RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN (RENSTRA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK) KOTA BLITAR

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN 2016 - 2021 (RENSTRA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK) KOTA BLITAR

Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

One For All All For One

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Alloh SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016 – 2021 dapat tersusun. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016 – 2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 (lima) tahun depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan RPJMD Kota Blitar 2016 – 2021 serta evaluasi pelaksanaan terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 serta analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat pusat dan daerah, dan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik nasional maupun regional. Mengingat hal tersebut, maka pimpinan dan karyawan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya maka akan dilakukan evaluasi bertahap setiap tahunnya. Apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Rencana Strategis termasuk indikator-indikator kinerjanya. Demikian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016 – 2021 ini dibuat untuk penetapan pelaksanaan tugas.

Blitar, 5 Juni 2017 Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik ttd Drs. TRI IMAN PRASETYONO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19691222 199003 1 006

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016 - 2021

i


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

i ii iii iv

BAB I 1.1 1.2 1.3 1.4

PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan

1 2 5 5

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Sumber Daya Kinerja Dan Pelayanan Tantangan Dan Peluang

2.1 2.2 2.3 2.4 BAB III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSIDINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Telaahan Visi, Misi Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Telaahan Renstra KementerianDan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu-Isu Strategis

7 7 29 33 37 41 41 44 46 48 49

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah 4.2 Strategi Dan Kebijakan

51 51 55

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

58

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

84

BAB VII

PENUTUP

86


ii


DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 2.1.

Data Aset Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

31

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Informatika Dan Statistik

Komunikasi,

34

Tabel 2.3.

Daftar Layanan Website yang Dimiliki Pemerintah Kota Blitar Sampai dengan Tahun 2015

35

Tabel 2.4.

Data Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Kebijakan Pembangunan yang Disampaikan Melalui ULPIM Kota Blitar Tahun 2012 – 2015

36

Tabel 2.5.

Data Penyelenggara Layanan Penyiaran Radio di Kota Blitar Sampai Dengan Tahun 2015

36

Tabel 2.6.

Data Jumlah Menara Telekomunikasi di Kota Blitar Sampai Dengan Tahun 2015

36

Tabel 2.7

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2014 – 2016

37

Tabel 3.1

Identifikasi Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

41

Tabel 3.2

Identifikasi Isu Strategis terkait Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar

43

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

45

Tabel 3.4

Keterkaitan Rencana Strategis Kementerian, Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Blitar Dan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

47

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

48

Tabel 4.1.1

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 2016

52

Tabel 4.1.2

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 2017 - 2021

53

Tabel 4.2

Matrik SWOT Dinas Komunikasi, Informatika Dan

55


Dinas

iii


Statistik

Tabel 4.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Dinas

56

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 2016

61

Tabel 5.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 2017

70

Tabel 5.3

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 2018 - 2021

77

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMDTahun 2016 – 2017

84

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMDTahun 2018-2021

84

Tabel 6.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika Dan StatistikYang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2021

85


iv


DAFTAR GAMBAR Halaman

Gambar 2.1.

Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

29

Gambar 2.2.

Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

30

Gambar 2.3.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

30

Gambar 2.4.

Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

31


v




BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Memasuki

dunia

informasi

global

yang

mengedepankan

penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, tak terkecuali dalam proses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dituntut untuk aktif mengadaptasi dan memfasilitasi proses akselerasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di segala sektor. Sehingga akan tercipta peningkatan efisiensi dan efektifitas di bidang pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu upaya pemerintah menciptakan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi yang diharapkan akan bermuara pada penyelenggaraan good governance ini dapat terlaksana dengan optimal melalui pemanfaatan e government. Melalui pemanfaatan e government secara optimal maka tidak terbatas pada kesiapan infrastruktur dan aparatur

dalam

pelayanan

kepada

masyarakat

tetapi

juga

akan

meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengakses informasi publik. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsi

di

bidang

komunikasi, informatika dan statistik, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk kurun waktu (5) lima tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016 s.d. 2021 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 sampai dengan 2021.


1


1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum dalam penyusunan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik tahun 2017 - 2021 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2.

Undang-undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tetang Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700) ;

4.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;

5.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2015

Nomor

58

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian (Lembaran

dan

Negara

Evaluasi Republik

Pelaksanaan Indonesia

Rencana

Tahun

Pembangunan

2006

Nomor

96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016 - 2021

2


9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 4815); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan

(Lembaran

Negara

Tahun

2008

Nomor

20,

Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816) ; 13. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan

Presiden

Nomor

2

Tahun

2015

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 18. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

No.

54

Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,


Pengendalian

dan

Evaluasi

3


Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan

KLHS

dalam

Penyusunan

atau

Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019; 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 24. Peraturan Daerah Kota Bitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025; 25. Peraturan Daerah Kota Bitar 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar 2011-2030; 26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Kota Blitar; 27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021; 28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 - 2021. 29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas

Komunikasi, Informatika Dan Statistik; 30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar 2016-2021.


4


1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 MAKSUD Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 – 2021 ini dimaksudkan

untuk

digunakan

sebagai

pedoman

dalam

pelaksanaan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik. 1.3.2. TUJUAN Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik yaitu sebagai bentuk komitmen organisasi dalam pencapaian kinerja sekaligus sebagai pedoman untuk : a.

Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/ Penetapan KinerjaTahunan dan Rencana Anggaran;

b.

Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKj IP);

c.

Untuk

menjamin

keterkaitan

perencanaan,penganggaran,

dan

konsistensi

pelaksanaan

dan

antara

pengawasan

pada setiap tahunanggaranselama lima tahun kedepan; d.

Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

e.

Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN

PELAYANAN

DINAS

KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN STATISTIK Pada bab ini menguraikan tentang struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya, sumber daya organisasi, kinerja pelayanan dinas, tantangan dan peluang serta pengembangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016 - 2021

5


pelayanan dinas. BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga Terkait, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Blitar dan Penentuan Isi-isu strategis.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Memuat Pernyataan tujuan, sasaran jangka menengah dinas, strategi dan kebijakan.

BAB V

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF Pada bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bab ini memuat indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dalam lima tahun mendatang.

BAB VII

PENUTUP Berisi kesimpulan secara singkat dan representatif dari uraian Bab – Bab sebelumnya serta harapan yang diiinginkan menuju peningkatan

pelayanan fungsi Dinas Komunikasi,

Informatika Dan Statistik


6


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR 2.1.1. KEDUDUKAN, TUGASPOKOK DAN FUNGSI Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik ditetapkan melalui Peraturan

Daerah

Kota

Blitar

Nomor

4

Tahun

2016

Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan lagi melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik. Kedudukan merupakan

Dinas

unsur

Komunikasi,

pelaksana

Informatika

urusan

dan

pemerintahan

Statistik

di

bidang

komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Komunikasi,

Informatika dan

Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota

melalui Sekretaris

Daerah Adapun tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik adalah sebagai berikut : 1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi

dan

persandian

yang

Informatika, menjadi

bidang Statistik

kewenangan

daerah

dan

serta

bidang tugas

pembantuan. 2. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan

Informatika,

bidang Statistik dan bidang persandian; b. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan

Informatika,

bidang Statistik dan bidang persandian; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian; d. pelaksanaan

administrasi

dinas

di bidang Komunikasi dan

Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian;


7


e. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan,

pengelolaan

anggaran,

perlengkapan,

kehumasan; f.

pengelolaan

opini

dan

aspirasi publik di lingkup pemerintah

daerah; g. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah; h. pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik; i.

layanan hubungan media;

j.

penguatan kapasitas sumber daya

komunikasi publik dan

penyediaan akses informasi; k. layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK Pemerintah Kota Blitar; l.

layanan pengembangan intranet

dan

penggunaan

akses

internet; m. layanan

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan

spesifik dan suplemen yang terintegrasi; n. layanan manajemen data dan informasi; o. integrasi layanan publik dan kepemerintahan; p. layanan keamanan informasi e-Government; q. layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah ; r.

layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi;

s. pengembangan sumber daya TIK p emerintah daerah dan masyarakat; t.

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota;

u. penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City lingkup kota; v. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja; w. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD); x. penyelenggaraan

keamanan,

kebersihan,

dan

kenyamanan

bekerja di lingkungan kantor;


8


y. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); z. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); aa. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; bb. pengelolaan pengaduan masyarakat; cc. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik

secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah; dd. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai kewenangan : a.

penetapan kebijakan operasional di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian;

b. penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang Komunikasi dan

Informatika,

bidang

Statistik dan bidang persandian; c.

perencanaan operasional program Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian;

d. sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional Komunikasi dan Informatika,

bidang Statistik dan bidang persandiandi tingkat

kota ; e.

pengkajian

pemberian

Komunikasi dan

izin

serta

Informatika,

pencabutan

izin

bidang

bidang Statistik dan bidang

persandian; f.

peremajaan data dalam bidang Komunikasi dan

Informatika,

bidang Statistik dan bidang persandian untuk tingkat kota ; g.

pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian;

Untuk melaksanakan tugas sebagimana tersebut diatas Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang - bidang, dan mempunyai tugas Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016 - 2021

9


menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.Sekretariat administrasi

di

mempunyai

melaksanakan

lingkungan

dinas

meliputi

tugas

bidang

–

mengkoordinasikan administrasi

tugas

umum,

pada

rumah

tangga,

pelayanan

perencanaan,

bidang,

administrasi

pengelolaan kepegawaian,

kearsipan dan administrasi keuangan; Untuk menjalankan tugas tersebut Sekretariat menjalankan fungsi : a.

pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;

b.

pengkoordinasian

dan

penyiapan

bahan

penyusunan

perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu; c.

pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;

d.

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;

e.

pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

f.

pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

g.

pengkoordinasian Pelaksanaan

penyusunan

Anggaran

(DPA)

dan dan

pelaksanaan Dokumen

Dokumen Perubahan

Pelaksanaan Anggaran (DPPA); h.

fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);

i.

pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);

j.

pengoordinasian

internal

dan

eksternal

serta

pembinaan

penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas; k.

pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;

l.

pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;


10


m.

pengkoordinasian perlengkapan,

dan

sarana

fasilitasi

pengelolaan

prasarana,

keamanan

administrasi kantor

dan

penyelenggaraan rapat-rapat dinas; n.

fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

o.

fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

p.

fasilitasi

pelaksanaan

kebijakan

pengelolaan

barang

milik

daerah; q.

pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;

r.

fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

s.

pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

t.

fasilitasi

dan

koordinasi

penyusunan

Standar

Operasional

Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP); u.

fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

v.

fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

w.

fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota

(LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD); x.

pengkoordinasian

dan

masyarakat di bidang

fasilitasi

pengelolaan

pengaduan

komunikasi dan Informatika, bidang

statistisk serta bidang persandian; y.

penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang komunikasi dan Informatika, bidang statistik serta bidang persandian secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;


11


z.

penyelenggaraan, administrasi

pembinaan

umum,

dan

pengendalian

kepegawaian,

pelayanan

kearsipan

dan

penatausahaan keuangan; aa. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi; bb. pengkoordinasian

penyusunan

pengendalian,

monitoring,

evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas; cc.

pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Selanjutnya Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dibantu oleh 2 Sub bagian yaitu Sub Bagian Program dan Kepegawaian dan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang. Adapun tugas Sub Bagian Program dan Kepegawaianyaitu ; a.

mengumpulkan

dan

menganalisa

data

sebagai

perumusan kebijakan operasional di bidang

bahan

program dan

kepegawaian ; b.

melaksanakan

pengkoordinasian

penyusunan

rencana

program dan kegiatan masing-masing unit dilingkungan Dinas; c.

menyusun,

melaksanakan

rencana

program

dan/atau

kegiatan; d.

melakukan

kegiatan

pelayanan

kegiatan

program

dan

kepegawaian dilingkungan Dinas; e.

melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas;

f.

melaksanakan

penyusunan

dokumen

perencanaan

dan

pelaporan kinerja Dinas ; g.

melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas dan Dokumen Perubahannya;

h.

melaksanaan penyusunan Penetepan Kinerja (PK);

i.

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

j.

melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

instansi

pemerintah,

laporan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundangan; k.

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas,


12


pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi program dan kepegawaian; l.

menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian dan tugas-tugas kehumasan;

m.

melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Komunikasi

danInformatika,bidang

Statistik

dan

bidang

persandian; n.

menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

o.

melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

dan/atau

pelaksanaan

pengumpulan

pendapat

pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Sedangkan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang melaksanakan tugas : a.

menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan

operasional

di

bidang

administrasi

umum,

keuangan dan penatausahaan barang; b. mengumpulkan

dan

menganalisa

data

sebagai

bahan

koordinasi dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang; c.

menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang ;

d. menyelenggarakan kegiatan penatausahaan

barang

pelayanan administrasi umum, dan

administrasi

pengelolaan

keuangan serta pertanggungjawaban keuangan; e.

melakukan penatausahaan keuangan Dinas dan pengelolaan urusan

gaji

pegawai

Dinas,

serta

verifikasi

surat

pertanggungjawaban (SPJ); f.

penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Dinas;

g.

melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan tata kearsipan;

h. melaksanakan

dan

mengelola

urusan

rumah

tangga,

protokoler, upacara dan rapat dinas; i.

pengelolaan administrasi perjalanan dinas;


13


j.

melaksanakan

urusan

keamanan,

kebersihan

dan

tata

laksana; k. melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku; l.

melaksanakan

pemeliharaan

barang

milik

daerah

yang

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; m. melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang; o.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain Sekretaris tugas Kepala Dinas dibantu oleh Bidang yang di pimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Seksi. Adapun bidang yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitik adalah sebagai berikut : 1) Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Untuk menjalankan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menjalankan fungsi : a. perumusan Komunikasi

kebijakan

teknis

di

Publikberdasarkan

bidang

Informasi

peraturan

dan

perundang-

undangan dan kebijakan Kepala Dinas; b. penyusunan program / kegiatan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik; c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan bidang Informasi dan Komunikasi Publik; d. pemberian

bimbingan

teknis

dan

supervisi,

serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik e. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016 - 2021

14


daerah; f.

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;

g. penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik; h. pelayanan informasi publik; i.

pelayanan hubungan media;

j.

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik ;

k. fasilitasi pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah; l.

penyediaan akses informasi;

m. pelaksanaantugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 1.1) Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik yang dalam

melaksanakan

bertanggungjawab

tugasnya

kepada

Kepala

berada Bidang

di

bawah

dan

Informasi

dan

Komunikasi Publik. Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik mempunyai tugas: a. Pengelolaan kebijakan, operasional, rencana dan program, norma, standar, prosedur, kriteria, inventarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan bidang pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik; b. Reproduksi Informasi Nasional; c. Produksi Informasi Pemerintahan; d. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal; e. Pengelolaan informasi mendukung kebijakan nasional dan lokal; f.

Pengelolaan diseminasi informasi publik berjaringan nasional;

g. Produksi konten informasi lokal ; h. Standardisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral; i.

Pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan


15


daerah; j.

Pengelolaan konten dan layanan Informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada media publikasi milik Pemkot Blitar mencakup media luar ruang, media maya/internet, media sosial, media center, media cetak, media

elektronik,

forum

tatap

muka,

siaran

keliling,

pemutaran film; k. Diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah; l.

Pengembangan

promosi

Kota

Cerdas

(Smart

City)

dan

pemanfaatan sarana prasarananya. m. Pengelolaan layanan pengaduan dan panggilan darurat; n. Pengelolaan opini, aspirasi, isu publik pada media; o. Pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat); p. Pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah; q. Pengelolaan konten layanan pengaduan, opini dan aspirasi publik pada media publik; r.

Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemkot;

s. Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD; t.

Pengelolaan

dokumentasi

kegiatan

pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan; u. Pelayanan teknis administrasi bidang pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik; v. Menyusun laporan kinerja bidang pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik; w. pelaksanaantugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

sesuai dengan

bidang tugasnya. 1.2) Seksi Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi Komunikasi Publik melaksanakan

tugasnya

berada

di

yang dalam

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016 - 2021

16


Seksi Komunikasi Publik mempunyai tugas; a. Pengelolaan kebijakan, operasional, rencana dan program, norma, standar, prosedur, kriteria, inventarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan bidang komunikasi publik; b. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik; c. Perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah daerah; d. Pengembangan

komunikasi

interaktif

Pemerintah

dan

Masyarakat berbasis TIK; e. Audit Komunikasi Publik; f.

Fasilitasi pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);

g. Fasilitasi

pengadaan

sarana

dan

prasarana

saluran

komunikasi

saluran

komunikasi publik; h. Pelaksana

operasional

publik

milik

Pemda pada media maya, streaming (radio dan TV digital), SMS gateway, chat citizen, e-komunitas, video teleconference; i.

Pengelolaan sarana publikasi media luar ruang milik pemda;

j.

Pengelolaan

saluran

komunikasi

milik

pemerintah

daerah/media internal; k. Pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik; l.

Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan peralatan studio dan komunikasi;

m. Pengelolaan kemitraan TIK dengan pihak lain; n. Pengembangan kemitraan komunikasi dengan berbagai media di daerah; o. Penyediaan bahan kerjasama TIK lintas sektoral ; p. Pengembangan sumber daya komunikasi publik; q. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur dan masyarakat cerdas TIK; r.

Pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan kelompok komunikasi sosial;

s. Pembinaan

sumberdaya

Penyiaran

dan

sumberdaya

telekomunikasi sesuai tugas pembantuan; t.

Penyiapan

bahan

peningkatan

kapasitas

aparatur

dan

kompetensi masyarakat urusan komunikasi publik; u. Pelaksana

sosialisasi,

bimbingan


teknis,peningkatan 17


kapasitas SDM, fasilitasi sertifikasi teknis urusan teknologi, informasi komunikasi (TIK) bagi aparatur serta masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City; v. Pelayanan teknis administrasi bidang komunikasi publik w. Menyusun laporan kinerja bidang komunikasi publik; x. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Bidang Penyelenggaraan E-Government Bidang Penyelenggaraan e-Government dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang

Penyelenggaraan

mempunyai

E-Government

tugas

merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Penyelenggaraan E-Government; Untuk

menjalankan

tugas

Bidang

Penyelenggaraan

E-

Government menjalankan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan EGovernment berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan Kepala Dinas; b. Penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang Penyelenggaraan E-Government; c. Penyiapan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Penyelenggaraan E – Government; d. pemberian

bimbingan

teknis

dan

supervisi,

serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center& TIK; e. Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet; f.

Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi;

g. Layanan Manajemen Data Informasi e-Government; h. Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan; Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016 - 2021

18


i.

Layanan Keamanan Sistem Informasi e Government;

j.

Layanan Sistem Komunikasi berbasis TIK;

k. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Penyelenggaraan E-Government; l.

Fasilitasi

pemungutan

retribusi

atas

jasa

layanan

komunikasi; m. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Penyelenggaraan e-Government; n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut diatas bidang Penyelenggaraan e-Government dibantu dua seksi yaitu : 2.1) Seksi Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi Seksi Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi dipimpin oleh

Kepala

Seksi

Infrastruktur

Teknologi

dan

Komunikasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government. Seksi

Infrastruktur

Teknologi

dan

Komunikasi

mempunyai tugas a. Pengelolaan kebijakan, operasional, rencana dan program,

norma,

inventarisasi,

standar,

koordinasi,

prosedur,

kriteria,

pembinaan

dan

pengembangan bidang Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi; b. Pengelolaan hosting, layanan domain, sub-domain, nama situs OPD; c. Fasilitasi layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan; d. Menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; e. Pengelolaan domain dan sub domain pemerintah kota; f. Penyiapan bahan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website; Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016 - 2021

19


g. Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain; h. Menetapkan perubahan nama domain, sub domain, dan nama pejabat pengelola domain subdomain; i. Pengelolaan surat elektronik OPD dan ASN daerah; j. Pengelolaan Infrastruktur Dasar TIK ; k. Penyediaan dan pemeliharaan Infrastruktur jaringan TIK; l. Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah; m. Fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana saluran komunikasi publik milik Pemda pada media maya, streaming (radio dan TV digital), SMS

gateway,

chat

citizen,

e-komunitas,

video

teleconference; n. Pengelolaan dan fasilitasi layanan akses internet dan intranet pemerintah dan hotspot internet untuk masyarakat; o. Fasilitasi dukungan pelayanan infrastruktur TIK pada layanan pemerintah dan pelayanan publik ; p. Fasilitasi konsultasi pengelolaan perangkat keras TIK OPD; q. Pengelolaan infrastruktur perangkat keras pada pusat data elektronik (Data Center); r. Pengembangan perangkat keras infrastruktur publik berbasis TIK terintegrasi mewujudkan Kota Blitar Kota Cerdas (Smart City); s. Penyiapan bahan peningkatan kapasitas aparatur dan kompetensi masyarakat urusan infrastruktur TIK; t. Melaksanakan tugas pembantuan urusan perangkat keras TIK, penyiaran, pos dan telekomunikasi ; u. pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang komunikasi; v. Penyiapan bahan sosialisasi bidang infrastruktur teknologi dan komunikasi; w. Pelayanan teknis administrasi bidang infrastruktur teknologi dan komunikasi; x. Menyusun laporan

kinerja bidang infrastruktur


20


teknologi dan komunikasi; y. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government sesuai dengan bidang tugasnya. 2.2) Seksi Aplikasi Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi Komunikasi Seksi

Aplikasi

Sistem

Informasi

dan

Tata

Kelola

Teknologi Informasi Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi

Aplikasi

Teknologi

Sistem

Informasi

Informasi

melaksanakan

Komunikasi

tugasnya

bertanggungjawab

dan

berada

Kelola

yang di

kepada

Tata

dalam

bawah

Kepala

dan

Bidang

Penyelenggaraan e–Government. Seksi Aplikasi Sistem Informasi

dan

Tata

Kelola

Teknologi

Informasi

Komunikasi mempunyai tugas : a. Pengelolaan kebijakan, operasional, program,

norma,

inventarisasi,

standar,

rencana dan

prosedur,

koordinasi,

pembinaan

kriteria, dan

pengembangan bidang Aplikasi Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi Komunikasi; b. Penyiapan bahan tata kelola, regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Govermnet dan Kota Cerdas (Smart City); c. Pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Govermnet dan Kota Cerdas (Smart City); d. Penyiapan bahan kebijakan standar format data dan informasi elektronik, validata elektronik dan transaksi sistem elektronik daerah; e. Pengelolaan Government Chief

Information Officer

(GCIO) daerah; f.

Penyediaan bahan koordinasi kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah bidang Aplikasi Sistem Informasi dan Tata Kelola

Teknologi Informasi

Komunikasi; g. Pengelolaan

layanan


filtering

konten

negatif, 21


monitoring trafik sistem elektronik h. Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif; i.

Pengelolaan

layanan

keamanan

data

elektronik

pemerintahan dan non pemerintahan; j.

Analisa, Audit, fasilitasi dan layanan konsultasi pengelolaan Keamanan Sistem Informasi pada semua sistem elektronik daerah sesuai standar;

k. Pengelolaan

layanan

filtering

konten

negatif,

monitoring trafik sistem elektronik; l.

Pengembangan

perangkat

lunak

berbasis

TIK

terintegrasi mewujudkan Kota Blitar Kota Cerdas (Smart City); m. Layanan

pengembangan

business

process

reengineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City); n. Penyiapan bahan peningkatan kapasitas aparatur dan

kompetensi

masyarakat

urusan

aplikasi,

keamanan sistem informasi layanan pemerintahan dan layanan publik serta implementasi eGov dan Smart City; o. Melaksanakan tugas pembantuan urusan perangkat lunak TIK ; p. Penyiapan bahan sosialisasi sesuai bidang Aplikasi Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi Komunikasi ; q. Pelayanan teknis administrasi bidang Aplikasi Sistem Informasi dan Tata Kelola

Teknologi Informasi

Komunikasi; r.

Menyusun laporan kinerja bidang Aplikasi Sistem Informasi dan Tata Kelola

Teknologi Informasi

Komunikasi; s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government sesuai dengan bidang tugasnya.


22


3 ) Bidang Statistik Dan Persandian Bidang Statistik dan Persandian Bidang

Statistik

dan

dipimpin oleh seorang Kepala

Persandian

yang

dalam

melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas merumuskan kebijakan

teknis

dan

menyelenggarakan

program

dan/atau

kegiatan di Bidang Statistik dan Persandian; Untuk

menjalankan

tugas

Bidang

Statistik

dan

Persandian

menjalankan fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Statistik dan Persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;

b.

Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Statistik dan Persandian;

c.

Perencanaan Operasional program Statistik dan Persandian sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;

d.

Penyiapan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Statisik Sektoral, Persandian dan Keamanan Informasi; e.

pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang Statisik Sektoral, Persandian dan Keamanan Informasi;

f.

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Statisik Sektoral, Persandian dan Keamanan Informasi;

g.

Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di Bidang Statisik Sektoral, Persandian dan Keamanan Informasi;

h.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut di atas bidang Statistik dan Persandian dibantu dua seksi yaitu : 3.1)

Seksi Statistik Sektoral Seksi Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Seksi Statistik Sektoral bawah

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di dan

bertanggungjawab

kepada

Kepala

Bidang

Statistik dan Persandian; Seksi Statistik Sektoral mempunyai tugas: Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016 - 2021

23


a. Pengelolaan

kebijakan,

operasional,

rencana

dan

program, norma, standar, prosedur, kriteria, koordinasi, pembinaan dan pengembangan bidang statistik sektoral; b. Inventarisasi dan pengelolaan data statistik sektoral daerah

sebagai

bahan

penyusunan

laporan

kinerja

pimpinan daerah; c. Koordinasi lintas instansi dalam pemenuhan standar data statistik sektoral daerah; d. Pembinaan dan pengembangan serta layanan konsultasi data statistik sektoral daerah; e. Pengembangan

sistem

informasi

pengolahan

dan

integrasi data statistik sektoral daerah; f.

Desiminasi dan layanan data statistik sektoral daerah;

g. Pemberian

dukungan

data

statistik

sektoral

ke

pemerintah pusat dan provinsi; h. Pemeliharaan direktori statistik sektoral daerah; i.

Pengelolaan data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional, bahan koordinasi, pembinaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengolahan data dan statistik sektoral daerah;

j.

Pengelolaan

instrumen

operasional

pengumpulan,

analisis dan pelaporan data dan statistik sektoral daerah; k. Pengelolaan dan sinkronisasi data dengan instansi terkait untuk keperluan validasi data; l.

Pengelolaan analisa, pemutakhiran dan publikasi data statistik sektoral;

m. Pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; n. Penyusunan statistik sektoral daerah berdasarkan data yang telah diklarifikasi; o. Pengelolaan

data

statistik

sektoral

daerah

hasil

pelaksanaan pembangunan ; p. Publikasi statistik sektoral daerah dan penyajian secara spasial ; q. Melaksanakan tugas pembantuan urusan Statistik; r.

Penyiapan bahan sosialisasi bidang statistik sektoral;

s. Pelayanan teknis administrasi bidang statistik sektoral; t.

Menyusun laporan kinerja bidang statistik sektoral;


24


u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian sesuai dengan bidang tugasnya. 3.2)

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

dipimpin oleh

Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi yang dalam

melaksanakan

bertanggungjawab

tugasnya

kepada

berada

Kepala

di

Bidang

bawah

dan

Statistik

dan

Persandian; Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

mempunyai

tugas: a. Pengelolaan program,

kebijakan, norma,

operasional,

standar,

rencana

prosedur,

dan

kriteria,

inventarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan bidang Persandian; b. Pengelolaan Layanan Keamanan Informasi; c. Pengelolaan dan distribusi informasi tersandikan; d. Pengelolaan

Layanan

Sistem

Komunikasi

Intra

Pemerintah; e. Pemenuhan sesuai standart keamanan informasi dan persandian; f.

Penetapan

pola

hubungan

komunikasi

sandi

antar

internal perangkat daerah; g. Menyusun rekapitulasi berita yang masuk/keluar bersifat rahasia, segera dan biasa; h. Melaksanakan

pengamanan

informasi

pada

saluran

telepon, faksimile dan email; i.

Pengawasan sarana prasarana peralatan sandi (Palsan) telekomunikasi;

j.

Perumusan kebijakan keamanan informasi pemerintah daerah;

k. Perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk

pengamanan

informasi

informasi

berklasifikasi,

meliputi

pengelolaan

pengelolaan SDM

sandi,

pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan


25


perangkat keras persandian dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi; l.

Perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah;

m. Perumusan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi; n. Perumusan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanan

berklasifikasi, operasional

pengelolaan

pengelolaan pengelolaan

sumber

informasi

daya

komunikasi

persandian, sandi

dan

operasional pengamanan komunikasi sandi; o. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi; p. Pengelolaan

informasi

pengklasifikasian

dan

berklasifikasi

pengamanan

melalui

informasi

milik

pemerintah daerah; q. Pengelolaan

proses

pengamanan

informasi

milik

pemerintah daerah; r.

Pengiriman,

penyimpanan,

pemanfaatan

dan

penghancuran informasi berklasifikasi; s. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi pemda dan pengembangan kompetensi SDM sandi melalui diklat, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan seminar; t.

Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;

u. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; v. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah; w. Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna

pada

komunikasi

sandi

antar

perangkat

daerah; x. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;


26


y. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis

melalui

kontra

penginderaan

dan/atau metode pengamanan persandian lainnya; z. Pengamanan informasi elektronik; aa. Pengelolaan

Security

Operation

Center

(SOC)

dalam

rangka pengamanan informasi dan komunikasi; bb. Pemulihan

data

atau

sistem

jika

terjadi

gangguan

operasional persandian dan keamanan informasi; cc. Penyusunan

instrumen

pengawasan,

pelaksanaan

program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan pengamanan komunikasi sandi; dd. Koordinasi

pelaksanaan

kegiatan

jabatan

fungsional

Sandiman; ee. Melaksanakan tugas pembantuan urusan Persandian dan Keamanan Informasi; ff. Penyiapan bahan sosialisasi bidang persandian dan keamanan informasi; gg. Pelayanan teknis administrasi bidang persandian dan keamanan informasi bidang persandian dan keamanan informasi; hh. Menyusun

laporan

kinerja

bidang

persandian

dan

keamanan informasi; ii. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian sesuai dengan bidang tugasnya.


27


2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi: 1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang. c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi : 1) Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik; 2) Seksi Komunikasi Publik. d. Bidang Penyelenggaraan e-Government, membawahi : 1) Seksi Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi; 2) Seksi

Aplikasi

Sistem

Informasi

dan

Tata

Kelola

Teknologi

Informasi Komunikasi. e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi : 1) Seksi Statistik Sektoral; 2) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistiksebagai berikut : Gambar 2.1


28


2.2. SUMBER DAYA 2.2.1.

SUMBER DAYA MANUSIA Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik berkedudukan di Jalan. Dr. Moh. Hatta No 05 Kota Blitar, Telepon/Faksimile (0342) 807805, alamat situs web : http://diskominfotik.blitarkota.go.id serta e-mail : [email protected]. Dalam

menjalankan

tugas

pokok

dan

fungsinya,

Dinas

Komunikasi, Informatika Dan Statistik didukung oleh 38 orang karyawan/karyawati yang terdiri dari 30 orang PNS, 1 orang PTT, 2 orang outsourcing Tekhnisi, 2 orang outsourcing kebersihan dan 3 orang outsourcing keamanan . Data jumlah pegawai Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik berdasarkan eselonisasi, golongan dan tingkat pendidikan adalah sebagaimana gambar 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4. Gambar 2.1 Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

Sumber data :Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah pegawai terbesar diisi oleh pegawai non eselon atau jabatan pelaksana yaitu sebanyak 26 orang. Jabatan pelaksana ini tersebar pada 3 bidang dan 1 sekretariat sesuai dengan tupoksi yang dimiliki.


29


Gambar 2.2. Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Sumber data : Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2017

Jumlah pegawai golongan III menduduki peringkat tertinggi pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dengan jumlah 15 orang. Sedangkan Golongan I memiliki jumlah pegawai paling sedikit yaitu sebanyak 1 orang. Gambar 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Peg. SMP, 1 SD, 1 S2, 2 MAN, 2

S2 S1

SMEA, 4

DIII

S1, 12

SMA

SMK / LISTRIK, 4

SMA, 4

SMK / LISTRIK

DIII, 3

MAN SMEA SMP


Berdasarkan

gambar

di

atas,

dapat

diketahui

profil

pendidikan pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik. Pendidikan tertinggi yang ada adalah S2 dengan jumlah Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016 - 2021

30


pegawai sebanyak 2 orang. Sedangkan pendidikan terendah adalah SD yang terdiri dari 1 orang pegawai. Untuk jumlah lulusan tertinggi adalah S1 dengan jumlah 12 orang.

Gambar2.4 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin


2.2.2.

SARANA DAN PRASARANA Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan

fungsipada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Adapun

sarana

dan

prasarana

yang

ada

pada

Dinas

Komunikasi, Informatika Dan Statistik adalah sebagai berikut : Tabel 2.1. Data Aset Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rincian AC Split Amplifier Antena Tuning Unit Antena VHF/FM Stationary Audio Cassette Recorder Audio Compressor Audio Master Control Unit / Mixer Bangunan Gedung Kantor Permanen Bangunan Menara


Jumlah 7 5 1 1 8 2 4 1 1

31

One For All All For One 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Camera Electronic/Kamera Digital Camera Film Faximile Filling Besi/Metal Hand Phone Handy Talky (HT) Hard Disk Eksternal Headphone Kamera CCTV Sepeda Motor Kompor Gas Komputer Unit/Jaringan lainnya Kursi Kerja Pejabat Lainnya Kursi Tamu LCD Proyektor Lemari Kaca Lemari Kayu Local Area Network (LAN) / Jaringan Komputer Loudspeaker Megaphone Meja Kerja Pejabat Eselon IV Mesin Absensi Microphone Microphone/Boom Stand Mini PC Modem Monitor Note Book Papan Nama Instansi PC Unit / Komputer Peralatan / Perlengkapan Studio Visual lainnya Peralatan Jaringan Lainnya Peralatan Komputer Mainframe lainnya Peralatan Pemancar Perangkat lunak Pesawat Telephone Printer Rak Besi/Metal Rak Kayu ( Perlengkapan Kantor ) Scanner Sepeda Motor Server Sound System ( Rumah Tangga ) Station Wagon Tablet Tabung Gas Tabung Pemadam Kebakaran Tandon Air Tangga Aluminium Televisi Tenda Tripod Camera


3 4 2 2 3 4 6 2 11 1 1 3 1 4 4 1 2 2 4 1 1 1 2 6 2 2 5 3 1 41 23 27 6 1 9 3 19 3 1 1 1 2 1 2 2 1 5 1 1 3 1 1

32

One For All All For One 62 63 64 65

Unit Pemancar UHF Stationary Unit Pemancar VHF/FM Stationary Unit Pemancar VHF/FM Transportable UPS

3 1 1 15


2.3. KINERJA DAN PELAYANAN 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2014– 2015 Pengukuran

terhadap

kinerja

pelayanan

Dinas

Komunikasi,

Informatika Dan Statistik diukur berdasarkan tingkat pencapaian pelayanan dinas dari beberapa sudut pandang penilaian atau standar pelayanan. Adapun standar penilaian yang dipakai adalah sebagai berikut : a. Tingkat kinerja pelayanan dari sudut pencapaian terhadap indikator kinerja kunci (IKI); dan b. Tingkat kinerja pelayanan dari sudut pencapaian terhadap indikator utama (IKU). Dari tingkat pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai, dapat dipergunakan sebagai bahan acuan penetapan program kegiatan di masa yang akan datang untuk meningkatkan pencapaian terhadap targettarget baik indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama OPD, khususnya bagi pencapaian yang belum mencapai target. Adapun perhitungan terhadap capaian target Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dimulai pada tahun2014 dengan kelembagaan lama pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Blitar. Selanjutnya capaian target ini mengalami penyesuaian ketika terjadi perubahan kelembagaan lagi di tahun 2017 sesuai organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Kota Blitar dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik.


33


Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

No

1

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Target SPM (2015)

2

3

1

Website milik pemerintah daerah

2

Terwujudnya keterbukaan informasi publik

3

Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke Target IKK (2015)

2011 4

Realisasi Capaian Tahun Ke

Rasio Capaian pada Tahun Ke

Target Indikator Lainnya

5

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Persentase tertanganinya permintaan layanan informasi dan dokumentasi

99%

100%

86%

98,4%

86.87%

98.40%

Persentase SKPD yang menggunakan TI dalam pelayanan publik

100%

100%

100%

100%

1

1

Ada / Tidak Ada


34


Tabel 2.3 Daftar Layanan Website yang Dimiliki Pemerintah Kota Blitar Sampai dengan Tahun 2015 NO INSTANSI 1 Pemerintah Kota Blitar 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21

ALAMAT WEBSITE http://blitarkota.go.id http://bappeda.blitarkota.go.id http://musrenbang.blitarkota.go.id http://gis-tataruang.blitarkota.go.id http://monevrkpd.blitarkota.go.id Badan Kepegawaian Daerah http://bkd.blitarkota.go.id Badan Pemberdayaan http://sip2dk.blitarkota.go.id Masyarakat dan KB Daerah Dinas Pendidikan

http://dikda.blitarkota.go.id http://sman1blitar.sch.id http://sman2blitar.sch.id http://sman3blitar. sch.id http://sman4blitar. sch.id http://smkn1blitar.sch.id http://smkn2blitar.sch.id http://smpn1blitar.sch.id http://smpn2blitar.sch.id http://smpn9blitar.sch.id Dinas Pertanian, Perikanan http://diperta.blitarkota.go.id dan Peternakan Dinas Perindustrian dan http://disperindag.blitarkota.go.id Perdagangan Badan Pengelola Keuangan http://transparansi.blitarkota.go.id dan Aset Daerah http://persediaan.blitarkota.go.id http://simbada.blitarkota.go.id Dinas Kependudukan dan http://dispendukcapil.blitarkota.go.id Pencatatan Sipil Badan Lingkungan Hidup http://blh.blitarkota.go.id Kantor Pelayanan Perijinan http://kppt.blitarkota.go.id Terpadu Kantor Pemilihan Umum http://kpu.blitarkota.go.id Daerah Satuan Polisi Pamong Praja http://satpolpp.blitarkota.go.id Bagian Layanan Pengadaan http://lpse.blitarkota.go.id Bagian Hukum Setda http://jdih.blitarkota.go.id Bagian Organisasidan Tata http://ortala.blitarkota.go.id Laksana RSD Mardi Waluyo http://mardiwaluyo.blitarkota.go.id Dinas Perhubungan, http://dishubkominfo.blitarkota.go.id Komunikasi dan http://mail.blitarkota.go.id Informatika http://ulpim.blitarkota.go.id http://ulpim.blitarkota.go.id http://dokumentasi.blitarkota.go.id http://mahardhikafm.com Inspektorat http://inspektorat.blitarkota.go.id Dinas Pekerjaan Umum http://gis-imb.blitarkota.go.id dan Perumahan Dinas Pemuda, Olahraga, http://pipp.blitarkota.go.id Kebudayaan dan Pariwisata


35


Tabel 2.4. Data Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Kebijakan Pembangunan yang Disampaikan Melalui ULPIM Kota Blitar Tahun 2012 – 2015 No 1 2 3 4 5

Topik Pertanyaan Keluhan Usul / Saran Informasi Kritik Jumlah

Tahun 2012 117 61 24 6 10 218

Jumlah Tahun Tahun 2013 2014 141 288 41 36 30 33 11 11 9 0 232 368

Tahun 2016 62 23 15 8 6 114

Tabel 2.5. Data Penyelenggara Layanan Penyiaran Radio di Kota Blitar Sampai Dengan Tahun 2015

1

Jenis Penyelenggara Penyiaran Radio LPPL

2

LPS

3

Radio Komunitas

4

Radio Amatir

No

Status Perijinan Berijin/Sedang Proses Ijin Belum Berijin LPPL Radio Mahardhika FM  Radio Mayangkara FM  Radio Patria FM  Radio Indo Global  Radio PP Mandiri Bustanul  Radio Yudhantara FM Muta’alimin  Radio KONI FM  Radio Sarinah  Radio Harmoni FM  Radio Panglima FM  Radio J2 FM  Radio Pesona FM  RAPI  ORARI

Tabel 2.6 Data Jumlah Menara Telekomunikasi di Kota Blitar Sampai Dengan Tahun 2015 No

Pengguna

1 2 3 4 5 6

Telkomsel Indosat Smartfren XL Axis HCPT/Three Jumlah

Status Perijinan Berijin/Sedang Belum Berijin Proses Ijin 11 2 9 1 1 1 4 27 2


36


2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2014 – 2015 Pengukuran

kinerja

anggaran

dilakukan

terhadap

tingkat

pencapaian/realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta tingkat pertumbuhan anggaran dan realisasinya. Terkait dengan perubahan kelembagaan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik yang sebelum tahun 2017 masih bernaung di bawah Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Blitar maka yang akan disajikan pada pengukuran kinerja anggaran ini adalah anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada perangkat daerah lama. Berikut disampaikan besaran anggaran, realisasi anggaran, tingkat capaian realisasi dan tingkat pertumbuhan atas anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 2.7 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2014 – 2016 Anggaran pada tahun

Uraian

Rasio antara anggaran dan realisasi tahun

Realisasi pada tahun

Rata-Rata Pertumbuhan

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Anggaran

Realisasi

SDM

126.264.900

67.670.950

96.494.551

52.824.810

76,42%

78,06%

46,41%

45,26%

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

197.887.300

734.402.500

182.828.190

700.201.102

92,39%

95,34%

271,12%

282,98%

Program Optimalisasi Teknologi Informasi

225.459.550

562.088.750

203.470.828

504.180.950

90,25%

89,70%

149,31%

147,79%

Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat

69.551.200

92.230.700

50.746.766

63.276.850

72,96%

68,61%

32,61%

24,69%

Program Pengembangan Informasi dan Media Masa

447.569.550

879.108.200

406.567.978

794.147.334

90,84%

90,34%

96,42%

95,33%

87,98%

0%

0%

Program Fasilitasi Peningkatan Bidang Komunikasi dan Informasi

Pemanfaatan

Komunikasi,

Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

39.175.100

34.466.300

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program pengembangan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian di daerah, agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat berjalan sesuai dengan ketentuan,maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang merupakan Kekuatan,

Ancaman,

Peluang

dan

Kelemahan,

baik

faktor-faktor

pendukung internal maupun faktor eksternal. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016 - 2021

37


Faktor internal dan eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Faktor Internal, terdiri dari : a. Kekuatan 1) Adanya dukungan Pemerintah Kota Blitar di bidang komunikasi, informatika,

bidang statistik dan bidang persandian melalui

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik; 2) Adanya Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 tahun 2013 tentang Pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintah Kota Blitar; 3) Adanya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Blitar; 4) Adanya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Blitar; 5) Sebagai

dinas

yang

mempunyai

tugas

membantu

walikota

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan

daerah

serta

tugas

pembantuan,

maka dapat

bertindak sebagai pemberi pertimbangan teknis bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan

Informatika,

bidang Statistik dan bidang

persandian, pada saat ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah mengembangkan Integerasi Jaringan Intranet ke semua OPD yang didukung dengan implementasi teknologi informasi

dan

komunikasi

Internet/intranet,

serta

berupa

jaringan

pengembangan

komputer

sistem

dan

informasi

manajemen (SIM) OPD secara online melalui website dengan alamat www.blitarkota.go.id. Pengembangan lainnya yang telah dilakukan adalah telah tersedianya alamat subdomain masingmasing OPD dalam portal/situs Pemerintah Kota Blitar serta peningkatan fasilitas publik dengan penyediaan area hotspot


38


(hotspot pro rakyat) di sejumlah titik lokasi untuk koneksi internet bagi masyarakat. 6) Tersedianya Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kota Blitar seperti: Aplikasi Web Mail, Silpusutron, SMS Pengaduan (ULPIM dan PPID), e-transparansi, e-monev, SIPAPBD, LPSE, e-Absensi, SIAP, SIP-PBB. 7) Tersedianya Road Map pengembangan pelaksanaan e-Government yang

tertuang

dalam

Rencana

Induk

Pengembangan

e-

Government Pemerintah Kota Blitar. 8) Ketersediaan dana belanja tidak langsung dan dana lainnya untuk membiayai kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam menjalankan tupoksinya. 9) Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan kualifikasi pendidikan lulusan S1 dan S2 dan rata -rata menguasai Komputer. 10) Tersedianya

Sarana

dan

Prasarana

dalam

menunjang

perencanaan dan pengembangan bidang telematika.

b. Kelemahan. 1) Sebagian staf masih belum memahami tupoksi dikarenakan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik baru dibentuk; 2) Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga

implementasi

e-government

belum

sepenuhnya

didukung oleh ketersediaan data statistik yang cepat, tepat dan akurat. 3) Pelaksanaan diseminasi informasi publik belum berjalan secara optimal. 4) Belum tersedia nya gedung dan perlengkapan kantor yang memadai dalam pengembangan datacenter. 5) Kurangnya pendidikan dan pelatihan di bidang komunikasi dan informatika terhadap aparatur pemerintah. 6) Kurang kesadaran dari Aparatur terhadap arti penting data dan informasi khususnya dalam pengamanan informasi.


39


2. Faktor Eksternal, adalah; a. Peluang 1) Adanya

Undang-undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 274 yang berbunyi Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada Pasal 120 ayat (1) berbunyi dalam

rangka

meningkatkan

efektivitas,

efisiensi,

dan

kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota,

provinsi,

dan

Pemerintah

Pusat

dengan

menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai; 3) Peningkatan perkembangan Hardware

maupun

Teknologi Informasi baik dari sisi

software

dapat

dipergunakan

untuk

meningkatkan kualitas aplikasi sistem informasi serta layanan akses internet di masyarakat; 4) Semakin

meningkatnya

kualitas

SDM

yang

mempunyai

pengetahuan di bidang IT; 5) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi publik. b. Tantangan 1) Banyaknya peraturan baru yang harus disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; 2) Semakin meningkatnya frekwensi gangguan dari Hacker dalam mencoba melakukan gangguan terhadap sistem informasi milik Pemerintah; 3) Penyediaan akses internet yang semakin mudah dan biaya terjangkau; 4) Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan

yang

telah

dilakukan

sebagai

bagian

dari

keterbukaan informasi publik; 5) Kekhawatiran ketersediaan anggaran yang kurang memadai baik penerimaan

dari

DAU

dan

PAD

yang

cenderung

semakin

menurun. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016 - 2021

40


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dalam

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsinya,

Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah hal-hal yang berkaitan dengan organisasi atau berasal dari dalam OPD, sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal yang berkaitan dengan dinamika Nasional, Provinsi dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi yang di masa mendatang diperkirakan akan menimbulkan permasalahanpermasalahan baru. Berikut adalah tabel identifikasi masalah yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Tabel 3.1 Identifikasi Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan FungsiDinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik No

1

2 3

4

Tugas Pokok / Fungsi Permasalahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut ada beberapa Fungsi sebagai berikut : pengelolaan opini dan aspirasi publik di Belum tersedianya lingkup pemerintah daerah; tenaga yang mempunyai ilmu komunikasi di setiap OPD pengelolaan informasi untuk mendukung Masih belum kebijakan nasional dan pemerintah daerah; optimalnya pengelolaan informasi di daerah pelayanan informasi publik, penyediaan Masih belum konten lintas sektoral dan pengelolaan media optimalnya pengelolaan komunikasi publik; media komunikasi publik di daerah layanan hubungan media; Masih belum optimalnya peran dan fungsi bakohumas


41


5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 17

18

penguatan kapasitas sumber daya Kurangnya tenaga yang komunikasi publik dan penyediaan akses mempunyai keahlian informasi; dibidang komunikasi publik layanan infrastuktur dasar data center, Belum tersedianya disaster recovery center & TIK Pemerintah ruang pusat data dan Kota Blitar; SOP terkait disaster recoveri system layanan pengembangan intranet dan Infrastruktur jaringan penggunaan akses internet; yang ada belum optimal serta perlu peningkatan akses intranet/internet yang berkecepatan tinggi (broadband) layanan pengembangan dan pengelolaan Pemahaman terkait aplikasi generik dan spesifik dan suplemen aplikasi generik dan yang terintegrasi; spesifik masih belum optimal. layanan manajemen data dan informasi e- Belum adanya payung Government; hokum terkait manajemen data dan informasi yang berbasis elektronik integrasi layanan publik dan Masih belum kepemerintahan; terintegrasinya semua layanan baik untuk intra pemerintah maupun untuk pelayanan publik layanan keamanan informasi e-Government; Kesadaran terkait keamanan data dan informasi masih rendah dikalangan Aparatur layanan sistem komunikasi intra pemerintah Masih belum daerah; optimalnya pengelolaan sistem komunikasi intra pemerintah khususnya yang menggunakan TIK layanan nama domain dan sub domain bagi Perlu adanya lembaga, pelayanan publik; perubahan sesuai dengan aturan penamaan organisasi yang baru pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kurangnya tenaga pada daerah dan masyarakat; Aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang TIK penyelenggaraan Government Chief Perlu pemahaman dan Information Officer (GCIO) pemerintah kesamaan persepsi kabupaten/kota; tentang GCIO penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City Penyamaan persepsi lingkup kota; tentang Smart city masih perlu ditingkatkan pelaksanaan peningkatan pendapatan asli Masih belum terbentuk


42


daerah (PAD); 19

payung hukum penetapan retribusi daerah Tingkat penyelesaian permasalahan yang masuk dari OPD terkait masih belum sesuai standar

pengelolaan pengaduan masyarakat;

Tabel 3.2 Identifikasi Isu Strategis terkait Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar

No 1

Isu Strategis Provinsi Jawa Nasional Kota Blitar Timur Menuju era Implementasi e- Pengelolaan digitalisasi Government di kearsipan dalam broadband dari Jawa Timur belum bentuk sistem analog optimal EGoverment

2

Keterbukaan informasi

3

Masalah keamanan Informasi

Berdasarkan

Dinas Kominfo dan Statistik Terwujudnya pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi Tuntutan Publik Kemitraan dan Optimalisasi akan Keterbukaan partisipasi peranan PPID Informasi dan masyarakat dan ULPIM Transparansi untukpengawasan serta penyelenggaraan Peningkatan pelayanan publik fungsi KIM dan dan Telecenter pembangunan daerah Pemberdayaan dan Teknologi Peningkatan peran aktif Informasi kesadaran masyarakat dalam mendorong terhadap penyebarluasan partisipasi keamanan informasi masyarakat data dan dalam informasi pembangunan

hasil

identifikasi

Isu

strategis

terkait

Dinamika

Nasional, Provinsi dan Kota Blitar perlu diperhatikan beberapa hal pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, yaitu : 1. Dalam penyelenggaraan program/kegiatan, hendaknya berpegangan pada

program,

program/kegiatan

karakter pada

masyarakat OPD

lain

serta

sehingga

keselarasan dapat

dengan

mendukung

pelaksanaan visi misi Pemerintah Kota Blitar. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016 - 2021

43


2. Dalam penyelenggaraan program/kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik harus selaras dengan kebijakan nasional, Provinsi

Jawa

Timur

serta

Pemerintah

Kota

Blitar

sehingga

konektivitas program dari pusat sampai tingkat OPD dapat berjalan optimal.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH Dalam penyusunan rencana program kegiatan, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik tidak terlepas dari Visi Misi Kota Blitar yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Blitar harus menjadi pedoman dalam pembuatan program / kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar. Adapun Visi Kota Blitar tahun 2016 – 2021 adalah : “Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021” Visi ini merupakan dasar dari semua pembangunan di Kota Blitar, dan juga menjadi target capaian yang menjadi cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 6 misi yaitu : 1.

Meningkatkan aktualisasi nilai – nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat.

2.

Meningkatkan kualitas SDM yang Cerdas dan berdaya saing tinggi.

3.

Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.

4.

Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.

5.

Meningkatkan Keharmonisan sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso.

6.

Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional.


44


Adapun misi yang diamanatkan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik adalah misi ke-6 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Professional”. Mendukung pelaksanaan misi ke-6 tersebut serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka ditetapkan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar

adalah “Meningkatnya Penerapan e-Governance”. Tujuan ini kemudian di jabarkan ke dalam sasaran Rencana Strategis (RENSTRA), yaitu “Meningkatkan

Pelayanan

e-Governance

Dalam

Rangka

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Terhadap Masyarakat”. Berpedoman pada visi, misi, RPJMD 2016 – 2021 dan telah lebih lanjut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran rencana strategis, maka sesuai

tugas

pokok

dan

fungsinya

bertanggung

jawab

terhadap

pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam mencapai keberhasilan program/kegiatan tidak terlepas dari faktor penghambat dan pendorong. Faktor-faktor tersebut diuraikan pada tabel berikut: Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Visi : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021 Misi dan Program Kepala Daerah No dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Professional

Faktor Permasalahan Pelayanan OPD Infrastruktur TIK yang belum memadai serta Sistem Informasi yang belum terintegrasi

Penghambat SDM yang  kualitas dan kwantitasnya belum memadai  Ego sektoral pengembangan integrasi system informasi dalam satu sistem/ aplikasi


Pendorong Kebijakan pengembangan e-government pengembangan data center

45


3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR Telaahan Informatika

terhadap

dimaksudkan

sinkronisasi

dan

Renstra untuk

sinergitas

Kementerian menilai

antara

Komunikasi

keserasian,

Renstra

Dinas

dan

keterpaduan, Komunikasi,

Informatika Dan Statistik dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun

Renstra

Kementerian

Komunikasi

dan

Informatika

berdaulat,

mandiri,

memuat Visi dan Misi sebagai berikut : VISI : Indonesia

“Terwujudnya

yang

dan

berkepribadian berlandaskan gotong royong“. Upaya

untuk

mewujudkan

visi

tersebut

melalui

7

misi

pembangunan nasional yaitu: 1.

mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2.

mewujudkan masyarakat maju berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;

3.

mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

4.

mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;

5.

mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan

6.

mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta

7.

mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Visi dan misi dari kementerian Komunikasi dan Informatika dapat

dijadikan acuan atau gambaran dalam pencapaian program di daerah.Hal ini mengacu pada penetapan visi dan misi kementerian yang telah didasarkan pada kajian dengan mempertimbangkan karakteristik dan keragaman masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016 - 2021

46


perkotaan sampai pedesaan serta persebaran sumber daya alam maupun manusia. Selaras dengan hal tersebut maka, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur memiliki visi dan misi sebagai berikut : VISI : " Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik melalui TIK di Jawa Timur" MISI: 1.

Meningkatkan

kapasitas

memberdayakan

potensi

layanan masyarakat

penyebaran serta

kerjasama

informasi, lembaga

komunikasi dan informatika. 2.

Mengembangkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Melihat visi dan misi baik di Kementerian Komunikasi Dan

Informatika maupun Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur, maka diperlukan penyelarasan serta penyesuaian di tingkat Kota Blitar khususnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Adapun kesesuaian dan keselarasan visi misi tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Tabel 3.4 Keterkaitan Rencana Strategis Kementerian, Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Blitar Dan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

No 1

2

Rencana Stategis Provinsi Jawa Nasional Kota Blitar Timur Menuju era Implementasi e- Pengelolaan digitalisasi Government di kearsipan dalam broadband Jawa Timur bentuk dari sistem belum optimal eGoverment analog Keterbuka Tuntutan Kemitraan dan an Publik akan partisipasi informasi Keterbukaan masyarakat Informasi dan untuk Transparansi pengawasan penyelenggaraan


Dinas Kominfo dan Statistik Terwujudnya pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi Optimalisasi peranan PPID dan ULPIM serta Peningkatan fungsi KIM dan Telecenter 47


3

Masalah keamanan Informasi

pelayanan publik dan pembangunan daerah Pemberdayaan Teknologi dan peran aktif Informasi masyarakat mendorong dalam partisipasi penyebarluasan Masyarakat informasi dalam pembangunan

Terwujudnya pengembangan data yang akurat dan terjamin keamanannya

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai penentu keberhasilan

Dinas

Komunikasi,

Informatika

Dan

Statistik

dalam

pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Bila ditinjau dari dari Rencana Tata

Ruang

Wilayah,

Statistikmempunyai

Dinas

Komunikasi,

tugasmembantu

Walikota

urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan

Informatika Blitar

Dan

melaksanakan

informatika,

bidang

Statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah sertabtugas

pembantuan.

Dalam

menjalankan

tanggung

jawabnya

terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut : Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Rencana Tata Ruang Wilayah Permasalahan No terkait Tugas Pelayanan dan Fungsi OPD 1 Pemasangan FO Belum di Kota Blitar tercakupnya seluruh wilayah dengan FO secara serentak 2 Pengaturan Kewenangan pemasangan tidak diserahkan Menara ke daerah Telekomunikasi

Faktor Penghambat

Pendorong

Adanya pentahapan anggaran pemasangan FO Belum adanya aturan terbaru yang mengatur

Kebutuhan jaringan internet untuk e-Gov sangat mendesak Kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi cukup besar


48


3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada rentang waktu 2016-2021 antara lain : 1. Terwujudnya

layanan

pemerintahan

dan

layanan

publik

yang

terintegrasi Menerjemahkan agenda prioritas nasional nawacita poin ke dua, yaitu “Membuat Pemerintah Tidak Absen Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya” ke dalam rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2017 - 2021. Implementasi dari agenda ini diwujudkan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik pada Kegiatan Pengelolaan Aplikasi sistem informasi yang memfasilitasi pembuatan aplikasi sistem informasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi. Sehingga diharapkan dengan dukungan dari layanan informasi layanan informasi pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi ini tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya bisa diwujudkan. 2. Optimalisasi peranan PPID dan ULPIM Sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 dan UU No. 25 Tahun 2009, telah membuka kran keterbukaan informasi publik serta optimalisasi pelayanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua aturan tersebut, maka pembentukan PPID dan ULPIM sangat tepat. Karena keduanya selain sebagai penyedia informasi publik juga sebagai penampung aduan layanan untuk perbaikan ke depan. 3. Peningkatan fungsi KIM dan Telecenter Pelibatan masyarakat dalam penyebarluasan kebijakan pemerintah seperti Kelompencapir pada masa orde baru sangat efisien. Sesuai perkembangan jaman, model kelompencapir bermetamorfosis menjadi Kelompok informasi Masyarakat (KIM). Adanya kelompok ini dapat mengintensifkan tersampaikannya informasi kepada masyarakat. Selain KIM saat ini juga kelompok

terdapat Telecenter yang menjadi wadah bagi

masyarakat

untuk

berpartisipasi

aktif

dalam

menyebarluaskan informasi baik secara vertikal maupun horizontal. Pemanfaatan telecenter ini lebih mengedepankan penggunaan Teknologi Informasi dalam proses penyebarluasan informasi.


49


4. Pembangunan data sektoral yang akurat dan pelayanan keamanan informasi. Data merupakan faktor penentu dalam perencanaan pembangunan sehingga perlu mendapatkan perhatian yang khusus dan dalam pengelolaan data tersebut sudah seharusnya memanfaatkan teknologi informasi

dengan

diserta

pengamanan

yang

benar-benar

handal

sehingga data dan informasi tersebut tidak mudah diambil oleh pihak yang tidak berkepentingan.


50


BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Rencana

Strategis

Tahun

2016

– 2021

Dinas

Komunikasi,

Informatika dan Statistik disusun dengan berpedoman pada review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 – 2021. Untuk tujuan dan sasaran Tahun 2016, masih mengikuti Dinas Perhubungan dan Kominfo, sedangkan untuk Tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut :


51


Tabel 4.1.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 2016

NO

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

RUMUS PERHITUNGAN

REALISASI 2016

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

RUMUS PERHITUNGAN

REALISASI 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Meningkatnya penerapan e Governance

Persentase SKPD yang melaksanakan integrasi aplikasi e Governance

(Jumlah layanan e governance yang tersedia / Jumlah layanan e governance yang dibutuhkan) x 100%

Meningkatnya Pelayanan Publik terhadap E-Governance

Prosentase SKPD yang mempunyai eGovernance terintegrasi

Jumlah SKPD yang mempunyai sistem e-Governance terintegrasi/Jumlah SKPD keseluruhan x 100%

Meningkatnya Akses Informasi

Rata-rata Kecepatan Update Informasi di Website resmi di Pemerintah Daerah Jumlah SKPD yang memiliki PPID Aktif

Jumlah update Informasi di website Resmi pemda/ (Dalam Kurun Waktu yang Ditentukan)

Prosentase masyarakat yang puas terhadap layanan informasi di website

Jumlah SKPD yg memiliki PPID aktif dibagi jumlah SKPD yang mempunyai PPID x 100% Hasil Poling


52


Tabel 4.1.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 2017 - 2021

NO

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

RUMUS PERHITUNGAN

1

2

3

4

Meningkatkan penerapan E governance

Persentase penerapan Layanan Pemerintahan dan layanan Publik berbasis TIK yang terintegrasi

(Jumlah layanan e governance yang tersedia / Jumlah layanan e governance yang dibutuhkan) x 100%

TARGET AKHIR (2021) 5 73%

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

RUMUS PERHITUNGAN

2017

2018

2019

2020

2021

9

10

11

12

13

14

6

7

Meningkatnya pelayanan e governance dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap masyarakat

Prosentase ketersediaan layanan aplikasi eGov pada perangkat daerah

(Jumlah 26,67% 31,11% 35,56% 40,00% aplikasi yang tersedia / jumlah aplikasi yang dibutuh kan) x 100%

Prosentase peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik

(Jumlah 94,05% informasi pemerintah yang terakses oleh masyarakat/ju mlah informasi pemerintah yang terpublikasi) x 100%

95%

96%

97%


53

44,44%

98%


Prosentase data statistik yang terlayani melalui e governance

(Jumlah data statistik yang terpublikasi / jumlah data statistik yang dimiliki) x 100%

70%

75%

80%

80%

80%

Prosentase Informasi pemerintah yang terfasilitasi keamanan informasi

(Jumlah informasi milik pemerintah atau negara yang diamankan /Jumlah informasi yang diterima dan dikirim-kan) X 100%

100%

100%

100%

100%

100%


54


4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (RENSTRA) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota

Blitar.

Strategi

dan

arah

kebijakan

merupakan

rumusan

perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan

kinerja

birokrasi.

Perencanaan

strategis

tidak

saja

mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung terciptanya layanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam pemilihan strategi dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menggunakan analisa SWOT sebagaimana tabel 4.2 berikut ini : Tabel. 4.2 Matrik SWOT Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

- Adanya Perwali Kota Blitar No. 45 Tahun 2013 tentang Pengembangan EGovernment dilingkungan Pemkot Blitar - Adanya situs Web milik pemerintah - Tersedianya jaringan internet dan intranet - Tersedianya hardware dan software - Adanya personil yang menangani e-Gov - Adanya keterbukaan informasi publik

- Belum optimalnya pelaksanaan Perwali Kota Blitar No. 45 Tahun 2013 tentang Pengembangan EGovernment dilingkungan Pemkot Blitar - Desain Web milik pemerintah masih monoton - Terbatasnya jaringan internet dan intranet - Kurang terpeliharanya hardware dan software - Terbatasnya personil yang menangani e-Gov - Belum siapnya personil yang menangani KIP

PELUANG (O)

STRATEGI (S+O)

STRATEGI (W+O)

- Pengembangan e-Gov telah ada payung hukumnya - Desain situs Web milik pemerintah dapat dioptimalkan - Jaringan internet dan

- Pengembangan e-Gov dapat diteruskan karena ada payung hukumnya - Desain dapat dibuat lebih menarik - Internet dan Intranet dapat

- Terapkan e-Government di tiap OPD - Desain web bisa dipesankan lewat pihak ketiga/ rekanan - Perlu adanya penambahan

INTERNAL

EKSTERNAL


55

One For All All For One intranet dapat difasilitasi dengan Wi-Fi Hotspot pro Rakyat - Banyaknya pilihan hardware dan software - Banyaknya orang lulusan - Semakin banyak orang sadar manfaat informasi publik

mengoptimalkan pengembangan e-Gov - Pemilihan jenis hardware dan software dapat disesuaikan kebutuhan - Orang yang ahli TIK dapat direkrut dalam pengembangan e-Gov - Fasilitasi KIP dengan saluran resmi

jaringan internet dan intranet - Lakukan pemeliharaan/ atau penggantian hardwaredan Software yang rusak - Rekrut pegawai lulusan TIK untuk pengembangan e-gov - Siapkan personil yang kompeten untuk pelayanan KIP

TANTANGAN (T)

STRATEGI (S+T)

STRATEGI (W+T)

- Penyesuaian aturan dengan tuntutan jaman dan kebutuhan masyarakat - Adanya Hecker yang dapat merusak web pemerintah - Semakin terjangkaunya biaya internet - Adanya hardware dan software palsu - Terbatasnya orang ahli TIK yang bergabung di Pemerintah - Pengguna informasi publik paham aturan

- Bila diperlukan penyesuaian aturan e-Gov dapat dilakukan - Diperlukan pengamanan web pemerintah secara ekstra - Tambah anggaran langganan internet - Dalam pembelanjaan hardware dan software harus hati-hati - Beri insentif yang menggiurkan pada ahli TIK yang bergabung pada pengembangan e-Gov - Buka akses keterbukaan informasi publik

- Penyesuaian aturan pengembangan e-Gov harus berdasarkan kajian mendalam Tim - Membuat desain web pemerintah yang menarik dan tingkat keamanan yang tinggi - Sediakan jaringan internet dan intranet di wilayah Kota Blitar - Lakukan pemeliharaan rutin dan gunakan hardware dan software asli - Usulkan penambahan personil yang menangani E-Gov - Personil harus siap terbuka

Dengan

berpedoman

pada

tujuan

dan

sasaran

yang

telah

diuraikan di atas maka untuk mencapaiannya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016 – 2021 : Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tujuan Meningkatnya penerapan e governance

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Meningkatkan pelayanan e governance dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap masyarakat

Penerapan TIK dalam layanan pemerintahan dan layanan publik pada setiap OPD

Penerapan TIK dalam layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi atau mandiri pada setiap OPD dengan memberikan kemudahan


56


Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik Penerapan satu pusat data statistik sektoral sebagai rujukan pengguna

Peningkatan kualitas pengamanan dokumen dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik


akses layanan kepada masyarakat Penyediaan saluran akses informasi dan Komunikasi publik Pengelolaan statistik lintas sektor terkolaborasi dengan memanfaatkan TIK Meningkatkan tertib administrasi pengamanan dokumen yang didukung oleh sistem informasi persandian

57


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Dokumen Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 Dinas Komunikasi, Informatika

Dan

Statistikyang

digunakan

sebagai

acuan

dalam

pelaksanaan program/ kegiatan selama Lima tahun ke depan mempunyai tujuan yaitu “Meningkatnya penerapan e governance”. Lebih lanjut tujuan rencana strategis tersebut diuraikan lagi ke dalam sasaran yaitu “Meningkatkan pelayanan e governance dalam rangka meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

terhadap

masyarakat”. Pencapaian sasaran didukung oleh 4 indikator sasaran, sebagai berikut : 1. Persentase ketersediaan layanan aplikasi eGov pada OPD; 2. Persentase peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; 3. Persentase data statistik yang terlayani melalui e governance; 4. Persentase Informasi pemerintah yang terfasilitasi keamanan informasi; Untuk pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika

dan

Statistik

pada

tahun

2016

sampai

dengan

2021

merupakan gabungan dari program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Kominfo dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Indikator sasaran pertama “Persentase ketersediaan layanan aplikasi eGov pada OPD” dijabarkan ke dalam program/kegiatan sebagai berikut : 1) PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI (Program Tahun 2016-2017) 1.1. Kegiatan

Pengkajian

dan

Penelitian

Bidang

Informasi

dan

Komunikasi 2) PROGRAM OPTIMALISASI

PEMANFAATAN

TEKNOLOGI

INFORMASI

(Program Tahun 2016-2017) 2.1. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi; 2.2. Kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik; 2.3. Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (LPSE); 3) PROGRAM PENYELENGGARAAN E-GOVERNANCE(Program Tahun 20182021) 3.1. Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur teknologi dan komunikasi Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016 - 2021

58


3.2. Kegiatan pengelolaan Aplikasi sistem informasi 3.3. Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (LPSE) Untuk indikator sasaran yang kedua “Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Dan Komunikasi Publik” diuraikan ke dalam program/kegiatan sebagai berikut : 4)

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI (Program Tahun 2016-2017) 1.1. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 1.2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

5)

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA(Program Tahun 2016-2017) 2.1. Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 2.2.Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 2.3. Kegiatan Fasilitasi operasional LPPL Radio Mahardhika FM

6)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS BIDANG KOMINFO (Program Tahun 2016-2017) 3.1. Kegiatan Pengadaan alat studio dan komunikasi

7)

PROGRAM

PENINGKATAN

KETERBUKAAN

INFORMASI

PUBLIK

(Program Tahun 2016-2017) 4.1.

Kegiatan Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

4.2.

Kegiatan Fasilitasi Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat (ULPIM)

8)

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (Program Tahun 2018-2021) 5.1. Kegiatan Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); 5.2. Kegiatan Fasilitasi Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat (ULPIM); 5.3. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah; 5.4.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi;

5.5. Kegiatan Pengadaan Alat Studio Dan Media Informasi Komunikasi; Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016 - 2021

59


5.6. Kegiatan Fasilitasi Operasional LPPL Radio Mahardhika FM; 5.7. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat; Indikator sasaran ke tiga “Persentase Data Statistik Yang Terlayani Melalui E Governance” didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut : 9)

PROGRAM

PENGEMBANGAN

DATA

/

INFORMASI/

STATISTIK

DAERAH (Program Tahun 2016-2021) 1.1. Kegiatan Pengelolaan, Updating

dan Analisa Data Statistik

Sektoral 1.2. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan data Statistik Sektoral 1.3. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah 10) PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH (Program Tahun 2016-2017) 1.1. Kegiatan Pengelolan Sistem Informasi Elektronik 1.2. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah Untuk sasaran ke empat “Persentase Informasi pemerintah yang terfasilitasi keamanan informasi”, dapat diuraikan sebagai berikut : 11) PROGRAM

PENGELOLAAN

KEAMANAN

INFORMASI

MILIK

PEMERINTAH ATAU NEGARA (Program Tahun 2016-2021) 1.1. Kegiatan Pengelolaan Dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi 1.2. Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Dari program dan kegiatan pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistikditetapkan pendanaan indikatif selama lima tahun yang digunakan sebagai acuan pendanaan setiap tahunnya. Adapun indikator kinerja dan pendanaan indikatif ditampilkan dalam matriks sebagai berikut :


60


Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 2016

TUJUAN

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SASARAN

Kode URAIAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA PERHITUNG AN

1

2

3

Meningkatkan penerapan e Governance

Persentase OPD yang melaksanakan integrasi aplikasi e Governance

(Jumlah layanan e governance yang tersedia / Jumlah layanan e governance yang dibutuhkan) *100%

TARGET 2016

4 25%

URAIAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA PERHITUNGAN

TARGET 2016

5

6

7

8

Meningkatn ya Pelayanan Publik terhadap EGovernance

Persentase OPD yang mempunyai eGovernance terintegrasi

Jumlah OPD yang mempunyai sistem eGovernance terintegrasi/Ju mlah OPD keseluruhan x 100%

10%


Program dan Kegiatan

9

10

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

11

Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an

12

Target 2016

Target

Rp.

13

14

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang Komunikasi dan Informatika

19%

Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Jumlah Dokumen Kebijakan dan Perencanaan TIK

1 Buah

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

persentase pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi dalam layanan pemerintahan dan layanan publik

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Jumlah HotSpot Internet Gratis di Ruang Terbuka

51.199.200

40%

-

500.396.400

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ngjawab

15

Lokasi

16

Dinas Perhubun gan, Komunik asi dan Informati ka Kota Blitar

Kota Blitar

Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunik asi dan Informati ka Kota Blitar

Kota Blitar

Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar

Kota Blitar

61

Kota Blitar


Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik


Jumlah HotSpot Internet Gratis di area sekitar OPD

-

persentase ketersediaan jaringan internet berkecepatan tinggi (fiber optic)

-

Jumlah terbangunnya Blitar Kota Pusat Kendali (BK-PK)

-

Jumlah terba ngunnya Video Teleconference OPD

-

Jumlah NOC Jaringan FO, NOC Data Server dan mirror Data Server

-

Jumlah sistem informasi layanan pemerintahan berbasis TI yang terintegrasi pada OPD

-

Jumlah layanan kepemerintahan berbentuk Aplikasi Android (APK) (BKCerdik)

5 bh

Jumlah sistem informasi layanan publik berbasis TI yang terintegrasi pada OPD

1 bh

Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar

62

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar


Meningkatn ya Akses Informasi

Rata-rata Kecepatan Update Informasi di Website resmi di Pemerintah Daerah


Jumlah update Informasi di website Resmi pemda/ (Dalam Kurun Waktu yang Ditentukan)

90%

Jumlah layanan publik berbentuk Aplikasi Android (APK) (BK-Cerdas)

1 bh

Fasili tasi Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (LPSE)

persentase Akun Non Penyedia pada LPSE

50%

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

persentase kompentensi TIK aparatur pemerintah, pemberdayaan masyarakat, dan pos telekomunikasi melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, fasilitasi pembentukan kelompok komunikasi sosial

30%

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Jumlah unsur Pimpinan dan aparatur OPD yg memiliki kompetensi GCIO Tingkat Dasar dan Lanjutan

-


Pem binaan dan Pengembangan Jari ngan Komunikasi dan Informasi

Jumlah Kelom pok Informasi Masy (KiM), kelom pok relawan TIK dan Telecenter

10 Kelomp ok

Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunik asi dan Informati ka Kota Blitar

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Jumlah Penyedia Jasa Pos, Titipan Warnet, Wartel, RAPI, ORARI tersosialisasi

-

persentase peningkatan penyebarluasan informasi melalui pendayagunaan media informasi

80%

Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunik asi dan Informati ka Kota Blitar

63


Jumlah OPD yang memiliki PPID Aktif


Jumlah OPD yg memiliki PPID aktif dibagi jumlah OPD yang mempunyai PPID x 100%

-

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Jumlah publikasi Media elektronik, Media non elektronik, Media Digital / Maya

4000Ek s, 900 Artikel, 60 Media Cetak, 10 Website

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Jml penyebarluasan informasi (disemi nasi) informasi melalui forum tatap muka

12 Kali

Fasilitasi operasional LPPL Radio Mahar dhika FM

Jml penyebarluasan informasi (disemi nasi) informasi melalui radio

12 bln

Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Bidang Kominfo

Jumah Sarana Prasarana dan Fasilitas Bidang Kominfo

4 Buah

Pengadaan sarana media informasi

Jumlah sarana media informasi videotron dan rumah baliho

-

Pengadaan alat studio dan komunikasi

Jumlah dan jenis alat studio dan komuni kasi

4 bh

PROGRAM PENINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK


5%

434.062.700


Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunik asi dan Informati ka Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunik asi dan Informati ka Kota Blitar

64

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar


persentase masyarakat yang puas terhadap layanan informasi di website


Hasil Poling

-

Fasili tasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Jumlah OPD yang melaksanakan UU KIP

20 bh

Fasilitasi Unit Layanan Pengaduan dan Infor masi Masya rakat (Ulpim)

Prosen tase permo honan Informasi dan Penga duan yang terproses

100%

persentase layanan panggilan darurat 112 yang terlayani

0%

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

806.228.700

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat yang dikirim

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jenis rekening yang terbayarkan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya

20.928.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

27.834.100

1.800.000

269.200.000

Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar

Kota Blitar

Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar Dinas Perhubun gan, Komunika si dan Informatik a Kota Blitar

Kota Blitar

65

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar



Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan pengandaan yang terpenuhi

15.865.100

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

4.318.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia

16.958.900

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Jumlah jenis bahan baaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia dalam satu tahun

8.160.000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman yang tersedia

21.970.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Pembangunan Gedung Kantor

Pembayaran kekurangan pembangunan gedung kantor

419.194.600

918.549.420

52.000.500


66

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar



Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2

291.135.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi

Pengadaan Meubelair

Jumlah jenis meubelair yang terpenuhi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah jenis gedung kantor yang terpelihara

101.759.520

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

232.053.700

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

10.998.600

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara

12.459.000

17.851.400

119.841.700

80.450.000


67

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

One For All All For One PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

65.812.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


65.812.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

98.337.000

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti

71.587.000

Penyebarluasan informasi program/kegiatan OPD

Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan OPD

26.750.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

persentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun

17.303.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Jumlah jenis dokumen yang tersusun (SPM, SOP, SPP, LKjIP)

5.160.000

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun

2.606.000


68

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar


Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran


Jumlah jenis dokumen (Renstra, Review Renstra Renja, IKU/IKI, PK, RKA, DPA dan DPPA) yang tersusun

9.537.000


69

Kota Blitar


Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 2017

TUJUAN

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SASARAN

Kode URAIAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA PERHITUNGAN

TARGET 2016

URAIAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA PERHITUNGAN

TARGET 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

Meningkatka n penerapan e governance

Prosentase penerapan Layanan Pemerintaha n dan layanan Publik berbasis TIK yang terintegrasi

(Jumlah layanan e governance yang tersedia / Jumlah layanan e governance yang dibutuhkan)*10 0%

27%

Meningkatny a pelayanan e governance dalam rangka meningkatka n kualitas penyelengga raan pemerintaha n terhadap masyarakat

Prosentase ketersediaan layanan aplikasi eGov pada OPD

(Jumlah aplikasi yang tersedia / jumlah aplikasi yang dibutuhkan) x 100%

26,67%



9

10

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

11


Prosentase tersedianya dokumen perencanaan, pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang Komunikasi dan Informatika




Prosentase pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi dalam layanan pemerintahan dan layanan publik

Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Jumlah HotSpot Internet Gratis di Ruang Terbuka

Kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Jumlah sistem informasi layanan publik berbasis TI yang terintegrasi pada OPD

Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an

Target 2016

Target

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab

Lokasi

Rp.

12

13

15

16

13%

44%

53.175.000

14

Dinas Komunika si, Informatik a Dan Statistik

Kota Blitar

2 buah

1 buah

53.175.000

Kota Blitar

35%

50%

1.017.966.500

Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik Dinas Komunika si, Informatik a Dan Statistik

-

10 buah

211.580.000

Kota Blitar

1 buah

2 buah

265.942.800

Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik

Kota Blitar

Kota Blitar

70




(Jumlah informasi pemerintah yang terakses oleh masyarakat/jumla h informasi pemerintah yang terpublikasi) x 100%

Kegiatan Fasili tasi Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (LPSE)

Prosentase Akun Non Penyedia pada LPSE

Pengadaan sarana media akses informasi

Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan perangkat lunak (software)


Prosentase kompentensi TIK aparatur pemerintah dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, fasilitasi pembentukan kelompok komunikasi sosial


Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik Dinas Komunika si, Informatik a Dan Statistik

Kota Blitar

22.622.300

Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik

Kota Blitar

12 kelom pok

106.112.000


Kota Blitar

75%

85%

713.327.100


Kota Blitar

3.000Eks, 900 Artikel, 60 Media Cetak, 30 Website

4000E ks, 900 Artikel , 60 Media Cetak, 10 Websi te

267.053.100


Kota Blitar

40%

75%

71.343.700

11 jenis

469.100.000

20%

45%

128.734.300

Jumlah unsur Pimpinan dan aparatur OPD yg memiliki kompetensi GCIO Tingkat Dasar dan Lanjutan

-

80 orang

Kegiatan Pem binaan dan Pengembangan Jari ngan Komunikasi dan Informasi

Jumlah Kelom pok Informasi Masyarakat (KIM), kelom pok relawan TIK dan Telecenter

10 Kelompok


Prosentase peningkatan penyebarluasan informasi melalui pendayagunaan media informasi

Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah


Kota Blitar

Kota Blitar

71





70%

Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat


12 Kali

12 Kali

35.200.000


Kota Blitar

Kegiatan Fasilitasi operasional LPPL Radio Mahardhika FM

Jml penyebarluasan informasi (disemi nasi) informasi melalui radio

1625 Informasi

1650 inform asi

265.739.000


Kota Blitar

Kegiatan Pengadaan alat studio dan komunikasi

Jumlah dan jenis alat studio dan komuni kasi

10 bh

5 buah

145.335.000

Kota Blitar


Jumlah OPD yang memiliki PPID Aktif

5%

40%

278.984.918

Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik Dinas Komunika si, Informatik a Dan Statistik

Kegiatan Fasili tasi Pejabat Penge lola Infor masi dan Doku mentasi (PPID)

Jumlah OPD yang melaksanakan UU KIP

-

20 buah

91.628.418

Kota Blitar

Kegiatan Fasilitasi Unit Layanan Pengaduan dan Infor masi Masya rakat (Ulpim)


98,45%

100%

187.356.500

Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik Dinas Komunika si, Informatik a Dan Statistik Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik

Kota Blitar

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

98.243.900

Kegiatan Pengelolan Sistem Informasi Elektronik

Prosentase Data Statistik yang sudah terupload dalam Sistem Aplikasi

Kegiatan Penyusunan Profil Daerah

Jumlah Buku dan VCD Profil Daerah

0

60%

30.000.000

100 eks dan 100 buah


68.243.900

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

72




(Jumlah informasi milik pemerintah atau negara yang diamankan /Jumlah informasi yang diterima dan dikirimkan) X 100%

100%

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/S TATISTIK DAERAH

Prosentase Ketersediaan Data/ Informasi Statistik Sektoral

50%

100%

113.176.000

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Terwujudnya Buku Statistik Daerah

1 Buku

1 buku

24.766.000

Pengelolaan, updating dan analisis data statistik daerah

Prosentase Data Statistik yg tersedia

0

25%

88.410.000

PROGRAM PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI MILIK PEMERINTAH ATAU NEGARA

Prosentase dokumen dan sarana komunikasi pemerintah yang diamankan

100%

42.248.100


Kota Blitar

Kegiatan Pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi

Jumlah dokumen yang dikirim dan diterima serta diamankan

1000

42.248.100


Kota Blitar

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

100%

315.246.874



4 jenis

105.660.000

Kota Blitar



7 unit

4.550.000



69 jenis

36.640.000

Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik



7 jenis, 3 jenis

31.381.200


Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

73



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


12 jenis

5.992.000


Kota Blitar



6 jenis

13.090.000

Kota Blitar

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


2 jenis

5.400.000




540 jenis

12.637.200

Kota Blitar


Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti

30 kali

99.896.474


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

100%

510.891.206


Kota Blitar



3 jenis

28.017.000

Kota Blitar



4 jenis

92.993.900

Pengadaan Meubelair


8 jenis

184.831.500



3 jenis

64.755.000

Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

74





7 buah

108.876.306



3 jenis

9.280.000



4 jenis

7.507.500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Jumlah jenis meubelair kantor yang terpelihara

3 jenis

7.040.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor

Jumlah Taman Kantor Yang Terpelihara

1 jenis

7.590.000


Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun

100%

20.000.000


Jumlah jenis dokumen yang tersusun (SPM, SOP, SPP, LKjIP)

4 jenis

10.000.000



7 jenis

10.000.000


Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

60.000.000

Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik Dinas Komunikasi , Informatika Dan Statistik Dinas Komunika si, Informatik a Dan Statistik

Kota Blitar


Kota Blitar


Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar

75





50.000.000

Penyebarluasan informasi program/kegiatan OPD


10.000.000


Kota Blitar

Kota Blitar

76


Tabel 5.3 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 2018 - 2021

TUJUAN

SASARAN KODE

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

TARGET 2021

URAIAN

INDIKATOR

FORMULA PERHITUNGAN

TARGET 2021

1

2

3

4

5

6

7

8

Meningkatka n penerapan e governance

persentase penerapan Layanan Pemerintaha n dan layanan Publik berbasis TIK yang terintegrasi

(Jumlah layanan e governance yang tersedia / Jumlah layanan e governance yang dibutuhkan)*10 0%

73%

Meningkatny a pelayanan e governance dalam rangka meningkatka n kualitas penyelengga raan pemerintaha n terhadap masyarakat

persentase ketersediaan layanan aplikasi eGov pada perangkat daerah

(Jumlah aplikasi yang tersedia / jumlah aplikasi yang dibutuhkan) x 100%

44,44%

persentase peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik


(Jumlah informasi pemerintah yang terakses oleh masyarakat/jumla h informasi pemerintah yang terpublikasi) x 100%

PROGRAM DAN KEGIATAN

98%

9

10

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

11

PROGRAM PENYELENGG ARAAN EGOVERNANCE

persentase aplikasi yang terintegrasi

Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur teknologi dan komunikasi

Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan 12

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target 2021

Target 13

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab

Lokasi

Rp. 14

15

16

17

60%

12.007.297.000


Kota Blitar

Jumlah terminal akses dan hotspot pada OPD dan Area Publik

10 titik, 24 RW, Fiber Optic

11.252.497.000


Kota Blitar

Kegiatan pengelolaan Aplikasi sistem informasi

Jumlah aplikasi sistem informasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi

4 buah

675.300.000


Kota Blitar

Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (LPSE)

Jumlah Akun Non Penyedia pada LPSE

300

79.500.000


Kota Blitar

PROGRAM PENGELOLAA N INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

persentase PPID aktif

100%


Kota Blitar

1.407.600.000

100%

77


Persentase data statistik yang terlayani melalui e governance



80%

650 layanan

130.000.000


Kota Blitar

Jumlah permohonan Informasi dan Penga duan yang terproses

200

95.000.000


Kota Blitar



4000 Eks, 900 berita, 60 Media Cetak, 10 Website

470.000.000


Kota Blitar

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah Kelom pok Informasi Masyarakat (KIM), kelompok relawan TIK dan Telecenter

8 kelompo k

65.000.000


Kota Blitar

Kegiatan Pengadaan alat studio dan media informasi komunikasi

Jumlah alat studio dan media informasi komunikasi

5 buah

225.000.000

Kota Blitar


Jumlah penyebarluasan informasi informasi melalui radio

1725 informasi

308.000.000



Jumlah penyebarluasan informasi (diseminasi) informasi melalui forum tatap muka

12 kali

114.600.000


Kota Blitar

PROGRAM PENGEMBANG AN DATA / INFORMASI/ STATISTIK DAERAH

persentase Ketersediaan Data/ Informasi Statistik Sektoral

100%

441.500.000


Kota Blitar

Kegiatan Fasili tasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Jumlah layanan informasi dan dokumentasi publik

Kegiatan Fasilitasi Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat (Ulpim)

50%

100%

78

Kota Blitar


persentase Informasi pemerintah yang terfasilitasi keamanan informasi



100%

156.000.000


Kota Blitar

97.500.000


Kota Blitar

136.500.000


Kota Blitar

1050

92.500.000


Kota Blitar

4 buah

44.000.000


Kota Blitar

772.700.000


Kota Blitar

Kegiatan Pengelolaan, Updating dan Analisa Data Statistik Daerah

Terwujudnya Buku Statistik Daerah

1 Buku

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan data Statistik Sektoral

Jumlah Data Statistik yg tersedia

0

Kegiatan Penyusunan Profil Daerah



750 eks

188.000.000

PROGRAM PENGELOLAA N KEAMANAN INFORMASI MILIK PEMERINTAH ATAU NEGARA

persentase dokumen dan sarana komunikasi pemerintah yang diamankan

100%

100%



Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah

Jumlah Sarana Komunikasi yang Aman

PROGRAM PELAYANAN PERKANTORA N

persentase kecukupan pelayanan perkantoran

0

1 buku

100%

79

Kota Blitar





4 jenis

120.000.000


Kota Blitar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasion al


8 unit

5.000.000


Kota Blitar



69 jenis

36.000.000


Kota Blitar



7 jenis, 3 jenis

27.000.000


Kota Blitar

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor


12 jenis

6.000.000


Kota Blitar



6 jenis

13.000.000


Kota Blitar

80





2 jenis

4.200.000


Kota Blitar



540 jenis

12.500.000


Kota Blitar


Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti

30 kali

110.000.000


Kota Blitar


Terbangunnya gedung kantor dan tempat parkir

0


Kota Blitar

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasion al


2 kendara an roda 2

50.000.000


Kota Blitar



3 jenis

30.000.000


Kota Blitar

81





4 jenis

44.000.000


Kota Blitar

Pengadaan Meubelair


8 jenis

95.000.000


Kota Blitar



3 jenis

70.000.000


Kota Blitar

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasion al


14 buah

125.000.000


Kota Blitar



3 jenis

10.000.000


Kota Blitar



4 jenis

8.000.000


Kota Blitar



3 jenis

7.000.000


Kota Blitar

82



PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANG AN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai aturan

100%

20.000.000


Kota Blitar


Jumlah jenis dokumen yang tersusun (SPM, SOP, SPP, LKjIP, SKM)

4 jenis

10.000.000


Kota Blitar



8 jenis

10.000.000


Kota Blitar


Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota

100%

60.000.000


Kota Blitar



4 event

50.000.000


Kota Blitar

Penyebarluasan informasi program/kegiata n OPD


3 jenis

10.000.000


Kota Blitar

83


BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam

rangka

mengukur

tingkat

keberhasilan

dan

atau

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya indikator kinerja yang jelas. Dimana indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Berpedoman pada RPJMD Kota Blitar 2016 – 2021, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merumuskan Indikator Kinerja yang digunakan sebagai pedoman selama 5 tahun ke depan. Adapun indikator kinerja OPD tahun 2016 – 2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 – 2017

No

1

Indikator RPJMD

Meningkatnya penerapan e-governance

kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (2016) 2015 2016

Indikator Renstra


22%

24%

Target 2017 64

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2021

No

1

Indikator RPJMD

Indikator Renstra



Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016) 24%

2018

Target 2019 2020

2021

Kondisi Kinerja pada Akhir Th. 2021

31%

42%

73%

73%


58%

84


Tabel 6.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2021 TARGET TAHUNAN NO

1

KINERJA UTAMA / INDIKATOR SASARAN KINERJA UTAMA STRATEGIS

Meningkatkan pelayanan e governance dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraa n pemerintahan terhadap masyarakat

PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN

PROGRAM / KEGIATAN 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Program Penyelengga raan e-Governance

Prosentase ketersediaan layanan aplikasi eGov pada OPD

Jumlah aplikasi yang tersedia /Jumlah aplikasi yang dibutuhkanx 100%

22,22%

26,67%

31,11%

35,56%

40,00%

44,44%


Jumlah informasi dan pengaduan ditindaklanjuti / dipublikasi dan pengaduan yang diterima x 100%

93,39%

94,05%

95%

96%

97%

98%

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik


Jumlah data statistik terpublikasi/ jumlah data statistik yang dimiliki x 100%

-

70%

75%

80%

80%

80%

Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah


Jumlah informasi milik pemerintahatau negara yang diamankan / Jumlah informasi yang diterimadan dikirimkan x 100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

Program Pengelolaan Keamanan Informasi Milik Pemerintah atau Negara


85


BAB VII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika Dan StatistikTahun 2016-2021 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika Dan

Statistik

pembangunan

disusun daerah

dalam serta

rangka

untuk

menjaga

menjadi

kesinambungan

arah

dan

pedoman

pelaksanaan penyelenggaraan program / kegiatan di bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik. Dalam hal ini ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1.

Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik tahun 2016-2021,

2.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dijadikan acuan dan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan mulai 2016 sampai

dengan

2021

bagi

unit

kerja

di

lingkungan

Dinas

Komunikasi, Informatika Dan Statistik. 3.

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi

kinerja

terhadap

pelaksanaan

Renstra

dalam

keterkaitannya dengan rencana kerja Dinas tahun 2016 – 2021. Apabila

di

kemudian

hari

terdapat


perubahan

peraturan 86


perundangan tentang perangkat daerah dan struktur organisasi dan

tata

kerja,

maka

akan

dilakukan

perubahan

terhadap

RENSTRA dengan pengacu pada peraturan perundangan yang baru.

Blitar, 5 Juni 2017 Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik ttd Drs. TRI IMAN PRASETYONO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19691222 199003 1 006


87

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 2016 SASARAN Tujuan

1 Meningkatn ya penerapan e governance

Indikator Tujuan

URAIAN

2 Meningkatkan pelayanan e governance dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara an pemerintahan terhadap masyarakat

INDIKATOR SASARAN 3 persentase ketersediaan layanan aplikasi eGov pada OPD


FORMULA PERHITUNGAN

TARGET 2016

Kode

4


5

Indikator Kinerja Data Capaian Program pada Tahun (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Perencanaan 6

7

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target 2016 Target

Rp.

8

9

22,22%

PROGRAM PENGEMBANGA N KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA


Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah Kelom pok Informasi Masy (KiM), kelompok relawan TIK dan Telecenter

75%

80%

10 kelompok 10 kelompok

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab

Lokasi

10 11 Dinas Kota Blitar Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota DinasBlitar Kota Blitar Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar

Kota Blitar

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar

Kota Blitar

1.441.810.335 Dinas Kota Blitar Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar

40.645.000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar

Kota Blitar

Pengadaan alat studio dan komunikasi

Jumlah alat studio dan media informasi komuni kasi

Pengkajian dan Jumlah HotSpot pengembangan Internet Gratis di sistem informasi Ruang Terbuka

10 buah

10 bh


Kota Blitar

-

10 buah


Kota Blitar

1625 informasi


Kota Blitar

Fasilitasi Operasional LPPL Radio Mahardhika FM

Jml 1625 informasi penyebarluasan informasi informasi melalui radio

Pengadaan sarana media informasi

Terlaksananya pemeliharaan perangkat lunak/software

-

10 jenis


Kota Blitar

Fasilitasi Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat

persentase permohonan Informasi dan Pengaduan yang terproses

100%

100%


Kota Blitar

1 tahun

1 tahun


Kota Blitar

13%

13%

Fasilitasi Pejabat Terpenuhinya Pengelola Operasional Informasi dan Kegiatan PPID Dokumentasi

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

persentase tersedianya dokumen perencanaan, pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang Komunikasi dan Informatika

51.199.200

Pengkajian dan Jumlah Dokumen penelitian bidang Kebijakan dan informasi dan Perencanaan TIK komunikasi PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

persentase kompentensi TIK aparatur pemerintah dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, fasilitasi pembentukan kelompok komunikasi sosial

Fasilitasi Pembinaan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya sosialisasi aparatur dan masyarakat

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

2 buah

2 buah

51.199.200

12.405.500

1 kali

1 kali

12.405.500

persentase data statistik yang terlayani melalui e governance

persentase Informasi pemerintah yang terfasilitasi keamanan informasi

Dinas Kota Blitar Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar

Kota Blitar


Kota Blitar


Kota Blitar

Dinas Kota Blitar Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar


Kota Blitar


Kota Blitar

TABEL 5.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH 2017

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

1 Meningkatk an penerapan e governance

persentase penerapan Layanan Pemerintah an dan layanan Publik berbasis TIK yang terintegrasi

SASARAN URAIAN

INDIKATOR SASARAN

2

3

Meningkatnya pelayanan e governance dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara an pemerintahan terhadap masyarakat

FORMULA PERHITUNGAN

persentase (Jumlah aplikasi ketersediaan yang tersedia / layanan jumlah aplikasi aplikasi eGov yang pada OPD dibutuhkan) x 100%

TARGET 2017

Kode

4 26,67%


5

Indikator Kinerja Data Capaian Program pada Tahun (outcome) dan Awal Kegiatan Perencanaan (output)

Target

Rp.

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab

9

10

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target 2017

Lokasi

11

6

7

8


persentase tersedianya dokumen perencanaan, pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang Komunikasi dan Informatika

13%

44%



2 buah

1 buah


persentase pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi dalam layanan pemerintahan dan layanan publik

35%

50%

-

10 buah


Kota Blitar

1 buah

2 buah


Kota Blitar

Kegiatan Pengkajian Jumlah HotSpot dan Pengembangan Internet Gratis Sistem Informasi di Ruang Terbuka

Kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Jumlah sistem informasi layanan publik berbasis TI yang terintegrasi pada SKPD

53.175.000 Dinas Kota Blitar Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar

53.175.000 Dinas Kota Blitar Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar 1.017.966.500 Dinas Kota Blitar Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar

Kegiatan Fasili tasi persentase Akun Pengadaan Barang / Non Penyedia Jasa Secara pada LPSE Elektronik (LPSE)


(Jumlah informasi pemerintah yang terakses oleh masyarakat/ju mlah informasi pemerintah yang terpublikasi) x 100%

80%

Pengadaan sarana media akses informasi

Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan perangkat lunak (software)


persentase kompentensi TIK aparatur pemerintah dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, fasilitasi pembentukan kelompok komunikasi sosial Jumlah unsur


Pimpinan dan aparatur SKPD yg memiliki kompetensi GCIO Tingkat Dasar dan Kegiatan Pem Jumlah Kelom binaan dan pok Informasi Pengembangan Jari Masyarakat ngan Komunikasi (KIM), kelom dan Informasi pok relawan TIK dan Telecenter



40%

75%


Kota Blitar

11 jenis


Kota Blitar

20%

45%


-

80 orang


Kota Blitar

10 Kelompok

12 kelompok


Kota Blitar

75%

85%



Jumlah publikasi 3.000Eks, 900 4000Eks, 900 Media Artikel, 60 Artikel, 60 elektronik, Media Cetak, Media Cetak, 10 Media non 30 Website Website elektronik, Media Digital / Maya



Kegiatan Fasilitasi operasional LPPL Radio Mahar dhika FM

Jml 1625 Informasi 1650 informasi penyebarluasan informasi (disemi nasi) informasi melalui radio

Kegiatan Pengadaan Jumlah dan jenis alat studio dan alat studio dan komunikasi komuni kasi

12 Kali

12 Kali

10 bh

5 buah


Kota Blitar


Kota Blitar


Kota Blitar


Kota Blitar



Persentase SKPD yang memiliki PPID Aktif

5%

40%

Kegiatan Fasili tasi Pejabat Penge lola Infor masi dan Doku mentasi (PPID)

Jumlah SKPD yang melaksanakan UU KIP

-

20 buah


Kota Blitar

Kegiatan Fasilitasi Unit Layanan Pengaduan dan Infor masi Masya rakat (Ulpim)


98,45%

100%


Kota Blitar



70%

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

Kegiatan Pengelolan persentase Data Sistem Informasi Statistik yang Elektronik sudah terupload dalam Sistem Aplikasi Kegiatan Penyusunan Profil Daerah


PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/ STATISTIK DAERAH


Penyusunan dan Terwujudnya pengumpulan data Buku Statistik dan statistik daerah Daerah Pengelolaan, persentase Data updating dan Statistik yg analisis data statistik tersedia daerah persentase Informasi pemerintah yang terfasilitasi keamanan informasi


100%


Jumlah Buku Profil dan Persentase Data dan Informasi Yang Dapat Terakses dalam Website





0

25%


Kota Blitar




Kota Blitar

50%

100%

113.176.000

1 Buku

1 buku

24.766.000

0

25%

88.410.000

100%


1000


100%

Kota Blitar

TABEL 5.3 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH 2018 - 2021 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SASARAN

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

KODE URAIAN

1 Meningkatkan penerapan e governance

Target 2018

2 persentase penerapan Layanan Pemerintahan dan layanan Publik berbasis TIK yang terintegrasi

3 Meningkatkan pelayanan e governance dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap masyarakat

INDIKATOR

4 persentase ketersediaan layanan aplikasi eGov pada OPD

FORMULA PERHITUNGAN TARGET 2018 TARGET 2019 TARGET 2020 TARGET 2021

6

5 (Jumlah aplikasi yang tersedia / jumlah aplikasi yang dibutuhkan) x 100%

31,11%

35,56%

40,00%

44,44%

INDIKATOR KINERJA Data Capaian PROGRAM PROGRAM DAN KEGIATAN pada Tahun Awal (OUTCOME) DAN Perencanaan KEGIATAN (OUTPUT)

7 PROGRAM PENYELENGGARAAN EGOVERNANCE

8 persentase aplikasi yang terintegrasi

Kegiatan Pengelolaan Jumlah terminal Infrastruktur teknologi dan akses dan hotspot komunikasi pada SKPD dan Area Publik


(Jumlah informasi pemerintah yang terakses oleh masyarakat/jumlah informasi pemerintah yang terpublikasi)x 100%

9

Target

10 30%

10 titik 24 wifi RW

Target 2019

Rp.

11 5.504.546.500

Target

12 40%

4.874.496.500 10 titik, 24 wifi RW

Target 2020

Rp.

Target

13

14

Target 2021

Rp.

15

Target

16

6.007.272.000

50%

11.981.997.000

60%

5.252.497.000


11.252.497.000


Rp.

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD

17

18

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjaw ab

19

Lokasi

20

12.007.297.000


Kota Blitar

11.252.497.000 10 titik, 24 RW, Fiber Optic


Kegiatan pengelolaan Aplikasi sistem informasi

Jumlah aplikasi sistem informasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi

2 buah

550.625.000

2 buah

675.350.000

3 buah

650.000.000

4 buah

675.300.000


Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (LPSE)

Jumlah Akun Non Penyedia pada LPSE

300

79.425.000

300

79.425.000

300

79.500.000

300

79.500.000


PROGRAM PENGELOLAAN persentase PPID INFORMASI DAN aktif KOMUNIKASI PUBLIK

1.551.424.000

1.337.924.000

1.360.000.000

Kegiatan Fasili tasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Jumlah layanan informasi dan dokumentasi publik

500 layanan

121.800.000

550 layanan

Kegiatan Fasilitasi Unit Layanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat (Ulpim)

Jumlah permohonan Informasi dan Penga duan yang terproses

150

246.500.000

175



4000 Eks, 900 berita, 60 Media Cetak, 10 Website

456.000.000 4000 Eks, 900 berita, 60 Media Cetak, 10 Website


Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah Kelom pok Informasi Masyarakat (KIM), kelompok relawan TIK dan Telecenter

10 kelompok

50.174.000 10 kelompok

50.174.000 12 kelompok

Kegiatan Pengadaan alat Jumlah alat studio studio dan media informasi dan media informasi komunikasi komunikasi


Jumlah penyebarluasan informasi informasi melalui radio

121.800.000 600 layanan

59.750.000

180

1.407.600.000


Kota Blitar

125.000.000

650 layanan

130.000.000


80.000.000

200

95.000.000


470.000.000



65.000.000

8 kelompok

65.000.000


4 buah

218.000.000

4 buah

220.000.000

5 buah

200.000.000

5 buah

225.000.000


1650 informasi

300.500.000

1675 informasi

306.800.000

1700 informasi

305.000.000

1725 informasi

308.000.000



(Jumlah data statistik yang terpublikasi / jumlah data statistik yang dimiliki)x 100%

75%

80%

80%

80%


Jumlah penyebarluasan informasi (diseminasi) informasi melalui forum tatap muka

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI/ STATISTIK DAERAH


Kegiatan Pengelolaan, Terwujudnya Buku Updating dan Analisa Data Statistik Daerah Statistik Daerah

Kegiatan Penyusunan dan Jumlah Data Statistik Pengumpulan data Statistik yg tersedia Sektoral

Kegiatan Penyusunan Profil Jumlah Buku dan Daerah VCD Profil Daerah

Persentase Informasi pemerintah yang terfasilitasi keamanan informasi


100%

100%

100%

100%

12 kali

50%

1 Buku

158.450.000

12 kali

519.882.000

1 buku

0

128.680.000

112.400.000

12 kali

413.577.000

1 buku

245.875.000

155.250.000

115.000.000

12 kali

423.500.000

1 buku

75.500.000

156.000.000

1 buku

80.000.000

114.600.000


441.500.000


156.000.000


97.500.000


Kota Blitar


500 eks

145.327.000

750 eks

182.827.000

750 eks

187.500.000

750 eks

188.000.000


100%

100%

165.745.100

100%

370.883.000

100%

316.250.000

100%

136.500.000


1050

89.098.100

1050

89.000.000

1050

91.250.000

1050

92.500.000


55 buah

76.647.000

3 jenis

281.883.000

1 jenis

225.000.000

4 buah

44.000.000


772.700.000






Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah

Jumlah Sarana Komunikasi yang Aman

PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN

persentase kecukupan pelayanan perkantoran

100%

3.098.700.000

100%

1.122.700.000

100%

772.700.000



4 jenis

120.000.000

4 jenis

120.000.000

4 jenis

120.000.000

4 jenis

120.000.000




7 unit

5.000.000

8 unit

5.000.000

8 unit

5.000.000

8 unit

5.000.000




69 jenis

36.000.000

69 jenis

36.000.000

69 jenis

36.000.000

69 jenis

36.000.000


Penyediaan Barang Jumlah jenis barang Cetakan Dan Penggandaan cetakan dan pengandaan yang terpenuhi

7 jenis, 3 jenis

27.000.000

7 jenis, 3 jenis

27.000.000

7 jenis, 3 jenis

27.000.000

7 jenis, 3 jenis

27.000.000


Penyediaan Komponen Jumlah jenis Instalasi Listrik/Penerangan komponen instalasi Bangunan Kantor listrik/ penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

12 jenis

16.000.000

12 jenis

6.000.000

12 jenis

6.000.000

12 jenis

6.000.000


0

100%

Kota Blitar



6 jenis

13.000.000

6 jenis

13.000.000

6 jenis

13.000.000

6 jenis

13.000.000




2 jenis

4.200.000

2 jenis

4.200.000

2 jenis

4.200.000

2 jenis

4.200.000




540 jenis

12.500.000

540 jenis

12.500.000

540 jenis

12.500.000

540 jenis

12.500.000


Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat - rapat Konsultasi Dalam dan Luar koordinasi dan daerah konsultasi regional dan nasional yang diikuti

30 kali

100.000.000

30 kali

110.000.000

30 kali

110.000.000

30 kali

110.000.000



Terbangunnya gedung kantor dan tempat parkir

1 paket

2.000.000.000

0


Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


1 kendaraan Roda 4

400.000.000

1 kendaraan roda 4, 5 kendaraan roda 2

400.000.000

2 kendaraan roda 2

50.000.000 2 kendaraan roda 2

50.000.000




3 jenis

45.000.000

3 jenis

30.000.000

3 jenis

30.000.000

3 jenis

30.000.000




4 jenis

40.000.000

4 jenis

44.000.000

4 jenis

44.000.000

4 jenis

44.000.000


Pengadaan Meubelair


8 jenis

75.000.000

8 jenis

95.000.000

8 jenis

95.000.000

8 jenis

95.000.000




3 jenis

70.000.000

3 jenis

70.000.000

3 jenis

70.000.000

3 jenis

70.000.000




7 buah

110.000.000

14 buah

125.000.000

14 buah

125.000.000

14 buah

125.000.000




3 jenis

10.000.000

3 jenis

10.000.000

3 jenis

10.000.000

3 jenis

10.000.000




4 jenis

8.000.000

4 jenis

8.000.000

4 jenis

8.000.000

4 jenis

8.000.000



3 jenis

7.000.000

3 jenis

7.000.000

3 jenis

7.000.000

3 jenis

7.000.000

Dinas Kota Blitar Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Dinas Kota Blitar Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar


persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai aturan

100%

20.000.000

100%

20.000.000

100%

20.000.000

100%

20.000.000

0

0


Penyusunan Laporan Jumlah jenis Capaian Kinerja dan Ikhtisar dokumen yang Realisasi Kinerja SKPD tersusun (SPM, SOP, SPP, LKjIP, SKM)

4 jenis

10.000.000

4 jenis

10.000.000

4 jenis

10.000.000

4 jenis

10.000.000



8 jenis

10.000.000

8 jenis

10.000.000

8 jenis

10.000.000

8 jenis

10.000.000


PROGRAM PENINGKATAN Tingkat partisipasi KAPASITAS SATUAN KERJA perangkat daerah PERANGKAT DAERAH dalam agenda kota

100%

65.000.000

100%

60.000.000

100%

60.000.000

100%

60.000.000


Fasilitasi keperansertaan Jumlah even daerah pada even daerah dan hari dan hari besar besar nasional nasional yang diikuti

4 event

50.000.000

4 event

50.000.000

4 event

50.000.000

4 event

50.000.000


Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

3 jenis

15.000.000

3 jenis

10.000.000

3 jenis

10.000.000

3 jenis

10.000.000



Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN (RENSTRA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK) KOTA BLITAR

Recommend Documents