RPSEP-11
KENDALA DAN STRATEGI PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Nora Eka Putri Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang Email:
[email protected] Abstrak E-government atau electronic government adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam percepatan pembangunan daerah. E-government merupakan teknologi informasi yang berbasis internet untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Pengembangan e-government bertujuan antara lain: efektivitas prosedur birokrasi yang relatif berbelit-belit, kemudian pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, dan juga peningkatan pendapatan asli daerah. Namun dalam implementasinya penerapan egovernment ini memiliki kendala tertentu misalnya keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang minim karena membutuhkan biaya tinggi dan faktor lainnya. Oleh karena itu diperlukan strategi tertentu agar penerapan e-government dapat terealisasi dengan baik pada pemerintahan daerah di Indonesia. Di antara strategi tersebut adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan atau bimbingan teknis, selanjutnya melengkapi sarana dan prasarana penunjang egovernment teutama yang terkait dengan teknologi informasi yang berbasis internet. Kata Kunci: Pembangunan daerah, electronic government, kendala, strategi A. LATAR BELAKANG E-government adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam percepatan pembangunan daerah. E-government (E-gov)
merupakan teknologi
informasi berbasis internet yang mampu menjadikan tugas dan fungsi pemerintah berjalan secara efektif dan efisien. Pengembangan E-gov bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan masyarakat; dan pelaksanaan pembangunan, akan tetapi dalam implementasinya ternyata masih mengalami kendala-kendala tertentu. Hal yang paling penting dalam penerapan E-gov adalah sumber daya manusia (SDM) yang akan melaksanakan E-gov tersebut. Sebagaaimana diketahui bahwa kualitas SDM yang terdapat di daerah-daerah di Indonesia antara daerah satu dengan daerah lain mengalami perbedaan, namun kecenderungan secara umum SDM yang mampu mengimplementasikan E-gov diasumsikan terbatas, sebab E-gov berkorelasi positif dengan kemampuan mengaplikasikan teknologi informasi (termasuk komputer) sekaligus internet. Kelemahan tersebut di atas menghambat kelancaran implementasi Egov di daerah dan ini berimplikasi bagi pelayanan masyarakat, misalnya pemerintah
tidak mampu melayani masyarakat secara online (pembayaran pajak, pengurusan perizinan, dan lain sebagainya). Lebih jauh kendala SDM ini juga mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, masyarakat hanya fokus melakukan pekerjaan tanpa ada upaya peningkatan kreativitas dan inovasi agar taraf kehidupan meningkat yang dikarenakan terbatas informasi dari pemerintah. Kemudian lemahnya SDM di pemerintah daerah dalam penerapan E-gov juga berdampak pada peningkatan pembangunan, misalnya pelaksanaan seleksi tender pengadaan kegiatan tertentu, kemudian promosi pariwisata daerah, dan lain lain seharusnya dapat dilakukan secara online melalui website pemerintah, namun karena SDM belum bisa mengelola website secara maksimal, sehingga kegiatan tersebut di atas tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Penyebab selanjutnya sebagian dari pemerintah di Indonesia mengeluhkan penerapan E-gov karena keterbatasan sarana dan fasilitas lain yang menunjang E-gov, akibatnya pekerjaan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan juga terhambat dan bermuara pada ketidakmampuan pemerintah daerah untuk mewujudkan prinsip-prinsip good governance dan clean government secara komprehensif. Oleh sebab itu perlu kiranya ditelaah persoalan yang menjadi kendala dan bagaimana strategi agar E-gov dapat diterapkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan di daerah.
B. TELAAH LITERATUR 1. Definisi Electronic Government (E-Gov) Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Stretegi Nasional Pengembangan E-Government bahwa pengembangan E-gov adalah upaya untuk
mengembangkan
penyelenggaraan
kepemerintahan
yang
berbasis
(menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui E-gov dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi yang mencakup aktivitas pengolahan data, pengelolaan informasi dan proses kerja secara elektronik; kemudian pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Menurut Zweers and Planque (2001), E government berhubungan dengan penyedia informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronis, dengan dan oleh
pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan. Tujuan Pengembangan E-Government menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 adalah: a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia setiap saat tanpa batas ruang, waktu dan pembiayaan b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan
perekonomian
nasional
dan
memperkuat
kemampuan
menghadapi perubahan dan perdagangan internasional c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintahan daerah otonom. Sementara itu menurut Djumadal (2003) dalam Khairul Anwar, bahwa E government sebagai aliran informasi fungsi kegiatan pemerintah, yang dapat di bagi menjadi: a. Government to People (G2P:G2C), dimana pemerintah memberi informasi kepada masyarakat dan masyarakat memberi masukan kepada pemerintah b. Government to business, dimana pemerintah memberi informasi tentang pasar, mempromosikan produk daerah, pelayanan perizinan, pajak dan sebagainya c. Government to Government, dimana ditekankan pada komunikasi, koordinasi dan kolaborasi (kepegawaian, keuangan, perencanaan pembangunan dan lainlain). Selanjutnya menurut Khairul Anwar dan Asianti Oetojo, manfaat dari pengembangan E government adalah: a. Menghilangkan prosedur birokrasi yang selama ini dianggap berbelit, lamban, biaya tinggi dan inefisien sehingga pada akhirnya akan menghambat optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah b. Fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat bisa dilakukan secara transparan sehingga diharapkan akan tercipta aparatur pemerintahan yang
kredibel, bersih, bertanggung jawab (good goverenance). Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan informasi sebanyak-banyaknya dari pemerintah c. Mendorong
masyarakat
untuk
lebih
aktif
berpartisipasi
pada
proses
pembangunan dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada d. Menjembatani antara produsen dan konsumen, penjual dan pembeli, penyedia dan pengguna teknologi, potensi daerah dan investor, pemerintah dan masyarakat. Berikut ini adalah skema yang menjelaskan pelaksanaan e government dalam pembangunan daerah: Skema E-Government
Kota
Good Governance -
EGovernmen t
-
Pelayanan Terpadu
-
Debirokratisasi Keterbukaan Kemudahan Pelayanan Partisipasi Masyarakat Menjembatani antara produsen, konsumen, penjual dan pembeli, dll
- Informasi - Perizinan - Perpajakan - Kependudukan - dll
Desa
Peningkatan PAD
Kesejahteraan
Sumber: Khairul Anwar dan Asianti, 2004
C. PEMBAHASAN
1. Kendala Penerapan E-Government Implementasi e-government dalam menunjang pembangunan daerah sangat diperlukan, sebab melalui e-government tugas dan tanggungjawab pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan PAD dapat dioptimalkan dengan e-
government. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapannya tidak demikian terdapat beberapa kendala baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Di antara yang menjadi kendala dalam implementasi E-gov ini adalah kesiapan birokrasi. Lebih jauh bahwa pemerintah daerah belum optimal menerapkan E-gov disebabkan belum terdapatnya organisasi yang fokus pekerjaannya terkait dengan implementasi E-gov. Hal ini sesuai dengan Kepmendagri Otoda No 50 Tahun 2000 tentang Pedoman SOTK Daerah (Di antaranya pembentukan Kantor/Badan Pengolahan Data Elektronik atau K/BPDE) serta Inpres No 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Sehingga semangat penerapan E-gov ini relatif terkendala karena tidak terdapatnya instansi pemerintah yang akan mengolah data elektronik tersebut K/BPDE). Sebab yang akan membuat perencanaan terhadap pengolahan data elektronik ini ditentukan oleh instansi terkait yang fokus pekerjaan pada perencanaan sampai dengan evaluasi pengolahan data elektronik di pemerintah daerah. Misalnya di Kota Padang, website Pemerintah Kota Padang dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yaitu pelaksanaan program optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi, di antaranya pengembangan content data website kota Padang, Pengembangan dan perbaikan jaringan lokal dan hotspot, Peningkatan kualitas SDM teknis teknologi informasi, Sistem informasi dan data menara seluler di Kota Padang, dan lain lain. Namun di dalam penerapannya masih terdapat kelemahan pada website yang ditampilkan, contoh kolom opini yang tidak di up to date, selanjut content tranparansi anggaran yang kosong sehingga masyarakat yang menginginkan informasi juga kecewa disebabkan informasi yang tidak komprehensif.
Selanjutnya keterbatasan SDM yang mampu mengelola E-gov dengan baik sehingga tenaga ahli yang tersedia terbatas yang
mengakibatkan beban pekerjaan
semakin menumpuk. Kemudian hal tersebut juga terhambat karena sarana dan fasilitas yang terbatas, sebab pengadaan komponen teknologi informasi tersebut membutuhkan biaya yang tinggi, jika PAD daerah tinggi dan pemerintahnya juga mendukung maka persoalan ini tidak terlalu memberatkan namun jika sebaliknya yang terjadi akibatnya implementasi E-gov juga tidak maksimal. Faktor jaringan komunikasi juga menjadi kendala yang signifikan sebab seluruh pekerjaan yang terkait dengan E-gov juga berhubungan dengan jaringan komunikasi sehingga jika jaringan komunikasi bermasalah maka pekerjaan akan tertunda
2. Strategi Pengembangan E-Government Strategi diperlukan dalam pengembangan E-gov, di antaranya adalah: a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. Masyarakat mengharapkan layanan publik yang terintegrasi tidak bersekat-sekat oleh batasan organisasi dan kewenangan birokrasi. Dunia usaha memerlukan informasi dan dukungan interaktif dari pemerintah, begitu juga dengan lembaga negara lainnya bahwa kelancaran informasi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah daerah secara holistik. Penataan sistem manajemen dan proses kerja harus dirancang sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga mampu menyerap informasi secara cepat dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Di antara rancangan tersebut harus mencapai sasaran antara lain, sistem yang ditata berfokus pada kebutuhan rakyat; kemudian komitmen yang jelas untuk melakukan perubahan lebih baik; penguatan e-leadership; rasionalisasi peraturan dan prosedur operasional c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, perkembangan teknologi informasi dan jaringan komunikasi memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fingsi agar lebih optimal dan tepat sasaran. Salah satunya dengan cara menetapkan standarisasi yang terkait dengan manajemen dokumen dan data elektronik d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
Untuk mencapai tujuan e-gov ,
partisipasi dunia usaha dalam pelayanan publik perlu untuk dikembangkan, misalnya keterlibatan dalam mengembangkan komputerisasi, jaringan informasi
dan teknologi informasi sehingga mampu memperluas cakupan pelayan publik tersebut. e. Mengembangkan kapasitas SDM pada pemerintah daerah disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat. Pengembangan kapasitas SDM ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah antara lain: meningkat kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan komunikasi; pemberian pendidikan dan pelatihan terkait dengan teknologi informasi; peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; perubahan pola pikir dan sikap budaya kerja aparatur pemerintah melalui sosialisasi
mengenai konsep e-government; kemudian peningkatan motivasi
melalui penghargaan atau apresiasi kepada SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi. f. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan tahapan yang realistik dan terukur. Penerapan e-government harus dimulai dari perencanaan yang jelas (SDM, fasilitas,dll); implementasi (pembuatan sistem informasi publik); pemantapan dengan membuat situs transaksi pelayanan publik; pemanfaatan teknologi informasi tersebut D. KESIMPULAN Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain a.
Kendala dalam penerapan e-gov adalah birokrasi pemerintah yang belum optimal dalam mengimplementasikan e-gov, kemudian terbatasnya SDM dan sarana serta fasilitas juga membuat perkembangan e-gov di suatu daerah menjadi terhambat sehingga proses pelayanan publik juga tidak maksimal
b.
Strategi yang dapat dikembangkan dalam penerapan e-gov di pemerintah daerah untuk menunjang kesejahteraan rakyat adalah birokrasi yang pro aktif dengan e-gov ini melalui pembentukan K/BPDE di pemerintahan, selanjutnya melengkapi sarana dan fasilitas penunjang e-gov serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM sehingga tujuan pemerintah untuk pembangunan, melayani masyarakat, serta peningkatan PAD sesuai dengan tujuan e-gov dapat terwujud.
DAFTAR PUSTAKA Anwar, M Khairul.2004. Aplikasi SIM bagi Pemerintahan di Era Otoda, SIMDA. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dwiyanto,Agus.2002. Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Djumadal, Surat,J.2003. Pengembangan E-Gov Pemerintah Provinsi DIY. Makalh studi lapangan E-Gov di UMM Puspitosari, Hesti,dkk.2012. Filosofi Pelayanan Publik. Malang: Setara Press Siagian, P Sondang.1999. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara Tamin, Feisal.2004. Reformasi Birokrasi, Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara. Jakarta: Belantika Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Stretegi Nasional Pengembangan EGovernment
