RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO Tahun 2016 0 Rencana Kerja Diskominfo 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJMD)

Kabupaten

Bojonegoro tahun 2013-2018, menetapkan Visi yang merupakan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan adalah : “Terwujudnya Pondasi Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan dan Energi Negeri Yang Produktif, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, Bahagia dan Berkelanjutan“. Sedangkan misinya adalah : 1.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, seimbang dan berkelanjutan melalui peningkatan industri pangan dan energi;

2.

Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan sejahtera;

3.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan yang profesional. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai salah

satu SKPD yang bertanggung jwab melaksanakan misi ketiga pada RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2013 – 2018 yang tujuannya adalah Meningkatnya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih. Sasarannya adalah Meningkatnya aksesibilitas bagi warga terhadap informasi Pembangunan. Strategi untuk mewujudkan misi ketiga, yaitu peningkatan aksesibilitas bagi warga terhadap informasi Pembangunan, antara lain : peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan sesuai dengan kompetensinya; peningkatan cakupan wilayah untuk pelayanan informasi Pembangunan; peningkatan Layanan interaksi Pengaduan secara On-Line. Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pembantuan bidang komunikasi 1

Rencana Kerja Diskominfo 2016

dan informasi memiliki Visi “Menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbaik dalam mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal”. Visi tersebut mempunyai makna, sebagai berikut : 1.

Menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbaik bermakna, sebagai SKPD pengelola informasi dan komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro harus mampu memberikan layanan publik terbaik berupa penyediaan data dan informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diakses oleh seluruh warga negara secara terintegrasi, cepat dan berkualitas.

2.

Transparansi komunikasi dan informasi yang handal bermakna, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerapkan aspek keterbukaan dalam berkomunikasi dan memberikan informasi kepada masyarakat dan seluruh stake holder sesuai kaidah-kaidah keterbukaan informasi publik serta menjalankan kepemerintahan yang dialogis. Sehingga semua masukan, kritikan, celaan dari seluruh lapisan masyarakat dijadikan sumber ide dalam perumusan kebijakan serta belajar bersama-sama dengan masyarakat dalam mencari solusi dan penyelesaian berbagai problem yang tumbuh berkembang di masyarakat.

Misi merupakan rumusan umum mengenahi upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta berlandaskan makna visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro maka ditetapkan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut : 1.

Mewujudkan

peningkatan

e-Government

dan

peningkatan

profesionalisme pelayanan Pos dan Telekomunikasi Pemenuhan infrastruktur jaringan yang terpadu diperlukan sebagai landasan konektifitas bagi komunikasi data layanan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi modern yang berbasis teknologi

2


informasi merupakan faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang bisa diakses secara cepat dan tepat. Sistem aplikasi yang terintegrasi merupakan penyatuan berbagai macam aplikasi layanan pemerintahan untuk memudahkan pertukaran data antar instansi pemerintahan sebagai perwujudan layanan e-government bagi masyarakat. Peningkatan e-gov dapat terlaksana dengan baik manakala terdukung peningkatan keamanan sistem informasi, peningkatan cakupan infrastruktur jaringan serta mekanisme peneglolaan data yang terintegrasi. Selain itu perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi

sebagai

upaya

untuk

mewujudkan

pelayanan

prima.

Peningkatan kompetensi SDM tidak hanya bagi pengelola, namun juga kepada pengguna, sehingga pemanfaatan teknologi informasi betul-betul bisa berdampak positif dan saling mengisi. Layanan pos dan telkomunikasi diarahkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna layanan pos. Hal ini karena untuk layanan pos tidak hanya dilakukan oleh kantor Pos namun, masyarakat diberikan keleluasaan untuk mendirikan layanan pos dan jasa penitipan hingga tingkat desa. Sedangkan untuk layanan telekomunikasi, pada dasarnya untuk memberikan pengaturan terhadap kesesuaian pendirian menara dengan cell plan yang mengacu pada tata ruang dan wilayah.

2.

Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial, dan kemitraan profesi Guna mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi dilakukan dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai komunitas lokal, nasional maupun internasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan sarana potensi lokal untuk mendukung program pemerintah dalam layanan komunikasi dan informasi. Pengembangan transparansi komunikasi dan informasi pada komunikasi sosial dilakukan dengan pengembangan dan peningkatan KIM berbasis IT. Disamping itu juga dilakukan dengan penguatan kemitraan profesi dengan penguatan jejaring pada mitra profesi dibidang komunikasi dan informasi.

3


Keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu, oleh karena itu untuk sinergitas informasi dan dokumentasi antara pemerintah atau badan publik kepada masyarakat dan antar masyarakat diperlukan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik PPID Kabupaten maupun PPID SKPD. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui berbagai sarana yang tumbuh berkembang dimasyarakat yaitu pelaksanaan dialog publik, pertunjukan rakyat, baliho, spanduk, leaflet dan sarana penyebarluasan informasi luar ruang lainnya.

Sebagai pedoman dan acuan untuk mewujudkan Visi dan Misi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro selain Rencana Strategis (Renstra) diperlukan juga penyusunan Rencana Kerja tahunan (Renja) yang merupakan salah satu instrumen sebagai evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja tahunan terwujud.

1.2 Maksud dan Tujuan a. Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah sebagai pedoman kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro selama 1 (satu) tahun yaitu tahun anggaran 2016; b. Tujuannya adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016.

1.3 Landasan Hukum 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 4


6. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;

1.4 Sistematika Penulisan Bab I

PENDAHULUAN 1.1

Latar belakang

1.2

Maksud dan Tujuan

1.3

Landasan Hukun

1.4

Sistematika Penulisan

Bab II PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 2.2 Analisa Pelayanan SKPD 2.3 Isu – isu penting Dinas Kominfo Bab III RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bab IV

5

1.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

1.2

Program dan Kegiatan Tahun 2016

PENUTUP


BAB II PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2014 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan namun masih ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan disebabkan beberapa hal yang akan dijelaskan dalam realisasi capaian keuangan dan fisik pada program dan kegiatan sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan : a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran telepon, air, listrik, surat kabar dan pembayaran speedy (fasilitas umum)selama 12 bulan. Pagu anggaran Rp 343,962,000,- terealisasi Rp 320,932,479,- (93.30%) ada sisa pagu merupakan efisiensi anggaran karena penghematan penggunaan telepon, air dan listrik. Capaian kinerja 100 % b) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran honor Pengelola Keuangan : PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran/Pembantu dan pengurus barang dan staf administrasi selama 12 bulan. Pagu anggaran Rp 144.495.000,- terealisasi Rp 139.095.000 (96.26%). Capaian Kinerja 100% c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6


Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat dan bahan pembersih selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 15.996.000,- terealisasi Rp 15,971,180,- (99.84%) dengan Capaian Kinerja 100% . d) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk service AC, Komputer, Printer, LCD, TV, Camera dan sejenisnya selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 42.560.000,- terealisasi Rp 32,857,000,- (77.20%%) dengan Capaian Kinerja 100% e) Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja Alat Tulis Kantor selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 19,093,000,- terealisasi Rp 19,092,600,- (100%) dengan Capaian Kinerja 100% f)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 11,500,000,- terealisasi Rp 11,485,000,- (11,485,000 %) dengan Capaian Kinerja 100%

g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat listrik dan elektronik selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 7,552,000,- terealisasi Rp 7,488,250,- (99.16%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 545.700,- (6,35%) dengan Capaian Kinerja 100% h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja modal TV, Komputer, Printer, jaringan komputer/modem, kulkas, kamera, handycam dan voice rekam sebagai pendukung kelancaran tugas Pagu anggaran Rp 362,507,500,- terealisasi Rp 325,496,500,- (89.79%) ada penghematan harga dari HPS dengan Capaian Kinerja 100% i)

7

Penyediaan Makanan dan Minuman


Kegiatan ini direalisasikan untuk Makanan dan minuman untuk harian pegawai, rapat, tamu dan kegiatan lembur selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 46.315.000,- terealisasi Rp 31.694.250,- (68,43%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 14.620.750,- (31,56%) ada penghematan di uang lembur karena menyesuaikan dengan kebutuhan jam lembur dengan Capaian Kinerja 100% j)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 159.700.000,- terealisasi Rp 149.824.621,- (93,81%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 9.875.379,- (6,18%) dengan Capaian Kinerja 100%

k) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi Perkantoran Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan honor panitia Harkitnas, instruktur senam, tenaga kontrak selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 182.250.000,- terealisasi Rp 180.750.000,- (99,18%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 1.500.000,- (0,82%) dengan Capaian Kinerja 100% l)

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 65.200.000,- terealisasi Rp 31.100.000,- (47,70%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 1.500.000,- (0,82%) dengan Capaian Kinerja 100%

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan gedung kantor Dinas Kominfo dan Media Center Pagu anggaran Rp 34,500,000,- terealisasi Rp 34,312,375,- (99.46%) dengan Capaian Kinerja 100%

8


b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini direalisasikan untuk service, ganti suku cadang kendaraan, pembayaran regestrasi STNK kendaraan roda dua dan roda empat serta pembelian BBM Pagu anggaran Rp 108.700.000,- terealisasi Rp 80.065.230,- (73,66%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 28.634.770,- (26,34%) terdapat dibiaya service dan suku cadang karena 2 mobil dinas yang pengadaannya baru dan tidak diperlukan pemeliharaan berat , dengan Capaian Kinerja 73,66% c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan meubeler kantor (meja, kursi dan sejenisnya) Pagu anggaran Rp 14.000.000,- terealisasi Rp 13.200.000,- (94,29%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 663.400,- (1,44%) dengan Capaian Kinerja 94,29% d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk penambahan teras dan taman Media Center Pagu anggaran Rp 32.000.000,- terealisasi Rp 15.473.500,- (48,35%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 16.526.500,- (51,64%) tercukupi dari biaya pemeliharaan dengan Capaian Kinerja 100%

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan pakaian olah raga Pagu anggaran Rp 18.000.000,- terealisasi Rp 14.973.750,- (83,19%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 663.400,- (16,81%) dengan Capaian Kinerja 83,33%

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

9


Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya penggandaan meteri dan uang lembur Pagu anggaran Rp 31.275.000,- terealisasi Rp 19.959.800,- (58,27%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp 11.315.200,- (41,73%) karena pengurangan jam lembur dengan Capaian Kinerja 100%

5.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi (KIM dan Pertura) Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya LCCK, Pekan KIM, Pertura dan Pembinaan KIM Pagu anggaran Rp 213.230.000,- terealisasi Rp 174.607.950,-( 88,85%) dengan Capaian Kinerja 91,25% b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo (Dialog Interaktif) Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan Dialog interaktif di pemkab dan di Kecamatan Pagu anggaran Rp 148.800.000,- terealisasi Rp 131.158.500,-( 88,14%) dengan Capaian Kinerja 100% c)

Pengkajian dan Pengembangan sistem Informasi (TI) Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya jasa Bandwidth, perawatan kantaya, sofware dan website serta belanja modal sofware aplikasi (Sofware securiti) Pagu anggaran Rp 2,481,370,500,- terealisasi Rp 2,203,176,210,-( 88.79%) dengan Capaian Kinerja 91.46%

d) Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras TI Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya pengembangan perangkas keras IT Pagu anggaran Rp 381.955.000,- terealisasi Rp 370.794.300,-( 97,08%) dengan Capaian Kinerja 99% e) Peningkatan Kominfo melalui Media Radio Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan peliputan dan siaran langsung melalui radio Pemerintah

10


Pagu anggaran Rp 168.650.000,- terealisasi Rp 125.009.900,-( 74,12%) dengan Capaian Kinerja 75,59% f)

Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya pengembangan jaringan IT Pagu anggaran Rp 649.781.500,- terealisasi Rp 588.199.770,-( 90,52%) dengan Capaian Kinerja 95%

6.

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi a) Pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan buku informasi potensi dan kondisi daerah bojonegoro Pagu anggaran Rp 63.495.700,- terealisasi Rp 56.986.400,-( 89,75%) dengan Capaian Kinerja 90% b) Pengumpulan data dan informasi daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk pencarian dan pengisian berita di website resmi Pemkab Bojonegoro (wwwbojonegorokab.go.id) Pagu anggaran Rp 141.918.500,- terealisasi Rp 116.444.500,-( 82,05%) dengn Capaian Kinerja 95,31%

7.

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk pelatihan jurnalistik online dan peningkatan TI Pagu anggaran Rp 101,400,000,- terealisasi Rp 83,764,700,-( 82.61%) dengan Capaian Kinerja 100%

8.

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran dan spanduk, baliho dan majalah warta Pagu anggaran Rp 310.000.000,- terealisasi Rp 300.266.350,-( 96,86%) dengan Capaian Kinerja 100%

11


b) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran TV dan koran lokal dan regional Pagu anggaran Rp 179.390.100,- terealisasi Rp 168.673.200,-( 94,03%) dengan Capaian Kinerja 94,03% c) Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran keliling dan pemutaran film didesa-desa terutama yang tidak terjangkau oleh media lain dan atau TI Pagu anggaran Rp 34,630,000,- terealisasi Rp 28,924,500,-( 83.52%%) dengan pencapaian Kinerja 100% d) Penyebarluasan Informasi melalui media massa (PPID) Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan PPID Pagu anggaran Rp 87.700.000,- terealisasi Rp 80.097.250,-( 91,33%) dengan pencapaian Kinerja 96,36% e) Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan kalender dan buku regulasi PPID dalam rangka penguatan pelayanan masyarakat tentang keterbukaan publik Pagu anggaran Rp 106.386.000,- terealisasi Rp 86.795.220.-( 81,59%) dengan pencapaian Kinerja 90%

2.2. Analisa Pelayanan SKPD Dalam menjalankan tugas fungsi pelayanan dibidang komunikasi dan informasi, Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sejauh ini untuk realisasi capaian kinerja hampir keseluruhan dapat terlaksana rata-rata 100% tetapi ada beberapa permasalahan : 1.

Kurang matangnya pada perencanaan awal anggaran sehingga ada beberapa kegiatan PPTK yang tidak dapat terlaksana. Untuk mengatasi hal dimaksud dilakukan pembinaan dan membuat rencana aksi sekaligus time schedule dan rencana biaya tiap kegiatan;

2.

Berkembangnya teknologi Komunikasi dan Informasi dari berbagai media kurang diikuti dengan kualitas dan kuantitas SDM yang ada. Untuk

12


mengatasi hal dimaksud diadakan pelatihan SDM untuk aplikasi kepemerintahan yang diikuti oleh semua SKPD mulai dari unsur pimpinan sampai level staf. 3.

Belum tersusunnya berbagai pedoman pelaksanaan kegiatan, antara lain terlambatnya penetapan pengelola Web pada masing-masing SKPD, pengelolaan PPID, pedoman pengelolaan LPPL Malowopati, pedoman admin pengelolaan infrastruktur jaringan dan aplikasi TI.

2.3. Isu-isu penting

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bojonegoro

Dalam rangka mewujudkan capaian target pengembagan komunikasi dan informatika, maka harus selalu memperhatikan elemen-elemen dalam tata kelola komunikasi, yakni : sumber berita/ informasi, penerima berita/ informasi, subtansi berita/ informasi dan saluran berita/ informasi yang terbingkai dalam sistem. Dari elemen-elemen tersebut, ternyata terdapat beberapa isu sebagai berikut : 1.

Belum terkelolanya sumber informasi secara sinergis, baik internal pada Dinas Komunikasi dan Informatika maupun pada SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, masih terdapat kendala dalam pengumpulan data informasi yang akurat, realibel, lengkap dan benar.

2.

Subtansi berita/ informasi yang disampaikan masih terdapat kekurang sinkronan dengan kebutuhan masyarakat dan penguna antar SKPD.

3.

Belum optimalnya pemanfaatan TIK untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, baik dan bersih.

4.

Kurangnya penguatan kemampuan pada pengelola dan pengguna teknologi informatika. Terkait pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

merupakan sarana penunjang yang sangat vital terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi e-government yang dimaknai 13

sebagai

penyelenggaraan


pemerintah

berbasis

elektronik

dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas pelayanan publik secara efisien dan interaktif adalah konsep yang sinergis antara penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK. Namun untuk menerapkan hal ini sangat terkait dengan kesiapan tata kelola pemanfaatannya, infrastrukturnya, sumberdaya aparaturnya dan masyarakat sebagai pengguna (user). Dalam pengembangan teknologi informasi Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016, akan mengimplementasikan rencana kegiatan TIK yang tertuang pada Grand Desain TIK yang telah disusun, yaitu: 1. Penyusunan Peraturan Bupati tentang tata kelola e-Goverment 2. Restrukturisasi Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk penguatan peran TIK 3. Perencanaan dan sosialisasi pengembangan SDM bidang TIK 4. Pengembangan aplikasi untuk kluster industri pangan, energi dan perijinan 5. Menyediakan backup data 6. Menyusun kebijakan standarisasi data untuk semua SKPD 7. Optimalisasi jaringan dan rekonfigurasi data center

Tuntutan perubahan sikap dan prilaku pada kalangan aparatur pemerintahan dan masyarakat dengan diterapkannya e-government merupakan aspek yang mempunyai resistensi cukup besar dan perlu waktu serta proses untuk mengubahnya secara bertahap. Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki fungsi pelayanan publik yakni layanan informasi dan layanan TIK berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel dengan demikian pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat terwujud dengan baik sesuai amanat Undang-undang RI nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik yang pada akhirnya diharapkan

manfaat

informasi

dapat

berpengaruh

pada

peningkatan

pertumbuhan ekonomi menuju Bojonegoro bahagia dan sejahtera. Disamping itu guna pencapain tujuan dan sasaran serta tercapainya indikator meningkatnya indeks kepuasaan masyarakat, perlu diadakaan penyesuaian struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi

14


dan Informatika, yakni lebih menekankan pada fungsi komunikasi dengan penguatan teknologi informatika.

15


BAB III RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016

3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika a. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan antara lain : 1.

Meningkatnya koordinasi, kerjasama, fungsi dan penguatan lembaga komunikasi sosial dan lembaga komunikasi pemerintah serta pemberdayaan potensi seni budaya masyarakat dalam mewujudkan informasi yang berkualitas dan pengembangan kelompok informasi masyarakat guna peningkatan kecerdasan masyarakat, optimalisasi penyebarluasan informasi masyarakat melalui berbagai media serta identifikasi, distribusi dan analisa informasi

2.

Meningkatnya kesediaan data informasi yang akurat, realiabel, lengkap dan terwujudnya sinergitas data infomrasi antar SKPD. Meningkatnya arus dan kemudahan akses informasi dari, oleh dan kepada masyarakat serta tersedianya pusat data TIK. Terlaksananya identifikasi, analisa dan pengolahan informasi.

3.

Meningkatnya kemampuan SDM pengelola dan penguna TIK serta masyarakat, pemantapan tata kelola TIK, pengembangan aplikasi, infrastruktur jaringan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur termasuk penyediaan dokumen, data, informasi serta

standarisasi

meta

data.

Meningkatnya

keterpaduan

penyederhanaan akses dan transparansi layanan informasi secara optimal antar instansi pemerintah, antara pemerintah dengan dunia usaha dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. 4.

Meningkatnya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan kepastian pengusahaan, penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi.

16


b. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai sasaran jangka menengah yaitu : 1) Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan terbangunnya jejaring publikasi pemerintahan dan masyarakat. 2) Meningkatnya bimbingan teknis, koordinasi, penataan, evaluasi dan pendayagunaan

lembaga

komunikasi

sosial,

lembaga

profesi

komunikasi dan informasi. 3) Menguatnya jalinan hubungan lembaga profesi komunikasi dan informasi, pemantau media 4) Meningkatnya kualitas SDM dan penataan kelembagaan komunikasi sosial/ pedesaaan. 5) Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pendayagunaan Kelompok Informasi Masyarakat 6) Meningkatnya pendayagunaan pertunjukan tradisional komunikatif 7) Meningkatnya pendayagunaan komunitas strategis masyarakat. 8) Terwujudnya pengumpulan data informasi yang terverifikasi baik data dasar maupun meta data yang standart dan terintegrasi 9) Terlaksananya indentifikasi, analisa informasi dan pengolahan data informasi 10) Meningkatnya kemudahan akses data dan informasi dalam berbagai bentuk 11) Terwujudnya sistem penyampaian informasi dari oleh dan kepada masyarakat melalui berbagai media 12) Meningkatnya peran media center, telecenter, web kabupaten dan SKPD serta media informasi pemerintah lainnya 13) Meningkatnya tata kelola TIK, SDM pengelola dan pengguna TIK. 14) Terwujudnya jaringan intra dan infrastruktur TIK yang handal 15) Tersedianya aplikasi e-government yang terintegrasi 16) Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi berbasis TIK. 17) Terwujudnya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan kepastian pengusahaan, penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi

17


3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2016 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan : a) Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan c) Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor d) Penyediaan jasa berbaikanperalatan kantor e) Penyediaan Alat Tulis Kantor f)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

g)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

h)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

i)

Penyediaan peralatan rumah tangga

j)

Penyediaan Makanan dan Minuman

k)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

l)

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi Perkantoran

m) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor a) 3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur a)

4.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.

a)

Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b)

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi (KIM dan Pertura) b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo (Dialog Interaktif) c) Pengkajian dan Pengembangan sistem Informasi (TI) d) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Kominfo (TI)

18


e) Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras TI f) Peningkatan Kominfo melalui Media Radio 6.

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi a) Pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi b) Pengumpulan data dan informasi daerah

7.

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo a) Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi

8.

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media a) Penyebarluasan Informasi pembangunan Daerah b) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah c) Penyebarluasan

Informasi

yang

bersifat

penyuluhan

masyarakat d) Penyebarluasan Informasi melalui media massa (PPID) e) Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat

19


bagi

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro disusun sebagai

tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-1018 yang dituangkan dalam VISI dan MISI Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro. Rencana Kerja (Renja) sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, secara umum renja SKPD dapat menjawab dua hal yang mendasar : 1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai dalam satu tahun 2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sebagai upaya mewujudkan tercapainya Rencana Kerja tahunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro maka diperlukan adanya komitmen baik dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro maupun pihak yang terkait.

Bojonegoro, 12 Januari 2016 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO

KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tingkat I NIP. 19670224 198602 1 001 20


21


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..........................................................................................................

i

Bab I PENDAHULUAN ........................................................................................

1

1.1. Latar belakang ............................................................................

1

1.2. Maksud dan Tujuan ..................................................................

3

1.3. Landasan Hukun ........................................................................

3

1.4. Sistematika Penulisan ................................................................

4

Bab II PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 .....................................

5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 .......................

5

2.2 Analisa Pelayanan SKPD ........................................................... 11 2.3 Isu – isu penting Dinas Kominfo ............................................... 11 Bab III RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .... 13 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika .......... 13 3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2016 ........................................... 14

Bab IV P E N U T U P ........................................................................................... 16

22


RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO

Recommend Documents