RESISTENSI PENDUDUK SETEMPAT DAN KERUSAKAN HUTAN LINDUNG SANCANG Oleh : Asep Mulyadi*) ABSTRAK Hutan sancang merupakan kawasan konservasi dengan status cagar alam dan dilindungi hukum sesuai UU.No.5 tahun 1990 dan Kepres No.32 tahun 1990 tentang kawasan lindung. Namun demikian kawasan yang memiliki luas 2.157 hektar itu, saat ini mengalami kerusakan yang hebat. Hutan lindung yang semula merupakan belantara, kini nyaris menjadi hamparan lahan pertanian sepenuhnya. Untuk menggali informasi sumber kerusakan tersebut dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif melalui wawancara triangulasi, yaitu pencarian responden secara berantai berdasarkan informasi Dari responden yang mendahuluinya. Teknik tersebut dikontrol oleh lokasi kampung yang dijadikan sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan, kerusakan hutan terjadi akibat penebangan liar atau ‘penjarahan hutan’ yang tidak terkendali. Faktor pelampiasan kekecewaan politik terhadap penguasa yang diangap tidak dapat menegakkan hokum dan faktor keterdesakan ekonomi yang diperkuat oleh pengaruh perkembangan mobilitas penduduk eksternal, tidak lagi dapat membendung arus hilangnya kepercayaan pada mitos – mitos yang selama ini dapat menjaga kelestarian Hutan Lindung Sancang. 1. Pendahuluan Hutan Sancang atau lebih dikenal dengan Leuweung Sancang terletak di Kabupaten Garut bagian selatan. Leuweung Sancang merupakan kawasan konservasi dengan status cagar alam dan dilindungi hukum sesuai Undang – undang Nomor 5 tahun 1990 dan keputusan presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Kawasan Lindung. Penetapan sebagai cagar alam sebenarnya sudah berlaku sejak dikeluarkannya SK Menteri Pertanian Nomor 116/UM/1959 dan diperkuat melalui SK Menteri tanggal 25 Oktober 1960 Nomor 4970/SUM/M/1960. Kawasan Hutan Sancang juga ditetapkan sebagai cagar alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 370/Kpts/Um/6/1978 tanggal 9-6-1978 dengan luas 2.157 Ha. Namun demikian kawasan yang memiliki luas 2.157 hektar itu, akhir – akhir ini telah terjadi kerusakan hebat sebagai akibat dari kegiatan penebangan liar “penjarahan”.
Belum ada data akurat yang mencatat luas hutan yang mengalami kerusakan, tetapi sejumlah sumber di Perhutani Kabupaten Garut mengatakan cukup menghawatirkan. Penyebab kerusakan pu simpang siur, pihak tertentu menuduh masyarakat sekitarnya sebagai oknum penjarah hutan, sementara dari pihak masyarakat menuduh sebaliknya yaitu bahwa kerusakan hutan diakibatkan oleh ulah sebagian oknum aparat pengelola kehutanan itu sendiri. Pertanyaannya adalah apakah factor kemiskinan penduduk setempat menyebabkan kerusakan hutan lindung Sancang ? dan bagaimana bentuk respon masyarakat setempat terhadap kerusakan Hutan Lindung Sancang saat ini ? 2. Dampak Krisis Ekonomi Pada Kerusakan Hutan di Indonesia Krisis ekonomi yang telah berlangsung sejak akhir tahun 90-an atau hamper 5 tahun sejak saat ini, membawa dampak yang sangat luas bagi bangsa Indonesia. Masyarakat yang hidup di pelosok tanah air mersakan dampaknya dengan sejumlah permasalahan hidup yang semakin sulit. Di Desa Sulung Kanambui, Kotawaringan Barat, Kalimantan Timur sejumlah petani karet yang tidak kurang dari 14.928 keluarga yang merasakan kegetiran krisis itu, dengan terpaksa membiarkan karet slab produksinya membusuk ditempat karena harganya rendah (Kompas, 2002). Di zaman Belanda, harga dari satu kilogram karet, bisa untuk membeli beras sebanyak 2 Kg. Sekarang, paling bisa ditukar dengan setengah kilogram beras di pedalaman sampai Rp. 6.000/Kg. Bertani karet lalu dipandang tidak ekonomis lagi, sehingga sejak Oktober 2001 yang lalu, banyak petani yang berhenti menyadap karet. Sebagai pengantinya mereka membuka hutan menjadi ladang atau berusaha membuat kripik pisang. Kesulitan hidup warga Sulung Kanambui itu menjadi lahan subur bagi para cukong kayu. Para petani yang kesulitan diiming – imingi penghasilan yang lebih menjanjikan sebagai penebang liar. Sebagai penebang liar atau penjarah, setiap warga bisa memperoleh empat meter kubik kayu jenis meranti per hari. Penampung membeli dengna harga termurah Rp. 225.000 per meter kubik, dan dalam sehari bisa terkumpul uang Rp. 900.000 perorang. Seiring dengan meningkatkan pendapatan warga desa tapi pengrusakan hutan berlangsung dengan pesat. Lain lagi yang terjadi di Jawa Tengah, penjarahan dan perusakan hutan menurut Drajat Suhardjo, dilakukan oleh Bengseng (Kedaulatan Rakyat, 2002). Para Bengseng dengan dalih kelaparan menjarah kekayaan Negara tanpa rasa bersalah. Bengseng adalah bromocorah yang lahir dari penyelenggaraan pemerintah yang feodalistik tapi lemah, para pejabat daerah yang memungut berbagai macam pajak, tidak lagi efektif. Pemungutan upeti diambil alih para Bengseng untuk kepentingan mereka sendiri dengan cara menyuap
para pejabat. Kerusakan hutan di Jawa Tengah menurut data Polda Jawa Tengah selama tahun 2001 jumlah pencurian kayu sebanyak 1,5 juta pohon dengan nilai kerugian 294 juta rupiah, sedangkan jumlah terdakwa sebanyak 42.147 orang. Kedua kasus di atas menjadi gambaran bahwa kasus penjarahan hutan memiliki motivasi yang sangat kompleks, selain karena keterpaksaan masyarakat sekitar untuk menyambung hidup sesaat tetapi juga dilakukan secara sistematis oleh oknum aparat dan petugas penjaga hutan itu sendiri. Tidak semua kerusakan hutan itu dilakukan oleh masyarakat sekitar, di Lereng Gunung Rinjani, Desa Benteq Kecamatan Gangga Kabupaten Lombo Barat-NTB, masyarakat justru sangat responsive menjaga hutannya melalui awik – awik (peraturan adat). Ceritanya pada 8 Februari 1999 banjir bandang menerjang Desa Benteq. Warga desa merasa gelisah terutama yang berada di lereng bawah Desa Benteq. Akhirnya warga desa berkumpul dan menyimpulkan bahwa penyebab banjir adalah karena bobolnya bendungan akibat pembabatan hutan yang dilakukan Perusahaan HPH PT Angka Wijaya. Warga pun marah dan membakar kamp perusahaan itu. Namun pada sisi yang lain, warga desa tidak berpangku tangan, dengan penuh kesadaran mereka berusaha mengembalikan lingkungan hutannya yaitu secara swadaya membentuk pasukan penjaga hutan yang disebut Lang Lang Jagat dan membuat Sembilan larangan yang disebut Awik-awik salah satu aturan adat itu, misalnya tidak boleh membuka atau merambah hutan secara tidak sah dan dilarang melakukan pencemaran. Pelanggaran atas aturan itu akan dihukum ngora-gada, yakni sanksi berupa ganti rugi, menanam pohon sejenis yang ditebang dengan kelipatan sepuluh pohon, penyitaan peralatan, dan terberat adalah diusir dari kampung (Republika, 2002). Contoh di atas merupakan respon positif dari masyarakat sekitar hutan terhadap kerusakan lingkungannya. Dengan mengacu pada kasus di atas timbul pertanyaan atas kasus kerusakan di Leuweung Sancang, apakah kerusakan hutan tersebut dilakukan oleh masyarakat sekitarnya karena keterdesakan ekonomi atau akibat ulah oknum terkait yang “mempelopori” penjarahan. Jika yang terjadi di lereng Rinjani, masyarakat sekitar serta merta melindungi “kekayaan” lingkungannya, lalu apa yang dilakukan masyarakat di sekitar Sancang untuk melindungi “kekayaan”-nya dari penjarahan. 3. Resistensi Penduduk Setempat dan Kerusakan Hutan Penggalian informasi dari masyarakat setempat tentang kerusakan hutan Sancang dilakukan dengan cara wawancara didekati dengan teknik triangulasi yaitu pencarian responden secara berantai berdasarkan informasi dari respon yang mendahuluinya. Teknik ini dikontrol oleh lokasi kampung yang dijadikan sampel penelitian. Pendekatan ini lebih tepat
dikatakan sebagai pendekatan penelitian kualitatif karena mendeskripsikan hasil wawancara dari setiap orang tokoh sebagaimana yang dimaksud dalam responden penelitian. Pilihan responden pertama pada seorang tokoh kepala desa yang langsung berbatasan dengan kawasan Hutan Lindung Sancang, tepatnya di kampung Cibalieur. Kepala desa tersebut bernama Suryaman, usia 55 tahun dan masih berstatus anggota TNI aktif (kesatuan Kopasus) berpangkat bintara. Wawasan tentang dunia luar dan ketokohan cukup baik dan menjabat sebagai wakil ketua Paguyuban Kepala Desa/Lurah se kabupaten Garut. Dalam pengakuannya, Suryaman pernah “menyusup” sebagai intel pada kelompok penjarah hutan. Walaupun diragukan alas an penyusupannya karena sulit dibedakan antara “misi penyusupan” dengan menjadi “backing” para penjarah hutan. Sesuatu yang pasti adalah ia berpendapat bahwa, kerusakan hutan Sancang diakibatkan oleh dua faktor utama : (1) pelampiasan kekecewaan politik terhadap penguasa yang tidak dapat menegakkan hukum, dan (2) factor keterdesakan ekonomi yang cukup kuat sehingga masyarakat terpaksa membabat hutan. Sayangnya, pertanyaan mengenai luas hutan yang rusak tidak dijawab dengan tegas. Diduga karena lupa dan kurang memahami orientasi dan letak lokasi peta yang ditunjukan. Namun demikian ketika ditanya tentang cara mencegah masyarakat agar tidak menjarah hutan antara lain mengususlkan : (1) diadakan perubahan tata-guna lahan di sekitar kawasan hutan, (2) percepatan untuk dibukanya jalur lintas selatan Jawa Barat, (3) diadakannya bantuan biaya untuk petani dan peternakan sapi di kawasan perkebunan, (4) diadakannya bantuan perahu bagi nelayan dan telah terealisasi 11 unit perahu mesin dari pemerintah (tidak dijelaskan sumber dana pemerintahannya, apakah dari daerah atau dari pusat). Dalam mewujudkan gagasannya, Suryaman menyusun peta dan proposal Rencana Program Pembangunan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan meminta dukungan dari kepala desa lainnya yaitu Kepala Desa Sagara, Karyamukti, dan Karyasari. Kawasan yang diajukan untuk program penataan ruang tersebut berada di lokasi Kawasan Cagar Alam Sancang yang berada di sepanjang pantai Desa Sagar, mulai dari pantai Wisata Cijeruk Indah sampai dengan Kampung Cimerak. Peta tata-guna lahan tersebut dinamakan Rencana Program Pembangunan Pusat Pendaran Ikan (PPI) Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut. Sepanjang pantai yang diajukan tersbut, menurut informasi dari responden lainnya di desa Karyamukti telah menjadi kawasan sengketa antara pihak BKSDA (yang berwenang menjaga Cagar Alam Sancang di Desa Sagara) dengan masyarakat Kampung Leuwipari di bagian barat Desa Sancang. Masyarakat kampong Leuwipari mengehndaki agar daerah agar daerah
pantai Wisata Cijeruk Indah samapai Kampung Cimerak dibebaskan (landreform) dan diserahkan kepada warga Leuwipari dengan alas an di tempat kampong asalnya (Kampung Leuwipari) sering terjadi banjir luapan Cibalukan. Keberanian masyarakat Leuwipari tidak terlepas dari dukungan sebuah lembaga swadaya (LSM) yang tokohnya sangat terkenal di Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, peneliti berasumsi bahwa pengajuan program pembangunan PPI di atas merupakan bentuk nyata sebuah respon terhadap kerusakan Hutan Sancang. Pertanyannya, apakah program pembangunan PPI terkait dan mendukung usaha konservasi hutan cagar alam Sancang ?. dari responden ini (Suryaman) tidak dapat digali dengan baik. Bahkan ketika peneliti ingin mengetahui tentang nilai kepercayaan di masyarakat yaitu sekitar legenda Leuweung Sancang, mitos – mitos tentang pohon kaboa, dan nilai ke”keramatan” atau keangkerannya, responden menunjuk atau mengarahkan untuk memperoleh informasi dari Kuncen Ahman dari Kampung Sancang dan Bapak Andan Purasasmita di Kecamatan Pameungpeuk. Penggalian informasi dilanjutkan dengan menemui Kuncen Ahman yang berada di Kampung Sancang Desa Sancang. Namun karena sakit, maka wawancara dilakukan dengan putranya bernama Jajang yang didampingi adiknya. Berdasarkan informasi dari responden (dihitung dua responden) bahwa pada dasarnya masyarakat menghendaki agar Leuweung Sancang dapat dihijaukan kembali (di-reboisasi). Responden percaya bahwa hutan Sancang memiliki kekuatan keramat dan percaya terhadap mahluk ghaib dalam bentuk harimau (responden menyebutnya dengan sebutan beru). Cerita mistis ketika penjarahan terjadi, dikisahkan ada 12 orang sinso (tukang gergaji mesin) kabur, lari tunggang langgang karena pada malam hari didatangi beruk. Pada cerita yang lain dikisahkan, bahwa beberapa tempat keramat sempat akan menjadi sasaran pengrusakan. Keluarga pak Ahman (kuncen) menjaga sekuat tenaga dengan member penjelasan akan kekeramatan tempat tersebut. Situasi di rumah pak Ahman terdapat foto seorang polisi dan seorang TNI (kopasus). Berdasarkan informasi, kedua orang tersebut adalah yang pernah dating ke pak Ahman dan sekarang sudah “sukses” di Jakarta. Tidak diceritakan, apakah kedua orang tersebut sengaja dipampangkan sebagai bentuk promosi ke-kuncen-annya atau ada maksud lainnya. Ketika ditanya, apakah setelah hutan menjadi rusak ada pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di kampungnya. Mereka menjawab, bahwa akhir – akhir ini banyak penduduk di kampungnya yang sakit kepala dan menjadi sulit mendapatkan air bersih. Selanjutnya, ketika responden menghendaki dan mengusulkan agar Sancang cepat dihutankan kembali, motifnya belum begitu jelas. Tetapi, peneliti menduga, bahwa persetujuannya terhadap reboisasi hutan
Sancang dimotivasi dan/atau terkait dengan “profesi’ atau pekerjaannya sebagai kuncen. Dengan rusaknya hutan maka Sancang tidak dapat “dijual” sebagai lokasi perdukunan. Kuncen merupakan “profesi orang pintar” yang menjanjika dapat mengantar orang untuk meraih kekayaan dan jabatan. Berdasarkan Sensu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), di sekitar Sancang terdapat lima kuncen. Profesi kuncen menjamur setelah ada kerusakan hutan, sehingga menurut informasi masyarakat pernah ada kasus penangkapan seorang “kuncen gadungan” di salah satu perkampungan di sekitar hutan Sancang. Ketika ditanya tentang pemanfaatan lahan bekan hutan Sancang, responden hanya menjawab bahwa lahan tersebut telah ditanami penduduk dengan pohon pisang dan padi huma. Jika pihak BKSDA akan mengambilnya kembali, maka mereka mempersilahkannya dan tanpa ada perlawanan dari penduduk. Dari responden ini, belum muncul istilah pematokan lahan bekas hutan Sancang. Bersamaan dengan wawancara terhadap responden Jajang dan adiknya, anggota peneliti yang lain mewawancarai dan menyebarkan angket kepada masyarakat sekitar di kampong Sancang. Wawancara dilakukan secara bersama yaitu kepada Tugiman da Uat berusia 45-50 tahun. Hasilnya cukup kontradiktif dengan Jajang dan adiknya. Kedua orang ini sangt apatis terhadap kelestarian hutan. Tidak peduli dan cenderung melawan terhadap program – program penghijauan. Keduanya akan tetap masuk dan merusak hutan jika para petugas masih tidak tegas, tidak konsekwen, dan tidak dapat dipercaya. Menurut ceritanya, ada seorang oknum TNI (lengkap dengan senjatanya) di sekitar hutan sedang “menunggui” tumpukan kayu hasil tebangan. Ketika ditanya tentang kayu yang ditungguinya. Oknum tersebut menjawab, bahwa kayu tersebut akan dijual tetapi ia belum menemukan Bandar yang mau membeli kayu tersebut. Setelah peristiwa tersebut, dalam benaknya terfikir bahwa ternyata para “penguasa” dapat menjual kayu hasil jarahan sedangkan bagi rakyat dilarang keras. Karena kekecewaannya, ia tidak merasa takut dengan aparat dan tetap akan menebang pohon secara sembunyi – sembunyi. Artinya respon sebagian masyrakat terhadap kerusakan hutan adalah apatis, bahkan cenderung tidak ada usaha untuk mengehentikannya. Cerita kekecewan lainnya adalah, pada waktu penjarahan berlangsung sebagian warga ada yang membantu ikut menangkap 12 orang sinso atau penjarah dengan gergaji mesin dan menyerahkannya diserahkan kepada pihak aparat (tidak jelas apakah kepada pihak aparat desa, kepolisisan, atau BKSDA). Tetapi ternyata hanya selang sehari, 12 orang sinso tersebut dibebaskan kembali tanpa ada proses hukum. Atas dasar cerita ini, responden semakin tidak
simpati terhadap seluruh aparat penegak hukum. Rupanya keduanya di atas sangat berkesan, bukan hany abgi responden tetapi bagi masyarakat pada umumnya. Dalam pencarian responden lainnya, peneliti menemui Kepala Desa Karyamukti yaitu Upu. Berdasarkan hasil wawancara dengan terungkap bahwa lahan bekas Leuweung Sancang telah dipetoki masyarakat sekitar dengan maksdu untuk dimiliki. Pematokan lahan Hutan Lindung Sancang terletak di seluruh areal lahan hutan lindung dan di sepanjang pantai Cagar Alam di Desa Sagar tepatnya di lokasi yang idusahakn untuk dilakukan perubahan status dari milik BKSDA menjadi Proyek Pembangunan PPI atas usulan Kepala Desa Sancang dan tiga desa lainnya. Pematokan lahan bekas hutan Sancang oleh oknum masyarakat sekitar adalah “babak baru” respon masyarakat terhadap kerusakan hutan lindung. Artinya, kemelut di sekitar hutan Sancang akan semakin rumit dan urusannya akan semakin panjang. Dari Desa Karyamukti mendapatkan daftar nama yang melakukan pematokan lahan bekas Hutan dan Cagar Alam Hutan Sancang. Daftar tersebut merupakan lampiran surat dari satuan kerja Cagar Alam Leuweung Sancang kepada para penggarap lahan di areal Kawasan Hutan Cagar Alam Leuweung Sancang dengan nomor surat :05/SKWII/CALS/2003 tertanggal 25 maret 2003 perihal surat : Penghentian Perambahan di Cagar Alam Leuweung Sancang. Jumlah penggarap lahan dalam surat peringatan tersebut adalah 277 orang. Asal daerah penggarap bukan hanya dari masyarakat di sekitar Leuweung sancang, tetapi banyak juga yang jauh dari lokasi hutan, seperti dari Pameungpeuk, Cikelet, Mancagahar, dan lain – lain. Berdasarkan informasi di atas, semakin jelas dan terbukti bahwa sebagian masyarakat sekitar sancang merespon kerusakan hutan dengan cara mematoki bekasnya untuk dijadikan miliknya sendiri. Pendapat ini diperkuat oleh aparat Desa Karyamukti. Yaitu Kaur Pemerintahan (Dedi) dan Kaur UMum (Odong); para penggarap lahan tersebut, tifga diantaranya berasal dari Desa Karyamukti. Hasil wawancara dengan Dedi dan Odong ditemukan bahwa masyarakat tidak lagi takut dengan “keangkeran” Hutan Sancang. Semua pohon dapat dibabat habis dan tidak dipercaya lagi cerita atau mitos yang dapat mempertahankan kelestarian hutan. Informasi ini menjadi penting karena menjadi titik awal dari hilangnya mitos – mitos “kehebatan” pohon kaboa dan ahrimau atau “Maung sancang. Responden lain setelah (1) Suryaman, (2) Jajang, (3) Adik Jajajng, (4) Tugiman, (5) Uat, (6) Upu, (7) Dedi, )8) Odong adalah tokoh masyarakt yang bernama Andan Purasasmita yang dikenal sebagai Mang Andan. Mang Andan telah berusia sekitar 82 tahun, mantan kepala sekolah serta merupakan tokoh terkenal di Pameungpeuk. Wawancara dengan mang Andan sekitar tentang mitos yang berkenaan dengan Sancang. Cerita tersebut penting diungkap
sebagai bukti bahwa cerita tersebut dahulu sangat kuat dipercaya masyarakat, tetapi sekarang sudah tidak dapat lagi di pertahankan. Terakhir, wawancara dengan mang Iya (55 tahun). Responden ini bertempat tinggal di Desa Pameungpeuk (di luar Kecamatan Cibalong) dan ikut menggarap lahan bekas Hutan sancang. Ketika ditanya tentang alas an pematokan lahan di areal Sancang, ia member alas an karena terpaksa akibat di PHK dari pekerjaannya. Ketika awal pematokan, sebenarnya mersa takut tetapi Karena orang lain juga mematok lahan maka ia menjadi berani untuk ikut serta mematoki. Berdasarkan informasinya, setiap lahan hasil pematokan telah berdiri gubuk – gubuk sementara (para penggarap lahan menamakannya dengan sebutan “pangkalan”). Pangkalan tersbut layaknya seperti rumah tempat tinggal Karena diisi bersama istri dan anak – anaknya. Berdasarkan pengakuan Mang Iya, lahan pematokan umumnya “diakui” sebagai lahan miliknya pribadi dan akan dipertahankan sampai “mati”. Ia mengilustrasikan, jika lahan itu diambil lagi olah BKSDA maka seperti seorang suami yang direbut sitrinya oleh orang lain. Dengan nada semangat ia akan mempertahankannya dengan taruhan nyawa. Jika sikap para penggarap seperti Mang Iya, maka dapat diduga bahwa pertama ia sangat tidak setuju jika lahan garapannya dijadikan ke asal-mulanya yaitu hutan lindung, dalam arti tidak setuju terhadap upaya reboisasi. Kedua akan menjadi masalah baru yang penyelesaiannya sangat rumit. Apalagi berdasarkan informasi Mang Iya, gubuk pangkalan telah dijualbelikan antar para penggarap beserta lahan jarahannya. Peringatan dari BKSDA berupa surat sebagaimana telah dijelaskan di atas, hanya menjadi sebuah dokumen yang tidak akan pernah diindahkan oleh para penggarap. Berdasarkan hasil penelitian Mulyana (2003) yang meneliti tentang penggarapan lahan Hutan Lindung Sancang, temuannya adalah para penggarap dalam menanam tanamannya tidak memeprdulikan asas – asas konservasi. Dilihat jenis tanamannya bukan merupakan tanaman yang mampu menjaga tanah dari bahaya erosi. Umumnya para penggarap hanya menanam tanaman musiman, sehingga sangat rentan terhadap kerusakan tanah. Selain jenis tanaman yang kurang cocok untuk daerah perbukitan, cara mengolah lahannya sembarangan. 4. Penutup Strategi konservasi sumber daya hutan di Indonesia memiliki prinsip yang merujuk pada pengertian bahwa pemanfaatn hutan adalah untuk kesejahteraan manusia dengan cara mengambil manfaat sebesar- besarnya termasuk produksinya tetapi tetap mengutamakan pelestarian sumberdaya alam dan fungsi lingkunga hidup, memelihara tata air, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, menghasilkan devisa dan memacu
pembangunan daerah. Pemanfaatan hutan lindung atau cagar alam seperti hutan Sancang, tentunya memiliki pemanfaatan yang sangat tebatas karena fungsinya. Kasus kerusakan hutan Sancang yang hebat saat ini, tentunya menghilangkan potensi utama sumberdaya hutan tersebut sebagai hutan lindung. Perilaku dan respon masyarakat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan saat ini merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks dan cukup rumit upaya penanggulangannya. Perkembangan penduduk setempat dalam arti tekanan penduduk atas perbandingan luas lahan pertanian sebagai sumber pencaharian sebagian besar penduduk setempat, bukanlah penyebab utama dari masalah yang berkembang. Karena dari data kependudukan dari tiga desa yang langsung berbatasan dengan kawasan Hutan Lindung Sancang, tidak menunjukkan kecenderungan yang berarti. Keterdesakanj ekonomi atau kemiskinan pada penduduk sekitar kawasan Hutana Lindung Sancang, sesungguhnya bukan merupakan sumber kuat bagi terjadinya perilaku menjarah hutan, karena selama ini mitos Sancang cukup kuat diyakini oleh mereka. Sumber kuat sesungguhnya adalah justru terletak pada migrasi sedenter, yaitu pihak – pihak eksternal yang memepengaruhi sebagian dari penduduk setempat. Karena pemilikan modalnya, mereka mampu mempengaruhi terutama pihak – pihak tertentu yang seharusnya paling bertanggung jawab atas pengawasan keselamatan lestarinya hutan, akhirnya mengiring penduduk setempat terjebak pada “euphoria reformasi” yang kebablasan. Kekecewaan atas ketidaktegakan hokum, mendorong mereka menjadi mampu melakukan perusakan hutan tanpa rasa bersalah lagi. Kemiskinan mereka kini tidak lagi hanya kemiskinan ekonomi, tetapi kemiskinan mental. Kearfifan tradisional dengan mempercayai mitos yang mampu menjaga kelestarian Hutan Sancang selama ini, luntur tererosui ole hide – ide pihak eksternal yang berinteraksi dengan mereka. Upaya rebiosasi dan pengembalian fungsi hutan seperti semula merupakan tugas berat bagi pemerintah maupun para pengelaola hutan. Tetapi jika ini tidak dilakukan sejak dini, maka akan emenmui kendala yang jauh lebih berat lagi dikemudian hari. Penanggulangan dengan penanganan terpadu, ketegasan hukum bagi pelanggar terutama oknum aparat, akan membawa dampak positif bagi kepercayaan penduduk setempat. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat memang tidak dikenal pada konsep konservasi hutan lindung, akan tetapi tidak ada pilihan untuk kasus kerusakan hutan Sancang. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) mkhususnya pada kawasan hutan yang saat ini telah menjadi lahan – lahan garapan penduduk
Nampak sulit dihindari, tetapi secara bertahap perlu dilakukan zonefikasi,
sehingga pada akhirnya Kawasan Hutan Lindung Sancang kembali seutuhnya, baik luasannya mapun kualitasnya. Daftar Pustaka Alikodra, S.A, 1993.Interaksi Masyarakat denga Hutan Mangrove.Yogyakarta: Buletin ilmiah INSTIPER. Vol. 4 No.2 Oktober’93. Arsyad, S.2000. Konservasi Tanah dan Air.Bogor:IPB Press. Darsiharjo dan Mutakin A.2004. Kearifan dan Peran serta Masyarakat Pedesaan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan. Bandung:Jurdik.Geografi FPIPS UPI. Mulyana, Y. 2003. Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pemanfaatan Lahan Hutan Lindung di Kawasan Sancang Kabupaten garut. Skripsi.Bandung:Jurdik Geografi FPIPS UPI> Mutakin, A. 1986. Respon Masyarakat Kmpung Naga terhadap Unsur – unsur Pembaharuan Panca Usaha Tani. Bandung FPS UPI. Sukadri. 2000. Perilaku Masyarakat Pemukiman Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Kulonprogo-Yogyakarta. Majalag Geografi Indonesia Vol. 14 No. 1 Maret 2000. Yogyakarta.
