www.hukumonline.com
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR...... TAHUN.... TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki unggulan dipandang perlu mengembangkan kawasan-kawasan tertentu menjadi suatu kawasan ekonomi khusus yang siap memaksimalkan kegiatan industri, ekspor impor serta kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi; b. bahwa pengembangan kawasan ekonomi khusus dapat meningkatkan investasi, memaksimalkan kegiatan industri dan kegiatan ekspor impor, menyerap tenaga kerja, mempercepat perkembangan daerah, sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, industri, pariwisata, perdagangan; c. bahwa dalam rangka upaya mempercepat pengembangan daerah seiring dengan perwujudan otonomi daerah, beberapa wilayah perlu ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus; d. bahwa untuk melaksanakan pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal perlu membentuk Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus; e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, b, c dan d tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 20, Pasal 21 serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724). MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu.
www.hukumonline.com
1
www.hukumonline.com
2.
3. 4.
5. 6.
7.
8. 9.
Kawasan Pengolahan Ekspor (export processing zone) adalah kawasan dengan BatasBatas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan perlakukan khusus dibidang kepabeanan dan perpajakan guna mendukung industri yang produksinya ditujukan untuk ekspor. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kepabeanan. Kawasan industri adalah kawasan khusus tempat pemusatan kegiatan industri manufaktur yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Kawasan Pengembangan Teknologi adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan riset dan teknologi, rancang bangun, dan pengembangan perangkat lunak. Kawasan Jasa Keuangan adalah bangunan, tempat atau kawasan pemusatan kegiatan transaksi keuangan, asuransi, lalu-lintas giro, perbankan, serta perdagangan surat berharga dan valuta asing. Dewan Nasional adalah dewan yang bertanggung jawab terhadap percepatan pengembangan, pengoperasian dan pengendalian penyelenggaraan KEK di tingkat nasional. Dewan Kawasan adalah dewan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi pengembangan dan pengawasan penyelenggaraan KEK di tingkat Provinsi. Badan Pengusahaan adalah badan yang bertanggung jawab terhadap menyelenggarakan pengusahaan KEK. BAB II BENTUK DAN KRITERIA KAWASAN EKONOMI KHUSUS Bagian Kesatu Bentuk Kawasan Ekonomi Khusus
(1)
(2) (3)
Pasal 2 KEK dapat dibentuk terdiri dari satu atau kombinasi dari: a. Kawasan Pengolahan Ekspor; b. Tempat Penimbunan Berikat; c. Kawasan Industri; d. Kawasan Pengembangan Teknologi; e. Kawasan jasa Keuangan; f. Kawasan ekonomi lainnya. Pembentukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, d, e dan f di dalam KEK, diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pembentukan dan penetapan sebagai KEK ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Bagian Kedua Kriteria
Pasal 3 Suatu lokasi dapat diusulkan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus jika memenuhi kriteria dasar sebagai berikut: a. Ada kesanggupan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus; b. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, ditetapkan sebagai kawasan budidaya dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; www.hukumonline.com
2
www.hukumonline.com
c.
d. e. f.
(1)
(2)
Terletak pada posisi yang strategis yaitu dekat dengan jalur perdagangan internasional atau berdekatan dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau pada wilayah potensi sumber daya unggulan; Telah tersedia dukungan infrastruktur dan kemungkinan pengembangannya; Tersedia lahan untuk pengembangan yang diusulkan; Memiliki batas yang jelas. Pasal 4 Pembangunan infrastruktur di KEK dapat didanai oleh: a. pemerintah (APBN dan atau APBD); b. Swasta; c. Kerjasama Pemerintah - Swasta. Pengelolaan aset hasil kerjasama Pemerintah - swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan. BAB III PROSEDUR PEMBENTUKAN Bagian Kesatu Pengusulan
(1) (2)
(3)
(4)
Pasal 5 Usulan pembentukan KEK dilakukan oleh badan usaha, pemerintah kabupaten/kota, dan Pemerintah Provinsi kepada Dewan Nasional; Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh badan usaha, usulan harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan selanjutnya diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Pemerintah Provinsi kepada Dewan Nasional; Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, usulan dilakukan melalui Pemerintah Provinsi sebelum diajukan kepada Dewan Nasional; Dalam hal tertentu, Pemerintah dapat mengusulkan suatu wilayah sebagai KEK kepada Dewan Nasional. Bagian Kedua Proses Penetapan
1. 2. 3. 4.
5.
Pasal 6 Usulan KEK yang memenuhi kriteria sebagaimana pasal 3 disampaikan kepada Dewan Nasional. Dewan Nasional dapat menolak / mengubah / menyetujui usulan KEK. Dalam hal Dewan Nasional menyetujui usulan pembentukan KEK paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun KEK sudah harus beroperasi. Dalam hal setelah 3 (tiga) tahun pengusul belum dapat memenuhi persyaratan, maka pengusul dapat mengajukan: (i) perpanjangan waktu; (ii) perubahan atas usulan sebelumnya; atau (iii) menyatakan tidak sanggup sehingga Dewan Nasional dapat menunjuk badan usaha lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan KEK diatur dengan Peraturan Pemerintah.
www.hukumonline.com
3
www.hukumonline.com
BAB IV KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7 Kelembagaan KEK terdiri atas: a. Dewan Nasional; b. Dewan Kawasan; dan c. Badan Pengusahaan. Bagian kedua Dewan Nasional
(1)
(2)
Pasal 8 Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, diketuai oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang perekonomian dan beranggotakan para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dan bertanggung jawab kepada Presiden. Keanggotaan dan tata kerja Dewan Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
Pasal 9 Dewan Nasional mempunyai tugas: a. melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK; b. memberikan rekomendasi pembentukan KEK; c. menetapkan kebijakan umum serta langkah langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK; d. menyelesaikan permasalahan strategis pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan KEK. Bagian ketiga Dewan Kawasan
(1)
(2) (3)
Pasal 10 Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibentuk melalui Keputusan Presiden atas usulan Dewan Nasional untuk setiap Provinsi yang kawasannya ditetapkan sebagai KEK. Keanggotaan Dewan Kawasan berasal dari unsur pemerintah dan profesional. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tata kerja Dewan Kawasan diatur melalui Peraturan Presiden.
Pasal 11 Dewan Kawasan bertugas: a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka pengelolaan KEK di wilayah kerjanya sesuai kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional; b. Mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan; c. Melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan; www.hukumonline.com
4
www.hukumonline.com
d. e. f.
Menetapkan langkah-langkah strategis untuk penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya; menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional secara berkala setiap akhir tahun; dan menyampaikan laporan insidentil dalam hal terdapat permasalahan strategis di wilayah kerjanya. Bagian Keempat Badan Pengusahaan
(1) (2) (3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1) (2)
(3) (4)
Pasal 12 Badan Pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dibentuk oleh Dewan Kawasan di setiap KEK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan. Kepengurusan dan tata kerja Badan Pengusahaan diatur lebih lanjut oleh Dewan Kawasan. Pasal 13 Untuk memperlancar kegiatan KEK, Badan Pengusahaan diberi wewenang mengeluarkan izin-izin usaha dan izin usaha lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan, menjalankan dan mengembangkan usaha di KEK melalui pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menyederhanakan sistem pelayanan penyelenggaraan dengan metoda pelayanan satu atap. Pasal 14 Dalam hal pada pelaksanaan tugasnya, Dewan Kawasan menilai Badan Pengusahaan: a. tidak dapat memenuhi tugas dan kewajiban atau kinerja yang telah ditetapkan; atau b. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dewan Kawasan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Nasional, dapat membekukan dan mengambil alih sementara tugas dan fungsi Badan Pengusahaan. Dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pembekuan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Kawasan mencabut atau menguatkan keputusan pembekuan dan pengambilalihan sementara tersebut. Dalam hal Dewan Kawasan menguatkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Kawasan membubarkan Badan Pengusahaan sekaligus menetapkan Badan Pengusahaan yang baru. Pasal 15 Badan Pengusahaan mengusahakan sumber-sumber pendapatan sendiri untuk membiayai rumah tangganya. Badan Pengusahaan dapat juga memperoleh sumber-sumber pendapatan yang berasal dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanga Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Badan Pengusahaan wajib mengelola keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Setiap tahun Laporan Keuangan Badan Pengusahaan diaudit oleh akuntan publik.
www.hukumonline.com
5
www.hukumonline.com
BAB V LALU LINTAS BARANG DAN KARANTINA
(1) (2) (3)
Pasal 16 Barang-barang yang terkena ketentuan larangan berdasarkan Undang-Undang dan perjanjian internasional tetap berlaku di KEK. Barang-barang yang terkena ketentuan pembatasan tidak berlaku di KEK yang berbentuk Kawasan Pengolahan Ekspor dan Tempat Penimbunan Berikat. Lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari dan ke KEK berlaku ketentuan peraturan perundangan di bidang kepabeanan dan cukai.
Pasal 17 Peraturan perundang-undangan karantina manusia, hewan, ikan dan tumbuh tumbuhan untuk wilayah Indonesia tetap berlaku di dalam KEK. Pasal 18 Pejabat-pejabat instansi yang berwenang harus bekerjasama dengan Badan Pengusahaan untuk memperlancar penyelenggaraan lalu - lintas barang dan karantina di KEK. BAB VI FASILITAS Bagian Kesatu Perpajakan dan Kepabeanan
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Pasal 19 Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal di kawasan ekonomi khusus, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan. Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. pengurangan penghasilan netto; b. penyusutan dan aniortisasi yang dipercepat; c. Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 20 Atas Impor Barang ke KEK dapat diberikan fasilitas bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor sesuai format/bentuk KEK berdasarkan ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku. Atas penyerahan Barang Kena Pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas PPN atau PEN dan PPnBM sesuai format/bentuk KEK berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
www.hukumonline.com
6
www.hukumonline.com
(1)
(2)
(1) (2)
(3)
Pasal 21 Barang asal impor yang mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) yang dikeluarkan dari Kawasan Ekonomi Khusus dengan tujuan diimpor untuk dipakai, sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai atau pajak dalam rangka impor: a. dipungut bea masuk berdasarkan tarif yang berlaku pada saat diimpor untuk dipakai dan Nilai Pabean yang terjadi pada saat barang dimasukkan ke Kawasan Ekonomi Khusus; b. dilunasi cukainya untuk Barang Kena Cukai; c. dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM dan PPh Pasal 22 berdasarkan nilai impor. (usulan ditjen pajak huruf c dikenakan berdasarkan peraturan perundangan di bidang perpajakan yang dua tahap yaitu PPN Impor dan PPN Penyerahan Dalam Negeri). Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan umum di bidang impor. Pasal 22 Barang yang dikeluarkan dari KEK dengan tujuan untuk diekspor diberlakukan ketentuan umum di bidang ekspor. Barang yang diproses atau diolah di dalam KEK dan dikeluarkan dengan tujuan untuk diekspor, yang berdasarkan ketentuan dikenakan bea keluar, dapat diberikan keringanan bea keluar. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 23 Dalam Kawasan Ekonomi Khusus diberikan insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bagian Kedua Pertanahan, Perizinan dan Keimigrasian Pasal 24 Pemberian kemudahan atau fasilitas pertanahan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Penanaman Modal. Pasal 25 Pada KEK diberikan fasilitas non-fiskal, berupa kemudahan dan keringanan di bidang perijinan usaha, kegiatan usaha, perbankan, permodalan, perindustrian, perdagangan, kepelabuhanan dan keamanan.
(1) (2)
Pasal 26 Pada KEK diberikan Pemberian kemudahan/fasilitas keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis. Pemberian kemudahan/fasilitas keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang keimigrasian. Bagian Ketiga Investasi
www.hukumonline.com
7
www.hukumonline.com
Pasal 28 Dalam KEK tidak di berlaku ketentuan yang mengatur bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. BAB VII KETENAGAKERJAAN Bagian Kesatu Penempatan Tenaga Kerja Pasal 29 Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Bagian Kedua Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 30 Kewajiban untuk memiliki ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) tidak diberlakukan bagi pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai Direksi atau Komisaris. Bagian Ketiga Hubungan Industri
(1)
(2) (3)
Pasal 31 Pada KEK dibentuk Lembaga Kerjasama Tripartit khusus oleh Gubernur yang mempunyai tugas: a. Melakukan komunikasi dan konsultasi mengenai berbagai masalah ketenagakerjaan; b. Melakukan deteksi dini terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan permasalahan ketenagakerjaan. Keanggotaan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Asosiasi Pengusaha. Di dalam melakukan tugas dan fungsinya, Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain. Bagian Keempat Dewan Pengupahan KEK
(1)
(2) (3)
Pasal 32 Pada KEK dibentuk Dewan Pengupahan oleh Gubernur yang tugas dan fungsinya sebagai berikut: a. Memberikan masukan dan saran untuk penetapan pengupahan; b. Membahas permasalahan pengupahan. Keanggotaan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Asosiasi Pengusaha; Di dalam melakukan tugas dan fungsinya, Dewan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain.
www.hukumonline.com
8
www.hukumonline.com
Bagian Kelima Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh
(1) (2)
Pasal 33 Untuk memperjuangkan kepentingan, menyalurkan aspirasi pekerja/buruh di KEK dibentuk 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh; Pekerja/Buruh dapat menjadi anggota atau tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Bagian Keenam Perjanjian Kerja Bersama
Pasal 34 (1) Pada perusahaan yang telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pengusaha. (2) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain ketentuan atau persyaratan: a. Pekerjaan yang dilakukan melalui lembaga penyedia jasa tenaga kerja atau pekerjaan yang diserahkan kepada perusahaan lain; b. Hak dan kewajiban para pihak lainnya. (catatan: akan dilakukan bilateral dengan Depnakertrans) KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 Dengan berlakunya undang-undang ini: Tempat penimbunan Berikat dan Kawasan Industri yang telah ada sebelum berlakunya undangundang ini, yang kemudian ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus, tetap menjalankan kegiatannya sesuai peraturan perundang-undangan pembentukannya dan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan dengan undang-undang ini. KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta. Pada Tanggal....... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.... NOMOR ....
www.hukumonline.com
9
www.hukumonline.com
RANCANGAN PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR...... TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS I
UMUM 1. Struktur mengingat dimasukkan dalam penjelasan umum: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-(,Indang Nomor 44 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) 2. Kawasan Pengembangan Energi adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan pengembangan energi alternatif, energi baru, dan teknologi hemat energi. 3. Kawasan Pengelolaan Ekspor difokuskan pada kegiatan yang 100% untuk ekspor. 4. Tempat Penimbunan Berikat, kegiatannya dibatasi untuk ekspor dan dapat untuk dalam negeri. 5. Kawasan industri difokuskan pada kegiatan yang 100% untuk dalam negeri. 6. Fungsi dan Bidang Kegiatan KEK yaitu: KEK mempunyai fungsi sebagai tempat untuk melakukan dan mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang atas barang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri; b. Pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu; c. Industri Pengolahan bahan baku, baik industri berbasis agro maupun industri pengolahan sumber daya alam lainnya; d. Jasa pergudangan, logistik, dan alih kapal; e. Jasa keuangan, perbankan, informasi teknologi, bio-teknologi, telekomunikasi, call center, dan jasa pos dan Jasa titipan/kurir;
www.hukumonline.com
10
www.hukumonline.com
f. g.
7. II
Kegiatan industri pariwisata, transportasi dan perhotelan; Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air, prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan bandar udara, bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan bandar udara, bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta sarana dan prasarana lainnya; h. Backward ang forward linkage. Bentuk-bentuk pajak daerah berupa.....
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (2) Akan diatur dalam PP pembentukan yang tidak hanya mencakup pembatasan kawasan dalam KEK akan tetapi secara umum dan batas -batas kawasan sebagaimana ayat (1) huruf a, d, e dan f akan didelegasikan dalam peraturan pembentukannya. Ayat (3) Besiking penetapan batas-batas luar KEK. Pasal 3 Butir 3 yang dimaksud dengan sumber daya unggulan misalnya: sektor kelautan dan perikanan, perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, dsb. Butir 5 luas areal minimum yang diusulkan akan diatur melalui Peraturan Pemerintah dan terpisah dari areal permukiman penduduk. Butir 6 Masuk dalam penjelasan mengenai batas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Kelengkapan usulan KEK dimasukkan dalam PP, meliputi: a. Peta lokasi pengembangan serta luas areal yang diusulkan; b. Jenis KEK yang diusulkan (multi-produk, single-produk, atau jasa); c. Pemenuhan terhadap kriteria dasar kawasan ekonomi khusus; d. Rencana Tata Ruang kawasan ekonomi khusus yang diusulkan; e. Studi kelayakan ekonomi dan finansial (target investasi, target ekspor, target penyerapan tenaga kerja, dll);
www.hukumonline.com
11
www.hukumonline.com
f. g. h.
KEK dapat dikembangkan pada areal baru maupun dari perluasan kawasan ekonomi yang telah ada dan ada klausul untuk PPh untuk perluasan pengembangan dan mengacu pada subjeknya harus ada penghitungan khusus, seharusnya juga diperhitungkan fasilitas yang ada di wilayahnya (Di tetapkan pada keputusan Dewan Nasional) Rencana serta sumber pembiayaannya; Analisa mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Rekomendasi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi yang bersangkutan. Pasal 7
Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Yang dimaksud dengan permasalahan strategis antara lain permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Kawasan atau menyangkut kebijakan nasional dan/atau daerah yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan KEK. Agar dapat menjalankan tugasnya, Dewan Nasional juga melakukan: 1. menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam Kawasan Ekonomi Khusus. 2. menyelenggarakan pertemuan dengan Dewan Kawasan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. 3. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus. Pasal 10 Ayat (3) Salah satu substansi dalam Perpres, yaitu Dewan Kawasan dapat dibantu oleh Dewan Penasehat (advisory council) yang dapat beranggotakan profesional, akademisi, dunia usaha serta serikat pekerja dan dibentuk melalui Keputusan Ketua Dewan Nasional. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dewan Kawasan berwenang: a. meminta penjelasan Badan Pengusahaan mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatannya; b. meminta masukan dan/atau bantuan instansi Pemerintah maupun pihak lain yang dipandang perlu; dan/atau; c. melakukan kerja sama dengan para ahli atau konsultan sesuai kebutuhan. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. www.hukumonline.com
12
www.hukumonline.com
Pasal 15 Ayat (4) akuntan publik yang dimaksud adalah akuntan publik yang telah mendapat sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (2) Tempat lain di dalam daerah pabean mengacu pada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tempat penimbunan Berikat. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas.
www.hukumonline.com
13
www.hukumonline.com
Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR......
www.hukumonline.com
14
