Rian Pertiwi, Bambang Santoso. Abstrak

ANALISIS PENGABAIAN VISUM ET REPERTUM OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI KABANJAHE MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 1041K/ Pid/2014) Rian Pertiwi , Bambang Santoso Abstrak Penuntut umum mengajukan kasasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Sempakata Kaban alias Ucok Ngana Pasal 351 KUHP mengenai tindak pidana penganiyaan yang diputus bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Sumatera Utara. Penuntut umum berpendapat hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan bukti visum et repertum sebagai bukti surat yang sah. Pengabaian visum et repertum dijadikan sebagai alasan kasasi penuntut umum. Pada tingkat kasasi, permohonan kasasi dari pemohon kasasi dikabulkan dan menjatuhkan 3 bulan penjara terhadap Terdakwa. Hasil penelitian normatif menunjukkan bahwa alasan pengajuan kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas dalam perkara penganiayaan telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP tentang alasan pengajuan kasasi yaitu pengadilan salah menerapkan hukum,cara mengadili tidak sesuai menurut undang-undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas karena merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PPU-X/2012 yang mempebolehkan putusan bebas diajukan upaya hukum kasasi. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus mengabulkan pengajuan kasasi oleh penuntut umum dalam perkara penganiayaan telah sesuai Pasal 256 KUHAP yaitu Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengadili sendiri berkara tersebut. Kata kunci: Kasasi, Penganiayaan, Pengabaian Visum Et Repertum Abstract Ucok Ngana Article 351 KUHP regarding the crime mistreatment of persecution were acquitted by the District Court Kabanjahe, North Sumatra. The public prosecutor argued Kabanjahe District Court judge had made a mistake by not considering evidence of visum et repertum as a letter of valid evidance . Neglect of visum et repertum as a reason cassation prosecutor. The cassation of the applicant was granted and dropped 3 months imprisonment against the defendant. Normative research results indicate that the reason for cassation by the public prosecutor against the acquittal in the case of persecution in accordance with Article 253 KUHAP on the grounds that court misapplied the law, how to judge not appropriate according to the law, the court has exceeded its authority.

judges in check and decide to grant the cassation by the public prosecutor in the case of Mistreatment has in accordance with Article 256 KUHAP, the Supreme Court has granted a cassation by canceling decision of the District Court and the Supreme Court will prosecute the case by self. Keywords: Cassation, Mistreatment, Neglect Visum Et Repertum A. PENDAHULUAN Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menjelaskan bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-

Verstek Volume 4 No. 3 Desember 2016

tidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil merupakan kebenaran yang selengkaplengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Tujuannya adalah untuk menemukan siapa pelakunya, yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum.

Analisis Pengabaian Visum Et Repertum ....

135

Mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana juga dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Kebenaran materiil diwujudkan dengan cara melakukan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dengan alat bukti dan barang bukti. Pengaturan tentang pembuktian telah diatur dalam KUHAP, meskipun pengertian dasar tentang pembuktian tidak tercantum di dalamnya. Selain itu pengaturan mengenai pembuktian juga tidak diatur secara undang-undang. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sistem pembuktian Hukum Acara Pidana Indonesia berdasarkan kepada undang-undang secara terbatas (negatief wettelijk bewijstheorie), dengan dasar hukum Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan tindak pidana harus berdasarkan pada penilaian dari surat dakwaan yang dihubungkan pada pemeriksaan di sidang Pengadilan. Memutus perkara sering kali hakim juga melakukan kesalahan karena hakim juga tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Agar kesalahan hakim tidak melekat pada suatu putusan pada tingkat pertama, maka undang-undang memberikan upaya hukum yang bertujuan untuk mengoreksi kesalahan dan kelalaian tersebut. Terhadap putusan pengadilan yang mengenai untuk tidak menerima putusan, maka terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum. Menurut Pasal 1 ayat (12) KUHAP yang

berbunyi: “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Upaya hukum terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan hakim yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Sedangkan upaya hukum luar bisa terdiri dari upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum dan upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana diatur di dalam Bab XVII dan Bab XVIII KUHAP. Salah satu tujuan kasasi, memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang (M. Yahya Harahap, 2012: 539). Pengadilan Negeri Kabanjahe memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Penganiayaan dengan terdakwa Sempakata Kaban alias Ucok Ngana. Pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaa : Tunggal, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Setelah dilakukan proses pemeriksaan persidangan, Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan putusan Nomor: 297/ Pid.B/2013/PN.KBJ yang menyatakan bahwa terdakwa Sempakata Kaban alias Ucok Ngana, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum. Penuntut Umum berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe yang telah menjatuhkan putusan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan k e ke l i r u a n ka r e n a a ma r p u t u s an y a n g membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum tidak jelas diuraikan apakah terdakwa bebas (vrijspraak) atau putusan lepas dari segala tuntutan. Penuntut Umum beranggapan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri salah dan keliru dalam menerapkan Hukum khususnya dalam perkara ini karena Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe hanya berpedoman pada keterangan terdakwa semata dan tidak mempertimbangkan hasil visum yang diperoleh dari dr. Jenny Mahdalena Barus. Bukti visum disebutkan bahwa saksi Korban Udip

136 Verstek Volume 4 No. 3 Desember 2016


Bangun menderita luka memar di bagian alis mata kanan dan luka lecet di alis mata kiri. Sehubungan dengan peran visum et repertum yang semakin penting dalam pengungkapan suatu perkara penganiayaan, terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana penganiayaan, hal tersebut dapat ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam visum et repertum. Sehubungan Terdakwa dengan Penuntut umum yang memiliki hak untuk mengajukan suatu upaya hukum terhadap putusan hakim, menurut tata cara yang diatur dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, tak terkecuali dalam upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan penuntut umum. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan peninjauan lebih dalam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 1041K/Pid/2014, dengan judul “ANALISIS PENGABAIAN VISUM ET REPERTUM OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI KABANJAHE MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 1041K/ Pid/2014). B. RUMUSAN MASALAH Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah pengabaian visum et repertum oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe sebagai alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara penganiayaan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP ? 2. Apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Penuntut Umum dalam perkara penganiayaan sudah memenuhi ketentuan Pasal 256 KUHAP ? C. ANALISIS Kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Sempakata Kaban alias Ucok Ngana terhadap korban Udib Bangun dengan cara tedakwa memukul dengan tangan kanan, yang dipukulkan ke arah korban sebanyak satu kali, yang terjadi di perladangan Tungkup, Desa Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 kurang lebih sekitar pukul 17.00 WIB. Kronologinya yaitu pada hari dan tanggal tersebut korban Udib Bangun sedang berada di tanah ladang miliknya di perladangan Tungkup, Desa Batukarang,


Kecamatan Payung, Kabupaten Karo. Korban melihat terdakwa Sempakata Kaban alias Ucok Ngana sedang melewati jalan tanah ladang miliknya yang letaknya berbatasan langsung dengan tanah ladang milik terdakwa Sempakata Kaban alias Ucok Ngana. Melihat hal tersebut , korban merasa tidak terima karena terdakwa melewati tanah ladang miliknya. Korban kemudian menegur terdakwa untuk tidak melewati ladang miliknya , akan tetapi terdakwa tidak terima karena tanah yang dilewatinya merupakan jalan batas perladangan yang mana jalan tersebut dibuat oleh ibu terdakwa. Korban dan terdakwa merasa tidak terima,terjadilah pertengkaran antara korban dan terdakwa. Akan tetapi terdakwa tidak dapat menahan emosinya, terdakwa langsung mendekati korban dan langsung memukul/meninju dahi korban. Dari kasus posisi yang telah dijelaskan diatas Penuntut Umum/ Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe mengajukan dakwaan kepada terdakwa sebagai berikut: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana; 1. Kesesuaian pengabaian visum et repertum oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe sebagai alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara Mahkamah Agung merupakan badan peradilan negara tertinggi, Pasal 20 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan: “Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”. Atau dengan kata lain, Mahkamah Agung adalah peradilan kasasi bagi semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung mempunyai t ugas me mbina kese rag aman dalam penerapan hukum dan menjaga agar hukum dan undang-undang di negara Indonesia dapat diterapkan secara tepat dan adil. Putusan pengadilan yang mengenai untuk tidak menerima putusan, maka terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum. Menurut Pasal 1 ayat (12) KUHAP yang berbunyi: “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan adalah permohonan kasasi. Kasasi


137

merupakan hak, oleh karena itu tergantung kepada mereka untuk mempergunakan hak tersebut. Sekiranya terdakwa atau penuntut umum menerima putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mengesampingkan hak itu, akan tetapi apabila mereka merasa keberatan akan putusan yang dijatuhkan pengadilan tinggi, mereka dapat mempergunakan hak u ntuk menga jukan pe meriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sebagai imbangan dari hak ini maka timbul kewajiban bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan kasasi yang dimohonkan itu (Rusli Muhammad, 2007: 266-267). Maksud alasan kasasi adalah dasar atau landasan daripada keberatan-keberatan pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan yang dimintakan kasasinya ke Mahkamah Agung. Alasan-alasan kasasi tersebut oleh pemohon kasasi diuraikan dalam memori kasasi (Harun M. Husein, 1992: 74). Sebagaimana halnya dalam pemeriksaan perkara pada sidang Pengadilan Negeri dan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi, yang pertama-tama diteliti ialah hal-hal yang berkenaan dengan masalah formal. Jika syarat formal sudah tepat dan dipenuhi, barulah pemeriksaan pokok perkara dapat dimasuki. Begitu juga halnya dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Langkah pertama yang harus diteliti Mahkamah Agung hal-hal yang bersangkutan dengan masalah formal. Apabila syarat-syarat formal permintaan kasasi telah sah dan dipenuhi, baru dapat diperiksa materi perkara (M. Yahya Harahap, 2012: 583). Syarat formal permintaan kasasi tetap harus diperhatikan hakim, apabila syarat formal tersebut telah dipenuhi hakim baru dapat memeriksa materi perkara. Syarat formal permohonan kasasi termuat dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248 KUHAP tentang pemeriksaan kasasi. Perkembangan dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, yakni terhadap ketentuan pasal 244 KUHAP tersebut akhirnya dilakukan suatu penerobosan sehingga terhadap putusan bebas dapat dimintakan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung (Ni Nengah Adiyaryani, 2010:104). Hal ini tertuang dalam putusan MK Nomor 114/ PUU-X/2012 yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD pada Kamis 28 Maret 2016. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian menyatakan frasa, “kecuali terhadap


putusan bebas” dalam Pasal 244 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (www. mahkamahkonstitusi. go .id diakses 09 Desember 2015, pukul 23.05). Pe n ga j ua n ka sa si a t as pu t u sa n bebas diperbolehkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/ 2012 menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 KUHAP dihilangkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dianggap telah memberi kepastian hukum dalam hal pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap vonis bebas. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, maka Jaksa/Penuntut Umum telah memperoleh kepastian hukum dalam mengajukan kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan pada Pengadilan tingkat pertama (Janpatar Simamora, 2014: 14). Kasus penganiayaan oleh terdakwa Sempakata Kaban alias Ucok Ngana yang diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tersebut. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang menghilangkan frasa “ kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 berarti tidak ada masalah terhadap pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan bebas. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, maka Jaksa Penuntut Umum telah memperoleh kepastian hukum dalam mengajukan kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan pada Pengadilan tingkat pertama. Pasal 245 KUHAP : (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umun, atau terdakwa Analisis Pengabaian Visum Et Repertum ....

maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka p a n i t e r a w a j i b me m b e ri t a h uk a n permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Pasal 246 KUHAP : (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. (2) A p a b i l a d a l a m t e n g g a n g w a kt u sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera, mencatat dan membuat akta.mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara. Pasal 247 KUHAP (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi. (2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan. (3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya. (4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali. Pasal 248 (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. Verstek Volume 4 No. 3 Desember 2016

(2) Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya. (3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (l) undang-undang ini. (4) A p a b i l a d a l a m t e n g g a n g w a kt u sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan me mo ri ka sa si ma ka h a k u nt u k mengajukan permohonan kasasi gugur. (5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini. (6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi. (7) Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi. Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe perkara penganiayaan oleh terdakwa Sempakata Kaban alias Ucok Ngana dalam putusan mahkamah agung Nomor 1041 K/Pid/2014 telah sesuai dengan pasal-pasal diatas dan menunjukan bahwa permohonan kasasi telah memenuhi syarat formal. Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 03/Kas/Akta Pid/2014/PN-Kbj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 April 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut; Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 14 April 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 15 april 2014 bahwa Putusan pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe pada tanggal 28 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Analisis Pengabaian Visum Et Repertum ....

139

Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 2 April 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 15 April 2014 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima. Memperhatikan memori kasasi diatas maka t elah memenuhi syarat f ormal permohonan kasasi sesuai pasal 244-248 KUHAP.Pengajuan permohonan kasasi juga harus memperhatikan syarat materiil. Pasal 253 KUHAP ayat (1) menyebutkan tentang alasan pengajuan kasasi bahwa “Pemeriksaan dalam kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan: a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang; c. Ap a ka h b e na r p en g a di l a n t e l ah melampaui batas wewenangnya.” Alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1041K/Pid/2014, judex factie telah mengabaikan alat bukti surat berupa visum et repertum dan bukti visum tersebut dijelaskan oleh saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan hadir dalam persidangan,yang seharusnya dapat dijadikan alat bukti yang sah dan dapat memberatkan hukuman bagi terdakwa karena ada hubungan kausalitas antara bukti visum dengan tindak pidana penganiayaan yang telah terjadi. Pemeriksaan suatu berkas perkara pidana oleh hakim disidang pengadilan, ada atau tidak ada bukti visum et repertum maka perkara tersebut tetap harus diperiksa. Kelengkapan bukti visum et repertum dalam berkas terdakwa yang diperiksa hakim diserahkan kepada penuntut umum. Penuntut umum memang harus berusaha untuk membuktikan dalam sidang supaya hakim yakin perihal terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Bagi beberapa kasus perkara di persidangan hakim sendiri tidak mutlak harus berdasarkan dari pada visum et repertum, kekuatan bukti (bewijskrackht) dari visum et repertum diserahkan kembali kepada hakim.


H.M. Soerdjatmiko mengatakan dalam bukunya M.Yahya Harahap , “sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka Visum et Repertum mempunyai peran sebagai berikut (M.Yahya Harahap,2012:303) : a. Sebagai alat bukti yang sah Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c; b. Bukti penahanan tersangka Di dala m suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka; c. Sebagai bahan pertimbangan hakim Meskipun bagian kesimpulan Visum et Repertum tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam bagian pemberitaan sebuah Visum et Repertum adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, di samping itu bagian pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter. Bukti surat berupa visum et repertum demikian dapat di pakai sebagai bahan pertimbangan hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut. Pasal 197 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa sebuah putusan hakim haruslah memuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Akan tetapi putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada terdakwa dalam perkara penganiayaan ini tidak mempertimbangkan seluruh faktafakta beserta alat bukti lain yang sah yang terungkap dalam persidangan. Penuntut umum telah menghadirkan sejumlah saksi dan alat bukti, namun Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe hanya mempertimbangkan faktafakta yang menguntungkan bagi terdakwa saja, dan mengesampingkan alat bukti surat yang berupa Visum Et Repertum Nomor: 37/ Analisis Pengabaian Visum Et Repertum ....

UPTD-Kes/SK/TU/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr.Jenny Mahdalena Barus dokter yang bertugas pada Puskesmas Tiganderket berdasarkan sumpah jabatannya yang pada kesimpulannya menyatakan hasil pemeriksaan yaitu dijumpai 1 Cm dari alis mata kanan terdapat luka memar dan luka lecet berukuran 3x2,5 Cm dan 1 Cm dari alis mata kiri terdapat luka lecet berukuran 2x1 Cm. Bukti Visum Et Repertum tersebut telah dijelaskan oleh keterangan dr.Jenny Mahdalena Barus sebagai saksi yang hadir dipersidangan. Alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum berupa visum et repertum yang jelas menyatakan bahwa terdapat luka memar dan lecet di alis mata kanan dan mata kiri yang menurut keterangan saksi-saksi Udip Bangun, Ukur Bangun, Hendra Ginting, dr. Jenny Mahdalena Barus luka tersebut karena perbuatan Terdakwa yang memukul Korban. Sehingga terdapat hubungan kausalitas antara luka Korban dengan perbuatan Terdakwa yaitu tindak pidana penganiayaan. Keterangan alat bukti surat merupakan alat bukti yang sama kekuatan pembuktiannya dengan alat bukti yang lain, maka hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe haruslah mempertimbangkan alat bukti surat berupa visum et repertum ini maupun alat bukti lain yang diajukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, karena semua alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum wajib dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan. Disimpulkan bahwa alasan Penuntut Umum atas pengajuan kasasi yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1041K/Pid/2014 menurut KUHAP telah sesuai karena hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam Putusan Nomor 297/Pid.B/2013.PNKbj telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar bukti yang diajukan di persidangan. Dan dengan memperhatikan syarat-syarat formal Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, dan Pasal 248 KUHAP maupun syarat-syarat materiil Pasal 253 KUHAP Ayat (1) huruf a tentang pemeriksaan kasasi telah sesuai. Sehingga alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum berdasarkan putusan Mahamah Agung Nomor 1041K/Pid/2014 telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP ayat (1) huruf a sejalan dengan alasan Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan tidak


mempertimbangkan dengan baik dan benar bukti yang diajukan di persidangan. 2.

K e s e s u a i a n p e r ti m b a n g a n H a k i m Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Penuntut Umum dalam perkara penganiayaan dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutus suatu perkara. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi dalam perkara penganiayaan oleh terdakwa Sempakata Kaban alias Ucok Ngana penulis mengakaji pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor :1041K/Pid/2014. Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum salah satunya yait u Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak mempertimbangkan Visum Et Repertum Nomor: 37/UPTD-Kes/SK/TU/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr.Jenny Mahdalena Barus dokter yang bertugas pada Puskesmas Tiganderket berdasarkan sumpah jabatannya yang pada kesimpulannya menyatakan hasil pemeriksaan yaitu dijumpai 1 Cm dari alis mata kanan terdapat luka memar dan luka lecet berukuran 3x2,5 Cm dan 1 Cm dari alis mata kiri terdapat luka lecet berukuran 2x1 CM , Mahkamah Agung berpendapat : a. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar bukti yang diajukan di persidangan; b. Bahwa berdasarkan fakt a hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Udip Bangun, Ukur Bangun, Hendra Ginting, dr. Jenny Mahdalena Barus dan Visum et Repertum yang menyatakan bahwa terdapat luka memar dan lecet di alis mata kanan dan mata kiri yang menurut keterangan saksisaksi luka tersebut karena perbuatan Terdakwa yang memukul Korban; c. Bahwa terdapat hubungan kausalitas antara luka Korban dengan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, namun demikian karena Korban hanya menderita luka ringan disamping itu hukum pidana bukan


141

sekedar bertujuan sebagai pembalasan dan diharapkan antara Terdakwa dan Korban dapat kembali memperbaiki hubungan bertetangga yang rukun, maka Majelis Hakim memandang adil kiranya jika terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang mendidik berupa pidana bersyarat; Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan yang diuraikan di atas maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 297/Pid.B/2013/PN.KBJ tanggal 28 Maret 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. Sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Bahwa oleh karena Permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa. Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1041K/Pid/2014 dengan mengadili sendiri: Menyatakan Terdakwa SEMPAKATA KABAN alias UCOK NGANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEMPAKATA KABAN alias UCOK NGANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara; Memerintahkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir; Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); Argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan dengan memperhatikan pasal-pasal dalam KUHAP dan pasal 351 ayat (1) KUHP. Terlepas dari


alasan permohonan kasasi Penuntut Umum menurut pendapat Mahkamah Agung pada putusan Nomor: 1041K/Pid/2014 , judex factie telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar bukti yang diajukan di persidangan. Pasal 254 KUHAP menyatakan bahwa dalam hal mahkamah agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Dan dalam hal Pasal 255 KUHAP menyatakan bahwa : a. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. b. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. c. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut. Ketentuan mengenai dikabulkannya permohon an kasasi Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung dipertegas dalam Pasal 256 KUHAP yaitu jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255. Argumentasi Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dalam perkara penganiayaan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1041 K/ Pid/2014 telah memenuhi ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan Mahkamah Agung membatalkan putusan karena menganggap judex factie kurang mempertimbangkan dengan baik dan benar bukti yang diajukan di persidangan yang


berarti Judex Factie telah salah menerapkan hukum Berkaitan dengan perkara penganiayaan sebagai terdakwa Sempakata Kaban alias Ucok Ngana diatas dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Mahkamah agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 297/Pid.B/2013/ PN.KBJ karena dianggap telah menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya. Sehingga secara keseluruhan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menarik dan memutus kasasi Penuntut Umum dalam perkara penganiayaan telah sesuai dengan Pasal 255 jo Pasal 256 KUHAP. Setelah mencermati pendapa t Mahkamah Agung terhadap alasan-alasan kasasi penuntut umum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1041 K/Pid/2014, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut. Setelah penulis cermati, surat putusan pemidanaan Mahkamah Agung telah memenuhi syarat-syarat dalam pasal 197 KUHAP. Di dalam pasal 197 KUHAP menyebutkan muatan atau isi putusan pemidanaan dan menurut penulis isi yang diiwajibkan itu ada dalam putusan Mahkamah Agung secara lengkap. Me n g e n a i p e r t i m b a n g a n h a k i m , menurut penulis, Mahkamah Agung sudah menggunakan dan sesuai dengan ketentuan KUHAP karena menurut Pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa dan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1041 K/Pid/2014 ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Pe rt i mba n ga n h ak im Ma h kama h Agung yang menjatuhi terdakwa hukuman yang mendidik berupa pidana bersyarat karena Korban hanya menderita luka ringan disamping itu hukum pidana bukan sekedar bertujuan sebagai pembalasan dan diharapkan antara Terdakwa dan Korban dapat kembali memperbaiki hubungan bertetangga yang rukun. Pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Mengenai putusan Mahkamah Agung yang menyatakan terdakwa bersalah dengan menjatuhkan hukuman selama tiga bulan


dan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan keputusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana selama masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan suatu tindak pidana, menunjukkan penerapan pidana bersyarat seperti diatur dalam KUHP. Lembaga pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling) yang tercantum dan diatur pada Pasal 14 a Ayat (1) KUHP memberikan ketentuan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu. Dari kata-kata “pidana tidak usaha dijalani” yang terdapat dalam rumusan Pasal 14 a Ayat (1) KUHP tersebut dapat diketahui bahwa pidana bersyarat adalah putusan pidana yang pidananya tidak dijalani. (Eyreine Tirza Priska.2013. “Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.Lex et. Societatis. Vol.1. No 2). Jadi, sekalipun dalam putusan pengadilan terdapat kata-kata misalnya “dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan”, namun pidana penjara 6 (enam) bulan tersebut tidak dijalani oleh terpidana. Sebagai gantinya, terpidana harus menjalani suatu masa percobaan, yang lamanya telah ditentukan oleh hakim dalam putusannya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1041K/ Pid/2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalankan. D. SIMPULAN 1.

Pengabaian alat bukti surat berupa visum et repertum oleh hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe sebagai alasan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas sudah sesuai dengan kekentuan Pasal 253 Ayat 1 huruf (a) KUHAP yaitu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.


143

2.

Judex factie kurang pertimbangan hukumnya dengan tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar bukti yang diajukan di persidangan. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi oleh penuntut umum dalam perkara penganiayaan dengan terdakwa Sempakata Kaban alias Ucok Ngana menurut peneliti telah sesuai menurut hukum atau undang-undang yang diterapkan yaitu KUHAP. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/ PUU-X/2012

Harun M. Husein. 1992. Kasasi Sebagai upaya

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1041K/ Pid/2014

M. Yahya H arah ap. 201 2. Pembah asan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi

Internet

Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Makalah:

Lulu Anjarsari. MK: Putusan Bebas Perkara Pidana Dapat Dikasasi. http://www. mahkamahkonsti tusi.go.id/index. php?page=web.Beritas&id=8280 diakses 09 Desember 2015 pukul 23.05 WIB.

ALAMAT KORESPONDENSI

Ni Nengah Adiyaryani, 2010, Penulisan Hukum :Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Sistem Peradilan Pidana, Thesis diajukan untuk memperoleh gelar S-2, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Rian Pertiwi Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012328 Ganggasan Rt 01/Rw 05 Demakan , Mojolaban, Sukoharjo HP. 085743763337 Email: [email protected]

Jurnal

Bambang Santoso S.H.,M.Hum. Dosen Fakultas Hukum UNS NIP. 19202091989031001 Jalan Pandan XII/I Perum Griya Mulia Rt 05/Rw 03, Baturan, Colomadu, Karanganyar No. Telp (0271) 726626

Janpatar Simamora. 2014. “Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas”. Jurnal Yudisial, Volume 7 Nomor Eyreine Tirza Priska.2013. “Kajian Terhadap Pen jat uh an Pi da na Be rsyarat Da n Pengawasan Menurut Kitab UndangUndang Hukum Pidana”.Lex et. Societatis. Vol.1. No 2



Rian Pertiwi, Bambang Santoso. Abstrak

Recommend Documents