Rekayasa Sistem Pemilihan: Kemungkinan dan Jebakan

Oleh Alan Wall dan Mohamed Salih

Rekayasa Sistem Pemilihan: Kemungkinan dan Jebakan

Sebuah Terbitan NIMD Knowledge Centre

Indonesia - Aceh tempat pemungutan suara (2006)

Indonesia - Aceh tempat pemungutan suara (2006)

Oleh Alan Wall dan Mohamed Salih


1

Sebuah Terbitan NIMD Knowledge Centre

Indonesia - tempat pemungutan suara (2005)

Daftar Isi 1 Pengantar

5

2 Rekayasa Sistem Pemilihan: Kemungkinan dan Jebakan

6

2.1 Apakah Rekayasa Pemilihan Itu?

6

2.2 Istilah Dasar dan Penggolongan

6

2.3 Apakah Tujuan Sistem Pemilihan Itu?

8

2.4 Sistem Pemilihan Apakah yang Terbaik?

8

2.5 Persoalan Khas dalam Masyarakat Terbelah atau Pasca-Konflik

10

2.6 Kemurungan Pasca-Kolonial

10

3

2.7 Apakah Proses Pengembangan atau Reformasi Sistem Pemilihan Tepat-Guna itu?

11

2.8 Stakeholder dalam Reformasi Sistem Pemilihan

13

2.9 Beberapa Isu Penting bagi Partai Politik

16

3 Bacaan Lebih Lanjut

18

4 Tentang Penulis

19

5 Tentang NIMD

20

Lampiran Sistem Pemilihan di Negara-negara Mitra NIMD

21

Kolofon

24

NIMD Knowledge Centre

4


1

Pengantar

5

Mengadopsi suatu sistem pemilihan merupakan salah satu keputusan terpenting yang dapat melibatkan setiap partai politik di dalamnya. Mendukung atau memilih suatu sistem yang tidak tepat-guna mungkin bukan hanya mempengaruhi tingkat perwakilan yang diraih sebuah partai, melainkan juga mungkin mengancam keberadaan partai itu sendiri. Tetapi faktor-faktor manakah yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suatu sistem pemilihan yang tepat-guna? Penerbitan ini memberikan suatu pengantar bagi berbagai sistem pemilihan yang ada di seluruh dunia, beberapa studi kasus singkat tentang reformasi sistem pemilihan yang mutakhir dan beberapa petunjuk praktis bagi partai politik yang terlibat dalam pengembangan atau reformasi sistem pemilihan. Setiap sistem pemilihan didasarkan pada nilai-nilai tertentu, dan masing-masing memiliki beberapa keuntungan dan kerugian umum, namun keuntungan dan kerugian itu mungkin tidak terjadi secara konsisten dalam lingkungan sosial dan politik yang berbeda. Tidak ada sistem pemilihan ideal yang cocok dengan setiap lingkungan. Tetapi semua sistem itu memang mempunyai satu hal yang sama: bagi suatu proses pengembangan atau reformasi sistem pemilihan yang berhasil dan berkesinambungan, adalah penting melibatkan masyarakat seluas mungkin, dan bukan semata-mata sebagai urusan elite yang berkuasa.


Alan Wall dan Mohamed Salih

2

erekayasa Sistem M Pemilihan:Kemungkinan dan Jebakan

6

2.1 Apakah Rekayasa Pemilihan Itu?

dilaksanakan.

Istilah ‘rekayasa pemilihan’ semakin banyak dipakai untuk menggambarkan pengembangan dan implementasi

Sistem pemilihan dapat digolongkan dengan cara

ketentuan-ketentuan konstitusional dan legal untuk

berbeda, tetapi biasa untuk memilah-milahnya ke dalam

kerangka kerja sistem pemilihan yang ditargetkan

empat kategori yang luas. (Lihat tabel 1)¹

guna mencapai tujuan-tujuan kemasyarakatan tertentu. Semakin banyak ‘rekayasa’ yang dilakukan, semakin

Masing-masing contoh sistem pemilihan ini dapat

besar kemungkinan perwujudannya memberikan hasil

mempunyai banyak varian atau jenis, dan kekhususan

yang tidak selalu sesuai dengan yang dimaksudkan

varian ini akan mempunyai pengaruh yang berarti dan

semula. Dalam demokrasi-demokrasi baru, ciri-ciri budaya

berbeda atas hasil sistem dan perilaku partai politik.

dan sistem kepartaian yang belum mapan, dan kerumitan

Sebagai contoh, bagi Representasi Proporsional

sistem pemilihan yang sering timbul sebagai akibat

berdasarkan Daftar, sebagian kecil di antara kekhususan

keharusan berkompromi demi penyelesaian rezim pasca-

yang penting adalah sebagai berikut:

konflik atau pasca-otoriter, dapat meningkatkan keadaan

• Besaran (magnitude) distrik: berapa banyak wakil

yang tak dapat diperkirakan ini.

yang dipilih dari setiap wilayah pemilihan? Semakin kecil besaran distrik, kemungkinan semakin kurang

Apa saja konsep-konsep dan tujuan-tujuan kunci yang terkandung dalam rekayasa pemilihan? Apa yang perlu disadari partai-partai politik ketika terlibat dalam reformasi

proporsional sistem itu, dan sering semakin sedikit partai yang mungkin mendapatkan wakil. • Ambang batas (threshold): adakah suatu persentase

konstitusional dan legal yang berorientasi pada sistem

suara minimum yang harus diraih sebuah partai

pemilihan – dan dalam menilai saran-saran para ahli

untuk dipertimbangkan dalam alokasi posisi wakil

mengenai rekayasa pemilihan ini?

dan diperhitungkan atas dasar seluruh negara atau dalam setiap wilayah pemilihan? Tiadanya ambang

2.2 Istilah Dasar dan Penggolongan

batas atau ambang batas yang rendah mungkin masih

Suatu ‘sistem pemilihan’ biasanya dimengerti sebagai

memberikan perwakilan bagi partai-partai pinggiran

aturan yang menentukan bagaimana suara yang diperoleh

atau yang merepotkan, tetapi mempertahankan

oleh partai politik atau calon-calon akan diterjemahkan ke

proporsionalitas yang luas. Ambang batas yang

dalam wakil-wakil (kursi) dalam suatu badan perwakilan,

lebih tinggi mungkin secara berarti mengurangi

dan interaksi antara ‘sistem pemilihan’ tersebut dan

proporsionalitas dan mengarahkan sistem perwakilan

perilaku partai. Tulisan ini memusatkan diri pada

dikuasai partai besar dan menghilangkan partai-partai

persoalan tersebut. Di sini kita tidak berurusan dengan

kecil.

persoalan struktur negara yang bertalian dengan ‘sistem

• Bagaimana ‘suara’ didefinisikan: apakah suara

pemilihan’ itu – seperti presidensialisme dalam berbagai

yang sah saja? Atau semua suara? Ataukah

bentuknya versus parlementarianisme, dan paham

pertikaian pasti terjamin akan terjadi karena kita lupa

satu-kamar (unikameral) versus dua-kamar (bikameral) dalam perwakilan; juga tidak berurusan dengan siapa

mendefinisikannya? • Apakah daftar calon partai ‘tertutup’ – partai yang

yang berhak untuk bersaing atau memberikan suara

memutuskan urutan calon untuk dipilih? Atau apakah

dalam pemilihan, atau persoalan-persoalan teknis tentang

daftar itu ‘terbuka’, para pemilih mempengaruhi

bagaimana dan dengan badan-badan apa pemilihan itu

siapa yang terpilih, sehingga ada kemungkinan

¹ Penggolongan ini didasarkan pada penggolongan yang digunakan dalam Electoral System Design: the New International IDEA Handbook, Andrew Reynolds, Ben Reilly dan Andrew Ellis, International IDEA, Stockholm, 2005.

timbul perpecahan akibat persaingan dari dalam untuk

dengan persentase lebih besar atau lebih kecil dari total

memperebutkan suara di antara calon-calon pada daftar

suara.

sebuah partai, tetapi secara teoritis akuntabilitas lebih besar bagi para pemilih oleh mereka yang dipilih? • Rumusan matematis apakah yang dipakai untuk

Variasi itu, dan kemungkinan kombinasinya, tidaklah terbatas. Selalu ada cara lain untuk melakukan sedikit

mengubah suara menjadi kursi? Berbagai kemungkinan

perubahan atas suatu sistem. Tetapi semakin rumit sistem

rumusan – menggunakan kuota atau hasil bagi (quotient)

itu, semakin kurang dapat diramalkan efeknya.

– akan mempengaruhi penyebaran kursi di antara partai, yang secara berbeda dapat menguntungkan partai 7

Tabel 1: Penggolongan Sistem Pemilihan

Golongan

Ciri-Ciri Utama

Contoh Sistem

Contoh Negara

Pluralitas/Mayoritas Plurality/majority

Dipilih untuk menduduki jabatan dalam suatu wilayah pemilihan, dengan satu calon atau banyak calon, yang harus memenangi jumlah tertinggi suara yang sah, atau dalam beberapa varian, mayoritas suara yang sah, dalam wilayah pemilihan itu.

First Past The Post (FPTP)

India, Kenya, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat

Block Vote (BV) dan Party Block Vote (PBV)

Laos, Syria (BV) Singapura (sebagian), Kamerun (PBV)

Alternative Vote (AV)

Australia (Majelis Rendah), Fiji

Sistem-Sistem Dua Putaran

Prancis, Iran, Haiti, Mali

Menggunakan wilayah pemilihan dengan banyak anggota, wakil yang dipilih untuk satu wilayah pemilihan kurang lebih ditentukan oleh bagian suara yang diperoleh partai atau calon yang memenuhi syarat di wilayah itu.

Representasi Proporsional berdasarkan Daftar (Daftar Tertutup)

Kamboja, Nikaragua, Afrika Selatan, Swedia

Representasi Proporsional berdasarkan Daftar (Daftar Terbuka)

Kolombia (pilihan Terbuka atau Tertutup), Denmark, Indonesia, Belanda

Single Transferable Vote (STV)

Australia (Majelis Tinggi), Irlandia, Malta.

Upaya menggabungkan keuntungan dari sistem pluralitas/ mayoritas (atau yang lain) maupun sistem representasi proporsional, dengan beberapa wakil dipilih di melalui setiap sistem ini – dari jenis apa saja. Sistem-sistem tersebut memungkinkan terpilihnya wakil bagi partai atau calon yang bukan memperoleh suara tertinggi di suatu wilayah pemilihan. Sistem-sistem tersebut, MMP atau Paralel, secara sengaja dimaksudkan agar perwakilan secara umum dalam perbandingan yang proporsional atas bagian suara masing-masing partai.

Mixed Member Proportional (MMP)

Bolivia, Jerman, Hongaria, Lesotho, Venezuela

Paralel

Jepang, Pakistan, Filipina, Senegal

Sistem dari berbagai jenis yang tidak sesuai dengan golongan-golongan di atas.

Single Non Transferable Vote (SNTV)

Afghanistan, Yordania, Vanuatu

Representasi Proporsional (PR)

Sistem-sistem Campuran (atau sistem Anggota Tambahan)

Lain-lain

Modified Borda Count

Nauru

Limited Vote

Gibraltar, Spanyol (Majelis Tinggi)



Memecah Suara di Israel Pada 1996 Israel beralih dari suatu sistem parlementer tradisional yang menggunakan representasi proporsional dan memperkenalkan pemilihan perdana menteri secara populer langsung yang dilakukan serentak dengan

inklusif dengan cakupan kelompok-kelompok masyarakat yang luas; • membantu memajukan pengawasan parlemen atas kegiatan eksekutif; dan • jadilah inovatif dalam menemukan solusi atas kekurangan-kekurangan masa lalu yang dirasakan.

pemilihan parlemen, dengan maksud untuk memperkuat 8

kekuasaan eksekutif dan mengurangi pengaruh partaipartai kecil terhadap pemerintah. Akibatnya, para pemilih

Kiranya jelas bahwa mungkin terdapat pertikaian di antara banyak tujuan ini, dan suatu keputusan perlu diambil tentang tujuan terpenting bagi setiap negara pada tahap

memecah hak pilih mereka: banyak pemilih pendukung

perkembangan politik dan sosialnya. Sering tidak tercapai

partai arus utama lalu memberikan suara mereka untuk

kesepakatan tentang hal ini – berbagai partai politik

calon perdana menteri dari partai yang sebelumnya mereka dukung, tetapi memilih suatu partai pinggiran

dan kelompok kepentingan politik dan sosial yang lain mungkin sekali berbeda gagasan mengenai tujuan-tujuan yang perlu diberikan prioritas lebih tinggi. Beberapa

dalam pemilihan parlemen. Akibatnya, terpilihlah seorang

pertikaian yang potensial adalah:

perdana menteri yang tidak mempunyai dukungan suara

• menjamin efektivitas pengaruh pemilih yang seimbang

terbanyak dalam parlemen, dan meningkatkan perwakilan

dengan mendorong terwujudnya partai-partai politik yang koheren;

– dan pengaruh – bagi partai-partai kecil.

• menciptakan pemerintah yang akuntabel namun

2.3 Apakah Tujuan suatu Sistem Pemilihan?

• menjaga sistem bersifat sederhana, namun tidak

memberikan perwakilan yang berbasis luas; Penyebab efek yang tidak dapat diramalkan ini untuk sebagian terletak pada kenyataan bahwa setiap sistem pemilihan merupakan sekumpulan kompromi dalam mencoba meraih serangkaian tujuan sosial-politik yang banyak di antaranya tidak saling mendukung. Beberapa

khawatir untuk melakukan pembaharuan; • menyeimbangkan kebutuhan akan solusi jangka pendek dengan pertimbangan stabilitas jangka panjang; • memelihara kemudahan mengakses dengan

di antara kemungkinan tujuan yang dipunyai sistem

membangun sistem pemilihan baru berdasarkan

pemilihan dapat digambarkan sebagai berikut:

sistem pemilihan di masa lalu, tanpa dibatasi oleh

• membantu terciptanya perwakilan yang efektif,

ketentuan-ketentuan historisnya.

sehingga semua kelompok masyarakat mempunyai kemampuan mengakses posisi-posisi politik; • mengurangi kerumitan, sehingga pemilihan dapat diakses oleh para pemilih; • bersikap realistis dan berkesinambungan dalam

Dalam upaya mencapai suatu gabungan tujuan tidak ada sistem pemilihan yang dapat bebas nilai. Suatu pilihan harus diambil tentang nilai mana yang terpenting – dengan menerima kenyataan bahwa pilihan apapun yang

hubungan dengan kemampuan finansial, teknis, dan

diambil, berbagai kekuatan politik mungkin secara relatif

administratif sebuah negara;

lebih diuntungkan dan yang lain secara relatif dirugikan.

• mendorong konsiliasi (hidup secara damai), kerjasama, dan tindakan saling menguntungkan antara pelaku

2.4 Sistem Pemilihan Apakah yang Terbaik?

politik;

Sesungguhnya tidak ada. Setiap lingkungan pemilihan

• mendorong para pemilih untuk mempengaruhi siapa yang mewakili mereka; • meningkatkan persepsi publik akan keabsahan parlemen dan pemerintah;

mempunyai faktor-faktor yang berbeda untuk diperhitungkan dan negara-negara mempunyai prioritas berbeda di antara tujuan-tujuan yang bersaing. Ada faktor dan pelajaran umum yang dapat diterapkan

• membantu pembentukan pemerintah yang efektif;

dari pengalaman negara lain, namun masih terbuka

• memajukan suatu sistem dengan partai-partai politik

kemungkinan untuk memperdebatkan apakah rekayasa

yang koheren atau padu; • memajukan akuntabilitas pemerintah dan wakil-wakil yang dipilih terhadap publik; • mendorong pertumbuhan partai-partai politik yang

pemilihan merupakan suatu seni atau ilmu. Setiap jenis sistem pemilihan mempunyai keuntungan atau kerugian umum tertentu – yang bisa atau tidak bisa terwujud pada setiap lingkungan tertentu – dan barangkali dapat

memenuhi tujuan yang digambarkan di atas sampai suatu

yang secara potensial kurang diuntungkan seperti

tingkat yang lebih besar atau lebih sedikit, tetapi tidak

perempuan dan etnis minoritas.

selalu dengan hasil yang paling dikehendaki. Berikut ini beberapa contoh.

Memperkenalkan setiap sistem pemilihan yang baru, kecuali kalau dipersiapkan secara berhati-hati, dapat

Sistem pluralitas/mayoritas (plurality/majority system),

menimbulkan kebingungan, yang mengakibatkan hasil

terutama yang bekerja dengan distrik pemilihan anggota

yang kurang menguntungkan seperti tingginya tingkat

tunggal, secara umum dianggap:

suara yang cacat (misalnya pemilihan regional/lokal pada

• lebih memungkinkan suatu pemerintah yang akuntabel

2007 di Skotlandia) atau tantangan terhadap legitimasi

dan responsif sebagai akibat adanya hubungan

pemilihan (seperti di Fiji pada 2000 – lihat studi kasus).

langsung antara pemilih dengan wakil; • mengarahkan sistem kepartaian menjadi sedikit partai yang berbasis luas; dan • menghasilkan pemerintah yang lebih kuat karena lebih

Defragmentasi Sistem Kepartaian di Kolombia Sistem kepartian di Kolumbia bercirikan sangat banyaknya

sedikit partai yang efektif sehingga berarti semakin

partai yang secara relatif lemah dan dominasi perwakilan oleh

kecil keperluan membentuk koalisi sesudah pemilihan.

satu partai. Beban kesalahan atas kenyataan ini ditimpakan

Meskipun demikian, beberapa studi empiris mutakhir

pada sistem pemilihan – suatu sistem pemilihan proporsional

menunjukkan bahwa demokrasi atau perwakilan di

dengan daftar tertutup yang di luar kebiasaan, membolehkan

negara-negara dengan sistem distrik anggota tunggal

partai mengajukan banyak sekali daftar calon dalam setiap

tidak memberi kepuasan yang lebih besar. Di negara-

distrik pemilihan. Secara praktis hasilnya adalah bahwa

negara yang partai-partai politiknya berbasis kedaerahan, harapan akan konsentrasi partai mungkin tidak terpenuhi

sistem pemilihan bekerja lebih menyerupai sebuah sistem

di bawah sistem pluralitas/mayoritas – seperti di India

Single Non Transferable Vote (SNTV) ketimbang sebagai

dan Malaysia. Sebaliknya, legislatif dengan sedikit

sistem Representasi Proporsional. Hanya calon teratas dari

anggota, sistem pluralitas/mayoritas dapat sama sekali

setiap daftar calon yang mempunyai peluang untuk terpilih,

menyapu bersih perwakilan “oposisi” (sebagai contoh di Seychelles). Sistem representasi proporsional pada umumnya

yang mendorong politik berbasis tokoh dan persaingan merebut suara yang sangat kuat di dalam partai, sehingga menimbulkan fragmentasi partai.

dianggap: • baik untuk memungkinkan power sharing (sama-sama mendapat bagian dalam kekuasaan); • menghasilkan lebih banyak partai yang efektif,

Pada 2003 Kongres di Kolumbia mereformasi sistem pemilihan. Reformasi tersebut menetapkan bahwa setiap

sehingga memungkinkan beragam pandangan diwakili

partai hanya dapat mengajukan satu daftar calon dalam setiap

dalam institusi-institusi parlementer; dan

daerah pemilihan. Daftar ini dapat tertutup atau terbuka,

• diyakini sebagai penyebab pemerintah kurang akuntabel dan kurang stabil.

dengan ambang batas 2% suara bagi partai untuk mendapat alokasi kursi, dan diperkenalkan suatu formula yang berbeda

Meskipun demikian, sistem representasi proporsional

untuk mengalokasikan kursi bagi partai. Reformasi tersebut

bisa sangat mungkin mengurangi jumlah partai politik

juga menguntungkan partai yang memperoleh bagian

(terutama jika besaran distrik rendah, atau ambang batas tinggi seperti di Mozambik), atau mempertahankan

suara lebih besar. Dalam pemilihan berikutnya pada 2006,

dominasi oleh satu partai di dalam kebudayaan

terjadi defragmentasi partai yang mencolok sebagaimana

tertentu (misalnya Afrika Selatan). Sistem representasi

terlihat pada tingkat nasional, kampanye bergeser menuju

proporsional dapat menciptakan akuntabilitas wakil

persaingan antar-partai ketimbang di dalam partai, dan jumlah

individual yang tinggi kalau daftar calon partai ‘terbuka’ bagi pilihan para pemilih. Akan tetapi, langkah ini mungkin

pemilih yang memberikan suara untuk alternatif daftar tertutup

juga mempunyai akibat samping yang mengurangi

dapat mengindikasikan pergeseran menuju pilihan politik

kemungkinan terpilihnya perwakilan kelompok-kelompok

yang berbasis kebijakan partai.


9


Indonesia: Mencari Lebih Banyak Akuntabilitas dalam Sistem Multipartai Selama 30 tahun lebih kekuasaan Presiden Suharto di Indonesia, hanya tiga partai politik yang diperbolehkan

10

• pendekatan sentripetal (gerakan menuju ke pusat) – yang landasan teorinya beranggapan bahwa pengelolaan konflik sebaiknya didorong dengan mengadakan sistem pemilihan berbasis insentif ke arah penggabungan suara. Pendekatan ini mendukung

ada, yang masing-masing dianggap mewakili suatu

sistem pemilihan yang menguntungkan kesepakatan

sektor dalam masyarakat. Liberalisasi aturan pemilihan

antara partai-partai politik sebelum pemilihan umum,

pasca-Suharto menampilkan 21 partai yang memiliki wakil dalam parlemen hasil pemilihan 1999, dan para pemilih

seperti dalam alternative vote systems. Pendekatan ini juga mendukung aturan pemilihan yang membutuhkan ‘penyebaran’ dukungan geografis atau etnis yang

tidak mengetahui siapa yang mewakilinya. Kenyataan

kasatmata untuk keberhasilan pemilihan (misalnya

ini secara luas diyakini (terutama di antara partai-partai

sistem pemilihan presiden di Nigeria dan Indonesia).

besar) sebagai terlampau banyak partai, dan mempunyai pengaruh negatif atas akuntabilitas. Aturan partisipasi

Para pengeritiknya mencatat bahwa pendekatan ini secara potensial kurang inklusif dalam perwakilan dan relatif rumit.

diperbaiki seadanya dan besaran distrik dikurangi untuk pemilihan 2004 – yang masih menghasilkan 16 partai yang diwakili dalam parlemen nasional (sebagai akibat adanya basis kekuasaan regional bagi beberapa partai). Para

Setiap pendekatan ini telah memiliki peluang untuk menjadikan negara-negara sebagai laboratorium percobaan, dan masing-masing telah memiliki hasil yang tak diharapkan.

pemilih masih tidak mengetahui siapa yang mewakilinya. 2.6 Kemurungan Pasca Kolonial Dalam upaya mengurangi jumlah partai pada pemilihan 2009, kriteria partisipasi kembali diperbaiki seadanya, dan

Di negara-negara yang muncul dari kolonialisme, atau dengan pengaruh lain dari luar yang kuat, ada tekanan yang besar untuk mengadopsi sistem pemilihan negara

hal ini mungkin dilakukan kembali untuk 2014. Metode

kolonial atau negara mentor. Hal ini tidak hanya penting

alternatif untuk mencapai pengurangan jumlah partai yang

pada periode tak lama setelah kemerdekaan. Malah

efektif dan memperkuat hubungan pemilih/wakil – seperti ambang batas perwakilan dan reformasi proses seleksi calon – belum dipertimbangkan secara serius.

sering pengadopsian itu didukung oleh elite terpelajar negeri yang bersangkutan, yang banyak di antaranya memperoleh pendidikan tinggi di negara kolonial atau negara mentor, dan mungkin sudah sangat terbiasa dengan sistem pemilihan yang diterapkan di negeri itu. Maka:

2.5 Persoalan Khas dalam Masyarakat Terbelah atau Pasca-Konflik

• negara-negara bekas jajahan Inggris di Afrika pada umumnya mengadopsi sistem pemilihan first past the

Ada dua pendekatan besar yang bersaing dalam

post (sistem yang pertama melewati garis finis), artinya

rekayasa pemilihan bagi masyarakat yang memiliki

siapa yang memperoleh suara terbanyak langsung

polarisasi etnis, agama, sosial atau regional yang berarti,

jadi pemenang sebagaimana dianut dalam sistem

atau di tempat yang baru saja terjadi konflik: • pendekatan consociational – yang landasan teorinya

pemilihan anggota parlemen di Inggris. • negara-negara bekas jajahan Prancis di Afrika sering

beranggapan bahwa pengelolaan konflik sebaiknya

mengikuti model Prancis seperti sistem pemilihan dua

didorong dengan menjamin setiap kelompok

putaran dan pelaksanaan pemilihan oleh kementerian

pembelahan yang mungkin ada memperoleh perwakilan dalam institusi-institusi pemerintahan. Fokusnya pada negosiasi power sharing pascapemilihan. Pendekatan ini cenderung mengembangkan sistem pemilihan berdasarkan representasi proporsional. Para pengeritiknya mencatat adanya kecenderungan potensial terjadinya fragmentasi partai dan perwakilan pandangan yang ekstrim; dan

negara. • Papua New Guinea mengadopsi kembali sistem pemilihan pemberian suara alternatif model Australia; dan • beberapa negara CIS mengikuti kepemimpinan Rusia yang dulu menggunakan sistem pemilihan paralel.

Berkaitan dengan kondisi-kondisi sosial dan politik,

Sistem Pemilihan dan Etnisitas: Pengalaman Fiji

seperti kedewasaan partai politik, ukuran atau besarnya

Menyusul kudeta yang dilancarkan oleh kelompok

parlemen, pengetahuan pemilih, pendanaan partai, dan ketidakberpihakan administratif, perlu disadari bahwa

nasionalis etnis Fiji pada 1987, pada 1996 Fiji meminta

negeri (bekas) penjajah atau negeri mentor tidak pernah

bantuan ahli internasional untuk merekayasa ketentuan

sama dengan keragaman demokrasi-demokrasi yang

konstitusional dan hukum baru tentang pemilihan. Tujuan

baru muncul. Sistem first past the post telah menghasilkan

penting yang ingin dicapai agar selanjutnya dapat terwujud

dominasi satu partai di bagian-bagian Afrika yang berbahasa Inggris (seperti di Lesotho pada awal 1990-an)

stabilitas demokrasi dan keselarasan antara penduduk asli

dan pemilihan presiden dalam dua putaran mempunyai

Fiji dan orang-orang Fiji Keturunan India, dan memudahkan

potensi mengarahkan pusat konflik multi-etnis ke dalam

hak-hak politik bagi minoritas penduduk Fiji Keturunan

konflik yang serius antara dua kubu etnis (seperti di

India di pulau itu.

Benin). Pilihan secara sadar dengan mempertimbangkan kondisi-

Nasehat sentripetalis (lihat paragraf 2.5) yang paling sering

kondisi khusus di suatu negara dan bukan sekadar

dikemukakan, menghasilkan sistem pemilihan alternatif

karena keterpikatan pada kebudayaan tertentu, riil atau

yang sangat asing bagi budaya politik negeri itu, yang

dibayangkan, merupakan basis yang jauh lebih stabil untuk memilih suatu sistem pemilihan yang tepat-guna. 2.7 Apakah Proses Pengembangan atau Reformasi Sistem Pemilihan Tepat-Guna itu? Ada banyak cara berbeda yang dapat digunakan untuk mengembangkan atau mereformasi sistem

diperkenalkan untuk menggantikan sistem first past the post yang mereka warisi dari Inggris ketika merdeka. Dalam pemilihan umum 1999 yang berlangsung kemudian Partai Fiji Keturunan India memenangi mayoritas kursi dalam parlemen dengan kurang dari sepertiga berupa

pemilihan. Satu persoalan dasar untuk diputuskan

suara preferensi pertama. Preferensi yang disepakati

adalah apakah proses reformasi perlu mencakup

sebelum pemilian umum antara Partai Fiji Keturunan India

reformasi besar-besaran atas hubungan-hubungan

dengan partai-partai penduduk asli Fiji menyumbang

tata kelola (governance) dalam masyarakat, atau hanya menyangkut persoalan sistem pemilihan. Hal lain adalah

sebagian besar bagi kemenangan ini, tetapi pengaruh dari

menentukan pada tingkat mana suatu reformasi yang

kesepakatan ini tidak mudah dimengerti oleh banyak orang

disepakati seharusnya ditanamkan – apakah berupa

yang memilih partai-partai penduduk asli Fiji tersebut.

proses peninjauan (review) konstitusional ataukah berupa proses peninjauan hukum (undang-undang). Berbagai kepentingan politik yang berbeda kemungkinan

Percobaan kudeta yang gagal dari kelompok nasionalis

mempunyai pandangan berbeda mengenai apakah hasil

Fiji pada 2000, berakibat jatuhnya pemerintah pimpinan

proses reformasi yang diusulkan adalah mengikat atau

orang-orang Fiji Keturunan India. Salah satu akibat

hanya sebagai pertimbangan bagi pemerintah – dan

percobaan kudeta itu adalah perekayasaan kembali sistem

berbagai metodologi reformasi mungkin lebih disetujui bagi salah satu di antara posisi-posisi ini.

pemilihan yang diharapkan selanjutnya ‘membentengi’ mayoritas etnis Fiji di parlemen – yang bertentangan

Suatu persoalan sangat penting adalah siapa yang

dengan hasil, yang semula dimaksudkan demikian dengan

mendorong dan siapa yang mengelola proses reformasi

memperkenalkan sistem pemberian suara alternatif.

sistem pemilihan. Menyerahkan hal ini di tangan suatu kelompok yang terlampau sempit, terutama yang dekat

Kemudian ada lagi satu kudeta yang berhasil pada 2006.

dengan elite yang berkuasa, mungkin akan mendapati

Jika ada persaingan antar-etnis yang sudah berjalan lama,

proses reformasi sistem pemilihan terhalang oleh

perubahan sistem pemilihan pada dirinya tidak selalu

penundaan sampai sejauh tidak ada peluang reformasi

memadai untuk memudahkan power sharing.

untuk dilaksanakan selama siklus pemilihan yang sedang berjalan. Pengembangan koalisi luas untuk reformasi, yang mencakup kelompok-kelompok civil society, sering memberikan basis yang lebih efektif untuk mempengaruhi agenda dan jadwal reformasi pemilihan ketimbang satu partai yang bertindak sendiri. Secara


11


resmi melibatkan publik menyampaikan pandangannya,

• penyelidikan independen yang ditugaskan secara

menyelenggarakan dengar pendapat dan lokakarya

khusus (seperti Satuan Tugas Pemilihan di Afrika-

publik, dan membuat laporan yang jelas tentang proses

Selatan, Komisi Independen tentang Sistem Pemberian

itu, mungkin memperluas masukan bagi dan dukungan

Suara di Inggris, dan Komite Teknis Reformasi

terhadap reformasi sistem pemilihan, meskipun ada

Pemilihan di Zambia);

reformasi sistem pemilihan yang berdampak positif tanpa

• menggunakan badan independen reformasi hukum

melakukan ini semua.

yang sudah ada (seperti penyelidikan oleh Komisi Hukum Kanada pada 2003);

12

Kecuali bagi reformasi yang didorong dari luar, seperti

• komisi atau penyelidikan oleh parlemen. Komisi macam

yang dibutuhkan sebagai bagian dari penyelesaian pasca-

ini bisa berupa badan dengan tugas permanen tentang

konflik yang dimungkinkan oleh bantuan internasional,

persoalan pemilihan (seperti Komite Bersama Tetap

metodologi yang mungkin direkomendasikan atau

tentang Urusan Pemilihan di Australia atau Komisi

diamanatkan bagi reformasi sistem pemilihan meliputi:

Dalam Negeri DPR di Indonesia) atau komite-komite

• cara demokrasi langsung, seperti referendum atau

sementara; dan

konsultasi populer (seperti yang dipakai untuk

• diskusi-diskusi di dalam atau antar-partai di dalam

menyetujui perubahan-perubahan di Selandia Baru)

legislatif (seperti di Meksiko dan Kolumbia).

atau kongres atau konvensi yang secara khusus dipilih;

Afrika Selatan: Sistem Pemilihan Bukanlah Persoalan Utama Seperti yang disyaratkan oleh konstitusinya, pada 2002

anggota campuran demi meningkatkan hubungan antara

Afrika Selatan membentuk suatu penyelidikan independen

pemilih dan wakil seraya memelihara inclusiveness itu.

yang resmi untuk meninjau sistem pemilihannya dan

Laporan kelompok minoritas merekomendasikan untuk

merekomendasikan suatu perbaikan. Kerangka acuan

mempertahankan sistem pemilihan yang ada. Hingga kini

penyelidikan itu menjelaskan bahwa peninjauan harus

sistem itu tidak diubah.

mempertimbangkan sistem yang berlaku setara dengan setiap alternatif yang diusulkan. Ada ketidaknyamanan

Sistem pemilihan itu sendiri bukan persoalan yang

di kalangan masyarakat mengenai kaitan antara wakil

menimbulkan banyak perdebatan publik di Afrika Selatan.

dan pemilih, yang dianggap oleh sementara orang

Persoalan yang lebih menonjol adalah ketentuan tentang

sebagai akibat sistem Representasi Proporsional Daftar

perpindahan partai (floor crossing) – yang memungkinkan,

Tertutup, dengan provinsi sebagai unit pemilihan terkecil.

di bawah kondisi tertentu, calon yang dipilih dari daftar calon

Bagaimanapun, sistem pemilihan secara umum dianggap

satu partai menyeberang ke partai lain atau membentuk

telah bekerja dengan baik, terutama ketika dikaitkan

partai baru selama masa jabatannya. Para penentang

dengan peranan penting yang diambil oleh partai terbesar

menyatakan bahwa hal ini mengacaukan proses perwakilan,

karena persyaratan internal untuk melibatkan semua pihak

terutama dalam mempertahankan perwakilan yang

(inclusiveness) dalam seleksi calon. Laporan kelompok

sebanding dengan suara yang diperoleh dalam pemilihan

mayoritas dalam penyelidikan resmi itu merekomendasikan

terakhir. Akan tetapi tantangan terhadap ketentuan tentang

untuk menjalankan sistem representasi proporsional dengan

perpindahan partai ternyata tidak berhasil.

2.8 Stakeholder dalam Reformasi Sistem Pemilihan

proses konsultasi yang pada akhirnya diperdebatkan

Reformasi sistem pemilihan berkaitan dengan pergeseran

dan disepakati dalam parlemen menjadi undang-undang

kekuasaan yang disebabkan oleh disain atau pola

pemilihan baru dan pengumumannya.

pemilihan, dan seperti halnya dengan semua pergeseran kekuasaan, bisa menciptakan pergolakan politik dan

Pengalaman menunjukkan bahwa sering timbul masalah

ketidakstabilan, khususnya dalam kasus ketika sistem

serius dalam reformasi sistem pemilihan ketika cabang

politik yang berlaku berimpit dengan ketidakadilan

eksekutif melakukan campur tangan dalam proses

struktural yang sudah berurat berakar. Karena banyaknya

konsultasi, atau mengungkapkan pendapat yang

stakeholder atau pemangku kepentingan dalam reformasi

berlebihan dalam meramalkan hasil proses konsultasi

sistem pemilihan yang melibatkan berbagai persoalan

sungguhpun proses itu belum dimulai. Kasus-kasus

dan kepentingan yang bersaing, membuat reformasi

campur tangan eksekutif dalam reformasi atau rekayasa

menjadi inklusif berarti bahwa suatu ruang politik bagi

sistem pemilihan mengingatkan pada rejim satu partai

partisipasi stakeholder harus dengan sengaja diciptakan.

atau rejim yang tergolong sangat didominasi oleh

Walaupun tidak realistis untuk membayangkan bahwa

kekuasaan eksekutif. Dalam kasus seperti itu, oposisi –

semua stakeholder akan sepakat terhadap semua agenda

yang didukung oleh para aktivis demokrasi dan hak-hak

reformasi, fakta bahwa pertarungan isu-isu diperdebatkan

asasi manusia dan sejumlah tokoh pembentuk pendapat

secara terbuka, sebagaimana seharusnya dilakukan

umum, legislator, para pengamat pemilihan di tingkat

dalam masyarakat yang demokratis, akan membuat hasil

regional, sub-regional dan internasional – kemungkinan

akhir transparan dan bahkan dapat diterima oleh mereka

besar akan melakukan protes dan menjuluki proses itu

yang menentang aspek-aspek tertentu reformasi itu.

sebagai kooptasi dan bukan partisipasi.

Sebagai contoh, sistem pemilihan menentukan kinerja

Kebutuhan akan suatu agenda reformasi sistem pemilihan

partai dan peluang untuk menang dalam pemilihan,

yang inklusif mengharuskan untuk menerapkan suatu

dan dengan ini berarti berkemampuan memegang

pendekatan dengan banyak stakeholder. Pendekatan ini

kekuasaan, serta membentuk dan mengontrol sumber

memberi perlindungan terhadap kemungkinan monopoli

daya dan personil pemerintahan. Sikap partai politik

agenda, proses, dan hasil reformasi sistem pemilihan oleh

terhadap sistem pemilihan dibentuk oleh apakah sistem

beberapa kelompok kepentingan dengan kemungkinan

yang diadopsi memberinya keuntungan ketimbang

meniadakan hak-hak orang lain, sehingga mengakibatkan

para pesaingnya. Biasanya, partai-partai politik lebih

sekurang-kurangnya penolakan terhadap reformasi dan

menyukai mempertahankan sistem pemilihan yang

kekerasan politik dalam keadaan paling buruk.

menguntungkannya dan berkampanye untuk mereformasi sistem yang tidak menguntungkannya.

Beroperasi di dalam suatu kerangka kerja suatu agenda reformasi sistem pemilihan merupakan

Tabel berikut (nomor 2, halaman 14-15) ini

pengejawantahan demokrasi, dengan jalan mana

menggambarkan para stakeholder utama dalam

skenario pemecahan banyak masalah diperbincangkan

reformasi sistem pemilihan dan peranan mereka dalam

dalam cara yang transparan dan partisipatoris. Hasilnya

proses reformasi pemilihan. Bagaimanapun, tabel itu

lebih berkesinambungan ketimbang hasil agenda

bisa memberi kesan bahwa masing-masing stakeholder

reformasi sistem pemilihan yang berbasis sempit,

bekerja dalam isolasi satu sama lain, dengan setiap

terlepas dari kenyataan betapa pun sehatnya teknis

kelompok melindungi kepentingannya selama proses

penyelenggaraannya.

berlangsung dan karenanya mencoba menjamin bahwa sistem pemilihan yang disukainya menang atas yang lain. Sebetulnya para stakeholder itu sering berinteraksi. Misalnya, di beberapa negara Presiden atau Perdana Menteri, meminta nasehat dari Badan Pengelola Pemilihan (di Indonesia bernama Komisi Pemilihan Umum atau KPU), meminta Ketua Parlemen untuk mengajukan rancangan undang-undang (seperti halnya untuk suatu reformasi pemilihan atau referendum) sebelum dimulai


13


Tabel 2: Stakeholder yang Penting dalam Reformasi Sistem Pemilihan

No.

Stakeholder

Peranan dalam Reformasi Sistem Pemilihan

1

Eksekutif

Walaupun pada sebagian besar negara Anggota Parlemen dapat memprakarsai rancangan undang-undang, di negara-negara yang dicirikan sebagai dominasi cabang Eksekutif, Perdana Menteri atau Presiden, dengan berkonsultasi dengan Ketua Parlemen, bekerja sama dengan parlemen untuk menggerakkan proses reformasi sistem pemilihan.

2

Badan Pengelola Pemilihan (BPP) Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum atau KPU

Badan Pengelola Pemilihan bisa merupakan bagian suatu kementerian atau badan pemerintahan lain, sebagai badan independen, atau cangkokan antara keduanya. Jika BPP merupakan bagian dari aparat pemerintah, maka kemungkinan terkait erat dengan agenda reformasi sistem pemilihan pemerintah. Jika BPP merupakan badan independen, seharusnya berada di luar politik partai dan tidak berpihak (non-partisan) dalam menentukan hasil konsultasi menuju reformasi sistem pemilihan. Adalah lazim bagi BPP memberi nasehat teknis tentang dampak reformasi yang mungkin diambil, dan bisa menyediakan anggota atau bantuan sekretariat kepada setiap komite atau komisi resmi yang diangkat untuk meninjau sistem pemilihan. Badan itu juga dapat diberi fungsi seperti mengawasi dan mengkoordinasikan sumbangan berbagai stakeholder, menyiapkan jadwal dan dokumentasi yang perlu, dan mengembangkan strategi informasi kepada publik tentang proses reformasi.

3

Partai Politik

Demokrasi yang kuat dan berkesinambungan tergantung pada partai politik yang berfungsi secara efektif. Partai merupakan pelaku penting dalam menggabungkan beragam kepentingan, merekrut dan menampilkan calon-calon, dan mengembangkan persaingan usul-usul kebijakan yang diajukan kepada rakyat untuk dipilih. Dalam sebuah demokrasi, partai politik tidak tergantikan dalam persaingan terbuka dalam pemilihan.

4

Tokoh pembentuk pendapat umum atau opinion leader (seperti tokoh agama, inteligensia, pemimpin tradisional, dan mantan kepala negara)

Kelompok ini dapat membawakan suara akal sehat dan sikap yang tidak berlebih-lebihan ke dalam proses reformasi sistem pemilihan. Peran ini penting, khususnya pada masa-masa krisis dan peralihan.

5

Kelompok kepentingan khusus (seperti perempuan, pemuda, golongan tua dan kawasan geografis yang kurang terwakili)

Kelompok kepentingan yang khusus mengartikulasikan agenda dan kepentingan kelompok yang bersangkutan dan membantu agar agenda dan kepentingan itu dapat dipertimbangkan.

6

Media dan sektor informasi

Media dan sektor informasi membantu pembentukan suatu lingkungan reformasi sistem pemilihan yang transparan melalui penyediaan informasi. Media dan sektor informasi memainkan peran sebagai watch dog atau ‘anjing penjaga’ dalam proses reformasi pemilihan.

7

Kelompok lobi demokrasi dan hak-hak asasi manusia.

Kelompok-kelompok lobi untuk demokrasi dan hak-hak asasi manusia memainkan peran penting dalam memastikan bahwa isu-isu hak-hak asasi manusia mendapatkan perhatian yang cukup.

8

Ahli pendidikan kewarganegaraan

Para ahli pendidikan kewarganegaraan membantu dalam proses pendidikan publik tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara. Mereka juga menyumbang bagi pembentukan kesadaran dan pengertian publik atas isu-isu sistem pemilihan.

9

Golongan minoritas (seperti kelompok etnis, agama, kawasan demografis minoritas)

Dalam masyarakat majemuk, artikulasi kepentingan minoritas memainkan peran penting. Peran timbal-balik antara kaum minoritas dan kelompokkelompok dominan menentukan apakah masyarakat akan memiliki stabilitas atau konflik terus-menerus.

14

No.

Stakeholder

Peranan dalam Reformasi Sistem Pemilihan

10

Ahli hukum tata negara/pemilihan/ sistem pemilihan

Reformasi sistem pemilihan dan hukum dan aturan yang bertalian dengannya merupakan elaborasi ketentuan-ketentuan konstitusional. Pembentukan suatu komite teknis yang terdiri atas para ahli untuk memberi nasehat tentang soal-soal kontroversial yang mungkin timbul dalam reformasi sistem pemilihan akan mempunyai banyak manfaat. Menjamin konsistensi antara konstitusi dan undang-undang yang melengkapinya akan menghilangkan suatu penyebab pertikaian politik yang mungkin terjadi di masa depan. Kedua, disain sistem pemilihan pada dasarnya suatu proses teknis yang ditentukan oleh konsultasi politik. Mengetahui keuntungan dan kerugian dalam teori dan praktik sistem pemilihan yang diperdebatkan adalah esensial, dan keahlian tentang isu-isu ini harus tersedia. Para ahli ini mungkin diambil dari BPP, atau, dalam hal independensi BPP diragukan, dari sumber-sumber independen yang lain.

11

Ahli sensus dan pengukur tanah (surveyors)

Peran dari ahli sensus dan pengukur tanah menjadi penting ketika reformasi sistem pemilihan yang dimaksudkan mencakup pembatasan, perubahan konstituensi atau pembentukan konstituensi baru. Di mana dan bagaimana batas-batas konstituensi dibuat selalu mempunyai kemungkinan keuntungan atau kerugian bagi partai-partai politik. Daripada menyerahkan persoalan ini pada ketrampilan manipulatif kepara politisi, para ahli sensus, yang bekerja sebagai teknisi, diharapkan membantu proses pembuatan batas-batas konstituensi secara absah.

12

Legislatif

Peran legislatif dalam proses reformasi sistem pemilihan adalah mengambil prakarsa hukum atau kebijakan untuk proses itu dan memusyawarahkan dan menjadikannya sebagai ketentuan hukum sesudah konsultasi terpenuhi.

13

Masyarakat umum

Karena tujuan utama reformasi sistem pemilihan adalah menjamin partisipasi, inclusiveness (mengikut-sertakan semua kelompok), dan integritas, maka sasaran akhirnya ditujukan pada kepentingan masyarakat umum (para pemilih). Alasan penting lain mengapa publik harus dilibatkan melalui lembaga-lembaga yang mewakilinya, dan juga melalui arus informasi secara terus-menerus, adalah untuk menopang kepercayaan publik terhadap politik.


15


2.9 Beberapa Isu Penting bagi Partai Politik

kekuatan relatif masing-masing partai akan tetap

partai-partai politik jika mereka terlibat dalam diskusi atau

sama di bawah sistem pemilihan baru. Sistem

negosiasi tentang kerangka kerja konstitusional atau

pemilihan baru menciptakan formasi partai yang baru,

hukum bagi sistem pemilihan.

dalam sistem dan perilaku.

1 Tetaplah bersifat obyektif sepenuhnya mengenai 16

6 Jangan berharap bahwa sistem kepartaian dan

Memahami beberapa isu penting akan membantu

7 Pertimbangkan dengan hati-hati tingkat fleksibilitas

hal-hal yang dapat membantu bagi apa yang

yang cocok bagi aturan sistem pemilihan,

dianggap sebagai kepentingan partai untuk jangka

erutama berapa banyak detil perlu tercantum

waktu tertentu. Ada banyak contoh perubahan

dalam instrumen tingkat tinggi seperti konstitusi.

pemilihan yang didukung partai ternyata kontra-

‘Membentengi’ ketentuan pemilihan dalam konstitusi

produktif bagi kepentingan partai itu, atau yang tidak

dapat menempatkannya di luar jangkauan kekuatan

disadari perbedaan pengaruhnya dalam jangka

yang jahat, tetapi dapat membuat implementasi, dan

pendek dan jangka panjang. Pikirkanlah bagaimana

terutama suatu reformasi yang diperlukan kemudian,

sistem itu mempengaruhi partai ketika berada di luar

jauh lebih sukar.

kekuasaan, dan juga ketika sedang berkuasa. 8 Belajarlah dari pengalaman yang meliputi seluruh 2 Sebuah sistem pemilihan memberikan

dunia dengan mengambil banyak nasehat – baik

kemudahan, dan bukan faktor yang menentukan.

dari sumber-sumber yang berorientasi praktis

Sistem pemilihan dapat membantu mengarahkan

maupun akademis. Seperti halnya dengan banyak

demokratisasi, tetapi tidak dapat menjamin dan

konsultan, setiap ‘ahli’ disain pemilihan mempunyai

memastikannya.

sistem kesukaannya sendiri dan terbatas pada pengalamannya.

3 Sadarilah bahwa sistem pemilihan didasarkan pada nilai-nilai. Tidak ada satu sistem pemilihan pun yang

9 Pertimbangkan suatu proses reformasi sistem

sempurna – masing-masing mempunyai sekumpulan

pemilihan yang tepat-guna – siapa yang

kecondongan yang berbeda dan akan selalu melayani

mendorongnya dan siapa yang berpartisipasi. Sistem

beberapa tujuan lebih baik daripada yang lain.

pemilihan mempengaruhi seluruh masyarakat, dan bukan hanya para pelaku politik. Melibatkan keahlian

4 Sadarilah manfaat kesederhanaan. Sistem

civil society dan membangun koalisi reformasi dengan

pemilihan yang sederhana lebih dapat diramalkan

civil society dapat mengisi kekosongan pengetahuan

pengaruhnya, mungkin kurang memakan biaya

dan kapabilitas politik, dan menciptakan dukungan

dalam pelaksanaannya, dan lebih mudah dianalisis

reformasi yang berbasis luas.

dan disesuaikan di masa depan untuk kekurangankekurangan yang jelas terlihat. Kesederhanaan itu

10 Pertimbangkan implikasi semua aspek dari

juga memberi manfaat berupa transparansi. Jika

sistem. Suatu sistem yang terlihat sederhana di

para pemilih kurang mengerti bagaimana sistem

atas permukaan mungkin mempunyai dampak yang

memperlakukan suaranya, mereka kecil kemungkinan

berarti yang tersembunyi dalam detil. Misalnya,

menerima hasilnya. Memperkenalkan sekaligus banyak

bagaimana proses untuk menentukan batas-batas

perubahan sistem pemilihan dan aturan baru untuk

distrik pemilihan dalam distrik anggota tunggal atau

pemberian suara bisa mempunyai pengaruh yang

sistem yang berdasarkan besaran (magnitude) distrik

sangat membingungkan.

yang rendah, dan berapa besar ambang batas bagi perwakilan dalam sistem representasi proporsional.

5 Jangan berharap bahwa sistem pemilihan yang di

Rincian seperti itu dapat mempunyai dampak yang

masa lalu memberikan keberhasilan bagi sebuah

sangat besar atas peluang suatu partai untuk berhasil

partai akan terus memberikan hasil yang serupa

dalam pemilihan.

dalam suatu masyarakat yang lebih terbuka. Sistem yang menguntungkan partai terbesar mungkin menguntungkan suatu partai terbesar berbeda di bawah persaingan yang lebih terbuka.

11 Bermain-main di sekitar pinggiran sebuah sistem

13 Berhati-hatilah untuk mengalah terhadap sindrom

dengan “perbaikan” kecil hanya membangkitkan

‘rumput tentangga lebih hijau’. Setiap sistem

tanggapan serupa dari pemain politik yang lain.

pemilihan yang lain mungkin sebetulnya tidak lebih

Tindakan ini dapat menyebabkan sistem pemilihan

baik ketimbang sistem pemilihan yang ada. Sistem

bukan hanya menjadi sangat rumit, melainkan juga

pemilihan yang ada mungkin tidak sempurna, tetapi

menjauh dari hasil yang diinginkan oleh serangkaian

boleh jadi merupakan suatu kompromi yang agak

amandemen yang kelihatannya kecil tapi dengan arah

tepat-guna. Memodifikasi sistem yang ada mungkin

berlawanan oleh kekuatan-kekuatan politik dengan

merupakan opsi yang lebih baik daripada mulai lagi

gagasan berbeda dari kepentingan diri sendiri.

dengan suatu jenis sistem yang berbeda.

12 Pertimbangkan biaya finansial dan ketrampilan

14 Bersabarlah. Hasil sepenuhnya suatu sistem

– baik bagi negara maupun bagi partai dalam

pemilihan mungkin tidak berlangsung dengan benar

menjamin agar sistem pemilihan yang diusulkan dapat

selama putaran pemilihan pertama atau bahkan kedua

diimplementasikan secara baik dan tepat. Apakah

yang memakai sistem tersebut.

sistem pemilihan dapat dibuat berkesinambungan? Sadarilah bahwa beberapa sistem yang tampak

15 Optimisme berlebihan bisa mendatangkan

sederhana dan tidak mahal – seperti sistem pluralitas/

kekecewaan ketika tujuan yang diharapkan tidak

mayoritas yang didasarkan pada distrik anggota

secara langsung diraih oleh perubahan dalam sistem

tunggal – mungkin mengandung biaya finansial yang

pemilihan (misalnya, mengharapkan pengurangan atau

tersembunyi, masalah dalam implementasi secara

penambahan jumlah partai yang efektif). Harapan yang

efektif, dan kesukaran bagi partai.

sedang-sedang saja dapat membantu untuk lebih memusatkan kembali perhatian pada implementasi sistem baru itu daripada bersandar pada pembuatan aturan baru sebagai jalan keluar.

Daftar Pemeriksa bagi Reformis Sistem Pemilihan Ketika mengembangkan sistem pemilihan yang baru atau mereformasi sistem yang ada, periksa apakah indikatorindikator berikut ini telah tercapai:

• Apakah semua kemungkinan skenario pemilihan telah dianalisis pada waktu sistem itu dikembangkan? • Apakah sistem itu mendorong terbentuknya partaipartai yang stabil dengan kapasitas untuk persaingan

• Apakah sistem itu didasarkan pada prioritas yang jelas tentang nilai-nilai yang ingin dikembangkan dan tujuantujuan yang ditargetkan untuk dicapai? • Apakah sistem itu dapat dijalankan dalam konteks negeri itu sekarang dan yang diperkirakan timbul di masa depan? • Apakah sistem itu memajukan proses peredaan dan tindakan mendamaikan konflik yang cocok dengan lingkungan negeri itu? • Apakah sistem itu sederhana dan cukup jelas bagi para pemilih untuk memahami bagaimana wakil-wakil dipilih? • Apakah sistem itu menyediakan suatu kerangka kerja bagi persaingan pemilihan yang hasilnya akan

antar-partai secara berarti? • Adakah cukup tersedia sumber daya ketrampilan teknis, administratif dan finansial untuk membuat sistem itu berkesinambungan? • Apakah para pemilih diberikan pengaruh yang cukup untuk percaya bahwa keikutsertaan mereka dalam pemilihan bermanfaat? • Adakah kesepakatan tersebar luas bahwa sistem itu dikembangkan melalui suatu proses yang sah? • Apakah sistem menguntungkan banyak sudut pandang politik dan kelompok-kelompok sosial? • Adakah suatu proses yang jelas dan sah untuk menilai kinerja sistem dan mengembangkan setiap perbaikan yang diperlukan?

dianggap sah?


17


3

Bacaan Lebih Lanjut

18

Bahan Referensi Umum

Buku tentang Isu Disain Sistem Pemilihan Tertentu

Norris, Pippa, Electoral Engineering: Voting Rules

Secara Rinci

and Political Behaviour, Cambridge University Press,

Curtice, John dan Phil Shively, Who Represents Us Best:

Cambridge, 2004. Tersedia di Internet pada

One Member or Many? Centre for Research into Elections

http://ksghome.harvard.edu/~pnorris/Books/Electoral%20

and Social Trends Working Paper No. 79, Oxford,

Engineering.htm

September 2000. Tersedia di Internet pada http://www.crest.ox.ac.uk/papers/p79.pdf

Reynolds, Andrew, Ben Reilly, dan Andrew Ellis, Electoral System Design: The New International IDEA Handbook,

Grofman, Bernard dan Robert Stockwell, Institutional

International IDEA, Stockholm, 2005. Tersedia di Internet

Design for Plural Societies: Mitigating Ethnic Conflict and

untuk di-download dalam format Acrobat pada

Fostering Stable Democracy, Centre for the Study of

http://www.idea.int/publications/esd/upload/ESD_full_

Democracy, University of California Irvine, Paper 0001,

with%20final%20changes%20inserted.pdf

2001. Tersedia di Internet pada http://repositories.cdlib. org/cgi/viewcontent.cgi?article=1075&context=csd

The ACE Knowledge Network, sumber daya pemilihan Internet pada http://www.aceproject.org http://www.

Horowitz, Donald L., Electoral Systems and Their Goals:

aceproject.org Di dalamnya terdapat seksi ensiklopedia

a Primer for Decision-Makers, Centre on International

yang berfokus pada sistem-sistem pemilihan di

Cooperation, New York University, 2003. Tersedia di

http://aceproject.org/ace-en/topics/es

Internet pada http://www.cic.nyu.edu/archive/pdf/ E6ElectoralSystemsHorowitz.pdf Larserud, Stina dan Rita Taphorn, Designing for Equality: Best Fit, Medium Fit and Non-Favourable Combinations of Electoral Systems and Gender Quotas, International IDEA, Stockholm, 2007. Tersedia di Internet pada http://www.idea.int/publications/designing_for_equality/ upload/Idea_Design_low.pdf Taagepera, Rein, Designing Electoral Rules and Waiting for an Electoral System to Evolve, Paper for Constitutional Design 2000 Conference, Kellogg Institute, University of Notre Dame, 1999. Tersedia di Internet pada http://kellogg.nd.edu/events/pdfs/taageper.pdf


4

Tentang Penulis

19

Alan Wall

Mohamed Salih

Alan Wall berpengalaman selama 20 tahun dalam

Mohamed Salih adalah guru besar di bidang Politik

administrasi pemilihan dan sebagai penasehat demokrasi.

Pembangunan di Institute for Social Studies (ISS) di

Pada awal 2007 ia menerima fellowship selama tiga

Den Haag, Belanda, dan di Departemen Ilmu Politik

bulan di NIMD. Ia penulis-pendamping Handbook of

Universitas Leiden. Ia penulis buku African Democracies

Electoral Management Design (International Institute for

and African Politics (Pluto, London, 2001) dan penulis-

Democracy and Electoral Assistance, Stockholm, 2006),

pendamping buku Political Parties in Africa: Challenges

dan sejak 1998 menjadi penyumbang pada Proyek ACE

to Sustained Multi-party Democracy in Africa (International

(Administration and Cost of Election) yang tersedia di

Institute for Democracy and Electoral Assistance,

internet. Antara 1984 dan 1994 ia memegang berbagai

Stockholm, 2007). Profesor Salih juga editor buku

posisi manajemen pada Komisi Pemilihan Australia.

African Political Parties: Evolution, Institutionalization and

Kemudian ia mengelola operasi IFES di Azerbaijan

Governance (Pluto, London, 2003) dan African Parliaments

pada 1999 dan di Indonesia antara 2000 dan 2004. Ia

between Government and Governance (Palgrave/

juga pejabat senior Perserikatan Bangsa-bangsa untuk

Macmillan, New York, 2005, cetak ulang 2006).

pemilihan di Slovania bagian Timur pada 1996 dan di Nigeria pada 1998, dan sebagai penasehat pada pemerintah Afrika Selatan untuk pemilihan pemerintah lokal pada 1995. Sejak 2005 ia menjadi Direktur untuk wilayah Indonesia (country director) pada Democracy International untuk bantuan pemilihan pemerintahan lokal dan program jajak pendapat, dan juga membantu peninjauan sistem pendaftaran pemilih di Irak dan Ukraina.



5

Tentang NIMD

20

Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) merupakan sebuah organisasi yang diprakarsai oleh partai-partai politik di Negeri Belanda dengan kegiatan yang diabdikan bagi partai-partai politik di demokrasidemokrasi baru. Didirikan pada 2000 oleh tujuh partai (CDA, PvdA, VVD, GroenLinks, D66, CU dan SGP²), NIMD bekerja sama dengan lebih dari 150 partai politik dari 17 negara di Afrika, Amerika Latin, Asia, dan Eropa Timur. NIMD mendukung prakarsa bersama partai-partai untuk memperbaiki sistem demokrasi di negeri mereka masing-masing. NIMD juga mendukung pengembangan kelembagaan partai-partai politik, dengan membantu partai-partai itu mengembangkan program partai dan membantunya dalam upaya meningkatkan hubungan dengan organisasi civil society dan media. Dalam waktu relatif singkat, NIMD telah menerima pengakuan internasional atas karyanya. Keunikan karakter NIMD sebagai prakarsa pertama antara partai-partai yang memerintah dan yang beroposisi di Negeri Belanda dan metoda kerja yang khas yang dikembangkannya sejak berdiri, telah memberikan sebuah contoh di Eropa dan menyebabkan meningkatnya permintaan akan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman NIMD. Tulisan yang berjudul Rekayasa Sistem Pemilihan: Kemungkinan dan Jebakan ini merupakan penerbitan dari Pusat Pengetahuan NIMD. Didirikan pada 2007, lembaga itu mengumpulkan dan menyingkapkan keahlian dan informasi mengenai demokratisasi di seantero dunia dengan referensi khusus pada partai-partai politik. www.nimd.org

²C DA: Partai Kristen Demokrat; PvdA: Partai Buruh; VVD: Partai Liberal; GroenLinks: Partai Kiri-Hijau; D66: Partai Demokrat Liberal; CU: Partai Persatuan Kristen; SGP: Partai Reformasi Negara.

Lampiran

Sistem Pemilihan di Negara-Negara Mitra NIMD Seperti yang berlaku pada Agustus 2008

21

Negara Afghanistan

Kamar Pertama

Kamar Kedua

Presiden

Single Non Transferable Vote

-

Sistem Dua Putaran

◆ 2004 ¹

Bolivia

Proporsional Anggota Campuran (First Past the Post dan Representasi Proporsional Daftar Tertutup) ◆ 1996 ²

Daftar Partai Suara Terbanyak ³

Sistem Dua Putaran 4

Georgia

Paralel (Representasi Proporsional Daftar Tertutup dan Sistem dua Putaran)

-

Sistem Dua Putaran

Ghana

First Past the Post

-

Sistem Dua Putaran

Guatemala

Representasi Proporsional Daftar Tertutup

-

Sistem Dua Putaran

Indonesia

Representasi Proporsional Daftar Terbuka ◆ 2004 5

Tunggal dan Suara Tak Dapat Dialihkan ◆ 2004 6

Sistem Dua Putaran ◆ 2004 7

Kenya

First Past the Post

-

Sistem Dua Putaran

Malawi

First Past the Post

-

First Past the Post

Mali

Sistem Dua Putaran

-

Sistem Dua Putaran

Mozambik


-

Sistem Dua Putaran

Nikaragua


-

Sistem Dua Putaran

Afrika Selatan

Representasi Proporsional Daftar Tertutup ◆ 1994 8

-

Pemilihan Tidak Langsung (oleh parlemen)

Suriname


-

Pemilihan Tidak Langsung (oleh Badan Pemilihan yang didasarkan pada parlemen)

Tanzania

First Past the Post 9

-

First Past the Post ◆ 2000 10

Zambia

First Past the Post

-

First Past the Post

Zimbabwe

First Past the Post

First Past the Post

Sistem Dua Putaran

Sistem Pluralitas/Mayoritas

Sistem Campuran

Sistem Lain

Sistem Representasi Proporsional

◆ Sistem pemilihan sekarang berubah dan

¹ Berubah dari First Past the Post. ² Berubah dari Representasi Proporsional Daftar Tertutup. ³ Dalam setiap distrik pemilihan partai yang memperoleh suara terbanyak diberi dua kursi dan partai yang memperoleh kedua terbanyak satu kursi. 4 Putaran pertama merupakan pemilihan populer langsung; jika tidak ada calon menerima suara mayoritas dalam putaran pertama, kedua calon tertinggi dipilih oleh Majelis Nasional dalam putaran kedua.

Berubah dari pemilihan tidak langsung. Majelis baru. Berubah dari pemilihan tidak langsung. 8 Berubah dari First Past the Post. 9 Cadangan kursi tambahan untuk perempuan diisi melalui representasi proporsional di antara partai-partai yang diwakili dalam parlemen; dan kursi tambahan lain diisi melalui pengangkatan oleh presiden dan oleh parlemen Zanzibar. 10 Berubah dari Sistem Dua Putaran. 5 6 7


Catatan

22

Catatan

23

Kolofon

24

Diterbitkan oleh NIMD Knowledge Centre. Den Haag, Agustus 2008 © Penerbitan ini merupakan alih bahasa dari Engineering Electoral Systems: Possibilities and Pitfalls (September 2007; ISBN/EAN: 978-90-79089-01-7)

Penulis Alan Wall dan Mohamed Salih Penyunting Benny Subianto dan Will Derks, NIMD Alih bahasa Armanto Foto Alan Wall, Canberra, Australia Perancang Carrie Zwarts dan Stephan Csikós, Den Haag, Negeri Belanda Percetakan Subur, Jakarta, Indonesia ISBN / EAN: 978-90-79089-07-9

Gambar sampul Foto oleh Alan Wall (Canberra, National Museum of Australia). Gambar daun pada logo NIMD melambangkan pertumbuhan demokrasi multipartai di seluruh dunia.

Passage 31 / 2511 AB Den Haag / Negeri Belanda / T +31 (0)70 311 54 64 / F +31 (0)70 311 54 65 / [email protected] / www.nimd.org

Rekayasa Sistem Pemilihan: Kemungkinan dan Jebakan

Recommend Documents