RENCANA TATA KOTA DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN CITY WALK DI SURAKARTA

RENCANA TATA KOTA DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN CITY WALK DI SURAKARTA

Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : Prastiwi Ari Yuniati E. 1104062

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi) RENCANA TATA KOTA DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN CITY WALK DI SURAKARTA

Disusun Oleh : PRASTIWI ARI YUNIATI NIM : E. 1104062

Disetujui untuk Dipertahankan

Pembimbing I

Pembimbing II

SURANTO,S.H., M.H.

AMINAH,S.H., M.H.

NIP 131 571 612

NIP 130 935 225

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi) RENCANA TATA KOTA DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN CITY WALK DI SURAKARTA

Disusun Oleh : PRASTIWI ARI YUNIATI NIM : E. 1104062

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari

: Senin

Tanggal

: 3 Maret 2008

TIM PENGUJI 1. ( H. Sutedjo, S.H., M.M.) Ketua

: ...............................................

2. ( Aminah, S.H., M.H. ) Sekretaris

: ...............................................

3. ( Suranto, S.H., M.H. ) Anggota

: ...............................................

MENGETAHUI Dekan,

MOH. JAMIN, S.H., M.HUM. NIP. 131 570 154

ABSTRAK

PRASTIWI ARI YUNIATI, 2008. RENCANA TATA KOTA DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN CITY WALK DI SURAKARTA. Fakultas Hukum UNS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengetahui apakah rencana tata kota mampu mendukung pelaksanaan pembangunan City Walk di Kota Surakarta selain itu juga untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pembangunan city walk di Kota Surakarta dan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas tata Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data utama, sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, kuisioner dan penelitian kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif data. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Rencana Tata Kota mampu untuk mendukung pelaksanaan pembangunan City Walk di kota Surakarta. Hal ini dapat dilihat dengan sudah berjalannya pembangunan City Walk di Kota Surakarta. Walaupun pembangunan City Walk di Surakarta baru selesai dua tahap saja, tetapi hasil dari pembangunan City Walk tersebut sudah dapat dinikmati. Hambatan yang timbul dalam pembangunan City Walk adalah hambatan teknis dan non teknis. Hambatan teknis antara lain :kurangnya anggaran, keberadaan material paving yang terbatas, banyak gang-gang di sekitar jalur pembangunan City Walk, dan banyak orang yang lalu-lalang di sekitar area pembangunan City Walk. Hambatan non teknis adalah : banyaknya PKL dan becak yang mangkal di sekitar area pembangunan City Walk, banyak terdapat area parkir dan kendaraan bermotor yang lalu lalang sehingga mengganggu jalannya pembangunan City Walk. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain : Pemerintah Kota Surakarta menganggarkan dana pembangunan City Walk secara jelas dalam APBD, Pemerintah Kota Surakarta mendatangkan material paving dari luar daerah Surakarta untuk pembangunan jalur City Walk, Pada saat pembangunan area City Walk sedang berjalan, jalan-jalan atau gang-gang yang terkena jalur pembangunan City Walk ditutup dan dialihkan ke jalur atau gang-gang lain, Pembangunan jalur City Walk dibangun secara bertahap, jadi apabila jalur City walk sebagian sudah selesai maka bisa digunakan oleh para pejalan kaki yang hendak masuk area perkantoran.Untuk mengatasi hambatan non teknis dalam pembangunan City Walk bisa dilakukan dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Dengan cara langsung adalah dengan pemberian penyuluhan-penyuluhan dengan cara mengundang langsung warga sekitar, para komunitas becak, dan para PKL di sekitar lokasi pembangunan. Dengan cara tidak langsung adalah diadakan penyuluhan melalui televisi, melalui radio dan media massa.

MOTTO

Cara menghilangkan rasa takut adalah dengan menjalani atau melakukan hal yang kita takuti tersebut. (H.R Ibnu Hibban dan Baihaqi)

Kemurnian cinta justru ada ketika kita tidak takut untuk kehilangannya, pembuktian cinta justru ada hanya dalam jalannya masa, dan cinta yang sebenarnya justru adalah ketika kita tidak harus memilikinya. Nikmatilah cinta selagi engkau bisa, reguklah alirannya yang halus dan menghanyutkan, tetapi sekali lagi relakan dia pergi kapanpun dia menghendaki (gustav)

Nil itu menjadi kering oleh Mesirku yang mulai berubah..... (Maria Girgis)

Seseorang yang kita pikir adalah milik kita ternyata di bukan benar-benar milik kita kita memiliki hatinya, cintanya, raganya dan tubuhnya’ tapi kita tak kan pernah memiliki jalan hidupnya (A. Widianto)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Penulisan hukum merupakan salah satu persyaratan yang harus ditempuh dalam rangkaian kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan juga merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum dalam menempuh jenjang kesarjanaan S1. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya. Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada : 1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 2. Bapak Suranto,S.H. MH selaku Pembimbing I penulisan skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini. 3. Ibu Aminah, S.H MH selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara sekaligus sebagai Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini 4. Bapak Handojo Leksono, S.H. selaku Pembimbing Akademik penulis. 5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum UNS. 6. Bapak Ir Arif Nurhadi, MM selaku Kepala Sub Dinas Tata Bangunan di Dinas Tata Kota Surakarta yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis selama mengadakan penelitian 7. Ayah dan Ibu yang selalu mendukungku dan memberikan kasih sayangnya padaku 8. Adikku Oentari yang paling kusayangi terima kasih atas segala doanya.

9. Mas Andri yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang serta dorongan serta memberiku motivasi lebih 10. Sahabat dan Kakak terbaikku Agusta Widianto SH yang selama ini memberikan semangat dan dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 11. Sahabatku Kingkin, Riztha, Mitha, Fafa yang selalu menemaniku dan memberikan dorongan. Persahabatan kita akan selalu utuh dan indah selalu 12. Sebastian Ardy, tetap semangat dalam hidup. Terima kasih atas doanya 13. Om Sapto terimakasih telah memberiku inspirasi dalam penulisan skripsi ini 14. Saudara-saudaraku, Pakdhe, Budhe, Om, Bulik, Mbak Tyas, Bety, Pipit, Mas Nunuk terima kasih atas doa dan suportnya untuk dapat menyelesaikan skripsi 15. Teman-teman Fakultas Hukum Fiah, Widya, Ciput, Koko, Maya, Bledug, Ucup, Ridwan, Dita, Budi, Gembul, Tigor, Wibi, Kunti terima kasih atas dukungannya. 16. Teman-temanku Susi, Thessa, Anang, Rizal, Ancha, Aryo Makasih doa dan dukungannya. Suskes buat kalian 17. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum, ”VIVA JUSTICIA KAMI BANGGA ADA DISINI”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu dengan lapang dada penulis ingin mengharapkan segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan hukum ini.

Surakarta,

Januari 2008 Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...........................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN............................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN.............................................................................

iii

ABSTRAK ..........................................................................................................

iv

HALAMAN MOTTO .........................................................................................

v

KATA PENGANTAR ........................................................................................

vi

DAFTAR ISI.......................................................................................................

viii

DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................

x

DAFTAR LAMPIRAN.......................................................................................

xi

BAB I

PENDAHULUAN............................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah..............................................................

1

B. Perumusan Masalah ....................................................................

4

C. Tujuan Penelitian ........................................................................

4

D. Manfaat Penelitian ......................................................................

5

E. Metode Penelitian .......................................................................

5

F. Sistematika Skripsi......................................................................

10

TINJAUAN PUSTAKA....................................................................

12

A. Kerangka Teori...........................................................................

12

1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah...................

12

2. Tinjauan Umum Tentang Pembangunan...............................

16

3. Tinjauan Umum Tentang Tata Kota .....................................

18

4. Tinjauan Umum Tentang City Walk.....................................

25

B. Kerangka Pemikiran...................................................................

31

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...............................

33

A. Diskripsi Dinas Tata Kota ..........................................................

33

1. Sejarah Kota Surakarta..........................................................

33

BAB II

BAB III

2. Kedudukan Dinas Tata Kota Surakarta Dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kota Surakarta .................................

35

3. Kedudukan Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Tata Kota Surakarta ...............................................................................

39

4. Struktur Organisasi Dinas Tata Kota Surakarta....................

40

5. Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tata Kota Surakarta

42

B. Rencana Tata Kota dalam mendukung Pelaksanaan Pembangunan City Walk di Kota Surakarta.......................................................

48

1. Rencana Tata Kota Tentang Konsep City Walk....................

48

2. Pelaksaan Pembangunan City Walk di Surakarta..................

66

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pembangunan

BAB IV

City Walk di Kota Surakarta dan Solusinya ...............................

72

1. Faktor-faktor Penghambat....................................................

72

2. Solusi....................................................................................

75

SIMPULAN DAN SARAN.............................................................

77

A. Kesimpulan.................................................................................

77

B. Saran-Saran ................................................................................

78

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Model Analisis Interaktif ........................................................ ............................................................................................................................... 10 Gambar 2 : Bagan Kerangka Pemikiran ............................................................... ............................................................................................................................... 31 Gambar 3 : Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Surakarta..................... ............................................................................................................................... 38 Gambar 4 : Bagan Struktur Dinas Tata Kota Surakarta........................................ ............................................................................................................................... 41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

I.

Surat Ijin Penelitian

Lampiran

II.

Surat Keterangan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Tujuan Negara Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, antara lain : memajukan kesejahteran umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, serta menjaga ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibentuk pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Indonesia sebagai negara yang sedang membangun berusaha untuk melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual, dinmana pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk memperlancar pembangunan tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian kewenangan pemerintahannya kepada Pemerintah Daerah atau daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan asas Desentralisasi Saat ini separuh penduduk dunia bermukim di kawasan perkotaan dan diperkirakan jumlahnya akan meningkat menjadi 70 persen pada tahun 2050. Penduduk suatu kota pada hakekatnya telah mempunyai hasrat untuk selalu berkembang. Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan kemajuan diberbagai bidang dewasa ini sangat pesat, sehingga perlu adanya suatu penangganan yang lebih intensif, agar kemajuan yang terjadi dapat bermanfaat bagi masyarakat. Perkembanggan kota-kota di Indonesia senantiasa diikuti permasalahan perkotaan yang kompleks, antara lain munculnya rumah-rumah kumuh yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat yang tinggal disana serta kualitas lingkungannya, 1

Transportasi yang tidak aman dan tidak nyaman,pencemaran udara,keadaan PKL yang permanen, hunian liar, pelanggaran ketertiban umum merupakan masalahmasalah yang sering muncul. Untuk itu maka dengan tidak henti-hentinya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menghimbau agar masalah pembinaan tata kota lebih ditingkatkan. Pembinaan tata kota di sini diartikan sebagai memberikan pengarahan, bimbingan serta melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota sehingga tercipta keadaan dan kondisi kehidupan dan penghidupan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan lingkungan yang bersih, sehat, rapi, indah. Sebab lingkungan-lingkungan yang sehat, rapi dan indah itu tentu menjadi idaman baik bagi masyarakat desa maupun masyarakat kota. Selain itu juga, pembinaan tata kota dimaksudkan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan kota-kota yang serasi satu dengan yang lainnya dan serasi pula dengan yang menjadi kawasan lingkungannya. Tidak dapat dipungkiri bila saat ini banyak kualitas ruang kota kita semakin menurun dan masih jauh dari standar minimum sebuah kota yang nyaman terutama pada penciptaan maupun pemanfaatan ruang terbuka yang kurang memadai. Penurunan kualitas itu antara lain dari tidak ditata dan kurang terawatnya pedestrian atau ruang pejalan kaki, perubahan fungsi taman hijau, atau telah menjadi tempat mangkal aktivitas tertentu yang mengganggu kenyamanan warga kota lain untuk menikmatinya. Demikian pula halnya di Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta berkewajiban mengelola aset kota agar menjadi lebih produktif dan efisien. Sehingga akan berdampak pada peningkatan kesehjahteraan masyarakat. Demi menciptakan kualitas tata ruang kota maka Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013. Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut untuk menciptakan suasana kenyamanan di Surakarta setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya

Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013 kemudian Pemerintah Kota Surakarta melakukan penataan kota melalui kebijaka-kebijakan yang ditetapkan, Salah satunya dengan perncanaan pembangunan City Walk disepanjang jalan Slamet Riyadi sisi Selatan jalan dilanjutkan ke Pasar Gedhe. Pembangunan City Walk ini dilakukan tanpa mengubah ciri khas kota Solo sendiri. Rencana pembangunan City Walk bertujuan untuk memfasilitasi para pejalan kaki atau memfaatkan fungsi dari jalur lambat . Rencana pembangunan City Walk dimungkinkan akan berdampak pada beberapa bidang antara lain pada bidang ekonomi, antara lain munculnya para pedagang dan pedagang kaki lima baru, sosial budaya, lingkungan fisik, ketertiban umum, dan sebagainya. Pembangunan City Walk tidaklah mudah perlu didukung oleh warga surakarta sendiri serta Pemerintah daerah kota Surakarta. Di ruang terbuka ini tak lupa disediakan tempat untuk duduk-duduk dan kawasan berair, seperti kolam ikan atau air mancur. Dengan adanya City Walk diharapkan Kota Surakarta menjadi Kota yang lebih nyaman, ramah, serta diharapkan dapat menjadi alternatif dalam upaya menghidupkan serta mengangkat kawasan kota yang sudah pudar, konservasi kota tua.. Rencana pembangunan City Walk di Surakarta terinspirasi dari Orchard Road Singapura, yang mampu menjadikan kota terkesan ramah dan nyaman. Gambaran kota Surakarta .dalam hal ini pembangunan City Walk yang akan dilakukan tanpa mengubah ciri khas kota Surakarta sendiri. Selain berbagai dampak ekonomi dan pariwisata kota yang diharapkan muncul, keberadaan City Walk yang menempati jalur lambat sebuah jalan protocol (menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan , merupakan jalan kolektor), diperkirakan juga akan membawa implikasi yang cukup banyak antara lain:aspek trasportasi(sirkulasi dan perparkiran), tata ruang kota, perdagangan (munculnya pedagang dan PKL baru), ketertiban umum dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis berusaha menyusun skripsi dengan judul ” RENCANA TATA KOTA DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN CITY WALK

DI

KOTA SURAKARTA”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Apakah rencana tata kota mampu mendukung pelaksanaan pembangunan City Walk di Kota Surakarta ? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pembangunan city walk di Kota Surakarta dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Obyektif a) Untuk mengetahui kemampuan rencana tata kota dalam mendukung pelaksanaan pembangunan City Walk di Kota Surakarta. b) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pembangunan city walk di Kota Surakarta dan solusinya. 2. Tujuan Subjektif a) Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan skripsi sebagai syarat mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. b) Untuk menambah memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis. c) Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyratan untuk mencapai gelar keserjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. b) Untuk sedikit memberi pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 2. Manfaat Praktis a) Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian Sebelum menguraikan tentang metode penelitian, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian tentang metode itu sendiri. Kata “ metode “ berasal dari bahasa yunani methodos, yang berarti cara kerja, upaya, atau jalan suatu kegiatan pada dasarnya adalah salah satu upaya, dan upaya tersebut bersifat ilmiah dalam mencari kebenaran yang dilakukan dengan mengumpulkan data sebagai dasar penentuan kebenaran yang dimaksud. (Koentjoroningrat, 1993 : 22). Metode penelitian adalah “suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan

cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian”.(Winarno Surachman, 1990:26). Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang akan dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi, yang didasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan jenis penelitian. 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama, dimana penulis langsung terjun ke lokasi penelitian. 2. Sifat Penelitian Penelitian yang penulis susun adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif menurut Prof. Dr Soerjono Soekanto adalah Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah tertutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 2001 : 10). Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi analisa dan interprestasi data yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulankesimpulan yang dapat didasarkan penelitian data itu. 3. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya

yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2001 : 250). 4. Lokasi Penelitian Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surakarta dengan pertimbangan bahwa Dinas Tata Kota Surakarta merupakan instansi yang bertugas mengatur perancanaan tata kota, salah satunya adalah program pembangunan City Walk di Surakarta 5. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. a) Data Primer Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara atau observasi terhadap responden dalam penelitian. b) Data Sekunder Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu, Pertama sumber data primer yaitu Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surakarta, Kedua, sumber data sekunder yang terdiri dari : a) Bahan Hukum Primer Yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain : (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 tentang Tata Ruang (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

(3) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (5)

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013

b) Bahan Hukum Sekunder Yaitu hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, artikel koran dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. c) Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan sebagainya. 6. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : a) Data Primer Untuk mendapatkan data primer, adalah dengan cara wawancara. Dalam penelitian ini penulis akan secara langsung mewawancarai Pejabat Dinas Tata Kota Kota Surakarta. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terarah, terpimpin dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap dan seteliti mungkin. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Bapak Ir Arif Nurhadi, MM selaku Kepala Sub Dinas tata Bangunan di Dinas Tata Kota Surakarta. b) Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder adalah dengan penelitian atau kepustakaan atau library research guna memperoleh bahan-bahan hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan landasan teori. 7. Teknik Analisis Data Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Maleong, 2002:103). Penulis menggunakan

model

analisis interaktif

(interaktif model of analisis), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian (HB. Sutopo, 2002 :35). Tiga tahap tersebut adalah : a) Reduksi Data Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

b) Penyajian Data Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan. c) Menarik Kesimpulan Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan,

pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan (HB. Sutopo, 2002:37). Berikut ini penulis memberikan ilustrasi bagan dari tahap analisis data:

Pengumpulan data

Penyajian data

Reduksi data

Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Gambar 1 : Bagan Model Analisis Interaktif

F. Sistematika Skripsi BAB I

: Pendahuluan Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II

: Tinjauan Pustaka Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran.

BAB III

: Hasil Penelitian dan Pembahasan Pada bab ini memuat diskripsi lokasi penelitian yaitu Dinas Tata Kota Surakarta dan hasil penelitian, yaitu : rencana tata kota dalam mendukung pelaksanaan pembangunan City Walk di Kota Surakarta

dan Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pembangunan City Walk di Surakarta dan solusinya. BAB IV

: Simpulan dan Saran Bab ini berisi simpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah a) Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu dalam UndangUndang Nomor. 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa pemerintah daerah itu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan itu terdapat hubungan pemerintah dan pemerintah daerah yang lain baik kewenangan, hubungan pelayanan umum, keuangan, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara adil dan selaras. (Ni”matul Huda, 2006: 340) Penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 menegaskan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini

ditentukan

menjadi

urusan

pemerintah.

Dalam

rangka

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. (Ni”matul Huda, 2006: 350) Penyelenggaraan urusan pemerintahan itu dapat dilimpahkan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan / atau pemerintahan desa. Pembagian urusannya itu berdasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/ tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan b) Asas-asas pemerintahan daerah Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah itu berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah : 1) Asas Desentralisasi Yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Asas Dekonsentrasi Yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 3) Asas Tugas Pembantuan Yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu

c) Prinsip-prinsip pemerintahan daerah Menurut Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu terdapat beberapa prinsip dalam pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu: 1) Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah; 2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab; 3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas. 4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antara Daerah; 5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom dan karenanya dalam Daerah d) Otonomi Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah, otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan Umum Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip

bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan

berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian

hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia

dalam

rangka

mewujudkan tujuan negara.

2. Tinjauan Umum Tentang Pembangunan Pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang merupakan syarat mutlak bagi setiap warga negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang dalam rangka mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai. Tentunya beban dan pelaksanaan pembangunan itu akan selalu berbeda tergantung

dari

situasi

dan

kondisi

masing-masing

negara

yang

melaksanakannya. Kemerdekaan dan kedaulatan yang dicapai telah membuka jalan bagi pemenuhan cita-cita tersebut. Kemauan politik untuki mencapai dimiliki, begitu juga dengan kekayaan alam dan terdapatnya kaum cendekiawan, ilmuwan serta tenaga ahli yang siap untuk mengelola berbagai potensi yang telah tersedia. Namun demikian cita-cita tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya suatu kemauan untuk menggunakan segala potensi kekuatan nasional yang dimiliki serta memadukannya dalam bentuk pengelolaan yang berdaya guna dan berhasil guna. Proses pengelolaan inilah yang akan menentukan berhasil tidaknya pembangunan nasional di berbagai bidang dan pada gilirannya akan menentukan pula kemauan bangsa tersebut untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu ”perubahan” yang mewujudkan suatu kondisi yang lebih baik dari sekarang baik secara materiil

maupun spiritual. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh setiap individu yang bernaung dalam suatu sistem kemasyarakatan guna mencapai hasil akhir yang diinginkan.. Selain pengertian itu pembangunan juga disebut sebagai suatu ”pertumbuhan” yang merupakan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Pertumbuhan disini mencakup semua aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial dan politik yang berjalan seirama dengan keadaan yang saling menunjang (Suryati Rizal, 1988 : 22). Sondang P Siagian mengemukakan bahwa terdapat beberapa ide pokok yang menjadi dasar suatu pembangunan, yaitu : a) Pembangunan sebagai suatu ”perubahan” yang mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Pengertian perubahan ke arah kondisi yang lebih baik tidak hanya dalam arti yang sempit seperti peningkatan taraf hidup, tetapi juga dalam segala aspek kehidupan yang lainnya, karena satu segi kehidupan memiliki kaitan yang erat dengan segi kehidupan lainnya karena manusia bukan ganya makhluk ekonomi, tetapi juga makhluk sosial dan makhluk politik. b) Pembangunan diartikan sebagai suatu pertumbuhan, hal ini menunjukkan kemampuan suatu kelompok masyarakat untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pertumbuhan ini diartikan sebagai suatu yang mutlak yang harus terjadi dalam pembangunan, yang meliputi semua aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial dan politik yang berjalan seirama dengan keadaan yang saling menunjang. c) Pembangunan sebagai suatu rangkaian tindakan atau usaha yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat yang bernaung dalam suatu sistem kemasyarakatan guna mencapai hasil akhir yang diinginkan. Dalam hal ini diharapkan suatu kesadaran yang tidak hanya terbatas pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, tetapi meliputi seluruh warga pada semua lapisan dan tingkatan serta timbul dari dalam diri

sendiri. Pembangunan tidaklah terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan,

sehingga

tercapai

keadaan

yang

lebih

baik

dengan

pertumbuhan yang berlangsung secara terus menerus. d) Pembangunan

harus

didasarkan

pada

suatu

rencana.

Artinya

pembangunan itu harus dengan sengaja dan ditentukan secara jelas, tujuan, arah dan bagaimana pelaksanaannya. e) Pembangunan diharapkan bermuara pada satu ”titik akhir” tertentu seperti masalah keadilan soaial, kemakmuran yang merata, kesejahteraan material, mental dan spiritual. Namun demikian ”titik akhir” ini mempunyai sifat sifat yang sangat relatif dan sukar untuk dibayangkan. Kenyataannya adalah selama masih terdapat suatu masyarakat selama ini pulalah kegiatan-kegiatan pembangunan akan terus dilaksanakan (Suryati Rizal, 1988 : 23). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembangunan adalah suatu kegiatan untuk mencapai cita-cita suatu masyarakat untuk memperbaiki kehidupan serta secara sadar dan terencana telah dan akan terus berlangsung. Atau dengan kata lain pembangunan merupakan tindakan atau usaha yang dilakukan secara sadar untuk melakukan perubahan-perubahan yang mendasar terhadap sikap mental, struktur sosial dan lembaga-lembaga masyarakat yang ditujukan untuk mengacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan sektor lainnya (Suryati Rizal, 1988 : 24).

3. Tinjauan Umum Tentang Tata Kota a) Pengertian Kota Kota adalah pemukiman yang relatif besar, padat, dan permanen, yang dihuni oleh individu-individu yang heterogen dalam arti sosial, dan sudah merupakan masyarakat dengan organisasi teratur. Sedangkan kedudukan kota sendiripada masa sekarang ini dari tahun ke tahun semakin meningkat, yang pada dewasa ini rupanya tidak hanya dalam

statusnya sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian saja, tetapi lebih banyak mengandung berbagai arti sosial lainnya b) Klasifikasi Kota 1) Kota ditinjau dari segi Yuridis-Administratif Kota dapat didefinikan sebagai suatu daerah tertentu dalam wilayah negara di mana keberadaanya diatur oleh Undang-Undang ( perturan tertentu ), daerah mana dibatasi oleh batas-batas administratif yang jelas yang keberadaanya diatur oleh Undang-Undang/peraturan tertentu dan ditetapkan berstatus sebagai kota dan berperintahan tertentu dengan segala hak dan kewajibannya dalam mengatur wilayah kewenangannya (Hadi SabariYunus, 2005:11). Sementara menurut Sujarto ( 1970 ), kota adalah suatu wilayah negara atau suatu areal yang dibatasi oleh batas-batas administrative tertentu, baik berupa garis yang bersifat maya/abtrak ataupun batasbatas fifikal ( misalnya sungai, jalan raya, lembah, barisan pegunungan dan lain sebagainya ) yang berada dalam wewenang sustu tingkat pemerintahan tertentu yang berhak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga di wilayah tersebut ( UU No.18 Th. 1965, Bab I ayat 1 serta rancangan UU. Tentang pokok Bina Kota Bab I Pasal 1 mengenai pengertian Kota). 2) Kota ditinjau dari segi Morfologi Kota dapat didefinisikan sebagai suatu daerah karakteristik pemanfaatan lahan non pertanian, pemanfaatan lahan mana sebagian besar tertutup oleh bangunan baik bersifat residensial maupan non reridensial ( secara umum tutupan bangunan , lebih besar dari tutupan vegetasi ), kepadatan bangunan khususnya perumahan yang tinggi, pola jalan yang komplek, dalam satuan pemukiman yang kompak (contigous) dan relatif lebih besar dari satuan pemukiman pedesaan di

sekitarnya. Sementara itu daerah yang bersangkutan sudah/mulai terjamah fasilitas kota (Hadi SabariYunus, 2005:17). 3) Kota ditinjau dari segi Jumlah Penduduk Dalam hal ini yang dimaksudkan kota adalah daerah tertentu dalam wilayah negara yang mempunyai aglomerasi jumlah penduduk minimal yang telah ditentukan dan penduduk mana bertempat tinggal pada satuan pemukiman yang kompak (Hadi SabariYunus, 2005:20). 4) Kota ditinjauan dari kepadatan penduduk Dari tinjauan ini yang dimaksud kota adalah suatu daerah dalam wilayah negara yang ditandai oleh sejumlah kepadatan penduduk minimal tertentu, kepadatan penduduk mana tercatat dan teridentifikasi

pada

satuan

pemukiman

yang

kompak

(Hadi

SabariYunus, 2005:24). c) Perencanaan Tata Kota Kata perancanaan (design) digunakan dengan berbagai cara dan berbagai makna di berbagai bidang. Di dalam perencanaan kota komprehensif, perancangan kota memiliki suatu makna khusus yang membedakan dari berbagai aspek proses perencanaan kota. Perencanaan kota berkaitan dengan tanggapan inderawi manusia terhadap lingkungan fisik kota : penampilan visual, kualitas estetika, dan karakter spasial. Istilah tersebut berhubungan dengan hal-hal yang mempengaruhi indera manusia tentang keberadaan, kesadaran akan tempat-tempat yang berbeda di dalam kota, dan perilaku mereka di dalam artian tanggapan langsung atau tidak langsung terhadap pelingkup fisik spasial tempat manusia bertempat tinggal, bekerja dan bermain. Pada skala kawasan, perencanaan kota meliputi situasi dan perkembangan lingkungan suatu bangunan atau sekumpulan gedung, suatu taman atau plaza, boulevard atau jalur pejalan kaki, tiang lampu atau pemberhentian bus, atau elemen fisik lingkungan lain yang sering

berhubungan dengan penghuninya. Para arsitek adalah orang yang paling langsung berhubungan dengan aspek perencanaan kota ini, karena pendidikan dan praktik profesional mereka telah membekali kepekaan visual, estetika, dan keruangan. Pada skala kota, perencanaan kota berkaitan dengan elemen visual utama yang meliputi : tengaran (landmark), pemusatan (nodes), kawasan (districts), jejalur (paths), dan tepian (edges). Adapun konsep khusus yang digunakan oleh teoritisi dan praktisi terkemuka tersebut telah diterapkan di dalam banyak rencana tata guna lahan. Adapun konsep khusus yang digunakan, ada kesepakatan umum bahwa perencanaan kota haruslah mengenali dan menunjang elemen-elemen visual utama kota dengan meningkatakan kualitas estetika, derajad kepentingan sebagai titik acuan pemandangan kota, dan kontribusinya kepada kendaraan dan gensi warga kota (Melville C Branch, 1996:204). Perencanaan kota tidak dapat efektif kecuali bila dilakukan dengan pengenalan, pemahaman, dan pemanfaatan struktur kekuatan pemerintah dan non pemerintah.pada kenyataannya terdapat perbedaan pendapat tentang pihak yang melakukan perencanaan kota, baik antara satu negara dengan negara lain, antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, maupun antara sistem politik yang satu dengan yang lain. Ciri-ciri rencana yang baik : 1) Rencana harus memberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan dan usaha pencapaian tujuan. Untuk itu suatu rencana harus jelas dan dapat dipahami oleh setiap pihak yang terlibat didalamnya serta bisa dilaksanakan dilapangan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 2) Rencana harus dirumuskan oleh para tenaga ahli yang kuat dalam teori dan memiliki pengalaman yang mendukung dibidang operasional serta mendalami hakiki dari tujuan yang hendak dicapai. Tujuannya

adalah agar terdapat keterpaduan antara teori dan praktek serta motivasi yang baik dari para perencana untuk menghasilkan suatu rencana yang rasional, actual atas dasar data dan kebutuhan yang sebenarnya. 3) Rencana yang memiliki fleksibilitas yang dapat disesuaikan dengan setiap perubahan yang terjadi. Namun pola dasar dari rencana harus mantap. 4) Rencana harus memiliki bentuk dan isi yang sederhana sehingga dapat dijabarkan kedalam program kerja dengan skala prioritas yang wajar. Dengan demikian tidak terjadi polarisasi antara rencana disatu pihak dan pelaksananya dipihak lain. 5) Rencana harus memiliki batas toleransi yang menjadi dasar dalam mengevaluasi setiap penyimpangan yang terjadi.hal ini bermanfaaat untuk menampung kejadian-kejadian masa mendatang yang belum pasti,sehingga setiap terjadi penyimpangan , hal tersebut tidak akan menimbulkan

kegoncangan

yang

dapat

mengganggu

atau

menghambat pelaksanaan. Karena setiap penyimpangan yang masih dalam batas toleransi telah diperhitungkan sebelumnya.( Suryanti Rizal,1988:19) Pada sistem pemerintahan yang menganut sistem sentralisasi yang ketat kebijakan-kebijakan dasar dan arahan pelaksanaan kerja disusun untuk satuan pemerintah di bawahnya, oleh badan yang berwenang di tingkat nasional, yaitu meliputi segi politik, militer, atau keagamaan yang bekerja sama secara terpisah atau bentuk gabungan antar segi-segi tersebut. Kota-kota yang dihuni oleh masyarakat masyarakat yang demokratis dapat direncanakan oleh struktur kekuatan yang terpisah-pisah yang terdiri dari berbagai kekuatan yang paling berpengaruh di dalam komunitas, oleh satu jenis kegiatan usaha di dalam suatu ”company town”, oleh pimpinan setempat di dalam suatu desa, atau oleh satu atau beberapa aktor atau organisasi. Pelaku-pelakuperencanaan tersebut dapat

langsung melakukan kegiatan secara aktif atau secara tidak langsung dari balik layar. Di dalam situasi seperti itu, perencanaan terjalin ke dalam struktur masyarakat (Melville C Branch, 1996:204). d) Tata Ruang Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 tentang Tata Ruang, dijelaskan bahwa penataan tata ruang bertujuan untuk : 1) Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; 2) Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya; 3) Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk: (a)

Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera;

(b)

Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;

(c)

Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

(d)

Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;

(e)

Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan kecamanan Dalam Pasal 22 Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 tentang

Tata Ruang dijelaskan bahwa Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II merupakan penjabaran

Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I ke dalam strategi

pelaksanaan

pemanfaatan

ruang

wilayah

Kabupaten/

Kotamadya Daerah Tingkat II, yang meliputi: (a)

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;

(b)

Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II;

(c)

Rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

(d)

Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II Di Kota Surakarta rencana tata ruang diatur dalam Peraturan

Daerah Kota Surakarta nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 19932013. Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013 dijelaskan bahwa RUTK Surakarta dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi penataan ruang kota secara makro sehingga dapat dijadikan dasar bagi pembentukan perangkat-perangkat lunak lain serta sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan

kota

guna

mewujudkan

peningkatan

kualitas

lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota di dalam Kotamadya khususnya di wilayah perkotaan Surakarta pada umumnya. Dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013 dijelaskan bahwa :”

Memanfaatkan unsur buatan manusia baik bagi bangunan lama yang penting bagu sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan maupun bangunan baru (di pusat kota dan sekitarnya) untuk pengembangan budaya penelitian/pendidikan dan industri pariwisata sebagai jati diri kota. Selanjutnya dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013 disebutkan bahwa pengelolaan program dan proyek dilakukan

oleh :

(a) Pemerintah Pusat lewat instansi sektoral (b) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I lewat Dinas dan cabang Dinas yang ada di Kotamadya (c) Pemerintah daerah (d) Swasta serta masyarakat

4. Tinjauan Umum Tentang City Walk a) Pengertian City Walk City Walk dapat didifinisikan sebagai koridor ruang terbuka untuk pejalan kaki yang menghubungkan beberapa fungsi yang mempunyai daya tarik tertentu seperti aktifitas komersial, wisata, budaya, keindahan arsitektur dan lingkungan yang membentuk konfigurasi dan menunjukkan karakteristik yang khas sebuah kota (Buku Kajian hukum tentang City Walk, 2006 :43). City walk sebenarnya tak lebih dari koridor jalan yang dikhususkan untuk deretan toko. Kota Jakarta sempat memiliki beberapa koridor jalan dengan suasana belanja yang khas, seperti Jalan Sabang, Pasar Baru, dan Jalan Lintas Melawai. Kota lain pun memiliki koridor

jalan ini, seperti Yogyakarta dengan Malioboro dan Bandung dengan Cihampelas-nya. Bedanya, jalan-jalan itu milik publik, sedangkan city walk ini berada di lahan properti milik pengembang privat yang diperuntukkan sebagai ruang publik. Jadi, tidak perlu heran ketika jalan-jalan tersebut akhirnya turun pamornya karena memang tidak mendapat perhatian, baik dalam faktor keamanan maupun pengelolaan dari pemerintah kota setempat. City walk hadir berupa koridor ruang terbuka untuk pejalan kaki yang menghubungkan beberapa fungsi komersial dan ritel yang ada. Koridor ini biasanya terbuka dan relatif cukup lebar, berkisar 6 hingga 12 meter, tergantung konsep jenis kegiatan yang akan diciptakan. Aktivitas di city walk biasanya lebih ke arah gaya hidup yang sedang berkembang saat itu. Dari tempat nongkrong di kafe dan restoran sampai toko yang menjual pernak-pernik yang berkaitan dengan gaya hidup, seperti barang teknologi, tempat bermain anak, olahraga, bioskop, hingga barang kerajinan. Persimpangan koridor city walk sering digunakan sebagai ruang terbuka untuk panggung pertunjukan. Ruang ini juga berfungsi sebagai penghubung atau penyatu massa bangunan yang biasanya terpecah. Fungsi kegiatan ini sangat membantu dalam mengundang pengunjung pada waktu tertentu, seperti akhir minggu. Di ruang terbuka ini tak lupa disediakan tempat untuk dudukduduk dan kawasan berair, seperti kolam ikan atau air mancur. Dan permainan yang bersfat lingkungan yang baik cukup membantu mengangkat suasana ruang city walk. Kecenderungan city walk sebenarnya bukanlah barang baru. Beberapa tempat di mancanegara sudah sering menghadirkan konsep city walk pada sudut ruang kotanya. Lahan kota yang kurang hidup dapat

disulap menjadi kawasan ritel dengan suasana khas. Di Singapura misalnya, banyak tempat yang seperti ini, seperti Clark Quay, Far East Square , dan Bugis Junction. Konsep city walk di Singapura sering digunakan untuk menghidupkan kawasan kota tua. Beberapa blok bangunan tua diperbaiki dan dimanfaatkan sebagai area ritel yang disatukan dengan kawasan pedestrian bebas kendaraan yang terpadu. Ruang terbuka ini menjadi tempat alternatif yang nyaman untuk sekadar duduk-duduk, makan, atau bersantai. Tempat- tempat ini selalu ramai pada sore hari sesudah jam kerja. Pada hari libur bahkan sudah ramai sejak siang hari. Dengan konsep city walk, pemerintah setempat dapat mengubah kota tua yang mati menjadi kawasan yang aktif dan muda kembali (Buku Kajian hukum tentang City Walk, 2006 :8-9) Revitalisasi bagian kawasan kota tua adalah salah satu strategi pengembangan kota yang memiliki perjalanan historis tersendiri. Konsep city walk membantu menghadirkan ruang terbuka dan fungsi baru yang beradaptasi dengan baik serta tetap memperhatikan situasi di sekitarnya Perkembangan kota yang bergulir cepat memang terkadang melupakan kebutuhan warga akan ruang terbuka yang aman dan nyaman sehingga alternatif ruang komersial menjadi ruang terbuka publik pun tak dapat dihindari. Dan konsep city walk juga diharapkan dapat menjadi alternatif dalam upaya menghidupkan serta mengangkat kawasan kota yang sudah pudar atau konservasi kota tua di kota-kota Indonesia yang lain (Aditya W Fitrianto, 2006:1). b) Manfaat City Walk Fungsi jalur City Walk pada daerah perkotaan adalah : 1) Sebagai fasilitas penggerak bagi pejalan kaki 2) Sebagai media interaksi sosial

3) Sebagai unsur pendukung keindahan dan kenyamanan kota Beberapa manfaat dari penerapan konsep City Walk dalam perencanaan dan perancangan ruang kota antara lain : 1) City Walk dapat menumbuhkan aktifitas yang sehat, sehingga mengurangi kerawanan kriminalitas 2) City Walk dapat merangsang berbagai kegiatan ekonomi, sehingga dapat mendukung perkembangan kawasan bisnis yang menarik 3) City Walk sangat menguntungkan sebagai ajang kegiatan promosi, pameran dan kampanye 4) Jalur City Walk merupakan daerah yang menarik untuk kegiatan sosial, berekreasi dan lain-lain 5) City Walk mampu menghadirkan suasana dan lingkungan yang spesifik, unik dan dinamis di lingkungan pusat kota 6) City Walk berdampak positif terhadap upaya penurunan tingkat pencemaran udara kota dan suara (Buku Kajian hukum tentang City Walk, 2006 :11) c) Penyelenggara City Walk Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut,

jalan

mempunyai

peranan

untuk

mewujudkan

sasaran

pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga dengan City Walk , Pembangunan City Walk merupakan salah satu upaya pemerintah dalam dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya pejalan kaki atas kenyamanan di jalan umum.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara mempunyai kewenangan menyelenggarakan jalan. Penyelenggaraan jalan, sebagai salah satu bagian penyelenggaraan prasarana transportasi, melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah. Agar diperoleh suatu hasil penanganan jalan yang memberikan pelayanan yang optimal, diperlukan penyelenggaraan jalan secara terpadu dan bersinergi antarsektor, antardaerah dan juga antarpemerintah serta masyarakat termasuk dunia usaha. Dalam pasal 16 ayat (2) Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan dijelaskan bahwa : Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota. Sedangkan penyelenggaraan / pengaturan jalan kota itu sendiri meliputi : 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;

2) Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota; 3) Penetapan status jalan kota; dan 4) Penyusunan perencanaan jaringan jalan kota (Pasal 21 UndangUndang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan)

B. Kerangka Pemikiran Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah

Pemerintah Kota Surakarta Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kota Surakarta Tahun 1993-2013

Mendukung

Menciptakan peningkatan kualitas tata ruang kota

CITY WALK

Pembangunan City walk

Dinas Tata Kota Surakarta

Faktor-faktor penghambat

Solusi Gambar 2 : Bagan Kerangka Pemikiran

Penjelasan : Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai otonomi daerah, yaitu adanya pembagiuan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam, hal ini pemerintah kota Surakarta adalah menciptakan suasana nyaman di jalan umum, khususnya untuk pejalan kaki. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan menciptakan peningkatan tata ruang kota. Salah satu mbentuk pembangunan yang ditujukan untuk peningkatan kualitas tata ruang kota dan menciptakan kenyamanan di jalan adalah pembangunan City Walk oleh pemerintah kota Surakarta yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota Surakarta. Tentunya dalam pembangunan City Walk ini tidak terlepas dari beberapa faktor penghambat.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Dinas Tata Kota Surakarta 1. Sejarah Kota Surakarta Surakarta atau yang lebih populer dengan nama Solo adalah nama sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Di Indonesia, Surakarta merupakan kota peringkat kesepuluh terbesar (setelah Yogyakarta). Sisi timur kota ini dilewati sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu keroncong, Bengawan Solo. Kota ini dulu juga tempat kedudukan dari residen, yang membawahi Karesidenan Surakarta di masa awal kemerdekaan. Posisi ini sekarang dihapuskan dan menjadi "daerah pembantu gubernur". Kota Surakarta memiliki semboyan BERSERI yang merupakan akronim dari Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah. Selain itu Solo juga memiliki slogan pariwisata Solo the Spirit of Java yang diharapkan bisa membangun pandangan

kota

Solo

sebagai

pusat

kebudayaan

Jawa.

(http://www.wikipedia.org/w/index.php.title=Kota_Surakarta) Sejarah kota Surakarta dimulai pada masa pemerintahan Raja Paku Buwono II di Kraton Kartosuro. Pada masa itu terjadi pemberontakan Mas Garendi (Sunan Kuning) dibantu oleh kerabat-kerabat Keraton yang tidak setuju dengan adanya kerjasama dengan Belanda. Pangeran Sambernyowo (RM. Said) adalah salah satu pendukungnya yang merasa kecewa karena daerah Sukowati yang dulu diberikan oleh Keraton Kartosuro kepada Ayahandanya dipangkas. Karena terdesak, Pakubowono mengungsi kedaerah Jawa Timur (Pacitan dan Ponorogo) Dengan bantuan Pasukan Kompeni dibawah pimpinan Mayor Baron Van Hohendrof serta Adipati Bagus Suroto dari Ponorogo, pemberontakan berhasil dipadamkan. Setelah Keraton Kartosuro

hancur,

Paku

Buwono

II

memerintahkan

Tumenggung

Tirtowiguno, Tumenggung Honggowongso, dan Pangeran Wijil untuk 33

mencari lokasi ibu kota Kerajaan yang baru. ada tahun 1745, dengan berbagai pertimbangan fisik dan supranatural. Paku Buwono II memilih desa Sala sebuah desa di tepi sungai Bengawan Solo- sebagai daerah yang terasa tepat untuk membangun istana yang baru. Sejak saat itulah, desa Sala segera berubah menjadi Surakarta Hadiningrat Berdirinya kota ini tidak terlepas dari sejarah Mataram, karena Solo pernah menjadi pusat pemerintahannya, setelah kepindahannya dari keraton Kartasura pada tahun 1745. Setelah pembagian Mataram akibat perjanjian Giyanti, Surakarta menjadi pusat pemerintahan wilayah timur Mataram. Perjanjian Salatiga 1753 membuat kota ini dibagi menjadi dua: bagian selatan dan timur untuk Kasunanan Surakarta, dan bagian utara diberikan kepada Mangkunegaran. Penyatuan pemerintahan kota baru terjadi pada masa Republik Indonesia berdiri Surakarta berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur, Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan, dan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar di sebelah barat Kota Solo terletak di dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 92 meter diatas permukaan air laut, yang berarti lebih rendah atau hampir sama tingginya dengan permukaan sungai Bengawan Solo. Selain Bengawan Solo dilalui juga beberapa sungai, yaitu Kali Pepe, Kali Anyar dan Kali Jenes yang semuanya bermuara di Bengawan Solo. Kota Surakarta terletak diantara : 110 45' 15"- 110 45'35" Bujur Timur, 70 36' - 70 56' Lintang Selatan Jumlah penduduk kota Surakarta pada tahun 2003 adalah 552.542 jiwa terdiri dari 270.721 laki-laki dan 281.821 wanita, tersebar di lima kecamatan yang meliputi 51 kelurahan. Perbandingan kelaminnya 96,06% yang berarti setiap 100 orang wanita terdapat 96 orang laki-laki. Angka ketergantungan penduduknya sebesar 66%. Jumlah penduduk tahun 2003 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil sensus tahun 2000 yang sebesar

488.834 jiwa, berarti dalam 3 tahun mengalami kenaikan sebanyak 83.708 jiwa. Surakarta dibagi menjadi lima kecamatan. Setiap kecamatan dibagi menjadi kelurahan, lalu setiap kelurahan dibagi menjadi kampung-kampung yang kurang lebih setara dengan Rukun Warga. Kecamatan di Surakarta adalah : a)

Kecamatan Banjarsari

b)

Kecamatan Jebres

c)

Kecamatan Lawiyan

d)

Kecamatan Pasar Kliwon

e)

Kecamatan Serengan

2. Kedudukan Dinas Tata Kota Surakarta Dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, di Kota Surakarta perangkat daerah terdiri dari : a) Sekretariat Daerah Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari dua asisten dan empat bagian, yaitu : (1)

Asisten pemerintahan, terdiri dari : (a) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah (b) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( HAM )

(2)

Asisten Administrasi, terdiri dari :

(a) Bagian Umum (b) Bagian Administrasi b) Dinas-Dinas daerah, yang terdiri dari : (1)

Dinas Pekerjaan Umum

(2)

Dinas Tata Kota

(3)

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

(4)

Dinas Kesehatan

(5)

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

(6)

Dinas Pertanian

(7)

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan

(8)

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal

(9)

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( UKM )

(10) Dinas Tenaga Kerja (11) Dinas Pendapatan Daerah (12) Dinas Pariwisata Seni dan Budaya (13) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (14) Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan (15) Dinas Pengelolaan Pasar c) Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari : (1)

Badan Pengawas Daerah

(2)

Badan Perencanaan Daerah

(3)

Badan Kepegawaian Daerah

(4)

Badan Informasi dan Komunikasi

(5)

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP )

(6)

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

(7)

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

(8)

Kantor Keuangan Daerah

(9)

Kantor Pemadam Kebakaran

(10) Kantor Lingkungan Hidup (11) Kantor Pengelolaan Aset Daerah (12) Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima d) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah e) Kecamatan-Kecamatan f) Kelurahan-Kelurahan Berikut ini penulis sajikan bagan struktur organisasi Pemerintah Kota Surakarta.

Walikota

DPRD

Wakil Walikota Sekretariat Daerah

(1) Dinas

Pekerjaan

Umum

Kebersihan

dan Pertamanan

PP

Daerah

2. Kantor

2. Badan

Kesbanglinmas

Perencanaan

(4) Dinas Kesehatan (5) Dinas

1. Kantor Satpol

Pengawas

(2) Dinas Tata Kota (3) Dinas

1. Badan

Daerah

Pendidikan

Perpustakaan

Kepegawaia

Raga

n Daerah

(6) Dinas Pertanian

Daerah

Angkutan jalan

Keuangan

Informasi

Daerah

dan

(8) Dinas Perindustrian

5. Kantor Pemadam

Komunikasi

dan

Penanaman Modal

Kebakaran 6. Kantor

(9) Dinas Koperasi dan Usaha

Lingkungan

Kecil

Menengah

Hidup 7. Kantor

(10) Dinas Tenaga Kerja

Pengelolaan

(11) Dinas

Aset Daerah

Pendapatan

Daerah (12) Dinas

8. Kantor Pariwisata

Pengelolaan

Seni dan Budaya

PKL

(13) Dinas Kependudukan dan

Kecamatan

Catatan Sipil

(14) Dinas Kesejahteraan Rakyat

dan

Asisten Administrasi

4. Kantor

4. Badan

(7) Dinas Lalu Lintas

Arsip

dan

3. Badan

Pemuda dan Olah

Perdagangan

3. Kantor

Asisten Pemerintah an

Kelurahan

Pemberdayaan Perempuan (15) Dinas Pengelolaan Pasar Gambar 3 : Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Surakarta

Sekretariat DPRD

3. Kedudukan Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Tata Kota Surakarta a) Kedudukan Dinas Tata Kota Surakarta Dinas Tata Kota sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tata Kota, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. b) Tugas Pokok Dinas Tata Kota Surakarta Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta Dinas Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Tata Kota dan Tata Bangunan. Dan Melaksanaka tugas pembantuan dan tugastugas lain yang diberikan Walikota. c) Fungsi Dinas Tata Kota Surakarta Dalam melaksanakan tugas, Dinas Tata Kota mempunyai fungsi : 1) Menyelenggarakan urusan tata usaha Dinas Tata Kota; 2) Menyusun

rencana

dan

program

kerja,

mengkoordinasikan

pelaksanaan pembangunan dan penataan bangunan gedung serta penataan ruang kota; 3) Memberikan

pertimbangan

teknis

perijinan

dan

pelaksanaan

pengawasan bangunan dan penataan bangunan gedung; 4) Melaksanakan perencanan, bantuan teknis, mengesahkan perencanaan bangunan gedung negara, rumah dinas, serta bangunan umum lainnya beserta lingkungannya; 5) Memberikan bantuan teknis dalam pembangunan gedung negara dan rumah dinas serta bangunan umum lainnya beserta lingkungannya;

6) Melaksanakan pendaftaran, pengaturan, pengelolaan, penghapusan bangunan gedung negara dan rumah dinas serta bangunan umum lainnya beserta lingkungannya; 7) Melaksanakan pembinaan teknis kepada industri jasa konstruksi di daerah.

4. Struktur Organisasi Dinas tata Kota Surakarta Struktur organisasi Dinas Tata Kota Surakarta diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari : a) Kepala Dinas b) Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2)

Sub Bagian Keuangan;

c) Sub Dinas Bina Program, terdiri dari : 1)

Seksi Perencanaan;

2)

Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;

d) Sub Dinas Perencanaan Kota, terdiri dari: 1)

Seksi Tata Guna Lahan;

2)

Seksi Tata Lingkungan dan Reklame;

e) Sub Dinas Tata Bangunan, terdiri dari : 1)

Seksi Perijinan Bangunan;

2)

Seksi Penertiban dan Pengawasan Bangunan;

f) Sub Dinas Pengembangan Kota, terdiri dari : 1) Seksi Pengadaan Tanah; 2) Seksi Konservasi Kawasan g) Kelompok Jabatan Fungsional Berikut ini penulis sajikan bagan struktur organisasi Dinas Tata Kota Surakarta Kepala

Kelompok Jabatan Fungsional

Tata Usaha

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

Sub Bag Keuangan

Sub Dinas Bina Program

Sub Dinas Perencanaan Kota

Sub Dinas Tata Bangunan

Sub Dinas Pengembangan kota

Seksi Perancanaan

Seksi Tata Guna Lahan

Seksi Perijinan Bangunan

Seksi Pengadaan tanah

Seksi Pengend Evaluasi & Pelaporan

Seksi tata lingk & reklame

Seksi penertiban &pengwsan bangunan

Seksi Konservasi kawasan

Gambar 4

: Bagan Struktur Organisasi Dinas tata Kota Surakarta

5. Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tata Kota Surakarta Berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Tata Kota Surakarta, uraian tugas struktural Dinas Tata Kota Surakarta dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Kepala Dinas Kepala

Dinas

mempunyai

tugas

membantu

dalam

menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan Tugas pembantuan dibidang Tata Kota. Uraian tugas tersebut adalah : (1)

Menyusun program kerja dan rencana strategis Dinas sesuai dengan Properda

(2)

Membagi tugas kepada bawahan

(3)

Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan

(4)

Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan

(5)

Memeriksa hasil kerja bawahan

(6)

Menilai hasil kerja bawahan secara periodik

(7)

Menetapkan kebijakan teknis terhadap urusan bina program, perencanaan kota, tata bangunan dan pengembangan kota

(8)

Membuat standar pelayanan minimal di bidang penataan kota

(9)

Mengendalikan urusan perencanaan dan pengendalian kota

(10) Menginventaris permasalahan-permasalahan guna menciptakan bahan petunjuk pemecahan masalah (11) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas (12) Memberi usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. (13) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ataan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas b) Tata Usaha Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub bagian keuangan. Kepala Bagian Tata Usaha

mempunyai

tugas

melaksanakan

administrasi

umum,

perijinan,

kepegawaian dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Uraian yang dimaksud adalah : 1)

Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas

2)

Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas

3)

Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas

4)

Mengawasi

pelaksanaan

tugas

bawahan

agar

tidak

terjadi

penyimpangan 5)

Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja

6)

Mengelola administrasi surat-menyurat, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga serta dokumen dan perpustakaan

7)

Mengelola administrasi perijinan

8)

Mengelola administrasi kepegawaian

9)

Mengelola administrasi keuangan

10) Menyelenggarakan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum c) Sub Dinas Bina Program Sub Dinas Bina Program terdiri dari Seksi Perencanaan dan Seksi Pengendalian. Kepala Sub Dinas bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas, mengadakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Uraian tugas tersebut adalah :

1)

Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Dinas Bina Program berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas

2)

Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas

3)

Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas

4)

Mengawasi

pelaksanaan

tugas

bawahan

agar

tidak

terjadi

penyimpangan 5)

Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja

6)

Menerapkan standar pelayanan minimal di bidang bina program

7)

Melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas guna evaluasi dan pelaporan

8)

Melaksanakan evaluasi dan analisa hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas

d) Sub Dinas Perencanaan Kota Sub Dinas Perencanaan Kota terdiri dari Seksi tata guna lahan dan Seksi Tata Lingkungan dan Reklame. Kepala Sub Dinas Perencanaan Kota Mempunyai Tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang tata guna lahan, tata lingkungan dan tata reklame sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Uraian tugas Sub Dinas Perencanaan Kota adalah sebagai berikut : 1)

Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Dinas Perencanaan Kota berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas

2)

Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas

3)

Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas

4)

Mengawasi

pelaksanaan

tugas

bawahan

agar

tidak

terjadi

penyimpangan 5)

Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja

6)

Menyusun rencana dan petunjuk teknis pembinaan di bidang tata guna lahan, tata lingkungan dan tata reklame

7)

Melaksanakan kegiatan dan pemantauan dim bidang tata guna lahan, tata lingkungan dan tata reklame

8)

Memberikan pertimbangan dan petunjuk teknis tata ruang kota dan bangunan

e) Sub Dinas Tata Bangunan Sub Dinas tata Bangunan terdiri dari Seksi Perijinan Bangunan dan Seksi Penertiban dan Pengawasan Bangunan. Kepala Sub Dinas tata Bangunan

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

pembinaan

dan

bimbingan di bidang berijinan perijinan bangunan serta penertiban dan pengawasan bangunan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Uraian tugas Sub Dinas Tata Bangunan adalah : 1)

Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Dinas Tata Bangunan berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas

2)

Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas

3)

Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas

4)

Mengawasi

pelaksanaan

tugas

bawahan

agar

tidak

terjadi

penyimpangan 5)

Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja

6)

Menerapkan standart pelayanan minimal di bidang tata bangunan

7)

Merancanakan dan mengolah tata bangunan, perbaikan dan pemugaran serta kualitas ruang kota

8)

Menyusun pola peruntukan, pola intensitas bangunan dan pola ketinggian bangunan

9)

Menyelenggarakan pengarahan pengembangan yang meliputi tata bangunan, perbandingan penggunaan lingkungan peruntukan, angka kepadatan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan dan arah sirkulasi udara guna pengarahan karakter lingkungan

10) Memproses IMB f) Sub Dinas Pengembangan Kota Sub Dinas Pengembangan Kota terdiri dari Seksi Pengadaan Tanah dan Seksi Kenservasi Kawasan. Kepala Sub Dinas Pengembangan Kota mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang pengadaan pertanahan dan spesifikasi konservasi kawasan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Uraian tugas Sub Dinas Pengembangan Kota adalah : 1)

Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Dinas Pengembangan Kota berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas

2)

Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas

3)

Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas

4)

Mengawasi

pelaksanaan

tugas

bawahan

agar

tidak

terjadi

penyimpangan 5)

Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja

6)

Mengatur tata letak dan spesifikasi kawasan

7)

Membuat advice planning yang diajukan oleh pemohon

8)

Memberikan ijin lokasi lahan dan ijin membuka membuka tanah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)

9)

Menyelenggarakan pengadaan tanah, inventarisasi dan identifikasi tanah

10) Mengadakan pengkajian spisifikasi konservasi kawasan

B. Rencana Tata Kota dalam mendukung Pelaksanaan Pembangunan City Walk di Kota Surakarta 1. Rencana Tata Kota Tentang Konsep City Walk a) Dasar Hukum Pembangunan City Walk di Kota Surakarta Pemeritah Kota Surakarta berwenang memanfaatkan wilayahnya termasuk jalan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian, Pemerintah Kota Surakarta dalam menjalankan kewenangannya

untuk

pembangunan

City

Walk

tetap

harus

memperhatikan ketentuan hukum yang sudah ada. Hal ini dimaksudkan agar dalam menjalankan kewenangannya Pemerintah kota Surakarta mempunyai dasar hukum yang jelas. Salah satu dasar hukum

pembangunan City Walk di Kota Surakarta adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013. Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013 dijelaskan bahwa : ”RUTK Surakarta dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi penataan ruang kota secara makro sehingga dapat dijadikan dasar bagi pembentukan perangkatperangkat lunak lain serta sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan kota guna mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota di dalam Kotamadya khususnya di wilayah perkotaan Surakarta pada umumnya”. Dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013 dijelaskan bahwa

:”

Memanfaatkan unsur buatan manusia baik bagi bangunan lama yang penting bagu sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan maupun bangunan baru (di pusat kota dan sekitarnya) untuk pengembangan budaya penelitian/pendidikan dan industri pariwisata sebagai jati diri kota”. Selanjutnya dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013 disebutkan bahwa pengelolaan program dan proyek dilakukan oleh : 1) Pemerintah Pusat lewat instansi sektoral 2) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I lewat Dinas dan cabang Dinas yang ada di Kotamadya 3) Pemerintah daerah

4) Swasta serta masyarakat Pembangunan City Walk di Surakarta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi warga kota Surakarta karena memberikan kenyamanan dan kemanan bagi para pejalan kaki. Selain itu pembangunan City Walk juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Daerah Kota Surakarta. Pembangunan City walk ini juga tidak merugikan masyarakat, justru masyarakat mendukung pelaksanaan pembangunan city walk ini karena memperlancar arus lalu lintas. . Pembangunan City Walk di Kota Surakarta selain bertujuan untuk menciptakan kenyamanan bagi pejalan kaki juga bertujuan untuk memperbaiki citra kota Surakarta sebagai Kota Budaya sehingga dapat menarik wisatawan agar nyaman saat berada di Kota Surakarta. Di sepanjang area city walk dapat ditemui tempat-tempat untuk pariwisata di kota Surakarta, misalnya taman sriwedari dan museum radya pustaka. Selain itu di area City Walk juga terdapat pusat perbelanjaan dan perkantoran seperti Solo Grand Mall (SGM), sehingga dapat menarik para wisatawan untuk datang dan menikmati keindahan kota Surakarta. Pelaksanaan pembangunan City Walk di Kota Surakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta melalui Dinas Tata Kota Surakarta yang bekerjasama dengan masyarakat. Jadi pembangunan City Walk ini melibatkan banyak pihak tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga masyarakat. Menurut penulis pembangunan City Walk Surakarta dapat mewujudkan

peningkatan

kualitas

lingkungan

kehidupan

dan

penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan karena dengan pembangunan City Walk ini memberi kenyamanan bagi pejalan kaki di sepanjang trotoar jalan utama slamet riyadi yang merupakan salah satu pusat segala aktifitas di Kota Solo. Jadi tidaklah salah apabila di sepanjang jalan slamet riyadi dibangun City Walk. Selain itu di area Jalan slamet riyadi juga terdapat banyak

tempat bersejarah yang bisa

dikunjungi dan merupakan salah satu ikon kota Surakarta, seperti Sriwedari. Selain itu menurut penulis pembangunan City Walk yang melibatkan banyak pihak khususnya warga masyarakat juga merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menampung aspirasi masyarakat di sekitar area pembangunan City Walk. Sehingga dalam pembangunan City Walk ini tidak hanya dilaksanakan sesuai dengan keinginan pemerintah saja, tetapi juga dilaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat yang nantinya merupakan pengguna area City Walk ini Berdasarkan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013 mampu untuk mendukung pembangunan City Walk di Kota Surakarta. Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa ” Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang”. Kemudian dalam pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa : ”Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah”. Dengan demikian Pemerintah Kota, sebagai bagian dari negara memiliki wewenang untuk menyelenggarakan penataan ruang yang dipeuntukkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa Pemerintah

Kota mempunyai

kewenangan

secara

yuridis

untuk

membangun City Walk sebagai realisasi dari hak negara (Pemerintah Kota) untuk menyelenggarakan tata ruang yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, dan pemenuhan hak anggota masyarakat dalam menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.

Dalam rangka penataan atau pemanfaatan ruang tersebut Pemerintah Kota tidak dapat menghindarkan diri dari penggunaan jalan. Untuk memanfaatkan jalan atau bagian jalan sebagai sarana City Walk Pemerintah Kota dapat bersandar pada kewenangan yang dimiliki dalam penyelenggaraan jalan. Kewenangan ini terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang berbunyi sebagai berikut : 1) Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan Kabupaten atau jalan Desa 2) Wewenang pemerintah Kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota 3) Wewenang penyelenggaraan jalan Kabupaten, jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Untuk wewenang pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengaturan jalan kota (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan). Pengaturan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi : 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang tanah dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan 2) Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota 3) Penetapan status jalan kota 4) Penyusunan perencanaan jaringan dalam kota Untuk pembinaan jalan umum meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa,

serta jalan kota. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan disebutkan bahwa pembinaan terhadap jalan kota meliputi : 1) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggaraan jalan kota 2) Pemberian

izin,

rekomendasi,

dispensasi

dan

pertimbangan

pemanfaatan ruang, manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan 3) Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.

b) Perencanaan City Walk Perencanaan City Walk di Kota Surakarta harus sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Kota Surakarta. City Walk dibangun di sepanjang jalan Slamet Riyadi yang merupakan Kota Surakarta bagian selatan. Dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Surakarta Bagian Selatan, fungsi dan peranan dari wilayah perencanaan Surakarta bagian selatan yang dominan adalah sebagai berikut : 1) Fungsi Perumahan Dari 43 kelurahan di area perencaaan kota Surakarta hampir keseluruhan tempat berfungsi sebagai perumahan dengan kelengkapan fasilitasnya. Namun ada beberapa kelurahan yang tidak didominasi oleh fungsi perumahan, antara lain : (a) Kelurahan Sriwedari yang berfungsi pula sebagai kegiatan rekreasi (aktif/pasif), perkantoran dan komersiil (b) Kelurahan Baluwarti yang didominasi oleh kawasan budaya khususnya keberadaan istana/kraton kasunanan

(c) Kelurahan Kampung Baru, juga berfungsi sebagai kegiatan perkantoran pemerintah, swasta (d) Kelurahan Keprabon, yang didominasi pula oleh kawasan budaya (Istana Mangkunegaran) dan kegiatan komersiil. (e) Kelurahan Manahan yang berfungsi sebagai ajang olah raga dan rekreasi 2) Fungsi Pendidikan Kawasan yang ditentukan sebagaikawasan pendidikan adalah : (a) Kelurahan Kerten, yaitu adanya beberapa fasilitas pendidikan dan kelengkapan fasilitas serta pengembangannya, antara lain :SMP, SMA, SMEA, SD (b) Kelurahan Manahan, yaitu adanya SMA, SMT, SD, TK Unggulan, yang notabenya berdampingan dengan fasilitas pendidikan di Kerten yang telah disebutkan di atas, dan kesemuanya itu terletak di Jl. Adi Sucipto (c) Kelurahan Pajang, yaitu adanya SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi / Akademi yang terletak di Jl Slamet Riyadi] (d) Kelurahan Gilingan dan Kelurahan Kepatihan Kulon secara mengelompok fasilitas pendidikan yang beraneka jenjang dan status dari kedua kelurahan tersebut terkonsentrasikan pada Jl Monginsidi. 3) Fungsi Perdagangan dan Jasa Dalam

pengalokasian

fungsi

perdagangan

dan

jasa,

ditempatkan pada sebagian kelurahan-kelurahan antara lain : (a) Kelurahan

Sudiroprajan,

Kelurahan

Kepatihan

wetan

dan

Kelurahan Purwodiningratan, yaitu adanya pasar besar dan area perdagangan di sekitar Kranggan, serta deretan pertokoan yang terkonsentrasikan di Jl Urip Sumoharjo

(b) Kelurahan Setabelan, yaitu adanya Pasar Legi dan pertokoan / komersial di Jalan Sutan Syahrir (c) Kelurahan Kedunglumbu, yaitu adanya pusat perbelanjaan Beteng di Jalan Sunaryo (d) Kelurahan

Gajahan,

Kauman,

Kemlayan

dan

Kelurahan

jayenganm yaitu adanya Pasar Klewer dan deretan pertokoan yang terkonsentrasikan pada Jl Rajiman, Jl Yos Sudarso, Jl Gatot Subroto. (e) Kelurahan Mangkubumen, yaitu akan dikembangkan fasilitas sosial khususnya perdagangan di Jl Cipto Mangunkusumo (bekas lahan RSU) (f) Kelurahan Pajang, yaitu adanya pasar jongke, pertokoan dan didukung pula oleh sub terminal kota bagian barat 4) Fungsi Perkantoran Fungsi perkantoran ini meliputi perkantoran adminstratif pemerintahan, ABRI, pelayanan umum dan swasta. Tempat yang berfungsi perkantoran antara lain : (a) Kelurahan

Kampung

Baru,

Kelurahan

Kedunglumbu

dan

Kelurahan Kauman, yaitu tempat kantor Pemda Surakarta, Bank, Pelayanan Umum (Pos, PLN) dan kantor swasta (b) Kelurahan Kerten, yaitu adanya perkantoran ABRI (Korem dan Warastratama) yang terletak di Jl. Slamet Riyadi dan Jl Adisucipto (c) Kelurahan Manahan, yaitu kantor polisi(POLTABES) yang terletak di Jl Adisucipto 5) Fungsi Hijau/Open Source/Olah raga/Rekreasi Fungsi ini tersebar di seluruh tempat pada area perencanaan, namun ada beberapa fungsi tersebut cukup besar dan mempunyai peranan besar, antara lain :

(a) Kelurahan Sriwedari, yaitu adanya Taman Budaya Sriwedari dan monumen olah raga stadion sriwedari (b) Kelurahan Manahan, yaitu akan dikembangkannjya stadion nasional di lapangan Manahan dengan kelengkapan fasilitas lainnya. Taman rekreasi Balekambang dan fasilitasnya yang terletak di sebelah utara stadion manahan (c) Kelurahan

Kedunglumbu

dan

Kelurahan

Gajahan

dengan

keberadaan Alun-alun utara/ selatan (d) Kelurahan Pucangsawit,

yaitu dengan keberadaan makam

Purwoloyo dan makam Taman Pahlawan Kusuma Bhakti 6) Fungsi Kesehatan Fungsi kesehatan ini berarti pada tempat tersebut tersedia pelayanan fasilitas kesehatan. Adapun kelurahan yang mempunyai fasilitas kesehatan ini adalah : (a) Kelurahan Tegalrejo, yaitu keberadaan RSU dr. Oen (b) Kelurahan Timuran, yaitu keberadaan RSU-PKU (c) Kelurahan Pasar Kliwon, yaitu keberadaan RSU Kustati (d) Kelurahan Purwosari, yaitu keberadaan RSU Kasih Ibu, dan DKT (RS Slamet Riyadi) (e) Kelurahan Manahan, yaitu keberadaan RSU Brayatminulyo (f) Kelurahan kerten, yaitu keberadaan RSU Pantiwaluyo 7) Fungsi Campuran Hampir semua tempat mempunyai fungsi campuran, namun hanya beberapa tempat yang menonjol dan terlihat serta berkembang sebagai kawasan campuran, antara lain : Kelurahan Pajang, Sriwedari, Purwosari, Danukusuman, Jayengan, Kemlayan, joyosuran,Pasar

Kliwon, Gajahan, Kedunglumbu, kepatihan Wetan, Sudiroprajan, Purwodiningratan, Keprabon, Timuran, Mangkubumen. Perencanaan pembangunan City Walk di Surakarta dibangun oleh Pemerintah Kota Surakarta dilakukan di sisi selatan sepanjang Jalan Slamet Riyadi mulai dari timur rel Purwosari hingga bundaran Gladak dan ditambahkan ke arah Utara, Timur hingga Pasar Gede. Pembangunan City Walk di Kota Surakarta ini direncanakan akan dikembangkan dengan mempunyai enam segmen kegiatan termasuk di dalamnya fasilitas pelengkapnya. Enam segmen tersebut adalah :

1) Purwosari-Brengosan 2) Brengosan-Gendhengan 3) Gendhengan-Sriwedari 4) Sriwedari-Ngapeman 5) Ngapeman-Gladak 6) Gladak-Pasar Gede Menurut penulis, rencana pembangunan City Walk Surakarta yang dibangun di jalur selatan ini telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Surakarta Bagian Selatan. Apabila kita lihat, bahwa lokasi pembangunan City Walk ini jauh dari lokasi perumahan atau tidak didominasi oleh fungsi perumahan, karena apabila jalur City Walk ini dekat atau didominasi oleh fungsi perumahan maka tentunya fungsi City Walk dalam memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki akan berkurang. Selain itu jika di bangun di area dekat perumahan tentunya tidak akan menarik minat orang khususnya wisatawan yang berkunjung ke kota Surakarta serta akan dapat menghilangkan images Solo sebagai kota Budaya.

Rencana pembangunan City Walk ini juga jauh dari kawasan pendidikan, karena apabila dekat atau berada di kawasan pendidikan tentunya akan sangat ramai oleh anak yang bersekolah, sehingga para pejalan kaki akan terganggu baik karena antrian anak bersekolah maupun para pengendara kendaraan bermotor pada saat mengantar ataupun menjemput anak yang bersekolah, maka sudah tepat apabila kawasan pembangunan City Walk ini tidak didominasi oleh fasilitas fungsi pendidikan. Menurut penulis sudah tepat apabila secara garis besar lokasi pembangunan City Walk ini didominasi oleh Fungsi hijau/Open Source/ Oleh raga/Rekreasi. Saat ini pembangunan City Walk terkonsntrasi di jalan Slamet Riyadi yang terdapat banyak tempat terbuka dan tempat rekreasi seperti Bangunan kuno (Gereja, Loji Gandrung, ex Kodim), Pertokoan (SGM) Kawasan seni & Budaya (taman Sriwedari, Museum Radyapustaka), Bangunan Kuno (Museum Radyapustaka, Museum Batik Radyapustaka Wuryoningratan). Karena tempat-tempat tersebut dapat menarik minat wisatawan dan orang untuk berkunjung di kota Surakarta. Berdasarkan penjelasan di atas, maka disini penulis berpendapat bahwa pada dasarnya rencana pembangunan City Walk di Kota Surakarta telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Kota Surakarta. Secara teknis perencanaan City Walk

pada lokasi-lokasi yang

berhubungan langsung dengan sirkulasi kendaraan bermotor, harus memperhatikan kemanan dan kenyamanan kedua kelompok tersebut. Kendaraan bermotor diharapkan lancar, aman dan nyaman, sedangkan pejalan kaki diharapkan juga merasa aman, nyaman dan tidak terganggu oleh kebisingan dan udara yang tercemar asap kendaraan bermotor. Perencaaan kawasan kota harus memperhatikan beberapa hal antara lain :

1) Meletakkan fungsi dasar ruang sebagai jaringan sirkulasi atau jalan, baik untuk kendaraan bermotor (jalan raya dan jalur lambat) maupun untuk pejalan kaki (trotoar) 2) Jalan raya memiliki klasifikasi fungsi yang berjenjang (arteri, kolektor atau lokal). Masing-masing klasifikasi memiliki kendaraan, jenis kendaraan yang lewat, batasan akses dari arah samping, dan sebagainya (Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan). Apabila persyaratan jalan ini tidak dipenuhi maka akan mengganggu kelancaran dan kenyamanan lalu lintas. Pada skala yang lebih makro, juga akan mempengaruhi perputaran ekonomi dan pembangunan pada umumnya. 3) Kunci perencanaan jalur City Walk adalah keseimbangan antar jalur pejalan kaki dan jalur kendaraan, yaitu keseimbangan penggunaan elemen pejalan kaki untuk mendukung ruang publik yang hidup dan menarik, serta memungkinkan kegiatan pencapaian, pelayanan jasa dan kebutuhan pribadi berlangsung dengan optimal. Keseimbangan pribadi menyangkut interaksi antara pejalan kaki dan kendaraan, dimana faktor keselamatan memegang peranan penting. 4) Banyaknya orang yang berkumpul di suatu jalur City Walk merupakan suatu potensi pasar yang selalu didekati oleh pedagang, termasuk salah satu di dalamnya adalah Pedagang kaki lima (PKL). PKL ini memiliki karakter khusus yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial dan ketertiban umum. 5) Penting dilakukan penataan dan pengaturan secara berkelanjutan terhadap aktifitas yang berkembang di area City Walk. Karakter pejalan kaki memiliki korelasi yang tinggi terhadap karakter PKL yang muncul di kawasan tersebut. Jika tidak diantisipasi sejak dini, perkembangan PKL dapat mengarah pada kekumuhan kota

City Walk akan dapat tercipta dengan baik jika memiliki keterkaitan dengan pusat-pusat kegiatan (konsep), antara lain dapat ditempuh dengan cara : 1) Menjadikan kawasan tersebut sebagai bag ian penting dalam sistem citra kota 2) Menjadikan kawasan tersebut sebagai jalur sirkulasi kota (kendaraan bermotor maupun pejalan kaki) yang menjadi bagian paling penting dalam kegiatan 3) Secara visual memiliki hubungan yang erat dengan elemen kota laiinya, seperti style atau gaya bangunan. Rancangan City Walk dapat dikembangkan lebih lanjut dengan cara : 1) Penanganan secara arsitektural melalui pengolahan bentuk, warna dan tekstur bangunan, tempat duduk, penanda, pagar taman atau poit, lampu taman dan sebagainya 2) Penggunaan material yang sesuai atau memenuhi kriteria ketahanan atau kekuatan, kesesuaian dan keindahan 3) Keserasian dengan kawasan 4) Naman dalam konteks fisiolagis, fisik, maupun psikologis 5) Memperhatikan

fungsi

sosial

ekonomi,

murah

dan

mudah

perawatannya, tidak cenderung di salahgunakan. Dalam aspek teknis, dalam menciptakan suasana yang senyaman mungkin khususnya bagi pejalan kaki, perancangan jalur khusus untuk pejalan kaki harus memperhatikan : 1) Penghindaran kemungkinan pejalan kaki berbenturan fisik dengan kendaraan bermotor 2) City Walk harus didukung oleh tempat orientasi

3) Kapasitas dan dimensi ruang mencukupi sehingga tidak terjadi kontak fisik dengan pejalan kaki lain 4) Peniadaan detail bangunan yang berbahaya seperti lubang sanitasi, besi penanda, polisi tidur, dan sebagainya 5) Didukung dengan pepohonan yang rindang.

c) Aksesibilitas pada City Walk Aksesibilitas pada semua bangunan merupakan hal yang penting. Hal tersebut terkait dengan bagaimana bentuk ruangan yang ada dengan jalur-jalur yang menghubungkan ke tempat / lokasi tidak dirintangi oleh sebuah halangan / hambatan bagi siapapun untuk bermobilitas atau bergerak. Demikian halnya dengan sebuah City Walk , harus aksesibel dan memberi kemudahan bagi semua. Aksesibilitas

yaitu

kemudahan

bergerak

melalui

dan

menggunakan ruangan dalam lingkungan. Dimana hal ini semua berkaitan dengan masalah sirkulasi / jalan serta dapat dilihat secara visual, baik akses maupun komponen settingnya. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dijelaskan bahwa : “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Selanjutnya dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat disebutkan bahwa : 1) Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.

2) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. 3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Aksesibilitas dalam City Walk adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk di dalamnya orang yang mempunyai perbedaan kemampuan, termasuk diantaranya

antara lain para

penyandang cacat, manula, wanita hamil, anak balita, pembawa kereta dorong, pembawa beban berat, guna mewujudkan kesempatan dalam mencapai segala aspek kehidupan dan penghidupan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan akseibilitas dalam City Walk telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. d) Rencana Kebijakan Penataan City Walk Keberadaan City Walk memiliki pengaruh yang kuat terhadap kualitas lingkungan perkotaan secara umum. City Walk memiliki dimensi kegiatan yang komplek, baik terkait dengan aspek ekonomi, teknis, sosial, lingkungan maupun ketertiban umum. Diperlukan penataan yang konsisten agar perkembangan City Walk tidak menyisahakn masalah dikemudian hari. Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam penetapan kebijakan City Walk antara lain : 1) Berkaitan dengan aspek ekonomi, City Walk dapat merangsang munculnya kegiatan ekonomi perkotaan terutama pedagangan ataupun pariwisata: 2) Berkaitan dengan aspek-aspek sosial :

(a) Perlu sosialisasi yang intensif dalam rangka pemberlakuan pemunduran muka bangunan/ set back (beserta intensifdisinsensitifnya). Desaian City Walk menuntut peran serta pemilik bangunan mengubah mengubah bangunan permanen di sepanjang jalur City Walk. (b) Perlu upaya meminimalisasi benturan di lapangan antara PKL yang tidak teratur (diperkirakan akan segera muncul di sepanjang City Walk) dengan aparat Pemerintah Kota. 3) Berkaitan dengan lingkungan : a) Banyaknya aktivitas masyarakat di City Walk perlu diantisipasi dengan pengembangan dan penataan vegetasi secara optimal b) Pemerintah harus menjamin terpenuhinya hak setiap orang akan adanya lingkungan yang baik dan sehat. 4) Berkaitan dengan ketertiban umum, City Walk sangat rentan dihadiri PKL, jika tidak diantisipasi penatannya secara matang, tidak menutup kemungkinan sebagai wadah menjamurnya PKL yang dapat mengganggu fungsi jalan, ketertiban umum dan kumuh.. e) Asas dan Tujuan pembangunan City Walk. Kota Surakarta 1) Asas pembangunan City Walk Tidak adanya asas dan tujuan dalam sebuah kebijakan hukum dapat menimbulkan ketidakjelasan filosofi dari kebijakan tersebut. Padaakhirnya kondisi seperti itu dapat mendorong munculnya kewenangan pembuat kebijakan yang berlebihan dan hanya didasarkan pada kekuasaan yang dimiliki. Pengaturan City Walk hendaknya didasarkan pada asas dan tujuan yang jelas sehingga arah dan pengaturan pada setiap normanya menjadi konsisten. Disamping itu asas dan tujuan dalam pembuatan kebijakan (hukum) akan dapat membimbing dan

memberikan arah bagi pembuat kebijakan, sehingga penetapan / perumusan hukum (norma-norma) akan senantiasa konsisten dengan asas dan tujuan tersebut. Dengan demikian antara semangat hukum (legal

spirit)

dengan

norma-normany

senantiasa

menyatu

(integrated). Lebih dari itu, penerapan hukumnya juga akan lebih mudah dipahami dan dijalankan oleh para aparat pembina PKL Asas yang dijadikan landasan kajian hukum City Walk adalah

asas

keadilan,

persamaan,

kesejahteraan,

partisipasi,

lingkungan hidup dan kepastian hukum. (a) Asas Keadilan Asas keadilan dimaksudkan sebagai perwujudan nilai keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (b) Asas persamaan Asas persamaan dimaksudkan sebagai perwujudan negara (Pemerintah Kota) dalam memberikan kesempatan yang sama terhadap warganya untuk menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah. (c) Asas kesejahteraan Asas kesejahteraan dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban negara (Pemerintah Kota) dalam memberikan kesejahteraan warganya. (d) Asas partisipasi Asas partisipasi dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban negara (Pemerintah Kota) dalam memberikan kesempatan kepada warga untuk meberikan kontribusi atau peran sertanya dalam pengaturan (pembinaan) warganya dalam setiap kebijakan (e) Asas lingkungan hidup

Asas lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. (f) Asas kepastian hukum Asas kepastian hukum dimaksudkan sebagai perwujudan negara (pemerintah Kota) dalam memberikan jamninan yang jelas dan tegas terhadap para pihak yang terkait dengan keberadaan City Walk. 2) Tujuan Pembangunan City Walk Adapun tujuan pembangunan City Walk di Kota Surakarta dapat dirumuskan sebagai berikut : (a) Mengembangkan dan meningkatkan pengguna ruang kota secara optimal untuk kepentingan warga surakarta (b) Meningkatkan sarana bagi pejalan kaki dan fasilitas kota budaya (c) Meningkatkan

pemberian

pelayanan

kepada

masyarakat,

terutama di bidang sarana jalan bagi pejalan kaki (d) Meningkatkan dan pemerataan pendapatan di kalangan pelaku usaha, baik budaya maupun ekonomi di Kota Surakarta (e) Membangun hubungan yang lebih dekat antar warga dan antara warga dengan pembuat kebijakan (Pemerintah Kota Surakarta) (f) Membangun tata hubungan dan tata kehidupan masyarakat yang harmonis, sehat dan berkelanjutan.

2. Pelaksanaan Pembangunan City Walk di Surakarta

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa

Pemerintah Kota

menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, bahwa pemerintah kota memiliki ”wewenang dalam penyelenggaraan jalan kota. Kota

Surakarta

termasuk

kawasan

pengembangan

pariwisata

Joglosemar yang memiliki peran penting pada konstalasi kota-kota di Jawa Tengah. Pemerintah Kota Surakarta merencanakan pembangunan City Walk dalam rangka memfasilitasi pejalan kaki, terutama pada jalur ramai. Dalam hal ini Pemerintah Kota Surakarta berusaha mengoptimalkan / memfungsikan kembali jalur lambat yang sudah ada di kota Surakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir Arif Nurhadi, MM selaku Kepala Sub Dinas Tata Bangunan di Dinas Tata Kota Surakarta pada tanggal 26 November 2007. Diperoleh hasil bahwa Pembangunan City Walk di Surakarta sudah dimulai sejak awal tahun 2007. City Walk Kota Surakarta telah diresmikan oleh Walikota Surakarta Bapak Jokowi pada tanggal 1 Oktober 2007 pada saat peringatan hari Habitat Dunia 2007 Pembangunan City Walk di Kota Surakarta dimulai dengan pemetaan dan perancangan kawasan. City Walk dibangun oleh Pemerintah Kota Surakarta dilakukan di sisi selatan sepanjang Jalan Slamet Riyadi mulai dari timur rel Purwosari hingga bundaran Gladak dan ditambahkan ke arah Utara, Timur hingga Pasar Gede. Untuk membedakan dengan jalur kendaraan dengan jalur pejalan kaki makas pembangunan alas City Walk menggunakan paving block

dengan variasi warna. Jalur City Walk dibuat di kiri kanan jalan

aspal, selebar kurang lebih 4 meter. Pemerintah juga menyediakan akses bagi penyandang cacat. Demikian juga untuk para PKL dibuatkan semacam shelter di beberapa ruas jalan ini agar tertib.

Pebangunan City Walk di Kota Surakarta ini dikembangkan dengan mempunyai enam segmen kegiatan termasuk di dalamnya fasilitas

pelengkapnya. Bagian-bagian itu merupakan kesatuan rangkaian penyediaan ruang publik (public space) sebagai sarana interaksi publik dan wisatawan. Dalam hal ini yang dilakukan tidak hanya membangun jalan saja dengan aspal tetapi pembangunan City Walk juga akan mengubah wajah kota guna mengembangkan Kota Surakarta masa depan dengan nuansa Kota Surakarta masa lalu. Pengolahan fasilitas ruang jalan dan penyajian atraksi wisata mencgacu pada potensi masing-masing bagian Kota yang dilewari. Saat ini pembangunan City Walk Surakarta terbagi menjadi enam segmen yaitu : a) Purwosari-Brengosan b) Brengosan-Gendhengan c) Gendhengan-Sriwedari d) Sriwedari-Ngapeman e) Ngapeman-Gladak f) Gladak-Pasar Gede Berikut ini akan penulis jelaskan masing-masing segmen tersebut. a) Segmen Purwosari-Brengosan Obyek : 1) Stasiun Purwosari 2) Area Perkantoran (PLN, Grapari, Indosat) 3) Pertokoan / Pasar Senggol 4) Restoran (Sari, Sin-sin) Karakter ruang jalan : Sempit akibat bangunan terletak tepat di batas persil. Kegiatan yang diolah : Wisata belanja dan wisata kuliner. Street furniture diutamakan pada fasilitas seating group untuk istirahat.

b) Segmen Brengosan-Gendhengan Obyek : 1) Bangunan kuno Gedung Lowo) 2) Restoran (Diamond, Pizza Hut) 3) Perkantoran 4) Pertokoan (Megaland) Karakter ruang jalan : Lebar Kegiatan yang diolah :wisata kuliner. Street furniture diutamakan pada fasilitas seating group di sekitar restoran dan hotel (kursi café) c) Segmen Gendhengan-Sriwedari Obyek : 1) Bangunan kuno (Gereja, Loji Gandrung, ex Kodim) 2) Pertokoan (SGM) 3) Perkantoran 4) Restoran ( Adem Ayem, Ayam Bakar Wong Solo) Karakter ruang jalan : Lebar Kegiatan yang diolah : Wisata Arsitektur dan Belanja Street furniture diutamakan pada fasilitas informasi tentang Bangunan Kuno.

d) Segmen Sriwedari-Ngapeman Obyek :

1) Kawasan seni & Budaya (taman Sriwedari, Museum Radyapustaka) 2) Bangunan

Kuno

(Museum

Radyapustaka,

Musesum

Batik

Radyapustaka Wuryoningratan) 3) Restoran (Kawasan Pujasari) Kegiatan yang diolah : Wisata Budaya, atraksi seni, arsitektur Street furniture diutamakan pada fasilitas atraksi seni budaya seperti panggung hiburan dan informasi kegiatan seni dan seating group e) Segmen Ngapeman-Gladak Obyek : 1) Pertokoan / Pasar Triwindu 2) Restoran (Kusumasari, Keprabon) 3) Pura Mangkunegaran Karakter ruang jalan: sempit akibat bangunan terletak tepat di batas persil Kegiatan yang diolah : wisata belanja dan budaya Street furniture diutamakan pada fasilitas seating group untuk istirahat f) Gladak-Pasar Gede Obyek : 1) Pusat pemerintahan (Balai Kota) 2) Kraton Kasunanan 3) Perdagangan (Pasar Gede, Klewer, BTC, PGS) 4) Perkantoran (Kantor pos, Kantor Bank, dll) 5) Bangunan Kuno ( Benteng Vastenburg, BI, Pasar Gede) Karakter ruang jalan : lebar Kegiatan yang diolah : wisata budaya dan belanja

Street furniture diutamakan pada fasilitas seating group untuk istirahat sambil belanja dan menikmati wisata kuliner di sekitar pasar. Pada tahun 2007 pembangunan dimulai dari jalur PurwosariPerempatan Ngapeman dengan biaya dari pemerintah pusat dan APBD Kota Solo. Bantuan dana dari pemerintah pusat yang disalurkan lewat Dinas Perumahan dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dialokasikan sekitar Rp 1 miliar untuk membangun pedestrian dan sebagian fasilitas pendukung city walk di Jalan Purwosari (Perempatan Brengosan-Perempatan Gendengan) Pelaksanaan pembangunan untuk semua segmen akan dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran 2007- 2010 Pembangunan kawasan bagi pejalan kaki atau city walk di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, Solo masih terus berjalan. Sampai saat ini yang sudah selesai dibangun adalah segmen I dan II yaitu pembangunan kawasan Purwosari-Brengosan. Untuk segmen I dan II yaitu Jalur lambat sisi sebelah kanan jalan dari arah Purwosari hingga perempatan Gendengan kini telah dibangun pedestrian atau jalur pejalan kaki dan sebagian mulai di lengkapi dengan fasilitas-fasilitas tertentu. Dibeberapa sudut jalan yang ada sudah dipasangi bangku-bangku dengan ornamen batik, selain itu juga telah dipasang lampu taman, kursi taman, dan pembatas tanam atau street furniture. Keberadaan bangku-bangku ini memang sudah dipersiapkan sebelumnya, jadi tentunya letak bangku ini tidak mengganggu pengguna jalan, justru merupakan tempat istirahat bagi pengguna / pemakai jalan.

Jalur sepanjang 750 meter ini telah selesai dibangun. dan sudah bisa dimanfaatkan. Tidak hanya itu, sejak bulan Juli 2007 beberapa pedagang kaki lima yang menggunakan gerobak telah menempati ruas jalan yang menjadi kawasan city walk itu. Aktivitas berjualan makanan dilakukan di jalur pedestrian yang telah selesai dibangun, seperti di depan Rumah Sakit DKT Solo dan depan perkantoran lain di Jalan Slamet Riyadi. Pemerintah memang sengaja mempersiapkan para pedagang kaki lima tersebut dengan gerobak

khusus, jadi hanya pedagang kaki lima yang menggunakan gerobak tersebut yang diperbolehkan berjualan di sepanjang jalur City Walk. Pada saat peresmian City Walk yang diresmikan oleh Walikota Surakarta Bapak Jokowi pada tanggal 1 Oktober 2007 pada saat peringatan hari Habitat Dunia 2007 nama City Walk juga dirubah namanya menjadi Srawung

Warga.

Penggantian

nama

ini

dimaksudkan

agar

lebih

mengentalkan nama kota solo sebagai kota budaya. Penyediaan sarana jalan yang khusus untuk City Walk tidak serta merta memberikan kebebasan kepada pejalan kaki. Pembangunan City Walk merupakan pengalih-fungsian jalur lambat dan trotoar. Alih fungsi ini tentunya akan mengganggu jalur lambat di sepanjang City Walk, khususnya adalah para pengemudi becak dan pengendara sepeda motor. Dengan adanya City Walk mereka tentu akan sangat direpotkan atau terganggu. Untuk mewujudkan pelayanan pelayanan jalan yang tidak berpihak dan tidak merugikan orang lain perlu ditentukan dan kewajiban para pihak baik pengguna jalan ataupun pemerintah sebagai penyelenggara City Walk. Hak pemakai jalan adalah memperoleh jaminan kenyamanan dan keamanan serta kepastian dalam memanfaatkan

area City Walk. Sedangkan

kewajibannya berupa menempati, mentaati lokasi dan waktu yang telah ditetapkan. Sementara hak pemerintah adalah selaku penyelenggara adalah menarik retribusi atau biaya sewa. Sedangkan kewajiban Pemerintah adalah menjaga keamanan, keindahan lingkungan dan kemanan di lokasi City Walk Berdasarkan pembahasan di atas dapat penulis kemukakan bahwa pada dasarnya rencana tata kota mampu untuk mendukung pelaksanaan pembangunan City Walk di kota Surakarta. Hal ini dapat dilihat dengan sudah berjalannya pembangunan City Walk di Kota Surakarta. Walaupun pembangunan City Walk di Surakarta baru selesai dua tahap saja tetapi sudah dapat dinikmati hasil dari pembangunan tersebut. Dalam Pembangunan City Walk ini tidak ada komplain dari masyarakat, yang ada justru dukungan dari masyarakat untuk terus memajukan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya.

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pembangunan City Walk di Kota Surakarta dan Solusinya 1. Faktor-faktor Penghambat Tidak selamanya dalam pembangunan City Walk dapat selalu berjalan sesuai dengan rencana tata kota. Ada kalanya dalam pembangunan City Walk di Kota Surakarta timbul suatu hambatan atau permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir Arif Nurhadi, MM selaku Kepala Sub Dinas Tata Bangunan di Dinas Tata Kota Surakarta pada tanggal 26 November 2007, hambatan yang terjadi dalam pembangunan City Walk antara lain : a) Hambatan Teknis 1) Anggaran yang dipakai untuk pembangunan jalur City Walk ini masih belum bisa keluar seluruhnya, akibatnya pembangunan City Walk ini dilaksanakan secara bertahap tidak bisa langsung diselesaikan dalam satu waktu.

2) Keberadaan material paving untuk pembangunan jalur City Walk sangat terbatas, selain itu model-model paving yang digunakannya pun sangat terbatas sehingga jalannya pembangunan inipun juga harus menunggu kesiapan material 3) Dalam area yang hendak dibangun jalur City Walk di sepanjang jalan slamet riyadi terdapat banyak gang-gang dan jalan-jalan kecil yang melintang dan berhubungan langsung dengan jalan slamet riyadi sehingga mempengaruhi jalannya pembangunan. 4) Lokasi pekerjaan atau pembangunan City Walk berada di kawasan perdagangan dan perkantoran, sehingga banyak orang yang berjalan lalu lalang, sehingga mengganggu jalannya pembangunan.

b) Hambatan Non Teknis 1) Maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL), Parkir, dan Komunitas Becak di area City Walk. Salah satu hambatan dalam pembangunan City Walk yang bersifat teknis adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan adanya Pembangunan area City Walk banyak PKL yang merasa terganggu, Biasanya mereka minta perlakuan khusus, tidak jarang banyak diantara mereka yang minta dibuatkan tempat untuk mengganti lahannya yang terkena pembangunan area City Walk

ataupun

meminta kompensasi atau uang. Padahal sebelum pembangunan dimulai Pemerintahn Kota Surakarta telah menghimbau para PKL untuk dipindahkan sementara di tempat yang telah disediakan sehingga tidak mengganggu jalannya pembangunan City Walk. Hambatan lain yang timbul dalam pembangunan City Walk adalah masalah parkir, baik khususnya parkir kendaraan bermotor. Dahulu untuk area parkir di sekitar slamet riyadi pada awalnya boleh dilakukan di sebelah selatan dan di sebelah utara, sekarang dengan adanya pembangunan City Walk secara otomatis parkir hanya boleh dilakukan di area utara. Tetapi pada kenyataannya sampai sekarang masih banyak penyelenggara parkir yang masih melaksanakan parkir di sebelah selatan, sehingga akibatnya pekerjaan pembangunan City Walk terganggu. Sebelum pembangunan City Walk, di sekitar selatan area jalan slamet riyadi masih banyak digunakan untuk tempat mangkal komunitas becak. Tetapi dengan adanya pembangunan City Walk maka secara otomatis komunitas becak harus pindah dari area pembangunan tersebut. Pada saat pembamgunan area City Walk berjalan khususnya di daerah sekitar Solo Grand Mall yang merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Solo ternyata masih banyak becak yang masih mangkal di area tersebut, sehingga sangat

mengganggu jalannya pembangunan jalur City Walk. Mereka tidak mau pindah karena mereka menganggap area di depan Solo Grand Mall (SGM) merupakan area yang tepat untuk mencari penumpang. Hal ini tentu saja mengganggu jalannya pembangunan jalur City Walk. 2) Pengendara Motor Pada saat pembangunan City Walk banyak para pengendara motor yang nekad menerobos jalur itu. Bahkan ada juga mobil yang sengaja di parkir di area tersebut. Bahkan ketika City Walk sudah bisa dipakai oleh para pejalan kaki masih banyak juga motor yang lewat jalur tersebut. Hal ini tentunya sangat mengganggu aktifitas pada pejalan kaki, karena jalur City Walk ini sengaja dibuat untuk jalur pejalan kaki.

2. Solusi Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain sebagai berikut : a) Solusi untuk hambatan teknis 1) Untuk mengatasi masalah keterbatasan dana seharusnya anggaran untuk pembangunan City Walk dianggarkan secara jelas dan tercerinci dalam APBD sehingga dalam pembangunan City Walk dapat berjalan lancar tanpa terganggun masalah dana. 2) Pemerintah Kota Surakarta mendatangkan material paving dari luar daerah Surakarta untuk pembangunan jalur City Walk. Dengan medatangkan material paving dari luar Surakarta diharapkan dapat mempercepat jalannya pembangunan City Walk

3) Pada saat pembangunan area City Walk sedang berjalan, jalan-jalan atau gang-gang yang terkena jalur pembangunan City Walk ditutup sementara waktu dan dialihkan ke jalur atau gang-gang lain. 4) Area pembangunan City Walk memang kebanyakan berada di depan area perkantoran, untuk mengatasi kemacetan akibat pejalan kaki di sekitar area perkantoran yang sedang dibangun, pembangunan jalur City Walk dibangun secara bertahap, jadi apabila jalur City walk sebagian sudah selesai maka bisa digunakan oleh para pejalan kaki yang hendak masuk area perkantoran. b) Solusi untuk hambatan non teknis Untuk mengatasi hambatan non teknis dalam pembangunan City Walk seperti PKL, parkir, becak dan pengendara motor dilakukan dengan cara langsung ataupun tidak langsung. 1) Dengan cara langsung adalah dengan pemberian penyuluhanpenyuluhan dengan cara mengundang langsung warga sekitar, para komunitas becak, dan para PKL di sekitar lokasi pembangunan untuk diberi penjelasan tentang pembangunan City Walk. Para warga sekitar, komunitas becak dan para PKL diberi penyuluhan agar tidak berada di area pembangunan City Walk sehingga tidak mengganggu jalannya pembangunan. Selain itu juga pada saat pembangunan City Walk, area yang sedang dibangun diberi tanda dilarang melintas, sehingga para pengendara kendaraan bermotor tidak melintasi area atau jalan yang sedang dibangun. 2) Dengan cara tidak langsung adalah diadakan penyuluhan melalui televisi, melalui radio dan media massa. Saat ini yang sudah banyak beredar adalah iklan

layanan

masyarakat

untuk mendukung

pembangunan City Walk di Radio. Selain itu juga diadakan Dialog Interaktif melalui radio dan televisi tentang pembangunan City Walk.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Rencana Tata Kota Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Pembangunan City Walk Di Kota Surakarta, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Rencana Tata Kota mampu untuk mendukung pelaksanaan pembangunan City Walk di kota Surakarta. Hal ini dapat dilihat dengan sudah berjalannya pembangunan City Walk di Kota Surakarta. Walaupun pembangunan City Walk di Surakarta baru selesai dua tahap saja, tetapi hasil dari pembangunan City Walk tersebut sudah dapat dinikmati. 2. Hambatan yang timbul dalam pembangunan City Walk adalah hambatan teknis dan non teknis. Hambatan teknis antara lain :kurangnya anggaran, keberadaan material paving yang sangat terbatas, banyak gang-gang di sekitar jalur pembangunan City Walk, dan banyak orang yang lalu-lalang di sekitar area pembangunan City Walk. Solusi untuk hambatan tehnis adalah : anggaran untuk pembangunan City Walk dianggarkan secara jelas dan tercerinci dalam APBD, Pemerintah Kota Surakarta mendatangkan material paving dari luar daerah Surakarta, Pada saat pembangunan area City Walk sedang berjalan, jalan-jalan atau gang-gang ditutup sementara waktu dan dialihkan ke jalur atau gang-gang lain, serta pembangunan jalur City Walk dibangun secara bertahap. Sedangkan hambatan non teknis adalah : Maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL), Parkir, dan Komunitas Becak di area City Walk serta banyak kendaraan bermotor yang lalu lalang .Solusi untuk mengatasi hambatan non tehnis antara lain Dengan cara langsung yaitu dengan pemberian penyuluhan-penyuluhan secara langsung. Dengan cara tidak langsung adalah diadakan penyuluhan melalui televisi, melalui radio dan media massa. 77

B. Saran-Saran 1. Pemerintah Kota Surakarta seharusnya mengatur atau memberikan payung hukum atau dasar hukum yang jelas yang mengatur mengenai pembangunan City Walk di Kota Surakarta 2. Pemerintah Kota Surakarta harus lebih tegas dalam menindak para PKL atau Komunitas becak yang masih nekat mangkal di sepanjang area jalur pembangunan City Walk, sehingga pembangunan City Walk dapat berjalan dengan lancar 3. Pemerintah Kota Surakarta hendaknya juga menganggarkan biaya untuk perawatan dan pemeliharaan City Walk, sehingga Kawasan City Walk selalu terawat dan terjaga dengan baik. 4. Pemerintah Kota Surakarta segera membuat Keputusan Walikota sebagai dasar hukum untuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Anonim. 2006. Kajian Hukum Tentang City Walk. Dra. Suryati Rizal, 1988.Perencanaan Pembangunan. Jakarta : Karunika jakarta Hadi Sabari Yunus, 2005. Manajemen Kota (Prespektif Spasial),Jogjakarta :Pustaka Pelajar Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik : Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo HB Sutopo, 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis), Pusat Penelitian Surakarta Koentjoroningrat ; 1993 ; Metode-metode Penelitian Masyarakat ; Jakarta ; Gramedia Ni’matul Huda, 2005. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada Lexi J Moleong, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya

PT Remaja

Melville C Branch, 1995, Perencanaan Kota Komprehensif, Jogjakarta : UGM Press Soerjono Soekanto, 2001. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) ________________, 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) Winarno Surachman, 1990. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung : Tarsito

Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Tata Ruang Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 79

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013 Keputusan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Tata Kota Surakarta

Internet Aditya W Fitrianto, 2006, “City Walk (Ruang Terbuka Alternatif)”.www.IAI.or.id (diakses tanggal 1 Oktober 2007) http://www.wikipedia.org/w/index.php.title=Kota_Surakarta (diakses tanggal Nopember 2007)

1