JURNAL DEVELOPMENT
Respon Pajak Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palembang Oleh: Isnain Effendi * ABSTRACT This research is aimed to analysing the response of local taxes receipt toward product domestic regional bruto in Palembang. Data of this research are secondary data from 20042012 obtained from the publication of authority institution. The model applied was simple linear regression to evaluated the response of local taxes receipt toward product domestic regional bruto. The results of this research indicated that The elasticity of local taxes receipt toward product domestic regional bruto is less than ore (inelastic). Keywords: Response, Local Taxes Receipt, Elasticity, PDRB
PENDAHULUAN Undang-undang Nomor 22,Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undangundang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah raerupakan landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Berkaitan dengan kegiatan pembangunan daerah, pengadaan pendanaan pembangunan merupakan salah satu agenda Pemerintah Daerah yang mendesak namun sering menjadi masalah. Adapun kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada ketersediaan potensi ekonomi dan pada kemampuan merealisasikan potensi ekonorni tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. _______________________ * Dosen Tetap STIE Muhammadiyah Jambi Salah satu penerimaan daerah berasal dari pajak daerah, jenis pajak Kota berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2000 terdiri dari: a) pajak hotel, b) pajak restoran, c) pajak hiburan, d) STIE MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 27 dari 89
JURNAL DEVELOPMENT
pajak reklame, e) pajak penerangan jalan, f) pajak pengambilan bahan galian golongan C, g) pajak parkir. Selain jenis pajak yang sudah ditentukan di atas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis pajak lainnya berdasarkan Peraturan Daerah. Pajak Propinsi meliputi: a) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, b) bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, d) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Salah satu Indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB memperlihatkan besarnya produksi yang telah diciptakan oleh masing-masing sektor ekonomi pada tahun tertentu. Dengan berkembangnya PDRB berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga diharapkan dapat pula meningkatkan penerimaan Pajak daerah. Bagaimanakah respon pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto? TINJAUAN PUSTAKA Untuk merealisasikan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah dijabarkan dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya dan setelah disahkan oleh DPRD Propinsi, kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Mamesah, dalam Fitriadi, 2009). Dalam APBD tercermin kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah, yang sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki. Di antara sumber penerimaan daerah adalah penerimaan daerah sendiri (PAD) yang selalu diupayakan peningkatannya sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah dalam rangka mengisi otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggungjawab. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, dinyatakan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari empat kelompok utama, yaitu: 1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 2. Dana perimbangan, yang terdiri dari; bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam; dana alokasi umum; dana alokasi khusus. STIE MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 28 dari 89
JURNAL DEVELOPMENT
3. Pinjaman daerah, yang terdiri dari: pinjaman dari sumber dalam negeri untuk membiayai sebagian anggarannya dan pinjaman dari sumber luar negeri melalui pemerintah pusat 4. Lain-lain penerimaan yang sah. Sejalan dengan UU nomor 25 tahun 1999 tersebut, Lains, 2005, mengemukakan bahwa untuk dapat memiliki keuangan yang memadai, daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya dengan beberapa cara, di antaranya sebagai berikut: (1) dapat mengumpulkan dari pajak daerah yang telah disetujui pemerintah pusat, (2) melakukan pinjaman, (3) ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak negara yang dipungut di daerah, (4) menambah tarif pajak negara tersebut, (5) menerima bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Seperti sudah diungkap pada bagian terdahulu bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan Undang- Undang No. 34 tahun 2000, Jenis pajak Kota terdiri dari: a) pajak hotel, b) pajak restoran, c) pajak hiburan, d) pajak reklame, e) pajak penerangan jalan, f) pajak pengambilan bahan galian golongan C, g) pajak parkir. Selain jenis pajak yang sudah ditentukan di atas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis pajak lainnya berdasarkan Peraturan Daerah. Pajak Propinsi meliputi; a) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, b) bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, d) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Seperti diungkap pada bagian terdahulu dengan berkembangnya PDRB berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga diharapkan dapat pula meningkatkan penerimaan PAD secara umum dan pajak daerah secara khusus. Konsep respon pajak terhadap peodapatan biasanya diukur dengan menghitung elastisitas pajak terhadap pendapatan. Secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut: ETty = dTt/dY x Y/Tt (Mansfield dalam Fitriadi, 2005. Dimana ETty adalah elastisitas pajak terhadap pendapatan, dTt adalah tingkat perubahan penerimaan pajak, dY adalah tingkat pembahan pendapatan, Y adalah pendapatan, dan T adalah penerimaan pajak. Konsep respon pajak seperti yang bani diungkap tadi adalah bersifat statis, dimana unsur waktu dan penyesuaian belum diakomodasi. Tulisan ini mencoba menganalisis respon STIE MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 29 dari 89
JURNAL DEVELOPMENT
pajak secara dinamis, di mana unsur penyesuaian akan dimasukkan, dengan menggunakan “partial adjastment model” dari Nerlove. Formula yang dibangun adalah sebagai berikut: Tt*=a0 + a1PDRBt + Ut ...................................................(1)
dimana: Tt*
= Pajak yang diharapkan pada tahun t
PDRBt
= Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t
Ut
= Faktor yang tidak diamati
Variabel Tt* tidak dapat diamati (unobservable), maka diasumsikan untuk mencapai pajak yang diharapkan diperlukan penyesuaian-penyesuaian sebagai akibat dari kendala administratif, teknologi, atau keuangan, untuk itu diperlukan asumsi sebagai berikut: Tt- Tt-1 = d(Tt* - Tt-1) ; 0
Dengan mensubstitusikan persamaan (3) ke persamaan (1), maka diperoleh: Tt = a0d + a1dPDRB + (1-d)Tt-1+Ut............................................(4)
METODE PENELITIAN Penelilian ini menganalisis respon jangka pendek dan jangka panjang penerimaan pajak daerah terhadap PDRB kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder yang bersumber dari berbagai instansi antara lain: Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan, Bappeda dan Kantor Statistik serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk mengukur elastisitas (respon) pajak daerah terhadap PDRB digunakan model regresi sederhana dengan penyesuaian parsial seperti persamaan (4) pada bagian terdahulu, formulasi sederhana dari persamaan (4) ditulis sebagai berikut: Tt= b0 + b1PDRB + b2Tt-1 + Ut dimana: Tt = Pajak daerah pada tahun t PDRBt = Produk Domestik Regional Bnito pada tahun t b0 = a0d STIE MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 30 dari 89
JURNAL DEVELOPMENT
bB1 = a1d b2 = (l-d) Ut - dUt d = Koefisien penyesuaian HASIL DAN PEMBAHASAN Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi Kota Palembang yang tercermin dalam laju kenaikan PDRB rata-rata selama kurun waktu 2003-2012 atas dasar harga konstan 2003 adalah sebesar 4,8 persen per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Palembang ini ternyata relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-tata PDRB Propinsi Sumatera Selatan yang sebesar 4,4 persen per tahun. Pertumbuhan PDRB Kota Palembang secara lengkap ditampilkan pada tabel 1. Tabel 1. PDRB Kota Palembang Berdasarkan Harga Konstan 2003 Pertumbuhan
PDRB (dalam juta rupiah) SEKTOR/SUB SEKTOR
2003
2006
2009
1993-2002
2012
(%)
16798
19701
21759
22497
33
6819
6197
6805
7085
0,7
0
0
0
0
0,0
5077
6897
6918
7365
4,4
0
0
0
0
0,0
4902
6607
8036
8047
5,7
0
0
0
0
0,0
792170
1160633
1 165773
1272892
5,5
a. Industri Migas
270571
269227
343742
374490
3,9
b. Industri Tanpa Migas
521599
891406
822031
898402
6,5
39986
57797
75270
78991
7,9
5. BANGUNAN
130870
196998
126682
148353
2,5
6. PERD. HOTEL & RESTORAN
503033
698916
822208
924641
7,1
452318
633789
756257
848991
7,3
3918
5274
4719
4847
2,6
46797
59853
61232
70803
4,9
1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan hasil-hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 3. INDUSTRI PENGOLAHAN
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH
a. Perdag. Besar & Eceran b. Hotel c. Restoran
STIE MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 31 dari 89
JURNAL DEVELOPMENT
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI
356275
500818
438900
526393
5,6
a. Pengangkutan
319961
429958
261714
288585
0,4
36314
70860
177186
237808
23,7
265847
328472
238508
264586
0,3
304042
337768
335975
372961
2,3
PDRB DENGAN MIGAS
2409021
3301103
3225075
3611314
4,8
PDRB TANPA MIGAS
2138450
3031876
2881333
3236824
4,9
b. Komunikasi 8. KEU, SEWA & JASA PERUSAHAAN 9. JASA-JASA
Sumber, BPS, Palembang dalam Angka, beberapa tahun Penerbitan Bila dilihat dari besarnya sumbangan masing-masing sektor ekonomi dalam membentuk PDRB pada tahun terakhir (tahun 2012), maka Kota Palembang bertumpu pada tiga sektor ekonomi, yaitu industri pengolahan (35,25%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (25,60%), dan sektor pengangkutan dan komunikasi (14,58%). Lebih lengkap mengenai distribusi persentase PDRB per sektor terdapat pada tabel 2. Tabel 2. Distribusi Persentase PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan 2003 dengan Migas Sektor-sektor Ekonomi
Rata 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 Rata
Pertanian
0,62
0,61
0,60
0,69
0,70
0,67
0,65
0,62
0,64
Pertambangan &
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,38
34,96
35,16
37,41
37,00
36,15
65,50
35,25
35,7
1,64
1,68
1,75
2,12
2,32
2,33
2,26
2,19
2,04
Bangunan
5,61
5,84
5,97
4,65
3,92
3,93
4,01
4,11
4,75
Perdag, Hotel,
21,07
21,17
21,17
23,33
24,89
25,49
26,17
25,60
23,6
14,94
15,12
15,17
11,47
12,29
13,61
13,85
14,58
13,9
10,62
10,09
9,95
8,96
8,17
7,40
7,38
7,33
8,74
Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Minum
dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan,
STIE MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 32 dari 89
JURNAL DEVELOPMENT
Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa
11,11
10,53
10,23
11,38
10,70
10,42
10,18
10,33
10,6
Sumber; EPS Palembang, PDRB Kota Palembang, Beberapa tahun penerbitan Struktur Penerimaan Pendapatan Daerah berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2012, meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan, yang meliputi; Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Iain-lain pendapatan yang sah. Setiap kelompok pendapatan dapat dirinci menurut jenis pendapatan; Kelompok Pendapatan Asli Daerah meliputi: a) hasil pajak daerah, b) hasil retribusi daerah, c) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kelompok Dana perimbangan meliputi: a) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumberdaya alam, b) Dana Alokasi Umum, c) Dana Alokasi Khusus. Kelompok lain-lain pendapatan yang sah, antara lain hasil penjualan asset tetap Daerah dan jasa giro. Pajak daerah merupakan salah satu jenis pendapatan yang masuk ke dalam bagian PAD. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang- Undang No. 34 tahun 2000, Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: a) pajak hotel, b) pajak restoran, c) pajak hiburan, d) pajak reklame, e) pajak penerangan jalan, f) pajak pengambilan bahan galian golongan C, g) pajak parkir. Selain jenis pajak yang sudah ditentukan di atas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis pajak lainnya berdasarkan Peraturan Daerah. Pajak Propinsi meliputi: a) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, b) bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, d) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
STIE MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 33 dari 89
JURNAL DEVELOPMENT
Retribusi daerah juga merupakan salah satu jenis pendapatan yang masuk dalam bagian PAD. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dibagi atas tiga golongan: a) Retribusi Jasa Umum, b) Retribusi Jasa Usaha dan c) Retribusi perizinan tertentu. Sama halnya dengan pajak dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-Iain pendapatan asli daerah yang sah juga masuk ke dalam bagian PAD. Peranan masing-masmg kelompok pendapatan terhadap total pendapatan yang tertuang dalam RAPBD dan APBD dapat diketahui dengan melihat rasio kelompok pendapatan dengan RAPBD atau APBD. Peran masing-masiiig kelompok pendapatan dalam pembentukan APBD Kota Palembang dapat dilihat pada table 3. Tabel 3. Kontribusi Kelompok Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Kota PalembangTahun 2012 Kontribusi
No
Kelompok Pendapatan
1.
Sisa Lebih Anggaran Tahun lalu
17,747.869.371,35
3,76
2.
Pendapatan Asli Daerah
51,292.417.887,46
10,85
a. Pajak Daerah
20.535.727.323,00
4,34
b. Retribusi Daerah
23,104.791.059,28
4,89
903.810.092,08
0,19
6,748.089.413,10
1,43
Dana Perimbangan
398.211.065.653,86
84,25
a. Bagi Hasil Pajak
71.987.740.197,01
15,23
b. Bagi Hasil Bukan Pajak
35.762.104.522,85
7,57
c. Dana Alokasi Umum (DAU)
290.461.220.934,00
61,45
d. Dana Alokasi Khusus (DAK)
0
0,00
e. Dana Darurat
0
0,00
Pinjaman
0
0,00
a. Pinjaman dari Dalam Negeri
0
0,00
b. Pinjaman dari Luar Negeri
0
0,00
c. Laba BUMD d- Lain-lain 3.
4.
STIE MUHAMMADIYAH JAMBI
Nilai (Rp)
(%)
Halaman 34 dari 89
JURNAL DEVELOPMENT
5.
Bagian Lain Penerimaan Sah
5.392.316.776,00
1,14
a. Penerimaan dari Propinsi
0
0,00
b. Penerimaan dari Kab/Kota lain
0
0,00
5.392.316.776,00
1,14
c. Lain-lain JUMLAH PENDAPATAN
472.643.669.688,67
100,000
Sumber: Pemerintah Kota Palembang, Laporan Perhitungan APBD Tahun 2012
Pada dasarnya struktur pendapatan Kota Palembang tidak jauh berbeda dengan kondisi pendapatan Kota di Indonesia, dimana kontribusi PAD masih relatif kecil, yaitu 10,85 persen. Kontribusi terhadap PAD yang tertinggi diperoleh dari retribusi daerah, yaitu sebesar 4,89 persen, Sedangkan kontribusi terbesar (sekitar 84,25 %) berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk “intergovermental grants” yang meliputi bagi hasil dan DAU. Sebagai perbandingan untuk Tahun Anggaran 2012 kontribusi PAD terhadap pendapatan total pemerintah Kota seIndonesia sebesar 6,36 persen sedangkan kontribusi dana perimbangan sebesar 83,56 persen. Bila pajak daerah dilihat berdasarkan jenisnya, maka dapat diketahui bahwa pajak penerangan jalan memberikan sumbangan terbesar, yaitu 55,89 Persen, diikuti oleh pajak restoran (20,83%), pajak hotel (11,16%), Pajak hiburan (4,79%) dan pajak reklame (4,69%), lebih jelas dapat dilihat tabel 4. Tabel 4. Kontribusi Jenis Pajak Terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Kota PalembangTahun 2012 No
Jenis Pajak
Nilai (Rp)
Kontribusi (%)
1.
Pajak Hotel
2.291.614,485
11,16
2.
Pajak Restoran
4.276.700.445
20,83
3.
Pajak Hiburan
983.902.027
4,79
4.
Pajak Reklame
962.456.306
4,69
5.
Pajak Penerangan Jalan
11.478,023.479
55,89
6.
Pajak Pengambilan B.Galian C
200.862.826
0,98
7.
Pajak Parkir
342.167.755
1,67
20.535.727.323
100,00
Jumlah
Sumber: Pemerintah Kota Palembang, 2012 Laporan Pertanggungjawaban Wako STIE MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 35 dari 89
JURNAL DEVELOPMENT
Respon PAD Terhadap PDRB dalam Jangka Pendek Seperti yang diungkap pada bagian terdahulu bahwa salah satu Indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB memperlihatkan besarnya produksi yang telah diciptakan oleh masingmasing sektor ekonomi pada tahun tertentu. Selain itu, dengan memperhitungkan pertumbuhan serta kontribusi masing-masing sub sektor dalam PDRB, dapat dilihat kinerja masing-masing sub sektor terhadap perekonomian daerah tersebut. Dengan berkembangnya produksi suatu sub sektor dapat membawa dampak ganda pada kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Dalam hal kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berkembangnya produksi suatu sub sektor dalam PDRB berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga diharapkan dapat pula meningkatkan penerimaan PAD secara umum dan pajak khususnya. Berdasarkan kerangka fikir seperti yang diungkap di atas, maka dicoba melihat pengaruh perubahan PDRB terhadap penerimaan Pajak daerah dan bagaimana kepekaannya dengan menggunakan data empiris. Hasil estimasi pengaruh PDRB terhadap Pajak daerah dalam jangka pendek secara ringkas ditampilkan pada tabel 5. Tabel 5.Estimasi Pengaruh PDRB Terhadap Pajak di Kota Palembang Variabel
Koefisien
Standard Error
t-Statistik
Constant
4,744
1,373
3,455
PDRB
0,726
0,093
7,836
0,00352
0,010
0,350
Tt-1 F = 49,362
Elastisitas
0,726
R2 = 0,943
Sumber: Hasil analisis data Berdasarkan hasil estimasi terhadap model regresi linear seperti yang terdapat pada tabel 4.5, dapat diketahui bahwa secara statistik variabel Produk Domestik Regional Bruto signifikan mempengaruhi besar kecilnya Pajak daerah. Keadaan ini ditandai oleh nilai f statistik dan t statistik yang signifikan pada taraf 1 persen. Bentuk hubungannya adalah
STIE MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 36 dari 89
JURNAL DEVELOPMENT
positif, dengan nilai koefisien sebesar 0,726. Bervariasinya nilai Pajak daerah dapat dijelaskan oleh variabel PDRB sebesar 94,3 persen yang ditunjukkan dari nilai R2 sebesar 0,943. Signifikannya pengaruh PDRB terhadap Pajak daerah seperti diungkap di atas menguatkan hipotesis bahwa memang benar PDRB merupakan salah satu ukuran kapasitas Pajak daerah, sehingga semakin besar PDRB maka semakin besar pula Pajak daerah yang dapat ditarik. Keadaan ini dapat dimaklumi karena penentuan pajak d sangat tergantung pada besarnya objek pajak, sedangkan objek pajak sangat ditentukan oleh perkembangan perekonomian (yang dapat dicerminkan oleh perkembangan PDRB). Untuk mengukur respon Pajak daerah terhadap PDRB, maka dapat dilihat dari nilai elastisitasnya dari hasil estimasi diperoleh nilai elastisitas sebesar 0,726, dengan nilai elastisitas tersebut berarti respon Pajak daerah terhadap PDRB bersifat inelastis, berarti pula persentase perubahan Pajak daerah lebih kecil dibandingkan persentase perubahan PDRB. Inelastisnya pengaruh PDRB terhadap Pajak daerah mengindikasikan bahwa pemungutan Pajak daerah di Palembang masih belum optimal. Respon Pajak daerah Terhadap PDRB dalam Jangka Panjang Dengan menggunakan koefisien Tt-1 (1-d), maka dapat diperoleh koefisien penyesuaian, yaitu sebesar 0,997. Koefisien penyesuaian ini, dapat digunakan untuk menghasilkan fungsi penerimaan pajak daerah yang diharapkan (jangka panjang), yaitu: Tt* = 4,758 + 0,728PDRBt Elastisitas penerimaan pajak terhadap PDRB. dalam jangka panjang relatif sama dengan elastisitas penerimaan pajak dalam jangka pendek. Kondisi ini mengindikasikan bahwa relatif tidak diperlukan penyesuaian yang monyulitkan dalam merespon perubahan PDRBB, hal inJdidukung oleh koefisien penyesuaian yang mendekati 1 (0,997). KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Respon Pajak daerah terhadap PDRB dalam jangka pendek maupun jangka panjang bersifat inelastis. Kofisien penyesuaian penerimaan pajak sebesar 0,997 (mendekati 1), kondisi ini mengindikasikan bahwa proses penarikan pajak tidak memerlukan waktu yang panjang dalam merespon perubahan variabel yang mempengaruhinya.
STIE MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 37 dari 89
JURNAL DEVELOPMENT
Saran Dari hasil penelitian diketahui bahwa respon Pajak daerah terhadap PDRB bersifat inelastis, hal ini mengindikasikan tingkat pemungutan Pajak daerah belum optimal, untuk lebih mengoptimalkan pemungutan Pajak daerah maka diperlukan program intensifikasi pemungutan sumber-sumber Pajak daerah. Untuk penelitian lebih lanjut perlu memasukkan variabel lain dalam model penerimaan pajak yang dapat mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak daerah
STIE MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 38 dari 89
JURNAL DEVELOPMENT
DAFTAR PUSTAKA Azhari, 2006. Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Aceh Timur Sebagai Upaya Pengisian Tonomi (Tesis PPS-Unsyiah, Tidak dipublikasikan), Aceh. Davey, K.J. 2008. Pembiayaan Pemerintah Daerah, Terjemahan Amunallah dkk, Jakarta UI Press. Devas N., 2009. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Terjamahan Marris, M. Jakarta. UI Press. Due, J.F., 2004. Keuangan Negara, Perekonomian Sektor Pemerintahan, terjemahan Iskamdarsyah dan Arief Janin, Jakarta UI Press. Hasibuan, N. 2001. Otonomi dan Desentralisasi Keuangan Daerah, Prisma, LP3ES, No. 8. Fitriadi, 2009. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapasitas Pajak (Tax Capacity) dan Usaha Pajak (Tax Effort)Propinsi Kalimantan Timur, Tesis (Tidak dipublikasikan), PPS-UNPAD, Bandung. Musgrave, RA dan Musgrave PB. 2004, Public Finance, Theory and Practise MC. Graw Hill Company. Pemda Kabupaten Kotawaringin Barat, Pengembangan Potensi Daerah dan Penggalian Pendapatan Asli Daerah Kotawaringin Barat. (Laporan Akhir), Desember 2010. Syafrial, 2004. Pola Kebijaksanaan Pembangunan Wilayah, Regional Scientific and Development Center. Taufiq, 2001. Potensi Realtif Sektor-Sektor Ekonomi Propinsi Sumatera Selatan”., Jurna Ekonmi Pembangunan, Edisi I, desember 2010. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999. Tentang Perimbangan Keuangan Natara Pusat dan daerah, 1999, CV. Eko Jaya, Jakarta. Undang-Undang No. 34 tahun 2000. Tentang Pajak dan Retribusi Daerah-daerah, 2001, Harvarindo. STIE MUHAMMADIYAH JAMBI
Halaman 39 dari 89
