RESEP DOKTER: ANTARA MEDIS DAN BUDAYA YANG TIDAK ETIS

Law Review Volume XIII, No. 3 – Maret 2014

RESEP DOKTER: ANTARA MEDIS DAN BUDAYA YANG TIDAK ETIS Agus Budianto Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci [email protected] Abstract When doctors give patients drugs that exceed the appropriate dosage, or give certain medications directly to the patient without having to buy them at a pharmacy, a form of collusion (corruption practices) between doctors and pharmaceutical companies occurs, which violates the values of law. These actions violate Article 3 KODEKI, which is part of the written positive law, but which does not include punishment sanctions. To be enforced as mandatory, a code of ethics requires a system of sanctions for violators, thus incorporating the code of ethics into the positive law. Key words: collusions, ethics, prescription Abstrak Jika dokter memberikan obat melebihi dosis yang seharusnya diberikan kepada pasien atau memberikan obat tertentu secara langsung kepada pasien, tanpa pasien harus membeli ke apotek, adalah suatu bentuk kolusi (korupsi) antara dokter dan perusahaan farmasi dikatakan sebagai bentuk melanggar nilai-nilai hukum. Tindakan ini telah melanggar Pasal 3 KODEKI, yang merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak memiliki sanksi hukuman. Penegakan kode etik memerlukan sebuah sistem sanksi yang mana kode etik menjadi norma wajib yang dapat menegakkan sanksi bagi pelanggarnya, dan dengan demikian kode etik dianggap sebagai bagian dari hukum positif. Kata kunci: kolusi, etika, resep A.

Pendahuluan Keresahan masyarakat ditujukan kepada profesi dokter yang memberikan obat

melebihi dari kualiras yang seharusnya diberikan kepada pasien atau memberikan obat tertentu saja langsung kepada pasien, tanpa pasien tersebut harus membeli ke apotik. Tentunya ada kepentingan sendiri dibalik kebiasaan dokter tersebut, yaitu mendapatkan komisi dari perusahaan farmasi. Kebiasaan ini dilakukan secara terus menerus, dan jumlah dokter yang terlibat dalam konspirasi tersebut juga semakin banyak, meskipun dokter tersebut sadar, bahwa tindakannya telah melanggar hukum posiitf dan merugikan pasienpasiennya.

375

Agus Budianto : Resep Dokter: Antara Medis Dan Budaya Yang Tidak Etis Sebuah harian nasional terkemuka, memuat berita yang berjudul, “Di duga 200 Dokter di Karawang-Subang terima suap dari pabrik obat” (Kamis, 20 Maret 2008)1. Pemberitaan ini membuat heboh dikalangan masyarakat, karena pemberitaan ini menjadi anti-klimaks dari pemberitaan-pemberitaan yang sama sebelumnya di media cetak nasional, bahwa dikalangan masyarakat, telah terjadi hubungan yang negatif antara dokter dengan perusahaan farmasi. Pemberitaan ini juga membuat Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mengeluarkan pernyataan, bahwa hubungan antara dokter dengan perusahaan farmasi, tidak merupakan hubungan negatif yang merugikan pasiennya2. Sementara itu, Menteri Kesehatan, juga memberikan komentarnya, akan menindak tegas, dokter yang menerima suap atau persenan dari perusahaan farmasi untuk membantu mempromosikan/menjualkan obat-obat farmasinya3. Isu ini mulai ada dimasyarakat sejak pertengahan tahun 1998, ketika Indonesia dilanda bencana krisis perekonomian, yang berakibat pada mayoritas masyarakat daya beli masyarakat sangat merosot termasuk pembiayaan bidang kesehatan. Namun kondisi memprihatinkan itu tidak membuat perusahaan farmasi membuat harga obat yang terjangkau, justru melakukan praktek bisnis yang tidak sehat. Menurut Direktur Eksekutif Forum Edukasi dan Advokasi Kesehatan (Forsikes), Deddy Heryadi HS4, ditemukan indikasi suap (Conspiration of Silent) kepada para dokter ataupun institusi seperti rumah sakit. Indikasi suap yang muncul ke permukaan adalah, obatobatan yang diresepkan harus memperoleh profit yang sebesar-besarnya, kemudian perusahaan farmasi melakukan jenis praktek suap, seperti pemberian uang muka (advance) sebesar 15 persen atau lebih dari total rencana quota penulisan resep perbulan. Penyerahan uang dimuka 3,6 atau 12 kali lipat dari nilai penerimaan bulanan para dokter. Selain itu, indikasi lainnya, perusahaan farmasi juga menyediakan AC (Air Conditioner) diruang kerja dokter, kursi, alat-alat kedokteran, elektronik, mobil untuk dokter supaya meresepkan produk dari perusahaan farmasi tersebut. Juga memberikan biaya simposium, seminar-seminar baik didalam maupun di luar negeri, berupa tiket pesawat, biaya perjalanan piknik dalam dan luar negeri. Sementara kalangan dokter akan membuat resep 1 2 3

4

376

http://www.mediakonsumen.com/Artikel1900.html, diakses pada tanggal 1 April 2013 http://www.hupelita.com/cetakartikel.php?id=24388, diakses pada tanggal 1 April 2013 http://www.depkes.go.id/index.php%3Foption%3Dnews%26task%3Dviewarticle%26sid%3 D403%26Itemid%3D&ei=9gb1SfKAY2CkQXF88jaCg&usg=AFQjCNEZ0mKrPsUMDulDTgwY7Ll_YX3o9w, diakses pada tanggal 1 April 2013 Kantor Berita Gemari, Senin 22 Maret 2008

Law Review Volume XIII, No. 3 – Maret 2014 yang tidak rasional karena mengejar target komisi dari perusahaan farmasi. Seperti per resep yang seharusnya cukup XV tablet antibiotik ditulis menjadi XX atau XXX tablet, seharusnya hanya 2 jenis obat dibuat 4 sampai 5 jenis obat. Seorang pasien pernah bercerita5, sebulan yang lalu saya atas saran dokter umum (teman saya) untuk pergi memeriksakan darah di laboratoruim dan setelah hasil laboratoriumnya ada saya kembali untuk membawakannya ke dokter umum dan selanjutnya di sarankan untuk konsultasi ke dokter specialis ke kota. Dengan hasil laboratorum yang sama saya konsultasikan ke 3 dokter specialis (sebut saja dokter A) dengan memberikan 3 Jenis resep nama Obat. Selanjutnya saya konsultasi lagi ke dokter specialis B dengan memberikan 2 Jenis resep obat yang namanya berbeda dengan 3 nama resep obat dokter specialis A. Selanjutnya saya coba lagi untuk membawa hasil laboraorium ke dokter specialis yang ketiga dengan harapan agar semoga resepnya ada yang sama dengan salah satu dari 2 dokter sebelumnya agar saya tidak ragu untuk memulai mengkonsumsi obat yang di berikan, tapi hasilnya di luar dugaan saya, ternyata dokter specialis yang ke 3 memberikan resep 3 nama obat yang tidak sama dengan resep obat-obat dokter specialis sebelumnya. Lebih parahnya lagi, obat-obat yang di resepkan harganya semua mahal. Karena bingung saya kembali ke daerah untuk konsultasi dengan dokter teman saya, setelah saya ceritakan masalah saya dia malah ketawa terbahak-bahak, lalu saya coba untuk menanyakan alasannya ketawa, ternyata menurut dia bahwa kandungan yang ada di semua resep tersebut hampir sama yang beda adalah nama perusahaan pembuat obatnya. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa tenyata hampir semua dokter/specialis di kota mempunyai kontrak/bisnis dengan perusahaan obat, sehingga jangan heran bila anda sebenarnya tidak harus mengkonsumsi obat tetapi dokter tetap memberikan obat itu artinya kemungkinan ada unsur lain di balik itu, selain unsur yang berhubungan dengan penyakit anda. Fenomena adanya suap antara dokter dengan perusahaan farmasi tidak hanya terjadi di Indonesia saja, kebiasaan ini sudah terjadi secara global. Dalam editorial British Medical Journal, Godlee (2008) secara gamblang menjelaskan bahwa praktek peresepan berlebihan terjadi akibat iming-iming dari perusahaan farmasi. Seoang dokter di Inggris menuliskan “I must pay my dues for the over prescribing that I caused”. Perbaikan sistem pelayanan medis

5

http://www.mediakonsumen.com/Artikel550.html, diakses pada tanggal 1 April 2013

377

Agus Budianto : Resep Dokter: Antara Medis Dan Budaya Yang Tidak Etis dan pengawasan tentu saja diperlukan.Peresepan berlebih dan tidak tepat indikasi dapat dikurangi bila dokter selalu mengacu pada standar pelayanan medis dalam pekerjaanya6. Di China sejumlah eksekutif senior perusahaan obat GlaxoSmithKline (GSK) diselidiki terkait suap terhadap pejabat dan para dokter untuk meningkatkan penjualan. Penyelidikan ditujukan kepada staf yang menggunakan taktik tidak layak untuk memasarkan Botox. Kejahatan ini dilaporkan oleh Wall Street Journal yang mengklaim telah melihat dokumen internal yang menunjukkan staf penjualan diperintahkan oleh manajer lokal untuk menggunakan email pribadi dalam membicarakan strategi pemasaran terkait Botox. Di dalam email pribadi tersebut, staf penjualan membicarakan pemberian uang untuk dokter yang menulis resep Botox dengan pembayaran tunai, dan kredit sebagai imbalan persyaratan pendidikan medis dan tawaran lain7. Pertentangan adanya penyuapan perusahaan farmasi dengan dokter di masyarakat, mulai ada titit temu ketika Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Konsumen Indonesia (LABHKI) melakukan klarifikasi dengan Departemen Kesehatan RI pada bulan Maret 2008, di Depkes RI. Namun upaya klarifikasi ini menemui jalan buntu, karena Dirjen Aspek Hukum Depkes tidak dapat ditemui. Lembaga negara yang memberikan tanggapan atas isuisu ini adalah Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Departemen Kesehatan RI, menyatakan bahwa dokter dilarang menjuruskan pasien untuk membeli obat tertentu, karena dokter telah menerima komisi dari perusahaan farmasi tertentu. Seorang dokter dalam melakukan pekerjaannya tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Sebaliknya setiap perusahaan farmasi yang terlibat dalam promosi yang tidak etis akan mendapat teguran sampai pencabutan izin berproduksi oleh pemerintah, Promosi obat ethical hanya boleh diberikan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan. Promosi obat hanya boleh dilakukan lewat satu pintu yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Dalam hal ini, Ketua IDI, juga melarang anggotanya untuk menerima honorarium atau uang saku dari perusahaan farmasi untuk menghadiri pendidikan berkelanjutan, kecuali dokter tersebut berkedudukan sebagai pembicara atau moderator8. 6 7 8

378

http://www.bmj.com/cgi/content/full/337/nov25_1/a2739, article berjudul, “Would yau advise anyone to become a doctor?”, diakses pada tanggal 1 April 2013 http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/07/130711_glaxocina.shtml, di akses pada tanggal 24 Januari 2014 http://www.sinarharapan.co.id/berita/0706/12/sh07.html, diakses pada tanggal 1 April 2013

Law Review Volume XIII, No. 3 – Maret 2014 Sebenarnya, apa yang menjadi keresahan masyarakat atas sikap dan perilaku dokter tersebut di atas, apakah merupakan conspiration of silent atau tindakan medis, bukan kah sebenarnya profesi dokter tersebut melayani manusia dan kemanusiaan? Jika seandainya benar, dokter telah menerima suap dari perusahaan farmasi, apakah perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum atau etika?

B.

Pembahasan Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang profesi dokter, yang notabenenya merupakan

profesi yang mulia, kemudian masuk kedalam sebuah lingkaran konspirasi dengan perusahaan farmasi dalam ikut memasarkan produk obat-obatannya kepada pasien dengan membebankan kuantitas obat dalam peresepannya. Saya teringat makalah seorang teman yang disampaikan dalam kelas Budaya Hukum, yang diasuh oleh Prof. Dr. Tubagus Ronny Nitibaskara, dikatakan bahwa akibat krisis multidimensi pada tahun 1998, salah satu faktornya adalah lemahnya penegakkan hukum karena (ter) budaya oleh kolusi dan (suapmenyuap). Apa yang dilakukan oleh dokter dengan perusahaan farmasi tersebut dapat dibilang kolusi dan suap-menyuap. Berawal dari sebuah ucapan terima kasih telah mempromosikan obat-obatan dalam bentuk amplop/janji perusahaan farmasi untuk memberikan fasilitasfasilitas tertentu kepada dokter. Karena ada sebab-akibat, kemudian berlanjut ke hal yang lebih besar lagi, karena tergiur dengan penghasilan yang lebih besar pula, inilah yang kemudian di kenal sebagai kolusi. Antara suap dan kolusi merupakan cara yang sering digunakan dan bahkan menjadi kebiasaan yang sudah dilakukan berulang-ulang, dan akhirnya menjadi legitimasi. Budaya ini lah yang kemudian oleh L.M. Friedman9, menjadi bagian tiga komponen sistem hukum. Ketiga komponen dimaksud adalah: (1) struktur, (2) substansi, dan (3) kultur atau budaya. Budaya dalam hal ini adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum–kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.10

9 Lawrence M. Friedman, The Legal System. (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hal. 11-16 10 “Legal culture refers to public knowledge of and attitudes and behavior patterns toward the legal system. Do people feel and act as if courts are fair? When are they willing to use courts? What parts of the law do they consider legitimate? What do they know about the law in general? The term legal culture roughly describes attitudes about law, more or less analogous to the political culture.” Lewrence M. Friedman, Op., cit, hal. 20

379

Agus Budianto : Resep Dokter: Antara Medis Dan Budaya Yang Tidak Etis B.1. Profesi Dokter Sebelum kita jawab permasalahan tersebut diatas, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan profesi dokter yang officium nobile. Pada awal pertumbuhan "paham" profesionalisme, para dokter dan guru khususnya mereka yang banyak bergelut dalam ruang lingkup kegiatan yang lazim dikerjakan oleh kaum padri maupun juru dakhwah agama, dengan jelas serta tanpa ragu memproklamirkan diri masuk kedalam golongan kaum profesional. Kaum profesional (dokter, guru dan kemudian diikuti dengan banyak profesi lainnya) terus berupaya menjejaskan nilai-nilai kebajikan yang mereka junjung tinggi dan direalisasikan melalui keahlian serta kepakaran yang dikembangkan dengan berdasarkan wawasan keunggulan. Sementara itu pula, kaum profesional secara sadar mencoba menghimpun dirinya dalam sebuah organisasi profesi (yang cenderung dirancang secara eksklusif) yang memiliki visi dan misi untuk menjaga tegaknya kehormatan profesi, mengontrol praktek-praktek pengamalan dan pengembangan kualitas keahlian/ kepakaran, serta menjaga dipatuhinya kode etik profesi yang telah disepakati bersama. Pengertian profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu 11. Berikutnya menurut ensiklposedia elektronik antara lain: “Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Seorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut profesional.12 Menurut E. Sumaryono, adalah sebagai berikut: “Profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandangnya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui ‘trainning’ atau pengalaman lain, atau bahkan diperoleh melalui keduanya sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri”.13

Berdasarkan beberapa pengertian yang diberikan di atas dapat diambil beberapa ciri khas dari seorang yang berprofesi:

11 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) hal. 897 12 Lihat: http://id. Wikipedia.org/wiki/profesi diakses 9 April 2013 13 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, (Yogyakarta, Kanisius, 1995), hal. 33

380

Law Review Volume XIII, No. 3 – Maret 2014 1.

Memerlukan suatu persiapan atau training khusus. Di dalam training ini ada pengetahuan dasar dan lanjutan, serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut kedalam kenyataan praktis. Pelatihan ini juga bukan sekali langsung selesai namun pelatihan yang berkelanjutan dalam memperbaharui pengetahuan bersama.

2.

Adanya keanggotaan yang permanen, tegas dan berbeda dari keanggotaan lainnya. Keanggotaan ini memiliki bukti seperti sertifikat, izin usaha, atau izin praktik. Selain itu juga ada keanggotaan permanen yang akhirnya membentuk majelis atau dewan misalnya: ikatan dokter Indonesia, ikatan notaris Indonesia, asosiasi advokat dan sebagainya.

3.

Motifnya adalah pelayanan untuk masyarakat luas. Tujuan menjadi profesi ini semata-mata untuk mata pencaharian yang mencari uang dan nafkah saja, namun sebagai bentuk pelayananya kepada masyarakat berdasarkan apa yang telah ia pelajari serta dedikasi apa yang ia miliki.

4.

Ada peraturan yang mengatur sebagai tolok ukur tingkat ke-profesionalitas-annya. Biasanya ada peraturan tertulis seperti standar umum profesi dan kode etik yang mengatur serta lembaga pengawasnya juga. Misalnya: kode etik kedokteran, kode etik dosen hukum, kode kehormatan hakim, kode etik advokat dan sebagainya. Ciri dan pengertian yang telah dijelaskan tersebut membuat sebuah kata “profesi”

menjadi suatu golongan elit yang memiliki kelas tersendiri di mata masyarakat sehingga berbeda dengan pekerjaan maupun gelar yang dimiliki kelompok lain. Tujuan pengelompokan ini adalah antara lain untuk mempertegas batasan mengenai anggota khusus tertentu sebagai abdi masyarakat, perlindungan terhadap campur tangan pihak luar dari yang bukan profesi tersebut juga terhadap masyarakat yang dilayani tersebut. Menjadi cita-cita setiap orang jika kita bisa bekerja dengan sebaik mungkin dan hasil kerja kita bisa diterima oleh semua orang. Begitu juga dengan profesi dokter, menjadi citacita setiap insan dokter, jika tindakan dokter ini diinginkan oleh setiap pasiennya. Ada beberapa point dari dokter yang diinginkan oleh masyarakat, yaitu14: 1.

Menghargai orang, sehat atau sakit, tanpa melihat siapa diri mereka.

2.

Mendukung pasien serta keluarganya kapan pun dan di mana pun mereka butuhkan.

3.

Mempromosikan kesehatan seperti halnya mengobati penyakit.

14 Carlos A Rizo, Alejandro R Jadad dan murray Enkin (University Health Network, “How be a Good Doctor ?”, Britis Medical Journal, Vol. 325, 2002, hal. 127

381

Agus Budianto : Resep Dokter: Antara Medis Dan Budaya Yang Tidak Etis 4.

Menjangkau kekuatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pasien dengan informasi terbaik yang tersedia, sambil tak lupa menghormati nilai-nilai setiap individu.

5.

Selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, membiarkan pasien berbicara, serta mendengarkan mereka dengan seksama.

6.

Memberikan saran yang jelas, membiarkan pasien berpartisipasi secara aktif dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kesehatannya, menilai setiap situasi dengan hati-hati, serta membantu apapun situasinya.

7.

Menggunakan bukti klinik sebagai alat, bukan sebagai faktor penentu pelayanan, dengan rendah hati menerima kematian sebagai bagian yang penting dari kehidupan, serta menolong pasien menyusun perencanaan yang terbaik jika kematian sudah dekat.

8.

Bekerjasama dengan anggota lain dari tim pelayanan kesehatan.

9.

Menjadi seorang pendukung yang baik bagi pasien-pasiennya, pembimbing bagi profesi-profesi kesehatan lainnya, dan siap sedia belajar dari orang lain tanpa memandang usia mereka, peran, ataupun status.

10. Akhirnya, kita menginginkan Dokter yang memiliki kehidupan yang seimbang serta melayani dirinya sendiri dan keluarganya sebagaimana orang lain.

Apabila disimpulkan dari kesepuluh point tersebut diatas, sebenarnya, yang dikatakan dokter telah menjalankan profesinya secara profesional, jika memenuhi 3 persyaratan, yaitu: pertama, memiliki ilmu dan teknologi kedokteran yang sukup; kedua, menguasai keterampilan klinis yang baik; dan ketiga, mempunyai niat, sikap, dan prilaku yang etis15.

B.2. Budaya yang Tidak Etis Seperti yang telah dibahas di atas, maka tiap profesi biasanya mengatur mengenai kode etik nya tersendiri, maka dari itu perlu sekiranya dibahas sekilas mengenai Etika. Etika menjadi sangat penting disini, karena tindakan tidak disiplin dokter, selain diatur oleh ketentuan undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, juga diatur dengan Kode Etik Kedokteran.

15 Oemar Seno Adji, Profesi Dokter, (Jakarta, Erlangga, 1991), hal. 25

382

Law Review Volume XIII, No. 3 – Maret 2014 Etika berasal dari bahasa yunani kuno ethos dalam bentuk tunggal berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik sedangkan bentuk jamaknya adalah ta etha artinya adat kebiasaan. Aristoteles (384-322BC) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral16. Menurut Bertens etika dapat dirumuskan sebagai berikut17: 1.

etika diapakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “sistem nilai” dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat.

2.

etika dipakai dalam arti: kumpulan asas atau nilai moral (yang dimaksud di sini adalah kode etik salah satunya adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia)

3.

etika yang dipakai dalam arti: ilmu tentang yang baik atau yang buruk. (filsafat moral)

Dihubungkan dengan etika profesi kedokteran, etika dalam arti pertama dan kedua adalah relevan karena kedua arti tersebut berkenaan dengan perilaku seseorang atau kelompok dokter, yang pertama misalnya dokter yang amoral berarti melanggar nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku dalam kelompok profesi kedokteran sedangkan yang kedua adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia itu sendiri. Etika dapat dibedakan antara18 lain etika perangai dengan etika moral, yang mana berkaitan dengan kebiasaan berprilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Ketika etika ini dilanggar akan timbul kejahatan, yaitu perbuatan tidak baik dan tidak benar 19. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut dengan moral, sebagai contoh: berkata dan berbuat jujur, menghargai hak orang lain, menghormati orang tua dan guru, membela kebenaran dan keadilan, dan juga menyantuni anak yatim atau yatim piatu. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara nilai moral dijadikan dasar hukum positif yang diciptakan oleh penguasa. Menurut Bertens sendiri maka etika dibagi menjadi20 antara lain etika deskriptif21 (yang mana sama dengan etika perangai); etika normatif (sama dengan etika moral) serta Metaetika.

16 17 18 19 20 21

K.Bertens, Etika, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 1 Ibid, hal. 6 dan 7 Abdulkadir Muhamad, Etika Profesi Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 14-15 Ibid Bertens, Op.cit., hal. 15-20 Etika deskriptif ini berupa etika yang sama dengan kesusilaan dan juga kesopanan, biasanya berupa sikap atau perangai/perilaku dalam masyarakat. Lihat Bertens : Ibid

383

Agus Budianto : Resep Dokter: Antara Medis Dan Budaya Yang Tidak Etis Etika normatif membahas mengenai norma. Norma (sama persis dengan bahasa aslinya, latin) dengan arti pertama carpenter square yakni siku-siku yang dipakai tukang kayu untuk memeriksa apakah benda yang dikerjakannya lurus.22 Sebuah norma adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat “pasti dan tidak berubah” yang dengan ukurannya, atau kualitasnya, dan sebagainya, kita ragukan23. Menurut Bertens maka norma dibagi menjadi:24 1. Norma umum yang terdiri dari norma kesopanan, norma hukum dan norma moral. Norma kesopanan atau etiket berbicara mengenai hal yang benar-benar mengandung apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan di masyarakat. Biasanya tidak ada sanksi yang diatur secara tegas mengenai pelanggarannya, tidak seperti norma hukum yakni merupakan norma yang ditetapkan oleh orang yang berwenang, memiliki tugas membina kehidupan masyarakat. Pelaksanaan norma ini biasanya dipaksakan dan bila dilanggar akan ada sanksi pasti. Seiring dengan tumbuhnya masyarakat, tumbuh pula adat istiadat secara berdampingan dengan faktor lainnya. Hukum merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat tersebut atau bahkan rumusan ulang dari adat isitiadat itu sendiri berupa sarana kontrol sosial. Norma ini biasanya disebut dengan hukum positif, yakni hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu pada saat ini. Selain norma kesopanan dan norma hukum dalam norma umum juga masih ada yang disebut dengan norma moral yakni norma yang menentukan apakah perilaku itu baik atau buruk dari sudut etis. Ini adalah norma yang tertinggi dan tak bisa ditaklukkan oleh norma lain karena merupakan penilai norma lainnya. Norma moral ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, disebut hukum moral, sehingga tidak terlalu ada batasan mengenai norma hukum dengan norma moral25. Hukum moral26 berarti pedoman dalam menertibkan kegiatan manusia mencapai citacitanya, yaitu kebahagiaan. Termasuk didalam hukum ini adalah pedoman tingkah laku yang wajib ditaati, bersifat umum dan mantap sehingga dapat mengarahkan aktivitas

22 23 24 25

Bertens, Ibid., hal. 147 E. Sumaryono, Op cit., hal. 110 Bertens, Op.cit., hal. 148-149 Dalam beberapa pendapat ahli ada yang menyatakan bahwa hukum harus dipisahkan dari moral misalnya Bentham, John Austin dan Kelsen. Lihat: Lili Rasjidi dalam Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, hal. 58-62 26 E.Sumaryono, Op. Cit.,. hal. 58

384

Law Review Volume XIII, No. 3 – Maret 2014 manusia pada pencapaian kebahagiaan hidup27. Seperti yang telah dibahas, bahwa norma hukum juga dapat dikategorikan sebagai norma moral, sekiranya perlulah dibahas mengenai moral. Moral berasal dari bahasa latin mos, jamaknya berarti mores yang berarti adat kebiasaan28. Secara etimologis, kata etika dan moral tidak ada perbedaan karena sama-sama adat kebiasaan perbedaannya hanya yang satu berasal dari yunani, sedangkan yang lain dari latin. Moralitas29 berasal dari kata moralis yang pada dasarnya punya arti sama dengan moral namun bersifat lebih abstrak. Moralitas suatu peebuatan artinya segi moral atau baik buruknya suatu perbuatan. Moralitas adalah seluruh asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk, yakni kualitas perbuatan manusiawi. 2. Norma khusus, sebagai kelas lain dari norma umum berbicara mengenai aspek tertentu dari apa yang dilakukan manusia, contohnya adalah norma bahasa.

Sebelum melihat fenomena suap perusahaan farmasi dengan dokter dalam mamasarkan produk obat-obatnya, dari kacamata agama Islam terdapat Fatwa yang mengharamkan pemberian suap atau hadiah tersebut, dikatakan oleh Lajnah Daimah: ‫ أو غير ذلك‬، ‫ ولو سميت بهدية‬، ‫ ألن ذلك رشوة محرمة‬، ‫ال يجوز للطبيب أن يقبل الهدايا من شركات األدوية‬ ، ‫ وألن هذه الهدايا تحمله على الحيف مع الشركة التي تهدي إليه دون غيرها‬، ‫ ألن األسماء ال تغير الحقائق‬، ‫من األسماء‬ ‫وذلك يضر بالشركات األخرى‬ Tidak boleh bagi seorang dokter untuk menerima hadiah dari berbagai perusahaan obat karena hadiah tersebut adalah suap yang tentu saja hukumnya adalah haram meski diberi kedok 'hadiah' atau nama indah lainnya karena perubahan nama itu tidak mengubah hakikat sesungguhnya. Alasan lain untuk melarang hadiah semacam ini adalah karena hadiah ini mendorong seorang dokter untuk hanya berpihak kepada perusahaan obat yang memberikan hadiah kepadanya yang tentu saja dampaknya adalah merugikan perusahaan lain.30. Selain norma agama yang melarang, lebih penting dari itu adalah adanya Norma Hukum. Norma ini terealisasi dalam bentuk hukum baik yang tertulis maupun tidak, yakni

27 Lihat pendapat Bouquillon, yang dikutip oleh : Karl H. Pesche, Christian Ethics, (Manila, Philipines: Divine Word Publication, 1987) Vol. I & II, hal. 110 28 Ibid, hal. 4 29 E.Sumaryono, Op. Cit , hal. 51 30 Fatawa Lajnah Daimah, 23:570-572, Fatwa ini ditandatangani oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah alu Syaikh, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Ghadayan dan Syaikh Shalih bin Fauzan al Fauzan.

385

Agus Budianto : Resep Dokter: Antara Medis Dan Budaya Yang Tidak Etis hukum positif. Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik (dipenjara, hukuman mati). Dalam bermasyarakat, walaupun telah ada norma untuk menjaga keseimbangan, namun norma sebagai pedoman perilaku kerap dilanggar atau tidak diikuti, karena itu dibuatlah norma hukum sebagai peraturan/ kesepakatan tertulis yang memiliki sangsi dan alat penegaknya. Contoh norma hukum antar lain: Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Undang-undang lainnya yang ada berikut peraturanperaturan tertulis yang dibuat pemerintah; dan juga hukum sosial yang ada di masyarakat (masyarakat yang memberikan hukuman). Dari pembahasan mengenai profesi tadi di atas, ciri khas dari profesionalitas seperti yang diuraikan diatas, tampak jelas bahwa semua hal tersebut tidak akan pernah lepas dari persoalan etika. Memperbincangkan profesi tanpa mengkaitkannya dengan persoalan etika bisa

diibaratkan

sebagai

memperbincangkan

pergaulan

lelaki-perempuan

tanpa

mengkaitkannya dengan nilai moral sebuah perkawinan; atau memperbincangkan hubungan orang-tua (ayah/ibu) dengan anak-anak kandungnya tanpa mengindahkan nilai etika kesantunan, norma adat istiadat serta ajaran agama yang telah mengaturnya. Segala macam bentuk pelanggaran serta penyimpangan terhadap tata-pergaulan tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral (immoral), tidak etis dan lebih kasar lagi bisa dikatakan sebagai tindakan yang tidak beradab alias biadab. Istilah etik dan moral merupakan istilah-istilah yang bersifat mampu dipertukarkan satu dengan yang lain. Keduanya memiliki konotasi yang sama yaitu sebuah pengertian tentang salah dan benar , atau buruk dan baik. Dasar untuk menggambarkan perilaku yang menjunjung tinggi nilai etika dan moral bisa dinyatakan dalam pernyataan "do unto others as you would have them do unto you"31. Pernyataan ini harus dipahami sebagai nilai-nilai tradisional yang meskipun terkesan sangat konservatif karena mengandung unsur nilai kejujuran (honesty), integritas dan mawas terhadap hak serta kebutuhan orang lain; tetapi sangat

tepat

untuk

dijadikan

sebagai

"juklak-juknis"

di

dalam

menilai

dan

mempertimbangkan persoalan etika profesi yang terkait dalam proses pengambilan keputusan profesional. 31 Oleh Bennets, 1996 dalam makalah leadershipnya: Http://www.bensimonton.com/messenger-leadershipskills.htm diakses pada 9 April 2013

386

Law Review Volume XIII, No. 3 – Maret 2014 Kode etik merupakan serangkaian ketentuan dan peraturan yang disepakati bersama guna mengatur tingkah laku para anggota organisasi profesi, yang lebih terkonsentrasi pada kegiatan meningkatkan pembinaan para anggota sehingga mampu memberikan sumbangan yang berguna dalam pengabdian di masyarakat. Tiga alasan yang dikemukakan Sumaryono mengenai pentingnya suatu kode etik yang tertulis adalah antara lain: sebagai sarana kontrol sosial; sebagai pencegah campur tangan pihak lain; dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik32. Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota baru, lama ataupun calon anggota kelompok profesi, dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antar anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi. Kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi, sehingga pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Hubungan antara pengemban profesi dan masyarakat, misalnya antara pengacara dan klien, antara dosen dan mahasiswa, antara dokter dan pasien, tidak perlu diatur secara detail dengan undang-undang oleh pemerintah, atau oleh masyarakat karena kelompok profesi telah menetapkan secara tertulis norma atau patokan tertentu berupa kode etik profesi. Kode etik profesi pada dasarnya berupa norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, hingga dapat memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan juga merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Suatu kode etik profesi yang baik mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan. Kode etik merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang 32 E. Sumaryono, Op. Cit, hal. 35-36

387

Agus Budianto : Resep Dokter: Antara Medis Dan Budaya Yang Tidak Etis keras.33 Keberlakuan kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan keberlakuan undang-undang yang bersifat memaksa dan dibekali dengan sanksi yang keras. Bilamana orang tidak patuh kepada undang-undang, dia akan dikenai sanksi oleh negara. Kode etik tidak mempunyai sanksi keras, maka dari itu pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akibat dari perbuatannya. Suatu kode etik agar dapat ditegakkan memerlukan suatu sistem sanksi agar sebuah kode etik dapat menjadi norma wajib yang dapat diterapkan sanksi bagi pelanggarnya, dengan demikian maka kode etik dianggap sebagai bagian dari hukum positif. Membicarakan etika dalam profesi kedokteran tidak terlepas dengan hubungan antara dikter dengan pasien Apalagi dengan semakin meningkatnya ketidakpuasan pasien dan keluarga terhadap layanan dokter di Indonesia maka pentingnya hubungan dokter-pasien yang baik semakin dirasakan. Ironisnya, hubungan dokter-pasien ini diperburuk dengan kedekatan dokter dengan perusahaan farmasi yang tentunya akan merugikan pasien itu sendiri. Media massa sering memberitakan, hubungan dokter-peusahaan farmasi merupakan hubungan yang kurang sehat dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga obat di Indonesia semakin tak terjangkau. Industri farmasi melalui perusahaan yang memasarkan obatnya dituduh dengan berbagai cara membujuk dokter untuk meresepkan produknya. Sedangkan dokter diduga telah mengambil keuntungan dari peresepan obat tersebut. Opini publik mengenai hubungan seperti itu cukup kuat seolah memang sebagaian besar dokter melakukannya. Apa yang dilakukan dokter ini sebenarnya, bukan merupakan suap atau kolusi yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena tidak ada kerugian yang diderita oleh negara. Begitu juga tidak diatur dalam KUHP (Kitab ndang-Undang Hukum Pidana) dan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Apabila produk undang-undang ini tidak mengaturnya, apakah tindakan dokter yang menerima suap dan kolusi dengan perusahaan farmasi tersebut adalah sah ?. selain produk undang-undang tersebut, di atas, kalangan profsi juga harus tunduk dengan Kode Etik Profesi Kedokteran Indonesia (KODEKI), khusunya Pasal 3 menyebutkan:

33 Abdulkadir Muhamad, Op cit., hal. 115

388

Law Review Volume XIII, No. 3 – Maret 2014 Pasal 3 Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

Dalam penjelasannya: Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan Etik: 1.

secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan ketrampilan kedokteran dalam segala bentuk;

2.

menerima imbalan selain daripada yang layak, ssuai dengan jasanya, kecuali dengan keiklasan dan pengetahuan dan atau kehendak pasien;

3.

membuat ikatan atau menerima imbalan dari perusahaan farmasi atao obat, perusahaan alat kesehatan/kedokteran, atau badan lain yan dapat mempengaruhi pekerjaan dokter;

4.

melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung untuk mempromosikan obat, alat atau bahan lain guna kepentingan dan keuntungan pribadi dokter.

Di lain pihak profesi kefarmasian serta perhimpunan industri farmasi juga telah menyusun etik pemasaran yang pada dasarnya mencegah pemasaran obat dengan cara hubungan tak sehat dengan dokter. Pada panduan pemasaran tersebut jelas disebutkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemasaran obat yang berkaitan dengan hubungan industri farmasi dengan dokter. Pemberian hadiah apalagi uang dilarang. Perusahaan farmasi dapat mendukung program pengembangan profesi dokter namun dukungan tersebut tidak dilakukan untuk perorangan tapi untuk pengembangan profesi atau institusi. Apa yang dilakukan oleh kalangan dokter dengan perusahaan farmasi merupakan bentuk dari budaya, yang pada akhirnya berbenturan dengan Kode Etik yang menjadi rambu hukum asosiasi dokter. Dengan demikian, seperti apa yang disampaikan oleh Friedman, bahwa hukum merupakan suatu sistem, artinya hukum itu merupakan suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian (sub sistem) dan antara bagian-bagian itu saling berhubungan dan tidak boleh bertentangan satu sama lainnya34 :

34 Soerjono Soekanto, Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan, makalah Simposium Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan Indonesia, Surabaya, 17 November 1984, hal. 3

389

Agus Budianto : Resep Dokter: Antara Medis Dan Budaya Yang Tidak Etis 1.

Struktur hukum, yang merupakan lembaga-lembaga hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Kepengacaraan, dan lain-lain;

2.

Substansi hukum, yang merupakan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah;

3.

Budaya hukum, yang merupakan gagasan, sikap, kepercayaan, pandanganpandangan mengenai hukum, yang intinya bersumber pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Ketiganya merupakan suatu kesatuan yang saling berkait dan saling menopang sehingga pada akhirnya mengarah kepada tujuan (hukum) yaitu kedamaian. Uraian berikut ini tidak akan membicarakan ketiga sub sistem itu, melainkan hanya akan membahas sub sistem budaya hukum yang pada hakikatnya berisi nilai-nilai.

C.

Kesimpulan Seperti yang telah dibahas tersebut diatas, bahwa keresahan masyarakat yang

ditujukan kepada profesi dokter yang memberikan obat melebihi dari kualitas yang seharusnya diberikan kepada pasien atau memberikan obat tertentu saja langsung kepada pasien, tanpa pasien tersebut harus membeli ke apotik, yang merupakan bentuk dari kolusi antara dokter dan perusahaan farmasi dikatakan sebagai melanggar nilai-nilai hukum. Meskipun bukan melanggar hukum positif yang dibuat oleh Negara, namun tindakan tersebut telah melanggar Pasal 3 KODEKI. Seperti yang telah dibahas diatas, bahwa kode etik adalah bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras. Keberlakuan kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi. Bilamana orang tidak patuh kepada undang-undang, dia akan dikenai sanksi oleh negara. Kode etik tidak mempunyai sanksi keras, maka dari itu pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akibat dari perbuatannya. Suatu kode etik agar dapat ditegakkan memerlukan suatu sistem sanksi agar sebuah kode etik dapat menjadi norma wajib yang dapat diterapkan sanksi bagi pelanggarnya, dengan demikian maka kode etik dianggap sebagai bagian dari hukum positif.

390

Law Review Volume XIII, No. 3 – Maret 2014 DAFTAR PUSTAKA Buku Adji, Oemar Seno. Profesi Dokter. Jakarta: Erlangga, 1991 Bertens, K. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004 Friedman, Lawrence M. The Legal System. New York: Russel Sage Foundation, 1975 Muhamad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006 Pesche, Karl H. Christian Ethics. Manila, Philipines: Divine Word Publication, 1987 Rasjidi, Lili. Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya, 2007 Sumaryono, E. Etika Profesi Hukum. Yogyakarta : Kanisius, 1995 Jurnal Rizo, Carlos A, Alejandro R Jadad dan Murray Enkin. “How be a Good Doctor ?”. British Medical Journal, Vol 325. University Health Network: 2002 Kamus Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2001 Makalah Soekanto, Soerjono. “Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan”. Makalah. Simposium Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan Indonesia, Surabaya: 17 November 1984 Internet http://www.mediakonsumen.com/Artikel1900.html http://www.hupelita.com/cetakartikel.php?id=24388 http://www.depkes.go.id/index.php%3Foption%3Dnews%26task%3Dviewarticle%26sid%3D 403%26Itemid%3D&ei=9gb1Sf-KAY2CkQXF88jaCg&usg=AFQjCNEZ0mKrPsU MDulDTgwY7Ll_YX3o9w http://id. Wikipedia.org/wiki/profesi http://www.mediakonsumen.com/Artikel550.html http://www.bmj.com/cgi/content/full/337/nov25_1/a2739, article berjudul, “Would yau advise anyone to become a doctor?” http://www.bensimonton.com/messenger-leadership-skills.htm http://www.sinarharapan.co.id/berita/0706/12/sh07.html 391

Agus Budianto : Resep Dokter: Antara Medis Dan Budaya Yang Tidak Etis

Lainnya Kantor Berita Gemari, Senin 22 Maret 2008

392