RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG PENGENDALIAN DAMPAK ROKOK TERHADAP KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Draft 1 (15/7/2010)

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGENDALIAN DAMPAK ROKOK TERHADAP KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa pengendalian rokok memiliki peran strategis dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap orang; b. bahwa pengendalian rokok diperlukan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya salah satu zat adiktif yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan; c. bahwa pengendalian rokok memerlukan pengaturan dan kepastian hukum yang dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahaya rokok; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengendalian Dampak Rokok Terhadap Kesehatan; Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 28J UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGENDALIAN ROKOK TERHADAP KESEHATAN

DAMPAK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus yang dihasilkan dari tanaman nicotin tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar, dan karbonmonoksida dengan atau tanpa bahan tambahan. 2. Iklan Rokok adalah setiap tulisan, gambar bergerak atau tidak, tanda, simbol atau gambar visual lain, suara, atau kombinasi dari keduanya atau lebih, yang dimaksudkan untuk mempromosikan kepada masyarakat, langsung atau tidak langsung untuk merokok dan/atau membeli rokok. 3. Promosi Rokok adalah setiap bentuk komunikasi komersial, rekomendasi atau tindakan yang bertujuan atau yang mengakibatkan atau dapat mendorong orang baik langsung maupun tidak langsung untuk merokok. 4. Sponsor Rokok adalah setiap bentuk kontribusi dari produsen rokok untuk kegiatan dan/atau acara yang bertujuan atau mengakibatkan atau dapat mendorong orang baik langsung maupun tidak langsung untuk merokok. 5. Label Rokok yang selanjutnya disebut label adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar dan/atau tulisan, yang merupakan bagian dari kemasan rokok, yang digunakan sebagai salah satu cara untuk menginformasikan akibat dari merokok terhadap kesehatan. 6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan rokok. 7. Produsen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan produksi rokok. 8. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang bebas dari asap rokok, promosi, iklan, dan penjualan rokok. 9. Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat. 10. Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih tanpa mempertimbangkan bahan baku yang digunakan, permanen atau tidak permanen. 2

11. Tempat Kerja adalah setiap ruangan tertutup, bergerak atau tidak bergerak, di mana tenaga kerja bekerja. 12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 13. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan berasaskan: a. kemanfaatan; b. keterpaduan dan keserasian c. kelestarian; d. keadilan; e. transparansi dan akuntabilitas. Pasal 3 Pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan bertujuan untuk: a. memberikan perlindungan bagi orang yang tidak merokok; b. melindungi setiap orang dari bahaya merokok; c. mencegah anak-anak dan kaum perempuan merokok; d. menciptakan udara dan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok; dan e. melindungi dan membina petani tembakau dan pelaku usaha dalam negeri;

BAB III HAK SETIAP ORANG Pasal 4 Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.

3

Pasal 5 Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok dan bahayanya bagi kesehatan. Pasal 6 Setiap orang berhak mendapatkan penyuluhan dan/atau bimbingan untuk dapat berhenti merokok.

BAB IV JENIS ROKOK Pasal 7 Jenis rokok meliputi: a. rokok kretek mesin; b. rokok kretek tangan c. rokok kretek tangan filter; d. rokok putih mesin; e. rokok putih tangan; f. rokok putih tangan filter; g. rokok kelembak menyan; dan h. cerutu.

BAB V PRODUKSI Bagian Kesatu Izin Produksi Pasal 8 (1) Produsen wajib memiliki izin usaha produksi rokok. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 (1) Produsen wajib melakukan pemeriksaan jenis dan kadar kandungan isi dan emisi pada setiap hasil produksinya. 4

(2) Pemeriksaan jenis dan kadar kandungan isi dan emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di laboratorium yang sudah terakreditasi oleh Pemerintah. (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pejabat yang berwenang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 10 (1) Produsen wajib mendaftarkan semua rokok sebelum diedarkan. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pelabelan dan Pengemasan Pasal 11 Dalam memberikan label pada kemasan rokok yang beredar di Indonesia, produsen wajib: a. menggunakan Bahasa Indonesia; dan b. mencantumkan peringatan kesehatan pada label di setiap kemasan rokok dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca. Pasal 12 (1) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berbentuk tulisan dan gambar. (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: “Merokok dapat menyebabkan penyakit pernapasan, kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin”. (3) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan gambar penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit gangguan pembuluh darah, asap rokok, impotensi, dan/atau gangguan kehamilan dan janin. (4) Dalam 1 (satu) seri produksi, terdiri dari gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara seimbang.

5

(5) Tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari departemen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pasal 13 Pada setiap kemasan rokok, produsen wajib: a. mencantumkan kalimat ”Hanya untuk dijual di Indonesia” untuk rokok yang dijual di Indonesia; b. memuat paling sedikit 12 (dua belas) batang rokok; c. mencantumkan informasi tentang jenis kandungan dan emisi rokok; d. mencantumkan tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan e. mencantumkan kode produksi. Pasal 14 (1) Informasi tentang jenis kandungan dan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c paling sedikit meliputi nikotin, tar, dan karbonmonoksida, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Pencantuman informasi jenis kandungan dan emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada bagian kemasan rokok secara jelas dan mudah dibaca. Pasal 15 Tulisan dan/atau gambar peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, harus jelas dan dengan ukuran paling sedikit 50% dari ukuran kemasan. Pasal 16 Produsen dalam melakukan pelabelan dan pengemasan dilarang menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan yang memberikan kesan rokok kurang atau tidak membahayakan kesehatan. . BAB VI PENJUALAN Pasal 17 Pelaku usaha dapat melakukan penjualan rokok. 6

Pasal 18 Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilarang menjual rokok: a. dengan menggunakan mesin layan diri; dan/atau b. di Kawasan Tanpa Rokok. Pasal 19 Setiap orang dilarang menjual dan/atau memberikan rokok kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

BAB VII IKLAN, PROMOSI, DAN PEMBERIAN SPONSOR Pasal 20 Pelaku usaha dilarang melakukan iklan dan promosi rokok yang bermaterikan: a. merangsang atau menyarankan orang untuk mengonsumsi rokok; b. menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi rokok memberikan manfaat bagi kesehatan; c. menggambarkan dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan, keduanya, bungkus rokok, rokok, atau orang yang sedang merokok, atau mengarah pada orang yang sedang merokok; d. ditujukan terhadap, atau menampilkan dalam bentuk gambar atau tulisan atau gabungan keduanya, anak, remaja, atau wanita hamil; e. mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok; f. bertentangan dengan norma yang berlaku bagi masyarakat; Pasal 21 (1) Pelaku usaha hanya dapat melakukan iklan rokok pada media elektronik pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat. Pasal 22 (1) Pelaku usaha dalam melakukan promosi dan sponsor dilarang memberikan rokok secara gratis dan/atau dengan potongan harga. (2) Pelaku usaha dilarang melakukan promosi dan sponsor dalam kegiatan yang ditujukan untuk anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

7

Pasal 23 Pelaku usaha dilarang memanfaatkan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dalam proses produksi, distribusi, penjualan dan promosi rokok.

BAB VIII HARGA DAN CUKAI Pasal 24 (1) (2)

Pemerintah menetapkan kebijakan harga rokok dan cukai rokok. Kebijakan lebih lanjut mengenai besaran harga dan cukai rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX KAWASAN TANPA ROKOK Pasal 25 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah pemerintahannya. (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fasilitas kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; g. tempat umum; dan h. tempat resmi acara kelembagaan negara. (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c termasuk tempat terbuka yang berada pada radius 200 (dua ratus) meter dari tempat tersebut. Pasal 26 Setiap orang dilarang merokok, menjual dan membeli rokok, dan melakukan iklan dan promosi di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

8

Pasal 27 Pimpinan atau penanggung jawab kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berkewajiban mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Pasal 28 Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan pasal 27 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH Bagian Kesatu Tugas Pasal 29 Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengendalian dampak rokok sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 30 Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas: a. memfasilitasi tersedianya layanan kesehatan dan pusat rehabilitasi untuk diagnosa, konseling, pencegahan dan perawatan ketergantungan terhadap rokok. b. memberi kemudahan dan keterjangkauan biaya untuk perawatan ketergantungan terhadap rokok. c. memberikan informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai: 1) bahaya merokok bagi kesehatan; 2) pengaruh asap rokok terhadap kesehatan; 3) manfaat berhenti merokok ; 4) manfaat hidup tanpa asap rokok; dan d. memberikan bantuan atau memfasilitasi pengalihan lahan tanaman tembakau ke tanaman lain.

9

Bagian Kedua Wewenang Pasal 31 Dalam penyelenggaraan pengendalian dampak rokok Pemerintah mempunyai wewenang: a. mengendalikan keseimbangan ekspor dan impor rokok; b. melakukan pertukaran informasi mengenai perdagangan rokok dengan negara lain; c. melakukan kerjasama internasional dalam melakukan pelarangan terhadap iklan dan promosi rokok, serta pemberian sponsor rokok di luar batas teritorial suatu negara; dan/atau d. mengadakan kerjasama antara lembaga-lembaga nasional, regional dan internasional dalam penanganan perdagangan rokok secara tidak sah. Pasal 32 Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan.

atas

BAB XI PERAN MASYARAKAT Pasal 33 Masyarakat dapat berperan dalam kegiatan/program pengendalian dampak rokok yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengenai pelaksanaan program pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan. Pasal 34 Selain peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, masyarakat dapat berperan dalam: a. penyelenggaraan, pemberian bantuan dan/atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan penanggulangan bahaya merokok terhadap kesehatan; b. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;

10

c. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan, manfaat berhenti merokok, bahaya merokok, pengaruh asap rokok, serta dampak negatif akibat merokok terhadap ekonomi dan lingkungan; d. melakukan gugatan publik, baik berupa gugatan perwakilan kelompok (class action) dan atau hak gugat lembaga swadaya masyarakat (legal standing); dan/atau e. mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok Pasal 35 Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dilakukan dalam hal: a. mengajukan penetapan Kawasan Tanpa Rokok kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. b. memelihara kelangsungan Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. c. memberikan teguran terhadap orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok; d. melaporkan orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) kepada pimpinan atau penanggung jawab tersebut; dan/atau e. melaporkan pimpinan atau penanggung jawab tempat umum atau tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang tidak menegakkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 36 Produsen yang tidak melakukan pemeriksaan kadar kandungan isi dan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 37 Produsen yang tidak mendaftarkan semua produk rokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). . 11

Pasal 38 Produsen yang dalam pelabelan tidak menggunakan Bahasa Indonesia dan tidak mencantumkan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggitingginya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 39 Produsen yang dalam pengemasan tidak mencantumkan kalimat atau memuat rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 40 Produsen yang dalam melakukan pengemasan dan pelabelan menggunakan kata atau kalimat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 41 (1) Pelaku Usaha yang menjual rokok dengan menggunakan mesin layan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Pelaku Usaha yang menjual rokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 42 Setiap orang yang menjual dan/atau memberikan rokok kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 43 Pelaku Usaha yang melakukan iklan dan promosi rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12

5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 44 Pelaku Usaha yang memanfaatkan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 45 Pelaku Usaha yang memanfaatkan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dalam proses produksi, distribusi dan promosi rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 46 (1) Setiap orang yang merokok, menjual dan membeli rokok, di kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2) Setiap orang yang melakukan iklan dan promosi di kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua iklan, promosi, pemberian sponsor yang telah berjalan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam UndangUndang ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Pasal 48 Peringatan kesehatan yang saat ini masih tercantum dalam kemasan rokok wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. 13

BAB XIV PENUTUP Pasal 49 Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan perundangundangan yang mengatur atau berkaitan dengan rokok dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 50 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal……… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal……… MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd. PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN…NOMOR….

14

RANCANGAN PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR……. TAHUN…… TENTANG PENGENDALIAN DAMPAK ROKOK TERHADAP KESEHATAN

I. UMUM Konsumsi tembakau terutama rokok sudah lama menimbulkan masalah yang bersifat kompleks. Dalam tataran nasional masalah rokok tidak saja menyangkut masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut masalah ketenagakerjaan, petani tembakau, cukai, dan lain-lain. Sedangkan dalam tataran internasional, masalah rokok berkaitan dengan penanaman modal asing, hak cipta, budaya, psikologi, dan politik. Dalam kaitannya dengan bidang kesehatan, konsumsi rokok menjadi masalah tersendiri, karena sebenarnya di dalam rokok yang dibakar terdapat kurang lebih 4000 (empat ribu) zat kimia yang mengandung racun berbahaya, antara lain nikotin yang bersifat adiktif, tar yang bersifat karsinogenik, dan karbonmonoksida. Ketiga zat ini dapat mengakibatkan berbagai penyakit, antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan. Di samping itu, bagi orang yang tidak merokok apabila terkena paparan asap rokok secara terus menerus, akan menerima resiko lebih tinggi untuk terkena kanker paru, jantung, dan kanker lain. Bagi bayi dan anak-anak yang terkena paparan asap rokok, akan terkena bronkhitis, pneumonia, infeksi telinga dan kelambatan pertumbuhan paru-paru. Meskipun dampak negatif rokok terhadap kesehatan sangat besar, ternyata konsumsi rokok di Indonesia terus meningkat secara persisten. Meningkatnya prevalensi merokok dari tahun ke tahun, setidaknya menunjukkan bahwa perokok merasakan keuntungan dari rokok secara individual. Para perokok merasakan keuntungan yang dirasakan lebih besar jika dibandingkan dari biaya yang dikeluarkan, sehingga terdapat anggapan keliru bahwa merokok merupakan hak asasi dan larangan merokok di tempat umum dianggap melanggar hak asasi seseorang. Namun, banyak perokok tidak sepenuhnya sadar akan risiko penyakit dan kematian dini akibat merokok (private cost). Dengan demikian, rokok membahayakan kesehatan perokoknya sendiri dan lingkungannya. Kesehatan lingkungan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 15

Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hak dasar ini tidak boleh dilanggar oleh siapa pun serta harus dijunjung tinggi dan dihormati agar setiap orang dapat menikmati kehidupannya dengan sejahtera. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa merokok di tempat umum justru melanggar hak orang lain untuk menikmati udara bersih dan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari polusi asap rokok . Selain itu, Pasal 28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemamanan , dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Berdasarkan pasal ini, maka perokok terbatasi haknya untuk merokok dengan hak asasi orang lain yang tidak merokok. Upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan sebenarnya telah dilakukan Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2000, dan selanjutnya dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003. Di dalam ketiga Peraturan Pemerintah ini, sebagian dari permasalahan rokok telah diatur. Masalah yang telah diatur antara lain: kandungan kadar Nikotin dan Tar, keterangan pada label, produksi dan penjualan rokok , iklan dan promosi, Kawasan Tanpa Rokok, serta pembinaan dan pengawasan. Namun, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut dianggap kurang komprehensif dan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam masyarakat, karena masih banyaknya norma-norma larangan dan kewajiban yang tidak diberikan sanksi secara tegas. Penyusunan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mengatur pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan secara komprehensif dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan dalam Undang-Undang ini berasaskan keseimbangan antara kesehatan manusia dan lingkungan dengan nilai-nilai ekonomi, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, kelestarian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan tujuan pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan yaitu untuk mencegah keinginan merokok pada setiap orang, memberikan perlindungan bagi orang yang tidak merokok , melindungi setiap orang dari bahaya merokok , 16

dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari polusi asap rokok. Untuk mengurangi dampak rokok dan konsumsinya, Undang-Undang ini mengatur produksi dan penjualan, pengemasan dan pelabelan, serta harga rokok dan cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sementara itu, untuk mengurangi dampak rokok bagi orang yang tidak merokok , Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok , yang meliputi tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, angkutan umum, tempat proses belajar mengajar, dan sarana kesehatan. Undang-Undang juga menetapkan sejumlah hak, kewajiban dan larangan. Pelaku usaha wajib melakukan pemeriksaan jenis dan kadar kandungan isi dan emisi pada setiap hasil produksinya, serta memberikan informasi tentang hal tersebut kepada konsumen dengan mencantumkan informasi tentang kandungan kadar nikotin, tar, dan karbonmonoksida pada label dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca. Sebagai upaya penyadaran kepada perokok tentang dampak rokok, peringatan kesehatan yang berbentuk tulisan dan/atau gambar juga wajib dicantumkan pada label di bagian muka kemasan rokok. Adapun larangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi larangan iklan, promosi, dan pemberian sponsor rokok , serta larangan memperlihatkan orang yang sedang merokok . Larangan juga dikenakan kepada orang-orang tertentu, seperti setiap orang dilarang merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dilarang menjual atau membeli rokok. Selain itu, Undang-Undang menetapkan sejumlah kewajiban kepada Pemerintah, antara lain: Pemerintah wajib meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya merokok dan pengaruh asap rokok terhadap kesehatan, manfaat berhenti merokok , dan manfaat hidup tanpa asap rokok. Pemerintah juga wajib merancang dan menerapkan program yang efektif untuk menghentikan kebiasaan merokok pada seseorang, serta memberikan jasa konseling yang memadai terhadap upaya penghentian merokok. Dalam penanganan perdagangan rokok secara tidak sah, Pemerintah dapat bekerjasama dengan negara lain. Selanjutnya, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan. Peran masyarakat dalam pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan diakui dalam Undang-Undang ini. Peran tersebut diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam mewujudkan derajat 17

kesehatan yang optimal. Untuk itu, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan peran lainnya yang dapat dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan, baik secara perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha, lembaga, maupun organisasi. Agar upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan dapat dilaksanakan secara efektif, maka Undang-Undang ini menetapkan sanksi pidana terhadap orang atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan asas „‟kemanfaatan‟‟ adalah bahwa pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kesehatan pribadi dan umum. Huruf b Yang dimaksud dengan asas „‟keterpaduan dan keserasian‟‟ adalah bahwa penyelenggaraan pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan dilaksanakan secara seimbang dalam mewujudkan keterpaduan dan keserasian berbagai kepentingan, baik kepentingan kesehatan, kepentingan ekonomi (cukai), maupun kepentingan ketenagakerjaan. Huruf c Yang dimaksud dengan asas „‟kelestarian‟‟ adalah bahwa penyelenggaraan pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan khususnya ditujukan untuk melestarikan dan menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok. Huruf d Yang dimaksud dengan asas „‟keadilan‟‟ adalah bahwa penyelenggaraan pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan dilakukan secara merata kepada semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

18

Huruf e Yang dimaksud dengan asas „‟transparansi dan akuntabilitas‟‟ adalah bahwa penyelenggaraan pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan merupakan proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, baik nasional maupun internasional. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Pemberian informasi dan edukasi meliputi pula pemberitahuan dan bimbingan tentang cara-cara untuk berhenti merokok. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan „‟laboratorium yang sudah terakreditasi‟‟ adalah laboratorium yang telah memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. 19

Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “nikotin” adalah zat penyebab kecanduan yang mengikat sel otak dan mempercepat penyempitan pembuluh darah. Yang dimaksud dengan “tar” adalah unsur inti aspal yang menimbulkan kanker paru Yang dimaksud dengan ‟‟karbonmonoksida” adalah gas beracun yang mengikat darah merah. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Yang dimaksud dengan “dilarang menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan” adalah larangan yang tidak terbatas pada penggunaan kata atau penandaan, baik merupakan bagian atau tidak dari suatu nama merek rokok seperti light, ultra light, mild, low tar, slim atau kata-kata atau penandaan sejenis dan setiap gambar, warna, logo atau desain kemasan produk yang dikesankan atau seakan-akan atau dimaksudkan untuk dikaitkan atau memang dikaitkan dengan kata-kata atau penandaan tersebut. Pasal 17 Cukup jelas.

20

.

Pasal 18 Huruf a Yang dimaksud dengan ‟‟mesin layan diri‟‟ adalah mesin otomatis yang dapat digunakan untuk membeli rokok tanpa ada yang menjual. Huruf b Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

21

Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas Huruf g Yang dimaksud dengan ”tempat umum” antara lain taman kota, tempat rekreasi, halte, ruang tunggu penumpang di terminal angkutan umum, ruang tunggu penumpang di stasiun kereta api, bandara, tempat olahraga, dan pasar tradisional. Huruf h Yang dimaksud dengan ”tempat resmi acara kelembagaan negara” antara lain tempat rapat-rapat pemerintah dan lembaga negara lainnya. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jela Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. 22

Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas.

23

Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...

24