RKS (RENCANA KERJA DAN SYARAT) PT. KAI Commuter Jabodetabek

DOKUMEN SELEKSI UMUM/ RKS (RENCANA KERJA DAN SYARAT) NOMOR DOKUMEN: 1156 / LL / KCJ / RKS /XI/2012 Tanggal, 20 November 2012

PENGADAAN JASA KONSULTANSI SURVEI KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2012

PT. KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda Lt. 2 Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat 10120 Telepon : (021) 345 3535 / Fax: (021) 348 34084 www.krl.co.id

KATA PENGANTAR

PT. KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) adalah anak perusahaan PT. Kereta Api (Persero) yang bergerak dalam bidang jasa pengelolaan angkutan Kereta Rel Listrik (KRL) untuk daerah Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi).

Untuk menunjang kebutuhan yang mendesak atas kelancaran operasional dan kenyamanan layanan jasa Kereta Rel Listrik serta tangung jawab atas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), KCJ melaksanakan Pengadaan inikepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman dibidangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kepada calon peserta Pengadaan diharapkan untuk mempelajari terlebih dahulu Dokumen Seleksi/ RKS ini dengan cermat agar tidak terdapat kesalahan dalam mengikuti pelaksanaan pengadaan ini. Kesalahan pada pengajuan penawaran dapat menggugurkan atau tidak lulus evaluasi, untuk itu calon peserta diharuskan melaksanakan ketentuan dalam pengadaan ini dengan lengkap dan benar.

Dokumen yang sudah diserahkan kepada panitia menjadi hak panitia dan tidak akan dikembalikan kecuali Jaminan Penawaran untuk peserta yang tidak menang/gugur. Hasil evaluasi Pengadaan ini akan diumumkan oleh panitia kepada seluruh peserta. Apabila masih terdapat hal – hal yang belum jelas, peserta dapat meminta keterangan / penjelasan kepada panitia.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya untuk berpatisipasi dalam Pengadaan ini diucapkan terima kasih.

Panitia Pengadaan

Ketua

Kata Pengantar dan Daftar Isi

DOKUMEN SELEKSI/ RKS RENCANA KERJA DAN SYARAT PENGADAAN JASA KONSULTANSI SURVEI KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2012 Daftar Isi

1.

Kata Pengantar

2.

Daftar isi

3.

BAB I

INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG

I. 1

4.

BAB II

DATA DOKUMEN SELEKSI

II.1

5.

BAB III

BENTUK SURAT PENAWARAN, SURAT KUASA, SURAT PERJANJIAN

III.1

6.

BAB IV

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

IV.1

7.

BAB V

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

8.

BAB VI

KERANGKA ACUAN KERJA

9.

BAB VII

DAFTAR KUANTITAS, ANALISA HARGA SATUAN DAN MEODE PELAKSANAAN

10.

PENGESAHAN DOKUMEN PENGADAAN

Kata Pengantar dan Daftar Isi

V.1 VI.1 VII.1 VIII.1

BAB I INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG A. UMUM

1. PENGGUNA BARANG/JASA

1.1

2. PENYEDIA BARANG/JASA

2.1

Konsultan/lembaga pendidikan yang berbadan hukum yang mempunyai pengalaman melakukan survey dengan persyaratan teknik yang tertuang dalam data lelang.

3. PERSYARATAN PESERTA LELANG

3.1

Pelelangan ini dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan pelelangan umum dengan pasca kualifikasi.

3.2

Peserta lelang harus menyerahkan dokumen penawaran yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang.

3.3

Peserta lelang yang telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

4.1

Pelelangan dilakukan dengan pasca kualifikasi, dokumen kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran.

4.2

Formulir Isian Kualifikasi tercantum dalam BAB III Dokumen Lelang ini.

5.1

Setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan.

5.2

Peserta lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk setiap pelelangan pekerjaan selain penawaran alternative (bila diminta) akan digugurkan.

5.3

Jumlah dokumen penawaran yang harus disampaikan oleh peserta lelang sesuai dengan bab 1 pasal 18.1.

6. BIAYA PENAWARAN

6.1

Semua biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang untuk mengikuti pelelangan menjadi beban Penyedia Barang dan tidak mendapat penggantian dari Pengguna Barang.

7. PENJELASAN DOKUMEN LELANG

7.1

Panitia pengadaan memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam data lelang.

7.2

Dalam acara penjelasan lelang, dijelaskan mengenai :

4. KUALIFIKASI LELANG

5. SATU PENAWARAN SETIAP SATU PESERTA LELANG

Yang disebut Pengguna Barang/Jasa dalam Pengadaan ini adalah PT. KAI Commuter Jabodetabek

1. Metode penyelenggaraan pelelangan; 2. Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul atau dua tahap); 3. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran; 4. Acara pembukaan dokumen penawaran; 5. Metode evaluasi;

BAB I : INTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG

I.1

6. Hal-hal yang menggugurkan penawaran; 7. Jenis kontrak yang akan digunakan; 8. Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; 9. Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran. 7.3

Pertanyaan dari peserta lelang, jawaban dari panitia pengadaan, keterangan lain termasuk perubahannya, dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP). BAP ditandatangani oleh panitia pengadaan dan minimal 2(dua) wakil peserta yang hadir.

7.4

Apabila dalam BAP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia pengadaan harus menuangkan ke dalam addendum dokumen lelang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta lelang secara tertulis.

7.5

Peserta lelang yang tidak hadir pada saat penjelasan dokumen lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/ menggugurkan penawarannya.

B. DOKUMEN LELANG

8. ISI DOKUMEN LELANG

8.1

Dokumen Lelang terdiri dari : Bab I.

INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG;

Bab II.

DATA LELANG;

Bab III.

BENTUK SURAT;

Bab IV.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK;

Bab V.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK;

Bab VI.

SPESIFIKASI TEKNIS;

Bab VII.

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA;

Bab VIII.

PENGESAHAN DOKUMEN PENGADAAN; Adendum (bila ada)

9. KLARIFIKASI DOKUMEN LELANG

10. ADDENDUM DOKUMEN LELANG

9.1

Calon Peserta Lelang yang memerlukan klarifikasi atas isi dokumen lelang dapat memberitahukan kepada panitia pengadaan secara tertulis dan diterima oleh panitia pengadaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

9.2

Panitia pengadaan wajib menanggapi setiap klarifikasi secara tertulis, sebelum addendum dokumen lelang diterbitkan.

10.1

Sebelum batas waktu penyampaian penawaran berakhir, Pengguna Barang dapat mengubah ketentuan dokumen lelang dengan menerbitkan addendum.

10.2

Setiap Addendum yang diterbitkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus disampaikan secara tertulis dalam waktu bersamaan kepada semua peserta lelang.

10.3

Apabila addendum diterbitkan oleh Pengguna Barang kurang dari 3


I.2

(tiga) hari kerja dari batas akhir pemasukan penawaran, maka untuk memberi waktu yang cukup kepada peserta lelang dalam penyiapan penawaran, Pengguna Barang wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.

C. PENYIAPAN PENAWARAN 11. BAHASA PENAWARAN

11.1

Semua dokumen penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.

12. DOKUMEN PENAWARAN

12.1

Dokumen penawaran terdiri dari : (a)

Surat penawaran; harus bermaterai cukup, bertanggal, ditanda tangani oleh yang berhak dan dicap perusahaan /koperasi/lembaga.

(b)

Lampiran surat penawaran; terdiri dari: 1. Jaminan Penawaran; 2. Daftar kuantitas dan harga; 3. Surat kuasa (bila diperlukan); 4. Lampiran lain yang ditentukan dalam daftar simak dokumen lelang;

13. HARGA PENAWARAN 13.1

Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran berdasar jumlah rincian dalam daftar kuantitas dan harga.

13.2

Harga penawaran harus ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf. Apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa diartikan/tidak bermakna, maka pada saat pembukaan penawaran ditulis “TIDAK JELAS”, dalam evaluasi penawaran tidak boleh digugurkan dan harga penawaran yang berlaku adalah harga penawaran terkoreksi.

13.3

Peserta lelang harus mengisi harga satuan dan jumlah harga untuk semua mata pembayaran dalam daftar kuantitas dan harga. Apabila harga satuan dicantumkan nol/tidak diisi untuk mata pembayaran tertentu, maka dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.

13.4

Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh Penyedia Barang dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya sudah termasuk dalam harga penawaran.

13.5

Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah tetap.

14.1

Harga satuan dasar, harga satuan pekerjaan dan jumlah harga penawaran harus menggunakan mata uang Rupiah.

14.2

Cara pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam data lelang.

14. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

15. MASA BERLAKUNYA 15.1 PENAWARAN

Masa berlakunya penawaran adalah sesuai ketentuan dalam data lelang.

15.2

Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, panitia pengadaan dapat meminta kepada peserta lelang secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.


I.3

15.3

Peserta lelang dapat: a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran, tetapi meminta memperpanjang masa berlakunya jaminan penawaran untuk jangka waktu tertentu dan menyampaikan pertanyaan perpanjangan masa berlakunya penawaran dan perpanjangan jaminan penawaran kepada panitia pengadaan; b. Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan penawarannya tidak disita dan tidak dikenakan sangsi.

16. JAMINAN

16.1

Peserta Lelang harus menyediakan jaminan penawaran dalam mata uang Rupiah. Nilai dan masa berlakunya sesuai ketentuan dalam data lelang.

16.2

Jaminan Penawaran harus diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagai mana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

16.3

Bentuk jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam bentuk jaminan.

16.4

Penawaran yang tidak dilampiri jaminan penawaran sesuai ketentuan dinyatakan gugur.

16.5

Jaminan penawaran dari peserta lelang yang tidak dikembalikan segera setelah penetapan pemenang lelang.

16.6

Jaminan penawaran dari pemenang lelang dikembalikan segera setelah pemenang lelang menyerahkan jaminan pelaksanaan.

16.7

Jaminan Penawaran akan disita apabila:

PENAWARAN

17. BENTUK DAN PENANDAAN PENAWARAN

jaminan

menang

(a)

Peserta lelang menarik penawarannya selama masa berlakunya penawaran; atau

(b)

Peserta lelang menolak koreksi aritmatik penawarannya sesuai dengan Pasal 28.1; atau

(c)

Pemenang lelang mengundurkan diri; atau

(d)

Pemenang lelang dalam batas waktu yang ditentukan gagal: 1).

Menyerahkan jaminan pelaksanaan; atau

2).

Menandatangani surat perjanjian.

atas

harga

17.1

Peserta Lelang harus menyiapkan 1 (satu) dokumen penawaran asli sesuai Pasal 12.1. dan diberi tanda “ASLI” dan 2 (dua) dokumen penawaran rekaman yang masing-masing diberi tanda “REKAMAN”. Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku.

17.2

Dokumen penawaran asli dan rekaman harus ditandatangani oleh orang yang berhak atas nama badan usaha peserta lelang sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya.

17.3

Dokumen penawaran tidak boleh ada perubahan, penghapusan atau penambahan, kecuali untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat peserta lelang dan perbaikan tersebut harus diparaf oleh orang yang menandatangani penawaran.

D. PENYAMPAIAN PENAWARAN


I.4

18. SAMPUL DAN TANDA 18.1 PENAWARAN

18.2

Peserta menyiapkan Sampul Penawaran: a. Sampul I : Dokumen Administrasi dan Teknis b. Sampul II : Dokumen Penawaran Harga c. Sampul Luar: Untuk memasukkan dokumen Sampul I dan II Peserta lelang harus memasukan dokumen Administrasi dan Teknis serta 2 (dua) rekamannya masing-masing dijilid dimasukan ke dalam sampul I, ditutup rapat, direkat untuk menjaga kerahasiaan dan diberi tanda “DOKUMEN ADMINISTRASI dan TEKNIS”, Nama Pekerjaan dan Nama Perusahaan. Dokumen Administrasi adalah: a. Surat penawaran asli Administrasi dan Teknis tanpa menyebutkan besaran harga yang ditawarkan, bermaterai cukup (Rp. 6.000), bertanggal, dicap serta mencantumkan masa berlakunya penawaran. Ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian/perubahan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakilinya. b. Fotocopy Akte Perusahaan dan perubahannya (bila ada), fotocopy SIUP, fotocopy Surat Pengukuhan Pengusahaa Kena Pajak (PKP), NPWP dan surat bukti setoran pajak 3 bulan terakhir, fotocopy Surat Keterangan Domisili dan dokumen terkait lainnya yang dijabarkan pada daftar simak Dokumen Teknis terdiri dari: a). Pendahuluan Uraian singkat latar belakang penyedia jasa, meliputi organisasi dan pengalaman. b). Pengalaman perusahaan Penyedia jasa harus menjelaskan pengalaman perusahaan selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dilampiri bukti Referensi Pengguna atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau Kontrak. c). Pemahaman terhadap KAK Uraian tentang pengertian penyedia jasa atas lingkup proyek, sasaran, kebutuhan jenis dan jumlah tenaga ahli, jenis dan substansi laporan yang dihasilkan berdasar dokumen seleksi. d). Tanggapan atas KAK dan Metode Pelaksanaan Berdasar pemahaman penyedia jasa, penyedia jasa dapat menyampaikan tanggapan terhadap KAK dalam rangka pencapaian sasaran KAK. Penyedia jasa harus menyampaikan strategi dan metodologi kerjaterkait personil, penanganan penumpang, gangguan serta mitigasi resikonya.

18.3

Kemudian Peserta lelang memasukkan dokumen Penawaran Harga (SPH) asli dan 2 (dua) rekamannya masing-masing dijilid dimasukkan kedalam sampul II, ditutup rapat, direkat untuk menjaga kerahasiaan dan diberi tanda “DOKUMEN PENAWARAN HARGA”, Nama Pekerjaan dan Nama Perusahaan. Surat Penawaran Harga (SPH) terdiri dari: a). Biaya langsung personil sekurang-kurangnya 60% dari nilai total penawaran biaya. Besarnya biaya langsung personil


I.5

diperhitungkan berdasar lama waktu penugasan dikalikan imbalan jasa (gaji dasar per satuan waktu). b). Biaya langsung non personil, antara lain: (1). Biaya untuk Pengadaan Jasa/Barang dan fasilitas yang tidak disediakan pengguna jasa. (2). Pengeluaran kantor meliputi biaya pengeluaran penyedia jasa untuk menyediakan sarana kantor komunikasi, penyusunan laporan. (3). Biaya operasional lapangan. (4).Pengeluaran lain dalam pelaksanaan pekerjaan. (5). Management Fee harus sudah c) Penawaran Harga yang diajukan memperhitungkan besarnya keuntungan dan pajak. Surat Penawaran Harga bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak, dan dicap. . 18.4

19. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

Sampul I dan Sampul II diatas dimasukan kedalam sampul luar, pada sampul luar harus ditulis: (a)

Alamat Pengguna jasa, sesuai dengan ketentuan dalam Data Dokumen Seleksi, pada bagian tengah;

(b)

Jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan, sesuai ketentuan dalam Data Dokumen Seleksi, pada sudut kiri atas; dan

(c)

“JANGAN DIBUKA SEBELUM WAKTU PENAWARAN”, pada sudut kanan atas.

PEMBUKAAN

18.5

Sebagai tambahan identifikasi yang diperlukan dalam Pasal 19.1 sampul dalam harus ditulis nama alamat peserta lelang untuk pengembalian penawaran tanpa dibuka dalam hal penawaran dinyatakan terlambat, sesuai dengan Pasal 21.

19.1

Penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Langsung 1)

Peserta lelang secara langsung menyampaikan dokumen penawarannya ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran yang telah disediakan oleh panitia pengadaan.

2)

Batas waktu paling lambat untuk pemasukan dokumen penawaran ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran.

3)

Pada batas waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir, panitia pengadaan menyatakan penyampaian dokumen penawaran ditutup, menolak dokumen penawaran yang terlambat, dan menolak penambahan dokumen penawaran.


I.6

20. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN

20.1

Dokumen Penawaran harus disampaikan kepada panitia pengadaan paling lambat pada tempat dan waktu sesuai ketentuan dalam data lelang.

20.2

Panitia pangadaan dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian penawaran dengan mencantumkan dalam addendum dokumen lelang.

21. PENAWARAN TERLAMBAT

21.1

Setiap penawaran yang diterima oleh panitia pangadaan setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta lelang dalam keadaan tertutup (sampul dalam tidak dibuka).

22. PERUBAHAN DAN PENARIKAN PENAWARAN

22.1

Peserta Lelang boleh menarik, mengubah, mengganti dan menambah dokumen penawarannya, setelah penyampaian penawaran dengan memberitahukan secara tertulis sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran.

22.2

Pemberitahuan penarikan, pengubahan, penggantian atau penambahan dokumen penawaran harus dibuat secara tertulis dan dimasukkan ke dalam sampul yang direkat, ditandai dan disampaikan sesuai dengan Pasal 20 dengan menambahkan tanda “PENARIKAN” / “PENGUBAHAN” / “PENGGANTIAN” atau “PENAMBAHAN” pada sampul luar.

22.3

Penawaran tidak dapat ditarik, diubah, diganti atau ditambah setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran sesuai Pasal 21.1.

22.4

Penarikan Penawaran dalam kurun waktu antara batas akhir penyampaian penawaran sesuai Pasal 21.1. dan akhir masa berlakunya penawaran sesuai Pasal 15.1. dikenakan sanksi penyitaan jaminan penawaran sesuai Pasal 16.7.a.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

23. PEMBUKAAN PENAWARAN

23.1

23.2

Setelah pemasukan dokumen penawaran ditutup, perubahan atau susulan pemberian bahan dan penjelasan secara lisan atau tertulis atas dokumen penawaran yang telah disampaikan tidak dapat diterima. Para penawar atau wakil penawar yang hadir harus memperlihatkan identitas atau surat keterangan/penugasan dari perusahaan untuk menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan menandatangani daftar hadir sebagai bukti kehadirannya. Panitia pengadaan meminta kesediaan 2 (dua) orang wakil dari penawar yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat wakil penawar yang hadir pada saat pembukaan, panitia menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah batas waktu pembukaan Penawaran yang sudah ditentukan.


I.7

23.3

23.4

23.5

23.6 23.7

23.8

23.9

23.10

Setelah batas waktu yang ditentukan tidak ada penawar yang hadir, maka pembukaan penawaran dilaksanakan dengan disaksikan 2 (dua) saksi yang bukan anggota panitia pengadaan, yang ditunjuk oleh panitia pengadaan. Panitia pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga), pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan harus dilakukan Pengumuman Ulang. Selanjutnya bila penawaran yang masuk lebih atau sama dengan 3 (tiga), maka panitia pengadaan membuka sampul luar penawaran, termasuk dokumen penarikan/pengubahan/ penggantian/penambahan (bila ada), di hadapan para penawar atau para wakil penawar yang hadir pada jam, hari, tanggal dan tempat sebagaimana telah ditentukan oleh panitia pengadaan. PEMBUKAAN SAMPUL I: Administrasi dan Teknis Sampul II tidak boleh dibuka dan seluruh dimasukan dalam sampul luar yang ditutup rapat dan disegel ditandatangani oleh panitia pengadaan serta wakil peserta dari perusahaan yang berbeda, sebelum disimpan oleh panitia pengadaan. Nama peserta lelang, penarikan, pengubahan, penggantian, penambahan dokumen penawaran, ada atau tidaknya jaminan penawaran, dan lampiran lain yang ditentukan dalam Dokumen Seleksi, dibacakan dengan jelas sehingga terdengar oleh semua peserta pada saat pembukaan penawaran. Setelah pembukaan sampul I panitia pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan sampul I, yang sekurang-kurangnya memuat : a)

Jumlah dokumen penawaran yang masuk;

b)

Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;

c)

Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran;

d)

Keberatan/sanggahan dari peserta;

e)

Keterangan lain yang dianggap perlu;

f)

Tanda tangan anggota panitia pengadaan dan wakil peserta yang hadir;

PEMBUKAAN SAMPUL II: PENAWARAN BIAYA Panitia pengadaan mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut: a)

Panitia pengadaan menunjukkan dan menyebutkan peserta yang lulus Administrasi dan evaluasi teknis dan masingmasing nilai evaluasi peringkat penawaran teknis;

b)

Panitia pengadaan membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulus evaluasi Administrasi dan teknis;

c)

Panitia pengadaan membacakan penawaran dari tiap peserta;


dan

menulis

I.8

biaya

d)

Panitia pengadaan melakukan evaluasi gabungan teknis dan biaya sebagai berikut: (1) Melakukan koreksi aritmatik; (2) Menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya dengan cara perhitungan sebagai berikut: Nilai Akhir = {Nilai (score) Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis} + {Nilai (score) Penawaran Biaya x Bobot Penawaran Biaya} Catatan: •

Pembobotan nilai (score) teknis dan biaya sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam dokumen seleksi. Penawaran biaya terkoreksi terendah diberikan nilai (score) penawaran biaya tertinggi.

(3) Hasil dari peringkat gabungan tersebut akan dijadikan dasar untuk penetapan peringkat pemenang. e)

24. KERAHASIAAN PROSES

25. KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI PENAWARAN

26. PEMERIKSAAN PENAWARAN DAN PENAWARAN YANG MEMENUHI SYARAT

Panitia pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran harga, yang mencantumkan penawaran harga, penawaran hargaterkoreksi (bila ada). Berita acara ditandatangani oleh panitia pengadaan dan wakil peserta

24.1

Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilakukan oleh panitia pengadaan secara independen.

24.2

Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang lelang tidak boleh diberitahukan kepada peserta lelang atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.

24.3

Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.

25.1

Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi. Peserta lelang harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.

25.2

Terhadap hal-hal yang diperlukan, panitia pengadaan dapat melakukan konfirmasi kepada peserta lelang dan instansi terkait.

26.1

Sebelum dilakukan evaluasi yang lebih rinci terhadap semua dokumen penawaran, panitia pengadaan akan meneliti apakah setiap penawaran:

26.2

(a)

Telah dibubuhi meterai, tanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap;

(b)

Dilampiri jaminan penawaran; dan

(c)

Memenuhi ketentuan dokumen lelang.

Penawaran yang memenuhi syarat adalah Penawaran yang sesuai


I.9

ketentuan dokumen lelang, tanpa adanya penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: (a) Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan; (b) Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen lelang; (c) Persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen lelang yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat.

27. KOREKSI ARITMATIK

26.3

Apabila Penawaran tidak memenuhi ketentuan dokumen lelang, akan ditolak oleh panitia pengadaan dan tidak dapat diperbaiki (post bidding) sehingga menjadi memenuhi syarat.

27.1

Koreksi aritmatik dapat dilakukan sebelum evaluasi dokumen penawaran, sebagai berikut: (a)

Kesalahan kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan kuantitas yang tercantum dalam dokumen lelang.

(b)

Koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga dilakukan terhadap perkalian antara kuantitas yang sudah disesuaikan (butir (a)) dengan harga satuan beserta penjumlahannya, sebagai berikut: 1) Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga tidak boleh dikoreksi; 2) Apabila terdapat kesalahan hasil pengalian antara kuantitas dengan harga satuan dan penjumlahan, maka dilakukan pembetulan dan yang mengikat adalah hasil koreksi; 3) Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain, dan harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga tetap diberikan kosong; 4) Hasil koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga tersebut harus diberikan kepada penawar dalam waktu secepatnya.

(c)

Apabila terdapat perbedaan antara harga satuan pada daftar kuantitas dan harga, dengan harga satuan pada analisa harga satuan yang bersangkutan, maka yang mengikat adalah harga satuan pada daftar kuantitas dan harga.

27.2

Bila penawar tidak dapat menerima jumlah penawaran hasil koreksi aritmatik, maka penawarannya ditolak dan jaminan penawarannya disita sesuai Pasal 16.7

28. MATA UANG 28.1 UNTUK EVALUASI PENAWARAN

Penawaran akan dievaluasi berdasarkan mata uang sesuai yang ditentukan pada Bab II.


I.10

29. EVALUASI

29.1

Panitia pengadaan hanya akan mengevaluasi penawaran yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 26.

29.2

Metoda evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam data lelang.

29.3

Evaluasi penawaran dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik, yang memenuhi syarat administrasi dan Teknis kecuali : jumlah peserta atau memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga). Urutan evaluasi penawaran adalah: a.

Evaluasi administrasi, meliputi: 1) 2) 3) 4) 5)

b.

Evaluasi teknis, meliputi:

c.

Metode pelaksanaan; 1) Jadwal waktu pelaksanaan; 2) Spesifikasi teknis; 3) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dokumen lelang; 4) Personil inti; 5) Syarat teknis lainnya yang ditentukan dalam dokumen lelang. Evaluasi kewajaran harga, meliputi: 1) 2) 3) 4)

29.4

Surat penawaran; Surat jaminan penawaran; Daftar kuantitas dan harga; Surat kuasa (bila ada); Dokumen lainnya yang ditentukan dalam dokumen lelang.

Total harga penawaran; Unsur-unsur yang mempengaruhi substansi / lingkup / Kwantitas pekerjaan; Harga satuan timpang; Kewajaran harga. Bila harga penawaran lebih besar dari HPS maka akan dilakukan negoisasi kepada peserta yang responsif (memenuhi syarat administrasi dan teknis) dengan harga terendah

Dampak yang diperkirakan bila lebih besar dari ketentuan penyesuaian harga yang diterapkan selama masa pelaksanaan pekerjaan, tidak diperhitungkan dalam evaluasi penawaran.

F. PEMENANG LELANG

30. KRITERIA PEMENANG 30.1

Pengguna Barang akan menetapkan pemenang lelang dari peserta lelang yang harga penawarannya terendah terkoreksi dan memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen lelang serta memenuhi syarat kualifikasi.

31. HAK PENGGUNA BARANG UNTUK MENERIMA DAN MENOLAK PENAWARAN

Pengguna Barang mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses lelang setiap saat sebelum penetapan pemenang lelang, tanpa tuntutan dari peserta lelang yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta lelang, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan

31.1


I.11

tidak cukup tanggap terhadap dokumen lelang. 32. PENGUMUMAN PEMENANG, SANGGAHAN DAN PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG

32.1

Panitia akan melakukan pengumuman secara terbuka atas Hasil Pelelangan pada website www.krl.co.id

32.2

Peserta lelang dapat melakukan sanggahan atas hasil pelelangan selambat-lambatnya 4 hari sesudah Pengumuman Pemenang dengan menyerahkan Jaminan Sanggahan sebesar sekurangkurangnya 3% dari penawaran atau sebesar sama dengan nilai jaminan penawaran.

32.3

Pengguna barang/jasa akan menjawab surat sanggahan dan bersifat final.

32.4

Bila sanggahan tidak benar maka Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik pengguna barang/jasa.

33.1

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SPR (Surat Penunjukan Rekanan) Penyedia Barang harus menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Panitia Pengadaan dengan nilai sesuai ketentuan dalam data lelang.

33.2

Jaminan pelaksanaan yang berupa bank garansi harus dikeluarkan oleh bank umum (bukan bank perkreditan rakyat).

33.3

Apabila Penyedia Barang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang gagal memenuhi Pasal 33.1. dan 33.2., maka dinyatakan batal sebagai pemenang lelang disita jaminan penawarannya dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

34. PENANDATANGANAN KONTRAK

34.1

Penandatangan kontrak dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPR dan setelah Penyedia Barang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

35. UANG MUKA DAN JAMINAN UANG MUKA

35.1

Tidak ada uang muka untuk pengadaan ini.

36. JURU PENENGAH

36.1

Pengguna Barang mengusulkan nama orang sebagi juru penengah (mediator/konsiliator) sesuai ketentuan dalam data lelang yang akan ditunjuk sebagai mediator/konsiliator untuk pelaksanaan kontrak :

33. JAMINAN PELAKSANAAN

a. Apabila penyedia barang tidak setuju terhadap usulan tersebut, penyedia barang harus mengusulkan nama orang sebagai mediator/konsiliator dalam dokumen penawaran;

37. LARANGAN PERSEKONGKOLAN

37.1

b.

Apabila dalam SPR, pengguna barang tidak menyetujui usulan mediator/konsiliator penyedia barang, maka mediator/konsiliator harus ditetapkan atas kesepakatan kedua belah pihak;

c.

Apabila mediator/konsiliator tidak ada atau tidak disepakati kedua belah pihak, maka nama mediator/konsiliator dapat diminta dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Pengguna Barang, panitia pengadaan dan Penyedia Barang atau antara Penyedia Barang dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam pelelangan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.


I.12

38. PAKTA INTEGRITAS

37.2

Pengguna Barang, panitia pengadaan dan Penyedia Barang dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (mark up).

37.3

Pengguna Barang, panitia pengadaan dan Penyedia Barang yang melakukan persekongkolan sesuai Pasal 37.1 dan Pasal 37.2, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Jasa Konstruksi jo UndangUndang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

38.1

Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

38.2

Pengguna Barang dan panitia pengadaan harusmenandatangani pakta integritas sebelum dimulainya pelaksanaan pelelangan yaitu sebelum pengumuman pelelangan.

38.3

Penyedia Barang harus menandatangani pakta integritas pada saat pengambilan dokumen kualifikasi/dokumen lelang.

38.4

Pakta integritas harus ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama. Bentuk pakta integritas dibuat oleh Pengguna Barang atau Pakta Integritas dapat disatukan dengan Surat Penawaran


I.13

BAB II A.

DATA LELANG

1. LINGKUP PEKERJAAN

1.1

Nama Pengguna Barang: PT. KAI Commuter Jabodetabek Nama pekerjaan: Pengadaan Jasa Konsultansi Survei Kepuasan Pelanggan

2.1

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 45 Hari kalender

2.

SUMBER DANA

2.1

Pengguna merencanakan untuk menggunakan dana RKAP 2012, PT. KAI Commuter Jabodetabek.

3.

PENJELASAN

3.1

Penjelasan Dokumen Lelang akan dilaksanakan pada: Hari/ Tanggal : Kamis, 22 November 2012 Pukul : 10 :00 WIB Tempat : Kantor PT. KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda Lt.2 Jl. Ir. H. Juanda I,Jakarta Pusat 10120

4.

MATA UANG PENAWARAN DAN PEMBAYARAN

4.1

Mata uang penawaran adalah Rupiah

5.

MASA BERLAKUNYA PENAWARAN

5.1

Masa laku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.

6.

JAMINAN PENAWARAN

6.1

Besarnya Jaminan Penawaran sekurang-kurangnya adalah : Rp. 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Pembayaran dilakukan prosentase atas prestasi pekerjaan yang diatur dalam kontrak.

-

Masa laku jaminan penawaran harus 90 hari kalender lebih lama dari masa laku penawaran. 7.1

Jaminan penawaran ditujukan kepada : Panitia Pengadaan PT. KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda Lt. 2 Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat 10120

7.

SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN

8.1

Pada sampul penawaran dicantumkan identitas sbb: a. Alamat pengguna jasa : Panitia Pengadaan PT KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda Lt. 2 Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat 10120 b. Jenis pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Survei Kepuasan Pelanggan

8.

BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

BAB II DATA DOKUMEN SELEKSI

9.1

Batas akhir waktu penyampaian penawaran pada : Hari / Tanggal : Rabu, 28 November 2012 Jam :10:00 WIB Tempat :Kantor PT. KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda Lt.2 Jl. Ir. H. Juanda I,Jakarta Pusat 10120

II.1

9.

EVALUASI PENAWARAN

10.1

EVALUASI ADMINISTRASI Penilaian terhadap dokumen administrasi dilakukan terhadap data yang dipersyartakan pada Dokumen Lelang. 1)

10.2

Penawaran dinyatakan gugur apabila salah satu persyaratan administrasi yang diminta dalam dokumen seleksi tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat, yaitu : a)

Tidak ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (association agreement) adalah yang berhak mewakili kemitraan (pejabat dari perusahaan konsultan utama/lead firm);

b)

Tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran, atau mencantumkan kurun waktu kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen seleksi;

c)

Tidak menyampaikan dokumen legal, Akte Pendirian dan Perubahannya bila ada, NPWP, PKP, SKDomisili, TDP dan dokumen lainnya yang ditentukan dalam daftar simak;

2)

Untuk dokumentasi panitia pengadaan, dokumen asli yang mengakibatkan gugurnya penawaran disimpan oleh panitia pengadaan.

3)

Penawaran yang lulus administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.

EVALUASI TEKNIS (Bobot 70) Penilaian penawaran teknis dilakukan atas Peserta yang telah memenuhi syarat administrasi dengan cara memberikan nilai angka terhadap unsur penawaran teknis dengan memperhatikan bobot yang diberikan pada unsur-unsur yang dinilai. Peserta wajibmelakukan presentasi teknis.. 1)

Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah : pengalaman penyedia jasa, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi personil. Pembobotan masing-masing unsur dengan rentang sebagai berikut : Unsur Bobot

(%)

a) Pengalaman Perusahaan

40

b) Pendekatan dan Metodologi

60

Total

100

a) Pengalaman Perusahaan: (1) Penilaian dilakukan atas pengalaman perusahaan yang berlaku selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir dalam melaksanakan pekerjaan sejenis. Pengalaman tersebut harus diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang telah dilaksanakan secara singkat, lokasi, pengguna jasa, nilai, dan waktu pelaksanaan. Penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh penyedia jasa, disamping untuk mengukur pengalaman juga dipergunakan untuk mengukur kemampuan/ kapasitas penyedia jasa yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. (2) Pengalaman perusahaan harus dilengkapi dengan BAB II DATA DOKUMEN SELEKSI

II.2

referensi pengguna jasa/ Kontrak, menunjukkan kinerja penyedia jasa.

yang

(3) Sub unsur yang dinilai, antara lain : (a) Pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis; (b) Pengalaman manajerial dan fasilitas utama ; (c) Kapasitas perusahaan dengan memperlihatkan jumlah tenaga ahli tetap. b) Pendekatan dan Metodologi : Untuk menilai pemahaman penyedia jasa atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja, subunsur yang dinilai adalah: (1) Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap tujuan pekerjaan yang akan dilaksanakan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan ; (2) Kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, orang bulan (man-month) tenaga ahli, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan laporanlaporan yang disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, Jadwal pekerjaan, Jadwal penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan kebutuhan fasilitas penunjang; (3) Hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi: analisis, spesifikasi/perhitungan teknis strategi pelaksanaan dan laporan-laporan; pendukung dalam melaksanakan (4) Fasilitas pekerjaan yang diminta dalam KAK. Penyedia jasa yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih. 2)

Ambang lulus (passing grade) Nilai ambang lulus adalah 70, Bagi penyedia jasa yang nilainya di bawah nilai ambang lulus, dinyatakan gugur. Bagi penyedia jasa yang nilainya sama atau di atas nilai ambang lulus, dimasukkan dalam peringkat teknis.


II.3

10. JAMINAN PELAKSANAAN

10.3

PENETAPAN PERINGKAT TEKNIS Berdasarkan evaluasi penawaran teknis, panitia pengadaan menyusun peringkat teknis penyedia jasa yang dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran teknis dan dilaporkan kepada Pejabat Berwenang jasa untuk ditetapkan.

10.4

PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS Peringkat teknis yang ditetapkan oleh pengguna jasa diumumkan oleh panitia pengadaan melalui pemberitahuan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan/atau internet dan disampaikan undangan kepada seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri pembukaan Penawaran Sampul II.

10.5

BOBOT HARGA PENAWARAN (Bobot 30) (Ketentuan Perhitungan ada pada pasal 23.10.d)

10.1

Nilai jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.

DAFTAR SIMAK DOKUMEN LELANG YANG HARUS DIMASUKKAN 1.

SAMPUL I

No.

Uraian

1.

Surat Penawaran

2.

Formulir isian Kualifikasi

3.

Surat Kuasa Bila dikuasakan kepada selain Direktur Utama

4.

Jaminan Penawaran

5.

Fotocopy Akte Notaris & Perubahan (jika ada)

6.

Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

7.

Fotocopy Surat Keterangan Domisili

8.

Fotocopy NPWP & Surat Pengukuhan Kena Pajak (PKP) dan Bukti SPT Pajak dan Tanda Lapor 3 Bulan Terakhir, SPT PPN Pembayaran terakhir terkait transaksi dengan PT. KCJ

9.

Fotocopy SIUP Jasa Konsultansi, bidang Management atau Lembaga yang mempunyai izin Usaha Sejenis dari Pejabat berwenang di Pemerintahan

10.

Fotocopy Sertifikat SBU Kadin dan Sertifikat Aklindo

11.

List Pengalaman Pekerjaan dibidang jasa konsultan dan fotocopy kontrak hanya halaman-halaman yang berisi Nama PIHAK, Lingkup Pekerjaan dan Halaman Pengesahan (tandatangan)

12.

Metode Pelaksanaan

13.

Pakta Integritas atau dinyatakan dalam Surat Penawaran


Ada

Tidak

II.4

2.

SAMPUL II

No.

Uraian

1.

Surat Penawaran Harga

2.

Daftar Kuantitas dan harga


Ada

Tidak

II.5

BAB III BENTUK SURAT

A. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

__________[nama wakil sah jika badan usaha]

Jabatan

:

__________[diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]

Bertindak untuk dan atas nama

:

PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang Perseorangan ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan

nama badan usaha] Alamat

:

__________

Telepon/Fax

:

__________

Email

:

__________

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akta Notaris ______________ [sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas

nomor dan tanggal akta pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika Kemitraan maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/KSO] 2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan; 3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentengan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk kedalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kagiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; 7. Data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: I. Data Administrasi

1.

Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Kemitraan/ Perorangan) [pilih yang sesuai]

:

2.

Status

:

Alamat Kantor Pusat

:

__________

No. Telepon

:

__________

No. Fax

:

__________

3.

__________ Pusat

BAB III : BENTUK SURAT PENAWARAN, SURAT KUASA, SURAT PERJANJIAN

Cabang

III.1

4.

E-Mail

:

__________

Alamat Kantor Cabang No. Telepon No. Fax E-Mail

: : : :

__________ __________ __________ __________

II. Izin Usaha

III.

No. Surat Izin Usaha_________

:

__________ Tanggal __________

Masa berlaku izin usaha

:

__________

Instansi pemberi izin usaha

:

__________

Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan] No. Surat Izin Usaha_________

:

__________ Tanggal __________

Masa berlaku izin usaha

:

__________

Instansi pemberi izin usaha

:

__________

IV. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1.

2.

Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi a. Nomor Akta

:

__________

b. Tanggal

:

__________

c. Nama Notaris

:

__________

a. Nomor Akta

:

__________

b. Tanggal

:

__________

c. Nama Notaris

:

__________

Akta Perubahan Terakhir

V. Pengurus 1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) No.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Perusahaan

No. KTP

Jabatan dalam Perusahaan

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha No.

Nama

VI. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma) No.

Nama

No. KTP

Alamat

Persentase


III.2

2. Pajak a. Nomor Pokok Wajib Pajak b. Bukti Pelunasan terakhir c. Bukti Laporan terakhir) 1) PPh Pasal 2) PPh Pasal 3) PPh Pasal 4) PPN

Pajak

:

__________

:

No.__________ tanggal_______

Tahun

bulanan (tiga bulan 21; 23; 25/Pasal 29;

d. [Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf bdan c)]

: : : : :

No.__________ No.__________ No.__________ No.__________

tanggal_______ tanggal_______ tanggal_______ tanggal_______

:

No.__________ tanggal_______

VII. Data Pengalaman Perusahaan

No.

1

Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Paket Pekerjaan

Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan

Lokasi

2

3

4

Kontrak *)

Tanggal Selesai Menurut

Nama

Alamat/ Telepon

No / Tanggal

Nilai

Kontrak

BA. Serah Terima

5

6

7

8

9

10

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi nerupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT/CV/Koperasi Materai, Tanggal, Tanda tangan dan

……………………. Direktur Utama /Berdasarkan Surat Kuasa


III.3

B. BENTUK SURAT PENAWARAN B.1. Surat Penawaran Administrasi & Teknis

KOP PERUSAHAAN Nomor : Lampiran :

….., ……………….200…

Kepada Yth.: Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. KAI Commuter Jabodetabek diJakarta

Perihal

: Pengadaan Jasa Konsultansi Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2012

Sehubungan dengan Pengumuman Pengadaan.................................................. nomor: .......................... Tanggal ................... , dan setelah kami mempelajari dengan saksama Dokumen Lelang/Seleksi termasuk berita acara penjelasan dan addendumnya, Masa berlaku penawaran dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Dokumen Lelang (RKS BAB II, DATA LELANG) dan perubahannya (bila ada). Bersama ini juga menyatakan Pakta Integritas : 1. Berminat dan tunduk pada proses pengadaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pengadaan PT. KAI Commuter Jabodetabek; 2. Tidak akan melakukan praktek KKN dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini; 4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Menjaga Kerahasiaan Dokumen. Sesuai dengan persyaratan, bersama ini kami lampirkan 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopy dokumen sesuai dengan Dokumen Lelang (BAB II,DAFTAR SIMAK). Demikian Penawaran, Pernyataan dan Data Perusahaan di website e-Procurement ini kami buat dengan benar dan penuh tanggung jawab. PT/CV/Koperasi Materai, Tanggal, Tanda tangan dan

……………………. Direktur Utama /Berdasarkan Surat Kuasa


III.4

B.2.

Surat Penawaran Harga

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Lampiran :

….., ……………….200…

Kepada Yth.: Panitia Pengadaan Jasa/Barang/Jasa PT. KAI Commuter Jabodetabek Di Jakarta Perihal : Penawaran Harga Pengadaan Jasa Konsultansi Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2012 Sehubungan dengan Pengumuman Lelang Pengadaan.......... nomor: ....................... Tanggal ................... , dan setelah kami mempelajari dengan saksama Dokumen Seleksi termasuk berita acara penjelasan dan addendumnya, dengan ini kami mengajukan penawaran sebesar Rp. …………......... (……………………………………………...............................). Sudah termasuk semua kewajiban pajak, pengeluaran terkait lainnya dan keuntungan. Penawaran ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembukaan penawaran dan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Sesuai dengan masa pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi, Konfirmasi dan Negosiasi Teknis yang sudah disepakati dengan benar dan bertanggung jawab. Kami akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Seleksi dan mematuhi dan mentaati keputusan dan segala ketentuan Pengadaan Jasa/Barang/Jasa di PT. KAI Commuter Jabodetabek.

PT/CV/Koperasi

……………………. Direktur Utama /

Materai, Tanggal, Tanda tangan dan

Berdasarkan Surat Kuasa


III.5

C. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJASAMA OPERASI (KSO)

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN KERJASAMA OPERASI (KSO)

MENIMBANG : BAHWA, Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan .................................. yang pembukaan penawaran akan dilakukan di ....................... pada tanggal ................., maka .................................................................................................................... (nama penyedia jasa 1) dan .................................................................................................................... (nama penyedia jasa 2) dan .................................................................................................................... (nama penyedia jasa 3) bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-samadalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

MENYETUJUI DAN MEMUTUSKAN : BAHWA, 1. Secara bersama-sama : a. Menunjuk ......................................................................................... (nama penyedia jasa 1) sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO dan menandatangani semua dokumen termasuk dokumen penawaran dan dokumen kontrak. b. .................................................................................................................... (nama penyedia jasa 1) dan .................................................................................................................... (nama penyedia jasa 2) dan .................................................................................................................... (nama penyedia jasa 3)

menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. 2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah : Penyedia jasa 1 ................... % (.......................................................................... persen) Penyedia jasa 2 ................... % (.......................................................................... persen) Penyedia jasa 3 ................... % (.......................................................................... persen) 3. Masing-masing penyedia jasa KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2, dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO. Pembagian sharing dalam KSO ini tidak akan BAB III : BENTUK SURAT PENAWARAN, SURAT KUASA, SURAT PERJANJIAN

III.6

diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pengguna jasa dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO. Terlepas dari sharing yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat menyurat, teleks dan lain-lain. 4. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada .......................... (nama wakil penyedia jasa yang diberi kuasa) dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana ..................................... (nama penyedia jasa 1) berdasarkan persetujuan tertulis dari .............................. (nama penyedia jasa 2) dan .................................(nama penyedia jasa 3) sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan dalam semua dokumen yang akan ditandatangani. 5. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani. 6. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO. 7. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap .................(...........................) bermaterai cukup yang masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESAKSIAN INI, semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan di ......................... pada hari .................... tanggal ....................bulan .................. tahun ....................

Penyedia jasa 1

Penyedia jasa 2

(.......................................)

Penyedia jasa 3

(.......................................)

(.......................................)

(materai, tanda tangan dan cap tiap wakil yang diberi kuasa)

Disahkan oleh NOTARIS

(...........................................) (tanda tangan dan cap)


III.7

D. BENTUK SURAT KUASA

KOP PERUSAHAAN SURAT KUASA Nomor :…………………..

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama

:

……………………………………………………………………..........

Jabatan

:

Direktur Utama/Direktur PT ……………………………………… Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris… ………….di ……………No ……………. Tanggal …………… beserta perubahannya yang berkedudukan di ……………………….…..(alamat perusahaan) yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Memberi kuasa kepada : Nama

:

…………………………………………………………………….

Jabatan

:

……………………………………………………………………. Yang diangkat berdasarkan Akta Notaris …………… di ………………No………… Tanggal ……………… beserta perubahannya yang berkedudukan di ……………….

(alamat perusahaan). Yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa diberi wewenang untuk menandatangani surat penawaran pekerjaan ………………………… beserta lampirannya.

Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

....... …….., ……………….200….

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Materai Rp. 6.000,Bertanggal,

,

Tandatangan Cap perusahaan.

……………….

………………..

(nama dan jabatan)

(nama dan jabatan)


III.8

E. SURAT KUASA PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : _________________ Jabatan : _________________ Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut diatas mewakili Direksi dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma_______________, yang berkedudukan di : __________________________________________________________________________ untuk selanjutnya disebut PEMBERI KUASA. PEMBERI KUASA dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa PEMBERI KUASA adalah pemilik sah Jaminan Pelaksanaan atas nama PEMBERI KUASA dengan Nomor Jaminan Pelaksanaan : ______________, senilai ____________(terbilang : __________________) yang diterbitkan oleh Bank : ___________ cabang : _______________; 2. Bahwa PEMBERI KUASA dengan ini menyatakan berhak dan berwenang untuk memberikan kuasa kepada PENERIMA KUASA dalam hal pencairan Jaminan Pelaksanaan; 3. Bahwa PT. KAI Commuter Jabodetabek dengan ini menerima Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan tersebut sebagaimana di atas. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMBERI KUASA dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada : Nama : PT. KAI Commuter Jabodetabek Alamat : Jl. Ir. H. Juanda I (Stasiun Juanda) Kebon Kelapa – Gambir Jakarta – Pusat 10120 Dalam hal ini diwakili oleh Direksi, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. KAI Commuter Jabodeabek, yang untuk selanjutnya disebut PENERIMA KUASA.

------------------------------------------KHUSUS--------------------------------------------Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA mewakilinya untuk melakukan hal-hal dan ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan Pencairan, meminta dan menerima pencairan Jaminan Pelaksanaan atas nama

2.

PEMBERI KUASA sebagaimana tersebut di atas, pada saat jatuh tempo dan atau setiap waktu, dengan beban biaya dan penalti pencairan sepenuhnya menjadi tanggungan PEMBERI KUASA. Menandatangani surat-surat, tanda terima dan melakukan tindakan hukum lain yang berkaitan dengan penerimaan, pencairan dan penggunaan dana dimaksud.

PEMBERI KUASA dengan ini menyatakan bahwa pencairan Jaminan Pelaksanaan tersebut diatas oleh PENERIMA KUASA hanya dapat dilakukan sepanjang Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan ini telah ditandatangani dan telah disetujui oleh PEMBERI KUASA. Demikianlah Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sesuai kepentingannya. Jakarta, _______________ PENERIMA KUASA COMMUTER JABODETABEK

( _____________________)

PEMBERI KUASA COMMUTER JABODETABEK

(___________________)


III.9

F. BENTUK SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Nomor

: ……..................................

Tanggal

: ........................................

ANTARA PT. KAI Commuter Jabodetabek …………………………………………………………………………………………………………….

DAN

…………………………………………………………………………………………………………….

(nama perusahaan)

UNTUK Pengadaan Jasa Konsultansi Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2012

Surat Perjanjian ini dibuat di ……………… pada hari ………………… tanggal ………………… bulan …………………….. tahun ……………………… (tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan Surat

Perjanjian)

ANTARA Nama

:

Jabatan

:

Alamat

: Dan

Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK tertanggal ………………….200..

MAKA DENGAN INI Kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasalpasal berikut: 1.

Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam syarat-syarat surat perjanjian di bawah ini.


III.10

2.

PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyerahkan, pekerjaan yaituPengadaan Jasa Kebersihan Sarana KRL Commuter Line kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Kontrak ini. Waktu penyelesaian pekerjaan terhitung....... (...............) hari kalender sejak tanggal ……………… s/d ……………………..( tanggal perjanjian).

3.

Dokumen Kontrak yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Surat Perjanjian; Surat Pesanan Barang; Surat Penunjukan Penyedia Jasa; Surat Penawaran; Adendum Dokumen Lelang (bila ada); Syarat-Syarat Khusus Kontrak; Syarat-Syarat Umum Kontrak; Spesifikasi Teknis; Daftar Kuantitas dan Harga; Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

4.

Ketentuan dan Syarat-syarat Dokumen Kontrak mengikat Kedua Balah Pihak, kecuali jika secara jelas dimodifikasi atau diubah dalam Kontrak ini atas kesepakatan bersama.

5.

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan barang dengan penuh ketelitian dan kesungguhan sesuai dengan ketentuan Kontrak sampai diterima oleh PIHAK KESATU.

6.

PIHAK KESATU berkewajiban untuk membayar kepada PIHAK KEDUA atas penyerahan barang yang telah diterima baik oleh PIHAK KESATU berdasarkan harga yang tertuang dalam daftar Kuantitas dan Harga, pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

7.

Jumlah harga keseluruhan pekerjaan sebagaimana pasal 2 adalah Rp. ......................... (.......................) merupakan harga pasti dan tidak berubah-ubah termasuk PPN 10% sebesar Rp. ................................ (...................................) dan fisik sebesar Rp. ............................ (..................................).

8.

Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Kontrak oleh Kedua Belah Pihak. Surat Pesanan Barang (Purchase Order) diterbitkan Pengguna Barang dengan jenis dan jumlah barang sesuai kebutuhan.

9.

Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA setelah seluruh barang pesanan sudah diterima oleh PIHAK KESATU dalam keadaan lengkap melalui Bank ............................ Cabang ................... Nomor Rekening ................................. Atas nama ...........................

10. Uang Muka dapat diberikan sebesar 20 (dua puluh) persen dari nilai Surat Perjanjian (Kontrak), dilakukan setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan secara tertulis dan disertai dengan rincian dan kebutuhan uang muka serta menyerahkan jaminan uang muka. Khusus Untuk pengadaan barang ini uang muka ditiadakan 11. Sanksi dan Denda. a.

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) atau tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dapat dikenai sanksi pemutusan kontrak secara sepihak oleh PIHAK KESATU setelah PIHAK KESATU menyampaikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

b.

Khusus untuk keterlambatan waktu pelaksanaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai Surat Perjanjian (Kontrak) untuk setiap hari keterlambatan.

d.

Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) secara sepihak oleh PIHAK KESATU dilaksanakan dengan pemberitahuan tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU kemudian berhak melanjutkan pekerjaan dengan cara lain dan segala akibat pembiayaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.


III.11

12. Kecuali jika disepakati lain oleh Kedua Balah Pihak, alamat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah: (1) PIHAK KESATU Nama Alamat

: :

Telepon Fax / E-Mail

: :

PT. KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda Lt. 2 Jl. Ir. H. Juanda I,Jakarta Pusat 10120 021 - 345 3535 021 – 348 34084

(2) PIHAK KEDUA Nama Alamat Telepon Fax / E-Mail

: : : :

13. Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 9. Syarat-Syarat Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap DI Kantor Panitera Pangadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

(Pengadilan Negeri lokasi Kantor/Satuan Kerja/Proyek/Bagian Proyek).

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(nama, jabatan, nama perusahaan)

PT KAI Commuter Jabodetabek

Materai Rp. 6.000,Bertanggal, Tandatangan, Capperusahaan.

Materai Rp. 6.000,Bertanggal, Tandatangan, Capperusahaan.

(…………………………)

(………………………….)

(nama jelas)

(nama jelas)


III.12

BAB IV SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A.

KETENTUAN UMUM

1. DEFINISI

1.1

Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan ungkapanungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didefinisikan disini. a. Jasa Pengadaan adalah layanan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pengguna Barang dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Jasa. b. Pangguna jasa adalah Pejabat Berwenang KCJ sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pengadaan jasa lingkungan KCJ. Nama, jabatan, dan alamat Pengguna Barang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak; c.

Penyedia Barangadalah badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa;

d. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Barang untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Jasa; e. Kontrak adalah perikatan hukum antara Pengguna Barang dengan Penyedia Barang dalam pelaksanaan pengadaan jasa; f. Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang Kwantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas Kwantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa. g. Dokumen kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Barang dan Penyedia Barang untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang terdiri dari: 1). 2). 3). 4). 5). 6). 7). 8). 9).

Surat perjanjian; Surat penunjukan Penyedia Jasa (SPR); Surat penawaran; Adendum dokumen lelang (bila ada); Syarat-syarat khusus kontrak; Syarat-syarat umum kontrak; Spesifikasi teknis; Daftar Kwantitas dan harga; Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

h. Harga kontrak adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan Penyedia Jasa yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan kontrak; i.

BAB IV : SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

Hari adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender;

IV.1

j.

Pengguna Jasa adalah pejabat atau orang yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya Pengguna Jasa dijabat oleh pengguna jasa, namun dapat dijabat oleh orang lain yang ditunjuk oleh pengguna jasa.

k.

Direksi teknis adalah tim yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan.

l.

Daftar Kwantitas dan harga adalah daftar Kwantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;

m. Mata pembayaran utama adalah mata pembayaran pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar yang ditetapkan dalam dokumen lelang. n. Pekerjaan harian adalah pekerjaan yang pembayarannya berdasarkan penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan. o. Pekerjaan sementara adalah pekerjaan penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan permanen. p. Perintah perubahan adalah perintah yang diberikan oleh Pengguna Jasa kepada penyedia jasa untuk melakukan perubahan pekerjaan. q. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja Penyedia Jasa yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dikeluarkan oleh pengguna jasa. r.

Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh pengguna jasa.

s.

Masa penyerahan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dituangkan sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

t.

Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama.

u. Konsiliator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan kedua. v. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase 2. PENERAPAN

2.1

Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


IV.2

2.2

Dokumen kontrak harus diinterprestasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

3. ASAL PENYEDIA

Surat perjanjian; Surat penunjukan Penyedia Jasa; Surat penawaran; Adendum dokumen lelang (bila ada); Syarat-syarat Khusus Kontrak; Syarat-syarat Umum Kontrak Spesifikasi Teknis; Daftar Kwantitas dan Harga; Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

3.1

Penyedia Jasa untuk pekerjaan ini adalah merupakan layanan jasa dari penyedia jasa nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2

Bagi penyedia jasa asing harus mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAKDAN INFORMASI

4.1

Penyedia Jasa tidak diperkenankan mengunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari Pengguna Jasa.

5. HAK PATEN

5.1

Apabila Penyedia Jasa menggunakan hak paten, hak cipta dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa sepenuhnya dan pengguna Jasa dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.

6. JAMINAN

6.1

Penyedia Jasa wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pengguna Jasa selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya surat penunjukan Penyedia Jasa sebelum dilakukan penandatanganan kontrak. Besarnya jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

6.2

Pengguna jasa dapat membayar uang muka kepada penyedia jasa sejumlah tertentu sesuai ketentuan dimana disetujui oleh pengguna jasa dalam syarat-syarat khusus kontrak, setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang muka yang bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka. Masa berlaku jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal permohonan pembayaran uang muka sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan pertama penyerahan pekerjaan.

6.2

Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka diserahkan dalam bentuk jaminan bank atau surety bond kepada Pengguna Jasa. Bentuk jaminan mengunakan bentuk yang tercantum dalam dokumen lelang. Penyedia Barang diwajibkan melakukan pemeliharaaan atas hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan.


IV.3

7. ASURANSI

7.2

Penyedia Jasa harus menyediakan atas nama Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, asuransi yang mencakup dari saat mulai pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan, yaitu: a. Semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan untuk pelaksanaan pekerjaan atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga; b. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerja; c. Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

7.2

Besarnya asuransi ditentukan dalam syarat-syarat kuhusus kontrak.

8. KESELAMATAN KERJA

8.1

Penyedia Jasa bertanggung jawab atas keselamatan kerja di lapangan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

9. PEMBAYARAN

9.1

Cara Pembayaran Pembayaran dilakukan setiap awal bulan berjalan sesuai dengan tagihan setiap bulannya

9.2

10. HARGA DANA

DAN

Pengguna jasa harus sudah membayar kepada penyedia jasa selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak penyedia jasa telah mengajukan tagihan yang telah disetujui oleh direksi teknis dan Pengguna Jasa.

SUMBER 10.1

Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia Jasa atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan kontrak;

10.2

Kontrak pekerjaan ini dibiayai dengan sumber dana Anggaran RKAP PT KCJ Tahun Anggaran 2012;

10.3

Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar Kwantitas dan harga.

10.4

Surat perjanjian untuk pekerjaan ini ditandatangani oleh pengguna jasa dan penyedia jasa.

11. WEWENANG DAN KEPUTUSAN PENGGUNA JASA

11.1

Pengguna Jasa memutuskan hal-hal yang bersifat kontraktual antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan.

12. DIREKSI TEKNIS DAN PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK

12.1

Pengguna jasa menetapkan direksi teknis untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan mewakili Pengguna Jasa;

12.2

Pengguna jasa dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak untuk membantu Pengguna Jasa.

13. DELEGASI

13.1

Pengguna Jasa dapat mendelegasikan sebagian tugas dan tanggung jawabnya kepada direksi teknis dan dapat membatalkan pendelegasian tersebut setelah memberitahukan kepada penyedia jasa.

14. PENYERAHAN LAPANGAN

14.1

Pengguna jasa wajib menyerahkan seluruh/sebagian lapangan pekerjaan kepada penyedia jasa sebelum diterbitkannya Surat


IV.4

Perintah Mulai Kerja;

15. SURAT PERINTAH MULAI KERJA

16. PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK

14.2

Sebelum penyerahan lapangan, pengguna jasa bersama-sama penyedia jasa melakukan pemeriksaan lapangan berikut bangunan, banguna pelengkap dan seluruh aset milik pengguna jasa yang akan menjadi tanggung jawab penyedia jasa, untuk dimanfaatkan, dijaga dan dipelihara.

14.3

Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara serah terima lapangan yang ditandatangani kedua belah pihak.

15.1

Pengguna Jasa dapat menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan kontrak, setelah dilakukan penyerahan lapangan.

15.2

Dalam SPMK dicantumkan saat dimulainya pelaksanaan kontrak.

16.1

Sebelum pelaksanaan kontrak Pengguna Jasa bersama-sama dengan Penyedia Jasa, unsur perencanaan dan unsur pengawasan menyusun rencana pelaksanaan kontrak.

16.2

Pengguna jasa harus menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya Kontrak. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat adalah : a. Organisasi kerja; b. Tata cara pengaturan pekerjaan; c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. Jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil; e. Penyusunan rencana pemeriksaan lapangan; f. Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja; g. Penyusunan program mutu;

16.3

17. PROGRAM MUTU

17.1

Program mutu harus disusun oleh penyedia jasa dan disepakati oleh pengguna jasa dan dapat direvisi sesuai kebutuhan.

17.1

Program mutu minimal berisi : a. b. c. d. e. f.

18. PERKIRAAN ARUS UANG

19. PEMERIKSAAN BERSAMA

Informasi pengadaan; Organisasi proyek pengguna jasa dan penyedia jasa; Jadwal pelaksanaan pekerjaan; Prosedur pelaksanaan pekerjaan; Prosedur instruksi kerja; Pelaksana kerja;

18.1

Penyedia jasa wajib menyediakan cadangan cash flow untuk kebutuhan operasional selama 3 bulan sebesar tagihan setiap bulan.

18.2

Penyedia jasa wajib menyediakan perkiraan arus uang (cash flow forecast) sesuai dengan program kerja kepada Pengguna Jasa.

18.1

Apabila suatu program kerja telah dimutakhirkan, maka penyedia jasa wajib memperbaiki perkiraan arus uang dan diserahkan kepada Pengguna Jasa.

19.1

Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, setelah penerbitan SPMK, direksi teknis bersama-sama dengan panitia pelaksana kontrak dan penyedia jasa melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan untuk setiap rencana mata pembayaran guna menetapkan Kwantitas awal.


IV.5

20. PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN

19.2

19.2Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk amandemen kontrak.

19.1

19.3Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama terhadap setiap mata pembayaran harus dilakukan oleh direksi teknis dan penyedia jasa selama periode pelaksanaan kontrak untuk menetapkan Kwantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.

20.1

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditentukan dalam dokumen kontrak maka pengguna jasa bersama penyedia jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : a. Menambah atau mengurangi tercantum dalam kontrak; atau b. Menambah pembayaran;

Kwantitas pekerjaan yang

mengurangi

jenis

pekerjaan/mata

20.2

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna jasa secara tertulis kepada penyedia jasa ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

20.1

Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak.

21. PEMBAYARAN UNTUK 21.1 PERUBAHAN

Apabila diminta oleh pengguna jasa, penyedia jasa wajib mengajukan usulan biaya untuk melaksanakan perintah perubahan.

21.2

Direksi teknis wajib menilai usulan biaya tersebut selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

21.3

Apabila pekerjaan dalam perintah perubahan harga satuannya terdapat dalam daftar Kwantitas dan harga, dan apabila menurut pendapat Pengguna Jasa bahwa Kwantitas pekerjaan tidak melebihi batas sesuai ketentuan pasal 22.2 atau waktu pelaksanaan tidak mengakibatkan perubahan harga, maka harga satuan yang tercantum dalam daftar Kwantitas dan harga digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya perubahan.

21.4

Apabila harga satuan berubah atau pekerjaan dalam perintah perubahan tidak ada harga satuannya dalam daftar Kwantitas dan harga, jika dinilai wajar, maka usulan biaya dari penyedia jasa merupakan harga satuan baru untuk perubahan pekerjaan yang bersangkutan.

21.5

Apabila usulan biaya dari penyedia jasa dinilai tidak wajar, maka pengguna jasa mengeluarkan perintah perubahan dengan mengubah harga kontrak berdasarkan harga perkiraan pengguna jasa.

21.6

Apabila perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta negosiasinya akan menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh penyedia jasa dan diberlakukan sebagai peristiwa kompensasi sesuai pasal 49.2.

21.7

Penyedia jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan


IV.6

untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini. 22. PERUBAHAN KWANTITAS DAN HARGA

23. AMANDEMEN KONTRAK

22.1

Harga satuan dalam daftar Kwantitas dan harga digunakan untuk membayar prestasi pekerjaan.

22.3

Apabila Kwantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Kwantitas awal, maka harga satuan perubahan mata pembayaran utama tersebut disesuaikan dengan negosiasi.

22.4

Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka penyedia jasa harus menyerahkan analisa harga satuannya kepada pengguna jasa. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi berdasarkan analisa harga satuan tersebut dan harga satuan dasar penawaran.

23.1

Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila: a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; c.

Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.

Amandemen bisa dibuat apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut. 23.2

Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut: a. Pengguna Jasa memberikan perintah tertulis kepada Penyedia Jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau Penyedia Jasa mengusulkan perubahan kontrak; b. Penyedia Jasa harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari Pengguna Jasa dan mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari;

24. HAK DAN KEWAJIBAN 24.1 PARA PIHAK

24.2

c.

Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi;

d.

Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen kontrak.

Hak dan kewajiban Pengguna Jasa a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa. b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa. c. Melakukan perubahan kontrak d. Menangguhkan pembayaran. e. Menyerahkan seluruh atau sebagian lapangan pekerjaan. f. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela Penyedia Jasa terhadap semua tuntutan hukum, tuntutan lainnya, dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh Pengguna Jasa. Hak dan kewajiban Penyedia Jasa


IV.7

a. Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan, dan uang retensi. b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa. c. Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa. d. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknyadan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan Penyedia Jasa. 25. RESIKO PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA JASA

25.1

Pengguna jasa bertanggungjawab atas resiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko pengguna jasa, dan penyedia jasa bertanggung jawab atas resiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko penyedia jasa.

25.2

Resiko pengguna jasa a. Resiko kecelakaan, kematian, kerusakan atau kehilangan harta benda (di luar pekerjaan, peralatan, instalasi dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan) yang disebabkan oleh : 1). Penggunaan atau penguasaan lapangan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat dihindari sebagai akibat pekerjaan tersebut; atau 2). Keteledoran, pengabaian kewajiban dan tanggungjawab, gangguan terhadap hak yang legal oleh pengguna jasa atau orang yang dipekerjakannya, kecuali disebabkan oleh penyedia jasa.

25.3

Resiko penyedia jasa Kecuali resiko pengguna-pengguna jasa, maka penyedia jasa bertanggung jawab atas setiap cidera atau kematian dan semua kerugian atau kerusakan atas pekerjaan, peralatan dan harta benda yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kontrak.

26. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

27. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

26.1

Buku harian diisi oleh penyedia jasa dan diketahui oleh direksi teknis, mencatat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai bahan laporan harian.

26.2

Laporan harian dibuat oleh penyedia jasa, diperiksa oleh direksi teknis, dan disetujui oleh Pengguna Jasa.

26.3

Laporan harian berisi: a. Tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja di lapangan; b. Jenis dan Kwantitaspekerjaan di lapangan; c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan di lapangan; d. Jenis dan Kwantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; f. Catatan lain yang dianggap perlu.

27.1

Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

27.2

Pengguna jasa harus menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak.


IV.8

28. PENYEDIA JASA LAINNYA

28.1

Penyedia jasa diharuskan bekerja sama dan menggunakan lapangan bersama-sama dengan penyedia jasa lainnya, petugaspetugas pemerintah, petugas-petugas utilitas, dan pengguna jasa.

29. WAKIL PENYEDIA JASA

29.1

Penyedia jasa wajib menunjuk personil sebagai wakilnya yang bertanggungjawab atas Pelaksanaan pekerjaan dan diberikan wewenang penuh untuk bertindak atas nama penyedia jasa, serta berdomisili di lokasi pekerjaan.

29.2

Apabila Pengguna Jasa menilai bahwa wakil penyedia jasa tersebut ada pasal 29.1 tidak memadai, maka Pengguna Jasa secara tertulis dapat meminta penyedia jasa untuk mengganti dengan personil lain yang kualifikasi, kemampuan, dan pengalamannya melebihi wakil penyedia jasa yang diganti selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dan wakil penyedia jasa yang akan diganti harus meninggalkan lapangan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

30. PENGAWASAN

30.1

Untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang sedang atau telah dilaksanakan oleh penyedia jasa, pengguna jasa diwakili oleh direksi teknis.

31. KEADAAN KAHAR

31.1

Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

31.2

Yang digolongkan keadaan kahar adalah : a. Peperangan; b. Kerusuhan; c. Revolusi; d. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan; e. Pemogokan; f. Kebakaran; g. Gangguan industri lainnya.

31.3

Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

31.4

Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.

31.5

Bila terjadi keadaan kahar, maka Penyedia Jasa memberitahukan kepada Pengguna Jasa selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.

31.6

Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin Penyedia Jasa memberitahukan kepada Pengguna Jasa bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan: a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar; b. Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar, Penyedia Jasa berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan


IV.9

selama jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang disepakati; c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutuskan kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu Penyedia Jasa berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak Pasal 35.8. 32. PERINGATAN DINI

32.1

Penyedia Jasa wajib menyampaikan peringatan dini kepada Pengguna Jasa melalui direksi teknik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu atau keadaan-keadaan yang dapat berakibat buruk terhadap pekerjaan, kenaikan harga kontrak atau keterlambatan tanggal penyelesaian pekerjaan. Pengguna Jasa melalui direksi teknik dapat meminta Penyedia Jasa untuk membuat perkiraan akibat yang akan timbul terhadap pekerjaan, harga kontrak dan tanggal penyelesaian pekerjaan. Perkiraan tersebut wajib diserahkan Penyedia Jasa sesegera mungkin.

32.2

Penyedia Jasa wajib bekerja sama dengan Pengguna Jasa melalui direksi teknik dalam menyusun dan membahas upaya-upaya untuk menghindari atau mengurangi akibat dari kejadian atau keadaan tersebut.

32.3

Penyedia Jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini.

33. RAPAT PELAKSANAAN 33.1

Pengguna Jasa, direksi teknik dan penyedia jasa dapat meminta dilakukan rapat pelaksanaan yang dihadiri semua pihak, untuk membahas pelaksanaan pekerjaan dan memecahkan masalah yang timbul sehubungan dengan peringatan dini pasal 32.1.

33.2

Direksi teknik wajib membuat risalah rapat pelaksanaan pasal 33.1. Tanggung jawab masing-masing pihak atas tindakan yang harus diambil ditetapkan oleh Pengguna Jasa secara tertulis.

34.1

Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam kontrak.

34.2

Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Bila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

35.1

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.

35.2

Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal di luar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak. Dalam hal kontrak dihentikan, maka Pengguna Jasa wajib membayar kepada Penyedia Jasa sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

35.3

Pemutusan kontrak dilakukan bilamana Penyedia Jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya

34. ITIKAD BAIK

35. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK


IV.10

sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada Penyedia Jasa dikenakan sanksi sesuai Pasal 35.5. 35.4

Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini: a.

Penyedia Jasa dapat dikenakan sanksi yaitu: 1). Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara; 2). Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Pengguna Jasa dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

b.

35.5

Pemutusan kontrak oleh pengguna jasa sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pengguna Jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Penyedia Jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, Pengguna Jasa dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah: Kejadian dimaksud adalah: a. Penyedia Jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak pada tanggal mulai kerja sesuai dengan pasal 15.2; b. Penyedia Jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau bangkrut; c.

Penyedia Jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;

d. Penyedia Jasa menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada Pengguna Jasa dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan pengguna jasa; e. Terjadinya keadaan kahar dan Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Pasal 31.2. Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinya salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf a. sampai e. di atas, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan. Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai e. Penyedia Jasa dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun. 35.6

Pemutusan kontrak oleh Penyedia Jasa Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia Jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, Penyedia Jasa dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah: a. Sebagai akibat keadaan kahar, Penyedia Jasa tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan Pasal 31.6.c.; b. Pengguna Jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.


IV.11

35.7

Prosedur pemutusan kontrak Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut Penyedia Jasa harus: a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak; b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh Pengguna Jasa; c.

36. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh Pengguna Jasa.

35.8

Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 35.5., Pengguna Jasa tetap membayar hasil pekerjaan sampai dengan batas tanggal pemutusan, dan jika terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 35.6., selain pembayaran tersebut di atas Pengguna Jasa harus membayar pengeluaran langsung yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa sehubungan dengan pemutusan kontrak.

35.9

Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, Penyedia Jasa tidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan kontrak.

36.1

Penyelesaian perselisihan dapat melalui: a. Di luar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia; b. Pengadilan.

36.2

Penyelesaian perselisihan lebih lanjut diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak.

36.3

Pengeluaran biaya untuk penyelesaian perselisihan ditanggung kedua belah pihak sesuai keputusan akhir.

37. BAHASA DAN HUKUM

37.1

Kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

38. PERPAJAKAN

38.1

Penyedia Jasa harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam penawaran.

38.2

Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah pembukaan penawaran harus dilakukan penyesuaian.

39.1

Komunikasi antara para pihak hanya berlaku bila dibuat secara tertulis.

39.2

Korespondensi dapat dikirim langsung, atau melalui pos, telex, kawat.

39.3

Alamat para pihak ditetapkan sebelum tanda tangan kontrak.

39.4

Korespondensi harus menggunakan bahasa Indonesia.

39. KORESPONDENSI

40. PENYESUAIAN HARGA 40.1

Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak jangka panjang


IV.12

lebih dari 12 (dua belas) bulan. 41. DENDA DAN GANTI RUGI

42. SERAH TERIMA PEKERJAAN

B.

41.1

Denda adalah sanksi financial yang dikenakan kepada Penyedia Jasa, sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada pengguna jasa, karena terjadinya cidera janji terhadap ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

41.2

Besarnya denda kepada Penyedia Jasa atau keterlambatan penyediaan tenaga pengamanan adalah 1 0/00 (satu per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

41.3

Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh Pengguna Jasa atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan dari Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

41.4

Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

42.1

Pengguna jasa dapat membentuk panitia penerima pelaksanaan pekerjaan setiap bulan Penyedia Jasa.

KETENTUAN KHUSUS

43. PERSONIL

44. PENILAIAN PEKERJAAN

45. KOMPENSASI

43.1

Penyedia Jasa wajib menyampaikan daftar dinasan untuk mendapat persetujuan Pengguna Jasa.

43.2

Apabila Pengguna Jasa meminta penyedia jasa untuk memberhentikan personilnya dengan alasan atas permintaan tersebut, maka penyedia jasa harus menjamin bahwa personil tersebut sudah harus meninggalkan lapangan dalam waktu 7 (tujuh) hari dan harus diganti selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

44.1

Pengguna jasa harus melakukan penilaian atas hasil pekerjaan dalam masa pelaksanaan pekerjaan.

44.2

Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap pengaturan dinasan di lapangan dan kualitas pekerjaan.

45.1

Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia jasa bila dapat dibuktikan merugikan penyedia jasa dalam hal sebagai berikut : a. Penyedia jasa belum bisa masuk ke lokasi pekerjaan, karena pengguna jasa tidak menyerahkan seluruh/sebagian lapangan kepada penyedia jasa; b. Pengguna jasa memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; d. Pengguna jasa terlambat melakukan pembayaran; e. Pengguna jasa menolak sub penyedia jasa tanpa alasan yang wajar; g. Dampak yang menimpa/membebani penyedia jasa diakibatkan oleh kejadian-kejadian yang menjadi resiko pengguna jasa. j. Pengguna jasa memerintahkan penundaan pekerjaan.


IV.13

l. Kompensasi lain sesuai dengan yang tercantum dalam syaratsyarat khusus kontrak. 46. PENANGGUHAN PEMBAYARAN

47. HARI KERJA

48. PENYESUAIAN BIAYA

49. PENUNDAAN ATAS PERINTAH PENGGUNA JASA

50. INSTRUKSI

46.1

Apabila penyedia jasa tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam kontrak, maka dikenakan sanksi penangguhan pembayaran setelah pengguna jasa memberitahukan penangguhan pembayaran tersebut secara tertulis.

46.2

Pemberitahuan penangguhan pembayaran memuat rincian keterlambatan atau kekurangan personil dilapangan disertai alasan-alasan yang jelas dan keharusan penyedia jasa untuk memperbaiki atau menambah personil dalam jangka waktu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran.

47.1

Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia jasa. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh pengguna jasa.

47.2

Penyedia jasa harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.

47.3

Jam kerja dan waktu cuti untuk karyawan harus dilampirkan.

47.4

Penyedia jasa harus memberitahukan kepada direksi teknis sebelum bekerja di luar jam kerja.

48.1

Harga kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian biaya.

48.2

Penyesuaian biaya harus mengikuti peraturan yang berlaku, termasuk mata uang yang dipakai untuk penyesuaian biaya sesuai dengan kesepakatan para pihak.

49.1

Pengguna jasa dapat memerintahkan penyedia jasa untuk menunda dimulainya pelaksanaan pekerjaan atau memperlambat kemajuan suatu kegiatan pekerjaan.

49.2

Jika perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta pembahasannya akan menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh penyedia jasa dan perintah perubahan diberlakukan sebagai peristiwa kompensasi.

50.1

Penyedia jasa wajib melaksanakan semua instruksi Pengguna Jasa yang berkaitan dengan kontrak.

50.2

Semua instruksi harus dilakukan secara tertulis.


IV.14

BAB V SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Syarat-Syarat Khusus Kontrak terdiri dari :

A.

KETENTUAN UMUM Karena bersifat tambahan, maka ketentuan ini hanya berupa tambahan dan atau penegasan dari ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak.

1. DEFINISI

1.1. a. Pengguna jasa adalah : Nama

: PT KAI Commuter Jabodetabek

Alamat

: Jl. Ir. H. Juanda IB no. 8-10 – Jakarta Pusat

b. Pengguna Jasa adalah : Nama

:

Jabatan

:

Alamat

: Jl. Ir. H. Juanda IB no. 8-10 – Jakarta Pusat

2. JAMINAN

2.1. Besarnya jaminan pelaksanaan adalah minimal 5 % ( Lima persen) dari nilai kontrak.

3. KESELAMATAN KERJA

3.1. Peraturan tentang keselamatan kerja yang harus dipatuhi penyedia jasa sesuai Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor .............................................. tahun ................. tentang .........................................

4. PEMBAYARAN

4.1. Pembayaran dilakukan setiapawal bulan berjalan sesuai dengan tagihan setiap bulannya. Pelaksanaan Pembayaran a). Pembayaran dilakukan atas dasar Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia Barang dengan melampirkan kelengkapan sbb: (i) Kwitansi berikut Faktur yang memuat rincian Kwantitas, harga satuan dan jumlah harga; (ii) Faktur Pajak, SSP; (iii) Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian Pekerjaan; (iv) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; (v) Fotocopy kontrak. b). Atas dasar Surat Permohonan Pembayaran tersebut, akan dibuatkan Berita Acara Pembayaran. c). Harga Kontrak sudah mencakup segala biaya yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, termasik Bea Materai dan Pajak-Pajak yang harus dilunasi oleh Penyedia Barang

5. JADWAL PELAKSANAAN

5.1.

6.1. 6. PENGGUNAAN PENYEDIA JASA USAHA KECIL TERMASUK

Waktu pelaksanaan kontrak selama maksimal 12 (dua belas) bulan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 Kepada penyedia jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam Pasal 34, Pasal 35

BAB V : SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

V.1

KOPERASI KECIL

dan Pasal 36 undang-undang tersebut sebagai berikut : a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai usaha kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan yang diperuntukkan dan dicadangkan bagi usaha kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi usaha kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); b. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir 1. di atas adalah tindak pidana kejahatan; c. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir 1. dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap ijin usaha oleh instansi yang berwenang.

7. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

7.1.

Penyelesaian perselisihan melalui Musyawarah/BANI/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (di luarpengadilan/pengadilan)

8. PENYESUAIAN HARGA

8.1

Tata cara perhitungan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada penyesuaian harga untuk pelaksanaan kontrak dibawah 12 bulan

9. DENDA DAN GANTI 9.1. RUGI

Kompensasi atas dasar keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambar dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia.

9.2. a. Denda langsung dipotong dari pembayaran kepada penyedia jasa. b. Ganti rugi dibayar kepada penyedia jasa setelah dibuat amandemen kontrak.

B. KETENTUAN KHUSUS 10. DOKUMEN KONTRAK Kontrak dan lampiran-lampirannya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, terdiri atas 1). Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) termasuk Addendumnya (bila ada); 2). Dokumen Lelang dan Addendum Dokumen Lelang (bila ada); 3). Surat Penawaran beserta Lampirannya : (i)

Jaminan Pelaksanaan;

(ii) Surat Kuasa (bila ada); (iii) Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan (SPR); (iv) Berita Acara : (a).

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan;

(b).

Berita Acara Pembukaan Penawaran;

(c).

Berita Acara Evaluasi/ Klarifikasi;


V.2

4). Syarat-Syarat Kontrak (Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak); 5). Spesifikasi Teknis. Perjanjian ini ditanda tangani di Kantor KCJ di Jakarta, dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas meterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) asli.


V.3

BAB VI KERANGKA ACUAN KERJA I.

PENDAHULUAN 1.

LATAR BELAKANG

Pertambahan penduduk di wilayah Jabodetabek semakin meningkat dan permintaan kebutuhan transportasi masal juga semakin meningkat, termasuk jasa transportasi KRL yang dikelola oleh PT, KCJ pada tahun 2011 rata – rata pengguna jasa KRL Commuter line dan Ekonomi per hari sebesar 331.759 penumpang dan tahun 2012 ( sampai dengan September 2012) rata – rata penumpang per hari sebesar 370.432 penumpang. Untuk tahun 2019 di programkan akan mengangkut 1,2 juta penumpang per hari. Seiring berubahnya pola operasi KRL Commuter Line dimana awalnya terdapat 3 (tiga) kelas KRL yaitu kelas Ekspress, Ekonomi AC dan Ekonomi dirubah menjadi 2(dua) kelas KRL, yaitu Commuter Line dan Ekonomi dan semua jenis KRL berhenti disetiap stasiun. Perhentian dan pola operasi tersebut disebut “single operation”. Dalam rangka untuk meningkatkan volume angkut penumpang maka pola operasi KRL diubah lagi dengan lebih memanfaatkan jalur lingkar untuk memperkecil perpotongan jalur KA atau disebut pola “re-routing”. Pola operasi ini mengharuskan penumpang transit di stasiun transit dan berganti KRL untuk sampai ke tujuannya. Tapi semua itu dilakukan untuk mencapai program pemerintah untuk mengangkut 1,2 juta peumpang per hari pada tahun 2012 dan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa. PT. KCJ akan terus meningkatkan pelayanan kepada penumpang diantaranya penambahan jumlah kereta, e-ticketing, pemenuhan SPM, dll diimbangi dengan penyesuaian tarif KRL Commuter line. Semakin bertambahnya pengguna KRL dari kaum perempuan dan untuk menghindari tindak pelecehan seksual terhadap kaum perempuan di moda angkutan umum maka PT. KCJ sampai dengan bulan Oktober 2012 telah mengoperasikan 1 (satu) Rangkaian Khusus Wanita (RKW) sebagai wujud dari pelayanan PT KCJ. Dengan niatan dan upaya untuk tetap memberikan pelayanan dengan standar yang baik PT. KCJ melaksanakan survey kepuasan pelanggan KRL tahun 2012. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran kesinambungan dinamika harapan pengguna KRL Jabodetabek. 2.

MAKSUD DAN TUJUAN a.

b.

c. d. e. f.

Kerangka Acuan Kerja ini merupakan petunjuk bagi konsultan Survei Kepuasan Pelanggan yang memuat ruang lingkup, kriteria, keluarandan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan dalam pelaksanaan tugas survei kepuasan pelanggan. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan survey kepuasan pelanggan melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK) ini Memperoleh kajian tentang kepuasan pelanggan atau pelayanan yang telah diberikan. Mengetahui index kepuasanpelanggan commuter Line Mengetahuiekspetasi dan persepsi pelanggan Mengukur Customer Loyalty Index dan memahami perilaku loyalitas pelanggan

BAB : VI KERANGKA ACUAN KERJA

VI.1

g. h.

3.

Dapat melakukan pengembangan standar layanan Diharapkan konsultan dapat memberikan rekomendasi perbaikan peningkatan mutu layanan untuk tingkat kepuasan & loyalitas pelanggan

LINGKUP PEKERJAAN a. Ruang lingkup responden Ruang lingkup untuk program survey adalah penumpang KRL Commuter Line di wilayahJ abodetabek. Jumlahrata – rata penumpang per hari sampai dengan bulan September 2012 sebanyak 243.412 orang denganJ umlah responden yang akan dijadikan target survey adalah sejumlah 2.474 responden dari keseluruhan ruang lingkup. Berdasarkan perhitungan dengan toleransi sampling errornya 2 % dengan rumus perhitungan sampling :

n = N / (1 + N.e²) n = Sample N = Population number sampling error tolerance e = ( ... % ) b. Kriteria Responden : NO Kriteria Profil Responden

Keterangan

1. Pengguna aktif KRL Jabodetabek (minimal 6 bulan) 2. Jenis Kelamin 3. Tingkat Pendidikan 4. Usia Responden 5. Pemilik Kendaraan Pribadi 6. Tingkat Penghasilan Pertahun 7. Profesi / pekerjaan

Ditentukan sesuai kebutuhan

8. Keperluan menggunakan KRL 9. Alasan Menggunakan KRL 10. Status Marital 11. Pendapatan 12. Frekwensi penggunaan KRL


VI.2

c. Jumlah stasiun yang melayani KRL Commuter Line sebanyak 61stasiun:

NO

STASIUN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Jakarta Kota Jayakarta Manggabesar Sawahbesar Juanda Gambir Gondangdia Cikini Manggarai Tebet Cawang Duren Kalibata Pasarminggubaru Pasarminggu Tanjungbarat Lentengagung Univ. Pancasila Univ.Indonesia Pondok Cina Depokbaru Depok Citayam Bojonggede Cilebut Bogor Kampungbandan Rajawali Kemayoran Pasarsenen Gangsentiong Kramat Pondokjati

Jumlah Penumpang / Hari

16.762 1.714 2.040 2.879 5.937 6.744 5.856 4.524 7.905 8.292 4.704 4.883 1.005 4.371 3.301 3.519 1.085 5.240 6.437 14.212 11.519 8.922 12.435 5.745 24.659 1.544 546 1.318 2.070

NO

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

STASIUN

Jatinegara Klender Buaran Klenderbaru Cakung Kranji Bekasi Angke Duri Tanahabang Palmerah Kebayoran Pondokranji Jurang mangu Sudimara Rawabuntu Serpong Cisauk Cicayur Parung Panjang Pesing Bojong Indah Rawabuaya Kalideres Poris Batu ceper Tangerang Sudirman Karet

Jumlah Penumpang / Hari

3.138 1.113 1.106 2.287 2.458 5.420 15.130 752 2.921 17.372 2.969 1.539 2.461 1.249 5.432 2.784 2.678 265 106 1.783 265 169 609 790 1.652 812 2.860 9.977 1.901

376 486 211

d. Ruang lingkup pekerjaan i. Ruang lingkupnya sebagai berikut : 1) Melakukan desk research dan pengumpulan data sekunder 2) Melakukan survey pendahuluan 3) Membuat desain riset yang diantaranya mencakup pembuatan kuesioner, persiapan survey, rencana sampling BAB : VI KERANGKA ACUAN KERJA

VI.3

4) Melakukan pengumpulan data primer 5) Melakukan pengolahan dan analisa data 6) Membuat laporan hasil analisa data dan rekomendasi sesuai KAK.

ii.

SURVEYQUAL

Assurance

Proses survei kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut : 1) Penentuan sasaran stasiun (Khusus pelayanan Loket, informasi dan portir) dan kereta Commuter Line yang akan disurvei melalui pemahaman harapan pelanggan 2) Studi pustaka dan lapangan untuk pencarian referensi yang dibutuhkan dalam survey mencakup pengumpulan data sekunder yang terdapat di lapangan. Study pustaka juga mencakup data keluhan pelanggan, hasil survey sebelumnya, data lainnya. 3) Penentuan alat dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan selama survey seperti komputer, audiovideo, camera, telekomunikasi, transportasi dan lain-lain. Serta teknik pengumpulan data survey melalui metode meeting, interview langsung. 4) Penyusunan kuisioner yang dilakukan dengan melibatkan pihak PT. KCJ, untuk menemukan titik kritikal dari jasa pelayanan yang diberikan PT. KCJ meliputi : STASIUN Hak dan kewajiban penumpang dan penyedia jasa kereta di informasikan di media informasi di stasiun Antrian didepan loket pada jam sibuk diatur dengan baik dengan gariis pembatas dan petugas bersikap tegas bila ada yang menyerobot Petugas keamanan diperon selalu bersiaga untuk menjamin keamanan dan keselamatan calon penumpang Marka/rambu batas aman berdiri dan penyebrangan rel tersedia dan mudah dilihat/di pantau Informasi untuk pengajuan komplain tersedia melalui billboard atau announcer dan petugasnya selalu siap melayani dengan baik

KERETA Fasilitas keselamatan didalam kereta tersedia dan berfungsi dengan baik Petugas keamanan di kereta/kereta khusus wanitaselalu siaga untuk menjamin keamanan didalam kereta Informasi perlindungan asuransi kecelakaan bagi penumpang tersedia. Informasi untuk pengajuan komplain tersedia melalui billboard atau announcer dan petugasnya selalu siap melayani dengan baik Informasi bahwa tiket sudah termasuk perlindungan asuransi jasa raharja untuk pengajuan klaim saat terjadi kecelakaan/cidera yang disebabkan operasional KRL atau didalam Stasiun

Informasi bahwa tiket sudah termasuk perlindungan asuransi jasa raharja untuk pengajuan klaim saat terjadi kecelakaan/cidera yang disebabkan operasional KRL atau didalam Stasiun

Tangible

Rambu lokasi stasiun jelas dan mudah dilihat

Pintu kereta ada dan dapat terbuka / tertutup dengan baik, terutama dalam kondisi kereta penuh/jam sibuk

Papan penunjuk arah ( loket, mushola, peron, pusat kesehatan, dll) tersedia dan dapat dilihat jelas

Pintu kereta selalu tertutup secara otomatis sebelum kereta berangkat


VI.4

Responsiveness

Info jadwal keberangkatan, tarif, nama kereta, stasiun tujuan/yang dilewati tercantum dengan jelas dipapan pengumuman Disediakan fasilitas untuk penyandang cacat Disediakan fasilitas kesehatan untuk penanganan darurat Petunjuk arah jurusan kereta dijalur peron tersedia dan mudah dilihat dengan jelas Area penumpang menunggu kedatangan kereta dalam kondisi memadai, layak dan bersih Peron adalah area bebas rokok dan pengumuman dilarang merokok di peron terpampang dengan jelas Area peron bebas dari pedagang Lampu penerangan diarea peron memadai dan berfungsi semua Seluruh petugas yang ada distasiun selalu siap memberikan informasi dengan jelas dan membantu bila diperlukan Petugas announcer distasiun memberikan informasi perjalanan kereta api secara informatif sesuai kondisi terkini Petugas keamanan selalu bersiaga untuk menjaga keamanan dan keselamatan calon penumpang

Reliability

Empathy

Petugas loket melakukan transaksi penjualan karcis dan memberikan uang kembalian dengan benar Petugas portir / penjaga pintu peron selalu siaga dan tegas dalam menjaga akses masuk / keluar peron stasiun Kedatangan dan keberangkatan kereta selalu diinformasikan dengan jelas dan akurat Petugas loket selalu memberikan senyum, salam dan sapa serta mengenakan papan nama petugas Khusus untuk peron yang rendah disediakan tangga untuk naek kereta


Fasilitas pendingin udara (AC)/ kipas angin ada didalam kereta Lampu penerangan dalam kereta berfungsi dengan baik Pegangan tangan untuk penumpang berdiri tersedia dengan baik Kaca jendela kereta terpasang lengkap dan dapat berfungsi dengan baik

Penumpang selalu diberikan info mengenai stasiun yang akan dilewati / berhenti melalui pengeras suara Sign/rambu himbauan dan larangan tersedia Petugas pemerikasa karcis selalu memeriksa karcis dari setiap penumpang serta bersikap tegas dan sopan Kereta selalu berangkat dan datang tepat pada waktu yang ditetapkan Kereta tidak pernah menemui kendala / mogok selama perjalanan Display rute perjalanan KRL / peta lintas KRL tersedia Pegangan tangan untuk penumpang berdiri tersedia dalam jumlah yang memadai dan mudah dijangkau Fasilitas keamanan dan keselamatan di dalam kereta tersedia dan berfungsi dengan baik Fasilitas kesehatan / perlengkapan P3K tersedia dan dapat digunakan untuk pertolongan darurat dalam penanganan kecelakaan diatas kereta

VI.5

5) Skala menggunakan skala likert 0 – 5 6) Kuisioner yang tersusun sebelum disebar dilakukan uji coba untuk menentukan validitas dan realibilitas.

7) Penyebaran kuisioner diberikan mengacu kepada identifikasi pelanggan dan jumlah sample yang telah ditetapkan sebelumnya

8) Analisis data, validitas dan realibilitas data sesuai dengan kaidah yang berlaku.

9) Laporan yang terdiri dari laporan Awal, Laporan Akhir dan Lampiran. 10) Presentasi hasil survey kepuasan pelanggan 4.

KEGIATAN SURVEI KEPUASAN PELANGGAN a. Konsep Dasar : Melaksanakan survey kepuasan pelanggan KRL Commuter Line. b. Lingkup Tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan survei kepuasan pelanggan meliputi tugas-tugas yang terdiri dari : i. Persiapan teknis seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK. ii. Menyusunpra Rencana kerja seperti metoda kerja , termasuk program kerja dan desain kuisioner c. INFORMASI 1) Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan survei kepuasan pelanggan harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini. 2) Konsultan survei kepuasan pelanggan harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya dengan baik. Kesalahan/ kelalaian pekerjaan survei kepuasan pelanggan sebagai akibat dari kesalahan informasi manjadi tanggung jawab Konsultan Survei Kepuasan Pelanggan. d. TENAGA Untuk melaksanakan tujuannya, Konsultan survei kepuasan pelanggan harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan pengalaman market research, baik ditinjau dari segi lingkup survei kepuasan pelanggan tingkat kompleksitas pekerjaan. Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan surevei kepuasan pelanggan KAI Commuter Jabodetabek terdiri dari : i. Penanggung Jawab / Team Leader : 1 orang ( Minimal S1 dengan 10 tahun pengalaman sejenis ) ii. Tenaga Ahli : ( Minimal S1 dengan 5 tahun pengalaman sejenis ) a) Ahli statistik : 1Orang b) S 1 Umum : 5 Orang e. Sebaran sample berdasarkan hari : i. Hari kerja : Senin s/d Jum’at ii. Hari libur : Sabtu, Minggu / libur

5.

TANGGUNG JAWAB KONSULTAN SURVEI KEPUASAN PELANGGAN a. Konsultan survei kepuasan pelanggan bertanggung jawab secara profesional atas jasa market research yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik tata laku profesiyang berlaku. b. Secara umum tanggung jawab konsultan survei kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut: a. Hasil karya survei kepuasan pelanggan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratanstandar hasil karya survei kepuasan pelanggan yang profesional.


VI.6

b.

c.

6.

Hasil survei kepuasan pelanggan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi acuan pendekatan, waktu menyelesaikan pekerjaan dan mutu survei kepuasan pelanggan yang akan terwujud. Hasil karya survei kepuasan pelanggan yang dihasilkan harus telah memenuhi aturan, standar, dan pedoman teknis survey, hasil yang paling maksimal dan profesional.

BIAYA a. Biaya Survei Kepuasan Pelanggan b. Besar biaya pekerjaan Survei Kepuasan Pelanggan untuk Konsultan : 1) Untuk pekerjaan standar berlaku maksimum sesuai yang berlaku.. 2) Bila terdapat pekerjaan non standar, maka dihitung secara orang, bulan dan biaya langsung dapat diganti, sesuai dengan ketentuan ” billing rate” yang berlaku. 3) Pengaturan komponen pembiayaandipisahkan antara standar dan non standar serta harus terbaca dalamsuatu rekapitulasiakhir yang menyebut angkadan huruf. 4) Besarnya biaya Konsultan Survei Kepuasan Pelanggan merupakan biaya tetap dan pasti. 5) Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjajian pekerjaan survei kepuasan pelanggan yang dibuat oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Survei Kepuasan Pelanggan. c. Biaya Pekerjaan KonsultanSurvei Kepuasan Pelanggan dan cara pembayarandiatur secara kontraktual sesuai peraturan yang berlaku,yang terdiri dari : 1) Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang.

7.

2)

Materi dan pengadaan laporan.

3)

Pembelian dan atau sewa peralatan.

4)

Sewa kendaraan.

5)

Biaya rapat – rapat.

6)

Perjalanan (area Jabodetabek)

7)

Jasa dan overhead konsultan

8)

Pajak dan iuran daerah lainnya.

KELUARAN (OUTPUT) Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Kepuasan Pelanggan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi : 1. Hasil penilaian kepuasan • Nilai Index Kepuasan (Overall Satisfaction Index) • Importance Performance Map 2. Database responden Commuter Line 3. Rekomendasi Improvement Pelayanan

8.

KRITERIA a. KriteriaUmum Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan survei kepuasan pelanggan seperti yang dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum disesuaikan berdasarkan dan kompleksitas survei kepuasan pelanggan. b. Kriteria Khusus


VI.7

Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat luasan yang khusus, spesifik berkaitan dengankriteria responden, dari sisi usia, gender dan loyalitas pelanggan.

9.

METODE Sesuai kaidah statistik yang berlaku

10.

PROGRAM KERJA a. Konsultan Survei Kepuasan Pelanggan harus menyusun program kerja minimal meliputi : i. Jadwal kegiatan secara terperinci ii. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga yang diusulkan Konsultan untuk melaksanakan tugas survei kepuasan pelanggan , serta harus mandapat persetujuan dari Pemberi Tugas iii. Konsep penanganan pekerjaan survei kepuasan pelanggan b. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Konsultan Perencana dan mendapatkan pandangan/ pertimbangan teknis dari Pemberi Tugas.

11.

SISTEM PELAPORAN Untuk mendapatkan resume hasil kegiatan, konsultan survei kepuasan pelanggan wajib memberikan realisasi kemajuan kegiatan dalam bentuk laporan sebagai berikut : a) Laporan Awal : 20 % (termin pertama) meliputi : - Pelaporan desk research dan pengumpulan data sekunder - Pelaporan survey pendahuluan - Pelaporan pembuatan desain riset yang diantaranya mencakup pembuatan kuesioner, persiapan survey, rencana sampling. - Pelaporan hasil briefing dengan field surveyor dan hasil survei sementara sebanyak 1000 responden dari keseluruhan 2.476 responden b) Laporan Kemajuan : 80% (termin kedua) Mencakup hasil survei dengan kemajuan jumlah responden sudah mencakup keseluruhan 2.453 responden c) Laporan Akhir : 100 % (termin ketiga) Mencakup laporan akhir kegiatan, hasil analisis survei dan Customer Satisfaction Index, rekomendasi terhadap peningkatan pelayanan KAI Commuter Jabodetabek.


VI.8

12.

WAKTU PELAKSANAAN Waktu pelaksanaan untuk program surveykepuasan pelanggan adalah 45 hari kalender. MONTH 1

N R .

TIME I

ACTIVITY 1 Persiapan (40%) 1

Studi pustaka dan lapangan

2.

Development & Approval Design of Questionnaire

II

MONTH 2 III

IV

V

VI

3. Briefing and Roleplay Interviewer

2 Pelaksanaan 4. Field Work Research 5. Quality Control 6. Input Data

3 Pelaporan 7. Data Analysis 8. Reports 9. Presentation & Recommendation

13.

PENUTUP a. Setelah Kerangka Acuan Kerja(KAK) ini diterima, maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. b. Dalam proses survei kepuasan pelanggan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, Konsultan Survei Kepuasan Pelanggan harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan User. c.

Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan Konsultan Survei Kepuasan Pelanggan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini.

d. Dalam melaksanakan tugas, konsultan Survei kepuasan pelanggan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat. e. Jangka waktu pelaksanaan, khusus sampai diserahkannya dokumen laporan survei kepuasan pelanggan untuk siap adalah : 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja.


VI.9

BAB VII DAFTAR KUANTITAS, HARGA SATUAN DAN METODA PELAKSANAAN A. MUKADDIMAH 1.

Pendahuluan Daftar Kuantitas dan Harga satuan harus diartiikan sebagai satu kesatuan dengan Instruksi kepada Peserta Pelelangan, Syarat-Syarat Kontrak dan Spesifikasi.

2.

Kuantitas Kuantitas yang dicantumkan dalam Daftar Kuantitas merupakan Kuantitas Jasa/Barang yang harus disediakan/diserahkan oleh Penyedia Jasa/Barang kepada Pengguna Barang dan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penawaran.

3.

Harga Satuan Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak, Harga Satuan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, harus mencakup semua kewajiban Penyedia Jasa/Barang berdasarkan Kontrak serta segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan : Transportasi sampai ketujuan akhir, sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat kontrak termasuk biaya umum penyedia jasa/barang dan keuntungan perusahaan.

4.

Mata Uang Mata uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan harga pada kontrak ini adalah mata uang Rupiah.

B. Daftar Kuantitas

NO.

ITEM Personil

A

VOL

SAT

HARGA SATUAN

JUMLAH

1 5 1

orang orang orang

2453 2453

orang Pcs

-

3 3 3

bundel bundel bundel

-

Tenaga Ahli

I a b c

Project Leader Field Leader Operator Komputer Jumlah Personil

Non Personil

B I a b II a b c

Field survey Responder Lembar kuisioner Laporan Laporan Progress I Laporan Progress II Laporan akhir Jumlah Non Personil Jumlah Personil

-

Jumlah Non Personil Total PPN 10% Total setelah PPN

-

Terbilang :

BAB : VII DAFTAR KUANTITAS, ANALISA HARGA SATUAN

VII.1

PENGESAHAN DOKUMEN PENGADAAN Sesuai dengan ketentuan Petunjuk PelaksanaanPengadaan Jasa/Barang/Jasa PT. KAI Commuter Jabodetabek beserta lampirannya, Panitia Pengadaan Jasa/Barang/Jasa PT. KAI Commuter Jabodetabek telah menyiapkan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi (Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi), yang memuat:

1. Sebagai ikatan hukum dalam pelaksanaan pengadaan ini akan dibuat Surat Perjanjian yang mengikat antara pemberi Perintah Kerja dengan Rekanan yang memuat: I. II.

Instruksi kepada Penawar; Data Dokumen Seleksi;

III.

Bentuk Surat Penawaran, Surat Kuasa, Surat Perjanjian;

IV.

Syarat-Syarat Umum Kontrak;

V.

Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

VI.

Kerangka Acuan Kerja;

2. PT. KCJ dapat membatalkan kontrak pada saat kapanpun berdasarkan suatu penilaian prestasi/kondisi yang dapat menyebabkan terganggunya Operasi.

3. Segala biaya yang dibutuhkan untuk administrasi surat perjanjian kontrak ini dibebankan sepenuhnya kepada rekanan yang bersangkutan.

Dokumen ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dasar bagi penawar dalam menyusun penawarannya dan sebagai pedoman bagi Panitia dalam melaksanakan evaluasi penawaran.

Jakarta, 20 November 2012

Mengetahui / setuju KETUA PANITIA PENGADAAN

MANAGER PELAYANAN PELANGGAN

DIREKTUR OPERASI

HENDRO UTOMO

OKTRIWANSJAH K D

APRIYONO WEDICRESNANTO

PENGESAHAN DOKUMEN PENGADAAN

VIII.1

RKS (RENCANA KERJA DAN SYARAT) PT. KAI Commuter Jabodetabek

Recommend Documents