No. 7/59/DASP
Jakarta, 30 Desember 2005
SURAT EDARAN
Perihal :
Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu -----------------------------------------------------------------------------
Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583), dan dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, perlu diatur lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dalam Surat Edaran Bank Indonesia. I.
TATA
CARA
PENYELENGGARAAN
KEGIATAN
ALAT
PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK) A.
Persyaratan sebagai Penyelenggara APMK 1.
Prinsipal Prinsipal terdiri dari Prinsipal umum dan Prinsipal khusus. Kegiatan sebagai Prinsipal umum hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Selain Bank, sedangkan kegiatan sebagai Prinsipal khusus dapat dilakukan baik oleh Bank ataupun Lembaga Selain Bank.
Untuk …
2
Untuk bertindak sebagai Prinsipal, baik Prinsipal Kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar, Bank atau Lembaga Selain Bank wajib terlebih dahulu melaporkan secara tertulis rencana penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal kepada Bank Indonesia. Laporan tertulis tersebut sekurangkurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut: a. jenis kegiatan APMK yang akan diselenggarakan; b. rencana waktu dimulainya kegiatan sebagai Prinsipal; dan c. merek (brand name) yang digunakan. Laporan tertulis sebagaimana tersebut di atas harus dilampiri dokumen mengenai : a.
profil perusahaan (company profile) Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut; dan
b.
hubungan bisnis (business arrangement) antara Prinsipal dengan Penerbit, khusus untuk Prinsipal umum. Hubungan bisnis tersebut antara lain berisi tata cara penetapan dan persyaratan menjadi Penerbit, mekanisme settlement, dan pelaksanaan kegiatan operasional lainnya dari penerbitan kartu merek Prinsipal umum.
2.
Penerbit a.
Setiap Bank dapat bertindak sebagai Penerbit, baik Penerbit Kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar.
b.
Lembaga Selain Bank dapat bertindak sebagai Penerbit dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Lembaga …
3
1)
Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit adalah Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk menjalankan kegiatan Kartu Kredit.
2)
Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet adalah Lembaga Selain Bank yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut.
3)
Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit
Kartu
Prabayar
yang
memerlukan
persetujuan dari Bank Indonesia adalah Lembaga Selain Bank yang : a)
berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT); dan
b)
memiliki pengalaman dan reputasi baik dalam penyelenggaraan Kartu Prabayar Single-purpose single merchant atau Multi-purpose single merchant di Indonesia paling singkat selama 2 (dua) tahun.
c.
Untuk mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, Bank dan Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus mengajukan permohonan secara tertulis mengenai …
4
mengenai rencana penyelenggaraan kegiatan sebagai Penerbit kepada Bank Indonesia, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: 1)
jenis kegiatan APMK yang akan diselenggarakan; dan
2)
rencana waktu dimulainya kegiatan sebagai Penerbit.
Permohonan tertulis sebagaimana tersebut di atas harus dilampiri dengan dokumen yang terdiri dari: 1)
Rencana
Kerja
Bank
yang
di
dalamnya
mencantumkan rencana kegiatan Bank sebagai Penerbit atau rencana kerja Lembaga Selain Bank. 2)
Fotokopi dari akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang, khusus untuk Lembaga Selain Bank. Fotokopi akta pendirian badan hukum
tersebut
harus
pula
dilegalisir
oleh
pihak/pejabat yang berwenang. 3)
Hasil analisis bisnis atas penyelenggaraan kegiatan APMK yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke depan,
sekurang-kurangnya
memuat
uraian
mengenai: a)
potensi pasar yang ada;
b)
segmen pasar yang akan dituju dan analisis persaingan usaha;
c)
target jumlah pemegang kartu yang ingin dicapai;
d)
rencana kerjasama dengan Prinsipal dan/atau Acquirer, termasuk jumlah dan namanya; e) rencana …
5
4)
e)
rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan
f)
target pendapatan yang akan dicapai.
Bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi: a)
Fotokopi perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis antara Penerbit dengan Prinsipal, khusus untuk Prinsipal umum. Pokok-pokok perjanjian tertulis tersebut antara lain memuat kesepakatan antara Prinsipal umum dan Penerbit mengenai penggunaan merek Prinsipal umum dalam penerbitan kartu, hak dan kewajiban masing-masing pihak, rencana pelaksanaan kerjasama, jangka waktu, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul. Dalam hal calon Penerbit adalah kantor cabang Bank asing, dan perjanjian yang dilakukan dengan Prinsipal umum merupakan Global Agreement antara kantor pusat Bank tersebut dengan Prinsipal umum, maka kantor cabang Bank asing dimaksud cukup menyampaikan pokok-pokok perjanjian dari Global Agreement tersebut.
b)
Konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Acquirer, dan Pemegang Kartu.
c)
Prosedur penyelesaian sengketa yang timbul diantara
para
pihak,
sekurang-kurangnya
meliputi: (1) mekanisme …
6
(1)
mekanisme pengaturan atau penyelesaian atas sengketa yang mungkin terjadi antara Penerbit dengan Pemegang Kartu; dan
(2)
mekanisme nasabah
penyelesaian mengenai
pengaduan
produk
yang
diterbitkan, dan d)
Khusus untuk Lembaga Selain Bank, wajib pula menyertakan rekomendasi dari otoritas yang berwenang
memberikan
izin
kelembagaan
dan/atau otoritas yang melakukan pengawasan atas
Lembaga
Selain
Rekomendasi
dalam
rekomendasi
mengenai
Bank
hal
ini
tersebut.
antara
kondisi
lain
keuangan,
kondisi kesehatan dan kepatuhan Lembaga Selain Bank tersebut terhadap ketentuan yang berlaku. 5)
Bukti
kesiapan
penerapan
sekurang-kurangnya likuiditas,
meliputi
manajemen
manajemen
risiko,
manajemen
risiko
kredit,
risiko
dan/atau
manajemen risiko operasional, yang berupa: a)
Ketentuan intern yang mengatur mengenai pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, sekurang-kurangnya meliputi: (1)
Penetapan akuntabilitas, kebijakan, dan proses pengendalian untuk mengelola risiko yang timbul dari penerbitan kartu.
(2) Persetujuan …
7
(2)
Persetujuan
dan
pengkajian
ulang
terhadap aspek utama dari prosedur pengendalian
pengamanan
penerbitan
kartu. b)
Prosedur pengendalian pengamanan (security control) untuk penerbitan kartu, sekurangkurangnya memuat pengaturan mengenai: (1)
prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukan dalam penerbitan kartu, seperti pembuatan dan penyampaian PIN, serta penyampaian kartu kepada Pemegang Kartu,
(2)
pemisahan tugas antara proses aplikasi, persetujuan, dan penagihan,
(3)
kewenangan atau pengendalian dalam pemberian
persetujuan
kepada
calon
Pemegang Kartu, (4)
langkah-langkah untuk menguji keaslian (otentikasi) identitas dan otorisasi nasabah yang melakukan transaksi APMK,
(5)
audit trail atas transaksi Pemegang Kartu,
(6)
prosedur yang memadai untuk menjamin integritas data, catatan atau arsip, dan informasi pada transaksi APMK, dan
(7)
langkah-langkah
untuk
melindungi
kerahasiaan informasi Pemegang Kartu. c)
Prosedur pengendalian risiko reputasi dan risiko operasional, sekurang-kurangnya memuat: (1) penyediaan …
8
(1)
penyediaan informasi mengenai manfaat dan risiko produk
sebelum nasabah
menjadi Pemegang Kartu, dan (2)
prosedur perencanaan darurat (disaster recovery plan) dan kesinambungan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam
mengatasi
dan
meminimalkan
permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu
kelancaran
operasional
sistem APMK. 6)
Bukti kesiapan operasional, sekurang-kurangnya meliputi: a)
rencana
struktur
organisasi
dan
kesiapan
sumber daya manusia; dan b)
rencana peralatan dan sarana usaha, sekurangkurangnya memuat informasi mengenai: (1)
lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, dan
(2)
peralatan teknis terkait sistem (hardware dan software) serta jaringan yang akan digunakan.
3.
Acquirer a.
Acquirer dalam penyelenggaraan kegiatan APMK terdiri dari Financial Acquirer dan Technical Acquirer.
b. Setiap …
9
b.
Setiap Bank dapat bertindak sebagai Financial Acquirer baik Financial Acquirer Kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar.
c.
Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Financial Acquirer Kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar adalah Lembaga Selain Bank yang memiliki
kewenangan
untuk
melakukan
kegiatan
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut. d.
Untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, Bank dan Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Financial Acquirer sebagaimana tersebut di atas harus mengajukan permohonan secara tertulis mengenai rencana penyelenggaraan kegiatan sebagai Financial Acquirer kepada Bank Indonesia, yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: 1)
jenis kegiatan APMK yang akan dilakukan oleh Financial Acquirer; dan
2)
rencana waktu dimulainya penyelenggaraan sebagai Financial Acquirer.
Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud di atas harus dilampiri dengan dokumen yang terdiri dari: 1)
Rencana Kerja
Rencana Bank yang di dalamnya
mencantumkan rencana kegiatan Bank sebagai Financial Acquirer atau rencana kerja Lembaga Selain Bank. 2) Fotokopi …
10
2)
Fotokopi dari akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang, khusus untuk Lembaga Selain Bank. Fotokopi akta pendirian badan hukum
tersebut
harus
pula
dilegalisir
oleh
pihak/pejabat yang berwenang. 3)
Hasil analisis bisnis atas kegiatan Financial Acquirer yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke depan, sekurang-kurangnya memuat : a)
potensi pasar yang ada;
b)
segmen pasar yang akan dituju dan analisis persaingan usaha;
c)
rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, dan Technical Acquirer, termasuk jumlah dan namanya;
4)
d)
rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan
e)
target pendapatan yang akan dicapai.
Bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi: a)
fotokopi perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis antara Financial Acquirer dengan Penerbit dan/atau penyedia barang dan/atau jasa;
b)
pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak seperti pengaturan hak dan kewajiban Financial
Acquirer,
Penerbit,
dan/atau
penyedia barang dan/atau jasa. c)
prosedur penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak. Prosedur penyelesaian sengketa …
11
sengketa dalam hal ini antara lain meliputi mekanisme pengaturan atau penyelesaian atas sengketa yang mungkin terjadi antara Financial Acquirer dengan Penerbit dan/atau penyedia barang dan/atau jasa; dan d)
Khusus untuk Lembaga Selain Bank, wajib pula menyertakan rekomendasi dari otoritas yang berwenang
memberikan
izin
kelembagaan
dan/atau otoritas yang melakukan pengawasan atas
Lembaga
Selain
Rekomendasi
dalam
rekomendasi
mengenai
Bank
hal
ini kondisi
tersebut.
antara
lain
keuangan,
kondisi kesehatan, dan kepatuhan Lembaga Selain Bank tersebut terhadap ketentuan yang berlaku. 5)
Bukti kesiapan penerapan manajemen risiko, yang antara lain meliputi manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, dan manajemen risiko operasional. manajemen
Dokumen risiko
tersebut
kesiapan
penerapan
berupa
pengaturan
pengendalian pengamanan (security control) oleh Financial Acquirer terhadap sistem yang digunakan, yang memuat: a)
prosedur yang memadai untuk menjamin integritas data, catatan atau arsip, dan informasi pada transaksi APMK,
b) langkah-langkah …
12
b)
langkah-langkah
untuk
menguji
keaslian
(otentikasi) identitas dan otorisasi nasabah yang melakukan transaksi APMK, c)
audit trail atas transaksi yang diproses melalui sistem Financial Acquirer,
d)
langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan data Pemegang Kartu yang diproses melalui sistem Financial Acquirer, termasuk sistem yang disediakan oleh Technical Acquirer apabila
Financial
Acquirer
tersebut
bekerjasama dengan Technical Acquirer, e)
langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan data Pemegang Kartu yang tersimpan pada sistem penyedia barang dan/atau jasa yang bekerjasama dengan Financial Acquirer, dan
f)
prosedur
perencanaan
darurat
(disaster
recovery plan) dan kesinambungan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang
timbul
diperkirakan
dari
kejadian
yang
dapat
yang
tidak
mengganggu
kelancaran operasional sistem APMK. 6)
Bukti kesiapan operasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir 2.c.6).
B.
Penyampaian Laporan dan Permohonan Persetujuan Penyampaian laporan bagi Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Prinsipal dan penyampaian permohonan persetujuan …
13
persetujuan bagi Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit dan/atau Financial Acquirer dilakukan oleh: 1.
kantor pusat Bank atau Lembaga Selain Bank, jika Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut berkantor pusat di wilayah Indonesia, atau
2.
kantor cabang Bank atau kantor cabang/kantor perwakilan Lembaga Selain Bank di Indonesia, jika Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut berkantor pusat di luar wilayah Indonesia.
Laporan dan permohonan persetujuan sebagaimana tersebut di atas disampaikan kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagaimana dalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia ini. C.
Pemrosesan Permohonan Persetujuan Atas permohonan tertulis yang disampaikan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan menjadi Penerbit dan/atau Financial Acquirer, Bank Indonesia memberikan tanggapan yang berisi penolakan atau persetujuan. Tata cara pemberian persetujuan untuk melakukan kegiatan APMK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.
Untuk penyelenggaraan kegiatan APMK yang permohonannya disampaikan kepada Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, tata cara pemberian persetujuan dilakukan sebagai berikut:
a. Pemberian …
14
a.
Pemberian tanggapan berupa persetujuan atau penolakan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah surat permohonan beserta dokumen diterima secara lengkap oleh Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran.
b.
Untuk
dapat
memberikan
tanggapan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran melakukan hal-hal sebagai berikut: 1)
pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank;
2)
pemeriksaan langsung (on site supervision) ke Bank dan/atau Lembaga Selain Bank yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen yang diajukan, jika diperlukan; dan
3)
khusus untuk permohonan dari Bank, meminta rekomendasi kepada satuan kerja terkait di Bank Indonesia yang menangani pengawasan perbankan atas kondisi keuangan, tingkat kesehatan, dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk informasi apabila terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bank tersebut.
c.
Dalam hal pemeriksaan administratif dokumen dan pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada butir b.1) dan butir
b.2)
telah
dilakukan,
dan dengan
mempertimbangkan rekomendasi dari pengawas perbankan sebagaimana dimaksud pada butir b.3) atau rekomendasi dari …
15
dari
otoritas
yang
kelembagaan
dan/atau
berwenang
memberikan
otoritas
yang
izin
melakukan
pengawasan atas Lembaga Selain Bank, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran melakukan: 1)
Penolakan, jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam butir b.1), butir b.2) dan/atau rekomendasi yang ada tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau menunjukkan hasil yang tidak baik. Selanjutnya
Direktorat
Akunting
dan
Sistem
Pembayaran menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan disertai pengembalian seluruh lampiran dokumen yang telah disampaikan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank. Bank atau Lembaga Selain Bank yang permohonannya ditolak dapat mengajukan kembali surat permohonan persetujuan kepada Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, dengan memenuhi seluruh persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan persetujuan sebagai
Penerbit
dan/atau
Financial
Acquirer
sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini; atau 2) Persetujuan, apabila hasil evaluasi sebagaimana dalam butir b.1) dan butir b.2) memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan rekomendasi yang ada menunjukkan hasil baik. Selanjutnya
Direktorat
Akunting
dan
Sistem
Pembayaran menyampaikan surat persetujuan kepada Bank …
16
Bank atau Lembaga Selain Bank yang bersangkutan untuk bertindak sebagai Penerbit dan/atau Financial Acquirer. Khusus untuk Bank, pelaporan pengoperasian mesin ATM kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan atau Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi dapat dilakukan setelah adanya persetujuan penerbitan Kartu ATM oleh Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran. 2.
Untuk penyelenggaraan kegiatan APMK yang dilakukan oleh Bank umum yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah (Bank Umum Syariah) atau oleh Unit Usaha Syariah (UUS),
pemberian
persetujuan
atau
penolakan
atas
penyelenggaraan kegiatan APMK tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia c.q Direktorat Perbankan Syariah dengan tata cara sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan UUS. D.
Pelaksanaan Kegiatan APMK 1.
Untuk persetujuan yang diberikan oleh Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, pelaksanaan kegiatan APMK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Apabila permohonan Bank atau Lembaga Selain Bank untuk bertindak sebagai Penerbit dan/atau Financial Acquirer disetujui, maka dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut harus melaksanakan kegiatannya sebagai Penerbit dan/atau Financial Acquirer. b. Apabila …
17
b.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah
mendapat persetujuan sebagai Penerbit dan/atau Financial Acquirer telah melaksanakan kegiatannya, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut melaporkan secara tertulis dimulainya kegiatan sebagai Penerbit dan/atau Financial Acquirer
kepada
Direktorat
Akunting
dan
Sistem
Pembayaran. c.
Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya kegiatan tersebut.
d.
Apabila setelah berakhirnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah mendapat persetujuan sebagai Penerbit dan/atau Financial Acquirer belum melaksanakan kegiatannya, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai alasan belum dapat dilaksanakannya kegiatan tersebut dan rencana waktu pelaksanaan kegiatan tersebut.
e.
Laporan tertulis mengenai belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai Penerbit dan/atau Financial Acquirer sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2.
Untuk persetujuan yang diberikan oleh Direktorat Perbankan Syariah, pelaksanaan kegiatan APMK oleh Bank Umum Syariah atau UUS, dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur …
18
mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan UUS. E. Penundaan atau Pembatalan Persetujuan 1.
Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran dapat menunda pemberlakuan persetujuan yang telah diberikan kepada Penerbit dan/atau Financial Acquirer apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir D.1.a, Penerbit dan/atau Financial Acquirer tersebut belum dapat melaksanakan kegiatannya.
2.
Selain karena kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran dapat menunda persetujuan yang telah diberikan apabila kondisi keuangan Bank memburuk, adanya rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank untuk menunda berlakunya persetujuan yang telah diberikan kepada Lembaga Selain Bank tersebut, atau lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga Selain Bank yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dalam kegiatan APMK dan/atau perekonomian nasional.
3.
Jangka waktu penundaan persetujuan oleh Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditetapkan dengan memperhatikan kondisi Penerbit dan/atau Financial Acquirer, permasalahan yang dihadapi oleh Penerbit dan/atau Financial Acquirer, serta faktor lain yang terkait.
4.
Penerbit dan/atau Financial Acquirer baru dapat memulai kegiatannya setelah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis mengenai …
19
mengenai
pencabutan
penundaan
persetujuan
dari
Bank
Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran. 5.
Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran dapat membatalkan persetujuan yang telah diberikan apabila kondisi keuangan Bank memburuk, adanya rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank untuk membatalkan persetujuan yang telah diberikan kepada Lembaga Selain Bank tersebut, atau lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga Selain Bank yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dalam kegiatan APMK dan/atau perekonomian nasional.
6.
Penundaan atau pembatalan atas persetujuan yang telah diberikan kepada Bank Umum Syariah atau UUS sebagai Penerbit dan/atau Financial Acquirer dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan UUS.
II.
PENGHENTIAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN APMK 1.
Penghentian kegiatan sebagai Penyelenggara dapat dilakukan oleh Bank Indonesia atau atas permohonan dari Penyelenggara yang bersangkutan.
2.
Bank Indonesia melakukan penghentian secara tetap penyelenggaraan kegiatan APMK dalam hal: a.
Penyelenggara kegiatan APMK tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia setelah dikenakan sanksi penghentian sementara;
b.
Terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menghukum Penyelenggara untuk menghentikan kegiatan …
20
kegiatan APMK yang dilakukannya atau adanya permintaan tertulis/rekomendasi dari otoritas yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara APMK; atau c.
Adanya permintaan tertulis/rekomendasi kepada Bank Indonesia dari otoritas pengawas yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usaha Penyelenggara, atau otoritas pengawas dimaksud telah menghentikan kegiatan usaha Penyelenggara.
3.
Dalam hal Penyelenggara akan menghentikan kegiatan APMK yang dilakukannya, Penyelenggara dimaksud harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Penyelenggara menghentikan kegiatannya.
4.
Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a.
alasan penghentian kegiatan; dan
b.
mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban Penyelenggara dan Pemegang Kartu;
5.
Bank Indonesia atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 atau atas dasar laporan penghentian kegiatan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 3, menyampaikan surat penegasan kepada Penyelenggara
mengenai penghentian
kegiatan tersebut dan sekaligus mencabut persetujuan yang telah diberikan. 6.
Pelaksanaan
penghentian
kegiatan
oleh
Penyelenggara
harus
dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penghentian kegiatan. 7. Dalam …
21
7.
Dalam hal Penyelenggara yang telah menghentikan kegiatannya tersebut
akan
menyelenggarakan
kembali
kegiatan
APMK,
Penyelenggara tersebut harus mengajukan permohonan tertulis sebelum
melakukan
kegiatannya
dengan
memenuhi
seluruh
persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini. III.
LAIN-LAIN 1.
Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit dan sekaligus sebagai Financial Acquirer, selain wajib memenuhi persyaratan sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada butir I.A.2 wajib pula memenuhi persyaratan sebagai Financial Acquirer sebagaimana dimaksud butir I.A.3.
2.
Permohonan persetujuan untuk Bank dan/atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit dan sekaligus sebagai Financial Acquirer sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat disampaikan dalam satu permohonan.
3.
Bank dan/atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh persetujuan sebagai Penerbit dan akan melakukan kegiatan sebagai Financial Acquirer dan/atau Technical Acquirer harus melaporkan secara tertulis rencana kegiatan sebagai Financial Acquirer dan/atau Technical Acquirer kepada Bank Indonesia. Laporan tertulis sebagaimana tersebut di atas harus dilampiri dengan: a.
Bukti kesiapan perangkat hukum, antara lain berupa: 1)
Fotokopi perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis antara: a)
Financial Acquirer dengan Penerbit lain dan penyedia barang dan/atau jasa; atau
b) Technical Acquirer …
22
b)
Technical Acquirer dengan Penerbit lain, Financial Acquirer lain, dan penyedia barang dan/atau jasa.
2)
Pengaturan mengenai hak dan kewajiban antara: a)
Financial Acquirer dengan Penerbit lain dan penyedia barang dan/atau jasa; atau
b)
Technical Acquirer dengan Penerbit lain, Financial Acquirer lain, dan penyedia barang dan/atau jasa.
3)
Prosedur penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak.
b.
Bukti kesiapan manajemen likuiditas, khusus untuk Financial Acquirer, antara lain meliputi: 1)
mekanisme pemenuhan kewajiban Financial Acquirer, dan
2)
mekanisme dalam hal Financial Acquirer mengalami gagal bayar (failure to settle).
4.
Penerbit dan/atau Financial Acquirer yang akan bekerjasama dengan Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching wajib meminta Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching tersebut untuk melaporkan kegiatannya secara tertulis kepada Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran. Permintaan Penerbit dan/atau Financial Acquirer tersebut dilakukan secara tertulis atau dimuat dalam Perjanjian antara Penerbit dan/atau Financial Acquirer dengan Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching.
5.
Laporan Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching kepada Bank Indonesia sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: a.
rencana waktu dimulainya kerjasama;
b.
nama dan jumlah Penerbit dan/atau Financial Acquirer yang telah bekerjasama dengan Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching …
23
Switching; dan c.
bukti pemenuhan standar uji keamanan sistem dari Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching berdasarkan hasil pemeriksaan security auditor yang independen.
6.
Penyampaian Laporan Laporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini disampaikan kepada: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Gedung D Lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110
IV.
KETENTUAN PERALIHAN 1.
Bank dan Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan kegiatan APMK baik sebagai Prinsipal, Penerbit, dan/atau Financial Acquirer sebelum tanggal 28 Desember 2004 wajib melaporkan secara tertulis
kepada
Bank
Indonesia
mengenai
penyelenggaraan
kegiatannya. 2.
Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memuat: a.
Profil perusahaan (company profile) dari Penyelenggara kegiatan APMK, sekurang-kurangnya meliputi: 1)
nama, tempat, dan kedudukan perusahaan,
2)
bidang usaha perusahaan sesuai yang tercantum dalam Tanda Daftar Perusahaan, khusus untuk Lembaga Selain Bank,
3)
sejarah singkat perusahaan,
4)
informasi
tentang
kegiatan
APMK
yang
telah
diselenggarakan, dan 5) pihak …
24
5) b.
pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara tersebut.
Khusus untuk Penyelenggara yang berupa Lembaga Selain Bank, laporan tersebut harus disertai pula dengan fotokopi akta pendirian badan hukum atau fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang.
3.
Laporan yang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib telah diterima oleh Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran paling lambat tanggal 31 Januari 2006.
4.
Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah bertindak sebagai Prinsipal khusus dan Lembaga Selain Bank yang telah bertindak sebagai Prinsipal umum, yang telah memiliki kantor perwakilan (representative office) di wilayah Indonesia dan akan meningkatkan status kantornya menjadi kantor cabang wajib melaporkan secara tertulis rencana peningkatan status kantornya tersebut kepada Bank Indonesia.
Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 30 Desember 2005. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum. BANK INDONESIA,
MOHAMAD ISHAK DIREKTUR AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN
