REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM INDONESIA KONTEMPORER Muhammad Azhar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Lingkar Selatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta Phone (0274) 387656, Fax (0274) 87646 E-mail:
[email protected] Abstract: The thought of Islamic politics which develops in Indonesia recently has various epistemology, either being viewed from the discourse of Islamic politics conveyed by Muslim politicians, or what contained on the basic stipulation/bylaws (AD/ART) of each party. It is a kind of plurality of Islamic political thought which is less influenced by the frame of Islamic political epistemology itself and by Islamic political paradigm which develops in Indonesia that has textual-idealistic, realistic and integral patterns. To further investigate the problem, the focus of this research was how is an ideal reconstruction of the contemporary thought of Indonesian Islamic politics? The results of the research showed that the epistemology frame of Islamic political thought that has classical and mid century pattern should be reconstructed suitable with the context of social life of 21st century, in which the interaction among Muslim community or non Muslim community has been closer each other. Of course, it needs a new theology of Islamic politics which is more tolerant and pluralistic, therefore, issues of contemporary politics related to the concept of hudûd, gender problem, muslim-non muslim positions, concept of dãrulharb, human rights, citizenship, a new relation pattern between Islam and the West, response of political philosophy on postmodernism and other issues can be responded and implemented according to the principle of Islamic politics. Keywords: Reconstruction, epistemology, thought, Islamic politics, Indonesia. Abstrak: Pemikiran politik Islam yang berkembang di Indonesia sekarang ini memiliki epistemologi yang bervariasi, baik dilihat dari wacana politik Islam yang dikemukakan para politisi muslim, maupun apa yang tertera dalam AD/ART masingmasing partai. Hal ini merupakan bentuk dari pluralitas pemikiran politik Islam yang sedikit-banyak dipengaruhi oleh kerangka epistemologi politik Islam itu sendiri dan paradigma politik Islam yang berkembang di Indonesia bercorak tekstual-idealistik, realistik dan integralistik.Untukmenelisik lebih jauh permasalahan tersebut, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana rekonstruksi yang ideal pemikiran politik Islam Indonesia kontemporer? Hasil penelitian disebutkan bahwa, kerangka epistemologi pemikiran politik Islam yang bercorak abad klasik dan pertengahan sudah saatnya untuk direkonstruksi sesuai dengan konteks kehidupan sosial abad 21, dimana interaksi antar komunitas muslim maupun non-muslim sudah saling mendekat, sudah barang tentu membutuhkan suatu teologi politik Islam baru yang lebih toleran dan pluralistik, sehingga isu-isu politik kontemporer yang berkaitan dengan konsep hudûd, masalah gender, kedudukan muslim-non muslim, konsep dãrul harb, HAM, citizenship, pola relasi yang baru antara Islam dan Barat, respon filsafat politik terhadap posmodernisme dan isu lainnya, dapat direspon dan dilaksanakan sesuai prinsip politik Islam. Kata kunci: Rekonstruksi, epistemologi, pemikiran, politik Islam, Indonesia. 71
PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, Juni 2015: 71-82 PENDAHULUAN Kerangka pemikiran politik Islam yang berkembang di Indonesia memiliki epistemologi yang bervariasi, baik dilihat dari wacana politik Islam yang dikemukakan oleh para politisi muslim maupun apa yang tertera dalam AD/ ART masing-masing partai. Pluralitas pemikiran politik Islam di Indonesia sedikit-banyaknya juga banyak dipengaruhi oleh kerangka epistemologi politik Islam sebagaimana yang telah peneliti kemukakan sebelumnya. Menurut pengamatan peneliti, paling tidak ada tiga paradigma politik Islam yang berkembang di Indonesia saat ini, yakni paradigma tekstual-idealistik, realistik dan integralistik. Meminjam kerangka epistemologi al-Jabiri, pemikiran politik Islam dengan paradigma pertama cenderung bersifat bayãnî.Paradigma kedua cenderung bercorak burhãnî, sedangkan corak ketiga merupakan perpaduan antara bayani dan burhani.Adapun nuansa epistemologi pemikiran politik Islam yang bernuansa ‘irfãnî dalam pengertian memiliki rasa empati yang tinggi terhadap problematika sosial tampaknya masih jarang dimiliki oleh politisi maupun partai Islam di Indonesia. Bila ditinjau dari perspektif bayãnî, hal ini terlihatjelasdalam AD/ ART masing-masing partai seperti: “berazas Islam”, ingin “melaksanakan syariat Islam”. Partai Islam yang secara jelas mencantumkan atau memiliki idealisme kieslaman dan kaitannya dengan penegakan syariat Islam antara lain: PPP, PBB, PKS, PKNU, PBR, PMB. Secara epistemologis, nuansa bayãnî ini tentu sedikit banyaknya dipengaruhi oleh epistemologi politik Islam seperti alMaududi, Ikhwanul Muslim.1 1
72
Muhammad Azhar, Wawasan Sosial Politik Islam Kontekstual, (Yogyakarta: UPFE UMY, 2005), hlm.337-340. Lihat Munawir Sadzali, Islam dan Tatanegara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI-Press, 1993. Lihat juga M. Din Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, (Jakarta: PT Logos
Adapun epistemologi politik yang bercorak burhãnî cenderung diwakili oleh PAN dan PKB. Perspektif pemikiran politik PAN dan PKB ini banyak dipengaruhi oleh kerangka epistemologi politik model Husein Haikal maupun Fazlur Rahman.Berdasarkan uraian tersebut, secara epistemologi politik, eksistensi PPP, PBB dan PKNU lebih dominan bercorak bayãnî, sedangkan PKS bersifat bayãnî plus burhãnî. Khusus PKS, nuansa ‘irfãnî juga sedikit lebih kentara dibanding parpol yang lain, hal ini terlihat dari empati politik PKS dalam wujud aksi sosial kemasyarakatan. Adapun PAN dan PKB lebih dominan corak burhãnî, sedangkan PMB dan PBR sejauh ini belum memiliki kejelasan epistemologis, namun bila dilihat dari asasnya, partai ini masih tergolong pada paradigma politik bayãnî. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah sebenarnya rekonstruksi yang ideal pemikiran politik Islam Indonesia kontemporer di masa depan?.Sedangkan tujuannya adalah untuk mencari jawaban yang ideal tentang rekontruksi pemikiran politik Islam yang ada di Indonesia sekarang ini. EPISTEMOLOGI POLITIK Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa corak epistemologi bayãnî cenderung bersifat tekstual, dogmatik, defensif, apologis, polemis, Wacana Ilmu, 2001).Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998). Jauh sebelum PPP, umat Islam Indonesia telah pernah melahirkan sebuah partai Islam yang bercorak bayãnî yakni Masyumi. Tentang perdebatan ideologis Islam versus Komunis, lihat Samsuri, Politik Islam Anti Komunis, Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal,(Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004). Karya ini mengemukakan salahsatu episode politik nasional di masa Demokrasi Liberal, yang memperlihatkan tentang peran Partai Masyumi yang terlibat pertarungan wacana ideologi berhadapan dengan Partai Komunis Indonesia, antara 1950-1957.
Rekonstruksi Epistemologi Pemikiran...(Muhammad Azhar) truth claim, bahkan mudah sekali terlibat dalam sikap anti agama lain dan rentan dengan kekerasan sosial. Apalagi bila tidak diperkaya dengan perspektif ‘irfãnî.Sebagai contoh kasus, PPP (Partai Persatuan Pembangunan)2 misalnya, secara epistemologis, kerangka pemikiran politik partai ini cenderung berkarakter teosentrik dan berorientasi vertikal. Pola pikir ini berdampak pada mandeknya proses perkaderan sekaligus berimplikasi pada lambannya proses regenerasi kepemimpinan dan menimbulkan kejenuhan bagi kader internal maupun umat secara eksternal. Karena berorientasi vertikal-teosentrik, politisi PPP cenderung memanfaatkan partai semata-mata sebagai alat untuk meraih kekuasaan, dan belum memiliki keseriusan dalam mengatasi permasalahan sosial, kecuali menjelang Pemilu. Ini merupakan dampak dari pemikiran politik PPP yang bercorak teosentris, kurang antroposentris. Di sisi lain kurangnya syiar, iklan politik maupun prestasi politik yang aspiratif dan artikulatif, ditambah lagi fokus perjuangan yang dinilai masih terlalu general, belum spesifik. Selain itu, sikap oposan terhadap pemerintah cenderung menyulitkan posisi PPP yang memang terlalu lama hidup pada era orde Baru yang secara politik bersikap represif terhadap Islam dan umat Islam. Masih terperangkapnya PPP dengan pola bayãnî yang sangat apologetik, 2
Pada saat pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973, partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi. Ketua sementara saat itu adalah HMS Mintaredja, SH. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973.Menurut anggaran dasarnya partai ini bertujuan untuk menegakkan dan membangun Negara Republik Indonesia atas landasan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. Pada Pemilu 1999, PPP memperoleh 58 kursi DPR.Pada Pemilu 2004, PPP kembali memperoleh 58 kursi (Lihat Wikipedia).
sloganistik dan utopis tersebut membuat PPP menjadi kurang inovatif dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam maupun usaha untuk menyejahterakan umat dan bangsa. Bukti lain dari tampilan corak bayani ini terlihat ketika para ulama PPP pada Pemilu 1999 menolak adanya Presiden perempuan. Uniknya, di saat Megawati menang dalam Pemilu 1999, Hamzah Haz sang ketua PPP bersedia menjadi wakil presiden. Di sini terlihat adanya inkonsistensi antara epistemologi dan aktualitas politik PPP, terutama yang terkait dengan kepemimpinan perempuan.Mengenai kepemimpinan perempuan ini, tampaknya pemikiran politik PPP dipengaruhi oleh pandangan al-Ghazali.3 3
Al-Ghazali mengemukakan tujuh syarat kepala negara. Ketujuh syarat itu adalah: 1) merdeka; 2) laki-laki; 3) mujtahid; 4) berwawasan luas; 5) adil; 6) dewasa; dan 7) bukan perempuan, orang buta, anak-anak, orang fasik, orang jahil dan pembeo. (Lihat al-Ghazali, al-Wajiz, juz II, Beirut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 237. Lihat juga Abu Ishâq al-Syairâzî, al-Muhâdz, juz II, hlm. 240). Menurut al-Ghazali, kaum wanita tidak berhak untuk menjabat sebagai kepala negara berdasarkan hadits Nabi: “Tidak akan sukses suatu masyarakat yang menyerahkan (untuk memimpin) urusan mereka kepada perempuan”. Tentang hadits Nabi yang melarang perempuan menjadi pemimpin tersebut, lihat dalam alBukhari, Şahîh al-Bukhârî, juz IV, hlm.228. Musnad Ahmad, juz V, hlm.38 dan 47; Sunan Turmudzî, juz III, hlm. 360. Jumhur ulama memahami hadits tersebut – juga berdasarkan QS. An-Nisâ’: 34 secara tekstual bahwa kaum perempuan dilarang menjadi baik hakim maupun kepala Negara. Mereka menyatakan bahwa menurut syara’, perempuan hanya diberi tanggungjawab untuk menjaga harta suaminya (al-Şan’ânî, Subul alSalâm, juz IV, hlm. 123; Fath al-Bârî, juz VIII, hlm. 128). Pakar hadis, Syuhudi Ismail, menjelaskan bahwa pandangan masyarakat terhadap wanita makin meningkat dan akhirnya dalam banyak hal diberi kedudukan yang sama dengan laki-laki. Al-Qur’an sendiri memberi peluang yang sama kepada kaum wanita dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai amal kebajikan. Perlu dicatat bahwa hadits tersebut disabdakan Nabi tatkala beliau mendengar penjelasan dari sahabat tentang pengangkatan seorang perempuan menjadi ratu di Persia, namanya Buwaran binti Şairawaih bin Kisrâ bin Barwayz yang ketika itu secara politik belum dianggap capable dan acceptable khususnya dalam konteks sosio-antropo-historis bangsa Arab dan Persia (Bandingkan Syuhudi Ismail, Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (Jakarta:
73
PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, Juni 2015: 71-82 Partai Islam lainnya yang bercorak bayãnî adalah PBB.4 PBB yang mewarisi romantisisme Masyumi ini, seperti PPP, secara epistemologis juga bersifat teosentris-utopis dan mencerminkan partai Islam eksklusif. Hal ini terlihat dari fokus perjuangan PBB pada ide tentang “penerapan syariat Islam”, sebuah bukti pembacaan terhadap ajaran Islam yang tekstual. Bersama partai Islam lainnya PBB juga ingin kembali menghidupkan piagam Jakarta, suatu pemikiran yang dinilai oleh banyak kalangan kurang strategis dengan kondisi bangsa yang plural (lintas agama). Dengan demikian, secara epistemologis, PBB kurang memiliki kearifan burhãniyyah dalam melihat peta politik nasional di tanah air. PBB yang sejak awal mencanangkan perjuangan politik demi penegakan syariat Islam lebih bersifat idealistik, ditengarai belum memiliki landasan epistemologis tentang “how to landize or socialize” syariat Islam dalam konteks pluralitas bangsa Indonesia (pluralisme internal
4
74
Bulan Bintang, 1994), hlm. 65; juga Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, Bandung: Mizan, 1986, hlm.314). Qasim Amin telah menulis sejarah tentang kedudukan wanita dalam pandangan Islam, dalam dua buku: Tahrîr al-Mar’ah (Kairo: tt.), hlm. 25-289; dan Al-Mar’ah al-Jadîdah (Kairo: tt.), h 3—223). Di Indonesia lahirnya UU No. 1/74 tentang perkawinan, menghendaki adanya hakim wanita. Karena itu Menteri Agama saat itu mengadakan pertemuan ulama tingkat nasional untuk membicarakan boleh tidaknya wanita menjadi hakim, dan ternyata oleh pertemuan itu - meskipun cukup alot - dapat disetujui yang ketika itu KH Ibrahim Hosen membolehkannya. Lihat Ibrahim Hosen, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Putra Harapan, 1990), hlm. 146. Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah partai politik Indonesia yang berasaskan Islam dan menganggap dirinya sebagai partai penerus Masyumi yang pernah jaya di masa Orde Lama. Partai Bulan Bintang didirikan pada 17 Juli 1998. Partai ini telah ikut pemilu selama dua kali yaitu pada Pemilu tahun 1999 dan 2004. Partai pada pemilu 2004 memenangkan suara hanya sebesar 2.970.487 pemilih (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR. Partai ini sebelumnya diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra, tokoh yang pernah menjabat Menteri Sekretaris Kabinet di massa Presiden SBY. Berikutnya MS Kaban dipilih sebagai ketua umum pada 1 Mei 2005.MS Kaban sendiri adalah Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu (lihat Wikipedia).
umat dan pluralisme eksternal bangsa). Epistemologi politik yang dianutPBB lebih dominan bayãnî ketimbang burhãnî. Dalam kaitan ini, secara epistemologis, PBB belum menawarkan kejelasan tentang relasi antara Islam dan ranah kebangsaan khususnya dalam pembumian syariat Islam di Indonesia.Maraknya demo anti RUU Pornografi memperlihatkan wujud ketidakjelasan dimaksud.Demikian pula berbagai bentuk keberatan terhadap perda-perda syariah yang dianggap masih diskriminatif, bias gender bahkan dinilai cenderung hanya sebagai media untuk meraih simpati politik dari rakyat oleh penguasa setempat.Seharusnya partai Islam semacam PBB bisa menuntaskan ketidakjelasan epistemologis dimaksud. Partai Keadilan Sejahtera (disingkat PKS atau PK Sejahtera)5 adalah salah satu partai politik berbasis Islam di Indonesia yang juga concern dengan syariat Islam.6PKS lebih dikenal sebagai partai kaum muda yang bersih dan profesional, memiliki kepedulian sosial yang relatif permanen (tidak hanya 5
6
PKS didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 9 Jumadil 'Ula 1423 H bertepatan dengan 20 April 2002. PKS merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta pada hari Senin tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1419 H bertepatan dengan 20 Juli 1998. Pada tanggal tersebut PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma’il (lihat Wikipedia). Pada 30 Mei 1999 delapan partai politik berasaskan Islam (PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Umat, Partai Ummat Islam, PPII Masyumi, PNU, PBB, dan PSII 1905) menyepakati penggabungan sisa suara (stembus accoord) hasil Pemilu 1999. Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri.Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000, delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid AlAzhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945 (lihat Wikipedia).
Rekonstruksi Epistemologi Pemikiran...(Muhammad Azhar) menjelang pemilu). PKS juga dikenal sebagai partai Islam yang memiliki manajemen partai yang relatif rapi dan terkesan sebagai partai kader, ketimbang partai massa, walaupun belakangan ini mulai memperluas basis massanya. Di awal berdirinya, PKS terkesan dengan corak partai Islam yang eksklusif, walau belakangan dengan cepat beradaptasi dengan kondisi sosiologis masyarakat Islam ala Indonesia, misalnya, kasus penetapan awal ramadhan dan hari raya yang tidak lagi diekspos sesuai dengan penetapan awal bulan di Saudi Arabia. Belakangan, PKS juga ditengarai sudah lebih nasionalis dan terbuka dengan pluralitas golongan bahkan agama. Selain itu, politisi PKS, dalam beberapa kasus tertentu, relatif mampu memberi keteladan politik yang profesional (misalnya, segera terwujudnya suksesi Presiden partai setelah yang bersangkutan meraih jabatan politik kenegaraan).PKS juga lebih berorientasi pada kualitas kinerja, ketimbang hanya berorientasi kekuasaan. Walau belakangan PKS dinilai mulai bersifat pragmatis dan haus kekuasaan, bila dilihat kecenderungan PKS berkoalisi dengan partai non-Islam (sekular) yang beda ideologi, di beberapa proses pilkada. Bahkan ada preneliti yang menilai PKS sebenarnya memiliki hidden agenda bila kelak berkuasa.Pemikiran politik model PKS ini bisa disebut sebagai perpaduan antara bayãnî, irfãnî dan burhãnî. PKS bersifat idealistik, sebagai partai berasas Islam (tekstual-teosentrik) tetapi juga berkarakter integralistik. Meniru paradigma politik Ikhwanul Muslimin tetapi sudah lebih menyesuaikan dengan konteks ke-Indonesiaan, mirip Muhammadiyah yang wahabî namun belakangan tampil dengan konsep Dakul (Dakwah kultural) yang lebih meng-Indonesia, sedangkan NU sejak awal telah memantapkan diri dengan jargon pribumisasi Islam untuk konteks Indonesia. Epistemologi politik PKS
sudah merambah ke wilayah burhãnî, tidak semata bayãnî. Jargon politik bersih dan peduli belakangan ditambah profesional merupakan kerangka epistemologi politik PKS yang relevan dengan kondisi riel bangsa Indonesia saat ini. Hal ini juga yang mendorong meningkatnya raihan kursi politik PKS baik di pentas nasional maupun daerah. Dibanding dengan beberapa partai Islam di atas, secara positioning, differenciation maupun branding, PKS merupakan satu di antara partai politik Islam yang memiliki kelengkapan tiga unsur ini, sedangkan PPP jatuh dalam branding, demikian juga PBB karena kasus MS Kaban dan Yusril yang ditengarai terlibat korupsi. Adapun PKNU pada dasarnya lebih bercorak bayãnî sebagai “partai Nahdliyyin” yang berasas Islam, namun dinilai belum memiliki kejelasan positioning politik mengingat posisi Alwi Shihab yang dikenal inklusif tibatiba beralih haluan ke wilayah bayãnîidealistik. Dalam kancah pentas politik di tanah air, eksistensi PKNU ini masih kalah pengaruh dibanding PKB. PBR (Partai Bintang Reformasi) sendiri sampai saat ini ibarat pepatah wujûduhû ka ‘adamihî. Karena tidak adanya keteladanan politik dari figur PBR seperti yang direpresentasikan oleh Kiai Zainuddin MZ maupun Zainal Maarif. Namun belakangan dengan bergabungnya beberapa aktivis ke dalam PBR dan komitmen keberpihakan pada rakyat kecil, bila dilakukan secara konstan dan konsisten akan dapat mendongkrak perolehan kursi di parlemen. Dengan demikian, ketidakjelasan epistemologi politik PBR antara idealistik menuju sosial transformatif (pola burhãnî) dewasa ini akan sangat ditentukan oleh prilaku politik PBR sendiri di masa mendatang. Bila kemunculan PKNU sebagai dampak dari “sakit hati” dengan fenomena PKB, maka PMB7 juga merupakan bentuk 7
Partai Matahari Bangsa adalah sebuah partai politikl di Indonesia yang didirikan pada 16
75
PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, Juni 2015: 71-82 kekecewaan – terutama – kalangan muda Muhammadiyah terhadap eksistensi politik PAN. Senasib dengan PKNU, maka eksistensi PMB masih harus diuji lewat Pemilu 2009 mendatang.Namun bila dilihat dari asas politik PMB yang berlandaskan Islam, maka sejauh ini eksistensi pemikiran politik PMB cenderung bersifat bayãnî. Nuansa burhãnî dan irfãnînya akan sangat ditentukan oleh kiprah politik PMB menjelang dan sesudah Pemilu 2009.Adapun PAN (Partai Amanat Nasional)8, bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN menganut prinsip non-sektarian dan non-diskriminatif. Untuk terwujudnya Indonesia baru, PAN pernah melontarkan gagasan wacana dialog bentuk negara federasi sebagai jawaban atas ancaman disintegrasi. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam mengelola sumber daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat
8
76
Desember 2006 oleh kader muda Muhammadiyah dengan azas Islam. Meskipun begitu, partai ini bukan merupakan bagian dari Muhammadiyah. Partai ini telah lolos verifikasi administrasi sekaligus verifikasi faktual di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti Pemilu 2009 dan mendapat nomer urut 18. Saat ini Ketua Umumnya dijabat oleh Imam Addaruqutni, mantan Ketum Pemuda Muhammadiyah, sedangkan Sekretaris Jendralnya adalah Ahmad Rofik, mantan Ketum IMM (lihat Wikipedia ). Dalam satu kajian politik Islam yang diadakan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah DIY, peneliti mengusulkan agar PMB lebih fokus perjuangan politiknya pada masalah Korporatisme asing yang telah dikupas secara mendalam oleh Amien Rais dalam buku terbarunya Selamatkan Indonesia. Bila PMB serius dalam masalah tersebut, hal itu sudah merupakan kontribusi yang besar bagi bangsa Indonesia di masa depan. Partai Amanat Nasional atau sering disingkat PAN adalah sebuah partai politik yang berasas: "Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam" (AD Bab II, Pasal 3 [2]). PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998 berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No. M-20. UM.06.08 tanggal 27 Agustus 2003.Ketua Majelis Penasihat Partai dijabat oleh Amien Rais,Wakil Ketua dijabat oleh Hatta Rajasa dan A.M. Fatwa (lihat Wikipedia).
benar-benar merasakan sebagai warga bangsa. PAN lebih bercorak religiusnasionalis, inklusif dan pluralistik. Partai ini oleh beberapa kalangan diharapkan dapat tampil sebagai partai alternatif terhadap Golkar. Memiliki beberapa politisi partai yang memiliki komitmen dengan clean governance. Berdasarkan visi di atas, jelas sekali bahwa secara epistemologis, pemikiran politik PAN lebih bercorak burhãnî ketimbang bayãnî. PKB9 (Partai Kebangkitan Bangsa), mirip dengan PAN juga bercorak religius-nasionalis. Berbeda dengan PAN yang mayoritas berbasis warga Muhammadiyah, maka PKB secara faktual lebih memiliki massa NU yang melimpah. Hanya saja, disebabkan seringnya terjadi konflik internal di tubuh PKB, massa yang melimpah tersebut belum sepenuhnya dapat dimobilisasi untuk memperkuat dan mengaktualisasikan visi dan misi perjuangan partai. Belakangan kharisma kepemimpinan yang dimiliki elit partai semakin memudar seiring dengan berjalannya waktu. Sejalan dengan PAN, PKB juga tampil lebih burhãnî ketimbang bayãnî, namun sangat jauh dari perspektif irfãnî karena kurangnya rasa empati terutama secara internal sesama politisi PKB. Dimensi burhãnî terlihat dari fokus perjuangan PKB sebagai green party yang memiliki concern di bidang lingkungan hidup, dan pro pada pluralisme sosial. Figur sentral Gus Dur di partai ini sudah barang tentu semakin menunjukkan bahwa PKB jauh dari kerangka epistemologi politik yang bercorak tekstual-bayãnî. 9
Partai Kebangkitan Bangsa, adalah sebuah partai politik Indonesia. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah / 23 Juli 1998 yang dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, (Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Gus Dur, A. Mustofa Bisri, A. Muhith Muzadi). Partai ini pertama mengikuti pemilu pada tahun 1999 dan pada tahun 2004 mengikutinya lagi.Partai yang berbasis kaum NU ini sempat mengajukan Gus Dur sebagai preseden yang menjabat dari tahun 1999 sampai pertengahan 2001. Pada tahun 2004, partai ini memperoleh hasil suara 10,57% (11.989.564) dan mendapatkan kursi sebanyak 52 di DPR (lihat Wikipedia).
Rekonstruksi Epistemologi Pemikiran...(Muhammad Azhar) HAMBATAN STRUKSI
AGENDA
REKON-
Adapun yang menjadi hambatan dalam upaya rekonstruksi pemikiran politik Islam Indonesia kontemporer mendatang adalah sebagai berikut: Pertama, ketidakjelasan visi para aktivis atau politisi muslim tentang adanya perbedaan mendasar antara Islam normatif-qur’ani dengan Islam historissosiologis. Secara epistemologis, warisan pemikiran politik Islam dewasa ini masih merupakan warisan epistemologi politik Islam era abad pertengahan. Umumnya aktivitas politik Islam telah eksis pada era modern, namun pada hakikatnya masih dalam bingkai modern ala Barat yang tentunya berbeda dengan kondisi riel – ekonomi, politik, sosial dan kultural - umat Islam, baik secara psikologis, sosiologis maupun historis. Selain itu, tradisi kritik epistemologis pemikiran Islam – termasuk pemikiran politik – di kalangan dunia keilmuan Islam masih belum begitu popular, kecuali yang telah dilakukan oleh segelintir pemikir, itu pun masih belum komprehensif.10 Kedua, akibat adanya kenyamanan berpolitik para aktivis atau politisi muslim dalam mempertahankan politik kekuasaan (status quo), membuat kritik epistemologi pemikiran politik Islam menjadi macet. Hal ini juga diakibatkan kecenderungan politisi muslim yang lebih berorientasi elitis, belum populis. Ketiga, adanya romantisisme politik Islam yang berorientasi masa lalu
kejayaan Islam, sehingga membuat para politisi muslim lupa dengan kondisi riel umat masa kini yang terus berubah dan menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks.11 Keempat, riset-riset keilmuan politik Islam umumnya masih sebatas penggunaan pendekatan: deskriptifanalitis, telaah teori-teori politik Islam (klasik) maupun tentang peran atau kiprah politisi atau partai Islam di berbagai negeri muslim. Sejauh ini belum ada upaya pengkajian serius yang meneliti tentang politik Islam secara lebih mendasar yakni melalui pendekatan epistemologi politik Islam, untuk melihat fundamental idea dari fenomena politik Islam yang ada, terutama di Indonesia.12 Kelima, ditengarai adanya jebakan politik penguasa seperti terlihat dalam kasus “politik Islam” komando jihad, NII, terorisme, politik kaum salafi, dan sejenisnya. Demikian pula adanya hegemoni politik dari rezim nation-state dan single-party seperti masa Orde Baru.13 Keenam, Pendidikan politik yang macet di kalangan partai Islam maupun di kalangan umat yang lebih luas membuat minimnya kaderiasi politisi muslim yang handal serta lambannya pertumbuhan civil society yang melek politik di tanah air.14 Ketujuh, gerakan sporadis politisi santri seperti kasus Poros Tengah pada Pemilu 2004 menggambarkan bahwa secara kolektif partai-partai santri belum mempertimbangkan strategi 11
10
Bandingkan dengan Hibbah Rauf Izzat tentang peran politik perempuan dalam al-Mar’ah wa al‘Amal al-Siyãsî, Ru’yah Islãmiyyah, Mesir: al-Ma’had al-‘Ãlami li al-Fikr al-Islãmî. Lihat pula kritik Arkoun terhadap kajian orientalis tentang politik Islam terutama fenomena kaum fundmentalis yang masih bersifat tekstual-filologis, yang sudah pasti melahirkan kesimpulan generalis dan mengabaikan keunikan politik Islam di masingmasing negeri muslim (lihat kritik Arkoun dalam Membongkar Wacana Hegemonik Dalam Islam dan Post Modernmisme, Surabaya: Al-Fikr, 1999, hlm.50). Bandingkan juga dengan Asma’ Muhammad Ahmad Ziyadah, Daur al-Mar’ah al-Siyãsî, Mesir: Darussalam, 2001.
12 13
14
Fenomena PPP serta beberapa parpol Islam maupun gerakan ormas Islam seperti MMI, HTI, Anshorut Tauhid, Salafi maupun kelompok Islam garis keras lainnya termasuk mewakili pandangan ini. Faktor inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. Selain penguasa lokal, dalam kasus tertentu seperti peristiwa bom Bali ditengarai adanya campur tangan intelijen asing yang ikut bermain dalam peristiwa tersebut (Bandingkan Fauzan Al-Anshari, “Dampak Eksekusi Amrozi Cs”, Republika, 8 November 2008, hlm.4. Munculnya fenomena caleg artis menggambarkan minimnya partai dari kader politik yang handal dan populis.
77
PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, Juni 2015: 71-82 jangka panjang bagi pemenangan politik Islami di negeri ini. Rumusan reformasi politik, ekonomi dan budaya masih terabaikan oleh hiruk pikuk godaan politik kekuasaan dalam meraih kursi di parlemen maupun lembaga ekskutif. Kepedulian politik kerakyatan juga ikut tergadaikan. Kedelapan, belum adanya kajian tentang upaya mencari jalan keluar mengenai intervensi kekuatan asing (korporatisme) dalam penguasaan aset sumberdaya alam Indonesia. UPAYA REKONSTRUKSI DI MASA DEPAN Berdasarkan pernyataan di atas maka upaya rekonstruksi epistemologis pemikiran politik Islam merupakan sebuah keharusan akademis. Adapun upaya rekonstruksi dan pemahaman ulang pemikiran politik Islam kontemporer Indonesia ke depan dapat mempertimbangkan beberapa hal berikut ini: 1. Reformasi politik Islam (politik santri) di Indonesia mengalami tiga fase reformasi: fase pertama berupa perumusan konstitusi (politik Masyumi). Fase kedua, gerakan pembaharuan pemikiran Islam yang dipelopori Nurcholish Madjid yang memiliki dampak politik (Islam yes, partai Islam No) yakni upaya perluasan perjuangan politik umat melalui jalur kultural, tidak sematamata melalui jalur partai politik. Fase ketiga, gerakan reformasi Indonesia yang demokratis, dipelopori Amien Rais, Gus Dur dan tokoh nasional dan mahasiswa lainnya. Ketiga fase ini merupakan tahapan perubahan praktek politik Islam di tanah air yang harus dicermati dengan baik. Maka menurut peneliti, untuk era mendatang (fase reformasi politik keempat) perlu dilanjutkan melalui perumusan epistemologi politik 78
Islam kontemporer dalam konteks keindonesiaan, agar reformasi politik yang berlangsung semakin dicermati secara lebih mendasar, bukan sekedar studi politik yang fenomenal dan karikatural. 2. Rekonstruski epistemologi politik Islam di sini bergerak dari tahapan ideologi politik ke ranah epistemologi politik Islam dalam konteks Indonesia kontemporer (meminjam kerangka teoritik Murtadha Muthahhari). Membedakan antara wawasan Islam qur’ani dengan Islam imperium (meminjam kerangka Mohammed Arkoun). Menghargai pluralitas politik dan sosial serta melakukan kritik kekuasaan politik yang “kufurkuper” dan tiranik-hegemonik (meminjam kerangka pemikiran Asghar Ali Engineer). Menjauhkan umat dari politik “hutang makna” sebagaimana yang diperjuangkan politik Islam fundamentalis yang menjadi medan apologi politik bagi umat akibat ketidakberdayaan umat dalam menjawab tantangan dunia modern. 3. Melakukan proyek integrasi epistemologi politik Islam yang bersifat sirkular antara pola bayãnî, burhãnî maupun ‘irfãnî (meminjam kerangka Muhammad Abed al-Jabiri). Uraian integrasi tersebut sebagai berikut: secara bayãnî aktualisasi politik Islam harus tetap konsisten dengan Islamic values seperti: musyawarah, keadilan, kejujuran dan kesejahteraan. Jadi lebih pada substansi ajaran Islam bukan formalitas seperti “negara Islam”, “syariat Islam”, dan sejenisnya. Namun secara burhãnî, peran politik Islam harus cermat dalam melakukan pembacaan peta problematika umat dan bangsa. Jangan sampai politisi muslim dihinggapi lima kebutaan epistemologis (buta “huruf”/literatur, buta peta sosial, buta sejarah, buta informasi atau data, dan buta hati
Rekonstruksi Epistemologi Pemikiran...(Muhammad Azhar) nurani).15 Adapun secara ‘irfãnî, politisi muslim harus memperkaya diri dengan nilai kearifan lokal (pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah melalui visi otda), nasional (komitmen pada integrasi bangsa, Pancasila dan keutuhan NKRI serta menghargai pluralitas sosial), dan global (tantangan korporatisme asing); nilai politik kesabaran (aktualisasi kinerja politik yang berorientasi jangka panjang, tanpa melupakan program politik jangka pendek); nilai keterbukaan dan kejujuran (menjadi politisi yang handal dan teladan, baik secara moral atau fatsoen politik maupun sosial yakni kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat). IMPLIKASI DARI REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI POLITIK 1. Sinergitas paradigma politik nasionalis dan religious. Secara epistemologis, integrasi ini sebagai wujud dari adanya integrasi dimensi bayãnî (idealitas-religiositas politik) dan burhãnî (realitas problem social politik nasional) dalam perspektif al-Jabiry. Jadi integrasi dua aliran pemikiran politik tersebut lambat laun akan meninggalkan epistemologi yang bercorak linier maupun paralel, yang selama ini cenderung menimbulkan saling kecurigaan ideologis-politis dan psikologissosiologis di antara kedua penganut aliran. Ide tentang perlunya koalisi antara PKS dan PDIP, misalnya, merupakan pandangan yang ideal tentunya untuk kemaslahatan bangsa di masa depan. Sebelumnya juga, pemikiran yang sama juga sebenarnya sudah dimulai adanya koalisi antara persorangan yang berbeda aliran seperti yang tercermin 15
Bandingkan dengan Mohammed Arkoun, Membongkar Wacana Hegemonik, hlm.239.
dalam model koalisi personal dalam bentuk pasangan capres-cawapres (religius-nasionalis atau sebaliknya) pada pemilu 2004, seperti pasangan: SBY-Yusuf Kalla, Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzadi, Hamzah Haz-Agum Gumelar, Amien RaisSiswono Sudirohusodo dan WirantoSholahudin Wahid. Pada pemilu 2009 nanti tradisi integrasi aliran politik di atas baik secara personal maupun institusional partai akan semakin baik untuk diteruskan dan disempurnakan. 2. Politik Islam transformatif untuk penuntasan agenda reformasi. Di sini pentingnya penekanan pada dimensi “ideologisasi”16, bukan idolaisasi, yakni upaya memantapkan dukungan konstituensi politik tanpa mengabaikan kompetensi politik. Mengedepankan dimensi kemaslahatan bangsa ketimbang ideologi nasional yang chauvinism maupun paham politik keagamaan yang sempit. Penekanan program politik yang bersifat substantif dan berorientasi pada transformasi sosial kebangsaan ketimbang formalitas atau simbol politik keagamaan maupun kebangsaan yang dikotomik. Pentingnya reformulasi dan revitalisasi paham politik keagamaan dalam kaitannya dengan penuntasan agenda reformasi bangsa. 3. Perwujudan paradigma Religious Democracy. Mengedepankan pertimbangan religiositas politik lebih dari kepentingan sikap pragmatisme politik (raihan kursi) dalam pemilu. Pemantapan integrasi antara nilai-nilai politik Islam dan Demokrasi menuju R e l i g i o u s D e m o c r a c y . 17S i n e r g i t a s 16
17
Adapun yang dimaksud dengan ideologisasi di sini adalah pentingnya peneguhan komitmen para politisi muslim dalam upaya perubahan sosial. Yusuf Qaradhawy salah seorang ulama terkenal di dunia Islam asal Qatar, dalam kunjungannya ke In donesia, memuji bangsa Indonesia karena telah berhasil mempertemukan antara Islam dan demokrasi, sesuatu hal yang langka terjadi di
79
PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, Juni 2015: 71-82 pluralitas pemikiran politik (internal) Islam maupun koalisi kebangsaan (kasus Baitul Muslimin di PDIP). Pengembangan nilai Islam dalam berdemokrasi dan penguatan institusi demokrasi. Filosofi pemikiran maupun aksi politik Islam Indonesia yang akan dikembangkan di masa mendatang bukan corak politik yang dikotomik-konfrontatif, namun lebih tepat bersifat koalitif-konstruktif, afiliatif-integratif dan substantifalokatif. 4. Politik Islam dan Tantangan Nasionalisme Indonesia. Berkaitan dengan tantangan nasionalisme Indonesia yang perlu mendapat perhatian serius, kini dan mendatang antara lain: problem kemiskinan, KKN, golongisme atau politik aliran, dominasi mayoritas, daerahisme, penyelarasan antara globalisasi dan nasionalisme.18 Tantangan lainnya yang masih akan dihadapi para politisi muslim antara lain pentingnya untuk membangkitkan kembali sumber daya nurani bangsa, pemasyarakatan budaya damai, fenomena bermunculannya perdaperda syariat (lebih baik digunakan pendekatan sosialisasi perda syariah dengan pola “kapsul” ketimbang model “tablet”), masalah sektor riel atau mikro ekonomi dimana perspektif ekonomi syariah bisa dijadikan alternatif, perjuangan panjang dalam upaya penegakan prinsip kesetaraan gender, penyelamatan anak dan generasi muda bangsa, pemantapan demokrasi (kualitas elit politik dan sistem kepartaian, upaya melahirkan legal drafting yang kualitatif, pemantapan prinsip kesetaraan semua warga negara di mata hukum), etika seni dan budaya yang jauh dari pornografi, upaya pelestarian
18
80
belahan kawasan Islam lainnya terutama di Timur Tengah. Lihat, “Tantangan Berat Nasionalisme”, Kompas, 27 Oktober 2008, hlm. 1,15, 22.
lingkungan hidup, pemasyarakatan semangat preventif dan edukatif di semua lini kehidupan, bukan sematamata judikatif dan pemberian sanksi. 5. Partisipasi politik aktif untuk perdamaian global. Perluasan agenda politik keislaman dalam konteks globalisasi (tantangan korporatisme) maupun pemanfaatan potensi sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa. Pengembangan wawasan politik keagamaan dan kebangsaan yang memiliki korelasi dengan upaya perdamaian dunia (world peacebuilding). 6. Politik Islam di bidang legal drafting. Secara lebih spesifik lagi tantangan riel bagi perjuangan politik umat di masa mendatang tidak terlepas dari kemampuan politisi muslim untuk lebih memaksimalkan lagi perjuangan politik melalui proses legal drafting. Sebagai contoh kasus, tentang bagaimana melegalkan fatwa MUI maupun aspirasi umat Islam lainnya hingga pada level penetapan undang-undang. Dengan demikian pemerintah dan politisi memiliki landasan yuridis dalam bertindak – terhindar dari tuduhan pelanggaran HAM – untuk menindaklanjuti hasilhasil fatwa maupun aspirasi lainnya. Dalam konteks ini, penyiapan dan pemberdayaan politisi muslim yang ahli dalam bidang legal drafting menjadi sebuah keniscayaan. Kriteria, misalnya, tentang aliran sesat berdasar pada al-Qur’an dan tafsir serta hadis yang sahih hingga dla’if, kecuali yang maudlu’. Standar Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup. Standar rukun Islam yang lima (syahadat, salat, puasa, zakat dan haji)19 dan sejenisnya, melalui 19
Standarisasi tersebut bisa menjadi acuan bagi umat Islam atas beberapa isu yang kontroversial, misalnya tentang kalimat syahadat yang berbeda dengan yang sudah ada, salat menghadap ke timur atau membelakangi ka’bah (konteks umat Islam Indonesia), penentuan puasa di luar ru’yah
Rekonstruksi Epistemologi Pemikiran...(Muhammad Azhar) akomodasi dan partisipasi pendapat dari berbagai ormas maupun segmen Islam lainnya. Berbagai kriteria di atas dirumuskan dalam bentuk draft RUU lalu diundangkan melalui proses legislasi di parlemen, sehingga dapat menjadi rujukan nasional di kemudian hari. Dengan demikian, kontroversi yang berkepanjangan antar kelompok yang pro HAM dengan umat Islam yang merasa tercemari akidah dan syariat keagamaannya dapat diakhiri, sekaligus menghindarkan umat dan bangsa ini dari kekerasan ideologis maupun politik dan fisik sebagaimana tercermin dari konflik antar ormas FPI dan AKKB di Monas, maupun berbagai kekerasan agama di daerahdaerah. Jadi yang dilindungi tidak hanya HAM-nya kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, misalnya, tetapi juga HAM-nya mayoritas umat di negeri ini. Sebelum dilakukan legalitas kriteria keagamaan itu harus melalui proses panjang debat keagamaan di antara sesama umat Islam termasuk melibatkan kelompok minoritas seperti Ahmadiyah. KESIMPULAN Mengakhiri pembahasan ini perlu peneliti kemukakan di sini bahwa secara umum, kerangka epistemologi pemikiran politik Islam yang bercorak abad klasik dan pertengahan sudah saatnya untuk direkonstruksi sesuai dengan konteks kehidupan sosial abad 21, dimana interaksi antar komunitas muslim maupun nonmuslim sudah saling mendekat, yang sudah barang tentu membutuhkan suatu teologi politik Islam baru yang lebih toleran dan pluralistik. Dengan demikian, perspektif ini berimplikasi pada pentingnya pemaknaan secara baru terhadap konsep-konsep politik Islam dan hisab, zakat dan pajak dalam satu kesatuan yang tak terpisah, ibadah haji sebagai cermin penyembahan berhala, dan sebagainya.
yang terkait dengan pelaksanaan “syariat Islam” kembali pada pola Makkiyyah (meminjam analisis Abdullahi Ahmed An-Na’im) ketimbang pola Madaniyyah; atau dengan mengembangkan perspektif ideal moral dan legal spesifik (kerangka analisis Fazlur Rahman) ketimbang penggunaan paradigma qaţ’iyyat dan zhanniyyat semata.Demikian pula pentingnya mempertajam kajian dimensi tãrikhiyyah (meminjam kerangka Mohammed Arkoun) terhadap semua studi keislaman, termasuk di dalamnya studi tentang politik Islam. Perubahan paradigma di atas mengandaikan pentingnya cara pandang baru tentang isu-isu politik Islam kontemporer yang berkaitan dengan konsep hudûd, masalah gender, kedudukan non-muslim, konsep dãrul harb, HAM, citizenship, pola relasi yang baru antara Islam dan Barat, respon filsafat politik terhadap posmodernisme, dan isu lainnya. Dengan demikian sudah saatnya disusun kerangka epistemologi politik Islam baru yang diawali dengan basis Islamic studies yang baru pula.Hal ini berbanding lurus dengan perlunya penyusunan kurikulum serta kamus politik Islam yang baru – didahului oleh Kamus Islam atau Ensiklopedi Islam versi terbarukan tentunya. Tak kalah pentingnya adalah perlunya pengkajian ulang terhadap pola studi politik Islam yang dilakukan oleh orientalis yang masih banyak bersifat generalis dan positivistik dalam melihat fenomena politik Islam di tengah komunitas–minoritas maupun mayoritas-di negeri-negeri muslim. Kritik ideologi–sudah tentu melalui telaah epistemologi-pembangunan yang bercorak modernism,capitalism dan developmentalism sudah sangat mendesak untuk dilakukan.Di sinilah letak tanggungjawab moral dan politik para pemikir dan aktivis politik Islam, khususnya di tanah air. 81
PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, Juni 2015: 71-82 DAFTAR PUSTAKA Anshari, Fauzan.2008. Dampak Eksekusi Amrozi Cs,Republika, 8 November 2008. Arkoun, Mohammed. 1999.Membongkar Wacana Hegemonik Dalam Islam dan Post Modernmisme, Surabaya: Al-Fikr. Azhar, Muhammad. 2005.Wawasan Sosial Politik Islam Kontekstual, Yogyakarta: UPFE UMY. Effendy, Bahtiar. 1998.Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina. Hosen, Ibrahim. 1990.Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Putra Harapan. Ismail, Syuhudi. 1994. Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (Jakarta: Bulan Bintang. Izzat, Hibbah Rauf. tt.Peran Politik Perempuan dalam al-Mar’ah wa al-‘Amal al-Siyãsî, Ru’yah Islãmiyyah. Mesir: al-Ma’had al-‘Ãlami li al-Fikr al-Islãmî. Kompas.Tantangan Berat Nasionalisme, 27 Oktober 2008. Sadzali, Munawir. 1993.Islam dan Tatanegara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UIPress. Shihab, Quraish. 1986.Wawasan al-Qur’an, Bandung: Mizan. Syamsuddin, M. Din. 2001.Islam dan Politik Era Orde Baru, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu. Ziyadah, Asma’ Muhammad A. 2001.Daur al-Mar’ah al-Siyãsî, Mesir: Darussalam.
82
