2015/02/26 10:43 WIB - Kategori : Perikanan Tangkap, Artikel Penyuluhan
RESENSI BUKU MEMBONGKAR AKAR KEMISKINAN NELAYAN, ALA DR. Ir. PIGOSELPI ANAS, M.Si
Jakarta (26/2/2015) www.pusluh.kkp.go.id Secara sederhana nelayan dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat pesisir yang mata pencahariannya sebagaian besar bersumber dari aktivitas menangkap ikan dan mengumpulkan hasil laut lainnya. Mereka hidup dikawasan pesisir dan kehidupannya sangat dipengaruhi kondisi alam, mulai dari angin, gelombang, arus laut, persediaan ikan yang bersifat musiman, sehingga aktifitas ekonomi kelompok masyarakat yang kita kenal sebagai nelayan tidak berlangsung sepanjang tahun. Kondisi nelayan sangat dekat dengan kondisi minus, kemiskinan dan kekurangan. Banyak faktor yang menyebabakan kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat nelayan. Keterbatasan kualitas SDM, modal dan akses, gaya hidup yang dipandang boros, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan permasalahan penegakan hukum menjadi faktor-faktor penyebab kemiskinan nelayan. Kondisi overfishing di wilayah pesisir telah menyebabkan volume tangkapan ikan semkain berkurang, ukuran ikan yang tertangkap semakin kecil dan fishing ground s semakin menjau dari pantai sehingga diperlukan waktu semakin lama, biaya melaut semakin mahal dan pendapatan nelayan cenderung menurun. Selain laju penangkapan sumberdaya ikan yang melebihi potensi produksi lestarinya, kemiskinan nelayan di Kabupaten Cirebon (Lokasi Penelitian Buku ini) juga diperparah oleh semakin tingginya tingkat pecemaran lingkungan laut dan perusakan ekosistem pesisir, khususnya mangrove dan estuaria. Pada kondisi status pemanfaatan sudah mengalami tangkap lebih (overfishing ), maka penyebab utama yang dominan membentuk kemiskinan nelayan
adalah faktor alamiah. Faktor-faktor kultural yang meliputi tingat pendidikan, etos kerja, gaya hidup nelayan tidak mempengaruhi tingkat kesejahteraan atau pendapatan nelayan di Kabupaten Cirebon. Pendapatan perbulan nelayan tertinggi adalah pada nelayan dengan tingkat pendidikan SMP dan pendapatan rata-rata terendah adalah pada tingkat diploma. Faktor-faktor kultural yang berperan terhadap kemiskinan nelayan adalah rendahnya atau bahkan tidak ada akses bagi nelayan adalah mendapatkan pinjaman (kredit) dari perbankan dengan suku bunga yang relative lunak. Ketersediaan sarana produksi perikanan tangkap dengan harga murah masih sangat terbatas, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum dikawasan pelabuhan perikanan atau pemukiman nelayan juga masih buruk. Dari hasil penelitian ini, alternative kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang dapat disusun adalah menurunkan laju penangkapan (upaya tangkap) untuk jenis alat tangkap dan jenis ikan yang sudah overfishing di Zona – I , Zona –II dan Zona –III sampai dibawah jumlah optimum pada tingkat yang sesuai dengan potensi lestari sumber daya ikan. Pencemaran lingkungan laut Cirebon yang berasal dari sumber-sumber pencemar di darat maupun di laut seperti limbah rumah tangga/perkotaan, industry, dan pertanian maupun dari laut seperti ceceran minyak dan limbah dari kapal ikan dan kapal niaga harus dikenalikan dan diolah. Ekosistem mengrove yang rusak harus segera direhabilitasi dan jalur hijau mangrove harus segera dibangun sesuai dengan tata ruang wilayah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Data tentang hasil tangkapan dan upaya tangkap harus disempurnakan agar lebih akurat dan absah, sehingga penentuan nilai MSY dan status pemanfaatan sumberdaya ikan pun akan semakan akurat dan absah pula. System Perikanan
Menurut Undang-Undang No 45/2009 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tetang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan (Pasal 1 , Ayat 1). Pada dasarnya usaha perikanan tangkap dimanapun berada merupakan sebuah system, yang terdiri dari 3 sub system, yaitu: (1). Sub-sistem alam ( natural sub-system), (2). Sub-sistem manusia (human sub-system ) dan (3). Sub system pengelolaan (management sub-system. Ketiga sub-sistem itu juga merupakan sebuah system tersendiri yang memiliki berbagai sub system (komponen) masing-masing.
Tujuan Pengelolaan Perikanan Tangkap Ada dua tujuan pengelolaan perikanan tangkap yang sering dibicarakan dan perlu diketahui, yaitu mencapai MSy (Maximum Sustainable Yield ) dan MEY (Maximum Economic Yeld ). Sedangkan tujuan lain yang jarang dibicarakan adalah mengoptimumkan kondisi-kondisi social atau meminimumkan konflik di dalam sector perikanan (Gullad, 1974 in Merta, 1989). Sementara Charles (2001) berpendapat bahwa tujuan akhir dari pengelolaan perikanana tangkap adalah untuk mewujudkan sosok perikanan tangkap yang berkelanjutan (sustainable fisheries ). Selanjutnya Charles menjelaskan bahwa ada empat kelompok indikator yang menggambarkan sebuah system perikanan tangkap yang berkelanjutan, yakni: Keberlanjutan ekologis (ecological sustainability ), yakni perairan terpelihara dengan baik, agar sumberdaya ikan yang hidup didalamnya dapat tumbuh dan berkembangbiak secara optimal, dan tingkat penangkapan sumberdaya ikan tidak melampaui kemampuan pulih (renewable capacity ) nya, sehingga hasil tangkapan secara keseluruhan baik pada kabupaten/kota, provinsi maupun nasional dapat secara langsung berkelanjutan. sustainability Keberlangsungan sosial–ekonomi socioeconomic ( ), yaitu suatu kondisi dimana system usaha perikanan tangkap mampu memelihara tau meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan
ekonomi nasional; dan meningktkan kesejahteraan pelaku usaha (nelayan dan mereka yang terlibat dalam kegiatan industri hulu serta hilir perikanan tangkap) secara adil dan berkelanjutkan. Keberlanjutan masyarakat (community sustainability ) yakni terpelaiharanya atau semakin membaiknya kaulitas kehidupan masyarakat pelaku usaha perikanan tangkap beserta segenap system nilai keutamaan individu (seperti budaya kerja keras, kreatif, budaya menabung, jujur, dan disiplin) dan system nilai keutamaan kelompoknya seperti semangat toleransi, saling menghormati, kerjasama dan pengorbanan untuk kepentingan bersama. Keberlanjutan kelembagaan (institutional sustainability ), yaitu suatu kondisi dimana semua pranata kelembagaan yang terkait dengan perikanan tangkap (seperti pelabuhan perikanan, pemasok sarana produksi, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta lembaga keuangan) dapat berfungsi dengan baik dan benar serta berkelanjutan. Selain keberlanjutan (sustainability), sosok perikanan tangkap yang berhasil adalah juga mampu meredam dan pulih kembali dari segala tekanan, distorsi, gangguan, dan gejolak baik yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun fenomena alam, seperti El-Nino, La Nina dan perubahan iklim global (global climate change ). Untuk dapat mewujudkan perikanan tangkap yang berhasil, maka setiap kebijakan, program, kegiatan dan teknik manajemen hendaknya disusun berdasarkan pada karakteristik, struktur, dinamika dan interaksi dari berbagai sub-sistem (komponene) yang membentuk perikanan tangkap. Beberapa teknik pengelolaan perikanan tangkap yang biasanya diterapkan adalah melalui penutupan musim penangkapan, penutupan daerah pemijahan, pembatasan ikan yang ditangkap, pembatasan alat dengan cara mengontrol selektivitas dan “Fishing power” nya, menentukan jumlah penangkapan melalui pembatasan terhadap kapal dan jumlah penangkapan oleh masing-masing kapal (Gullad, 1971 in Merta, 1989). Mengentaskan kemiskinan nelayan Berdasarkan tingkat pengusahaanya, system perikanan tangkap dapat dibedakan menjadi dua katagori, yaitu: (1) Perikanan tangkap baru, dimana sumberdaya ikan yang ada dalam satu wilayah perairan belum pernah diekploitasi sama sekali; dan (2) perikanan yang sudah
jelas termasuk kedalam katagori-2, sebuah perikanan yang telah berkembang. Sementara itu, suatu model manajemen dari sebuah sietem perikanan tangkap yang sudah berkembang pada intinya dimaksudkan untuk memperbaiki atau mengganti manajemen yang ada ( existing management ) agar tujuan dari perikanan dapat diwujudkan dengan sukses. Pada umumnya system perikanan tangkap diberbagai wilayah atau Negara di dunia memiliki tujuan lebih dari satu (multiple objectives), seperti untuk memenuhi kebutuhan pangan bangsa, meningkatkan perolehan devisa Negara, mensejahterakan nelayan, dan memelihara kelestarian sumberdaya ikan berserta ekosistem laut. Untuk konteks Indonesia, termasuk Kabupaten Cirebon, dimana tingginya jumlah pengangguran dan rakyat miskin masih merupakan permasalahn yang besar, maka sebaiknya manajemen perikanan tangkap memiliki empat tujuan utama, yakni agar sub sektor perikanan tangkap mampu: (1) menyejahterakan nelayan, (2) memproduksi ikan dan komoditas perikanan untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun ekspor secara optimal dan berkelanjutan, (3) Memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah maupun nasional secara signifikan, dan (4) menjaga kelestarian sumberdaya ikan berserta ekosistem laut yang menjadi tempat hidupnya. Dengan empat tujuan utama (Indikator Kinerja) tersebut, maka diharapkan perikanan tangkap di Kabupaten Cirebon dapat berlangsung secara menguntungkan (efisien), optimal dan berkelanjutan. Manajemen perikanan tangkap di Kabupaten Cirebon seyogyanya mencakup enam komponen (pilar) utama: (1) Pengendalian intensitas (laju) dan cara (teknologi) penangkapan ikan, (2) pemeliharaan kualitas dan daya dukung lingkungan ekosistem pesisir, (3) Aplikasi teknologi penangkapan ikan yang efisien dan ramah lingkungan serta skala ekonomi (economic of scale) dalam setiap unit usaha perikanan tangkap, (4) manajemen supply-chain system secara terpadu, (5) Peningkatan kapasitas SDM nelayan, dan (6) Kebijakan politik-ekonomi yang kondusif. Manajemen perikanan konvensional hanya fokus pada aspek stok sumberdaya ikan, lingkungan pesisir dan lautan dan penangkapan ikan. Akan tetapi kurang atau tidak mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial-budaya, politik dan kelembagaan yang mempengaruhi sistem perikanan tangkap itu sendiri. Bahkan meskipun
aspek pengelolaan lingkungan pesisir dan lautan sejak awal 1980-an sudah mulai dipertimbangkan dalam manjemen perikanan tangap, tetapi pada kenyataanya kebanyakan pihak berwenang di Indonesia masih menempatkan pengelolaan lingkungan pesisir dan lautan sebagai prioritas kedua atau kurang penting. Sebagai sumberdaya terbarukan, sumberdaya ikan dapat tumbuh berkembang dan memperbaharui dirinya melalui proses rekruitmen (penambahan jumlah individu terhadap populasi melalui reproduksi), dan proses pertumbuhan berat maupun panjang setiap individu dalam populasi. Dalam suatu populasi ikan yang ada dalam kondisi keseimbangan (aquilibrium ), proses pertambahan dari pertumbuhan dan rekruitmen secara rata-rata sama dengan proses pengurangan dan mortalitas yang disebabkan oleh kegiatan penangkapan ikan dan kematian secara alamiah oleh pemengsa, penyakit dan perubahan factor-faktor lingkungan secara drastis (Gulladn, 1986) Selanjutnya untuk menilai apakah kebijakan pengurangan upaya tangkap tersebut tepat (on the rigt track), maka perlu pemantauan CPUE ( Catch per Unit Effort ) setiap bulan dalam waktu sedikitnya lima tahun. Jika mendatar (constant ) tidak naik tidak turun, maka berarti kebijakan tersebut sudah tepat. Apabila kecenderugannya menurun, maka perlu pengurangan upaya yang lebih besar. Sebaiknya, bila kecenderungannya naik, maka penambahan upaya tangkap diperbolehkan secara bertahap. Selain CPUE, indicator lain yang perlu dipantau dan dapat djadikan sebagai bahan evaluasi adalah ukuran rata-rata dari jenisjensi ikan yang tertangkap oleh setiap armada kapal. Apabila ukuran rata-rata ikan yang tertangkap justru semakin kecil, maka berarti telah terjadi recriuitment overfishing . Implikasinya adalah perlu pengurangan upaya tangkap yang lebih besar. Indicator lainnya adalah lokasi penangkapan ikan dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan volume ikan tertentu. Pemantauan dan evaluasi dari sebuah kebijakan semacam ini sesunggunya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap manajemen perikanan tangkap.
Pemeliharaan
kualitas
dan
daya
dukung
lingkungan
laut.
Untuk menjamin kelestarian sumberdaya ikan laut, maka faktor-faktor yang menambah stok ikan dalam rumus dinamika populasi ikan diatas, yakni rekruitmen, pertumbuhan individu ikan, migrasi ikan harus diperbesar. Pada saat yang sama, faktor-faktor yang mengurangi mortalitas alami dan emigrasi harus diminimalisir. Rekruitmen ikan baru melalui proses reproduksi dan kelangsungan hidup (survival rate) ikan sangat dipengaruhi oleh kualitas perairan dan keberadaan esosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan estuaria.
Penerapan Teknologi Penangkapan Ikan yang efisien dan Ramah Lingkungan serta Skala Ekonomi setiap unit perikanan tangkap. Agar efisien dan menguntungkan, setiap unit usaha (bisnis), termasuk usaha perikanan tangkap memenuhi skala usha. Selain itu, teknologi penangkapan ikan mencakup alat tangkap dan armada tangkap harus efisien dan sekaligus ramah lingkungan. Karena hanya dengan alat tangkap yang efisien, produktivitas (hasil tangkapan per satuan upaya per satuan) akan tinggi. Namun produtivitas teknologi penangkapan ikan yang tinggi, kalau tidak ramah lingkungan maka dapat mengancam kelestarian sumberdaya ikan.
Peningkatan Kapsitas SDM dan Kelembagaan Nelayan. Keempat tujuan utama manajemen perikanan tangkap akan berhasil, jika nelayan sebagai subjek (pelaku) perubahan berkenen (willing ) menerima dan mampu untuk melaksanakan segenap pilar manajemen perikanan tangkap yang baik dan benar. Program peningkatan kapasitas nelayan harus dilakukan secara terencana, sistematis dan berkesinambungan. Program ini harus mampu memperbaiki pengetahuan, kesadaran dan keterampilan nelayan dalam menerapkan praktek penangkapan ikan yang sesuai dengan ( Code of Conduct for Resposibel Fisheries ), memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan ekosistem pesisir dan lautan, cara-cara penanganan ikan hasil tangkapan yang terbaik (best
menerapkan supply chain management. Kebijakan Politik dan Ekonomi yang Kondusif Keempat pilar manajemen perikanan tangkap pada dasarnya hanya mampu menyesuikan hal-hal (variable ) yang bersifat teknis-internal, yang merupakan tanggung jawab pemerintah cq. Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, nelayan dan stakeholders lain yang terlibat dala sub-sektor perikanan tangkap. Padahal banyak variable eksternal yang diluar kewenangan dan tanggung jawab KKP, Nelayan, Dinas KP dan stakeholder terkait, yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan perikanan tangkap yang dapat mensejahterkan nelayan dan berkonstribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Variabel eksternal yang harus segera diperbaiki agar kinerja perikanan tangkap membaik antara lain relokasi nelayan, alternative mata pencaharaian untuk nelayan, pinjaman kredit dengan suku Bungan ringan/rendah, penanman kembali hutan mangrove dan transplantasi terumbu karang dan pengendalian pencemaran. Semoga dengan “power” pemerintah yang kuat dan kebijakan yang tepat, pengelolaan perikanan tangkap dapat secepatnya memberikan kesejahteraan bagi nelayan. Kondisi yang selama ini sangat dirindukan oleh nelayan kecil dan pelaku utama perikanan diwilayah pesisir. Mari kita bekerja keras dalam memanfaatkan peluang dengan semua potensi yang kita miliki, kita bangun kelautan dan perikanan Indonesia menuju kejayaan. Tulisan ini merupakan Resume dari sebuah buku Karya Dr. Ir. Pigoselpi Anas, M.Si Kontributor: Tatang, S.St.Pi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan-Jakarta.
