalam dokumen ini, maka hasil evaluasi administrasi kelengkapan Dokumen PIS ini dapat ditinjau kembali.  Penandatanganan Daftar Kelengkapan Dokumen PIS ini, tidak dapat dipakai sebagai acuan bahwa PIS telah disetujui oleh SKK Migas. Catatan :


(


)


(

)


Halaman 39 dari 40

Revisi ke: 02

Lampiran 4 Berita Acara Penerimaan Pengoperasian Fasilitas

BERITA ACARA PENERIMAAN PENGOPERASIAN FASILITAS

Berita Acara ini untuk menyatakan bahwa proyek yang tercantum di bawah ini:  AFE Nomor: xx-xxx [Judul Proyek sesuai persetujuaan AFE] 

AFE Nomor: xx-xxx [Judul Proyek sesuai persetujuaan AFE]

telah melalui proses start-up [cantumkan tanggal start-up], dan telah beroperasi dengan baik sesuai peruntukannya di dokumen persetujuan AFE sehingga pengoperasian fasilitas tersebut diterima oleh Penanggung Jawab Operasi pada tanggal [cantumkan tanggal penerimaan]. Proyek Fasilitas ini terselesaikan sesuai dengan lingkup kerja Proyek yang terdapat di dokumen persetujuan AFE. [Bila terdapat lingkup kerja yang belum terselesaikan sesuai persetujuan AFE, maka lingkup kerja yang belum terselesaikan tersebut harus dicantumkan dalam Berita Acara ini] Seluruh tanggung jawab untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas ini menjadi tanggung jawab tim operasi sejak tanggal penerimaan yang tercantum di dokumen ini. Tanggal: [Tanda tangan]: Fungsi Penanggung Jawab Proyek [Nama Lengkap]: [Jabatan]: Tanggal: [Tanda tangan]: Fungsi Penanggung Jawab Operasi [Nama Lengkap]: [Jabatan]: Tanggal: [Tanda tangan]: VP Operasi / Pejabat Setingkat [Nama Lengkap]: [Jabatan]:



Halaman 40 dari 40

Revisi ke: 02

Lampiran 5 Contoh Konsep Surat Persetujuan PIS

Nomor

:

Jakarta,

Lampiran

:

Perihal

:

Kontraktor KKS _________________________ _________________________ _________________________

Persetujuan Placed into Service (PIS) [Judul AFE] [AFE No. ]

u.p. _____________________

Merujuk pada: 1. Surat Permohonan PIS KKKS __________; 2. PTK No. 033 tentang Placed Into Service (PlS); 3. Daftar Kelengkapan Dokumen PIS untuk Fasilitas Produksi/Penunjang Operasi/Teknologi Informasi yang telah ditanda tangani pada tanggal __________; 4. Risalah Rapat Pembahasan Usulan Placed Into Service (PIS) Proyek __________, tanggal __________; 5. Berita acara kunjungan lapangan pada tanggal __________; 6. __________; Bersama ini disampaikan bahwa secara prinsip kami dapat menyetujui Placed Into Service (PIS) AFE berikut telah sesuai dengan sasaran utama dalam persetujuan AFE, efektif sejak tanggal__________. No

No AFE

Perihal

1.

__________

____________________

[Lingkup pekerjaan yang belum terselesaikan sesuai persetujuan AFE, apabila terdapat lingkup pekerjaan yang belum terselesaikan atau terbangun namun spesifikasinya tidak sesuai dengan persetujuan AFE] [Prosentase kapasitas fasilitas produksi terbukti apabila tidak sesuai dengan persetujuan AFE] [Prosentase unjuk kerja fasilitas pemrosesan impurities hidrokarbon terbukti apabila tidak sesuai dengan persetujuan AFE] Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen yang Saudara berikan dengan kondisi nyata di lapangan, maka persetujuan ini dapat ditinjau kembali. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pejabat SKK Migas yang berwenang,

____________________ Tembusan: - ____________________ (sbg. laporan) - Deputi Pengendalian Keuangan - Pengawas Internal


S0 Revisi ke-02

Recommend Documents