RPP SISDIKNAS: RPP Pendidikan Anak Usia Dini

Laman RPP SISDIKNAS - RPP Pendidikan Anak Usia Dini

RPP/RUU Tentang 1 2 3 4 5 6

RPP SISDIKNAS: RPP Pendidikan Anak Usia Dini

PAUD DIKDASMEN DIKTI WAJAR SNP BHP

Menu Utama

· Depan · 10 Teratas · Account Anda · Download · Forum Diskusi · Kirim Berita · Pencarian · Statistik · Survey · Topik Who's Online Saat ini ada, 1 tamu 0 member yang sedang online. Anda bukan member. Silakan daftar di sini, gratis!

Link Terkait

· EDUCENTER - Pusat

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR:…. TAHUN …… TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Belajar dan Kursus di BSD · Lebih Banyak Tentang Pendidikan Anak Usia Dini · Berita oleh Depdiknas Berita terpopuler tentang RPP Pendidikan Anak Usia Dini: RPP Pendidikan Anak Usia Dini

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Nilai Berita Rata-rata: 2.5 Pemilih: 2

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Anak Usia Dini. Mengingat: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78 Tambahan Lembaran Negara No.4301);

Beri nilai berita ini:

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. Vote!

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Opsi Versi Cetak

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan anak usia dini, yang selanjutnya disebut PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai berusia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 2. PAUD jalur pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan anak berusia empat tahun sampai enam tahun yang dilaksanakan melalui Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, dan bentuk lain yang sederajat. 3. PAUD jalur pendidikan nonformal edu center adalah pendidikan yang diselenggarakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan anak sejak lahir sampai berusia enam tahun yang dilaksanakan melalui Taman Penitipan Anak,

Beri tahu Teman

Laman RPP SISDIKNAS - RPP Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain, dan bentuk lain yang sederajat. 4. PAUD jalur pendidikan informal adalah upaya pembinaan dan pengembangan anak sejak lahir sampai berusia enam tahun yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. 5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. 6. Peserta didik pada PAUD adalah anak sejak lahir sampai berusia enam tahun yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. 7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia lima tahun sampai enam tahun. 8. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan keagamaan Islam bagi anak berusia lima tahun sampai enam tahun. 9. Taman Penitipan Anak selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai berusia enam tahun 10. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia dua tahun sampai enam tahun 11. Program pembelajaran PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal. 12. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota. 14. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional. 15. Menteri Agama adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Agama. 16. Menteri lain adalah Menteri selain Menteri dan Menteri Agama.

BAB II FUNGSI DAN BENTUK SATUAN PAUD Pasal 2 PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Pasal 3 (1) Bentuk satuan PAUD jalur pendidikan formal meliputi TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat. (2) Bentuk lain yang sederajat dengan RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Bustanul Athfal (BA), Tarbiyatul Athfal (TA), dan Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKQ). Pasal 4 (1) TK dan RA, atau bentuk lain yang sederajat menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia lima tahun sampai enam tahun. (2) Penyelenggaraan pendidikan pada TK DAN RA atau bentuk lain yang sederajat berlangsung selama satu tahun atau dua tahun. (3) TK dan RA atau bentuk lain yang sederajat dapat diselenggarakan menyatu dengan SD/MI sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini.

Laman RPP SISDIKNAS - RPP Pendidikan Anak Usia Dini (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan TK dan RA atau bentuk lain yang sederajat lingkungan SD/MI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh bupati/walikota atau pejabat lain yang berwenang.

Pasal 5 (1) Bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal meliputi TPA, KB, atau bentuk lain yang sederajat. (2) Bentuk lain yang sederajat dengan TPA dan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Taman Bermain, Taman Balita, dan Taman Pendidikan Anak Sholeh (TAPAS), dan PAUD yang diintegrasikan dengan program layanan yang telah ada seperti Posyandu dan Bina Keluarga Balita.

Pasal 6 (1) TPA atau bentuk lain yang sederajat menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai berusia enam tahun. (2) KB atau bentuk lain yang sederajat menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia tiga tahun sampai empat tahun. (3) Pengelompokan anak untuk program pendidikan pada TPA, KB, dan bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak. (4) Penyelenggaraan TPA, KB, atau bentuk lain yang sederajat dapat diintegrasikan dengan progam layanan lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas layanan PAUD kepada seluruh lapisan masyarakat.

BAB III PESERTA DIDIK Pasal 7 (1) Peserta didik terdiri atas anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 tahun. (2) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada PAUD yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 8 (1) Pendidikan agama diajarkan oleh pendidik yang seagama dengan peserta didik. (2) Pelaksanaan pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 9 Peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat serta kemampuannya.

Pasal 10 (1) Peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat memperoleh pendidikan khusus atau layanan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. (2) Pelaksanaan pendidikan khusus atau pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 11


(1) Peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dapat memperoleh beasiswa dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip adil, memotivasi, dan cukup.

Pasal 12 (1) Peserta didik PAUD jalur pendidikan formal maupun nonformal berhak pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara baik dalam satu daerah maupun antar daerah. (2) Peserta didik yang belajar di negara lain berhak pindah ke tingkat yang setara dengan PAUD.

Pasal 13 (1) Setiap peserta didik PAUD dan orang tua / walinya wajib mentaati peraturan yang berlaku (2) Orang tua/wali peserta didik ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut.

BAB IV PAUD JALUR PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Program Pembelajaran

Pasal 14 (1) Program pembelajaran TK, RA dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki pendidikan dasar. (2) Program pembelajaran TK, RA dan bentuk lain yang sederajat merupakan seperangkat program pembelajaran yang dikelompokkan dalam: a. pendidikan keimanan dan ketakwaan; b. pendidikan budi pekerti dan kepribadian; c. pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kelompok pendidikan estetika; e. kelompok pendidikan jasmani dan kesehatan. (3) Kelompok pendidikan keimanan dan ketakwaan pada TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk pencerahan diri dan peningkatan potensi spiritual. (4) Kelompok pendidikan budi pekerti dan kepribadian pada TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk pencerahan kesadaran moral/akhlak/etika dan peningkatan kualitas diri. (5) Kelompok Pendidikan keimanan dan ketakwaan serta budi pekerti dan kepribadian pada TK, RA atau bentuk lain yang sederajat diamalkan sehari-hari oleh peserta didik sehingga menjadi suatu kebiasaan baik di dalam maupun di luar sekolah, dengan contoh pengamalan diberikan oleh setiap pendidik dalam interaksi sosialnya, serta dikembangkan menjadi bagian dari budaya sekolah. (6) Kelompok pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi pada TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik secara akademik memasuki pendidikan dasar dengan menekankan pada penyiapan kemampuan berkomunikasi dan berlogika yaitu berbicara, pramembaca, pramenulis dan praberhitung yang harus dilaksanakan secara hati-hati, tidak memaksa dan menyenangkan sehingga anak menyukai belajar. (7) Kelompok pendidikan estetika pada TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan sensitifitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni.

Laman RPP SISDIKNAS - RPP Pendidikan Anak Usia Dini (8) Kelompok pendidikan jasmani dan kesehatan pada TK, RA bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportifitas dan kesadaran hidup sehat. (9) Semua kelompok pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terasa hidup, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreatifitas serta kemandirian. (10) Program pembelajaran disusun dengan memperhatikan tingkat perkembangan fisik dan psikologis peserta didik serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak. (11) Pengembangan Program pembelajaran TK, RA dan bentuk lain yang sederajat didasarkan pada prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak, sosial budaya, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. (12) Pengembangan Program pembelajaran TK, RA dan bentuk lain yang sederajat harus mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial. (13) Program pembelajaran dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan relevansinya oleh masing-masing satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 15 (1) Pendidik pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat disebut guru. (2) Pendidik pada TK,RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. (3) Rasio pendidik terhadap peserta didik pada TK, RA atau bentuk lain yang sederajat adalah satu pendidik untuk maksimal 25 peserta didik. (4) Ketentuan mengenai kompetensi akademik, kompetensi pedagogik, dan kualifikasi psikologi pendidik dikembangkan oleh KSNP dan ditetapkan oleh Menteri. (5) Tenaga kependidikan pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sekurangkurangnya mencakup kepala TK,RA dan tenaga kebersihan. (6) Persyaratan untuk menjadi kepala TK,RA meliputi: a. Pernah menjadi guru TK,RA b. Berijasah minimum diploma dua (DII) c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK, RA dan d. Memiliki kemampuan pendidikan.

kepemimpinan,

manajerial,

enterpreneurial

di

bidang

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana Pendidikan Pasal 16 (1) TK, RA dan bentuk lain yang sederajat harus memiliki sarana dan prasarana belajar yang diperlukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. (2) Prasarana pendidikan TK, RA dan bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya berupa ruang kelas, ruang guru, ruang bermain, halaman bermain, kamar mandi atau kamar kecil. (3) Rasio luas ruang kelas untuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat per peserta didik adalah satu peserta didik sekurang-kurangnya membutuhkan 1,2 m2 (4) Sarana pendidikan pada TK, RA dan bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya berupa alat bermain, alat peraga pendidikan, bahan ajar, dan sarana pendukung lainnya. (5) Standar sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) dikembangkan oleh KSNP dan ditetapkan oleh Menteri.


Pasal 17 (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan pada TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai. (3) Masa pakai sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima Pengelolaan Pendidikan Pasal 18 (1) Pengelolaan TK,RA dan bentuk lain yang sederajat mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. (2) Pengelolaan TK, RA atau bentuk lain yang sederajat minimal mencakup pengaturan tentang: a. Program pembelajaran dan silabusnya b. Kalender Kegiatan Pendidikan; c. Pembagian tugas diantara pendidik d. Pembagian tugas diantara tenaga kependidikan; e. Biaya operasional satuan pendidikan (3) Ketentuan mengenai pengelolaan TK, RA dan bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) menjadi tanggungjawab satuan pendidikan masingmasing. Pasal 19 (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu model TK, RA atau bentuk lain yang sederajat sebagai percontohan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Keputusan Menteri atau Menteri lain yang terkait.

Bagian Keenam Evaluasi Pasal 20 (1) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada TK, RA atau bentuk lain yang sederajat. (2) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengacu pada panduan pelaksanaan evaluasi hasil belajar TK, RA yang diterbitkan oleh Balitbang.

Bagian Ketujuh Akreditasi Pasal 21 (1) Akreditasi TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilakukan untuk menentukan kelayakan kinerja program satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. (2) Akreditasi TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedelapan Pendirian satuan pendidikan


Pasal 22 (1) Pendirian TK, RA dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setelah memperoleh izin pendirian dari Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (2) Syarat-syarat untuk memperoleh ijin pendirian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. memiliki pengelola pendidikan;

yang

bertanggung

jawab

dalam

pengelolaan

program

b. tersedia sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran; c. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan; d. menggunakan program pembelajaran e. memiliki sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan. (3) Syarat pendirian bentuk lain yang sederajat ditetapkan lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri. (4) Syarat pendirian RA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB V PAUD JALUR PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu Program Pembelajaran Pasal 23 (1) Program pembelajaran pada TPA, KB, dan bentuk lain yang sederajat merupakan seperangkat program pembelajaran yang dilaksanakan secara fleksibel. (2) Program pembelajaran disusun berdasarkan tahap perkembangan anak. (3) Program pembelajaran pada TPA, KB, atau bentuk lain yang sederajat bagi peserta didik yang berusia lima sampai enam tahun diselenggarakan dengan mengupayakan kesiapan belajar peserta didik untuk memasuki pendidikan dasar. (4) Program pembelajaran dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak serta memperhatikan kecerdasan jamak. (5) Pengembangan program pembelajaran didasarkan pada prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik, sosial budaya, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat (6) Pengembangan program pembelajaran harus mengintegrasikan kebutuhan peserta didik terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial, termasuk kesejahteraannya. (7) Program pembelajaran dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan relevansi-nya oleh satuan pendidikan.

Bagian Kedua Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 24 (1) Pendidik pada TPA, KB, dan bentuk lain yang sederajat disebut pamong. (2) Pendidik pada TPA, KB sekurang-kurangnya terdiri atas seorang pamong yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. (3) Rasio pendidik terhadap peserta didik pada TPA, KB atau bentuk lain yang sederajat harus mempertimbangkan kondisi serta usia peserta didik.

Laman RPP SISDIKNAS - RPP Pendidikan Anak Usia Dini (4) Tenaga kependidikan pada TPA, KB atau bentuk lain yang sederajat sekurangkurangnya mencakup pengelola satuan pendidikan dan tenaga kebersihan.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Pendidikan Pasal 25 (1) TPA, KB dan bentuk lain yang sederajat harus memiliki sarana dan prasarana belajar yang diperlukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan fisik, serta pertumbuhan kecerdasan jamak. (2) Sarana pendidikan pada TPA, KB, dan bentuk lain yang sederajat sekurangkurangnya berupa alat bermain yang tersedia di lingkungan sekitar. (3) Prasarana pendidikan pada TPA sekurang-kurangnya berupa tempat bermain, ruang/tempat istirahat peserta didik, kamar mandi atau kamar kecil. (4) Prasarana pendidikan pada KB sekurang-kurangnya berupa tempat bermain dan kamar kecil. (5) Standar sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) dikembangkan oleh KSNP dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26 (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan pada TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai. (3) Masa pakai sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat Pengelolaan Pendidikan Pasal 27 (1) Pengelolaan TPA, KB dan bentuk lain yang sederajat mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. (2) Pengelolaan TPA, KB dan bentuk lain yang sederajat pada tingkat satuan pendidikan menjadi hak otonom satuan pendidikan yang bersangkutan. (3) Pengelolaan TPA, KB dan bentuk lain yang sederajat pada tingkat satuan pendidikan sekurang-kurangnya meliputi proses pembelajaran, ketenagaan, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan dan peserta didik.

Pasal 28 (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu model TPA, KB, atau bentuk lain yang sederajat sebagai percontohan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Keputusan Menteri atau Menteri lain yang terkait.

Pasal 29 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kesadaran, kepedulian, pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif orangtua/waliserta masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini. (2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, kursus, penyuluhan, seminar, penerbitan brosur; leaflet; booklet; atau kegiatan lain yang sejenis .


Bagian Kelima Evaluasi Pasal 30 (1) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada TPA, KB atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Keenam Akreditasi

Pasal 31 (1) Akreditasi TPA, KB dan bentuk lain yang sederajat dilakukan untuk menentukan kelayakan kinerja program pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. (2) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Bagian Ketujuh Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 32 (1) Penyelenggaraan program pendidikan pada TPA, KB, dan bentuk lain yang sederajat wajib didaftarkan pada Pemerintah Kabupaten/Kota atau lembaga yang berwenang. (2) Hal-hal yang perlu dilaporkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengelola yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program pendidikan; b. sarana dan prasarana pembelajaran; c. pendidik dan pendidikan;

tenaga

yang

memungkinkan

kependidikan

yang

terselenggaranya

mengacu

pada

standar

kegiatan nasional

d. program pembelajaran. e. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan.

BAB VI PENYELENGGARAAN PAUD OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN Pasal 33 (1) Lembaga PAUD dari negara lain yang terakreditasi atau yang diakui oleh pemerintah dapat menyelenggarakan PAUD di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk penyertaan modal atau bentuk finansial lainnya dan pengajaran atau proses lainnya. (2) Besarnya penyertaan modal asing pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Lembaga PAUD yang diselenggarakan oleh lembaga negara lain harus bekerjasama dengan penyelenggara nasional dan/atau lokal atas dasar prinsip kesetaraan. (4) Tenaga kependidikan dan pendidik lembaga PAUD yang diselenggarakan oleh negara lain harus berasal dari penyelenggara atau lembaga pendidikan yang terkait. (5) Tenaga kependidikan dan pendidik dari negara lain harus tunduk pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. (6) Penyelenggara PAUD oleh lembaga negara asing tidak dapat memiliki tanah di Indonesia. (7) Proses perijinan dan partisipasi lembaga PAUD yang diselenggarakan oleh lembaga negara lain dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 34


(1) Lembaga PAUD yang diselenggarakan oleh lembaga negara lain wajib mengenalkan budaya dan bahasa Indonesia kepada peserta didik. (2) Lembaga PAUD yang diselenggarakan oleh lembaga negara lain wajib menyediakan pendidik dan fasilitas untuk penananam nilai-nilai moral dan keagamaan yang sesuai dengan agama anak yang berkewarganegaraan Indonesia. (3) Lembaga PAUD yang diselenggarakan oleh lembaga negara lain mengikutsertakan sekurang-kurangnya 30% pendidik warga negara Indonesia.

wajib

Pasal 35

(1) Pemerintah mengakui bentuk-bentuk kerjasama internasional pendidikan anak usia dini, seperti program kembaran, waralaba, operasi bersama, patungan modal, pemagangan sesuai dengan kondisi dan perkembangan selama mengikuti ketentuan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan tujuan PAUD di Indonesia. (2) Pemerintah secara teratur mengadakan evaluasi dan pengawasan terhadap semua bentuk pelayanan PAUD yang melibatkan partisipasi asing.

BAB VII PENDANAAN Pasal 36 (1) Sumber pendanaan penyelenggara PAUD dapat diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, masyarakat dan/atau sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat. (2) Pendanaan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggungjawab masyarakat. (3) Pengumpulan dana dari masyarakat dapat berupa iuran, sumbangan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, penyertaan modal (saham), dan bentuk lain yang sah secara hukum. (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah membantu pendanaan diselenggarakan oleh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

PAUD

yang

Pasal 37 (1) Pendanaan PAUD yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. (2) Prinsip keadilan dalam penentuan sumber pendanaan dilaksanakan dengan memberikan keringanan beban pembiayaan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan. (3) Prinsip kecukupan dalam penentuan sumber pendanaan dilaksanakan melalui penghimpunan dana pendidikan yang didasarkan pada kebutuhan untuk memenuhi standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan. (4) Prinsip berkelanjutan dalam penentuan sumber pendanaan dilaksanakan agar pendanaan mampu mencapai, mempertahankan, bahkan meningkatkan mutu pendidikan secara terus menerus. (5) Penghimpunan dan penggunaan dana pendidikan harus dilakukan secara efisien, efektif dan akuntabel.

BAB VIII PENGAWASAN Pasal 38 (1) Pengawasan dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan mutu manajemen dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Laman RPP SISDIKNAS - RPP Pendidikan Anak Usia Dini (2) Pengawasan mencakup pengawasan administratif dan pengawasan teknis edukatif penyelenggara pendidikan.

Pasal 39

(1) Pemerintah provinsi mengkoordinasikan pengawasan terhadap penyelengga-raan PAUD jalur formal dan nonformal lintas kabupaten/kota. (2) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap penyelengga-raan PAUD jalur formal dan nonformal di wilayahnya. (3) Dewan pendidikan penyelenggaraan PAUD.

kabupaten/kota

ikut

melakukan

pengawasan

terhadap

Pasal 40

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan dewan pendidikandapat mengumumkan hasil pengawasan secara terbuka kepada publik. (2) Hasil pengawasan penyelenggaraan PAUD dapat dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dan pengambilan tindakan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 41 Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan anak usia dini yang ada pada saat diberlakukan Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Semua ketentuan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun, terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 43 (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (2) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal .......... 200..

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal : ...


SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LEMBARAN NEGARA NOMOR ... TAHUN ...

Catatan: Revisi 27 Desember 2004

Associated Topics

Threshold 00

Menurut Kiriman Menurut Kiriman

Yang lama dulu Yang lama dulu

Ulangi

Isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengirimnya.

Anda tidak dibolehkan mengirim komentar, silakan daftar di sini

Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license. Generasi halaman: 15.87 detik

RPP SISDIKNAS: RPP Pendidikan Anak Usia Dini

Recommend Documents