MENTERI ENEAGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 07 TAHUN 2012 TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Perta:mbangan ·Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5142); 4. Keputusan Presiden Nomor 59/ P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011; 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546); 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552); MEMUTUSKAN: ...
,..
- 2 -
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 2. Mineral logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik. 3. Mineral bukan logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit (bentonit), kalsit (batu kapur / gamping), silika (pasir kuarsa), dan lain -lain. 4. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose). 5. Konsentrat adalah produk konsentrasi yang kaya akan mineral berharga se bagai hasil pemisahan dari pengolahan mineral bijih. 6. Bijih adalah kumpulan mineral yang mengandung 1 (satu) logam atau lebih yang dapat diolah secara menguntungkan. 7. Prod uk samping adalah produk pertambangan selain produk utama pertambangan yang merupakan sampingan dari proses pengolahan dan pemurnian yang memiliki nilai ekonomis. 8. Terak adalah material sisa dari proses peleburan atau pemurnian logam yang terapung pada permukaan logam cair yang terbentuk dari campuran imbuh, pengotor bijih/logam, abu bahan bakar, dan bahan pelapis tanur. 9. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. 10.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi un tuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi. 11. Izin ...
- 3 -
11. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 14. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. 15. Nilai tambah adalah pertambahan nilai mineral sebagai hasil dari proses yang dilakukan terhadap mineral. 16. Peningkatan Nilai Tambah adalah peningkatan nilai mineral sehingga menghasilkan manfaat ekonomi, sosial dan budaya. 17. Lembaga penelitian dan pengembangan adalah lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang mineral. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral. 19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan mineral. BAB II TATA CARA PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL
Pasa12 (1) Golongan komoditas tambang mineral ditingkatkan nUai tambahnya terdiri atas:
yang
dapat
a. mineral logam; b. mineral bukan logam; atau c.
batuan.
(2) Peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada melalui kegiatan:
komoditas tambang ayat (1) dilaksanakan
a. pengolahan danl atau pemurnian untuk komoditas tambang minerallogam;
b. pengolahan ...
- 4 b. pengolahan untuk komoditas tambang mineral bukan logam; dan c. pengolahan untuk komoditas tambang batuan. Pasa13 (1) Peningkatan
nilai tambah komoditas tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa: a. pengolahan dan/ atau pemurnian untuk komoditas tambang mineral 10 gam tertentu;
Jenls
b. pengolahan untuk jenis komoditas tambang mineral bukan logam tertentu; dan c.
pengolahan untuk jenis komoditas tambang batuan tertentu.
(2) Pengolahan dan/ atau pemurnian untuk setiap jenis komoditas tambang mineral tertentu sebagaimana berdasarkan dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertimbangan: a. memiliki sumber daya dan cadangan bijih dalam jumlah besar; b. untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi logam di dalam negeri; c.
teknologi pengolahan dan/ atau pemurnian sudah pada tahap teruji;
d. produk akhir pengolahan dan/atau pemurnian sebagai bahan baku industri untuk kebutuhan dalam negeri; e. produk akhir sampingan hasil pengolahan dan/ atau pemurnian untuk bahan baku industri kimia dan pupuk dalam negeri; f.
sebagai bahan baku industri strategis dalam negeri yang berbasis mineral;
g. memberikan efek ganda baik secara ekonomi dan negara; dan/ atau h. untuk meningkatkan penerimaan negara. (3) Pertimbangan untuk melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian untuk setiap jenis komoditas tambang mineral tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk menetapkan batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas tambang mineral tertentu. (4) J enis komodi tas tam bang mineral logam terten tu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain bijih: a. tembaga; b. emas; c. perak ...
- 5 -
c.
perak;
d. timah; e.
timbal dan seng;
f.
kromium;
g.
molibdenum;
h. platinum group metal; i. bauksit; J.
bijih besi;
k. pasir besi; 1. nikel danl atau kobalt; m. mangan; dan n. antimon. (5) Jenis komoditas tambang mineral bukan logam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb antara lain: a. kalsit (batu kapur/gamping); b. feldspar; c.
kaolin;
d. bentonit; e. zeolit; f.
silika (pasir kuarsa);
g. zirkon; dan h. intan. (6) Jenis komoditas tam bang batuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cantara lain: a. toseki; b. marmer; c.
onik;
d. perlit; e. f.
slate (batu sabak); granit;
g.
granodiori t;
h. gabro; 1.
peridotit;
J.
basalt;
k. opal; l.
kalsedon;
m. chert (rijang); n. jasper; o. krisoprase ...
- 6 -
o. krisoprase; p. garnet; q. giok; r.
agat; dan
s. topas. Pasal4 (1) Setiap jenis komoditas tambang mineral logam tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib diolah dan/ atau dimurnikan sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Setiap jenis komoditas tambang mineral bukan logam tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) wajib diolah sesuai dengan batasan minimum pengolahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men teri ini. (3) Setiap jenis komoditas tambang batuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) wajib diolah sesuai dengan batasan minimum pengolahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5 (1) Produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/atau pemumian komoditas tambang mineral logam tembaga berupa lumpur anoda dan tembaga telurid wajib dilakukan pengolahan dan/ atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas tambang mineral logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men teri ini. (2) Produk samping atau sisa hasil pengolahan danl atau pemumian komoditas tambang mineral logam timah berupa zirkon, ilmenit, rutil, monasit, xenotim dan terak wajib dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas tambang mineral logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Produk ...
- 7 (3) Produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas tambang mineral logam timbal dan seng berupa emas dan perak wajib dilakukan pengolahan dan/ atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan mInImum pengolahan danjatau pemurnian komoditas tambang mineral logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/atau pemumian komoditas tambang mineral logam pasir besi berupa terak wajib dilakukan pengolahan danjatau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan danj atau pemurnian komoditas tambang mineral logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang mineral bukan logam yang masih mengandung unsur atau mineral logam yang bernilai ekonomis wajib dilakukan pengolahan di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas tambang mineral logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri inL Pasa16 Komoditas tambang mineral logam termasuk produk samping/ sisa hasil/ mineral ikutan, mineral bukan logam, dan batuan tertentu yang dijual ke luar negeri wajib memenuhi batasan mInImum pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas tambang mineral tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 dan Pasal 5. BAB III PELAKSANAAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH
Pasal7 (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan IUPK
Operasi Produksi mineral logam wajib melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian hasil penambangan di dalam negeri untuk komoditas tambang mineral logam tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan wajib melakukan pengolahan hasil penambangan di dalam negeri untuk komoditas tambang mineral bukan logam dan hatuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal3. (3) Pengolahan ...
- 8 (3) Pengolahan dan/atau pemurnian hasil. penambc:ngan yang
diproduksi oleh pemegang IUP Operas} Produksl dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1~ dan ayat (2) dapat dilakukan secara Iangsung a~au melalu: kerja sama dengan pemegang IUP Operasl Produksl lainnya, IUPK Operasi Produksi Iainnya, danl atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan danl atau pemurnian. Pasa18 (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak ekonomis untuk melakukan sendiri pengolahan danl atau pemurnian mineral, dapat melakukan kerja sama pengolahan danl atau pemurnian dengan pihak lain yang memiliki: a. IUP Operasi Produksi; b. IUPK Operasi Produksi; atau c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian. (2) Kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. jual beli bijih atau konsentrat; b. kegiatan untuk melakukan proses pengolahan danl atau pemurnian; atau c. pernbangunan bersama sarana dan prasarana pengolahan dan/atau pernurnian. (3) Rencana kerja sarna pengolahan danl atau pemurnian sebagairnana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri. (4) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa19 (1) Pemegang
IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat bermitra dengan badan usaha lain untuk membangun fasilitas pengolahan danl atau pemurnian.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kepemilikan saham. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri. Pasal 10 ...
- 9 -
Pasall0 (1) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi
berdasarkan hasil studi kelayakan, tidak ekonomis untuk melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian atau tidak dapat melakukan kerja sarna atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, harus berkonsultasi dengan Direktur Jenderal untuk melaksanakan Peraturan Menteri inL (2) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direktur Jenderal an tara lain dapat menunjuk pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi Produksi lainnya, dan/ atau IUP Operasi' Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian untuk melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas tambangnya sepanjang memenuhi spesifikasi sesuai _dengan kapasitas fasilitas pengolahan dan/ atau pemurnian. Pasal 11 Direktur Jenderal dapat memfasilitasi bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian untuk menampung komoditas tambang dari Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IPR yang tidak ekonomis untuk melakukan pengolahan dan/ atau pemurniansendiri sepanjang memenuhi spesifikasi sesuai dengan kapasitas fasilitas pengolahan dan/ atau pemurnian. BABIV KEWAJIBAN PEMEGANG IUP OPERAS! PRODUKSI, IUPK OPERASI PRODUKSI, DAN IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN Pasal 12 (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPKOperasi Produksi,
dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolaban danl atau pemurnian yang melakukan pengolahan danl atau pemurnian bijih, konsentrat, atau produk antara sesuai batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian dari pemegang: a. IUP Operasi Produksi lainnya; b. IUPK Operasi Produksi lainnya; c. IPR; d. izin semen tara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; e. IUP Operasi Produksi untuk penjualan; dan I atau f. IUP ...
- 10 -
IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, berdasarkan kerja sarna sebagaimana dim~ksud dalam ~asal 8 tidak dikenakan iuran produksi atas mIneral yang diolah dan/ atau dimurnikan kecuali ~in~ral ikutan yang dimanfaatkan dibayarkan oleh pembeh mIneral. (2) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian bijih, konsentrat, atau produk ant~ra sesuai batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnlan berdasarkan kerja sarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian lainnya yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, iuran produksi atas mineral ikutan yang dimanfaatkan dibayarkan oleh pembeli mineral. f.
Pasal 13 (1) Pemegang IUP Operasi Produksi tembaga, IUPK Operasi Produksi tembaga, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian tembaga serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang menjual komoditas tam bang tembaga, termasuk produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian berupa lumpur anoda dan tembaga telurid ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men teri inL (2) Pemegang IUP Operasi Produksi timbal dan seng, IUPK Operasi Produksi timbal dan seng, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian timbal dan seng serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang menjual komoditas tambang timbal dan seng, termasuk produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/ atau pemurnian berupa emas dan perak ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pernurnian komoditas tarnbang mineral logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men teri ini. (3) Pernegang IUP Operasi Produksi pasir besi, IUPK Operasi Produksi pasir besi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian pasir besi serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang menjual kornoditas tambang pasir besi, termasuk produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian berupa terak ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas tambang mineral logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan. dari Peraturan Menteri inL (4) Pemegang . ,.
- 11 (4) Pemegang IUP Operasi Produksi teml?aga, IUP~ Operasi
Produksi tembaga, dan IUP Operas! Produksl khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian tembaga yang memiliki produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/ atau pemurnian berupa lumpur anoda dan tembaga telurid yang belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diamankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemegang IUP Operasi Produksi pasir besi, IUPK Operasi Produksi pasir besi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian pasir besi yang memiliki produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian berupa terak yang belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diamankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi timah, IUPK Operasi Produksi timah, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian timah yang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian logam timah wajib memisahkan dan mengolah mineral ikutannya berupa zirkon, ilmenit, rutil, monasit, xenotim, dan mengolah terak dengan batasan produk mlnlmum pengolahan dan/ atau pemurnian mineral logam sebagaimana tercantum dalam Lampi ran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi timah, IUPK Operasi Produksi timah, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian timah serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang menjual komoditas tam bang timah, termasuk produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian serta mineral ikutannya berupa zirkon, ilmenit, rutil, monasit, xenotim, dan terak ke luar negeri wajib memenuhi batasan mlnlmum pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas tam bang mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi timah, IUPK Operasi Produksi timah, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian timah yang memiliki produk samping mineral ikutan berupa zirkon, ilmenit, rutil, monas it, xenotim, dan terak yang belum memenuhi batasan mlnlmum pengolahan dan/ atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diamankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABV ...
- 12 BABV KERJA SAMA UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN
Pasal 15 (1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat melakukan kerja sama, dengan mengutamakan kepentingan nasional, untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam pengolahan danl atau pemurnian komoditas tambang dengan; , a. lembaga penelitian dan pengembangan pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral; b. lembaga penelitian dan pengembangan independen yang kompeten; dan/atau c.
perguruan tinggi negeri danl atau swasta.
(2) Penelitian dan pengembangan dalam pengolahan danl atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi kegiatan: a. pemecahan masalah dan efisiensi proses; b. validasi teknologi baru dan belum teruji; . . c. penguasaan teknologi, alih teknologi, dan InovaSl teknologi; danl atau d. kelayakan tekno-ekonomi. (3) HasH penelitian dan pengembangan dalam pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar bagi Menteri untuk melakukan peninjauan kembali batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian mineral tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. BAB VI SANKS I ADMINISTRATIF
Pasal 16 (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 12 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5), atau Pasal 14 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dikenai sanksi administratif. (2) Pemegang ...
- 13 (2) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan
dan/atau pemurnian yang melakukan peianggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5), Pasal 6, Pasal 12 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5), atau Pasal 14 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dikenai sanksi administratif. (3) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau Pa.sal 14 ayat (2) dikenai sanksi administratif. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan pengolahan dan/ atau pemurnian atau kegiatan pengangkutan dan penjualan; dan/atau c.
pencabutan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 17 Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu peringatan masingmasing paling lama 1 (satu) bulan. Pasal 18 (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 belum melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) hurufb.
(2) Sanksi ...
- 14 (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. Pasal 19 Sanksi administratif berupa pencabutan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IVP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c dikenakan kepada pemegang IVP Operasi Produksi, IVPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemumian, atau IVP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sernentara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
BAB VII KETENTVAN LAIN-LAIN
Pasal20 (1) Pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan yang akan menjual mineral yang tergali pada tahap kegiatan eksplorasi atau studi kelayakan wajib menjualnya di dalam negeri. (2) Pemegang IVP Operasi Produksi untuk penjualan yang tidak bergerak pada bidang usaha pertambangan yang akan menjual mineral yang tergali wajib menjualnya di dalam negeri. BABIX KETENTVAN PERALIHAN
Pasa121 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dilarang untuk menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Men teri ini.
PasaI22 ...
- 15 Pasa122 (1) Pemegang
IUP Eksplorasi dan Kontrak Karya tahap eksplorasi danl atau studi kelayakan yang sedang menyusun danl atau yang telah me nyu sun studi kelayakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib melakukan penyesuaian rencana batasan minimum pengolahan danl atau pemurnian komoditas tambang mineral tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri inL
(2) Pemegang
IUP Eksplorasi dan Kontrak Karya tahap eksplorasi dan/atau studi kelayakan wajib menyampaikan laporan perkembangan penyesuaian rencana batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral tertentu dalam studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan evaluasi. (3) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi dan Kontrak Karya tahap eksplorasi dan/atau studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan penyesuaian batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini atau tidak dapat melakukan rencana kerja sama pengolahan dan/ atau pemurnian dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengolahan dan/ atau pemurnian. Pasal23
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya yang
telah melakukan tahap kegiatan konstruksi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib melakukan penyesuaian rencana batasan minimum pengolahan danl atau pemurnian komoditas tambang mineral tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya tahap konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan perkembangan penyesuaian rencana batasan minimum pengolahan danl atau pemumian komoditas tambang mineral tertentu secara berkala kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan evaluasi. (3) Dalam ...
- 16 -
(3) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan Kontrak Karya tahap konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan penyesuaian batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas tambang mineral tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini atau tidak dapat melakukan rencana kerja sarna dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengolahan danj atau pemurnian. Pasa124 (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah berproduksi
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini untuk berbagai jenis komoditas mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan tertentu wajib melakukan penyesuaian rencana batasan minimum pengolahan danjatau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan perkembangan penyesuaian rencana batasan minimum pengolahan danjatau pemurnian mineral tertentu secara berkala kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupatijwalikota sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan evaluasi. (3) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan penyesuaian batasan minimum pengolahan danj atau pemurnian sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini atau tidak dapat melakukan kerja sarna dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengolahan dan/ atau pemurnian. Pasa125 (1) Pemegang Kontrak Karya yang telah berproduksi sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini wajib melakukan penyesuaian rencana batasan mInImum pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
(2) Pemegang ...
- 17 -
(2) Pemegang Kontrak Karya yang telah berproduksi wajib menyampaikan laporan perkembangan penyesuaian rencana batasan mlnlmum pengolahan danl atau pemumian mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Direktur Jenderal dengan tembusan gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan evaluasi. (3) Dalam
hal pemegang Kontrak Karya tidak dapat melakukan penyesuaian batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) atau tidak dapat melakukan kerja sarna dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib berkonsultasj dengan Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengolahan danl atau pemurnian.
BABX KETENTUAN PENUTUP Pasa126 Peraturan Menteri diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Negara.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2012 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. JERO WACIK Diundangkan di Jakarta padatanggal 6 Februari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 165 §{;\.1JA:C;~lt,Sesuai
dengan aslinya
KEMENTERtAN1~~NERQ,~DAN SUMBER DAYA MINERAL
",.',::~,;:~p'.ill~ Biro:,':A:ukum dan Humas
~.".:.:.~'.i\~~
'J . ' . ' . . \~,. . .
.
.
.
,
.,
"
" .. .:/ ,.:$/ yanto ..
,
,
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2012 TANGGAL: 6 FEBRUARI 2012 BATASAN MINIMUM PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN KOMODITAS TAMBANG MINERAL LOGAM Komoditas No. 1.
Mineral
Bijih/ore Tembaga (proses peleburan)
a. b. c. d.
Kalkopirit Bomit Kuprit Kovelit
Produk Samping/ Sisa Hasil/ Mineral Ikutan a. Lumpur anoda
b. Tembaga telurid Tembaga (proses pelindian)
a. b. c. d.
Kalkopirit Bornit Kuprit Kovelit
Batasan Produk Minimum Untuk Dijual Ke Luar Negeri Katode eu > 99,90/0 eu a. Au >99% b.Ag > 990/0 c. Pd > 990/0 d. Pt > 990/0 e. Se >99% f. Te > 99% a. b. a. b. c. d. e. f.
g. a. b.
eu Te eu Au Ag Pd Pt Se Te Au Au
> 990/0 > 990/0 > 99% > 990/0 > 990/0 > 99% > 990/0 >99% > 99% > 99% > 990/0
2.
Emas
a. Native b. Associated minerals
3.
Perak
a. Native b. Associated minerals
a. Ag > 99% b.Ag > 990/0
4.
Timah
Kasiterit
Sn > 99,85 % Mineral Ikutan a. Zirkon b. Ilmenit c. Rutil d. Monasit e. Xenotim
Terak
(Zr02+ Hi) >990/0 FeTi03 > 990/0 Ti02 >98% Logam oksida tanah jarang (REO) (>99 % ) e. Logam oksida tanah jarang (REO H) (>99%) f. Logam Jarang > 990/0 a. W>99 % b. Ta20s > 990/0 c. Nb20S> 990/0 d. Sb20S > 990/0
a. b. c. d.
-2 -
Komoditas No. 5.
Mineral
Bijih/ore Timbal dan Seng
Galena Spalerit Smithsonit Hemimorfit (kalamid) Kromit a. b. c. d.
6.
Kromium
7.
Molibdenum
a. Molibdenit b. Wulfenit
8.
Platinum group metal
9.
Bauksit
a. Native h. Sperrylit c. Braggit d. Laurit a. Gibbsit h. Diaspor c. Boehmit
10.
Bijih besi
11.
Pasir besi
a. b. c. d.
Produk Samping/ Sisa Hasll/ Mineral Ikutan
a. Emas b. Perak
Au > 99% Ag > 990/0 a. Logam paduan (alloy) > 600/0 Cr Cr> 99% b. a. Logam paduan (alloy) > 60% Mo b. Mo > 99% Pt > 99%
a. Smelter grade alumina > 99% Ab03 b. Chemical Grade Alumina > 990/0 Ab03 > 99% Al(OH)3 c. Al > 990/0 Sponge iron> 850/0 Fe Pig iron> 940/0 Fe
Hematit Magnetit Pirit Goetit/laterit
a. Titanomagnetit b. Ilmenit c. Rutil
Batasan Produk Minimum Untuk Dijual Ke Luar Negeri Bullion > 90% Pb Bullion > 900/0 Zn
Terak
Sponge iron> 80% Fe Logam paduan (Alloy) > 88% Fe Pig iron> 940/0 Fe a. Ti02 >980/0 b. Logam paduan (Alloy) > 65% Ti c. V20S> 14.0% d. Logam paduan (Alloy) > 650/0 V
- 3 -
Komoditas
Produk Samping/ Sisa Hasil/ Mineral lkutan
No. 12.
Nikel dan/atau kobalt (proses peleburan) a. Saprolit b. Limonit
a. b. c. d. e.
Pentlandit Garnerit Serpen tini t Karolit Pirit f. Goetit
Batasan Produk Minimum Untuk Dijual Ke Luar Negeri a. Ni Mate> 70% Ni b. FeNi (saprolit) > 16% Ni c. FeNi (limonit/ campuran) > 10% Ni d. NPI (Nickel Pig Iron) > 6% Ni
Nikel dan/atau kobalt (proses pelindian) Limonit
a. MHP (Mix Hydroxide Presipitate) > 25% Ni b. MSP (Mix Sulfide Presipitate) > 450/0 Ni c. Ni > 99% d. Co> 99% e. Cr > 99% Sponge FeNi > 4% Ni
13.
Nikel dan/atau kobalt (proses reduksi) a. Saprolit b. Limonit Mangan
14.
Antimon
a. Pirolusit b. Psilomelan c. Braunit d. Manganit Stibnit
a. Logam paduan (Alloy) > 60 % Mn b. Mn02 > 98% a. Sb > 99% b. Sb20S > 990/0
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. JERO WACIK
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2012 TANGGAL: 6 Februari 2012 BATASAN MINIMUM PENGOLAHAN KOMODITAS TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM No. 1.
Komoditas Kalsit (Batu Kapur I gamping)
Nama Produk a. Kapur tohor
Batasan Produk Minimum Untuk Dijual Ke Luar Negeri a. CaO > 96%
(quick lime)
b. Kapur padam
b. Ca(OH)2 an tara 70-74%
(hydrated lime)
2.
Feldspar
3.
Kaolin
c. Ground Calcium Carbonate (GCC) d. Presipated Calcium Carbonate (PCC) a. Bahan keramik; dan b. Gelas Filler
Coating
4.
Bentonit
5. 6.
Zeolit Silika (Pasir kuarsa)
Ca Bentonit (bahan pemucat warn a) Zeolit aktif a. Bahan Kaca b. Gravel pack
c. Ukuran butir
<
1000mesh
d. CaC03> 98%, bj a. b. a. b.
<
0,7 glce
(K20 + Na20) > 10%; dan Fe203 < 10/0 whiteness> 790/0;
ukuran butir > 2 mikron < 30%; c. ukuran butir > 5 mikron < 120/0; d. Si02 antara 46,73 - 47,80%; dan e. Ab03 antara 37,30 - 37,84 % a. whiteness > 830/0; b. ukuran butir > 2 mikron < 71 % ; c. ukuran butir > 5 mikron < 30/0; d. Si02 an tara 46,73 - 47,80%; dan e. Ab03 antara 37,30 - 37,84(Yo Bleaching power 25,38 - 38,110/0 KTK >100 meq Si02> 800/0 dalam bentuk cullet a. Si02> 98,50/0; b. Roundness> 60%; c. Spherecity > 70 010; d. Kelarutan dalam asam < 1,3% ; dan e. Mampu pecah pad a tekanan 5000 psi, fraksi ukuran -40+70 mesh < 6,2 010
-2-
No. 7.
Komoditas Zirkon
Nama Produk Zirkonia
a.
b. 8.
Intan
a.Intan b. Konsentrat (Au dan Pt) diamankan
a. b. c.
Batasan Produk Minimum Untuk Dijual Ke Luar Negeri (Zr02+ Hf) > 99%; danl atau U308 dan Th02 Intan Au > 990/0 Pt > 99%
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd. JERO WACIK
Sa!.ina{l sesuai dengan aslinya KEMENTERlANENER~J DAN SUMBER DAYA MINERAL '~ir,()~an Humas,
(,;epaJa e
. "'"
Susyanto
LAM PI RAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2012 TANGGAL: 6 Februari 2012 BATASAN MINIMUM PENGOLAHAN KOMODITAS TAMBANG BATUAN No.
Batasan Produk yang dijual ke luar negeri setelah melalui proses
Komoditas
Keterangan Produk flotasi berupa konsentrat
Flotasi
l.
Toseki
2.
Marmer
3.
Onik
4.
Perlit
5.
Slate (Batu Sabak)
6.
Granit
7.
Granodiorit
8.
Gabro
9.
Peridotit
10.
Basalt
11.
Opal
12.
Kalsedon
13.
Chert (Rijang)
14.
Jasper
15.
Krisoprase
16.
Garnet
17.
Giok
18.
Agat
19.
Topas
Pemotongan dan/ atau Pemolesan
Khusus pemotongan ukuran tergantung pasar
Penggerusan dan Pemanasan Pemotongan
Pemilahan ukuran atau pemotongan
Ukuran tergantung pasar
Pemolesan
Ukuran dan bentuk tergantung pasar
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. JERO WACIK .;,"~Salin€Ul
sesuai dengan aslinya
KEMENJERIANEN'Ef{QI DAN SUMBER DAYA MINERAL /. ,Kepala Bir6,I~ukum dan Humas,
::-'~
