Reaktualisasi Politik Demokrasi: Politik Agensi dan Revitalisasi Kelembagaan Demokrasi

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 15, Nomor 2, November 2011 (93-110) ISSN 1410-4946

Reaktualisasi Politik Demokrasi: Politik Agensi dan Revitalisasi Kelembagaan Demokrasi

Lambang Trijono Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Yogyakarta e-mail: [email protected]

Abstract Democratic crisis which has experienced by Indonesia recently has happened partly due to the weakening of the effectiveness of political parties and representative institutions in representing public interests. Both institutions are more involved in internal issues rather than focusing on public interests. As a result, the public trust toward the institutions which are also the pillar of democracy is declining drastically in recent years. This article underlines the establishment of a new political discourse through the development of agonistic political model which the author believed to be more effective in representing public interests and activating political institutions to perform its functions.

Key Words: political subject; political agencies; identity reconstruction and formation; agonistic democracy; reactivate politics and revitalizing democratic institution

Abstrak Krisis demokrasi yang tengah dialami oleh Indonesia belakangan ini antara lain disebabkan karena melemahnya efektivitas partai politik dan lembaga perwakilan dalam merepresentasikan kepentingan publik. Kedua lembaga tersebut lebih banyak terlibat dalam persoalan internal ketimbang menyuarakan kepentingan publik. Akibatnya tingkat kepercayaan publik terhadap kedua lembaga pilar demokrasi ini merosot secara drastis dalam beberapa tahun belakangan. Artikel ini menggarisbawahi wacana pembentukan subyek politik baru melalui pengembangan model politik agonistik yang diasumsikan dapat lebih merepresentasikan kepentingan publik dan mampu mengaktivasi lembagalembaga politik untuk kembali menjalankan fungsinya.

Kata Kunci: subjek politik; agen-agen politik; rekonstruksi identitas dan formasi; demokrasi agonistik; politik reaktif dan revitalisasi institusi demokrasi

Pengantar Krisis kepercayaan terhadap jalannya praktek penyelenggaraan demokrasi kini berkembang luas di kalangan publik di Indonesia. Keluh-kesah dan kekecewaan politik muncul berkembang di masyarakat terhadap kinerja lembaga-lembaga politik

demokrasi, seperti partai politik, lembaga Dewan dan lembaga-lembaga pengambil kebijakan di tubuh pemerintahan, dalam merepresentasikan kepentingan publik atau konstituen. Berbagai bentuk penyalahgunaan politik kekuasaan dilakukan elit politik terpilih dari penyelenggaraan 93

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 15, Nomor 2, November 2011

demokrasi, seperti korupsi melanda kalangan elit, politik uang dalam penyelenggaraan pemilu dan tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi, merupakan beberapa kasus menandai krisis kepercayaan publik terhadap demokrasi sedang berlangsung. Krisis politik ini bila tidak diatasi bisa menimbulkan delegitimasi demokrasi berkembang di Indonesia selama ini. Berbagai keluh-kesah dan kekecewaan publik itu berkembang luas di kalangan masyarakat, bukan hanya di kalangan elit kelas menengah atau kalangan terdidik dan terpelajar yang relatif dekat dan memiliki akses informasi terhadap berbagai praktek politik di kalangan elit, tetapi juga berkembang di kalangan kelas menengah ke bawah yang langsung merasakan dampak dari krisis politik yang sedang berlangsung. Meskipun respon diberikan berbeda-beda diantara satu kelompok dengan kelompok lainnya, hal itu menandakan krisis politik dan delegitimasi demokrasi kini sedang berlangsung. Sebagaimana terungkap dalam hasil survey yang dilakukan lembaga riset politik Indo-Barometer baru-baru ini, sebagian kalangan masyarakat merespon krisis itu dengan sikap programatik mengacu pada praktek politik yang sudah-sudah dilakukan selama ini mengkritisi keadaan sekarang dengan mencari jalan keluar secara milerianistik kembali ke masa lalu memimpikan kembali hadirnya pemerintahan otoritarian di masa lalu di masa pemerintahan Orde Baru. Namun, di tengah pesimisme politik itu, sebagian lain masih ada yang menunjukkan sikap politik lebih projektif ke depan mengkritisi keadaan sekarang sambil melihat secara idealistik kemungkinan hadirnya demokrasi lebih populis sebagai alternatif untuk

94

memperbaiki demokratisasi sedang berkembang selama ini. Respon pertama menandai sikap politik romantis merindukan kembali hadirnya masa lalu, respon kedua menandakan sikap politik idealis berpengharapan bagi perkembangan demokrasi lebih prospektif ke depan. Berkembangnya sikap politik ini menandai sebuah episode khusus perkembangan demokrasi di Indonesia. Di balik itu kita menemukan adanya semacam dislokasi politik (political dislocations), atau terlepasnya muatan-muatan substansi politik demokratis dari bekerjanya kelembagaan politik, atau political displacement terlemparnya aktor-aktor politik dari kelembagaan politik demokrasi. Baik di dalam gejala dislokasi maupun displacement ini, dibalik itu, sesungguhnya tercermin berlangsung semacam kesenjangankesenjangan politik (political gaps) di masyarakat, yaitu antara cita-cita ideal demokrasi diharapkan dengan realitas politik yang dihadapi. Kesenjangan politik ini bisa terjadi karena beberapa sebab. Bisa jadi karena terlalu melambungnya idealisme atau cita-cita politik demokrasi yang hendak digapai. Bisa juga karena begitu besarnya masalah politik yang dihadapi sehingga demokratisasi sedang berkembang tidak atau belum mampu mengatasinya. Atau, karena lemahnya kapasitas kelembagaan demokrasi merealisasikan idealisme politik demokrasi atau dalam memecahkan masalah-masalah politik yang dihadapi. Berbagai kemungkinan itu penting mendapatkan pemecahan dari demokratisasi yang sedang berkembang. Reaktualisasi politik demokrasi diperlukan dalam konteks ini untuk menjawab berbagai permasalahan ini, baik dalam tingkat subjek-subjek politik maupun dalam tingkat bekerjanya kelembagaan politik. Reaktivasi subjeksubjek politik menjalankan kelembagaan demokrasi dalam hal ini sangat diperlukan. Bukan hanya untuk meningkatkan

Lambang Trijono, Reaktualisasi Politik Demokrasi: Politik Agensi dan Revitalisasi Kelembagaan Demokrasi

kesadaran, komitmen atau kehendak politik (political will) subjek-subjek politik untuk mendorong berkembangnya demokrasi, tetapi juga memperbaharui bekerjanya kelembagaan politik demokrasi. Paper ini secara khusus membahas masalah ini. Bagaimana reaktualisasi politik demokrasi dilakukan dalam konteks krisis kelembagaan politik demokrasi yang berlangsung sekarang mendapat tekanan khusus pembahasan. Fokus terutama ditujukan pada pentingnya pembentukan agensi-agensi politik yang merepresentasikan kepentingan konstituen atau publik dan pengorganisasian politik diperlukan untuk mendorong emansipasi politik dan atau transformasi aktor-aktor politik menjadi agensi-agensi politik yang merepresentasikan kepentingan publik atau konsituen. Bagaimana tindakan-tindakan politik di kalangan agensi politik itu secara konstitutif membentuk kelembagaan politik lebih demokratis menjadi fokus bahasan berikutnya dalam pembahasan paper ini. Masalah ini menjadi tekanan utama pembahasan bukan berarti bahwa pembentukan aktor-aktor politik terpilih untuk merepresentasikan kepentingan konstituen atau publik tidak dilakukan selama ini. Sebagaimana kita ketahui, pemilihan terhadap aktor-aktor terpilih menduduki kelembagaan politik demokrasi telah dilakukan melalui penyelenggaraan pemilu, yang sejak reformasi politik bergulir tahun 1998 telah tiga kali dilakukan, yaitu pada pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009. Namun, sebagaimana akan dibahas di bawah nanti, kemerosotan kualitas pemilu yang mewarnai penyelenggaraan pemilu selama ini sehingga aktor-aktor politik terpilih tidak banyak berperan sebagai agensi politik. Dari kilas balik atas trajektori perkembangan demokratisasi selama ini ditemukan bahwa seleksi dan pemilihan aktor-aktor politik terpilih melalui proses pemilu selama ini diselenggarakan dengan

tidak mendapat pengawalan dan kontrol ketat dari publik sehingga tidak mendapatkan kualitas agensi-agensi politik memadai dalam merepresentasikan kepentingan publik atau konstituen. Demikian pula, sebagaimana akan kita bahas disini, pentingnya pembaharuan kelembagaan politik kita tekankan bukan berarti bahwa pelembagaan politik tidak dilakukan selama ini. Hal itu telah banyak dilakukan, namun dilakukan terlalu ambisius dengan meminjam model kelembagaan ekonomi politik liberal atau neo-liberal, dengan disana-sini masih diwarnai teknokratisme atau pembangunanisme ala Orde Baru, rasionalisme birokrasi dan proseduralisme politik dan hukum mengikuti model kontrak sosial atau kontrak politik berbasiskan subjek-subjek politik individual mengejar kepentingan ekonomi, dengan mengabaikan berkembangnya demokrasi, menekankan bekerjanya logika perbedaan dan kesetaraan dalam praktek demokrasi, atau kebebasan dan kesetaraan bagi semua, disertai pembentukan agensi-agensi politik dan emansipasi serta pengorganisasian politik merepresentasikan kepentingan publik atau konstituen. Dengan kata lain, demokratisasi dalam arti pembentukan agensi-agensi politik dan kelembagaan politik merepresentasikan kepentingan publik atau konstituen masih sangat minim berkembang selama ini. Bahkan terkait persoalan terakhir, kita tekankan disini pembentukannya pun harus dilakukan secara khusus dengan melakukan rekonstruksi identitas politik untuk lahirnya atau hadirnya subjek-subjek politik baru tercerahkan dan kelompok-kelompok maju dalam berdemokrasi mengingat, sebagaimana akan ditekankan dalam pembahasan ini, demokratisasi berlangsung di Indonesia sejak awal tidak semua berjalan mulus tetapi diwarnai oleh berbagai dislokasi, displacement dan berbagai gejolak politik dan

95


konflik sosial akibat krisis ekonomi dan politik yang berlangsung pada akhir pemerintahan Orde Baru sebelum memasuki era demokrasi. Demokratisasi dalam arti ini harus disertai dengan pemulihan krisis ekonomi dan reintegrasi sosial-politik dalam kehidupan baru memasuki era demokrasi. Dengan kata lain, pemilihan ekonomi (economic recovery) dan rekonstruksi kelembagaan politik (political reconstruction) merupakan bagian penting dari pengembangan politik demokrasi. Demokratisasi di Indonesia sesungguhnya tidak jauh-jauh dari persoalan riil yang dihadapi ini. Karena itu, tidak mungkin dalam konteks krisis ekonomi dan politik seperti itu kelembagaan demokrasi tiba-tiba dihadirkan, atau kelembagaan ekonomi politik teknokrasi dicangkokkan begitu saja, dijadikan semacam dewa penyelamat, atau deux-exmachina sebagai satu kunci bisa membuka semua pintu mengatasi masalah, tanpa disertai pembentukan agensi-agensi politik dan pelembagaan politik mengikuti bekerjanya logika perbedaan dan kesetaraan dalam sistem demokrasi. Paper ini menekankan pentingnya pembentukan agensi-agensi politik untuk menjalankan praktek demokrasi ini. Rekonstruksi identitas politik menjadikan subjek-subjek politik dan aktor-aktor politik terpilih sebagai agensi-agensi politik tercerahkan dan kelompok-kelompok maju dalam berdemokrasi melalui pendidikan politik, kaderisasi dan pengorganisasian politik penting dilakukan oleh lembaga-lembaga demokrasi, terutama partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan dalam pengembangan demokrasi. Kilas balik: kemerosotan kualitas demokrasi Krisis demokrasi berlangsung sekarang ini menimbulkan pertanyaan penting: betulkah demokrasi ini telah gagal mencapai harapan atau cita-cita demokrasi yang

96

berkembang selama ini? Haruskah kita kembali ke masa lalu yang dengan itu tentu saja akan mengorbankan segala idealisme politik untuk mencapai masa depan kehidupan politik yang baru? Betulkah masa depan politik sedemikian gelapnya sehingga sampai-sampai harus kembali ke masa lalu atau tidak mampu menembus masa depan mengimajinasikan hadirnya kehidupan politik lebih demokratis di masa yang akan datang? Kilas balik dengan menengok kembali perjalanan atau trajektori demokratisasi berkembang selama ini dengan segala hikmah politik bisa dipetik merupakan cara terbaik menjawab masalah ini. Menengok sekilas ke belakang terhadap demokratisasi berkembang di Indonesia sejak reformasi bergulir pada tahun 1998, tentu banyak hal bisa kita kemukakan terkait ingatan kita tentang krisis ekonomi, gejolak politik, reformasi politik bergulir, disusul demokratisasi berlangsung pada awal demokratisasi. Namun, satu hal penting ditekankan disini bahwa transisi menuju demokrasi itu memang tidak semua berjalan mulus. Merespon perubahan politik berlangsung, sebagian daerah ada yang meresponnya dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian substansial nilai-nilai demokrasi ke dalam kultur demokrasi lokal sehingga demokratisasi tidak menemui banyak hambatan. Namun, di sebagian daerah lainnya, meskipun transisi politik berjalan relatif stabil, demokratisasi berlangsung diwarnai ambivalensiambivalensi politik; di permukaan secara prosedural tampak demokratis, namun di balik itu berlangsung semacam praktek politik di balik layar, atau negara bayangan (shadow state), demokratisasi diwarnai sentralisme politik lokal, dominasi elit oligarkhis dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih terus berlangsung. Sementara itu, di sebagian daerah lainnya, jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan transisi politik menuju demokrasi justru


diwarnai gejolak politik dan konflik sosial (Nordholt and van Kliken, 2007). Akan tetapi, secara umum harus diakui, setidaknya sebagaimana tercermin dalam praktek penyelenggaraan Pemilu pada tahun 1999-2004, demokratisasi menunjukkan kemajuan perkembangan politik yang sangat berarti. Masih segar dalam ingatan, betapa antusias rakyat datang ke kotak suara dalam pemilu 1999 dan 2004. Mereka dengan penuh suka cita menyongsong hadirnya demokrasi yang akan datang (democracy to come) penuh harap akan hadirnya kehidupan politik lebih baik dan kepemimpinan baru yang mengubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Masih pada saat yang sama, politik uang tidak berkembang. Tidak terbesit di benak aktor-aktor politik, baik di kalangan kader partai politik maupun konstituen pemilih, menjalankan praktek politik uang pada saat itu. Politik uang diawasi begitu ketat oleh lembaga-lembaga pengawas pemilu dan pengawas swadaya masyarakat. Kader-kader partai politik dengan itu tidak banyak yang berani melakukan politik uang dan warga pun tidak banyak berharap dari politik uang. Peluang politik terbuka yang diciptakan oleh demokrasi pada saat itu diisi dengan penuh harap untuk keluar dari krisis ekonomi dan gejolak politik menuju kehidupan politik demokrasi, sehingga kedua pemilu akhirnya berjalan aman, lancar dan penuh berpengharapan. Namun, cerita menjadi lain ketika memasuki pemilu 2009, dengan sebelum dan sesudah itu Pemilukada digelar di seluruh daerah-daerah di Indonesia. Kualitas demokrasi merosot tajam dalam Pemilu 2009 dibanding pemilu sebelumnya tahun 1999 dan 2004. Sejak awal dalam prosesnya ketika Pemilu memasuki tahapan awal, pencalonan kader-kader partai yang akan duduk di lembaga legislatif dilakukan dengan tidak banyak melibatkan partisipasi dan kontrol publik. Penjaringan calon aktor-aktor terpilih

melalui konvensi, misalnya, atau diskusi publik atau rapat terbuka dihadapan konstituen sehingga diperoleh agensi-agensi politik merepresentasikan kepentingan publik atau konstituen tidak dilakukan untuk memperbaiki kualitas demokrasi khususnya kualitas penyelenggaraan Pemilu. Demikian pula, sistem representasi atau perwakilan dijalankan menggunakan sistem proporsional berdasar jumlah suara diperoleh di suatu daerah pemilihan (dapil) mengandung banyak kelemahan bagi berlangsungnya politik representasi. Sistem ini membuka peluang bagi siapa saja aktoraktor politik dari luar daerah atau wilayah yang ditunjuk partai bisa mewakili daerah atau wilayah pemilihan sehingga tidak muncul calon-calon aktor politik terpilih betul-betul mengakar dan dekat dengan komunitas dan konstituen sebagai agensiagensi politik merepresentasikan kepentingan publik, komunitas dan konstituen. Sistem perwakilan atau representasi bersifat mengambang (floating representation) yang tidak mengakar di bawah ini mendorong sirkulasi politik hanya berlangsung di kalangan elit dan dengan itu menciptakan banyak lubang masalah terjadinya distorsi keterwakilan politik. Karena tidak disertai pengorganisasian politik sehingga permintaan politik atau pengelompokan kepentingan-kepentingan politik (groupness of political demands) tidak terartikulasi dalam politik, maka hal itu menyebabkan calon-calon terpilih tidak memiliki pijakan kekuasaan kuat di hadapan konstituen yang tidak mengetahui siapa saja dan kepentingan apa saja yang diwakili, dan demikian pula sebaliknya konstituen pun tidak jelas siapa-siapa saja sesungguhnya yang mewakili kepentingan mereka duduk dalam institusi demokrasi. Memanfaatkan lubang-lubang keterwakilan politik ini, kemudian banyak calon aktor-aktor terpilih menggunakan politik

97


uang untuk mendapatkan dukungan kekuasaan dari konstituen, yang kemudian karena desakan kebutuhan hidup dihadapi pemilih mereka pun banyak terserat masuk dalam arus praktek politik uang. Berkembangnya politik uang ini selain mendistorsi keterwakilan politik dan menghambat terbentuknya agensi-agensi politik juga menimbulkan problem kemerosotan moralitas politik berlangsung di masyarakat. Bahkan, hal itu telah mendorong berkembangnya banyak sengketa politik terjadi dalam praktek penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada. Hasil Pemilu dan Pemilukada dihasilkan dari praktek politik uang menjadikan calon aktor-aktor terpilih dan partai politik peserta pemilu tidak mudah menerima kekalahan karena etika politik demokrasi dicampuradukkan dengan politik dinilai dengan ukuran nilai uang. Materialisasi dan dehumanisasi politik dengan itu berlangsung di masyarakat. Masing-masing aktor-aktor politik dengan itu mudah menjadi tidak respek satu sama lain karena subjek-subjek politik dan suara diperoleh dinilai dengan nilai uang yang membuat martabat dan kehormatan politik (political dignity) merosot dalam praktek demokrasi yang diwarnai politik uang ini. Demikian itu menandai merosotnya kualitas demokrasi di Indonesia. Sejak itu, masyarakat politik pun mulai diwarnai semacam kejenuhan politik (political fatigue), atau lebih jauh lagi kekecewaan terhadap praktek demokrasi (democratic disappointment) yang berlangsung, disebabkan kurang berarti atau kurang bermaknanya kerja lembaga-lembaga demokrasi. Lemahnya kaderisasi dalam partai, berkembangnya praktek politik uang, merosotnya kredibilitas elit politik yang tersandung korupsi dan skandal moralitas politik lainnya, membuat publik kurang antusias terhadap praktek dan penyelenggaraan politik demokrasi. Kecen-

98

derungan itu memberikan tanda-tanda bahaya bagi demokrasi. Melemahnya antusiasme publik yang berpartisipasi dalam pemilu, dan lunturnya kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga demokrasi menyebabkan kualitas pemilu merosot. Banyak pihak sejak itu mengkhawatirkan merosotnya kualitas demokrasi ini menjadi sandungan politik bagi perkembangan demokrasi. Kurang bermakna bekerjanya institusi demokrasi yang demikian sebenarnya sudah terbaca sejak awal demokratisasi ketika pada awal kelembagaan politik demokrasi mulai mengalami pembentukan (Tornquist, 2004). Namun, dampaknya baru terasa menjelang dan sesudah tahun 2009. Merosotnya partisipasi publik pada tahun 2009 merupakan akibat dari kurang berarti atau tidak bekerjanya kelembagaan demokrasi ini. Dalam sistem demokrasi sedang berkembang seperti di Indonesia sekarang, tingkat partisipasi merupakan pertanda politik penting untuk menilai kualitas demokrasi. Ketika rakyat merasakan kebutuhan dasar dan hak-hak politiknya tidak terpenuhi, atau tidak ada harapan untuk terpenuhi, mereka akan cenderung bersikap apatis terhadap proses politik berlangsung. Di masyarakat yang demokrasinya sedang berkembang seperti Indonesia, merosotnya kualitas partisipasi politik ini mengindikasikan bermacammacam makna politik. Bisa jadi hal itu pertanda buruknya performa institusiinstitusi demokrasi, bisa juga mencerminkan rendahnya kesadaran politik warga. Tetapi, melihat begitu tingginya partisipasi politik dalam pemilu 1999 dan 2004, tidak ada tempat di sini untuk menyalahkan rendahnya kesadaran politik warga negara. Persoalan disini lebih terletak pada kualitas bekerjanya institusi demokrasi. Memang partisipasi merupakan persoalan pelik dalam sistem demokrasi. Hal itu terkait kompleksitas hubungan lembaga-


lembaga politik dengan kehidupan masyarakat sipil luas. Sistem demokrasi selalu menghadapi ketidakpastian. Dalam sistem demokrasi, rakyat yang sangat menentukan. Terlebih mendekati pemilu, mereka adalah penentu terakhir dari pertarungan politik, dengan segala misteri yang ada di balik partisipasi masyarakat. Apa kemauan rakyat dan kepada siapa mereka akan menjatuhkan pilihan politiknya, selalu menjadi tanda tanya besar bagi demokrasi. Namun bagi Indonesia tingginya partisipasi politik dalam pemilu 1999 dan 2004 sebenarnya bisa digunakan sebagai modal dasar untuk mengatasi ketidakpastian ini. Bagaimana menjadikan institusi-institusi demokrasi ini menjadi lebih berarti sehingga publik semakin berpartisipasi dalam politik merupakan persoalan penting dihadapi dalam memperbaiki kualitas demokrasi. Dari aktor hingga agensi Salah satu hikmah dan pelajaran politik terpenting bisa diambil dari kilas balik trajektori demokratisasi di atas adalah lemahnya politik keagenan atau pembentukan agensi-agensi politik dari berlakunya sistem representasi dan berlangsungnya praktek demokrasi. Masalah ini bisa diatasi dengan melalukan reaktiviasi subjek-subjek politik menjadikan diri mereka dari aktoraktor politik mengejar kepentingan ekonomi menuju pembentukan agensi-agensi politik merepresentasikan kepentingan publik atau konstituen dalam bekerjanya lembagalembaga demokrasi. Bagaimana hal itu dilakukan? Menjawab permasalahan ini, penting disini untuk kembali melihat siapakah sebenarnya yang kita sebut sebagai agensi politik sebagai subjek utama kita tempatkan dalam perbaikan kualitas institusi demokrasi ini. Agensi merupakan sebuah kategori subjek politik khusus, menempati tempat khusus dalam kehidupan dan masyarakat

politik. Keberadaannya berada diantara apa yang kita sebut dengan aktor, di satu sisi, dan autor di ujung yang lain, khususnya ketika kita membicarakan subjek-subjek bertindak dalam politik. Aktor merupakan sebutan untuk subjek individu-individu atau perorangan bertindak dengan segala otonomi dan rasionalitas dimiliki. Gambaran Thomas Hobbes tentang orang-orang bertindak atas nama diri sendiri mengikuti naluri secara alamiah dan kodradnya sebagai individu penuh kepentingan merupakan salah contoh ilustrasi mengambarkan keberadaan aktor-aktor politik dalam masyarakat (Pitkin, 1972). Hobbes menyebut aktor sebagai ‘orang yang melakukan tindakan atas nama diri sendiri’ bukan atas nama pihak lain atau diminta pihak lain atau karena ketentuanketentuan atau hak khusus diberikan masyarakat kepadanya. Berbeda dengan aktor, Hobbes menyebut ‘orang-orang yang bertindak atas nama pihak lain atau diminta pihak lain atau karena ketentuan khusus atau hak diberikan kepadanya, atau karena autoritas diberikan dan dimiliki disebut sebagai ‘author’. Hobbes membahas keduanya secara khusus untuk menentukan kapan subjek bisa dipandang sebagai aktor, yang bertindak ‘secara alamiah’ atau ‘natural’ atau melakukan tindakan secara ‘sungguh-sungguh’ berdasar otonomi dan rasionalitasnya, dan kapan subjek bisa disebut ‘autor’, yang tindakannya sesungguhnya dilakukan secara ‘artifisial’ karena hal itu dilakukan menurut kepentingan pihak lain atau karena hakhak, kewajiban dan ketentuan-ketentuan diberikan kepadanya atau mewakili kepentingan lembaga atau masyarakat yang lebih besar. Mengikuti kategori ini, pemahaman tentang aktor dengan demikian harus dicari dalam otonomi dan segala rasionalitas dan kepentingan dimiliki individu-individu dalam bertindak. Pandangan umum

99


menempatkan individu sebagai aktor utama dalam bertindak, sebagaimana umumnya dipahami kalangan politik liberal, dengan segala sifat-sifat universal melekat dalam individu sebagai aktor otonomi dan penuh rasional dalam bertindak, merupakan salah satu contoh pemahaman tentang aktor ini. Sebaliknya, pemahaman tentang autor harus dicari dalam dunia diluar subjek atau dunia objektif dengan segala kepentingan pihak lain, hak dan ketentuan diberikan kepadanya. Autor adalah aktor ‘artifisial’ yang bertindak mengikuti kepentingan pihak lain, berdasar hak atau ketentuan khusus diberikan, atau mewakili kepentingan pihak lain. Bahwa pemegang otoritas (authority) bertindak berdasar otoritas diberikan atau mewakili kepentingan pihak lain diberikan merupakan salah satu contoh jenis subjek disebut autor dalam pengertian ini. Jenis-jenis subjek dalam arti autor ini bisa juga kita temukan dalam orang-orang memegang otoritas formal dalam politik, seperti dalam pemerintahan, atau dalam hukum ketika pengacara mewakili klien, di dalam organisasi ketika pemimpin menjalankan organisasi, atau di dalam kesenian ketika aktor bermain berdasarkan ketentuan diberikan sutradara pertunjukan. Aktor-aktor dalam arti autor ini bertindak secara ‘artifisial’ mengikuti hak dan ketentuan diberikan kepadanya untuk memainkan peran dan melakukan tindakan dalam situasi khusus. Diantara keduanya, kita menemukan kategori subjek lain apa yang disebut dengan agensi yang kita tempatkan sebagai subjek utama pembahasan kita disini dalam reaktivasi subjek-subjek politik demokrasi. Mengikuti Hobbes, peran agensi politik ditemukan ketika ia membedakan antara aktor ‘natural’ dan aktor ‘artifisial’ atau autor. Terutama, ketika secara khusus menekankan pentingnya agensi politik ketika membicarakan kaitan antara politik dan kekuasaan. Hobbes menyebut agensi

100

sebagai ‘orang-orang melakukan tindakan karena terikat pada prinsip atau nilai’ tertentu. Pentingnya keterikatan subjek politik pada prinsip nilai ini ditekankan dalam pembahasan tentang agensi. Agensi dalam pengertian ini menyerupai autor tetapi bukan sebagai ‘aktor artifisial’ melainkan sebagai aktor bertindak mengikuti prinsip dan nilai politik atau pandangan idiologi politik tertentu. Namun, juga di sisi lain, agensi juga menyerupai aktor karena bertindak berdasar otonomi dan subjektivitas tersendiri terkait prinsip dan nilai dianut atau dipercayai. Agensi dengan kata lain adalah aktor dan autor dalam kolektivitas moral politik bertindak berdasarkan prinsip dan nilai tertentu, atau bertindak atas dasar moralitas politik dianut secara kolektif. Mendekati pengertian aktor, agensi dalam hal ini merupakan orang-orang atau individu atau sekelompok individu bertindak berdasar otonomi dan rasionalitasnya terkait dengan prinsip nilai dianut. Sebaliknya, mendekati pengertian autor, agensi adalah orang-orang atau sekelompok orang bertindak mengikuti prinsip dan nilai ditentukan pihak lain, organisasi, partai atau kelompok sosial lainnya. Agensi dalam pengertian ini bisa berupa orang-orang atau kelompokkelompok orang atau lembaga sosial atau sebuah organ atau lembaga dalam tubuh negara atau organisasi politik dan hukum lain yang bertindak atas dasar prinsip dan nilai diakui berlaku di dalam masyarakat. Jenis-jenis agensi ini begerak dari aktor merepresentasikan kepentingan publik, aktor mewakili kepentingan lembaga atau organisasi, hingga aktor-aktor mewakili kepentingan lembaga-lembaga dalam tubuh negara dan masyarakat. Pemahaman ini penting dijadikan acuan dalam pembentukan agensi politik, terutama pembentukan agensi-agensi dalam tubuh partai untuk pengorganisasian politik kepartaian merepresentasikan kepentingan


publik/rakyat atau konstituen, dan aktoraktor politik lainnya sebagai agensi politik duduk dalam tubuh lembaga-lembaga negara merepresentasikan kepentingan publik/konstituen dalam menjalankan politik demokrasi. Pembentukan subjek politik menjadikan diri mereka semula sebagai aktor-aktor politik mengejar kepentingan pribadi menjadi agensi-agensi politik merepresentasikan kepentingan publik atau konstituen sangat krusial untuk pembaharuan kelembagaan demokrasi. Namun, dalam pembentukan agensiagensi politik ini harus ditempatkan dalam konteks krisis kelembagaan politik dan kemerosotan kualitas demokrasi berlangsung dengan menjadikan subjek-subjek politik atau aktor-aktor politik sebagai agensi-agensi politik mendorong pembaharuan kelembagaan demokrasi. Di tengah krisis politik berlangsung, sangat diperlukan rekonstruksi politik identitas subjek-subjek politik menjadikannya sebagai agensiagensi politik mendorong berlangsungnya pembaharuan kelembagaan politik demokrasi. Persoalan ini secara khusus penting kita bahas disini sebelum agenda pembaharuan atau revitalisasi kelembagaan politik demokrasi kita ajukan dalam pembahasan ini. Pembentukan subjek politik agensi Sebagaimana dikemukakan dimuka, transisi politik menuju demokrasi berlangsung di Indonesia selama ini tidak semuanya berjalan mulus. Perkembangan demokrasi disertai dislokasi-dislokasi politik, ambivalensi-ambivalensi politik dan gejolak politik serta konflik sosial di masyarakat. Perkembangan dan peristiwa-peristiwa ini tentu sangat mempengaruhi subjek-subjek politik didalamnya dalam pembentukan sebagai subjek politik demokratis. Rekonstruksi identitas politik dan pemberdayaan serta emansipasi politik di kalangan subjeksubjek politik dalam hal ini sangat

diperlukan untuk masuk dan menjalankan politik demokrasi. Bagaimana pembentukan subjek politik agensi dilakukan dalam dalam konteks ini ditengah-tengah dislokasi politik dan krisis kelembagaan serta kemerosotan kualitas demokrasi sedang berlangsung selanjutnya penting kita bahas disini? Persoalan ini membawa kita pada pentingnya pembentukan subjek politik sebagai subjek kekuasaan atau agensi politik merepresentasikan kepentingan publik dan konstituen untuk mendapatkan dukungan kekuasaan politik dari publik atau konstituen. Hubungan subjek politik dengan struktur kekuasaan dalam komunitas disini menjadi penting untuk dielaborasi. Pembentukan agensi-agensi politik sebagai subjek kekuasaan pada dasarnya merupakan bagian penting dari persoalan pembentukan identitas politik, khususnya dalam pembentukan atau konstruksi politik tentang ‘saya (I)’ dan ‘orang lain (the Other)’ sebagai subjek politik, atau konstruksi tentang ‘saya (I)’ mewakili ‘kita (We)’ dihadapan ‘mereka (They)’. Konstruksi tentang I-O, atau I=We– They, ini saling mendeterminasi dan secara konstitutif membentuk identitas politik sebagai subjek kekuasaan atau agensi politik. Pembacaan penulis terhadap perdebatan tentang pembentukan identitas politik sejauh ini sampai pada kesimpulan bahwa identitas selalu dalam proses pembentukan (identity formation) dan karena itu bisa dilakukan upaya untuk mengisi atau membentuknya. Penulis tidak sependapat dengan pandangan banyak kalangan esensialis atau foundasionalis tentang pembentukan identitas yang mengkonstruksi identitas secara tetap (fixed). Tetapi, mengikuti pendapat Jacque Lacan, tiap subjek adalah subjek yang senjang (subject lacked) dengan identitas yang tidak penuh dan selalu mencari pemenuhan identitasnya dengan melakukan identifikasi dan signifikasi terhadap realitas. Tiap subjek, dengan kata lain, adalah subjek sedang

101


berjuang menggapai realitas untuk mengisi identitasnya, atau subjek yang sedang menjadi dalam identitasnya melalui bekerjanya imajinasi dan fantasi dan simbolicum terdapat realitas (Lacan, 1989). Perdebatan tentang subjek politik dalam ‘the German ideology’ dan bagaimana pandangan tentang subjek politik menurut perspektif Lacan itu relevan dalam pembentukan subjek politik demokrasi disini bisa dijadikan ilustrasi. Hegel melihat identitas manusia ada dalam bayangan tentang dirinya, dalam pikirannya, atau dalam ide-ide dan gagasannya. Pandangan Hegel ini bagian dari pemikiran abad pencerahan, sebagaimana dikembangkan Kantian, untuk keluar dari mitos pemikiran tradisional atau dalam tradisi agama-agama yang melihat identitas terdapat dalam bayangan manusia tentang Tuhan. Pandangan serupa juga kita temukan dalam pandangan Marx yang ingin keluar dari mitos tradisional, meski kemudian sampai pada kesimpulan bahwa identitas bukan terdapat dalam pikirannya, atau idealismenya, tetapi pikiran itu sendiri merupakan cermin material, atau materialisme karena identitas adalah terdapat pada materialnya. Konstruksi manusia moderen abad pencerahan keluar dari tradisionalisme ini kemudian menemukan bentuknya dalam dua idiologi besar abad pencerahan; idealisme Hegelian dan materialisme Marxis. Namun, sebagaimana dikemukakan Stirner, dan juga pemikiran kritis lainnya dalam Mahzab pemikira Frankfrut school, pandangan pemikir pencerahan tentang subjek ini menemui jalan buntu atau dalam paradoks. Bukan keluar dari bayangan Tuhan yang diperoleh, tetapi menjadikan bayangan Tuhan dalam diri subjek, atau dalam pikiran idealnya. Kaum liberal idealis menjadikan kepentingan individual sebagai segalanya, pusat dari segalanya atau universe. Sementara, kaum Marxis melihat materialisme sebagai fetitisme. Jauh dari

102

terbebas dari bayangan tentang Tuhan, Stirner menemukan dalam kedua pandangan idiologi itu Tuhan reinkarnasi dalam diri manusia, dalam pikiran idealnya dan juga dalam sikap materialis sebagaimana dipuja kapitalisme (Newman, 2005). Melanjutkan perdebatan itu, Jacques Lacan melakukan pembaharuan konsepsi tentang pembentukan subjek identitas manusia moderen pencerahan yang paradoksal ini. Lacan tidak menafikan pentingnya bayangan Tuhan dalam diri manusia. Tetapi, bukan Tuhan dalam esensialismenya. Tetapi, kehadiran bayangan, fantasi, imajinasi tentang kenyataan atau ‘the Real’ dalam mengisi subjek yang senjang itu. Dalam konsepsi Lacan, perdebatan tentang pembentukan identitas bergeser dari bayangan tentang Tuhan menuju bayangan, imajinasi dan fantasi tentang yang nyata atau ‘the real’ dalam dunia objektif di luar subjek. Tetapi, bagi Lacan, realitas atau ‘the Real’ itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak mungkin (imposible) digapai meski hal itu perlu (necessary) dicapai untuk mengisi dan membentuk identitas. Karena itu, penemuan identitas subjek itu bisa berhasil tetapi bisa juga mungkin gagal. Subjek senjang selalu berusaha menangkap gambaran, bayangan dan imajinasi tentang realitas untuk mengisi dan menemukan identitasnya dalam struktur imajinasi dan simbolik di sekitarnya. Namun, sebagaimana disinggung dimuka, subjek tidak selalu berhasil memenuhi struktur imajinasi komunitas itu sehingga seringkali mengalami peristiwaperistiwa traumatik dalam dirinya. Karena itu, subjek berusaha melakukan penegasan atau fiksasi atas identitas melalui struktur imajinasi dan simbolik yang ada. Bayangan atau imajinasi dan fantasi tentang realitas itu membentuk identitas ditandai kehadiran penanda (signifier) dalam subjek mengacu pada struktur imajinasi dan simbolik.


Identifikasi dan signifikasi dilakukan dengan menghadirkan simbol sebagai penanda (signifier) menandai identitas subjek (signified). Penandaan dalam bekerja struktur imajinasi dan simbolik ini berlangsung melalui dua cara, yaitu metonimik dan metaporik. Penandaan bersifat metonomik ketika penandaan bekerja melalui cara berangkai, penanda yang satu menandai penanda yang lain membentuk rangkaian atau mata rantai penandaan identitas, hasilnya adalah komposisi idenitas dari berbagai penanda (chains of signifiers). Pembentukan subjek politik atau subjek kekuasaan atau agensi politik disini berlangsung melalui multiplikasi identitas, identitas yang satu memperkuat lainnya membentuk sebuah identitas kekuasaan politik. Penandaan metaporik merupakan penandaan dengan menghadirkan satu penanda besar atau universal mengantikan (substituted) berbagai penanda-penanda kecil atau partikular yang ada dalam hubungan gehemonik. Kalau dalam bekerjanya metonimik identitas adalah rangkaian penanda membentuk multiplikasi identitas, dalam metaporik sebuah penanda tunggal, atau master of signifier, atau nodal point, dihadirkan untuk merepresentasi subjek-subjek politik yang ada. Pembahasan tentang pembentukan identitas ini membuka kemungkinan berbagai strategi pembentukan agensi politik sebagai subjek kekuasaan mereprsentasi kepentingan publik atau konstituen, apakah melalui cara kerja pembentukan identitas merepresentasikan subjek-subjek politik atau konstituen melalui model metonomik ataukah metaphorik. Satu hal penting dicatat disini, dalam konteks transisi demokrasi yang pada awalnya diwarnai krisis ekonomi, gejolak politik dan konflik sosial, dan kemudian kembali menghadapi krisis kelembagaan politik berlangsung sekarang, rekonstruksi

identitas merupakan pilihan strategi sangat penting. Rekonstruksi identitas dilakukan karena kegagalan subjek menggapai realitas politik demokrasi atau kita sebut dislokasi politik. Kegagalan itu menimbulkan peristiwa traumatik (traumatic events) tersendiri dalam pembentukan subjek politik. Peristiwa traumatik ini menandai subjek senjang yang hendak diisi dalam pembentukan identitas. Karena itu, dalam setiap rekonstruksi subjek politik peristiwa traumatik itu penting diperhatikan, karena setiap waktu akan muncul kembali ke permukaan (the return of the repressed) dalam pembentukan identitas. Dari sudut pandang Lacanian, peristiwaperistiwa dislokasi politik atau displacemen politik subjek dari bekerjanya kelembagaan politik merupakan bentuk periwtiwa traumatik menandai proses terlepasnya identitas subjek dari struktur imajinasi dan simbolik menandai bekerjanya kelembagaan politik. Peristiwa perubahan politik drastis, gejolak politik, eksklusi sosial, konflik kekerasan dan sejenisnya, merupakan bentukbentuk kejadian traumatik mencerminkan kegagalan subjek mengapai realitas yang selanjutnya akan mendistosi pembentukan subjek politik. Bagaimana mengatasi disintegrasi identitas subjek dan menemukan kembali integritasnya sebagai subjek politik atau subjek kekuasaan merupakan bagian penting dari projek pembentukan identitas politik agensi. Bagaimana hal itu dilakukan dalam konteks krisis politik dan krisis kelembagaan demokratisasi berlangsung di Indonesia sekarang. Kita mulai disini dari tahapan awal perkembangan demokratisasi. Jatuhnya pemerintahan Orde Baru, disusul reformasi politik dan gejolak politik serta demokratisasi berlangsung pada tahun 1998, dapat disebut sebagai peristiwa traumatik dalam politik Indonesia (hal yang sama juga berlangsung dalam pergantian kepemimpinan dari Presiden Sukarno ke Presiden

103


Suharto tahun 1966-1969 disertai gejolak politik). Reformasi dan transisi politik ini menandai hilangnya penanda politik otoritarianisme Orde Baru. Ketika perubahan terjadi, transisi politik berlangsung, dan delegitimasi stuktur dan kultur terjadi, kekerasan muncul dengan segala akibat displacement dan dislokasi subjek dari struktur dan kultur terjadi karena terjadi krisis politik berlangsung. Dalam situasi krisis ini, kita sulit melakukan pembentukan identitas karena keretakan atau fragmentasi dan disintegrasi subjek sedang berlangsung. Berbagai upaya merajut atau reintegrasi identitas politik melalui rekonsiliasi konflik dalam hal ini penting dilakukan. Namun, ketika demokratisasi berkembang dan kemudian Indonesia memasuki paska-krisis atau paska-konflik, maka diperlukan pembentukan subjek politik baru untuk mengisi demokratisasi. Bayangan, fantasi, gambaran, imajinasi, visi tentang masyarakat demokratis hendak dicapai krisis disini mengarahkan subjek pada kehidupan politik baru. Demikian itu merupakan proses terapi politik tersendiri bagi masyarakat Indonesia yang mengalami berbagai peristiwa traumatik dislokasi dan displacement politik dalam trajektori politik sedang berlangsung. Rekonstruksi subjek politik dalam hal ini penting dilakukan setidaknya dalam tiga ranah politik; yaitu psiko-politik, struktur politik dan dan kelembagaan politik perantara dalam konteks politik transisi menuju demokrasi. Ranah psiko-politik diperlukan untuk memulihkan integritas subjek politik akibat dari peristiwa-peristiwa traumatik dialami. Area struktur politik diperlukan untuk reintegrasi subjek politik masuk ke dalam kehidupan politik dan ranah kelembagaan perantara atau lembaga-lembaga ad-hock diperlukan untuk menghantar subjek politik disintegrasi masuk ke dalam struktur politik sebagai subjek politik penuh integritas.

104

Dalam konteks transisi politik menuju demokrasi, hal itu berarti bahwa pembentukan subjek demokratis sangat memerlukan kelembagaan perantara atau lembaga-lembaga ad-hock untuk menghantar subjek-subjek politik memasuki struktur politik demokrasi. Banyaknya lembaga adhock dibentuk di Indonesia selama masa transisi dalam hal ini dapat dimaknai sebagai bagian dari proses reintegrasi subjek politik ke dalam struktur-struktur politik dan bekerjanya kelembagaan demokrasi. Disinilah letak masalah mengapa kita sampai sekarang masih sulit melepaskan diri dari keterikatan dengan lembaga-lembaga ad-hock atau memutus mata rantai transisi demokrasi menuju masyarakat demokratis atau demokrasi terkonsolidasi. Transisi politik menuju demokrasi menuju tercapainya demokrasi terkonsolidasi mensyaratkan pentingnya memutus mata rantai ketergantungan subjek politik pada kelembagaan politik ad-hock ini untuk masuk atau reintegrasi ke dalam strukturstruktur politik dan bekerjanya kelembagaan demokrasi. Revitalisasi kelembagaan demokrasi Dalam paparan berikut kita akan membahas bagaimana relevansi dan visibilitas dari pentingnya rekonstruksi identitas politik dan pembentukan agensiagensi politik sebagaimana kita kemukakan di atas untuk reaktivasi subjek-subjek politik mengatasi krisis politik dan mendorong pembaharuan atau revitalisasi kelembagaan demokrasi. Berkembangnya demokratisasi selama ini boleh dikata menandai era baru masyarakat politik di Indonesia. Dengan itu penanda politik lama otoritarianisme politik Orde Baru mengalami devolusi diganti dengan penanda baru kekuasaan terdapat dalam bekerjanya stuktur dan kelembagaan politik demokratis. Sebagaimana dikatakan Claude Leffort (Leffort, 1988), demokrasi menandai hilangnya penanda pasti


absolutisme kekuasaan, seperti terdapat dalam otoritarianisme, menjadi semacam bejana kosong harus diisi setiap subjek warga negara dalam pembentukan negara demokratis. Negara dibentuk tindakan warga negara, sebaliknya warga negara dibentuk oleh tindakan negara. Masalahnya apakah kita selama ini telah mengisi kekosongan penanda politik kekuasaan itu dengan kelembagaan politik demokratis? Ataukah mengisinya dengan menghadirkan kembali politik lama penuh traumatik di jaman era sekarang kita sebut demokrasi ini? Pendapat Amartya Sen tentang pentingnya kehadiran subjek-subjek politik baru penuh kebebasan dalam menjalankan demokrasi disini penting diperhatikan dalam mengisi bekerjanya stuktur dan kelembagaan demokrasi. Fundamental dalam demokrasi, menurut Amartya Sen, adalah hidup dalam kebebasan, yang dengan itu tiap subjek politik bebas menyampaikan pikiran, pendapat, berbicara, menentukan pilihan-pilihan dan tujuan-tujuan dalam hidup. Dalam hal ini, berkembangnya demokrasi akan memperluas kebebasan nyata (the real freedom) dan memperkaya makna hidup (enrhicing human life) tiap subjek-subjek warga negara, sehingga menjadikan kehidupan publik menjadi lebih bemakna. Dalam sistem demokrasi yang bebas dan terbuka, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat di kalangan subjek politik akan menumbuhkan berkembangnya diskusi publik. Diskusi publik ini selanjutnya akan menumbuhkan berkembangnya nalar publik (public reasons), berupa berkembangnya kepedulian publik terhadap masalahmasalah dihadapi bersama. Disinilah kemudian menjadi jelas bedanya antara sistem otoriter, atau otokrasi dengan demokrasi. Kalau dalam pemerintahan otokratis masalahmasalah pembangunan seperti bencana kelaparan, kemiskinan, kemorosotan kualitas hidup, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, konflik sosial akibat pembangunan cenderung ditutup-tutupi oleh rezim

penguasa, dalam demokrasi berkat berkembangnya diskusi publik masalahmasalah itu bisa segera diatasi. Merosotnya kualitas demokrasi, sebagaimana dikemukakan di muka, dengan itu bisa diselamatkan dengan pembentukan subjek politik agensi dan menumbuhkan berkembangnya demokrasi nalar publik, atau public reasons democracy, dalam bekerjanya institusi demokrasi sehingga politik demokrasi kita memiliki kepedulian terhadap masalahmasalah dihadapi publik. Dalam praktek penyelenggaraan Pemilu misalnya, pemilu dengan diskusi, atau election by discussion, harus dikembangkan. Masalah-masalah mendesak dihadapi warga masyarakat dengan itu bisa diangkat melalui politik agensi dan mendapat pemecahannya dari praktek demokrasi sedang berlangsung. Peran subjeksubjek politik menjadikan diri sebagai agensiagensi politik merepresentasikan kepentingan publik dan mengartikulasikannya dalam diskusi bernalar publik disini menjadi sangat penting. Lemahnya kualitas aktor-aktor politik terpilih menjadikan diri mereka sebagai agensi politik merepresentasikan kepentingan publik akan menghambatnya tumbuhnya demokrasi nalar publik ini. Emansipasi dan transformasi aktor-aktor politik menjadi agensi-agensi politik merepresentasikan kepentingan publik ini dengan itu sangat penting dilakukan khususnya dalam memperbaiki merosotnya kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pengorganisasian politik demokrasi. Demikian pula halnya dengan krisis politik berlangsung sekarang, kekecewaankekecewaan politik terhadap praktek dan kelembagaan demokrasi sekarang, termasuk munculnya sikap politik milerianistik merindukan kembali hadirnya masa lalu, merupakan pertanda kegagalan atau dislokasi berlangsung dalam perkembangan demokrasi. Pembentukan subjek-subjek baru demokratis tercerahkan dan kelompok-kelompok pembaharu politik

105


demokrasi sangat diperlukan untuk mengisi kesenjangan politik ini. Sejauh ini, perkembangan demokrasi di Indonesia masih senjang (lacking) dalam pembentukan subjek-subjek baru tercerahkan dan kelompok-kelompok maju berdemokrasi ini. Karena itu, pembentukan subjek politik demokratis dan pelembagaaanya dalam kehidupan sosial dan politikal dalam hal ini penting dilakukan untuk menjawab krisis politik dan displacement atau dislokasi politik sedang berlangsung. Terbentuknya masyarakat demokratis merupakan idealisme politik muncul sejak reformasi politik bergulir pada tahun 1998. Sebuah model kelembagaan politik ideal diperlukan bagi agensi-agensi politik menjalankan fungsi politik merepresentasikan kepentingan publik dan konstituen dalam bekerjanya kelembagaan politik demokratis. Kelembagaan politik seperti apa paling sesuai untuk bekerjanya agensi-agensi politik menjalankan fungsi merepresentasikan kepentingan publik dan konstituen penting ditemukan. Tinjauan ulang atas pengembangan kelembagaan politik demokrasi dilakukan berlangsung selama ini dari berbagai sudut pandang dan perspektif serta varian demokrasi dalam hal ini penting dilakukan. Menjawab persoalan ini, mari kita sejenak menengok kembali pelembagaan politik demokrasi berlangsung selama ini. Sentral di dalam pengembangan politik demokrasi adalah pembentukan subjeksubjek politik demokratis, baik aktor maupun agensi politik, dalam menjalankan tindakan atau praktek politik (the politics) dan membangun kelembagaan politik mengatasi konflik dan antagonisme-antagonisme politik berlangsung di masyarakat (the political) untuk mencapai tertib atau order sosial (social) dalam pengembangan masyarakat sipil dan beradab sebagai tujuan utama politik demokrasi (Mouffe, 1993). Bagaimana

106

menjalankan politik pemerintahan mampu mengatasi kehidupan masyarakat dalam dimensinya yang antagonistik dan menciptakan tertib sosial atau social order merupakan pertanyaan sentral dalam pembentukan dan pengembangan kelembagaan politik demokratis. Dengan kata lain, bagaimana governmentalitas (governmentality) dikembangkan dalam kehidupan masyarakat, dalam bekerjanya struktur-struktur dan relasi-relasi kekuasaan dan kelembagaan-kelembagaan politik dalam menjalankan otorisasi kebijakan politik mampu mengatasi konflik kepentingan menjadi pertanyaan kunci dalam pelembagaan politik demokrasi. Kaitan dimensi politik dan sosial ini penting ditekankan, terutama untuk melihat bagaimana kelembagaan politik demokratis dibangun atau terbentuk diatas jalinan saling diterminasi (over-determination) ketiganya, dilihat dari berbagai sudut pandang perspektif demokrasi berkembang selama ini, mulai dari demokrasi liberal atau konstitusional atau agregatif dan demokrasi deliberatif atau konsensus dan demokrasi plural atau demokrasi radikal, untuk ditempatkan dalam perkembangan kelembagaan politik demokrasi Indonesia. Dari berbagi perspektif dan sudut pandang ini diharapkan kita akan menemukan model kelembagaan politik demokratis paling sesuai bisa dijadikan acuan bagi pengembangan kelembagaan politik demokratis di Indonesia. Berbagai perspektif demokrasi sejauh ini memberikan cara pandang dan perspektif tersendiri baik dalam dimensi etiko-politiko demokrasi, atau dalam hal bagaimana mewujudkan prinsip dan nilai demokrasi kebebasan dan kesetaraan untuk semua (liberty and eqality for all), maupun dalam dimensi kelembagaan atau pengorganisasian politik disekitar bekerjanya kedua prinsip


etiko-politiko demokrasi tersebut. Paradokparadok politik kita temukan dalam sistem demokrasi, terutama di dalam sistem demokrasi liberal dalam mewujudkan kedua prinsip nilai demokrasi tersebut; di satu sisi, dalam mewujudkan kebebasan mengikuti bekerjanya logika perbedaan (difference logic) menghasilkan perbedaan semakin tajam, atau differensia specifica, sebagai konsekuensi dari pengakuan dan penghargaan atas hak dan kebebasan setiap orang atau kelompok, yang cenderung menimbulkan eksklusi sosial, sehingga menimbulkan antagonisme semakin berkembang dalam masyarakat, dan, di sisi lain, dalam mewujudkan kesetaraan, mengikuti logika equalitas (equivalential logic) mendorong kebutuhan politik inklusif untuk mencapai unitas, kebersamaan dan solidaritas sosial dalam praktek dan kelembagaan politik untuk mencapai kepentingan bersama. Bagaimana sistem demokrasi mengatasi paradoks dan keteganganketegangan politik ini, antara politik eksklusi dan politik inklusi, sejauh ini telah melahirkan berbagai model kelembagaan dalam politik demokrasi. Pada tataran cara atau strategi, berbagai model kelembagaan demokrasi memberikan strategi atau cara tersendiri, dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing, bagaimana mengatasi eksklusi sosial dari bekerjanya logika perbedaan dalam mewujudkan kebebasan, dan mendorong inklusi melalui bekerjanya logika kesetaraan, terutama seperti dijalankan melalui strategi parataktikal (paratactical) dalam pembentukan kelembagaan politik demokrasi populist atau popular (Laclau, 2005). Tentang berbagai model kelembagaan demokratis itu sendiri dalam konteks ini bisa diidentifikasi setidaknya terdapat tiga model dominan. Pertama, model kelembagaan agregatif liberal mengandalkan pada terbentuknya kelembagaan politik demokratis sebagai kontrak politik ditopang

hukum, konstitusionalisme dan prosedur politik, untuk mencapai kesepakatan diantara individu-individu politik rasional dalam mencapai kepentingan publik. Kedua, model demokrasi deliberatif mengandalkan pada tercapainya konsensus moral dari individu-individu politik rasional untuk tercapainya kepentingan publik. Ketiga, model demokrasi plural atau agonistik mengandalkan tercapainya kesepakatan politik melalui strategi parataktikal membangun jalinan strategis kepentingan dan artikulasi kelompokkelompok kepentingan beragam dalam masyarakat dengan menghadirkan atau mengembangkan terbentuknya nodal point atau signifikasi politik sebagai kekuatan pengikat dalam pembentukan kelembagaan politik demokratis. Berbagai model kelembagaan ini bisa dijadikan rujukan dalam pembaharuan dan revitalisasi kelembagaan politik demokrasi di Indonesia. Sejauhmana kelembagaan politik mampu mengatasi konflik dan antagonisme-antagonisme politik berkembang di masyarakat merupakan salah satu tekanan penting dilakukan. Sejalan dengan kebutuhan pembentukan agensi politik dan rekonstruksi politik mejadikan demokrasi di Indonesia lebih populis atau popular atau lebih mendekati representasi kepentingan publik atau konstituen atau rakyat, kelembagaan politik demokratis bersifat agonistik merupakan alternatif sangat menjanjikan bagi pembentukan politik agensi dalam menjalankan bekerjanya kelembagaan demokratis, terutama dalam menjalankan otorisasi kebijakan politik mampu merepresentasikan kepentingan publik atau konstituen dan mengatasi konflik dan antagonisme politik berkembang di masyarakat. Bagaimana otorisasi kebijakan dijalankan mampu merepresentasikan kepentingan kelompok-kelompok dalam masyarakat, mengakui perbedaan sebagai

107


sesuatu hal yang sah atau legitimate dalam politik demokrasi, dan sekaligus menjalin kesetaraan untuk membangun solidaritas bersama mencapai kepentingan publik, merupakan ciri utama kelembagan politik agonistik. Kebebasan dengan segala konsekuensi mengakui dan menghargai perbedaan, di satu sisi, dan pentingnya membangun kesetaraan untuk menumbuhkan solidaritas bersama mencapai kepentingan publik, di sisi lain, merupakan inti demokrasi dan kelembagaan politik bersifat agonistik. Demokrasi dalam hal ini dijalankan oleh kelembagaan politik dengan menjadikan bekerjanya kebebasan dan kesetaraan sebagai prinsip sekaligus strategi menemukan nodal poin, atau point de capiton untuk mencapai kepentingan publik, atau bagaimana menjadikan penggunaan hak-hak individual dalam politik sebagai sesuatu yang baik untuk kepentinga publik, dan sebaliknya menjadikan sesuatu yang baik secara publik sebagai hak politik setiap individual (right to be good, good to be right), sehingga kelembagaan politik demokrasi mampu mengatasi konflik kepentingan dan antagonisme politik berkembang di masyarakat, merupakan tujuan sekaligus strategi pembentukan dan pengembangan kelembagaan politik penting dikembangkan dalam sistem demokrasi. Hal itu penting bukan hanya untuk mencegah kekerasan yang selalu menihilkan bekerjanya kelembagan politik demokrasi, tetapi juga untuk mendorong berlangsungnya pelembagaan politik demokrasi. Penutup Paparan diatas menekankan pentingnya pembentukan subjek-subjek politik agensi merepresentasikan kepentingan publik dan konstituen untuk mengisi kelembagaan politik dan revitalisasi kelembagaan demokrasi mengatasi krisis kelembagaan politik demokrasi berlangsung

108

sekarang. Praktek politik dan bekerjanya kelembagaan demokrasi selama ini menunjukkan krisis kelembagaan politik diwarnai dislokasi-dislokasi politik berlangsung dalam bekerjanya kelembagaan politik demokrasi. Berbagai kasus dislokasi keterwakilan kepentingan publik atau konstituen berlangsung di lembagalembaga demokrasi baik tubuh partai politik, lembaga Dewan maupun lembaga pemerintahan. Demikian itu sangat ironis terjadi di tengah-tengah optimisme banyak pihak kalangan terhadap pelembagaan demokrasi yang kini diharapkan telah memasuki masa konsolidasi demokrasi. Jauh dari telah mencapai konsolidasi, berbagai kasus dislokasi itu menunjukkan bahwa di balik itu krisis kelembagaan demokratis justru sedang berlangsung. Dislokasi politik semacam itu semestinya tidak terjadi dalam sistem demokrasi. Karena, sebagaimana di tekankan di muka, sistem demokrasi bekerja secara inklusif tanpa eksklusi mengakui perbedaan pandangan politik sebagai sesuatu hal yang sah (legitimate) dalam demokrasi sebagai perwujudan etika-politik demokrasi, kebebasan dan kesetaraan bagi semua (liberty and equality for all) dalam politik. Masih lemahnya pembentukan politik agensi dan kuatnya negasi-negasi terhadap kepentingan publik atau konstituen mencerminkan bahwa demokrasi di Indonesia masih belum menunjukkan arah perkembangan menuju demokrasi agonistik yang ideal. Sebaliknya, justru terjebak dalam proseduralisme dan teknokratisme kelembagaan politik sebagai akibat dari begitu dominan demokrasi prosedural berlangsung dalam praktek politik selama ini. Demokrasi prosedural atau liberal agregatif, sebagaimana dipraktekkan di Indonesia sekarang, mengandaikan bahwa keterwakilan kepentingan publik


dengan sendirinya akan berlangsung ketika kontrak sosial dicapai sebagaimana diwujudkan dalam pembentukan hukum dan peraturan dipandang sebagai kehendak bersama kepentingan publik. Pengandaian ini problematik karena dengan mengejawantahkan kehendak bersama ke dalam hukum dan perundangan maka politik telah berubah bentuk menjadi sekumpulan prosedur hukum dan peraturan. Reinkarnasi politik ke dalam hukum dan peraturan itu menjadikan praktek politik dan kekuasaan telah kehilangan dimensinya yang penuh komunikatif dan kapasitasnya secara agonistik mengatasi dislokasi dan antagonisme politik berlangsung menjadi sekedar politik otoritatif menjalankan prosedur hukum dan peraturan. Menguatnya proseduralisme dan teknokratisme dalam praktek demokrasi di Indonesia selama ini telah banyak mendistorsi berlangsungnya demokratisasi. Begitu kuatnya proseduralisme mendominasi penyelenggaraan Pemilu, misalnya, menimbulkan pendangkalanpendangkalan komunikasi politik dan kualitas demokrasi sehingga Pemilu banyak diwarnai proseduralisme dan politik uang. Proses Pemilu demikian selain mendegradasi kualitas demokrasi juga menghasilkan keterwakilan politik yang timpang. Akibat dari itu, aktor-aktor politik terpilih mewakili kepentingan publik atau konstituen menjadi tidak jelas sesungguhnya mereka mewakili subjek-subjek politik siapa dan kepentingan apa dari suara-suara diperoleh. Demikian pula sebaliknya, konstituen pun juga menjadi tidak jelas siapa-siapa saja sesungguhnya yang mewakili kepentingan mereka. Teknokratisme dan proseduralisme politik ini menimbulkan krisis keterwakilan kepentingan publik atau konstituen tersendiri di tubuh lembaga-lembaga demokrasi, baik di tubuh partai politik,

lembaga Dewan maupun lembaga pemerintahan. Aktor-aktor terpilih dan agensi-agensi dalam hal ini sangat rentan kedudukannya merepresentasikan kepentingan publik atau konstituen dan bersamaan dengan menguatnya proseduralisme politik itu lembaga-lembaga politik demokrasi berubah bentuk menjadi organisasi politik melayani kepentingan sendiri atau kelompoknya jauh dari politik agensi mewakili kepentingan publik atau konstituen. Pembentukan agensi politik dan pelembagaan demokrasi dengan demikian penting dilakukan dalam konteks ini untuk mengatasi krisis kelembagaan demokrasi bukan dengan cara penguatan kelembagaan dalam arti pengembangan kelembagaan organisasi teknokratis, tetapi lebih pada, mengikuti psikoanalis politik Jaques Lacan, bagaimana mengisi kesenjangan-kesenjangan politik (political lacks) ditimbulkan oleh dislokasi-dislokasi politik sedang berlangsung dengan menghadirkan subjek-subjek politik agensi mengisi kelembagan politik demokrasi dan memperbaiki kualitas kelembagaan politik representasi. Dari sudut pandang ini, pelembagaan demokrasi lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan demokrasi merepresentasikan kepentingan publik dan konstituen. Hal itu penting dilakukan bukan hanya untuk memperkuat kedudukan agensi-agensi politik mewakili kepentingan konstituen atau publik duduk di lembaga-lembaga demokrasi baik di tubuh partai politik, lembaga Dewan maupun lembaga pemerintahan. Tetapi, juga bagi terbentuknya subjek-subjek politik sebagai agensi politik merepresentasikan kepentingan publik dan konstituen untuk memperbaiki kualitas politik representasi, atau memberbaiki bekerjanya kualitas kelembagaan politik demokrasi mulai dari penyelenggaraan pemilu, pengorganisasian

109


politik kepartaian dan praktek politik penentuan kebijakan. Demikian itu penting dilakukan untuk pembaharuan politik demokrasi, mengatasi krisis politik dan sekaligus menumbuhkan demokrasi berpengharapan dan lebih menjajikan bagi perbaikan politik demokrasi.

Daftar Pustaka

Henk, Nordholt and Gerry van Klinken. (2007). Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Obor. Lacan, Jacques. (1989). Ecrits: a Selection. London: Routledge.

110

Laclau, Ernesto. (2005). On Populist Reason. London: Verso. Leffort, Claude. (1988). Democracy and Political Theory. London: Polity Press. Pitkin, Hanna Fenichel. (1972). The Concept of Representation. Berkeley: University of California Press. Moffe, Chantal. (1993). The Return of the Political. London: Verso. Newman, Sul. (2005). Power and Politics in Post-Structuralist Thought, New Theories of the Political. London: Roulledge. Sen, Amartya. (1999). Development as Freedeom, New York: Anchor Book. Tornquist, Olle., Priyono, AE., Subono, Nur Iman. (2004). Menjadikan Demokrasi Lebih Bermakna, Masalah dan Pilihan di Indonesia, Jakarta: Demos.

Reaktualisasi Politik Demokrasi: Politik Agensi dan Revitalisasi Kelembagaan Demokrasi

Recommend Documents