RINGKASAN DISERTASI
PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND RESPONSIBILITY) DALAM PELANGGARAN HAM BERAT (STUDI KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI INDONESIA)
Promotor : Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH. Co-Promotor : Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih M, SH.
Oleh : Joko Setiyono NIM : B5A003012
Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2010
1. Naskah disertasi telah diuji pada ujian Pra Promosi (Tertutup) pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2009 oleh Dewan Penguji : Ketua
: Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD.
Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Umiyati Atmomarsono Promotor : Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH Co-Promotor : Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih M, SH Anggota Tim Penguji : 1. Prof. Dr. Muladi, SH 2. Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, SH.LLM (UGM) 3. Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH.MHum. 4. Prof. Dr. L. Tristyawanta, SH.MHum. 5. Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu , SH.MS 6. Dr. FX. Joko Priyono, SH.MHum
2. Dipertahankan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro,
dibawah
Pimpinan
Rektor
Universitas
Diponegoro Semarang, pada tanggal 30 Januari 2010 dengan Dewan Penguji Pada Sidang Ujian Terbuka : Ketua : Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS.Med, Sp.And Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Lachmudin Sya’rani Promotor : Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH. MH Co-Promotor : Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih M, SH. Anggota : 1. Prof. Y. Warella, MPA, PhD 2. Prof. Dr. Muladi, SH 3. Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, SH.LLM (UGM) 4. Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH.MHum. 5. Prof. Dr. L. Tristyawanta, SH.MHum. 6. Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.MS. 7. Dr. FX. Joko Priyono, SH.MHum
UCAPAN TERIMA KASIH Penulis sebagai insan beragama yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, tiada henti untuk bersujud dan bersyukur kepada Sang Kholiq Penguasa Alam Jagad Raya. Seraya dengan berucap Al Hamdulillah Wa Syukurillah atas karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini. Patut dikemukakan dalam hal ini bahwa dengan terselesaikannya penulisan disertasi ini diharapkan dapat mempertebal keimanan penulis bahwa dengan izin dan kehendak-Mu semua persoalan yang menimpa umat manusia akan menjadi mungkin teratasi dengan baik sesuai kehendak-Mu. Proses
penulisan
disertasi
dengan
judul
Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) Dalam Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Indonesia) ini bermula dari diadakannya diskusi kelas pada mata kuliah Penulisan Disertasi oleh Prof. Dr. Sutandyo. Gagasan penulisan disertasi dengan judul tersebut di atas, semakin tertata saat penulis berada dibawah arahan dan bimbingan Promotor Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH dan Co-Promotor Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih M, SH saat penulis mengikuti ujian Seminar Usulan Penelitian (SUP) pada tanggal 20 Desember
2004, ujian Seminar Hasil Penelitian (SHP) pada 28 Desember 2008, ujian Kelayakan pada tanggal 26 Juni 2009, dan ujian Pra Promosi (Tertutup) pada tanggal 12 Nopember 2009. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah penulis menghaturkan rasa hormat dan bakti yang setulusnya serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yth Prof. Dr. Nyoman serikat Putra Jaya, SH.MH selaku Promotor dan yth Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih Maemunah, SH, selaku Co-Promotor yang merupakan dua pigur utama yang telah menuntun, mengarahkan, memotivasi penulis hingga Al Hamdulillah proses penulisan disertasi ini dapat terselesaikan walaupun masih jauh dari sempurna sebagai suatu karya ilmiah. Selanjutnya
pada
kesempatan
yang
baik
ini,
perkenankanlah penulis menghaturkan pula rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang langsung maupun tidak langsung memiliki andil besar terhadap penulis dalam menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, antara lain yaitu : 1. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS.Med.Sp.And selaku Rektor maupun ketua Senat dan Prof. Dr. Ir. Lachmudin Sya’rani selaku Sekretaris Senat Universitas Diponegoro
Semarang pada pelaksanaan ujian terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum penulis pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. 2. Prof. Drs. Y. Warella, MPA.PhD, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Ir. Umiyati Atmomarsono, Pascasarjana
selaku
Asisten
Universitas
Direktur
Diponegoro,
I
Program
yang
telah
membantu, memfasilitasi dan turut menguji penulis dalam berbagai tahapan ujian untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 3. Prof. Dr. I.S. Soesanto, S.H (Alm), Prof. Dr. Muladi, SH, Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih M, SH, selaku mantan ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan yang kemudian digantikan oleh Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH.MS, selaku Ketua PDIH dan Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH.MHum serta Dr. Nanik Trihastuti, SH.MHum selaku Sekretaris I dan II pada PDIH Fakultas Hukum Undip Semarang, atas kebijaksanaan, bantuan dan motivasinya bagi penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. 4. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, (alm) Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih M, SH, Prof. Dr. Muladi, SH, Prof. Abdullah
Kelib, SH, Prof. Dr. I.S. Susanto, SH, Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, Prof. Dr. Esmi Warassih pujirahayu, SH.MS, Prof. Dr. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA, Prof. Liek Wilardjo, PhD, Prof. Dr. Miyasto, SE, Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH, Prof. Dr. Barda Nawawie Arief, SH, Prof. Dr. Paulus Hadisuprapto, SH.MS, kesemuanya merupakan pribadi yang terhormat dan amat terpelajar pengampu berbagai mata kuliah yang penulis tempuh pada PDIH Universitas Diponegoro Semarang, sehingga dapat membuka, mengasah dan menambah wawasan/wacana/cakrawala
penulis
dalam
bidang
keilmuan hukum. 5. Bapak Prof. Dr. Arif Hidayat, SH.MS selaku Dekan Fakultas Hukum Undip yang telah banyak mengarahkan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan study S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universiotas Diponegoro Semarang. 6. Bapak H. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH.MHum selaku Pembantu
Dekan
I
pada
Fakultas
Hukum
Undip
Semarang, yang senantiasa memacu dan memberikan berbagai motivasi pembangkit pada penulis untuk segera menyelesaikan studi program doktor tersebut.
7. Bapak H. Nur Raharjo, SH.MHum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Undip Semarang yang dalam perkembangannya telah digantikan Bapak Untung Dwi Hananto, SH.MHum, yang telah berkenan membantu memfasilitasi proses pencairan dana bantuan dari Fakultas Hukum Undip sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah). 8. Bapak Dadang Siswanto, SH.Mum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Undip, yang telah berkenan meluangkan waktunya bagi penulis untuk melakukan berbagai diskusi terkait dengan substansi disertasi yang penulis angkat. 9. Bapak Leo Tukan Leonard, SH.MA selaku Pembantu Dekan IV Fakultas Hukum Undip, yang juga senantiasa menanyakan
perkembangan
penulisan
disertasi
dan
tahapan ujian yang telah penulis tempuh di Program Doktor Ilmu Hukum. 10. Ibu Kholis Roisah, SH.MHum dan Ibu Peni Susetyorini, SH,MH, selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Undip Semerang beserta jajaran anggota bagiannya, yang senantiasa selalu memberi berbagai bantuan moril maupun materiil serta memotivasi penulis yang saat itu hampir prustasi.
11. Seluruh staf administrasi pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. 12. Seluruh rekan Dosen Fakultas Hukum di lingkungan Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak memberikan dorongan moral, motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. 13. Seluruh rekan mahasiswa Pogram Doktor Ilmu Hukum angkatan IX, baik yang telah lebih dahulu lulus maupun yang saat ini juga sedang berjuang untuk lulus atas segala motivasi dan doanya kepada penulis. 14. Bapak Dalimin BW (alm) dan Ibu Sri Hardiyani (alm) orang tua kandung penulis yang telah mendoakan, mendidik dan membesarkan penulis. Demikian pula halnya dengan Bapak Djum’ati (alm) dan Ibu Toyibah (alm) mertua penulis atas segala doa restunya yang tulus dan iklas. 15. Keluarga adik Mashudi, keluarga adik Suyono, dan keluarga adik Sri Gunoto, ST sebagai keluarga besar penulis dari Klaten, terima kasih atas segala bantuan dan doa restunya selama ini. 16. Keluarga mas Djunaedi, keluarga mas Abdul Basir (alm) keluarga mas H.M. Said (alm), keluarga mas Soepeno
(alm), keluarga H. Djakfar, keluarga mas H. Syamhudi, keluarga mas Rofi’i , keluarga mas Ridwan, keluarga M. Riyanto, sebagai keluarga besar penulis dari Kendal, terima kasih atas segala bantuan dan doa restunya selama ini. 17. Romlah, AMK. istri tercinta, Anisa Rachma Sari, dan Mohammad Faisal Febriandyono putra tersayang, atas segala
doanya
demi
kelancaran
penulis
dalam
menyelesaikan studi di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum universitas Diponego Semarang. 18. Semua pihak yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuannya dan doanya sehingga penyusunan disertasi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik maupun saran konstruktif pembaca yang budiman sangat berarti bagi penulis dalam menyempurnakan disertasi ini, amin. Semarang, Desember 2009 Penulis
Joko Setiyono
Ringkasan Disertasi
Pertanggungjawaban
Komando
(Command
Responsibility) Dalam Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Indonesia)
A. Latar Belakang Penelitian The founding fathers telah menetapkkan bahwa NKRI adalah negara hukum (rechtsstaat) dan bukan sebagai negara yang berdasarkan atas kekuasaan (machtsstaat). Dengan demikian, tak satu pun institusi maupun personalnya, apakah itu militer (TNI),1 kepolisian (Polri),2 maupun sipil lainnya3 1
Pasal 1 point ke (5) UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyebutkan bahwa TNI merupakan komponen utama dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. 2 Pasal 1 point ke (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan. 3 Dalam HHI dikenal adanya prinsip pembedaan (distinction principles) antara kombatan (combatant) dan penduduk sipil (civilian), dimana kombatan merupakan golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan, sedangkan penduduk sipil merupakan golongan yang tidak turut serta dalam permusuhan. Uraian lebih lanjut tentang distinction principles dapat dibaca dalam buku GPH. Haryomataram, Hukum
kebal terhadap ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku bila melakukan suatu tindak pidana pada umumnya, termasuk didalamnya pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Berbagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di berbagai belahan dunia tanpa terkecuali Indonesia, tidak bersifat taken for granted, akan tetapi memerlukan proses panjang yang terkait dengan
tiga
variabel
utama,
yaitu
adanya
dinamika
internasional; instrumen hukum yang ada; dan bagaimana menentukan pendekatan terhadap warisan masa lalu.4 Upaya perampasan terhadap nyawa termasuk pula tindak kekerasan lainnya yang melanggar harkat dan martabat kemanusiaan adalah merupakan bentuk pelanggaran HAM berat bila dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum dan perundangan yang berlaku.5 Dalam UU No. 26 tahun 2000 hal demikian dapat dilihat pada ketentuan Pasal 9 yang mengatur tentang kejahatan Humaniter, Rajawali Press, Jakarta, 1984, halaman 63. Jean Picted, Development And Principles Of International Humanitarian Law, Martinus Nijhooff Publisher-Henry Dunant Institute, 1985, halaman 72. 4 Sigit Riyanto, Penegakan HAM Di Indonesia Beberapa Catatan Kritis, Majalah Mimbar Hukum No.38/VI/2001 FH-UGM, Yogyakarta, 2001, halaman 53. 5 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 76-77.
terhadap kemanusiaan, yang salah satu perbuatan yang termasuk didalamnya adalah pembunuhan. Selain itu, dalam ICCPR hal tersebut juga termasuk ke dalam jenis hak yang bersifat non derogable rights, yaitu hak-hak yang bersifat absolute dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negaranegara pihak dalam keadaan darurat sekalipun, antara lain hak atas hidup; hak bebas dari penyiksaan; hak bebas dari perbudakan; hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Negara-negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang bersifat non derogable rights, akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran HAM berat. Dalam sejarah perkembangan HI, pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang para pelakunya dapat dituntut dan diadili berdasarkan prinsip pertanggungjawaban
komando
merupakan
bagian
dari
kejahatan internasional.6 Pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, dapat terjadi pada konflik bersenjata baik yang bersifat internasional maupun non internasional.7
6
Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Rafika Aditama, Bandung, 2000, halaman 42. 7 Pietro Vierri dalam bukunya “Dictionary of the International Law of Armed Conflict”, ICRC, Geneva, 1992, halaman 35.
Negara melalui pemerintahan yang sah dan berdaulat, merupakan pelindung utama terhadap pelanggaran HAM berat dalam batas wilayah yurisdiksinya.8 Namun realitas acapkali menunjukkan adanya tindakan suatu negara melalui organ maupun
aparat
keamanannya,
kepentingan
politik
melakukan
berbagai
demi
kekuasaannya
mempertahankan
cenderung
pelanggaran
HAM
berpotensi
berat.
Hasil
penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi pelanggaran
HAM
berat
kategori
kejahatan
terhadap
kemanusiaan yang pelakunya dapat dituntut berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando dalam peristiwa Aceh pasca pelaksanaan Daerah Operasi Militer (selanjutnya disingkat DOM), Tanjung Priok (1984), kerusuhan Mei (1998), Trisakti (1998), Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999), Timtim (1999), dan peristiwa Abepura (2000). Patut untuk dikemukakan dalam disertasi ini bahwa yang dimaksudkan dengan
pertanggungjawaban
komando
(command
responsibility) adalah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap komandan militer, atasan polisi maupun atasan sipil lainnya atas tindak pidana pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia yang dilakukan 8
Herry Purwanto, Persoalan Di Sekitar Pelanggaran HAM Yang Berat Di Indonesia, Media Hukum No. 38/VI/2001, FH UGM, Yogyakarta, 2001, halaman 63.
anak buah atau bawahan yang berada dibawah komando atau kendali efektifnya. Menurut F.S. Suwarno9 terjadinya pelanggaran HAM berat, antara lain disebabkan karena adanya sentralisme kekuasaan, adanya absolutisme kekuasaan, dan adanya dominasi militerisme. Sedangkan menurut Muladi, ada empat hal pokok sebagai pedoman untuk menentukan telah terjadinya pelanggaran
HAM
berat
kategori
kejahatan
terhadap
kemanusiaan, sehingga pelakunya dapat dituntut dan diadili berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando, yaitu :10 a). adanya “abuse of power” dalam kerangka asosiasi dengan pemerintah, termasuk didalamnya delik omisi (violation by omission); b). kejahatan tersebut dianggap merendahkan harkat maupun martabat
manusia
dan
pelanggaran
atas
asas-asas
kemanusiaan yang paling mendasar; c). perbuatan tersebut dikutuk secara internasional sebagai hostis humanis generis; d). kejahatan tersebut dilakukan secara sistematik dan meluas.
9
F.S. Suwarno, Pelanggaran HAM Yang Berat, Jurnal CSIS, Tahun XXIX/2005, No. 2, halaman 203. 10 Muladi, Prinsip-Prinsip Pembentukan Pengadilan HAM Di Indonesia dan Pengadilan Pidana Internasional, Makalah Seminar, Jakarta, 2000, halaman 11.
Sebagai negara hukum, Indonesia belum secara maksimal menghasilkan putusan hukum yang signifikan mencerminkan rasa keadilan serta upaya pemutusan mata rantai impunitas, sebagai bentuk upaya penegakkan hukum bagi para pelaku pelanggaran kemanusiaan
HAM di
berat
kategori
Indonesia
pertanggungjawaban
komando.
pelanggaran
berat
HAM
kejahatan
terhadap
berdasarkan
prinsip
Penegakkan
kategori
hukum
kejahatan
atas
terhadap
kemanusiaan, tidak hanya merupakan urusan domestik suatu negara, namun menjadi perhatian “masyarakat internasional” dalam kerangka untuk memutus mata rantai praktik impunitas. Hal tersebut dikarenakan pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai bentuk kejahatan yang menjadi musuh bersama umat manusia (hostis humanis generis), sehingga dapat diberlakukan yurisdiksi universal atas pelakunya oleh setiap negara, kapan dan dimanapun juga.11 Pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia yang pelakunya dapat dituntut dan diadili berdasarkan prinsip pertanggunggungjawaban komando, merupakan bentuk tindak pidana yang bersifat extraordinary crimes,
11
yang
mana
penyelesaiannya
pun
memerlukan
Antonio Cassese, International Criminal Law, New York : Oxford University Press, 2003, halaman 284.
perangkat hukum khusus di luar KUHP yang terancang untuk tindak pidana yang bersifat ordinary crimes. Pembuatan undang-undang khusus di luar KUHP terkait dengan persoalan pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM berat, dilakukan dengan mengadopsi ketentuan dalam Statuta Roma tahun 1998 tentang International Crimial Court. Praktik internasional menunjukkan bahwa pembentukkan peradilan internasional ad hoc yang ada dimaksudkan sebagai upaya menuntut
dan
mengadili
pelaku
berdasarkan
prinsip
pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan terhadap pelanggaran
HAM
berat.
Peradilan
internasional
yang
dimaksud berawal dari terbentuknya International Military Tribunal Nuremberg (IMTN) atau dikenal pula sebagai Nuremberg Tribunal tahun 1946, International Military Tokyo Tribunal (IMTT) atau yang juga lebih dikenal dengan sebutan Tokyo Trial tahun 1948, International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia (ICTY) tahun 1993 dan International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR) tahun 1994.12 Pembentukan peradilan internasional pasca Perang Dunia II di Nuremberg Jerman tahun 1946, dan Tokyo Tribunal tahun 1948, awalnya menimbulkan kesangsian bahwa peradilan
12
Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional Jilid ke-2, CV. Utomo, Bandung, 2004, halaman 3-7.
internasional ad hoc tersebut dibentuk untuk menjatuhkan hukuman bagi pihak yang kalah perang dan memberikan keadilan bagi pihak pemenang perang (victor justice). Namun demikian, pada sisi yang lain tidak disangsikan bahwa prinsipprinsip hukum yang diterapkan oleh kedua peradilan ad hoc tersebut, seperti prinsip command responsibility, prinsip non impunity, dan rectroactive principle telah diakui dan menjadi salah satu sumber HI. Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa prinsip-prinsip dari kedua peradilan internasional ad hoc di atas, juga diikuti dalam pembentukkan pengadilan internasional ad hoc di negara bekas Yugoslavia dengan nama ICTY tahun 1993, dan di negara Rwanda dengan nama ICTR tahun 1994, serta ICC yang terbentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 1998.13 Pada dasarnya peradilan sebagaimana tersebut di atas, memiliki yurisdiksi atau kewenangan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap para komandan militer, atasan polisi maupun sipil lainnya atas pelanggaran HAM berat kategori kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang serta kejahatan agresi. Pembentukkan pengadilan HAM di Indonesia sebagai pengadilan khusus untuk menuntut pertanggungjawaban
13
Abdussalam, Hukum Pidana Internasional, Restu Agung, Bandung, 2006, halaman 39-40.
komando atas pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai suatu kejahatan yang bersifat extraordinary crimes, merupakan sesuatu yang bersifat mutlak, dikarenakan : 1. semakin maraknya pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan pada awal era reformasi yang
belum
ada
good
will
pemerintah
untuk
menuntaskannya, dengan mengadili para pelakunya di pengadilan HAM; 2. adanya pernyataan Sekjen PBB pada awal bulan September 1999 dan dikeluarkannya Resolusi DK-PBB14 No. 1264 yang pada dasarnya meminta pada pemerintah Indonesia untuk segera mengadakan pengusutan dan mengadili terhadap siapapun yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di Timtim pasca jajak pendapat. Di samping pengadilan HAM nasional, secara teoritis pengadilan internasional juga mempunyai kewenangan untuk 14
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mempunyai kewenangan untuk membentuk peradilan internasional ad hoc yang berfungsi mengadili para pelaku pelanggran HAM yang berat, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII Piagam PBB junto Resolusi MU PBB No. 1264 (1999). Disamping itu sekiranya dapat pula dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi pembentukan peradilan (HAM) internasional ad hoc, adanya praktik sebagaimana terjadi di Yugoslavia dan Rwanda.
menuntut pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan atas pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, bilamana terindikasi adanya unwillingness dan inability. Unwillingness dalam hal ini tidak hanya berarti bahwa negara tidak mau sama sekali untuk mengadili pelaku pelanggaran
HAM
berat
dinegaranya,
tetapi
termasuk
didalamnya bila suatu negara via pengadilan (HAM) nasionalnya telah mengadili para pelaku namun dalam kenyataannya terdapat suatu pengingkaran berupa :15 a. langkah-langkah hukum sudah atau sedang dilakukan atau keputusan nasional diambil untuk tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidananya; b. adanya suatu penangguhan yang tidak dapat dibenarkan dalam langkah-langkah hukum yang dalam keadaan tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan pengadilan; c. langkah-langkah hukum dulu atau sekarang tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak. Sedangkan yang dimaksudkan dengan inability dalam hal ini adalah manakala pengadilan nasional suatu negara telah mengalami keruntuhan seluruhnya atau sebagian besar dari sistem pengadilan nasional, atau negara tersebut tidak mampu 15
Lihat dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) Statuta Roma tahun 1998
menghasilkan atau menghadirkan terdakwa, barang bukti atau para saksi ke depan sidang pengadilan.16 Namun demikian, untuk menuntut pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan atas pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di peradilan internasional, haruslah memperhatikan kedaulatan dan atau yurisdiksi negara pelaku atau negara wilayah pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan. Hal demikian dikarenakan
peradilan
internasional
tersebut
bersifat
komplementer atas peradilan (HAM) nasional.17 Patut dicatat bahwa pemberlakuan peradilan internasional atas para pelaku pelanggaran
HAM
berat
kategori
kejahatan
terhadap
kemanusiaan, dapat mengesampingkan beberapa asas pokok dalam hukum pidana, antara lain asas nebis in idem, asas daluwarsa, dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan disertasi ini dimaksudkan untuk melakukan telaah teoritik terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan dalam pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia, dengan menggunakan teori Pertanggungjawaban Negara dan teori
16 17
Lihat dalam ketentuan Pasal 17 ayat (3) Statuta Roma tahun 1998. Lihat dalam ketentuan Pasal 1 Statuta Roma tahun 1998.
Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional sebagai teori utama dalam Hukum Internasional.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penulisan disertasi yang berjudul "Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) Dalam Pelanggararan HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Indonesia)” adalah : 1. Mengapa negara Indonesia memandang urgen pembuatan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai dasar
hukum
penuntutan
pertanggungjawaban
pidana
komandan atau atasan dalam pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan ? 2. Bagaimanakah
penerapan
prinsip
pertanggungjawaban
pidana komandan atau atasan dalam pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan pada peradilan
HAM
internasional ?
di
Indonesia
maupun
peradilan
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan
penelitian
dari
disertasi
yang
berjudul
“Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) Dalam Pelanggararan HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Indonesia)” ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi negara Indonesia membuat UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sebagai dasar hukum penuntutan pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan dalam pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia; 2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan atas pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan pada peradilan HAM di Indonesia maupun peradilan internasional. Sedangkan manfaat dari penyusunan disertasi ini antara lain adalah : 1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran akademis atau teoritis terhadap upaya pengkajian, penelaahan dan pengembangan terhadap ilmu hukum yang berkaitan dengan
substansi
atau
permasalahan
pertanggunggungjawaban pidana komandan atau atasan
atas pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia dengan mendasarkan pada Teori Pertanggungjawaban Negara, Teori Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional sebagai teori utama dalam HI. 2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak eksekutif selaku pemerintah maupun pihak legislatif selaku DPR-RI dalam merumuskan berbagai kebijakan legislatifnya, khususnya yang berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan dalam pelanggaran HAM berat selain kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida sebagaimana termuat dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan serta bahan pertimbangan untuk melakukan ratifikasi Statuta Roma 1998 tentang ICC.
D. Metode Penelitian Penelitian dalam disertasi ini termasuk dalam jenis penelitian
doktrinal,
dimana
metode
pendekatan
yang
digunakan bersifat yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, dimana analisis dilakukan secara kritis dengan menggunakan berbagai teori dalam HI terhadap
permasalah pertanggungjawaban komando sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang tak lain merupakan hasil produk kebijakan legislatif. Bahan penelitian diperoleh melalui hasil studi kepustakaan maupun studi dokumenter peraturan perundangundangan yang berlaku, serta dilakukan pula wawancara terbatas terhadap berbagai pihak yang terkait dengan pokok permasalahan.
E. POKOK-POKOK HASIL PENELITIAN DISERTASI : ● Belum ada pengertian teoritik18 tentang pelanggaran HAM berat, baik yang dikemukakan para pakar (hukum) maupun yang tertera dalam berbagai instrumen hukum.19 Uraian para pakar maupun instrumen hukum tersebut hanya memuat batasan atau kualifikasi suatu perbuatan sebagai pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Pelanggaran HAM berat merupakan tindak pidana sebagaimana tindak pidana lain yang bersifat melawan 18
Ifdhal Kasim, Elemen-Elemen Kejahatan Dari “Crimes Against Humanity” : Sebuah Penjelasan Pustaka, Jurnal HAM Komisi HAM Vol. 2 No. 2 Nopember 2004, halaman 43. 19 H. Victor Conde, A Handbook of International Human Rights Terminology, Lincoln : University of Nebiaska Press, 1999, halaman 52-53.
hukum dan sama sekali tidak ada alasan pembenarnya,20 yang ruang lingkupnya mencakup pula pelanggaran berat terhadap HHI.21 Di samping itu, terlihat pula adanya ketidakseragaman dalam penggunaan istilah pelanggaran HAM berat. Muladi pakar Hukum Pidana Undip Semarang misalnya, dalam suatu tulisannya mempergunakan istilah "gross violation of human rights" sebagai padanan kata dari pelanggaran HAM berat, Abdul Hakim Garuda Nusantara mantan ketua Komnas HAM dan Rina Rusman legal officier ICRC yang juga merupakan pakar HHI, dalam tulisannya di Jurnal HAM volume 2 tahun 2004 terbitan Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, mempergunakan istilah pelanggaran berat HAM. Komariah Emong Sapardjaja pakar HI dari Universitas Padjajaran Bandung, mempergunakan istilah pelanggaran HAM berat. Selanjutnya dari ranah instrumen hukum, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang notabene merupakan
hasil
adopsi
dari
Statuta
Roma
1998,
mempergunakan istilah pelanggaran HAM yang berat, sedangkan dalam Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar bagi pendirian ICC, mempergunakan istilah the most serious 20
Muladi, Op. Cit, halaman 2. Rozali Abdullah, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 47 21
crimes of international concern. Statuta ICTY maupun Statuta ICTR menggunakan istilah grave breaches sebagai padanan kata dari pelanggaran HAM berat. ● Di Indonesia, istilah pelanggaran HAM berat secara normatif telah diatur dalam Pasal 1 butir ke-6 dan Pasal 104 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 7 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun patut dicatat, adanya inkonsistensi dalam UU No. 39 tahun 1999, dalam penyebutan atau penggunaan istilah pelanggaran HAM berat. Pasal 1 butir ke-6 UU No. 39 tahun 1999, mempergunakan istilah pelanggaran HAM tanpa adanya penambahan atau penyebutan embel-embel kata yang berat di belakang kata HAM, sedangkan pada ketentuan pasal Pasal 104 nya dipergunakan istilah pelanggaran HAM yang berat. Selain itu kedua undang-undang di atas, juga menunjukkan adanya pemakaian istilah yang berbeda satu dengan lainnya. UU No. 39 tahun 1999, mempergunakan istilah pelanggaran HAM, sedangkan dalam UU No. 26 tahun 2000, mempergunakan istilah pelanggaran HAM yang berat. Dalam kedua UU tersebut, tidak ditemukan suatu definisi/pengertian/batasan dari apa yang dimaksud dengan istilah pelanggaran HAM berat. Kedua UU tersebut, pada dasarnya hanya memuat klasifikasi atau penggolongan dari
apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat, tanpa memberikan pengertian/batasan/definisi dari pelanggaran HAM berat. Penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999, hanya menyebutkan secara limitatif jenis-jenis perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat, yaitu terdiri dari pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan
pengadilan
(arbitrary/extra
judicial
killing),
penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination). Demikian pula halnya dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 26 tahun 2000 beserta penjelasannya, juga tidak memberikan suatu pengertian yang jelas dengan apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat, kecuali hanya penyebutan kualifikasi perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang tidak lain adalah sesuai dengan Statuta Roma 1998. ● Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia merupakan istilah yang relatif baru dalam khsanah hukum positif setelah diundangkannya UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam Pasal 9 UU No. 26 tahun
2000 disebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah : “Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa : a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok Hukum Internasional; f. penyiksaan; g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentu kekerasan seksual lain yang setara; h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut Hukum Internasional. i. Penghilangan orang secara paksa; atau j. Kejahatan apartheid. ● Bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM berat hasil penyelidikan Komnas HAM, yang pelakunya hendak dituntut berdasarkan pertanggungjawaban komando, dapat disimpulkan bahwa
tidak semua perbuatan dalam point (a) s/d point (j) Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terpenuhi. Laporan KPP HAM peristiwa Tanjung Priok 1984 misalnya, menyebutkan jenis-jenis pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan secara kilat, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa. ● Urgensi pemerintah membuat UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan
HAM
sebagai
dasar
hukum
penuntutan
pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM yang berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia adalah : a. Sebagai Antisipasi Pembentukan Peradilan Internasional Terjadinya pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya di Timtim pasca jajak pendapat, serta adanya upaya PBB untuk membentuk peradilan HAM internasional ad hoc merupakan fakta hukum yang tak dapat dipungkiri pemerintah Indonesia. Pembentukan UU No. 26 tahun 2000, dimaksudkan sebagai upaya membendung upaya PBB membentuk peradilan HAM internasional ad hoc sebagaimana ICTY di Yugoslavia dan ICTR di Rwanda. b. Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran HAM Berat
Upaya Indonesia merumuskan kebijakan legislatif yang mengatur pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan bentuk pertanggungjawaban negara secara internasional terkait dengan perlindungan HAM dengan memutus praktik impunitas. Pembentukkan pengadilan HAM berdasarkan UU No. 26 tahun 2000, diharapkan disamping dapat melindungi para korban, juga sebagai dasar dalam pemeriksaan, penuntutan dan penghukuman terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan
terhadap
kemanusiaan
berdasar
prinsip
pertanggungjawaban komando. c. Memutus Mata Rantai Praktik Impunity Dasar pertimbangan memutus praktik impunity bagi para pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan adalah : a). sebagai kejahatan paling serius yang menjadi musuh bersama umat manusia (hostis humanis generis); b). sebagai upaya pencegahan terulangnya kejahatan serupa di kemudian hari; c). merupakan tugas setiap negara untuk melaksanakan yurisdiksi pidananya terhadap pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kejahatan internasional.
d. Untuk Menjawab Persoalan Pelanggaran HAM Berat. Persoalan pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang
bersifat recurrent maupun
yang muncul sebagai burning issues yang dihadapi Indonesia, tidak dapat mengisolasikan dirinya dari dunia internasional. Oleh karena itu, dengan UU No. 26 tahun 2000,
diharapkan
sebagai
solusi
atas
persoalan
pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dengan spirit penghargaan yang tinggi terhadap HAM dan rasa keadilan. e. Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Peraturan Hukum Pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan bersifat extraordinary crimes, padahal KUHP dirancang hanya kejahatan yang bersifat ordinary crimes. Pemberlakuan ketentuan hukum pidana khusus untuk mengatur setiap kejahatan yang belum diatur dalam KUHP yang memiliki sifat khusus atau luar biasa dimaksudkan
sebagai
upaya
mengisi
kekosongan
peraturan hukum demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi korban. ● Upaya pemerintah Indonesia membuat UU No. 26 tahun 2000 sebagai sarana untuk menuntut pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM berat menyiratkan adanya
pengakuan telah terjadi pelanggaran tersebut dalam batas wilayah kedaulatannya. Berdasarkan kedaulatannya, negara Indonesia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan hukum sekaligus menegakkannya dengan cara mengadili para pelaku. Mengingat negara merupakan suatu entitas yang tidak dapat dipidana, maka pertanggungjawaban negara Indonesia secara internasional atas tindakan atau perbuatan yang melanggar Hukum Internasional, yang dalam hal ini adalah pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, antara lain dilakukan dengan cara mengadili para
pelaku
berdasarkan
prinsip
pertanggungjawaban
komando sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selengkapnya Pasal 42 ayat (1) UU No. 26 tahun 2000 menyebutkan bahwa : “Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada dibawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu : a. Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui
bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat; dan b. Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pasal 42 ayat (2) menyebutkan : “Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni : a. Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat; atau b. Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenanganya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. ● Pasal 42 ayat (1) UU No. 26 tahun 2000, diformulasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban komando bagi para komandan militer maupun seseorang yang bertindak secara efektif sebagai komandan militer, sedangkan rumusan Pasal
42 ayat (2) sebagai dasar hukum pertanggungjawaban komando bagi para atasan polisi dan atasan sipil lainnya. Berdasarkan formulasi atau rumusan Pasal 42 ayat (1) UU No. 26 tahun 2000 di atas, maka secara normatif unsur-unsur pertanggungjawaban komando bagi para komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer atas pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan adalah : a. Harus ada seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana berupa pelanggaran HAM berat yang salah satunya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan HAM; b. Tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pasukan yang berada dibawah komando dan pengendaliannya yang efektif dari seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer; c. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut oleh komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer;
d. Seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer tersebut, mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat; e. Seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer tersebut, tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya
kepada
pejabat
yang
berwenang
untuk
dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Selanjutnya berdasarkan rumusan Pasal 42 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 di atas, maka secara normatif unsur-unsur pertanggungjawaban komando bagi para atasan polisi dan atasan sipil lainnya yang harus dipenuhi adalah : a. Harus ada seorang atasan baik polisi maupun atasan sipil lainnya yang bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran HAM berat yang salah satu diantaranya berupa kejahatan terhadap kemanusiaan; b. Pelanggaran HAM berat tersebut harus dilakukan oleh bawahannya yang berada
dibawah kekuasaan dan
pengendaliannya yang efektifnya;
c. Atasan polisi maupun atasan sipil lainnya tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar; d. Atasan polisi maupun atasan sipil lainnya tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat; e. Atasan polisi maupun atasan sipil lainnya tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenanganya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. ● Kewajiban negara untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM
berat,
pembebasan
dimaksudkan hukuman
melarang
terhadap
segala
pelaku
bentuk kejahatan
internasional dimana pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk didalamnya.22 HI mewajibkan 22
negara-negara
untuk
mengadili
pelaku
Rudi M Riski, Catatan Mengenai Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM, Makalah Seminar Nasional “Pertanggungjawaban Negara Dalam Penyelesaiaan Pelanggaran HAM Yang Berat, FH UII – Komnas HAM RI, 5 Pebruari 2009, halaman 670.
pelanggaran HAM berat, sebagai cara efektif agar kejahatan tersebut tidak terulang di kemudian hari. Oleh karena itu, kegagalan untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM berat akan diangap sebagai license untuk mengulang terjadinya kejahatan tersebut. Kewajiban negara untuk menghukum pelaku kejahatan ini lebih merupakan erga omnes obligation dalam tataran HI.23 ● Hukum Internasional telah meletakan suatu dasar bahwa suatu negara memikul tanggung jawab utama dalam penegakkan hukum atas pelanggaran HAM berat, yang mana tanggung jawab negara tersebut tidak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi maupun budaya.24 Hal demikian sejalan dengan pendapat Hugo Grotius dalam buku De Jure Belli Ac Pacis 1625 bahwa negara dan pejabat yang berkuasa bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah kekuasaan dan pengendalian efektifnya.25 Selain itu pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM berat juga tercermin dari konsep tanggung jawab negara yang timbul sebagai akibat 23
Ibid, halaman 671. F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1998, halaman 76-79. 25 Geoffrey Robertson QC, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global), Komisi Nasional Hak asasi Manusia, Jakarta, 2000, halaman 67. 24
adanya “internationally wrongful act of a state” yaitu tindakan yang melanggar suatu kewajiban internasional. Konsep ini didasarkan pada tujuan dasar yaitu “to protect fundamental interest of the international community” sebagai suatu kewajiban hukum. Negara melindungi kepentingan fundamental masyarakat internasional dengan menghormati dan menjamin penghormatan terhadap HAM yang dilakukan dengan cara mencantumkan dalam kebijakan legislasi nasionalnya. Hal demikian tidak lain merupakan bentuk dari penerapan dari teori Pertanggungjawaban Negara dalam Hukum Internasional. ● Penuntutan pertanggungjawaban pidana komandan atau
atasan atas pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 tahun 2000 dilakukan via pengadilan HAM ad hoc yang pembentukkannya didasarkan Keppres atas usul DPR sedangkan yang terjadi sesudah berlakunya UU No. 26 tahun 2000 akan diadili oleh pengadilan HAM permanen. Pembentukan
Pengadilan
HAM
ad
hoc
termasuk
pengangkatan Hakim dan JPU ad hoc pada peradilan tingkat pertama (PN) hingga tingkat kasasi (MA) guna menuntut dan mengadili pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan suatu bentuk
pertanggungjawaban negara Indonesia secara internasional. Pembentukan lembaga dan pengangkatan para personilnya yang mendasarkan pada ketentuan Hukum Nasional Indonesia dan tidak mendasarkan pada ketentuan Hukum Internasional, Monisme
menunjukkan
Primat
HN.
adanya
Dalam
hal
penggunaan ini
teori
pembentukan
Pengadilan HAM ad hoc kasus Timtim dan Tanjung Priok berdasarkan Keppres No. 53 tahun 2001 yunto Keppres No. 96 tahun 2001, dan Pengadilan HAM kasus Abepura dengan UU No. 26 tahun 2000. ● Para pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan
terhadap kemanusiaan kasus Timtim (1999), Tanjung Priok (1984) maupun kasus Abepura (2000) yang dituntut berdasarkan prinsip pertanggungjawaban telah diputus bebas dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan alasan para pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan bukan bawahan para terdakwa; para terdakwa tidak mempunyai hubungan hierarki garis komando dan pengendalian yang efektif terhadap para pelaku yang nota bene bukan merupakan anak buah atau bawahannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU No. 26 tahun 2000.
● Penerapan
pinsip
pertanggungjawaban
komando
sebagaimana tampak dalam International Military Tribunal Nuremberg (IMTN), International Military Tribunal Tokyo (IMTT), International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia (ICTY) maupun International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR), telah menempatkan para komandan atau atasan sebagai terdakwa. IMTN yang terbentuk berdasarkan London Agreement tahun 1945, dan IMTT berdasarkan Instruksi Jenderal Mach Arthur tahun 1946 yunto London Agreement tahun 1945, merupakan peradilan penjahat PD II yang bersifat ad hoc bentukan tentara sekutu pemenang perang atas tentara Nazi-Jerman maupun bala tentara
negara
Jepang,
telah
menerapkan
prinsip
pertanggungjawaban komando atas kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap hukum dan kebiasaan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Demikian pula halnya dengan peradilan internasional ad hoc yang terbentuk pasca Perang Dingin, yaitu International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia (ICTY)26 dan International Criminal
26
ICTY terbentuk berdasarkan Resolusi DK PBB No. : SC/RES/808/1993 berwenang mengadili para pelaku pelanggaran HAM yang berat yang berupa : pelanggaran-pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949, kejahatan terhadap hukum dan kebiasaan perang, kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Tribunal For Rwanda (ICTR).27 Sehubungan dengan kemunculannya
dalam
konteks
perang
atau
konflik
bersenjata, maka tidak mengherankan bila dasar-dasar pemikiran awal pemidanaan pelanggaran HAM berat dari Hukum HHI28 sebagaimana dikemukakan Bassiouni bahwa : "...the historical-legal foundation of crimes against humanity is found in international humanitarian law and in the normative aspect of the international regulation of armed conflict”.29 ● Kedudukan komandan militer dan atasan polisi atas pasukan bersenjata yang berada dibawah kekuasaan dan kontrol efektifnya sangat strategis dibandingkan kedudukan atasan sipil lainnya.30 Dalam konteks konflik bersenjata baik yang
27
ICTR terbentuk berdasarkan Resolusi DK PBB No. : SC/RES/955/1994 berwenang atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan terhadap Pasal 3 ketentuan yang bersamaan dalam keempat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. 28 Sebagai suatu istilah yang relatif baru dalam wacana hukum di Indonesia sebagaimana tertulis dalam buku karya GPH. Haryomataram yang berjudul Hukum Humaniter, maupun dalam buku yang berjudul SekelumitTentang Hukum Humaniter. Bandingkan pula dengan buku Arlina Permanasari yang berjudul Pengantar Hukum Humaniter. 29 Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity In International Criminal Law, Martinus Nijhoff Publishers, London, 1992, halaman 7. 30 Eddy Djunaedi Karnasudirdja, Tanggung Jawab Seorang Atasan Terhadap Bawahan Yang Melakukan Pelanggaran HAM Berat Dan Penerapannya Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dan Pengadilan HAM Indonesia, PT. Tatanusa, Jakarta, 2006, halaman 3.
bersifat internasional maupun non internasional, HHI31 membebani kewajiban terhadap para pemegang komando untuk mengawasi anak buahnya agar tidak melakukan tindakan pelanggaran HAM berat maupun ketentuan HHI. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran HAM berat oleh anak buah atau bawahan dimana seorang yang bertindak sebagai komandan atau atasan mengetahui hal itu namun tidak mengambil sikap maupun menindak pelakunya sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka sebagai komandan atau atasan dapat dituntut berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando. ● Elemen utama pertanggungjawaban komando menurut Muladi32 adalah : adanya hubungan antara bawahan dengan atasan, atasan mengetahui atau beralasan untuk mengetahui bahwa telah terjadi kejahatan atau sedang dilakukan kejahatan, dan atasan gagal untuk mengambil langkah yang diperlukan menghentikan
31
dan
beralasan
tindak
pidana
untuk atau
mencegah berupaya
atau untuk
Pasal 87 Protokol I tahun 1977 menyatakan bahwa tugas komandan adalah mencegah, menindak dan melaporkan kepada yang berwenang, anggota di bawah komandonya atau orang lain yang berada dalam pengendaliannya yang melakukan pelanggaran. 32 Muladi, Pertanggungjawaban Pidana Komandan, Makalah Kuliah Umum FH Undip, Semarang, 2003, halaman 7.
menghukum pelaku. Francoise Hampson mengemukakan tiga alasan (rationale) yang mendasari pemikiran tentang prinsip pertanggungjawaban komando bagi para komandan militer, atasan polisi maupun atasan sipil lainya, yaitu :33 a. Komandan atau atasan yang mempunyai kekuasaan, di satu sisi dapat memberi perintah pada pihak lain, namun di sisi lain ia pun senantiasa bertanggung jawab terhadap perintah yang ia berikan maupun atas tindakan mereka yang berada dibawah kekuasaannya. b. Komandan atau atasan bertanggung jawab atas rusaknya reputasi
dari
pasukan
maupun
negaranya,
karena
kegagalan mengendalikan atau mengontrol anak buahnya yang melakukan pelanggaran HAM berat. c. Negara bertanggung jawab atas perilaku kekuatan bersenjatanya yang melakukan pelanggaran HAM berat di dalam maupun di luar wilayahnya yang mengancam perdamaian dan keamanan. ● Pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi para komandan militer maupun atasan lainnya, awalnya hanya dikenal dalam HI maupun HHI. Hal demikian tercermin dalam praktik 33
Prasetyohadi dan Anton Prajasto, Op.Cit, halaman 50.
peradilan (HAM) internasional yang bersifat ad hoc antara lain
IMTN,
IMTT,
ICTY
maupun
ICTR
yang
pembentukannya berdasarkan suatu instrument HI antara lain London Agreement 1945, maupun Resolusi DK PBB. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya penggunaan teori Monisme Primat Hukum Internasional, sementara di Indonesia hal demikian diatur dalam suatu ketentuan UU No. 26 tahun 2000 yang merupakan hasil produk Hukum Nasional negara Indonesia. Pengaturan pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusian di Indonesia dalam suatu UU No. 26 tahun 2000 tersebut, menunjukan adanya penggunaan teori Monisme Primat Hukum Nasional. ● Sebagai negara merdeka dan berdaulat, Indonesia berwenang untuk membuat peraturan perundangan sebagai dasar hukum untuk melakukan penuntutan atas para pelaku pelanggaran HAM
berat
berdasarkan
prinsip
pertanggungjawaban
komando. Penerapan yurisdiksi kriminal negara Indonesia lebih diutamakan dalam melakukan penuntutan hukum terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, sebelum akhirnya dapat diterapkan yurisdiksi universal dalam kerangka untuk
menciptakan rasa keadilan serta upaya pemutusan penerapan praktik impunity. ● Sejarah pertanggungjawaban komando berkembang lebih jauh pasca PD II, melalui Tokyo Tribunal yang menangani perkara Jenderal Tomoyuki Yamashita bahwa :34 a). Komandan harus bertanggungjawab kejahatan anak buahnya jika terpenuhi unsur-unsur yang menjadi dasar dalam penuntutan pertanggungjawaban komando; b). Komandan mengetahui atau seharusnya mengetahui anak buahnya akan melakukan suatu kejahatan (perang) tetapi ia tidak mencegahnya; c). Komandan mengetahui atau seharusnya mengetahui anak buahnya telah melakukan kejahatan tetapi ia tidak menghukumnya. Selanjutnya dari perkara Admiral Soemu Toyoda (Kepala Staf
Armada
Gabungan
Jepang)
setidaknya
dapat
dikemukakan beberapa hal :35 a. Elemen utama tindakan kejahatan (perang) yang dilakukan bawahannya adalah atas perintah komandan, menyebabkan komandan bertanggung jawab.
34 35
Ibid, halaman 67. Ibid, halaman 68.
b. Dalam hal perintah tidak ada atau keberadaannya diragukan maka pertanggungjawaban komando timbul bila terdapat elemen-elemen pokok, yang berupa : - Adanya
atrocities
(dilakukannya
pembunuhan-
pembunuhan secara keji) dengan adanya korban atau pemberitahuan secara actual atau konstruktif; - Laporan pemberitahuan actual tertuduh (komandan) melihat kejahatan tersebut dilakukan atau diberitahu segera setelah kejahatan terjadi; - Konstruktif, dalam lingkungan komando banyak terjadi kejahatan, sehingga menurut akal sehat bahwa tertuduh (komandan)
telah
mengetahui
kejahatan-kejahatan
tersebut terjadi; - Adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki tersangka (komandan) untuk memberi perintah agar pelaku kejahatan menghentikan tindakannya atau menghukum/menindak pelaku; - Gagal mengambil tindakan yang diperlukan (mencegah, menghentikan, dan menindak) sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya dalam pengendalian pasukan. ● International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia (ICTY) dalam perkara Radovan Karadzic dan Ratko Mladic, menyebutkan bahwa keduanya bertanggungjawab secara
pidana karena militer dan polisi Bosnia Serbia yang terlibat dalam kejahatan tersebut berada di bawah pengendalian, komando dan perintahnya selama periode kekuasaannya. Melalui posisinya, keduanya tahu atau terdapat alasan patut mengetahui bahwa bawahan mereka terlibat atau akan terlibat
kejahatan.
Keterlibatan
bawahan
tersebut
membuktikan bahwa keduanya gagal mengambil langkah yang diperlukan dan masuk akal untuk mencegah tindakan tersebut
atau
oleh
karenanya
menghukum
pelaku.
Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando Pasal 7 ayat (3) Statuta ICTY maka harus terbukti lima unsur sebagai berikut : 1. Status tersangka sebagai komandan atau sipil yang memiliki kekuasaan yang sama dengan komando militer terhadap orang yang melakukan pelanggaran; 2. Pelanggaran hukum (perang) telah terjadi atau akan terjadi; 3. Komandan
secara
aktual
mengetahui
tindakan
pelanggaran hukum (perang) atau komandan memiliki pengetahuan
yang
memungkinkan
dia
mengambil
kesimpulan bahwa hukum perang telah dilanggar; 4. Komandan pelanggaran
gagal dengan
bertindak
untuk
melakukan
menghentikan
pengusutan
dan
menghukum para pelaku atau mengambil langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada masa depan; 5. Kegagalan
komandan
bertindak
sebagai
penyebab
terjadinya kejahatan perang. ● Putusan hakim International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR) dalam perkara Jean Kambanda, menyebutkan bahwa unsur pokok pertanggungjawaban komando adalah : 1. Adanya hubungan subordinasi antara komandan dan pelaku kejahatan, dalam hal ini dapat bersifat hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung (mengikuti hierarkhi rantai komando); 2. Perlu dibuktikan bahwa komandan mengetahui, atau seharusnya
mengetahui
bahwa
pasukan
di
bawah
komandonya sedang, atau akan atau telah melakukan pelanggaran HI (mens rea); 3. Komandan telah gagal melakukan pencegahan atau menghukum pelaku pelanggaran (actus reus). ● Dalam praktik internasional dalam kasus Jenderal Tomoyuki Yamashita, Admiral Soemu Toyoda, Karadzic, Delalic, Mucic dan Delic, pertanggungjawaban komando dapat diterapkan walaupun tidak ada putusan pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan anak buahnya tetapi terdapat bukti-bukti materiil bahwa anak buah di bawah komandonya
atau orang yang berada di bawah pengendaliannya telah terlibat melakukan pelanggaran atau kejahatan. Kesalahan sebagai unsur tindak pidana, terjadi bilamana kewajiban hukumnya tidak dilaksanakan oleh para pemegang komando yang terdiri dari para komandan militer, atasan polisi maupun atasan sipil lainnya. Kewajiban hukum yang dimaksud adalah penggunaan kekuasaan yang dimiliki, lalai atau gagal digunakan untuk menghentikan (to suppres), mencegah (to prevent), menindak (to reppress), melapor (to report). Dengan adanya legal authority, para pemegang komando mempunyai legal obligation, dan oleh karena itu maka menimbulkan adanya pertanggungjawaban komando (command responsibility). ● Upaya menuntut pertanggungjawaban pidana komandan atau
atasan atas pelanggaran HAM berat setidaknya telah dipraktikan dalam lembaga peradilan (HAM) ad hoc pasca Perang Dunia II hingga pasca Perang Dingin. Selain peradilan internasional ad hoc di atas, upaya menuntut pertanggungjawaban
pidana
komandan
atau
atasan
dilakukan via pembentukan Hybrid Tribunal yang bersifat ad hoc di Kamboja, Timor Leste maupun Sira Leone, serta ICC sebagai peradilan internasional yang bersifat permanen.
Hal demikian dilihat dari teori hubungan HI dan HN, menunjukkan adanya penggunaan teori Monisme Primat HI. Penggunaan teori tersebut tampak dari instrumen hukum yang
dijadikan
sebagai
dasar
pendirian
lembaga
peradilannya. Dasar hukum pendirian IMTN maupun IMTT sebagai lembaga peradilan (HAM) internasional ad hoc adalah London Agreement tahun 1945, ICTR dan ICTY yang juga merupakan peradilan internasional ad hoc adalah Resolusi DK-PBB, serta ICC berdasarkan Statuta Roma 1998.
PENUTUP A. Simpulan Pertanggungjawaban
komando
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban pidana komandan militer, atasan polisi maupun atasan sipil lainnya atas pelanggaran HAM berat sebagai suatu jenis kejahatan internasional yang bersifat extraordinary crimes dan menjadi musuh umat manusia (hostis humanis generis). Pembuatan UU No. 26 tahun 2000 sebagai dasar hukum penuntutan pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM berat di Indonesia, merupakan suatu bentuk penerapan politik kebijakan perudang-undangan atau yang juga dikenal sebagai politik kebijakan legislatif yang tidak lain juga merupakan
bentuk
pertanggungjawaban
negara
secara
internasional dengan mengadili para pelakunya menggunakan sarana hukum nasionalnya. Pengaturan pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM berat dalam ketentuan Pasal 42 UU No. 26 tahun 2000, sebenarnya bukan merupakan hal baru. Pengaturan pertanggungjawaban komando tersebut berawal dari konsepsi pemikiran yang kemudian berkembang pada upaya pengaturan dalam suatu instrumen hukum, antara lain dalam Piagam Nurember Jerman, Statuta ICTY dan Statuta ICTR, serta Statuta Roma tentang ICC.
Urgensi pembuatan UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan
HAM
sebagai
dasar
hukum
penuntutan
pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM yang berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia adalah sebagai antisipasi pembentukan peradilan internasional; sebagai upaya pemberian perlindungan hukum atas pelanggaran HAM berat; sebagai upaya untuk memutus mata rantai praktik impunity atas pelanggaran HAM berat utamanya kejahatan terhadap kemanusiaan; sebagai upaya untuk menjawab persoalan pelanggaran HAM berat; dan sebagai upaya untuk mengisi kekosongan peraturan hukum. Mengingat negara merupakan suatu entitas yang tidak dapat dipidana, maka pertanggungjawaban negara Indonesia secara internasional atas tindakan atau perbuatan yang melanggar Hukum Internasional, yang dalam hal ini adalah pelanggaran
HAM
berat
kategori
kejahatan
terhadap
kemanusiaan, antara lain dilakukan dengan cara mengadili para pelaku berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando sebagaimana telah diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc termasuk pengangkatan Hakim dan JPU ad hoc pada peradilan tingkat pertama (PN) hingga tingkat kasasi (MA) guna menuntut dan
mengadili pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan berdasar prinsip pertanggungjawaban komando, merupakan bentuk pertanggungjawaban negara Indonesia secara internasional. Pembentukan lembaga dan pengangkatan para personilnya yang mendasarkan pada ketentuan Hukum Nasional Indonesia dan tidak mendasarkan pada ketentuan Hukum Internasional, menunjukkan adanya penggunaan teori Monisme Primat HN. Dalam hal ini pembentukan Pengadilan HAM ad hoc kasus Timtim dan Tanjung Priok berdasarkan Keppres No. 53 tahun 2001 yunto Keppres No. 96 tahun 2001, dan Pengadilan HAM kasus Abepura dengan UU No. 26 tahun 2000. Para pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan kasus Timtim (1999), Tanjung Priok (1984)
maupun
kasus
Abepura
(2000)
yang
dituntut
berdasarkan prinsip pertanggungjawaban telah diputus bebas dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan alasan para pelaku pelanggaran
HAM
berat
kategori
kejahatan
terhadap
kemanusiaan bukan bawahan para terdakwa; para terdakwa tidak mempunyai hubungan hierarki garis komando dan pengendalian yang efektif terhadap para pelaku yang nota bene bukan merupakan anak buah atau bawahannya sehingga tidak
dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU No. 26 tahun 2000. Penerapan penuntutan pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan atas pelanggaran HAM berat setidaknya telah dipraktikan dalam lembaga peradilan (HAM) ad hoc pasca Perang Dunia II hingga pasca Perang Dingin. Selain peradilan internasional ad hoc di atas, upaya menuntut pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan dilakukan via pembentukan Hybrid Tribunal yang bersifat ad hoc di Kamboja, Timor Leste maupun Sira Leone, serta ICC sebagai peradilan internasional yang bersifat permanen. Hal demikian dilihat dari teori hubungan HI dan HN, menunjukkan adanya penggunaan teori Monisme Primat HI. Penggunaan teori tersebut tampak dari instrumen hukum yang dijadikan sebagai dasar pendirian lembaga peradilannya. Dasar hukum pendirian IMTN maupun IMTT sebagai lembaga peradilan (HAM) internasional ad hoc adalah London Agreement tahun 1945, ICTR dan ICTY yang juga merupakan peradilan internasional ad hoc adalah Resolusi DK-PBB, serta ICC berdasarkan Statuta Roma 1998. Praktik putusan peradilan (HAM) internasional telah menetapkan unsur pokok pertanggungjawaban komando :
a). ada pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh mereka
yang
berada
dibawah
komando
atau
pengendaliannya; b). adanya hubungan subordinasi langsung atau tidak langsung antara komandan dengan pelaku; c). adanya pengetahuan komandan bahwa anak buahnya akan, sedang atau telah melakukan pelanggaran secara aktual ataupun secara konstruktif ; d). komandan atau atasan dengan kekuasaan yang dimilikinya gagal melakukan pencegahan atau menghentikan atau menindak dan menyerahkan pelaku pelanggaran kepada yang berwajib (actus reus).
B. Saran-Saran 1. Pemerintah Indonesia hendaknya segera meratifikasi Statuta Roma yang menjadi dasar pendirian bagi ICC yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. 2. Mengusulkan pada pihak pemerintah dan DPR-RI agar sesegera mungkin melakukan pembahasan dan pengesahan RUU KUHP yang didalamnya memuat ketentuan hukum kejahatan perang, yang mana dalam UU No. 26 tahun 2000
tentang Pengadilan HAM, hal tersebut belum diatur, kecuali pengaturan tentang kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 3. Mengusulkan kepada pihak pemerintah untuk sesegera mungkin menuntaskan berbagai peristiwa yang berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM patut disimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM berat kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang mana para pelakunya dapat dituntut berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando, namun realitasnya justru telah menimbulkan kontroversi yang hingga kini tidak jelas juntrung penyelesaiannya.
Daftar Pustaka Atmasasmita, Romli, 1999, Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949, Jakarta, Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia. ----------, 2000, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Bandung, Rafika Aditama. ----------, 2004, Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional Jilid ke-2, Bandung, CV. Utomo. Abdussalam, 2006, Hukum Pidana Internasional, Bandung, Restu Agung. Anonim, 2000, Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Dilengkapi Dengan UndangUndang Tentang HAM, Keputusan Presiden Tentang Komisi Hukum Nasional Dan Keputusan Presiden Tentang Komisi Ombusman Nasional, Jakarta, BP. Cipta Jaya. ----------, 2002, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Makalah Lokakarya Internasional "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan", Jakarta, KOMNAS HAM. Adolf, Huala, 1991, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Jakarta, Rajawali Press. ----------, 2000, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. ----------, 1996, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Abdullah, Rozali, 2002, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia. Aga Khan, Sadruddin, 1983, Komisi Independen Internasional Mengenai Masalah-Masalah Kemanusiaan, Jakarta, Leppenas.
Amato, Anthony D, 1986, Superior Orders vs Command Responsibility, American Journal Of International Law, Edisi 80. Anwar Makarin, Zaky dkk, 2002, Hari-Hari Terakhir TimorTimur, Jakarta, PT. Sportif Media Informasindo. A Hadar, Ivan, 2000, Impunidad, Jakarta, Artikel Dalam Harian Umum Kompas. Arinanto, Satya, 2004, Islah dalam Perspektif Keadilan Transisional, Artikel Dalam Harian Umum Kompas. Anwar, Chairul, 1990, Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa, Jakarta, Djambatan. Agus, Fadillah, 1997, Hukum Humaniter Suatu Prospektif, Jakarta, Pusat Studi Hukum Humaniter FH Universitas Trisakti. ----------, 2004, Tanggung Jawab Komando Dalam Hukum Humaniter, Bandung, Makalah Kursus Hukum Humaniter AK, Syahmin, 1985, Pengantar Hukum Humaniter I Bagian Umum, Bandung, Armico. Anderson, Teresa, 2005, State Responsibility During State Failure A-Question of Attribution and State Definition, Spring, halaman 17. Anshari, Natsri, 2005, Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia, Jurnal Hukum Humaniter Vol. 1 Edisi Juli 2005, Jakarta, Pusat Studi Hukum Humaniter Dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Bassiouni, M Cherif, 1986, International Criminal Law, Vol. I: Crimes, New York, Transnational Publishers. ----------, 1992, Crimes Against Humanity In International Criminal Law, London, Martinus Nijhoff Publishers. ----------, 1999, International Criminal Law, Volume I, Kluwer International. Brownlie, Ian, 1985, Principles of public Internatioanl Law, 3 rd Edition, Reprinted, London, Oxford University Press.
----------, 1990, Principles of Public International Law, Fourth Edition, London, Oxford University Press. ----------, 1990, Principles of Public International Law, 4 th ed, Oxford, Clarendon Press. Burhan Tsani, Moh, 1990, Hukum Dan Hubungan Internasional, Edisi Pertama, Yogyakarta, Liberty. Bruggink, J.J.H, 1999, Refleksi Tentang Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Bruce D, Landrum, 1995, The Yamashita War Crimes Trial : Command Responsibility Then and Now, Military Law Review. Bronkhorst, Daan, 2002, Menguak Masa Lalu Merenda Masa Depan : Komisi Kebenaran Di Berbagai Negara, Jakarta, Elsam. Bhakti, Yudha, 1993, Tanggung Jawab Negara Bagi Perlakuan Orang Asing, Makalah Penataran, Bandung, FH Unpad. Budiardjo, Miriam, 1997, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Bagus Wyasa Putra, Ida, 2001, Tanggungjawab Negara terhadap dampak Komersialisasi Ruang Angkasa, Bandung, Refika Aditama. Conde, H. Victor, 1999, A Handbook of International Human Rights Terminology, Lincoln : University of Nebiaska Press. Cohen, David, 1999, Beyond Nuremberg : Individual Responsibility For War Crimes, Human Rights In Transition, Zone Press. Campbell, Enid, 1981, Legal Research : Materials and Methods, Sidney : The Law Book Company Limited. Cassese, Antonio, 2003, International Criminal Law, New York : Oxford University Press. ----------, 2005, International Law, Second Edition, New York, Oxford University Press Inc.
Crawford, James, 2002, The International Law Commissions Articles On State Responsibility, Cambridge University Press. Chernicenko, Stanislav, 1993, Definition of Gross and LargeScale Violations of Human Rights as an International Crime, Geneva, UN High Commissioner for Human Rights. Djunaedi Karnasudirdja, Eddy, 2006, Tanggung Jawab Seorang Atasan Terhadap Bawahan Yang Melakukan Pelanggaran HAM Berat Dan Penerapannya Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dan Pengadilan HAM Indonesia, Jakarta, PT. Tatanusa. Davies, Peter, 1994, Hak-hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai, Jakarta,Yayasan Obor Indonesia. Dalton, Paul 2005, Konsep Serangan Yang Meluas atau Sistematis Terhadap Penduduk Sipil, Medan, Makalah Seminar Advanced Training for Indonesian Human Rights Courts : Judging International Criminal Under Law 26 /2000” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RIDanish Institute for Human Rights. Dirjosisworo, Soedjono, 2001, Proses Peyelidikan dan Penyidikan, Pemeriksaan Perkara Pelanggaran HAM Berat Menurut UU No. 26 Tahun 2000, Bandung, Makalah Pelatihan HAM Angkatan III. Dixon, Martin and Robert Corquodale, 1990, Cases and Materials on International Law, London, Blackstone Press Limited. Dixon, Martin, 1993, Textbook on International Law, London, Blackstone Press Limited. Detter, Inggrid, 1994, The International Legal Order, England, Darthmounth Publishing Company Limited. De Rover, Cess, 1998, To Serve and To Protect Human Rights and Humanitarian Law For Police and Security Forces, Geneva, ICRC.
Effendi, A. Mansyur, 1994, Dimensi Dan Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta, Ghalia Indonesia. E Howard, Rhoda, 2000, HAM : Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti. Elsam, 2005, Tanggung Jawab Komando Suatu Telaah Teoritis, Makalah Penataran HAM, Jakarta, FH Universitas Trisakti. Elagab, Omer Y, 2000, International Law Documents Relating to Terrorism, Cavendish Publishing Limited. Edward J, O’Brien, 1995, The Nuremberg Principles, Command Responsibility, and the Defense of Captain Rockwood, 149 Military Law Review. Fowler, Jerry, 2001, Keadilan Bagi Generasi Mendatang, Jakarta, ELSAM. Fakih, Mansour, dkk, 2003, Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan : Pegangan Untuk Membangun Gerakan HAM, Yogyakarta, Insist Press. Farida, Elvia, 2003, Kewajiban-Kewajiban Internasional Republik Indonesia Sehubungan Dengan KeputusanKeputusan Dewan Keamanan PBB Yang Diambil Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Timor-Timur, Yogyakarta, Tesis Pascasarjana FH UGM. Gindroz, Anne-Sophie, 1996, Sejarah dan Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional, Cipayung, PSSH-FH USAKTI-ICRC. ----------, 1997, Sejarah dan Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional, Jakarta, ICRC. Hardiwinoto, Soekotjo, 1994, Pengantar Hukum Internasional, Semarang, BP Undip. Hamzah, Andi, 1998, Reformasi Penegakan Hukum, Jakarta, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Trisakti.
Harris, D.J, 1983, Cases and Materials on International Law, Third Edition, London, Sweet Maxwell. ----------, 1991, Cases and Materials on International Law, Forth Edition : London, Sweet and Maxwell. Hillier, Timothy, 1994, The Subjects of International Law and their Recoqnition An Introduction, Cavandish Publishing Limited, Chester. Haryomataram, GPH, 1984, Hukum Humaniter, Jakarta, Rajawali Press. ----------, 1988, Bunga Rampai Hukum Humaniter, Jakarta, Bumi Nusantara Jaya. ----------, 1994, Sekelumit Tentang Hukum Humaniter, Solo, Sebelas Maret University Press. ----------, 1996, Pertikaian Bersenjata Internasional, Makalah Penataran Hukum Humaniter dan HAM, Cipayung, PSHHFH USAKTI-ICC. Hadjon, Philipus M, 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Tanpa Kota Penerbit, Yuridika. Hakim Garuda Nusantara, Abdul, 2004, Sebuah Upaya Memutus Impunitas : Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, Jakarta, Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Vol. 2 No. 2. Harahap, M. Yahya, 1988, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II, Jakarta, Pustaka Kartini. Hornby, A.S, 1980, Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of Curren English, Oxford University Press. Hornby, A.S. et all, 1984, Kamus Inggris-Indonesia, Edisi Dwi Bahasa, Jakarta, PT. Bentara Antar Asia. Hefnagels, GP, 1973, The Other Side of Criminology, Holland, Kluver Deventer. Haris, Hasnawi, 2007, Pertanggungjawaban Komando Atas Pelanggaran Berat HAM Pada Pengadilan HAM,
Surabaya, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Istanto, F. Sugeng, 1992, Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta Dan Hukum Internasional, Jogyakarta, Liberty. ----------, 1994, Hukum Internasional, Yogyakarta, Universitas Atmajaya. ----------, 1998, Hukum Internasional, Yogyakarta, Universitas Atmajaya. Ihza Mahendra, Yusril, 2005, Penegakkan Hukum Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia, Jakarta, Makalah Pelatihan Calon Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc. Juwana, Hikmahanto, 2000, Peradilan Nasional Bagi Pelaku Kejahatan Internasional, Jakarta, Artikel Dalam Harian Umum Kompas. ----------, 2001, Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional, Tanpa Kota Penerbit, Lentera Hati. ----------, 2004, Pertanggungjawaban Pidana Komandan atau Atasan Terhadap Bawahan Dalam Hukum Internasional, Jakarta, Makalah Diskusi Terbatas Mengenai Tanggung Jawab Atasan Terhadap Bawahan Yang Melakukan Pelanggaran HAM Berat, LPP – HAM. Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Binacipta. ----------, 1979, Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949, Tanpa Kota dan Penerbit. ----------, 1985, Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949, Bandung, Binacipta. ----------, 1990, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Binacipta. Kusnardi Mohammad dan Bintan R. Saragih, 1983, Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem UUD 1945, Jakarta, PT. Gramedia.
Kusnardi, Mohammad dan Harmaily Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Pusat Studi HTN-FH Universitas Indonesia. Kasim, Ifdhal, 2001, Hak Sipil Dan Politik, Esai-Esai Pilihan, Buku I, Jakarta, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam). ----------, 2001, Crimes Against Humanity Sebuah Tinjauan Hukum, Jakarta, Makalah Kursus HAM untuk Pengacara Angkatan V. ----------, 2003, Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta : Catatan Akhir Pengadilan HAM ad hoc Timor-Timur, Jakarta, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). -----------, 2004, Elemen-Elemen Kejahatan Dari “Crimes Against Humanity” : Sebuah Penjelasan Pustaka, Jakarta, Jurnal HAM Komisi HAM Vol. 2 No. 2. Kaczorowska, Alina, 2003, Public International Law, Second Edition, London : Old Bailey Press. Kanasudirdja, H Eddy Djunaedi, 2003, Dari Pengadilan Militer Internasional ke Pengadilan HAM Indonesia, Jakarta, PT. Tata Nusa. ----------, 2006, Tanggung Jawab Seorang Atasan Terhadap Bawahan Yang Melakukan Pelanggaran HAM Berat Dan Penerapannya Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dan Pengadilan HAM Indonesia, Jakarta, PT. Tatanusa. Mc Dongal, Myres S, W. Michael Reisman, 1981, International Law In Contemporary Perspective, Mineola, New York, The Foundation Press, Inc. Muladi, 1980, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang, Semarang, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Undip. ----------, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Undip.
----------, 2000, Prinsip-Prinsip Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi, Makalah Seminar Tentang Peradilan HAM, Semarang, FH-Unisula. ----------, 2000, Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi, Jakarta, Jurnal Demokrasi dan HAM. ----------, 2000, Prinsip-Prinsip Pembentukan Pengadilan HAM Di Indonesia dan Pengadilan Pidana Internasional, Jakarta, Makalah Seminar. ----------, 2003, Pertanggungjawaban Pidana Komandan, Semarang, Makalah Kuliah Umum FH Undip. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Alumni. Martosoewignjo, Sri Soemantri, 1998, Refleksi HAM di Indonesia, Makalah Penataran Hukum Humaniter dan Hukum HAM, Yogyakarta, UGM-ICRC. Marzuki, Peter Mahmud, 2001, Penelitian Hukum, Yuridika, Tanpa Kota Penerbit. Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Bandung, P.T. Alumni. Mahfud MD, Moh, 2000, Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Yogyakarta, Pidato Pengukuhan Dalam Jabatan Guru Besar Madya Ilmu Politik Hukum (HTN), FH UII. Mulya Lubis, Todung 1993, Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. Marzuki, Suparman, 2006, Cukup Alasan Mengamandemen UU No. 26/2000, Makalah Seminar, Yogyakarta, FH UII. Marzuki, Suparman, dan Sobirin Malian, 2002, Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM, Yogyakarta, UII Press. Mertus, Julie, 2001, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan : Langkah Demi Langkah, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. Manan, Bagir, 2001, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM Di Indonesia, Bandung, Alumni.
Maran, Dita, 2001, Hak Asasi Manusia Dan Politik Internasional, Jakarta, Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol. 1 No. 3. M.M. Wallace, Rebecca, 1992, International Law, London : Sweet and Maxwell. Nawawi Arief, Barda, 1994, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Semarang, FH Undip. ----------, 1994, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang, CV. Ananta. ----------, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. ----------, 1996, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang, BP Undip. ----------, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Semarang, FH Undip. ----------, 2005, Formulasi Kejahatan Perang Dalam Perundangan-Undangan Nasional, Bandung, Makalah Seminar UNISBA-ICRC. Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2002, Metodologi Penelitian, Jakarta, PT. Bumi Aksara. N. Shaw, Malcolm, 1997, International Law, Cambridge : Cambridge University Press. Nickel, James W, 1996, Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.. Picted, Jean, 1985, Development And Principles Of International Humanitarian Law, Martinus Nijhooff Publisher-Henry Dunant Institute. ----------, 1996, The Principle of International Humanitarian Law, Martinus Nijhooff Publisher-Henry Dunant Institute Parthiana, I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, CV. Mandar Maju.
----------, 2006 Hukum Pidana Internasional, Bandung, CV. Yrama Widya. Purwanto, Herry, 2001, Persoalan Di Sekitar Pelanggaran HAM Yang Berat Di Indonesia, Yogyakarta, Media Hukum No. 38/VI/2001, FH UGM. Permanasari, Arlina, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta, ICRC. Prasetyohadi dan Anton Prajasto, 2001, Tentang Tanggung Jawab Komando : Mengembalikan Kehormatan Komandan, Makalah Lokakarya Internasional “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan” Jakarta, Komnas HAM. Purwodarminto, 1995, Kamus Besar Bahasa Indoensia, Jakarta, Tanpa Penerbit. Pajic, Zoran, 1997, Crimes Against Humanity : Problem of International Responsibility, Dalam Robert Blackburn dan James J.B, ed, Human Right for 21 st Centrury, London, Printer. Projodikoro, Wirjono, 2000, Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung, Mandar Maju. Rahardjo, Satjipto, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Suatu tinjauan Sosiologis, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. ----------, 1993, Pembahasan Sosiologis Hak Asasi Manusia, Makalah Seminar Nasional HAM, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP. Rukmini, Mien, 2003, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung, Alumni. Riyanto, Sigit, 2001, Penegakan HAM Di Indonesia Beberapa Catatan Kritis, Yogyakarta, Majalah Mimbar Hukum No.38/VI/2001 FH-UGM.
Rusman, Rina, 2004, Konsep Pelanggaran Berat HAM Dilihat Dari Sisi Hukum Humaniter, Jakarta, Jurnal HAM Komisi HAM Vol. 2 No. 2. Rahmadi, Takdir, 2003, Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Surabaya, Airlangga University Press. R Baehr, Peter, 1998, Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. Rolling, B.V.A, 1979, Supranational Criminal Law in Theory and Practice, Netherlands International Law Review, Vol. XXXIV, Martinus Nijhoff Publishers. Robertson QC, Geoffrey, 2000, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global), Jakarta, Komisi Nasional Hak asasi Manusia. Rover, C.de, 2000, To Serve and To Protect, diterjemahkan oleh Supardan Mansyur, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada. Riski, Rudi M, 2009, Catatan Mengenai Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM, Jakarta, Makalah Seminar Nasional “Pertanggungjawaban Negara Dalam Penyelesaiaan Pelanggaran HAM Yang Berat, FH UII – Komnas HAM RI, 5 Pebruari. Samekto, FX. Adji, 2009, Negara dalam dimensi Hukum Internasional, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, 1994, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung, CV. Mandar Maju. Suwarno, F.S, 2005, Pelanggaran HAM Yang Berat, Jurnal CSIS, Tahun XXIX/2005, No. 2. Suryokusumo, Sumaryo, 2000, Resolusi DK-PBB Tidak Bisa Diremehkan, Jakarta, Suara Pembaharuan. Sastroamidjojo, Ali, 1971, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta, Bhatara.
Supancana, I.B.R, 2006, Tanggung Jawab Publik Negara Terhadap Kegiatan Keruangangkasaan, Jakarta, Makalah Seminar Nasional, Dirjen Postel. Starke, J.G, 1984, An Introduction To International Law, 9 th Edition, London, Butterworths. ----------, 1994, Pengantar Hukum Internasional 1, penerjemah Sumitro L.S. Danuredjom, Jakarta, Aksara Persada Indonesia. ----------, 1999, Pengantar Hukum Internasional I, Jakarta, Sinar Grafika. Sekartadji, Kartini, 1999, Perkembangan HAM dalam Perspektif Global, Semarang, BP Undip. ----------, 2003, Implikasi Pembentukan International Criminal Court (ICC) ke dalam Pengadilan HAM di Indonesia, Semarang, Pidato Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis ke 46 Fakultas hukum UNDIP. Sihombing, PLT, 2004, Pertanggungjawaban Komando, Jakarta, Jurnal HAM Komnas HAM Vol. 2 No. 2. ----------, 2005, Perintah Atasan dan Pertanggungjawaban Komando Dalam Kejahatan Perang, Bandung, Makalah Seminar “Problematika Kejahatan Perang Dalam Hukum Pidana Indonesia” yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian HAM dan Hukum Humaniter Unisba-The International Committee Of The Red Cross (ICRC). Santoso, Budi, 2001, Wawasan HAM dalam Negara Hukum, Makalah Seminar HAM, Surakarta, FH UNS. Setiardja, Gunawan, 1993, Hak Asasi Manusia berdasarkan Ideologi Pancasila, Yogyakarta, Kanisius. Soekamto, Soerjono, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press. Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, CV. Rajawali. -----------, 1986, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, CV. Rajawali.
----------, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia. ----------, 1990, Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia. Spinedi Bruno Simma, Marina, 1987, United Nation Codification of State Responsibility, New York-LondonRome, Ocean Publication, Inc. Simandjutak, 1981, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung, Tarsito. Slamet Kurnia, Titon, 2005, Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Sujatmoko, Andrey, 2005, Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM : Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. ----------, 2005, Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM, Jakarta, Grasindo. Suwoto, 1990, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Surabaya, Disertasi FH Pascasarjana Universitas Airlangga. Sihotang, Tommy, 2007, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Komandan/Atasan Pada Pelanggaran HAM Berat Dalam System Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. ----------, 2008, Pertanggungjawaban Komando, Jakarta, Majalah Advokasi Edisi 10. Starke, J.G, 1999, Pengantar Hukum Internasional I, Jakarta, Sinar Grafika. Shelton, Dinah, 1999, Remedies In International Human Rights Law, New York : Oxford University Press.
Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, Bandung. ----------, 1987, Hukum Pidana, Semarang, Fakultas Hukum Undip. Setianto, Benny, 2006, Pertanggungjawaban Negara, Makalah Diskusi, Semarang, FH Unika Soegiyopranoto. Supriyadi, Kabul, 2006, Peradilan HAM Indonesia, Jakarta, Makalah Pada Pelatihan Calon Advokat Kerjasama PBHI – Peradi. Shaw, Malcolm N, 1997, International Law, Cambridge : Cambridge University Press. Serikat Putera Jaya, Nyoman, 2004, Telaahan Akademik Yurisprudensi Tentang Pelanggaran HAM Berat (Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman Dan HAM RI. Tasrif, Yasin, 1997, Perlindungan HAM di Masa Damai dan di Masa Sengketa Bersenjata, Semarang, Pidato Ilmiah Dies Natalis FH Undip. Tasrif, S, 1987, Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori Dan Praktek, Bandung, CV. Abardin, Bandung. Timothy, L.H.M, and Gerry Simpson, J, 1997, The Law of War Crimes, National and International Approaches, The Haque, Kluwer Law International. Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, 2006, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung, PT. Refika Aditama. Triffterer, Otto, 1999, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden. Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2003, Metodologi penelitian Sosial, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
Vierri, Pietro, 1992, Dictionary of the International Law of Armed Conflict, Geneva, ICRC. V.O Brien, William, International Crimes, Dalam International Encyclopedia Of Social Sciences, Vol 7. Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta, ELSAM Huma. W Bishop, William, (ed), 1962, International Law Cases And Materials, Boston : Little, 2 nd edition. Wallace, Rebecca M.M, 1992, International Law, London : Sweet and Maxwell. Wahid, A. Yani, 2001, Islah, Resolusi Konflik Untuk Rekonsiliasi, Jakarta, Harian Umum Kompas. Willy Dahl, Arne, 2001, Tanggung Jawab Komando, Jakarta, Makalah Lokakarya Internasional “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan” yang diselenggarakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tanggal 20-21 Juni. Y. Elagab, Omer, 2000, International Law Documents Relating to Terrorism, Cavendish Publishing Limited. Zemaek, Karl, Responsibility Of States, General Priciples, dalam Andrey Sujatmoko, 2005, Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM, Jakarta, Grasindo.
Peraturan Perundangan Nasional UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1978 tentang HAM
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2000 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM
Instrumen Internasional Resolusi DK PBB No. : SC/RES/808/1993 tentang ICTY Resolusi DK PBB No. : SC/RES/955/1994 tentang ICTR Statuta Roma 1998 tentang ICC Statuta Mahkamah Internasional Konvensi Jenewa 1949 Protokol Tambahan 1977 Resolusi DK PBB No. : SC/RES/808/1993 tentang ICTY Resolusi DK PBB No. : SC/RES/955/1994 tentang ICTR
Wibsite : www.nizkor.org www.ictr.com www. komnas.go.id www. Komnasham.go.id www. kompas.com www.elsam.or.id
