REFORMASI PENDIDIKAN AGAMA PADA ERA MODERN Oleh: Saefur Rochmat Wajah Indonesia di mata dunia sudah bopeng dan tidak bermartabat lagi. Hal tersebut terjadi menjelang lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 berupa kerusuhan terhadap etnis Cina. Mungkin ada yang secara sengaja memperbesar kerusuhan terhadap etnis Cina tersebut dengan memanipulasi gambar-gambar dengan menggunakan media elektronik yang canggih. Tetapi bagaimana masyarakat tidak ngeri melihat konflik antar etnis Madura dan Dayak di Kalimantan. Memang orang sekuler diduga ikut bermain untuk mengacaubalaukan Indonesia karena mereka tidak menginginkan agama memegang peranan dalam kehidupan modern. Mereka menciptakan citra yang jelek tentang peran agama di Indonesia yang dikenal sebagai “negara yang beragama” untuk mendukung keyakinannya bahwa agama tidak dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi krisis peradaban modern. Kelompok sekuler juga ikut bermain dalam perang antara pemeluk Islam dengan Kristen di Maluku untuk menciptakan citra bahwa agama (dogma) selalu menjadi sumber konflik. Kecurigaan tersebut berdasarkan tulisan seorang novelis Amerika, yang menggambarkan Indonesia menjadi ajang teroris internasional dan salah satu puncaknya adalah perang pemeluk Islam dan Kristen di Maluku. Tanda-tanda campur tangan Amerika Serikat di Indonesia semakin jelas seperti dikatakan Wakil Menham Amerika Serikat Paul Wolfowit yang ingin memerangi teroris di Poso dan Maluku, setelah mereka berhasil menggulingkan pemerintahan Taliban di Afghanistan yang dituduh 99
melindungi teroris internasional. Rupanya sekarang teroris sedang dijadikan komoditi politik internasional dan semua umat beragama harus selalu waspada terhadap kelihaian orang yang mau mengadu domba. Bahkan mereka telah berhasil memisahkan Timor Timur dari Indonesia. Usaha untuk memerankan agama sebagai alternatif bagi peradaban modern masih belum berhasil, karena segi material dari peradaban modern masih sangat menggiurkan, teristimewa bagi generasi muda. Generasi muda banyak yang terdisorientasi dari nilai-nilai agama. Mereka mudah sekali terlibat dalam perkelahian antar pelajar, mabukmabukan, dan perasaan frustasi maupun teralienasi. Apapun agamanya kita ditantang untuk membangun masyarakat madani untuk menghilangkan citra agama sebagai sumber konflik, dengan cara menyusun sistem pendidikan agama maupun sistem pembinaan kehidupan antar umat beragama secara komprehensif. Upaya tersebut perlu segera diwujudkan untuk menyelamatkan generasi muda dari dampak negatif peradaban Barat, disamping berusaha menjadikan agama sebagai alternatif bagi peradaban Barat. A. Masyarakat Madani dan Peran Agama Setelah dua puluh tahun John Naisbitt dan Patricia Aburdane1 meramalkan akan adanya kebangkitan agamaagama pada abad ke-21 perlu dilakukan evaluasi kritis terhadap ramalan tersebut untuk mengetahui sejauh manakah kebenarannya. Bila menguji ramalan tersebut di Indonesia maka semenjak tahun 1980-an terdapat kebangkitan agama dalam arti formal, yaitu ada peningkatan secara kuantitatif jumlah penganut semua agama baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, maupun Buddha. Akan tetapi mereka belum sepenuhnya menjalankan ajaran agama secara 1
John Naisbiit dan Patricia Aburdane. (1990). Megatrends. Terj. Penggebu Warta Ekonomi. Jakarta: Penggebu Warta Ekonomi. Hal. 32. 100
substantif dan mereka cenderung mengamalkan simbolsimbol ritual agama yang tidak dibarengi dengan kesadaran spiritual sebagai kunci mengatasi krisis peradaban modern sekarang ini. Hal tersebut sangat ironis bila dibandingkan dengan sebagian negara Barat yang mayoritas penduduknya atheis namun mereka dapat mewujudkan aspek material dari salvation (keselamatan) agama di dunia dalam bentuk kesejahteraan, keamanan dan keadilan. Hal tersebut memerlukan pemikiran semua pemeluk dari berbagai agama karena tantangan agama bersifat global dalam menghadapi arus materialisme di era modern sekarang ini. Sekarang pemikiran tersebut harus dimasukkan dalam kerangka masyarakat madani untuk menggantikan toleransi model kerukunan (ko-eksistensi) dari rezim Orde Baru yang otoriter. Konsep masyarakat madani juga merupakan hasil reinterpretasi para cendekiawan Muslim Melayu akan peran agama di era modern, dengan menggunakan projecting back theory. Masyarakat madani merupakan terjemahan dari civil society, yaitu suatu konsep masyarakat sipil yang lahir dari peradaban Barat. Konsep civil society sendiri sudah ada sejak zaman kuno (Cicero) dan terus mengalami perubahan orientasi pada awal zaman modern (John Locke dan Montesquieu), serta mendapat momentum baru sejak runtuhnya sosialisme USSR tahun 1989 bersamaan dengan berkembang-nya prinsip-prinsip pergaulan yang sedang dikembangkan oleh Barat adalah pluralisme, demokratis, dan hak azasi manusia (HAM).2
2
Thoha Hamim. (2000). “ Islam dan Civil Society (Masyarakat Madani): Tinjauan tentang Prinsip Human Rights, Pluralism dan Religious Tolerance”. Dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 118. 101
Konsep HAM menandai babak baru peradaban Barat yang disebut dengan post-modernism, yaitu suatu saat dimana mereka mengakui adanya pluralisme budaya sekalipun mereka masih menganggap keunggulan peradaban Barat atas peradaban lainnya.3 Konsep ini telah dikenal dalam Declaration of Human Rights Perserikatan BangsaBangsa (PBB) pada tahun 1945 sebagai upaya untuk mengatasi krisis peradaban Barat yang telah melahirkan dua kali Perang Dunia. Richard McKeon4, salah seorang konseptornya, berkeyakinan bahwa pluralisme dapat diatasi dengan cara dialog berbagai peradaban karena dia percaya pada kemampuan manusia untuk mengatasi konflik; dan sebaliknya dia tidak percaya kepada peran agama. Untuk itu perlu dibuat sistem pendidikan agama yang komprehensif dan terintegratif, dengan memperhatikan secara mendalam baik itu faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor eksternal menyangkut sasaran pendidikan agama secara makro atau global di dunia pada era modern ini, yang akan memberikan arah bagi penyusunan sistem pendidikan agama dengan jangkauan global berupa peranan agama dalam kehidupan dunia modern. Sejak zaman Renaissance di Barat pada abad ke-16, mayoritas Barat tidak percaya lagi kepada peran agama karena mereka menganggap zaman agama telah berakhir, dan zaman agama ditempatkan sebagai zaman transisi antara zaman mistis dengan zaman modern. Orang modern tidak memerlukan Tuhan lagi karena mereka telah mampu menggunakan akalnya untuk mengatasi lingkungan dan mereka berke-
3 Amin Abdullah. (1996). Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 73. 4 Richard Mc. Keon. (1990). Freedom and History and Other Essays. Chicago: The University of Chicago Press. Hal. vii. 102
yakinan bahwa Tuhan adalah ciptaan manusia yang belum mampu menggunakan akalnya secara optimal. Mereka mengakui peranan agama di masa lalu sebagai suatu ideologi yang telah mengarahkan kehidupan manusia dan mendefinisikan ‘pleasure of the future’. Namun mereka tidak percaya kepada kemampuan agama untuk melakukan reinterpretasi, karena semangat zaman (creative effervesence) atau meanstream (arus besar) hanya sekali terjadi.5 Dengan demikian mereka menganggap agama sudah tidak lagi menjadi arus besar yang menentukan jalannya sejarah karena iptek mampu membawa Barat ke dalam peradaban besar yang sedang mengatur tata dunia ini. Konsekwensi terpenuhinya aspek salvation (keselamatan) dari agama di dunia dalam bentuk materi adalah maka sebagian besar orang Barat yang notabene mengaku beragama Kristen tidak lagi menjalankan kebaktian ke gereja dan agama telah menjadi institusi sosial yang statis serta tidak lagi memiliki kekuatan sejarah. Sedangkan faktor intern yang berpengaruh terhadap hasil pendidikan agama menyangkut masalah reinterpretasi agama. Reinterpretasi merupakan permasalahan yang paling kompleks karena banyak faktor yang menyebabkan beragamnya hasil interpretasi dan kadangkala saling bertentangan. Hasil reinterpretasi berbagai kelompok Islam seringkali sulit dicari titik temunya karena dua hal. Pertama persaingan untuk mendapatkan dan mempertahankan dukungan pengikutnya; sedangkan kedua adalah Islam sebagai agama yang memberi penekanan kepada rasio sehingga setiap orang merasa berhak melakukan reinterpretasi terhadap agamanya. Sementara itu hasil reinterpretasi dalam Nasrani (Katholik dan Protestan) memang tidak kalah 5
Hamid Dabashi. (1993). Theology of Discontent: The Ideological Foundation of the Islamic Revolution in Iran. New York: New York University Press. Hal. 486. 103
bervariasinya. Hanya sebagian mereka mudah melakukan dialog karena memiliki doktrin agama yang dapat menyatukan semuanya dalam konsep Yesus sebagai penebus dosa, disamping persoalan reinterpretasi memang diserahkan kepada kelompok pendeta. Reinterpretasi dipengaruhi oleh dua arus besar, yaitu tradisi dan modernisasi. Reinterpretasi agama hendaknya dapat mendukung pengikutnya untuk berkompetisi di dunia modern, disamping harus mempertahankan kelangsungan archetype (model dasar) tradisi agama tersebut.6 Yang perlu dilakukan perubahan simbol maupun isi dari tradisi yang telah usang. Namun hal itu sulit dilakukan karena pemikiran agama cenderung berbalik menelusuri tapak tilas ke belakang. Salah satu ciri keyakinan dan pemikiran keagamaan adalah kuatnya ikatan emosional dengan kelompoknya dan tradisinya. Perjuangan simbolik dari akar-akar historisideologis yang disebut the politics of meaning berpeluang besar terjadinya saling tabrakan berbagai ragam agama (ideologi) atau berbagai kelompok dalam suatu agama sendiri, sehingga wacana politik kelihatan kurang visioner dan kurang rasional. Akibat dari kedua faktor tersebut di atas sampai sekarang ini persepsi mayoritas orang Barat masih belum berubah bahwa hanya ada dua jalan dalam revolusi. Pertama adalah jalan kapitalisme, yaitu suatu ideologi yang menekankan penguasaan ekonomi oleh sekelompok individu. Jalan pertama ini bercabang dua, yaitu kapitalisme-demokrasi dan kapitalisme-fasis. Kedua adalah jalan komunisme, yaitu suatu ideologi yang menekankan penguasaan ekonomi
6
J.C. Cooper. (1994). “Symbolism, the Universal Language”. Dalam Harry Oldmeadow. Philosophy of Religion: An Anthology of Readings. Melbourne: La Trobe University. Northants: Aquarian Press. Hal. 102. 104
oleh negara. Perhatikan kutipan berikut dari Benard dan Zalmay Khalilzad7: On the subject of Iran, many authors of both ideological directions [Komunis dan Kapitalis] were tending to become somewhat complacent. To the left, Iran had become a symbol of imperialism and tyranny, …. Western authors responded with confused flurries of the prognostic energy: …it was a Soviet-inspired takeover merely using camouflaged socialists in the guise of religious fanatics to distract the United States….
Memang persepsi tersebut pernah goyah ketika meletus Revolusi Islam di Iran pada tahun 1979 yang dipimpin oleh Khomeini yang berhasil menggulingkan Shah Pahlevi; padahal Khomeini tidak mempunyai partai politik, yang dianggap oleh pihak Barat sebagai alat untuk menggerakkan revolusi.8 Namun pandangan tersebut berubah ketika Barat tidak melihat munculnya revolusi ala Khomeini di belahan bumi yang lain, disamping ada usaha dari pihak mereka untuk menghalangi kebangkitan agama-agama. Barat semakin yakin dengan ideologi kapitalisme setelah runtuhnya tembok Berlin, simbol kekuatan komunis, pada tahun 1989. Mereka yakin bahwa negara ala komunis yang otoriter tersebut akan hancur dengan diperkenalkannya globalisasi dan pasar bebas. Globalisasi memungkinkan segala tindakan kekerasan dapat dideteksi oleh berbagai jenis media informasi, akibatnya diktator akan mendapat kontrol yang ketat. Sementara pasar bebas memungkinkan adanya demokratisasi ekonomi, yang akan menghalangi 7
Cheryl Benard and Zalmay Khalilzad. (1984). The Government of God: Iran’s Islamic Republic. New York: Columbia University Press. Hal. 17-18. 8 Ibid. hal. 18-20.
105
negara-negara jatuh ke tangan pihak komunis dan konsekuensinya akan terbentuk negara yang demokratis. Dengan kata lain, Barat sedang menunjukkan hegemoninya melalui globalisasi dan pasar bebas.9 B. Reformasi dalam Kehidupan Beragama Kehidupan umat beragama di Indonesia harus ditata kembali supaya agama dapat memegang peranan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, serta sekaligus sebagai alternatif bagi peradaban modern. Indonesia yang penduduknya plural merupakan sasaran kamera kehidupan antar umat beragama, sesama umat beragama, dan umat beragama dengan pemerintah Pemerintah telah mendirikan Departeman Agama pada tanggal 3 Januari 1946 untuk memfasilitasi kehidupan umat beragama. Memang ada kecenderungan yang harus diantisipasi bila departemen ini disalahgunakan oleh golongan tertentu maupun pemerintah untuk melakukan “ortodoksi” (pembakuan/penyeragaman) dalam ajaran agama karena bertentangan dengan konsep kemanusiaan yang universal. Ortodoksi yang berfungsi untuk mensistematiskan dan mempermudah ajaran agama dapat menjadi pemasung kebebasan berpikir karena setiap ada pemikiran kreatif langsung dituduh sebagai penyimpangan (bid’ah). Posisi pemerintah dalam kehidupan beragama berperan sebagai ‘polisi lalu lintas’, yaitu mengatur kehidupan antar umat beragama sesuai dengan dasar negara Pancasila. Aturan lalu lintas tersebut harus disepakati semua penganut agama dan aturan tersebut tidak boleh ditundukkan kepada kehendak aturan suatu agama tertentu. Suatu persoalan harus dilihat dari latar belakang yang berbeda-
9
Sergei Halimi. (1998). “Liberal Dogma Shipwrecked”. The Guardian Weekly. October 1998. Hal. 10. 106
beda dari agama-agama dan Pancasila difungsikan dalam memahami proses terjauh dari agama-agama itu.10 Dalam hubungan negara dan agama dianut dualisme legalitas, yakni negara memberikan legitimasi kepada semua agama dan semua agama memberikan legitimasi kepada negara. Dengan ini, negara jangan terlalu jauh mencampuri urusan agama. Oleh karena itu pemerintah sudah mencabut larangan yang dikeluarkan Orde Baru terhadap agama Kong Hu Chu yang dipeluk oleh etnis minoritas Cina karena Orde Baru dianggap telah melakukan penilaian baik-buruk terhadap suatu agama. Menteri Agama H. Alamsyah Ratu Prawiranegara (1978-1983) telah membangun kebersamaan kehidupan umat beragama dalam bentuk Trilogi Kerukunan Umat Beragama, yaitu kerukunan sesama umat beragama, kerukunan diantara pemeluk berlainan agama, dan kerukunan diantara pemeluk berbagai agama dengan pemerintah. Dia juga telah mengusulkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), yang ditetapkan menjadi TAP MPR No. II/MPR/1978, sebagai pedoman melaksanakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.11 Toleransi model kerukunan (ko-eksistensi) dalam Trilogi Kerukunan harus dikoreksi lagi karena setelah kran kebebasan dibuka sejak Mei 1998 merebaklah konflik antar agama yang diwarnai dengan tindakan sadis. Prinsip koeksistensi harus dikembangkan sampai kepada aspek saling mengerti sehingga mereka dapat benar-benar mengembangkan prinsip toleransi. Hal itu dapat dilakukan dengan menum10
Aburrahman Wahid. (1991). “Pancasila sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Dalam Oetojo Oesman dan Alfian (Ed.). Pancasila sebagai Ideologi: dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: BP-7. Hal. 165. 11 Alamsyah Ratu Prawiranegara. (1982). Pembinaan Kehidupan Beragama. Jakarta: PP GUPPI. 107
buhkembangkan dialog antar agama maupun antar iman, yang tidak membatasi dialog pada masalah pengetahuan agama saja, tetapi juga sampai kepada memahami keimanan orang lain supaya dapat memperdalam keimanan sendiri melalui cara passing over (melintas batas), yaitu memasuki keimanan agama lain dan kembali lagi kepada keyakinan semula dengan tujuan untuk memperdalam keyakinan sendiri.12 Kebijakan asas tunggal pemerintah Soeharto, yaitu Pancasila harus menjadi dasar semua organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebenarnya dapat mengarah pada terciptanya sebuah negara yang rasional dan transparan, bukan negara yang diatur oleh sebuah ideologi yang ekslusif. Akan tetapi kebijakan tersebut telah menimbulkan banyak korban karena konsep tersebut tidak disosialisasikan secara kultural melalui pendidikan. Memang sudah tepat tindakan Presiden Habibie untuk mencabut kebijakan formal dalam bentuk UU tersebut. C. Reformasi Filsafat Pendidikan Agama Pada zaman dahulu semua agama tidak mengenal perbedaan ilmu agama dengan ilmu sekuler sehingga semua kegiatan, termasuk mencari ilmu, berdimensi ibadah. Dalam masalah ilmu ini, Islam mempunyai konsep yang paling jelas, komprehensif dan mendalam. Tentunya konsep ilmu ini merupakan bagian dari tema sentral dan konsep dasar alQur’an tauhid (mengesakan Tuhan).13 Dalam pengoperasionalan ilmu harus diarahkan kepada dua atribut, yaitu amal
12
Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. (1998). Passing Over: Melintas Batas Agama. Jakarta: Gramedia dan Paramadina. Hal. xvi. 13 Munawar Ahmad Anees. 2000. “Ilmu yang Mencerahkan”. Dalam Ziauddin Sardar (ed.). Merombak Pola Pikir Intelektual Muslim. Ab. Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudyartanto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 3-4. 108
(perbuatan) dan fadhail (keutamaan) sehingga ilmu menyatu dengan dirinya. Pertentangan dan konflik antar pemeluk agama yang seringkali terjadi di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan konsep ilmu dan amal belum menyatu ke dalam jiwa para siswa. Hal itu terjadi karena filsafat pendidikannya masih mengikuti Barat, yang mengenal dikotomi ilmu agama dengan ilmu sekuler. Reformasi filsafat pendidikan yang mencakup seluruh aspek dari awal sampai akhir harus dilakukan supaya siswa menjadi manusia yang bijak dan sekaligus menguasai ketrampilan yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Pertentangan dan konflik di Indonesia sering terjadi antara pemeluk Islam dan Nasrani (Protestan dan Katolik) karena keduanya mewakili penganut agama yang paling banyak, disamping keduanya sama-sama sebagai agama misi. Kedua belah pihak hendaknya terus berusaha saling mendekati satu sama lainnya melalui berbagai cara dialogis, walaupun harus tetap waspada dalam mensikapi kehidupan beragama di Indonesia karena ada pihak-pihak yang tidak ingin terciptanya kerukunan antar umat beragama. Mereka seringkali mengungkit-ungkit akar historis pertentangan dan konflik para pemeluk agama tersebut. Sebaliknya mereka harus belajar sejarah supaya ada bekal dialog guna menyusun program dan strategi menciptakan kerukunan yang lebih abadi, disamping kita harus melupakan historiografi yang saling menegasikan.14 Padahal Islam, Kristen, dan Yahudi sama-sama berasal dari Tradisi Ibrahim sehingga sebagian sarjana menggolongkan sebagai “agama Barat” (agama Wahyu). Sementara Robinson15 berpendapat
14
G.H. Jansen. (1979). Militant Islam. London: Pan Books. 2-13. Francis Robinson (ed.). (1996). Islamic World. USA: Cambridge University Press. Hal. xix-xx. 15
109
bahwa mereka mempunyai akar intelektual yang sama, ‘namely the great heritage of Hellenistic learning’. Pertentangan dan konflik para pemeluk kedua agama yang sekeluarga tersebut bersifat laten, ibarat dua saudara kandung yang saling berkelahi untuk merebutkan warisan. Kedua agama mempunyai teologi dan truth claim (klaim kebenaran) yang berbeda, namun hal tersebut tidak perlu dirisaukan bila hanya terbatas kepada aspek ontologismetafisis. Truth claim seringkali memasuki wilayah sosiopolitik yang praktis-empiris.16 Bila pengertian politik seperti yang dipahami oleh Plato dan para pemikir klasik Islam, yaitu ‘ministering to the affairs of the polis [state]’17, maka persoalan politik menjadi tidak begitu mencekam karena pengertian tersebut mengandung unsur tanggung jawab. Kecenderungan konflik muncul karena keduanya merupakan agama misi (agama dakwah), yaitu suatu agama yang bersifat aktif untuk mencari pemeluk. Semua pihak perlu mencapai kata sepakat terhadap prinsip-prinsip dalam berdakwah sehingga tidak ada paksaan atau bujukan dan tetap mengedepankan rasa cinta kasih sebagai sifat Allah. Menurut Perennial Philosophy (filsafat hari akhir) semua agama mempunyai Tuhan yang sama dan perbedaan agama menunjukkan berbagai macam jalan dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Sesuai dengan sifat kemanusiaan yang bersifat multidimensional perbedaan agama merupakan suatu keharusan, bahkan satu agama pun mempunyai beberapa aliran, yang menunjukkan perbedaan cara dalam menerima dan mengekspresikan keagungan Tuhan. Dalam Religious Studies dikenal istilah aspek exoterism (aspek luar suatu agama) dan aspek esoterism (aspek dalam atau rasa). Exoterism menunjukkan bahwa dari 16
Amin Abdullah. Op. Cit. Hal. 47. Farhang Rajaee. (1983). Islamic Values and World View. Boston: University Press of America Inc. 17
110
sisi luar ada berbagai macam agama, namun dari sisi esoterism hanya ada satu spiritualitas (Tuhan), yang hanya dapat ditangkap dengan hati.18 Dengan demikian kita harus mengganti konsep kebenaran tunggal dalam kehidupan beragama karena kebenaran mutlak hanyalah milik Tuhan; dan kita juga harus mengganti konsep kapling surga bagi golongannya sendiri dengan konsep surga untuk semua pemeluk agama. Memang kita harus tetap mempunyai fanatisme dalam beragama, yaitu meyakini jalan yang ditempuh adalah jalan yang terbaik dan mampu mengoptimalkan semua potensi pribadi yang dimilikinya. Dalam agama Islam ada prinsip-prinsip dalam menyebarkan agama kepada orang yang masih belum Muslim. Dalam Al-Qur’an dijelaskan “Tidak ada paksaan dalam beragama”19 (QS 3: 19). Disamping itu, pengertian Islam mempunyai makna yang universal. Islam berasal dari kata ‘salama’ dan mempunyai dua arti, yaitu damai dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Muslim adalah seseorang yang telah menerima melalui pilihan secara bebas untuk menyelaraskan ‘keinginannya’ dengan ‘Keinginan Tuhan’. Dalam pengertian khusus, Islam menunjuk kepada agama yang diturunkan melalui Al-Qur’an , sementara dalam pengertian umum, Islam menunjuk kepada semua agama.20 Sedangkan Bibel menjelaskan “Jika kamu tidak mengikuti jalan yang ditempuh Yesus maka ada jalan lain”21. Hal itu memungkinkan lahirnya agama baru di luar Kristen. Yesus Kristus juga mengajarkan cinta kasih sehingga dalam menyebarkan agama pun harus dilakukan 18
Hudson Smith. (1984). “Introduction to the Revised Edition”. Dalam Frithjof Schuon. The Transendent Unity of Religions. Wheaton: The Theosophical Publising House. Hal. xii-xiii. 19 QS Ali Imran: 19. 20 Seyyed Hossein Nasr. (1985). Ideals and Realities of Islam. London: Allen and Unwin. Hal. 7-28. 21 Injil Barnabas. John. Bab 15. 111
dengan rasa cinta kasih, tidak dengan paksaan. Dengan demikian prinsip agama yang benar hanya Kristen harus juga mengakomodasikan kepentingan agama lain. E. Reformasi Kurikulum Pendidikan Agama Reformasi dalam filsafat pendidikan harus ditindaklanjuti dengan penyusunan kurikulum yang dapat mendukung kebijakan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama yang toleran. Dalam hal ini, pemerintah sudah mengambil tindakan penting dengan mengeluarkan SKB 2 Menteri (Diknas dan Depag) No. 4/U/SKB/1999 dan No. 570/1999: mewajibkan semua sekolah baik negeri maupun swasta untuk mengajarkan agama sesuai dengan agama yang dianut siswanya. SKB ini akan menghilangkan “massa umat beragama yang mengambang” yaitu generasi muda yang tidak mempunyai dasar keyakinan yang mantap. Siswa SD, SLTP, dan SLTA merupakan generasi muda yang masih dalam taraf meniru dan mencari identias diri sehingga harus diberi pengertian yang benar sesuai dengan keyakinan agamanya. Terlebih mereka masih memerlukan figur pemimpin yang dapat memberikan teladan. Tentunya mereka harus mendapat teladan dari guru agama yang satu keyakinan. Dengan begitu siswa terhindar dari kepribadian yang terpecah. Masalah pendidikan harus diperhatikan secara serius, bila tidak ingin menjadi bumerang karena menanamkan nilai-nilai yang tidak tepat bagi terwujudnya masyarakat ideal yang diidam-idamkan, yaitu masyarakat madani yang berkarakteristik plural. Sistem pendidikan selama ini perlu dikoreksi karena telah menyebabkan terjadi krisis moral dan pecahnya kerusuhan antar etnis dan agama. Dengan demikian harus dilakukan pembenahan dalam sistem pendidikan kita, teristimewa lagi pendidikan agama yang
112
bersifat ambivalen karena agama dapat menjadi rahmatan lil ‘alamin dan sekaligus sumber konflik. Krisis moral yang melanda negeri, terutama di kalangan pelajar, telah mendorong guru-guru agama di Jawa Tengah mengadakan lokakarya dalam menanggapi usulan Mendiknas pada waktu, Yahya Muhaimin, untuk mengajarkan “pendidikan budi pekerti” di sekolah-sekolah. Lokakarya merekomendasikan agar porsi jam pelajaran agama ditambah menjadi 5 SKS. Solusi yang ditempuh di sekolah menengah adalah dengan diajarkannya Pendidikan Budi Pekerti, sebagaimana yang pernah dilakukan pada zaman awal kemerdekaan. Saya melihat pendidikan budi pekerti tidak mempunyai jenis kelamin (agama) yang jelas sehingga menjadi tidak peka terhadap aspek subyektivitas suatu agama. Bila mengharapkan terjadi dialog antar para pemeluk dari beragam agama dan bila mungkin antar iman yang harus dilakukan adalah melakukan pembaharuan terhadap kurikulum pendidikan agama. Pendidikan agama tidak lagi ditekankan kepada aspek teologi, melainkan aspek etika. Selama ini pendidikan agama yang menekankan aspek teologi terbukti tidak dapat menciptakan suatu langkah yang strategis dalam pembangunan bangsa karena teologi sering diwarnai oleh nuansa politik, termasuk di dalamnya pertentangan antar kekuatan politik. Bahkan pertentangan terjadi di kalangan umat Islam sendiri yang sudah terkotak-kotak ke dalam beberapa aliran dan masing-masing menganggap pemahaman agama kelompoknyalah yang benar. Pendidikan agama yang teologi minded tidak dapat mengembangkan dialog antar pemeluk agama maupun antar penganut aliran yang berbeda dalam suatu agama karena dalam pemahaman agama hanya menekankan kepada kesalehan individual. Siswa digiring untuk menjadi budak agama agar menjalankan rutinitas ritual agama dan melupakan 113
kesalehan sosial yang menjadi prasyarat bagi terbentuknya peradaban. Untuk dapat melakukan kesalehan sosial penguasaan “ilmu sekuler” adalah suatu prasyarat. Pendidikan agama harus dapat menerapkan nilainilai agama secara utuh sehingga agama tidak membatasi siswa untuk bergaul dengan penganut agama lain atau mereka yang berbeda ormas keagamaannya. Memang pendidikan etika yang berusaha mengajarkan nilai-nilai dan tata cara dalam bergaul dengan sesama manusia. Pendidikan aspek humanisme ini sangat penting karena sifat pluralitas bangsa Indonesia; dan untuk merealisasikan aspek salvation (keselamatan) di dunia memerlukan kerjasama dengan semua pihak yang tidak jarang berbeda agamanya. Usaha saling membantu (ta’awun) dan saling berhubungan (ta’aruf) hanya bisa terealisir secara optimal bila dibarengi dengan sifat toleransi dalam hal aqidah (keyakinan agama). Hal tersebut sangat diperlukan untuk mewujudkan aspek salvation (keselamatan) di duniawi ini, yang dipandang sebagai penjamin bahwa agama tersebut di akhirat akan mendapat ridla dari Allah. Keberhasilan mewujudkan aspek salvation yang tercermin dalam majunya peradaban Indonesia memungkinkan agama dijadikan sebagai alternatif bagi gejala dekadensi peradaban Barat yang sekularistik dan rasionalistik. Memang aspek salvation duniawi dan ukhrowi ibarat dua sisi mata uang yang tidak boleh terpisahkan karena keseimbangan dalam pemenuhan kedua aspek tersebut akan melahirkan suatu peradaban besar. Sejarah mencatat kebesaran peradaban Islam karena kemajuan iptek, sehingga pada waktu itu dunia Islam menjadi kiblat bagi perkembangan iptek dunia. Sekarang ini dalam membangun bangsa Indonesia sangat tergantung kepada Barat yang notabene agamanya Kristen/Katholik atau mungkin malah atheis, namun Barat 114
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang diperlukan untuk membawa turun aspek salvation agama ke bumi dalam berbagai bentuk kesenangan duniawi. Memang iptek yang merupakan unsur penting bagi terbentuknya suatu peradaban bukan menjadi monopoli suatu agama. Sebagai seorang Muslim diwajibkan untuk mencari ilmu ke seluruh pelosok dunia walaupun berbeda keyakinan, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang artinya ‘Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina’. Dengan demikian dalam mengembangkan peradaban memerlukan kerjasama dari semua orang Indonesia tanpa membedakan agamanya. Yang perlu ditegakkan adalah aturan untuk melakukan kerjasama tersebut. Di sini dapat dikembangkan akhlak pergaulan atau etika pergaulan untuk mewujudkan peradaban yang maju.22 Dalam pembinaan akhlak mungkin dapat mengadopsi cara-cara tasawuf dalam Islam (bukan mistik dalam Islam yang rumit itu) untuk mengkaunter ekses-ekses peradaban modern dan KKN yang telah mewabah di Indonesia. Simuh23 mengutip pendapat Ibnu Khaldun tentang tasawuf yang Islami adalah mendidik menjadi ‘abid (tekun beribadah) dan zahid (sederhana/tidak tamak), yang dilakukan dengan laku (cara) distansi (mengambil jarak dengan nafsu dan ikatan dunia) dan konsentrasi (mawas diri/berdzikir). Cara-cara tersebut dapat dilakukan oleh semua umat beragama. D. Simpulan Saat ini reformasi pendidikan di Indonesia lebih mengarah kepada upaya mewujudkan replika intelektual Barat daripada reformasi peningkatan fungsi akalnya 22
A. Mujab Mahali dan Umi Mujawazah Mahali. (1989). Kode Etik Kaum Santri. Bandung: al-Bayan. Hal. 18. 23 Simuh. (1999). Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa. Yogyakarta: Bentang. 115
sendiri. Sistem pendidikan Barat itu sangat melebih-lebihkan dikotomi agama dan sekuler. Tidak dapat ditambahkan kata-kata tanpa makna -Islamisasi- ke dalam kerangka pengetahuan Barat tersebut karena kedua peradaban memiliki dasar-dasar yang berbeda. Barat percaya kepada rasio untuk menyelesaikan segala permasalahan hidup, sedangkan semua agama mengakui adanya the Ultimate Reality (Tuhan). Langkah pertama dalam melakukan reformasi Pendidikan adalah mencari dasar-dasar peradaban sendiri, dan kemudian dijadikan sebagai kerangka untuk menyeleksi peradaban Barat. Pendidikan etika (moral) dalam wadah pendidikan agama menjadi dasar dari reformasi pendidikan, dimana tidak dikenal dikotomi ilmu sekuler dan ilmu agama. Ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan untuk melengkapi tradisi bangsa tersebut supaya siswa mempunyai bekal ketrampilan untuk hidup di dunia ini dan sebagai kriteria kecanggihan suatu peradaban. Ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut merupakan alat untuk beramal sehingga ilmu itu menyatu dengan dirinya. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak digunakan untuk menciptakan malapetaka bagi belahan bumi lainnya, seperti membuat senjata untuk membunuh, karena akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Semua umat beragama mempunyai tugas sama untuk menciptakan peradaban religious, sebagai alternatif bagi peradaban Barat yang sedang sakit ini. Caranya dengan merubah pendidikan agama yang teologi sentris dengan pendidikan agama yang menyerukan kemanusiaan universal.
116
