REVITALISASI JURNAL ILMIAH UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME BIMBINGAN DAN KONSELING

PROCEEDING SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL REVITALISASI LABORATORIUM DAN JURNAL ILMIAH DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM BIMBINGAN DAN KONSELING BERBASIS KKNI, 4 – 6 Agustus 2017, Malang, Jawa Timur, Indonesia

REVITALISASI JURNAL ILMIAH UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME BIMBINGAN DAN KONSELING Mungin Eddy Wibowo Universitas Negeri Semarang Email:[email protected]

ABSTRACT Professionalism guidance and counseling is a necessity and necessity for anyone who working the profession of guidance and counseling and educational personnel education institutions (LPTK) in this guidance and counseling study program as a provision of professional education guidance and counseling. The counseling and guidance study program in Indonesia recognizes the importance of scientific journals in order to improve the professionalism of guidance and counseling. Through the revitalization of scientific publications in the form of scientific journal articles conducted by students, lecturers and members of the profession and publishing scientific journals conducted by LPTK (guidance and counseling courses) and professional guidance and counseling organizations will strengthen the existence of the profession, affirming and promoting the identity of the profession, feasibility and accountability profession guidance and counseling nationally and internationally. The guidance and counseling study program creates a conducive climate for lecturers and students to creatively and innovatively carry out their roles and functions as the main actors of quality and well-planned research. The guidance and counseling study program facilitates and conducts dissemination of research results in various forms, including the implementation of scientific forums/seminars, scientific presentations in national and international forums, publications in accredited national and/or international journals. To meet these demands, it is necessary to issue quality scientific periodicals in various fields in sufficient quantities, so that researchers have enough containers to publish quality articles whose numbers increase from year to year. In the professional world, the ability of a professional and/or counseling profession and guidance counselor is a guidance and counseling study program related to the profession tested and to him is given evidence that the person is really believed and can be trusted to carry out the task in Profession of guidance and counseling. Testing and provision of the intended evidence is done based on credential rules issued by the authorities. Rules of credentials related to guidance and counseling study program are accreditation conducted by BAN-PT.

321


The study program must be able to publish accredited national scientific journals as well as accredited/reputable internationally in an effort to improve the professionalism of guidance and counseling as well as to increase the value of accreditation especially on standard 7 relating to research, community service and cooperation so as to increase the accreditation rating performed by BAN -PT as external quality assurance. Keywords: professionalism; scientific journal; accreditation

guidance

and

counseling;

Perkembangan pendidikan dan kehidupan masyarakat yang semakin mendunia diiringi dengan berbagai perubahan, kemajuan serta masalah-masalah yang melekat di dalamnya menimbulkan berbagai tantangan dan persaingan, sehingga menuntut para mahasiswa, dosen bimbimbingan dan konseling, pakar bimbingan dan konseling, dan konselor serta program studi bimbingan dan konseling di Indonesia harus meningkatkan daya saingnya dalam berkiprah, memperluas aspirasi dan wawasannya, meningkatkan mutu produk kecendekiaannya, sehingga pada giliriannya akan dapat pula meningkatkan daya saing dan reputasi ditingkat nasional maupun internasional. Pemerintah sudah meningkatkan anggaran penelitian tahun-demi-tahun sehingga kenaikan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kuantitas dan mutu publikasi ilmiah, antara lain dicerminkan oleh tingginya posisi perguruan tinggi kita di kancah internasional. Jadi, produksi tulisan yang didasari oleh penelitian empirik dan telaahan yang ditujukan untuk menghasilkan temuan dan pendapat serba orisinil dan baru (novelties, new to science) seharusnya meningkat pula. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah, pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sudah melakukan berbagai cara termasuk meningkatkan infrastruktur dan anggaran penelitian walaupun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan dengan beberapa negara di Asia. Peraturan perundangan juga telah diberlakukan untuk menjamin terjadinya atmosfer agar peneliti Indonesia dapat menghasilkan publikasi di jurnal bereputasi nasional dan internasional. Dengan perangkat kebijakan tersebut diharapkan para ilmuwan Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya dalam berkiprah, memperluas wawasannya, dan

322


meningkatkan dan mutu produk kecendekiaannya, sehingga pada giliriannya akan dapat pula meningkatkan kualitas produk intelektualnya ke taraf internasional. Salah satu sarana untuk meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah ilmuwan Indonesia adalah keberadaan terbitan berkala ilmiah yang mendapatkan pengakuan dunia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 49/DIKTI/Kep/2011 Tanggal 15 Juni 2011 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah yang dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu terbitan berkala ilmiah sudah memenuhi persyaratan mutu minimum untuk diberi pengakuan dan ikut meningkatkan mutu terbitan berkala ilmiah dan daya saing ilmuwan di Indonesia. Selain itu dapat meningkatkan komunikasi ilmiah antara peneliti dan masyarakat pengguna untuk mencapai sasaran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pembangunan di Indonesia.

Dalam kaitannya hal tersebut di atas mahasiswa dan dosen bimbingan dan konseling dituntut untuk mampu melakukan penelitian dalam upaya mencari solusi potensial dalam menghadapi berbagai masalah dalam kaitannya dengan bimbingan dan konseling. Melalui penelitian mahasiswa dan dosen akan memberikan kontribusi pada informasi yang sudah ada tentang berbagai masalah dan memainkan peranan vital dalam menangani masalah-masalah tersebut yang berkaitan dengan profesi bimbingan dan konseling. Creswell,J (2015) menyatakan bahwa penelitian secara spesifik menambah dasar pengetahuan dan kepustakaan yang sudah ada.Suatu laporan penelitian menambah kajian yang belum pernah dilaksanakan dan dengan demikian mengisi kekosongan dalam pengetahuan yang sudah ada, serta penting untuk menyarankan perbaikan untuk praktik. Mahasiswa dan dosen bimbingan dan konseling setelah melaksanakan penelitian mengembangkan laporan tertulis hasil penelitian, membuat tulisan ilmiah ringkasan hasil penelitian, dan tulisan ilmiah populer kegiatan penelitian serta mendistribusikan kepada pembaca terpilih untuk dapat menggunakan informasi hasil penelitian. Produk kegiatan ilmiah dari hasil penelitian disebut karya tulis ilmiah. Menjadi kewajiban dan tuntutan bagi mahasiswa dan dosen bimbingan dan konseling pada saat sekarang untuk dapat menghasilkan publikasi ilmiah dari hasil penelitian tersebut dalam bentuk jurnal

323


ilmiah dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme bimbingan dan konseling di Indonesia. Profesionalisme bimbingan dan konseling merupakan suatu keniscayaan dan keharusan bagi siapapun yang menjalankan profesi bimbingan dan konseling maupun lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dalam hal ini program studi bimbingan dan konseling sebagai penyelenggara pendidikan profesi bimbingan dan konseling. Profesionalisme bimbingan dan konseling menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaannnya. Hal ini sesuai dengan salah satu ciri profesi yaitu para anggota profesi terus menerus memajukan diri dengan melakukan bacaan teknis ilmiah (seperti jurnal),kegiatan penelitian, dan keikutsertaan di dalam pertemuan-pertemuan

ilmiah

profesional,

seperti

konvensi,seminar,simposium,

lokakarya,yang diselenggarakan oleh organisasi. Semuanya itu dilakukan dengan maksud agar anggota profesi dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir bidang profesinya dan ini selanjutnya berdampak meluaskan wawasan serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan profesionalnya. Kemampuan dan keterampilan profesional dalam menjalankan tugas pelayanan dan pengembangan insani seperti konseling dapat dipahami jika memerlukan persiapan yang saksama melalui pendidikan khusus prajabatan dan mencakup waktu cukup lama untuk pemahirannya. Pendidikan konselor merupakan salah satu program pendidikan di Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan program sarjana dan pendidikan profesi konselor setelah mengikuti pendidikan program sarjana bimbingan dan konseling dan pendidikan profesi konselor. Pendidikan khusus profesi konselor merupakan wahana yang amat sentral bagi pengembangan profesi konseling. Lebih lanjut mengikuti pendidikan magister dan pendidikan doktor bimbingan dan konseling sehingga memantapkan dan meningkatkan kompetensi dalam pelayanan profesi bimbingan dan konseling. Ruang lingkup pendidikan konselor mencakup wawasan yang luas, meliputi pengembangan keilmuan yang didasarkan atas “body of knowledge” konseling, pengembangan kompetensi dan penanaman kode etik pada diri calon konselor, pengenalan organisasi profesi konseling, penyiapan sertifikasi dan lisensi, pemantapan

324


profesi konseling lebih lanjut,dan riset. Seluruh bidang garapan tersebut tampaknya dapat dipilah-pilah, tetapi sebenarnya merupakan satu kesatuan, satu sama lain saling terkait, saling menunjang, saling mengisi, sehingga satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 Angka 17 dinyatakan “Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi”. Program studi merupakan unit terkecil dari suatu organisasi perguruan tinggi. Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan atau cita-cita yang sama, di mana orang-orang itu memiliki kemungkinan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara individual (Gibson, Ivancevich, & Donelly, 1985: 7). Secara umum organisasi memiliki ciri-ciri yang melekat, diantaranya: (a) organisasi adalah lembaga social yang terdiri atas kumpulan orangorang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan; (b) organisasi dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu; (c) organisasi secara sadar dikoordinasikan agar setiap kegiatan mengantarkan pada pencapaian tujuan organisasi. Program studi bimbingan dan konseling sebagai lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan akademik (program Sarjana,Program Magister dan program doktor), dan pendidikan profesi mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan dalam karya tulis ilmiah (KTI) yang berkualitas. Karya tulis ilmiah sebagai suatu produk dari kegiatan ilmiah mahasiswa dan dosen program studi bimbingan dan konseling yang berisikan tinjauan atau ulasan ilmiah tentang suatu masalah,baik yang bersumber dari data laporan hasil penelitian maupun dari gagasan pemikiran personal dengan menggunakan bahan rujukan dari buku-buku yang relevan menjadi dituntut dan diwajibkan dimuat dalam jurnal ilmiah baik yang terakreditasi nasional dan/atau terakreditasi internasional. Atas dasar inilah, jurnal ilmiah menjadi penting sebagai sarana komunikasi ilmu pengetahuan yang berbentuk tulisan ilmiah menggunakan sistematika yang dapat diterima oleh komunitas keilmuan melalui suatu sistematika penulisan yang disepakati. Jurnal ilmiah sabagai karya tulis ilmiah yang

325


bercirikan keilmiahan dari suatu karya harus dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan obyektif. Program studi bimbingan dan konseling di Indonesia menyadari betapa pentingnya jurnal ilmiah dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme bimbingan

dan

konseling,sehingga

akan

mengokohkan

dan

mempromosikan

identitas,kelayakan,dan akuntabilitas profesi bimbingan dan konseling secara naional maupun internasional. Permasalahannya adalah (a) bagaimana merevitalisasi karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah bagi mahasiswa dan dosen program studi bimbingan dan konseling sehingga dapat meningkatkan profesionalisme bimbingan dan konseling?

(b)

bagaimanakah merevitalisasi program studi bimbingan dan konseling di Indonesia untuk menerbitkan jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional dan/atau jurnal terakreditasi internasional sehingga dapat meningkatkan profesionalisme bimbingan dan konseling. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berikut ini akan dibahas tentang profesionalisme bimbingan dan konseling, dan revitalisasi jurnal ilmial dalam profesi bimbingan dan konseling. PROFESIONALISME BIMBINGAN DAN KONSELING Awal yang tepat dari profesi konseling tidak diketahui, tapi akarnya dapat ditemukan dalam berbagai hubungan membantu yang telah membentang budaya dan masyarakat sepanjang zaman. Sejarah tentang pengembangan potensi individu dapat ditelusuri dari masyarakat Yunani Kuno. Mereka menekankan upaya-upaya untuk mengembangkan dan menguatkan individu melalui pendidikan. Plato dipandang sebagai konselor Yunani Kuno karena dia menaruh perhatian besar terhadap masalah-masalah pemahaman psikologis individu, seperti menyangkut aspek-aspek moral, pendidikan, hubungan dalam masyarakat dan teologis. Dalam kebanyakan kasus, membantu hubungan yang ada dalam budaya awal dan masyarakat mendorong perkembangan orang-orang muda dan akuisisi mereka sifat-sifat pribadi, penerimaan sosial, dan keterampilan bertahan hidup (Schmidt, 2008). Profesi konseling berkembang dari tradisi dan praktek untuk membantu orang secara resmi menilai kebutuhan mereka, intervensi desain, dan menyediakan layanan untuk membantu orang dalam mengidentifikasi masalah, mengembangkan kesadaran

326


diri, membuat keputusan yang mengubah hidup, memecahkan masalah, dan membangun hubungan pribadi dan sosial yang sehat. Dengan demikian, professional konselor dalam berbagai pengaturan kerja menyediakan berbagai layanan untuk membantu klien memaksimalkan perkembangan mereka dan potensi manusia, meneliti cara untuk mencegah hambatan atau rintangan untuk perkembangan mereka, dan mengubah perilaku atau situasi kehidupan yang menyebabkan masalah. Singkatnya, konselor profesional membentuk berbagai jenis hubungan membantu dan menyediakan layanan lainnya untuk membantu klien dalam mencegah kesulitan masa depan, mengembangkan potensi manusia yang optimal, dan memecahkan situasi masalah. Ditinjau sejarah timbul dan perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia terjadi bersamaan dengan perubahan-perubahan kurikulum, khususnya sejak Indonesia memasuki zaman pembangunan yang tekanannya adalah pembangunan di bidang ekonomi. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, telah menghasilkan berbagai perubahan yang mendasar bagi pelaksanaan pendidikan. Sejak itu perubahan demi perubahan dalam bidang pendidikan terus-menerus dilancarkan oleh pemerintah untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan dan pembaharuan di bidang pendidikan tidak hanya berlangsung pada tingkat pendidikan dasar, tetapi juga pada tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pada tahun 1960-an dikenal Sekolah Menengah Kejuruan (STM,SMEA,dsb) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Masing-masing sekolah meliputi beberapa jurusan. Bagaimana menyalurkan siswa-siswa ke jurusanjurusan yang sesuai dengan bakat, kemauan dan minat siswa, merupakan sebuah pertanyaan yang tidak mudah di jawab. Pada waktu itu pemerintah juga sedang menggagas apa yang disebut SMA Gaya Baru. Memperhatikan hal tersebut, maka tanggal 20-24 Agustus 1960 diadakan Konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan (disingkat FKIP, yang kemudian menjadi IKIP) di Malang untuk membahas masalah tersebut. Salah satu hasil dari konferensi itu ialah dimasukkannya ke dalam dunia pendidikan di Indonesia apa yang dahulu disebut “bimbingan dan penyuluhan” dan sekarang disebut “bimbingan dan konseling”, serta dimasukkan dalam kurikulum FKIP. Inilah langkah awal perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia, yang

327


kemudian diikuti dengan instruksi dari pihak pemerintah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan di sekolah-sekolah menambah majunya bimbingan dan penyuluhan di lingkungan sekolah. Sejak awal tahun 1960-an sampai dewasa ini tonggak-tonggak sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia, yaitu: diawali wacana tentang bimbingan dan penyuluhan di tanah air. Bimbingan dan Penyuluhan di masukkan ke dalam kegiatan sekolah untuk menunjang misi sekolah mencapai tujuan pendidikannya. Untuk itu jurusan Bimbingan dan Penyuluhan didirikan guna menghasilkan tenaga pembimbing dan penyuluh pendidikan yang akan bekerja di sekolah. Selanjutnya pada tahun 1964 perkembangan yang digambarkan di atas diikuti dengan pendirian (pembukaan) Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan di beberapa IKIP di Indonesia (antara lain IKIP Bandung dan IKIP Malang). Pada tahun-tahun berikutnya disusul oleh IKIP/FKIP lain di Indonesia. Duapuluh tahun kemudian, mulai tahun 1984/1985 Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan (disingkat BP) menjelma menjadi Jurusan Psikologi pendidikan dan program Studi Bimbingan dan Penyuluhan. Program Studi psikologi Pendidikan tidak berumur panjang, sehingga untuk selanjutnya Program Bimbingan dan Konseling lebih memperhatikan keberadaannya. Disamping itu, pada awal 1980-an di IKIP Bandung dan IKIP Malang mulai dibuka Program Pascasarjana Bimbingan dan Konseling. Sejak tahun 1968 masyarakat dan dunia pendidikan Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan itu terjadi karena telah dilakukan berbagai usaha pembaharuan pendidikan. Kegiatan-kegiatan penilaian pendidikan secara nasional, usaha-usaha pencetakan buku-buku pelajaran, kegiatan-kegiatan pembaharuan mulai Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, dan berbagai usaha lainnya telah mempengaruhi arah pembinaan pendidikan nasional. Di samping perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari usaha-usaha pembaharuan pendidikan, masyarakatnya selalu tumbuh dalam tuntutannya terhadap dunia pendidikan. Arah dan tujuan pendidikan nasional yang digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diputuskan pada tahun 1973, mencerminkan betapa masyarakat dan negara Indonesia telah secara jelas menggariskan harapannya dengan dunia pendidikan.

328


Tahun 1971 berdirinya Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) pada delapan IKIP, yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Malang, IKIP Surabaya, dan IKIP Menado. Melalui proyek ini, pelayanan bimbingan dan

penyuluhan ikut dikembangkan. Setelah beberapa kali

lokakarya yang dihadiri oleh beberapa pakar pada waktu itu, berhasil disusun buku “Pola Dasar Rencana Pengembangan Bimbingan dan Penyuluhan pada Proyek Perintis Sekolah Pembangunan”. Selanjutnya buku itu dimodifikasi menjadi buku “Pedoman Operasional Pelayanan Bimbingan dan Penyuluhan pada Proyek-Proyek Perintis Sekolah Pembangunan”. Di sekolah-sekolah Indonesia, bimbingan dikenal sejak awal tahun 60-an dan meluas sejak pertengahan tahun-tahun 70-an. Pada saat itulah mulai ada Guru Bimbingan dan Penyuluhan (Konselor Sekolah) di Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dengan jumlah terbatas, belum memadai dan tenaga pelaksana Bimbingan dan Penyuluhan kebanyakan tidak berlatar belakang

bimbingan dan

konseling. Peranan Konselor yaitu membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dan persiapan masuk ke perguruan tinggi. Tenaga Konselor di sekolah-sekolah lain masih sangat terbatas karena masih sedikit lulusan Sarjana Bimbingan dan Konseling atau Psikologi Pendidikan dan Bimbingan lulusan IKIP. Pada saat itulah mulai ada Guru Bimbingan dan Penyuluhan (Konselor Sekolah) di Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dengan jumlah terbatas, belum memadai dan tenaga pelaksana Bimbingan dan Penyuluhan kebanyakan tidak berlatar belakang

bimbingan dan

konseling. Peranan Konselor yaitu membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dan persiapan masuk ke perguruan tinggi. Tenaga Konselor di sekolah-sekolah lain masih sangat terbatas karena masih sedikit lulusan Sarjana Bimbingan dan Konseling atau Psikologi Pendidikan dan Bimbingan lulusan IKIP. Dunia dan masyarakat telah mengalami perubahan sejak tahun 1968 belum diperhitungkan saat kurikulum 1968 disusun yang dikenal dengan sebutan Kurikulum 1968, Oleh karena itu, Pemerintah,sc. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Mei 1974, menyadari betapa kita harus meninjau dan memperbaharui kurikulum yang sudah berjalan selama 6 tahun itu agar studi dengan perkembangan dan tuntutan baru masyarakat dan bangsa Indonesia. Kebijakan tersebut melahirkan serangkaian kegiatan untuk meneliti dan mengembangkan kurikulum baru yang lebih sesuai dengan

329


tuntuan baru. Hasil-hasil kegiatan-kegiatan tersebut yang secara bersama telah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, disusun dan disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk dibakukan sebagai Kurikulum SMP dan SMA Tahun 1975, serta Kurikulum 1976 untuk Sekolah Menengah Teknologi/Kejuruan.

Sesuai dengan

keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Januari 1975 Nomor 008 d/U/75 dan 008 e/U/1975 kurikulum tersebut secara bertahap dimulai berlaku pada tahun ajaran 1976. Diberlakukan Kurikulum Sekolah Menengah Umum yang disebut dengan Kurikulum SMA 1975 sebagai pengganti Kurikulum 1968. Kurikulum ini menganut pendekatan dan berorientasi kepada tujuan. Ini berarti bahwa setiap guru harus mengtetahui secara jelas tujuan yang harus dicapai oleh para siswa di dalam menyusun rencana kegiatan belajar mengajar dan membimbing siswa untuk melaksanakan rencana tersebut. Kurikulum ini menganut pendekatan integratif dalam arti setiap pelajaran dan bidang pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan-tujuan yang lebih akhir. Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1976 memuat beberapa pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut, diantaranya adalah Buku Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan. Bimbingan dan Penyuluhan pada saat itulah mendapatkan status resminya sebagai bagian kurikulum, yaitu Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 disusun untuk memenuhi kebutuhan relevansi dengan kebutuhan pembangunan nasional, yaitu pembangunan lima tahun. Bimbingan di masukan ke dalam kurikulum, dengan kata lain dijadikan komponen integral dari kurikulum (Depdikbud,1975). Demikianlah bahwa bimbingan di dalam sistem pendidikan Indonesia dapat disebut bimbingan berbasiskan kurikulum. Di dalam kurikulum 1976, orientasi penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan pertama-tama adalah kurikulum, maka bimbingan karir kurang diberikan porsinya. Satu perkecualian adalah bimbingan untuk sekolah menengah teknologi-kejuruan (dalam rangka Kurikulum 1976) di mana bimbingan lebih nyata wataknya sebagai bimbingan kejuruan daripada di sekolah menengah umum. Walaupun begitu, belum bisa dikatakan bahwa di jenis-jenis sekolah itu telah diberlakukan bimbingan karir. Apapun isi kegiatan bimbingan yang tercantum di dalam pedoman penyelenggaraan bimbingan untuk sekolah-sekolah teknologi-kejuruan tetap saja acuannya adalah kurikulum, yaitu

330


kurikulum baru yang berlaku sejak tahun 1976. Bisa dikatakan bahwa bimbingan untuk Sekolah Teknologi Menengah (STM), sebagai contoh, adalah sebagai konsekuensi sistem,artinya karena bimbingan telah diputuskan masuk kurikulum sekolah, yang dimulai dari jenis sekolah umum, maka di STM pun, sebagai bagian dari sistem pendidikan sewajarnya diberlakukan juga bimbingan. Untuk jenis sekolah kejuruan itu juga dibuat pedoman penyelenggaraan bimbingan yang secara garis besar sama dengan pedoman

penyelenggaraan

bimbingan

untuk

sekolah

menengah

umum

(Munandir,1996:8-9). Tahun 1978 diselenggarakannya program PGSLP dan PGSLA Bimbingan dan Penyuluhan di IKIP tujuannya ialah menghasilkan tenaga bimbingan dan penyuluhan pendidikan yang berkualifikasi setara diploma (D2 atau D3) yang untuk diangkat oleh pemerintah bekerja di sekolah. Hal ini untuk mengatasi sulitnya pengangkatan tamatan jurusan Bimbingan dan Penyuluhan (setingkat Sarjana) yang telah dihasilkan oleh IKIP yang sampai saat itu belum ada jatah pengangkatannya, padahal kekosongan jabatan Guru Pembimbing di sekolah perlu dipenuhi. Agaknya tamatan program-program singkat seperti diploma itulah yang pertama kali diangkat sebagai Guru Pembimbing di sekolah.Seharusnya peran Guru Pembimbing di sekolah yaitu membantu siswa yang berkaitan dengan belajar, pribadi, sosial, dan karir, namun kenyataannya banyak terjadi malpraktek misalnya jaga pintu gerbang menghadang siswa yang terlambat datang, jadi polisi sekolah, membantu guru jika guru mata pelajaran tidak datang mewakili guru mata pelajaran tersebut dan semacamnya hal ini karena pendidikan yang diberikan hanya satu tahun sehingga pengetahuan dan keterampilan dalam bimbngan dan konseling kurang, akibatnya pelayanan yang diberikan kontraproduktif (tidak sesuai dengan yang diharapkan). Ini yang menjadi keprihatinan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling pada saat itu,belum sesuai dengan tujuan dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Pada tahun 1984 diberlakukan Kurikulum 1984 ,khususnya untuk SMA, bimbingan karir disebut dengan nyata untuk diselenggarakan di sekolah berdampingan dengan penyelenggaraan bimbingan umum yang juga masih mengutamakan orientasi kurikulum. Konteks pemberlakukan bimbingan karir adalah pembangunan nasional yang perkembangannya waktu itu (yaitu, tahap pembangunan lima tahunan yang ketiga)

331


sampai ke tahap yang menyiratkan kebutuhan yang makin besar akan sumber daya manusia yang lebih berketerampilan untuk menjalankan pembangunan. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia ini siswa sekolah menengah perlu disiapkan untuk kehidupan dunia kerja melalui penyusunan rencana karir dan pengambilan keputusan karir. Dengan pelaksanaan bimbingan karir, dua maksud diharapkan terpenuhi: dukungan bagi kurikulum berlaku sementara itu bimbingan diberikan peranan nyata dalam pengembangan sumber daya insani untuk pembangunan.. Dalam

Kurikulum

1975, Kurikulum

1976 (untuk sekolah menengah

teknologi/kejuruan), Kurikulum 1985, dan Kurikulum 1994 kehadiran bimbingan dan konseling terutama sekali diharapkan untuk pengembangan mantra afektif belajar, yaitu pengembangan sikap, nilai,dan kepribadian. Ini merupakan bagian dari usaha menciptakan kondisi emosional dalam diri siswa yang mempunyai nilai mendukung bagi keberhasilan belajar mereka. Kondisi emosional yang sehat, merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan belajar. Banyak kasus kesulitan dan kegagalan belajar siswa timbul bukan karena faktor kecerdasan (dalam hal ini rendahnya taraf kecerdasan), atau kematangan (belum tercapainya taraf kematangan), melainkan karena faktor kejiwaan: siswa mengalami gangguan emosi atau kekacauan pikiran.Peran konselor pada saat itu adalah membantu keberhasilan belajar pada siswa, dan membantu mengatasi kesulitan dan kegagalan belajar siswa. Dalam SK Menpan Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya disebutkan bahwa „Tugas Pokok Guru Pembimbing adalah menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan,dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.” Dalam Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala Badan Adminstrasi dan Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Pasal 1 : Guru Pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas,tanggung jawab,wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik. Guru Pembimbing menyusun program, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan menindaklanjuti pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan

332


sosial, bimbingan belajar,dan bimbingan karir. Guru Pembimbing melaksanakan layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan bimbingan pembelajaran, serta kegiatan pendukungnya. Jumlah peserta didik yang harus dibimbing oleh seorang Guru Pembimbing adalah 150 orang. Peranan Guru Pembimbing atau Konselor sekolah makin luas dan terarah yaitu pada bidang pelayanan kehidupan pribadi, pelayanan kehidupan sosial, pelayanan kegiatan belajar, dan pelayanan perencanaan dan pengembangan karir siswa. Tahun 1989 diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian di lengkapi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah yang secara tegas mencantumkan adanya pelayanan bimbingan pada satuan pendidikan (masing-masing tertulis pada Bab X, Pasal 25, Bab X, Pasal 27). Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan,dan merencanakan masa depan. Bimbingan diberikan oleh Guru Pembimbing. Berdasarkan peraturan tersebut, Guru Pembimbing atau Konselor sekolah mempunyai peranan penting untuk membantu peserta didik memahami diri, memahami lingkungan yang akan digunakan sebagai dasar dalam merencanakan masa depan. SK Mendikbud Nomor 025/O/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dinyatakan bahwa “Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal,dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku Tahun

2003

terpancang

momentum

yang

sangat

signifikan

dalam

pengembangan profesi BK, yaitu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Konselor” sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab I Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa

333


“pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peranan konselor di dalam seting pendidikan makin nyata dan kuat yang kedudukannya sama dengan pendidik lainnya. Konselor melalui pelayanan bimbingan dan konseling mempunyai peran penting dalam membantu peserta didik untuk mencapai perkembangan optimal, kemandirian dan kebahagiaan dalam kehidupannya berdasarkan norma-norma yang berlaku. Konselor mempunyai peran dalam mensukseskan tujuan pendidikan di sekolah, karena pelayanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari program-program pendidikan di sekolah. Pada tahun 2004/2005 diberlakukan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di sekolah-sekolah dan

pelayanan konseling di sekolah harus mampu memberikan

sumbangan yang signifikan terhadap aktualisasi KBK tersebut. Dalam hal konselor melalui pelayanan bimbingan dan konseling mempunyai peranan dalam Pengembangan Kompetensi dan Kebiasaan Siswa . Kurikulum Berbasis Kompetensi yang sudah diujicobakan di beberapa sekolah baik pada pendidikan dasar maupun menengah kemudian disempurnakan lagi mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.Badan Standar Nasional Pendidikan seperti diamanatkan oleh peraturan tersebut mengembangkan 8 standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses,Standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Dua standar yang telah dikembangkan pada tahun 2005/2006 yaitu Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan dijadikan dasar untuk pengembangakan Kuriukulum Tingkat Satuan Pendidikan. Pada Tahun 2006, diberlakukan Kurikulum 2006 yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam

334


Struktur Kurikulum 2006 (KTSP)

memuat pengembangan diri peserta didik yang

difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan. Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah/madrasah. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling

berkenaan dengan masalah pribadi dan

kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstra kurikuler. Peranan konselor sekolah dipertegas dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pada Pasal 54 ayat (6) yang menyatakan bahwa beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 54 ayat (6) yang dimaksud dengan “mengampu layanan bimbingan dan konseling” adalah pemberian perhatian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan kepada sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) peserta didik, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan tatap muka terjadwal di kelas dan layanan perseorangan atau kelompok bagi yang dianggap perlu dan memerlukan. Penilaian kinerja Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor pada Pasal 22 ayat (5) Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dinyatakan bahwa penilaian kinerja Guru bimbingan dan konseling

atau konselor dihitung secara

proporsional berdasarkan beban kerja wajib paling kurang 150 (seratus lima puluh) orang siswa dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang siswa per tahun. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, yang menyatakan bahwa kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal adalah: (i) sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling ; (ii) berpendidikan profesi konselor. Kompetensi konselor

335


meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, yang berjumlah 17 kompetensi dan 76 sub kompetensi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah dan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan terkait dengan Pilihan Kelompok Peminatan,Pilihan Matapelajaran Lintas Kelompok Peminatan dan Pendalaman Mata Pelajaran, dimana Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor mempunyai peran penting dalam membantu peserta didik dalam memilih dan menetapkan arah peminatan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum. Pada Pasal 1 dinyatakan bahwa Implementasi kurikulum pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), dan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK) dilakukan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Implementasi kurikulum pada SD/MI, SMP/MTs,SMA/MA,dan SMK/MAK menggunakan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup: Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Pedoman Pengembangan Muatan Lokal; Pedoman Kegiatan kstrakurikuler; Pedoman Umum Pembelajaran; dan Pedoman Evaluasi Kurikulum. Khusus lampiran IV Pedoman Umum Pembelajaran mencakup kerangka konseptual dan operasional tentang: strategi pembelajaran, sistem kredit semester, penilaian hasil belajar, dan layanan bimbingan dan konseling. Cakupan pedoman tersebut dikembangkan dalam kerangka implementasi Kurikulum 2013. Bimbingan dan konseling disiapkan untuk memfasilitasi satuan pendidikan dalam mewujudkan proses pendidikan yang memperhatikan dan menjawab ragam kemampuan, kebutuhan, dan minat sesuai dengan karakteristik peserta didik. Khusus untuk SMA/MA dan SMK/MAK) bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk membantu satuan pendidikan dalam memfasilitasi peserta didik dalam memilih dan menetapkan program peminatan akademik bagi peserta didik SMA/MA dan peminatan vokasi bagi peserta didik SMK/MAK serta pemilihan mata pelajaran lintas peminatan khusus bagi peserta didik SMA/MA. Selain itu bimbingan dan konseling juga

336


dimaksudkan untuk memfasilitasi guru bimbingan dan konseling (guru BK) atau konselor sekolah untuk menangani dan membantu peserta didik yang secara individual mengalami masalah psikologis atau psikososial, seperti sulit berkonsentrasi, rasa cemas, dan gejala perilaku menyimpang. Lebih lanjut pada bab VIII memuat secara jelas tentang Konsep dan Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah, dinyatakan bahwa (a) dalam rangka pengembangan kompetensi hidup, peserta didik memerlukan sistem layanan pendidikan di satuan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran mata pelajaran/bidang studi dan manajemen,tetapi juga layanan bantuan khusus yang bersifat psiko-edukatif melalui layanan bimbingan dan konseling; (b) setiap peserta didik satu dengan yang lainnya berbeda kecerdasan, bakat, minat, kepribadian, kondisi fisik dan latar belakang keluarga serta pengalaman belajar yang menggambarkan adanya perbedaan masalah yang dihadapi peserta didik sehingga memerlukan layanan Bimbingan dan Konseling; (c) kurikulum 2013 mengharuskan peserta didik menentukan peminatan akademik, vokasi, dan pilihan lintas peminatan serta pendalaman peminatan yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling. Lebih lanjut dalam peraturan menteri tersebut dinyatakan bahwa Bimbingan dan Konseling adalah upaya sistematis, obyektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru Bimbingan dan Konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru Bimbingan dan Konseling/Konselor. Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan memiliki kompetensi di bidang Bimbingan dan Konseling. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah dinyatakan peminatan akademik, peminatan kejuruan, lintas minat dan pendalaman minat untuk satuan pendidikan menengah yaitu Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah

337


Menengah kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). Peminatan pada SMA/MA memiliku tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan/atau kemampuan akademik dalam sekelompok mata pelajaran keilmuan. Peminatan pada SMK/MAK memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan/atau kemampuan dalam bidang kejuruan, program kejuruan, dan paket kejuruan. Dalam peraturan menteri ini peran guru Bimbingan dan Konseling/Konselor di SMP/MTs,SMA/MA, dan SMK/MAK sangat penting dan strategis untuk membantu peserta didik dalam peminatan. Profesionalisme bimbingan dan konseling telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi profesi dan para pelaksanan pelayanan bimbingan dan konseling khususnya di seting pendidikan sekolah. Komitmen para anggota suatu profesi dalam perkembangannya sangat tinggi hal ini ditunjukkan adanya keinginan dan upaya untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategistrategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaannnya. Berbagai upaya pengembangan profesi konseling yang mengarah pada terwujudnya standarisasi profesi konseling telah dilakukan dalam upaya mengokohkan dan eksistensi profesi bimbingan dan konseling. Kegiatan-kegiatan itu dapat berupa program-program pengembangan yang secara langsung diimplementasikan berdasarkan otoritas dan kebijakan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berwenang, kolaborasi dengan stakeholders dan pihak-pihak pengguna layanan profesi konseling, validasi standarisasi profesi yang berbasis kebutuhan lapangan baik secara nasional maupun internasional, dan kredensial. Upaya dan tindak lanjut tersebut dilakukan baik oleh LPTK, Ditjen Kemenristekdikti, Kemendikbud, maupun asosiasi profesi konseling (ABKIN) dalam porsi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Pengembangan

dan

inovasi-inovasi

dalam

rangka

mengokohkan

dan

mempromosikan identitas, kelayakan dan akuntabilitas profesi bimbingan dan konseling dan konselor profesional secara nasional maupun internasional sangat penting dan harus dilakukan oleh konselor dalam menjalankan profesi konseling. Mengapa harus

338


dilakukan? Karena konseling merupakan profesi yang dinamis, selalu berkembang, dan menyenangkan, yang berhubungan dengan tragedi manusia dan kemungkinan dalam cara yang intensif, personal dan perhatian. Profesi konseling merupakan profesi yang didedikasikan terhadap pencegahan, perkembangan, eskplorasi, pemberdayaan, perubahan dan remediasi di dunia yang semakin kompleks. Menjadi konselor adalah sebuah proses seumur hidup (Gladding,2002). Proses ini terus berlangsung melampaui pendidikan pendidikan formal tingkat master maupun doktoral dan termasuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bidang konseling profesional. Konselor harus terus belajar dengan mendapatkan Continuing Education Units agar terus mendapatkan pembaharuan informasi mengenai bidang konseling, mendapatkan supervisi untuk memastikan pelayanan yang sempurna, dan advokasi untuk klien mereka dan profesi konseling itu sendiri. Selain itu, konselor harus belajar dan terus berusaha mendapatkan informasi terbaru mengenai peraturan pemerintah terkait dengan profesi bimbingan dan konseling serta melakukan penelitian dan mempersiapkan artikel jurnal ilmiah untuk dipublikasikan jurnal terakreditasi nasional maupun internasional. ABKIN sebagai organisasi profesi bimbingan dan konsleing melakukan upayaupaya dalam anggotanya

rangka mengembangkan organisasi dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan pelayanan konseling, antara lain menyelenggarakan

pertemuan-pertemuan ilmiah berupa konvensi, seminar, workshop, simposium,diskusi, dan kegiatan ilmiah lainnya secara berkala. Keikutsertaan para anggota di dalam kegiatan itu, menunjukkan keterikatan organisasi dan kesadaran anggota sebagai warga organisasi profesi ABKIN untuk memajukan diri secara profesional,sehingga dalam melaksanakan tugas profesional tidak mengalami masalah baik bagi individu yang dilayani maupun konselor yang memberikan pelayanan. Kegiatan lain adalah membaca terbitan-terbitan

profesional,

berupa

buku

dan

juga

jurnal

edisi

terbaru.

Penelitian,khususnya penelitian jenis terapan dan tindakan,sangat bermanfaat bagi memajukan praktik sendiri di samping hasilnya dapat ditularkan kepada sesama anggota profesi dan di publikasikan melalui jurnal ilmiah baik jurnal terakreditasi nasional maupun jurnal bereputasi internasional . Berbagai upaya kearah profesionalisasi konseling telah banyak dilakukan dan telah membawa profesi konseling khususnya dalam setting pendidikan persekolahan

339


lebih baik dari sebelumnya. Perubahan dan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan dalam rentang diversifikasi kebutuhan yang amat luas menuntut profesi konseling untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Pada tatanan masyarakat dewasa ini pelayanan konseling tidak hanya dibutuhkan dalam setting pendidikan persekolahan tetapi juga dalam setting kehidupan masyarakat luas. Profesi konseling menjadi makin kokoh dan kepercayaan public (public trust) akan segera dapat diwujudkan dengan didukung oleh konselor sebagai tenaga profesional dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Kompetensi konselor yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri tersebut pada kompetensi profesional dinyatakan bahwa konselor harus menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling yang meliputi kompetensi(a) memahami berbagai jenis dan metode penelitian, (b) mampu merancang penelitian bimbingan dan konseling, (c) melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling, dan (d) memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dengan mengakses jurnal pendidikan dan bimbingan dan konseling.. Jika dicermati dalam kompetensi yang diamanatkan dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 konselor belum dituntut untuk membuat karya tulis ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah, namun dituntut untuk mengakses jurnal ilmiah baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang bimbingan dan konseling. Untuk mengakses saja masih kurang, baik bagi calon konselor yang sedang mengikuti pendidikan profesi dalam bidang bimbingan dan konseling maupun konselor yang sudah bekerja pada setting pendidikan di sekolah. Oleh karena itu revitalisasi jurnal ilmiah sangat penting baik bagi mahasiswa , konselor, dan dosen bimbingan dan konseling, serta revitalisasi penerbitan jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun terakreditasi internasional untuk meningkatkan profesionalisme bimbingan dan konseling. Melalui revitalisasi publikasi ilmiah dalam bentuk artikel jurnal ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan anggota profesi serta penerbitan jurnal ilmiah yang dilakukan oleh LPTK (program studi bimbingan dan konseling) dan organisasi profesi bimbingan dan konseling akan meningkatkan profesionalisme bimbingan dan konseling yang pada gilirannya

menguatkan eksistensi profesi, mengokohkan dan

340


mempromosikan identitas profesi, kelayakan dan akuntabilitas profesi bimbingan dan konseling secara nasional maupun internasional. Kekuatan eksistensi suatu profesi bergantung kepada public trust (Biggs & Blocher,1986). Kekuatan eksistensi profesi bimbingan dan konseling muncul sebagai akibat interaksi timbal balik antara kinerja konselor profesional dengan kepercayaan publik. Masyarakat percaya bahwa pelayanan yang diperlukannya itu hanya dapat diperoleh dari orang yang dipersepsikan sebagai konselor yang berkompeten untuk memberikan pelayanan konseling. Public

trust

menjadi faktor kunci untuk mengokohkan identitas profesi dan akan mempengaruhi konsep profesi dan memberikan makna terhadap profesi serta memungkinkan anggota profesi berfungsi dengan cara-cara profesional. Public trust akan melanggengkan profesi dan memungkinkan anggota profesi berfungsi dalam cara-cara profesional. REVITALISASI JURNAL ILMIAH BIMBINGAN DAN KONSELING Pada saat sekarang mutu menjadi sangat penting dalam pendidikan, oleh karena itu, pengembangan pendidikan haruslah semakin ditingkatkan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah secara sehat. Mutu pendidikan adalah karakteristik yang harus melekat pada sistem pendidikan nasional, sistem pendidikan perguruan tinggi dan sistem pendidikan pada tingkat program studi. Kemampuan meningkatkan mutu pendidikan harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan sebagai suatu sistem yang otonom tanpa tergantung pada atau dikendalikan oleh pihak luar. Peningkatan mutu pendidikan pendidikan tinggi erat kaitannya dengan penjaminan mutu pendidikan baik penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) agar memenuhi standar nasional pendidikan. Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi

yang berguna

bagi

masyarakat, bangsa, dan negara.

Pemerintah

menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 Ayat (1) Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara

341


berencana dan berkelanjutan. Ayat (2) Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksus pada Ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Ayat (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi. Mutu pendidikan pada lembaga pendidikan dan program pendidikan akan tercermin dalam pemenuhan komponen-komponen yang ada dan diamanatkan pada standar nasional pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana-prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (PP No. 19 Tahun 2005 tentang Stadar Nasional Pendidikan). Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi mengamanatkan penyelenggara pendidikan tinggi dan program studi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 53 menyatakan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: (a) sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi; dan (b) sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Akreditasi eksternal perguruan tinggi dilakukan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT). Program studi merupakan unit terkecil dari suatu organisasi perguruan tinggi. Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan atau cita-cita yang sama, di mana orang-orang itu memiliki kemungkinan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara individual (Gibson, Ivancevich, & Donelly, 1985: 7). Secara umum organisasi memiliki ciri-ciri yang melekat, diantaranya: (a) organisasi adalah lembaga social yang terdiri atas kumpulan orang-orang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan; (b) organisasi dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu; (c) organisasi secara sadar dikoordinasikan agar setiap kegiatan mengantarkan pada pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri tersebut di atas, maka Program Studi Bimbingan Konseling di perguruan tinggi memenuhi syarat sebagai organisasi sosial.

342


Program Studi Bimbingan Konseling mempunyai visi, misi, tujuan sebagai komitmen atau kesepakatan bersama para anggota beserta seluruh steakholder atau pemangku kepentingan. Secara konseptual, tujuan dan cita-cita bersama dapat tercapai dengan mudah melalui organisasi yang sehat. Dengan organisasi yang sehat, maka sumber daya yang ada pada Program Studi

Bimbingan Konseling dapat diakumulasi menjadi

kekuatan yang sangat berharga dalam mencapai tujuan bersama. Dalam dunia profesi, kemampuan seorang tenaga profesi dan/atau lembaga penyelenggara pendidikan profesi bimbingan dan konseling yaitu program studi bimbingan dan konseling yang bersangkut paut dengan profesi diuji dan kepadanya diberikan tanda bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar diyakini dan dapat diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas dalam bidang profesi bimbingan dan konseling. Pengujian dan pemberian tanda bukti yang dimaksudkan itu dilakukan berdasarkan aturan kredensial yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Aturan kredensial itu yang berkaitan dengan program studi bimbingan dan konseling yaitu akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional pendidikan Tinggi Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. Lembaga akreditasi mandiri merupakan lembaga mandiri bentukan pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi(UU Nomor 12 tahun 2012 Pasal 55). Akreditasi adalah proses penentuan status yang dilakukan oleh organisasi profesi atau suatu badan khusus yang dipandang kompeten dan independen terhadap lembaga penyelenggara program pedidikan dalam pencapaian standar mutu yang di persyaratkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 secara tegas disebutkan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang pendidikan. Akreditasi adalah pemberian derajat penilaian kondisi kelayakan program studi pada satuan pendidikan. Program

343


studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam suatu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Program studi menentukan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggarakan dan wajib diakreditasi ulang dalam jangka waktu akreditasi berakhir. Akreditasi eksternal yang dilakukan oleh BAN-PT pada jenjang pendidikan sarjana, jenjang pendidikan magister, dan jenjang program doktor. Standar dalam akreditasi BAN-PT ada tujuh yang meliputi: visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian; tata pamong, kepemimpinan; sistem pengelolaan dan penjaminan mutu; mahasiswa dan jurusan; sumberdaya manusia; kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik; pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi; dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama. Ketujuh standar tersebut merupakan indikator atas kinerja program studi yang berkaitan dengan kapasitas institusi dan keefektifan dalam menyelenggarakan program studi. Lebih lanjut, setiap standar akreditasi memiliki batasan dan ruang lingkup tertentu. Standar 7: Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama. Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi. Penelitian adalah salah satu tugas pokok program studi bimbingan dan konseling yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Program studi bimbingan dan konseling harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki peta-jalan (road-map), melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan/menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi doktor. Program studi bimbingan dan konseling menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program studi bimbingan

344


dan konseling memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi. Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studi bimbingan dan konseling yang baik memiliki sistem pengelolaan kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan program-program akademik. Hasil kerja sama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas program studi bimbingan dan konseling sebagai lembaga nirlaba. Program studi bimbingan dan konseling yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program-program kerja sama yang melibatkan partisipasi aktif program studi bimbingan dan konseling dan memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya program studi bibingan dan konseling. Akuntabilitas pelaksanaan tridarma dan kerja sama program studi bimbingan dan konseling diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen bimbingan dan konseling berpuncak pada laporan dalam beragam bentuk ragam. Laporan penelitian adalah penelitian

lengkap

yang

melaporkan

investigasi

atau

eksplorasi

terhadap

permasalahan,mengidentifikasi pertanyaan yang akan dijawab, dan memasukan data yang dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasi oleh peneliti. Mahasiswa dan dosen sebagai peneliti dituntut untuk mempersiapkan artikel jurnal untuk pembaca publikasi ilmiah maupun untuk editor dan individu yang meninjau penelitian. Artikel jurnal adalah laporan penelitian lebih pendek yang telah dipoles, dan dikirimkan ke editor suatu jurnal ilmiah. Editor mengatur dua atau tiga orang peninjau untuk mengomentari tentang penelitian. Editor kemudian membuat keputusan berdasarkan komentar para peninjau yang biasanya dapat dimasukkan ke dalam salah satu diantara tiga kategori:

345


accept (menerima), revise and submit (merevisi kemudian menyerahkan kembali) atau reject (menolak). Penerbitan karya ilmiah atau terbitan berkala ilmiah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu berbasis fisik (cetak) dan berbasis elektronik. Terbitan berkala ilmiah berbasis elektronik memerlukan kehandalan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Pengelolaan dan penerbitan terbitan berkala ilmiah berbasis elektronik memungkinkan dilakukan lebih cepat dimana semua proses pengelolaan, yaitu pengiriman, penyuntingan, penelaahan, dan penerbitan naskah karya

ilmiah

dilaksanakan secara elektronik dalam suatu sistem aplikasi yang dinamakan terbitan berkala ilmiah elektronik (e-journal). Dengan sistem tersebut proses pengindeksan dan dampak ilmiah atau sitasi suatu tulisan dapat diketahui dengan cepat, sehingga manfaat dari suatu karya tulis ilmiah dapat diketahui segera. Ilmuwan dan penerbit terbitan berkala di Indonesia harus memahami perubahan paradigma dari terbitan berkala ilmiah cetak menjadi elektronik (e-journal). Melalui ejournal suatu hasil karya ilmiah dapat segera diketahui dan dikenal masyarakat baik nasional maupun internasional. Paradigma tersebut juga perlu diikuti oleh peraturan yang mendukung disamping adanya penghargaan dan sanksi dari penentu kebijakan terkait terbitan berkala ilmiah berkualitas melalui proses akreditasi terbitan berkala ilmiah dan tulisan ilmiah. Sebagian besar pengelola berkala ilmiah nasional belum memperhatikan pentingnya pengindeksan agar artikel didalamnya dapat dengan mudah diakses secara global. Agar memenuhi syarat pengideksan pengelola terbitan ilmiah harus memperhatikan standar kualitas tatakelola terbitan berkala ilmiah dan tersedianya secara daring (online). Mengacu pada ketentuan Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah dan kondisi sebagaimana diuraikan di atas serta untuk meningkatkan reputasi terbitan berkala ilmiah, paradigma manajemen pengelolaannya secara elektronik dan/atau tercetak menjadi sangat diperlukan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) telah melakukan penyelarasan melalui Peraturan Direktur Jenderal Dikti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah untuk menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Dirjen Dikti Nomor 49/DIKTI/Kep/2011.

346


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) merupakan bagian dari implementasi perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Standar ini menyangkut Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam Pasal 46 (2) UU ini dinyatakan, bahwa hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan,

dipublikasikan,

dan/atau

dipatenkan

oleh

Perguruan

Tinggi.

Dipublikasikan dalam arti hasil penelitian dimuat dalam terbitan berkala ilmiah yang terakreditasi nasional atau bereputasi internasional. Untuk memenuhi tuntutan ini, diperlukan terbitan berkala ilmiah yang berkualitas dalam berbagai bidang dalam jumlah yang cukup, agar peneliti mempunyai wadah yang cukup banyak untuk mempublikasikan artikel bermutu yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat Karya tulis ilmiah disusun berdasarkan jenisnya, tetapi tetap dibuat dalam format yang sama, kecuali untuk karya tulis ilmiah jenis tinjauan, ulasan (review), kajian, dan pemikiran sistematis dijelaskan secara keseluruhan dan lengkap tentang subjek yang ditinjau/diulas dan dikaji. Isi dari tulisan ini tentu sesuai dengan kedalaman analisis setiap penulis. Karya tulis ilmiah mengacu pustaka secara komprehensif dan mencerminkan

perkembangan

menyeluruh

di

bidang

memproyeksikan dampak dan menawarkan solusi

bagi

keilmuannya

serta

perkembangan

ilmu

pengetahuan. Karya tulis ilmiah dapat dipublikasikan dalam bentuk berbagai bentuk yaitu buku ilmiah, bunga rampai,majalah/jurnal, dan prosiding. Diharapkan pedoman yang dikembangkan oleh lembaga penelitian dan pengembangan institusi/universitas yang bersangkutan dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu terbitan berkala ilmiah sudah memenuhi persyaratan mutu minimum untuk diberi pengakuan dan ikut meningkatkan mutu terbitan berkala ilmiah dan daya saing ilmuwan di Indonesia. Selain itu dapat meningkatkan komunikasi ilmiah antara peneliti dan masyarakat pengguna untuk mencapai sasaran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pembangunan di Indonesia. Saat ini, beberapa terbitan berkala ilmiah nasional belum memperhatikan pentingnya pengindeksan sebagai salah satu cara diseminasi global. Permasalahan

347


utama pengelolaan terbitan berkala ilmiah di Indonesia yang belum terindeks di pengindeks bereputasi adalah: 1. Visibilitas dan aksesibilitas terbitan berkala ilmiah belum baik karena belum menerapkan manajemen terbitan berkala ilmiah secara daring (online); 2. Proses pengelolaan tulisan ilmiah belum menerapkan standar-standar ilmiah; 3. Kualitas penerbitan terbitan berkala ilmiah sebagian besar masih kurang baik; 4. Pengendalian kualitas terbitan berkala ilmiah melalui proses penelaahan oleh mitra bebestari dan pemapanan gaya selingkung belum konsisten; 5. Kualitas substansi artikel belum dijaga dan dipertahankan dengan baik. (Ditjen Pendidikan Tinggi,Kemendikbud,2014:17).

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk meningkatkan reputasi terbitan berkala ilmiah maka paradigma manajemen pengelolaannya secara elektronik dan/atau tercetak menjadi sangat diperlukan, sehingga perlu pula penyesuaian pedoman akreditasi terbitan berkala ilmiah yang berlaku saat ini Dalam Peraturan Kepala LIPI Nomor : 04/e/2012:,Tanggal : 22 November 012 tentang majalah ilmiah/jurnal wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut: 1. Memiliki Internasional Standard Serial Number (ISSN); 2. Memiliki mitra bestari paling sedikit empat orang. 3. Diterbitkan secara teratur dengan frekuensi paling sedikit dua kali dalam satu tahun kecuali majalah ilmiah dengan cakupan keilmuan spesialisasi, dengan frekuensi satu kali dalam satu tahun. 4. Bertiras tiap kali penerbitan paling sedikit berjumlah 300 eksemplar, kecuali majalah ilmiah yang menerbitkan sistem jurnal elektronik (e-journal) dan majalah ilmiah yang menerapkan sistem daring (online) dengan persyaratan sama dengan persyaratan majalah ilmiah tercetak. 5. Memuat artikel utama tiap kali penerbitan berjumlah paling sedikit lima, selain dapat ditambahkan dengan artikel komunikasi pendek yang dibatasi paling banyak tiga buah. Perkembangan ilmu pengetahuan yang makin cepat dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari dengan ditandai perkembangan teknologi di setiap sektor, baik di

348


tingkat nasional maupun global. Hal itu tidak lepas dari peran lembaga penelitian dan/atau pengembangan (litbang), baik pemerintah maupun swasta, yang hasilnya dapat diwujudkan secara ilmiah ke dalam publikasi hasil temuan dan dapat ditelusuri oleh masyarakat umum. Terdapat beragam bentuk karya tulis ilmiah yang merupakan produk dari lembaga litbang dan lembaga pendidikan. Pada umumnya karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh lembaga litbang merupakan sarana publikasi bagi peneliti dan lembaga terkait dalam bentuk buku ilmiah, bunga rampai, majalah ilmiah/jurnal, prosiding, dan lain-lain yang isinya memuat antara lain: makalah lengkap, monografi, komunikasi pendek, kajian kebijakan, dan makalah kebijakan. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil litbang dan/atau tinjauan,ulasan (review), kajian, dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah (LIPI,2012:2). Karya ilmiah (scientific paper) adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Ada berbagai jenis karya ilmiah, antara lain laporan penelitian, makalah seminar atau simposium, dan artikel jurnal yang pada dasarnya kesemuanya itu merupakan produk dari kegiatan ilmuwan. Data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Salah satu media komunikasi tertulis adalah karangan atau karena terbentuk tulisan maka dinamakan karya tulis. Setiap gagasan yang diungkapkan ke dalam bentuk tulisan dinamakan karya tulis. Karya tulis adalah karangan yang mengetengahkan hasil pikiran, hasil pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Karya tulis juga dapat dikatakan tulisan yang membahas masalah tertentu berdasarkan pengamatan secara sistematis dan terarah. Karya tulis ilmiah adalah karangan yang berisi gagasan ilmiah yang disajikan secara ilmiah serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Karya tulis ilmiah mengusung permasalahan keilmuan. Materi yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berupa gagasan-gagasan ilmiah, baik berupa hasil kajian ilmiah maupun hasil-hasil penelitian yang disajikan dalam karya tulis ilmiah. Gagasan-gagasan itu merupakan gambaran perkembangan ilmu pengetahuan yang terekam dalam tulisan ilmiah. Secara lebih singkat, karya tulis ilmiah

349


merupakan karangan yang menyajikan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dan ditulis dengan metodologi yang benar. Karya tulis ilmiah adalah suatu produk dari kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh para pakar dan praktisi dalam suatu profesi. Profesi ialah suatu pekerjaan yang dipegang oleh orang-orang yang mempunyai dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap khusus tertentu dan pekerjaan itu diakui oleh masyarakat sebagai suatu keahlian. Keahlian tersebut menunjukkan dipenuhinya standar persiapan profesi melalui pendidikan khusus di perguruan tinggi dan pengalaman kerja dalam bidang tersebut. Karya ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan berdasarkan penyelelidikan, pengamatan, dan pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian. Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang berdampak pula pada pengelolaan dan penerbitan terbitan berkala ilmiah yang semula tercetak dengan proses cukup lama, kini menjadi lebih cepat dengan proses elektronik, pengiriman, penyuntingan, penelaahan, dan penerbitan naskah karya ilmiah dilaksanakan dalam suatu sistem aplikasi yang dinamakan terbitan berkala ilmiah elektronik (e-journal). Dengan sistem tersebut proses pengindeksan dan dampak ilmiah atau sitasi suatu tulisan pun akan diketahui dengan cepat, sehingga manfaat dari suatu karya tulis ilmiah dapat diketahui segera. Perubahan paradigma dari terbitan berkala ilmiah cetak menjadi elektronik harus diikuti perkembangannya oleh penulis maupun penerbit di Indonesia, sehingga hasil karya yang dihasilkan dapat segera diketahui dan dikenal masyarakat baik nasional maupun internasional. Paradigma tersebut juga perlu diikuti oleh peraturan yang mendukung disamping adanya penghargaan dan sanksi dari penentu kebijakan terkait terbitan berkala ilmiah berkualitas melalui proses akreditasi terbitan berkala ilmiah dan tulisan ilmiah di dalamnya melalui proses penilaian angka kredit bagi peneliti/dosen. Para ilmuwan dalam bidang

bimbingan dan konseling di Indonesia harus

meningkatkan daya saingnya dalam berkiprah, memperluas aspirasi dan wawasannya, meningkatkan mutu produk kecendekiaannya, sehingga pada giliriannya akan dapat pula meningkatkan produk ekonomi ke taraf internasional. Pada pihak lain, pemerintah sudah meningkatkan anggaran penelitian tahun-demi-tahun sehingga kenaikan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kuantitas dan mutu publikasi ilmiah, antara lain

350


dicerminkan oleh tingginya posisi perguruan tinggi kita di kancah internasional. Jadi, produksi tulisan yang didasari oleh penelitian empirik dan telaahan yang ditujukan untuk menghasilkan temuan dan pendapat serba orisinil dan baru (novelties, new to science) seyogianya meningkat pula sehingga akan meningkatkan profesionalisme bimbingan dan konseling. PENUTUP Tantangan, harapan, kesenjangan, dan persaingan yang terus menerus sebagai suatu kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat yang semakin mendunia yang dihadapi oleh program studi bimbingan dan konseling serta profesi bimbingan dan konseling menjadi potensi timbulnya berbagai permasalahan terkait dengan reputasi mahasiswa, dosen, dan program studi bimbingan dan konseling. Mahasiswa dan dosen dituntut kemampuan penelitian dan melaporkan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel jurnal untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional yang merupakan tututan calon sarjana,magister, doktor, dan tututan bagi dosen sebagai akademisi yang bereputasi baik nasional maupun internasional. Disamping di publikasikan dalam jurnal ilmiah, juga dituntut untuk dapat mempresentasikan makalah pada konferensi asosiasi profesi. Makalah konferensi (conference paper) adalah laporan penelitian yang dipresentasikan kepada audiensi pada tingkat institusi, nasional, dan internasional yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi maupun asosiasi profesi bimbingan dan konseling. Program studi bimbingan dan konseling harus mampu menerbitkan jurnal ilmiah hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi. Dipublikasikan dalam arti hasil penelitian dimuat dalam terbitan berkala ilmiah yang terakreditasi nasional atau bereputasi internasional. Untuk memenuhi tuntutan ini, diperlukan terbitan berkala ilmiah yang berkualitas dalam berbagai bidang dalam jumlah yang cukup, agar peneliti mempunyai wadah yang cukup banyak untuk mempublikasikan artikel bermutu yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan profesionalisme bimbingan dan konseling serta meningkatkan nilai akreditasi khususnya pada standar 7 yang berkaitan dengan penelitian,pengabdian kepada

351


masyarakat, dan kerjasama, sehingga mampu meningkatan peringkat akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT sebagai penjaminan mutu eksternal. Oleh karena itu program studi bimbingan dan konseling harus melakukan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian, serta pengembangan kurikulum yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Penelitian Permenrisek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor. DAFTAR PUSTAKA American School Counselor Association (1979). Developmental Guidance, ASCA Counselor,16,pp.2-3;11-12. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2008a. Buku I: Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta: BAN-PT. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2008b. Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta: BAN-PT. Belkin, G.S. (1975). Practical Counseling in The School. Dubuque, Iowa:W.C.Brown Company Publishers. Biggs,Donald A. & Blocher,Donald H (1986). The Cognitive Approach to Ethical Counseling. SUNY at Albany. Blocher,D.H. (1987). The Professional Counselor. New York: Macmillan Publishing Company. Burks,H.M. & Stefflre,B (1979). Theories of Counseling,3rd ed.New York:McGraw-Hill Creswell J. (2015). Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative. Thousand Oaks,CA:Pearson Education,Inc. Crow,L.D. & Crow,A. (1960). An Introduction to Guidance. New York: American Book Company. Departemen Pendidikan Nasional (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdikbud. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta, Depdikbud Erford T.Bradley (2004). Professional School Counseling A Handbook of Theories, Programs & Practices. Texas: PRO-ED An International Publisher. Ed Neukrug (2007). The Word of The Counselor,An Introduction to the Counseling Professional.USA: Thomson Brooks/Cole.

352


Gall, M. D., Gall, J. P., Borg, W. R. 2006. Educational Research: An Introduction (8th Edition). London: SAGE Publication Gibson, James, L., Ivancevich M.J, & Donnelly Jr. H.J (1985). Organisasi: Perilaku Struktur dan Proses, Terjemahan Jarkasih. Jakarta, Erlangga Gibson R.L & Mitchell M.H. (2008). Introduction to Counceling and Guidance. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Galdding T. Samuel. (2009). Counseling : A Comprehensive Profession. New Jersey: Pearson Education,Inc Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2008). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Stándar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor. Jakarta: Kemendikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2009).Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Jakarta: Depdiknas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011). Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49/dikti/kep/2011 Tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah .Jakarta:Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,Kemendikbud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta, Kemendikbud. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tngggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta, Kemendikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014). Standar Dasar – e-Journal (2014). Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan tentang Pedoman Akreditasi terbitan Berkala Ilmiah Nomor 1 Tahun 2014. Jakarta: Kemendikbud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014). Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah. Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,Kemendikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014).Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidian Dasar dan Menengah. Jakarta: Kemendikbud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014). Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. McLEOD John (2011). An Introduction to Counseling. New York: McGraw Hill. Myrick,R.D., & Witner., J. (1972). School Counseling: Problems and Methods. California: Goodyear Publ.Coy.

353


Mungin Eddy Wibowo (2002). Konseling Perkembangan:Paradigma Baru dan Relevansinya di Indonesia. Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Bimbingan dan Konseling pada FIP-UNNES 13 Juli 2002. Semarang: UNNES. Mortensen,D.G.& Schmuller,A.M (1976). Guidance in To day’s School. New York: John Willey & Sons.Inc. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Kualifikasi Nasional (KKNI). Peraturan Kepala LIPI tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah. Nomor : 04/E/2012: Tanggal : 22 November 2012. Jakarta :LIPI

354

REVITALISASI JURNAL ILMIAH UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME BIMBINGAN DAN KONSELING

Recommend Documents