RANCANGAN UNDANG UNDANG RANCANGAN UNDANG UNDANG

NO

RUU-AP VERSI NOVEMBER 2007 (SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 5 JULI 2007)

RANCANGAN UNDANG – UNDANG NOMOR……TAHUN……… TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa sesuai dengan asas negara hukum yang demokratis semua tindakan hukum dan tindakan faktual Administrasi Pemerintahan yang dilakukan pejabat pemerintahan harus berdasarkan kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; b. bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang transparan, mudah, cepat, tepat, pasti, efisien, efektif, dan partisipatif memerlukan undang-undang yang memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat secara adil dan tidak berpihak; c. bahwa untuk menciptakan kepemerintahan yang baik dibutuhkan ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan;

RUU AP JULI 2008 (SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 23 JUNI 2008)

KETERANGAN

RANCANGAN UNDANG – UNDANG NOMOR……TAHUN……… TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa sesuai dengan asas negara hukum yang demokratis semua tindakan hukum dan tindakan faktual Administrasi Pemerintahan yang dilakukan pejabat pemerintahan harus berdasarkan kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; b. bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang transparan, mudah, cepat, tepat, pasti, efisien, efektif, dan partisipatif memerlukan undang-undang yang memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintah secara adil dan tidak berpihak; c. bahwa untuk menciptakan kepemerintahan yang baik dibutuhkan ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan;

1

NO


Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan: UNDANG–UNDANG TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN


KETERANGAN

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya; Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan: UNDANG–UNDANG TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

2

NO


PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ......TAHUN..... TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN I. PENJELASAN UMUM 1. Dasar Pemikiran Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka segala bentuk keputusan dan tindakan aparatur penyelenggara pemerintahan dengan demikian harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara pemerintahan itu sendiri.


KETERANGAN

PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ......TAHUN..... TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN I. PENJELASAN UMUM 1. Dasar Pemikiran Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana telah diamandemen pada perubahan pertama), kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip negara hukum dan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka segala bentuk keputusan dan tindakan faktual penyelenggara pemerintahan dengan demikian harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

3

NO


Penggunaan kekuasaan negara terhadap individu dan warga negara bukanlah tanpa persyaratan. Individu dan warga negara tidak dapat diperlakukan secara sewenangwenang sebagai obyek. Tindakan dan intervensi negara terhadap individu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh legislatif dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan Pemerintahan merupakan pengujian apakah setiap individu yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan peradilan administrasi yang independen. Karena itu, sistem, proses dan prosedur penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan negara dan pembangunan harus diatur oleh produk hukum. Tugas pemerintahan adalah untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugastugas administrasi negara dan pemerintahan, sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (citizen friendly), membatasi kekuasaan administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan. Ketentuan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.


KETERANGAN

Penggunaan kekuasaan negara terhadap individu dan warga negara bukanlah tanpa persyaratan. Individu dan warga negara tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai obyek. Tindakan dan intervensi negara terhadap individu harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh legislatif dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan Pemerintahan merupakan pengujian apakah setiap individu yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan peradilan administrasi yang independen. Karena itu, sistem, proses dan prosedur penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan negara dan pembangunan harus diatur oleh produk hukum. Tugas pemerintahan adalah untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas-tugas administrasi negara dan pemerintahan, sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (citizen friendly), membatasi kekuasaan administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan. Ketentuan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

4

NO


Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini menjamin hak-hak dasar warga negara dan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, warga negara tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga negara, maka UndangUndang ini memungkinkan warga negara mengajukan keberatan, kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan atau melalui Komisi Ombudsman Nasional atau melalui lembaga lainnya. Warga negara juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menggambarkan secara khusus konkritisasi norma konstitusi dalam hubungan antara negara dan warga negara yang dikuasainya. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam sebuah Undang-Undang adalah elemen penting dari sebuah negara yang memiliki budaya hukum yang berkembang tinggi, terutama jika Keputusan Pemerintahan yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus selalu berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya.


KETERANGAN

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini menjamin hak-hak dasar warga negara dan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, warga negara tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga negara, maka UndangUndang ini memungkinkan warga negara mengajukan keberatan, kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang bersangkutan atau melalui Komisi Ombudsman Nasional atau melalui lembaga lainnya. Warga negara juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menggambarkan secara khusus konkritisasi norma konstitusi dalam hubungan antara negara dan warga negara yang dikuasainya. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam sebuah Undang-Undang adalah elemen penting dari sebuah negara yang memiliki budaya hukum yang berkembang tinggi, terutama jika Keputusan Pemerintahan yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dapat diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus selalu berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya. 5

NO



Jaminan dan perwujudan warga negara sebagai subjek dalam sebuah negara hukum, yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat, mensyaratkan UndangUndang Administrasi Pemerintahan. Kedaulatan warga negara dalam sebuah negara tidak dapat dengan sendirinya baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat terwujud. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam sebuah Undang-Undang menjamin bahwa keputusan Badan atau Pejabat Pemerintahan terhadap warga negaranya tidak dapat dilakukan dengan semenamena. Tanpa ketentuan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang ini maka warga negara (individu) maupun penduduk Indonesia akan mudah menjadi obyek kekuasaan negara. Disamping itu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan transformasi asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (algemene beginseelen van behoorlijk bestuur) yang telah dipraktekkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. UndangUndang ini adalah konkritisasi asas ke dalam norma hukum yang mengikat. Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Karena itu konkritisasi asas ke dalam norma hukum dalam Undang-Undang ini berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini.

Jaminan dan perwujudan warga negara sebagai subjek dalam sebuah negara hukum, yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat, mensyaratkan UndangUndang Administrasi Pemerintahan. Kedaulatan warga negara dalam sebuah negara tidak dapat dengan sendirinya baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat terwujud. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam sebuah Undang-Undang menjamin bahwa keputusan Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya terhadap warga negaranya tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Tanpa ketentuan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang ini maka warga negara (individu) maupun penduduk Indonesia akan mudah menjadi obyek kekuasaan negara. Disamping itu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan transformasi asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (algemene beginseelen van behoorlijk bestuur) yang telah dipraktekkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. UndangUndang ini adalah konkritisasi asas ke dalam norma hukum yang mengikat. Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Karena itu konkritisasi asas ke dalam norma hukum dalam Undang-Undang ini berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini.

KETERANGAN

6

NO


Penambahan asas di dalam Undang-Undang dapat dilakukan sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Konkritisasi asas ke dalam norma merupakan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang berdasarkan atas transparansi, akuntabilitas, kewajiban hukum dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara. Ketentuan peraturan Administrasi Pemerintahan ini menjadi dasar penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan sebagai upaya untuk mengurangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pendekatan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme lebih diarahkan sebagai tindakan preventif dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, yang dapat mempengaruhi secara proaktif proses dan prosedur Administrasi Pemerintahan sehingga mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Disamping itu, Undang-undang Administrasi Pemerintahan harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan dan efisien. Untuk itu diperlukan penerapan instrumen yang memperjuangkan secara aktif tidak saja sanksi-sanksi terhadap korupsi, tetapi juga instrumen hukum yang secara positif dapat memperkuat penegakan hukum, dan memperbaiki perlindungan hukum kepada warga negara melalui kontrol dan pemberian kesempatan pengaduan yang formal dan informal, serta pembatasan kekuasaan penyelenggara administrasi pemerintahan.


KETERANGAN

Penambahan asas di dalam Undang-Undang dapat dilakukan sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Konkritisasi asas ke dalam norma merupakan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang berdasarkan atas transparansi, akuntabilitas, kewajiban hukum dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara. Ketentuan peraturan Administrasi Pemerintahan ini menjadi dasar penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan sebagai upaya untuk mengurangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pendekatan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme lebih diarahkan sebagai tindakan preventif dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, yang dapat mempengaruhi secara proaktif proses dan prosedur Administrasi Pemerintahan sehingga mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Disamping itu, Undang-undang Administrasi Pemerintahan harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan dan efisien. Untuk itu diperlukan penerapan instrumen yang memperjuangkan secara aktif tidak saja sanksi-sanksi terhadap korupsi, tetapi juga instrumen hukum yang secara positif dapat memperkuat penegakan hukum, dan memperbaiki perlindungan hukum kepada warga negara melalui kontrol dan pemberian kesempatan pengaduan yang formal dan informal, serta pembatasan kekuasaan penyelenggara administrasi pemerintahan. 7

NO


Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali (reformasi) tindakan aparatur penyelenggara pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar, Falsafah dan asasasas hukum yang dihayati oleh masyarakat dan warga negara Indonesia; dan bukan hanya semata-mata pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan pembangunan negara dan bangsa benar-benar tertuju pada peningkatan dan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat luas. Undang-Undang ini menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan oleh semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.


KETERANGAN

Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsipprinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali (reformasi) tindakan faktual penyelenggara pemerintahan berdasarkan UndangUndang Dasar, Falsafah dan asas-asas hukum yang dihayati oleh masyarakat dan warga negara Indonesia; dan bukan hanya semata-mata pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan pembangunan negara dan bangsa benar-benar tertuju pada peningkatan dan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat luas. Undang-Undang ini menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan oleh semua Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya di Pusat dan Daerah.

8

NO 1


BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Administrasi Pemerintahan adalah tatalaksana dalam mengambil tindakan hukum dan/atau tindakan faktual oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan. 2. Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan wewenang pemerintahan. 3. Wewenang pemerintahan adalah wewenang diluar kekuasaan legislatif dan yudisiil yang diperoleh melalui atribusi, delegasi, mandat. 4. Keputusan Pemerintahan adalah keputusan tertulis dan/atau tidak tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam lapangan hukum administrasi negara. 5. Diskresi adalah wewenang Pejabat Pemerintahan yang memungkinkan untuk melakukan pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan/atau tindakan faktual dalam administrasi pemerintahan. 6. Upaya Administratif adalah pengajuan keberatan terhadap Keputusan Pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan. 7. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.


KETERANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Administrasi Pemerintahan adalah tatalaksana dalam mengambil tindakan hukum dan/atau tindakan faktual oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya. 2. Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum Lainnya adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan wewenang pemerintahan. 3. Wewenang pemerintahan adalah wewenang diluar kekuasaan legislatif dan yudisiil yang diperoleh melalui atribusi atau delegasi. 4. Keputusan Pemerintahan adalah keputusan tertulis dan/atau tidak tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dalam lapangan hukum administrasi negara yang diberi kewenangan untuk membuat keputusan. 5. Diskresi adalah wewenang Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau badan hukum lainnya yang memungkinkan untuk melakukan pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan/atau tindakan faktual dalam administrasi pemerintahan. 6. Upaya Administratif adalah pengajuan keberatan terhadap Keputusan Pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan. 7. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. 9

NO 1



KETERANGAN

8. Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pada saat jabatan itu dibentuk. 9. Kewenangan delegasi adalah pelimpahan kewenangan untuk mengambil Keputusan Pemerintahan oleh suatu Badan kepada pihak lain untuk melaksanakan kewenangan atas tanggung jawab sendiri, dan tidak diberikan kepada bawahan. 10. Mandat adalah penugasan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang kepada badan atau pejabat pemerintahan lain untuk melaksanakan tugas pemerintahan atas nama pemberi mandat

10

NO



Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 1 Cukup Jelas

KETERANGAN

Penjelasan

11

NO 2


Bagian Kedua Tujuan dan Asas Pasal 2 Undang-undang ini bertujuan: 1. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; 2. menciptakan kepastian hukum; 3. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; 4. menjamin akuntabilitas Badan atau Pejabat Pemerintahan; 5. memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah; 6. menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik; 7. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.


KETERANGAN

Bagian Kedua Tujuan dan Asas Pasal 2 Undang-undang ini bertujuan: 1. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; 2. menciptakan kepastian hukum; 3. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; 4. menjamin akuntabilitas Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya; 5. memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah; 6. menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan; 7. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

12

NO


Pasal 2 Cukup Jelas


Pasal 2 Cukup Jelas

KETERANGAN

Penjelasan

13

NO


3

(1)

Pasal 3 Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan hak, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya wajib melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.


(1)

(2)

Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya: a.Asas kepastian hukum; b.Asas keseimbangan; c.Asas ketidakberpihakan; d.Asas kecermatan; e.Asas tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau mencampuradukkan kewenangan; f. Asas keterbukaan; g.Asas profesionalitas; h.Asas kepentingan umum.

(2)

(3)

Asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat dan yurisprudensi.

(3)

KETERANGAN

Pasal 3 Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dalam menjalankan hak, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya wajib melaksanakan : a.Asas legalitas b.Asas pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia c. Asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. Asas kepastian hukum; b. Asas keseimbangan; c. Asas ketidakberpihakan; d. Asas kecermatan; e. Asas tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau mencampuradukkan kewenangan; f. Asas keterbukaan; g. Asas profesionalitas; h. Asas kepentingan umum. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat

14

NO

RUU-AP VERSI NOVEMBER 2007 (SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 5 JULI 2007) Pasal 3 (1)Cukup Jelas (2) a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. b. Asas keseimbangan adalah asas yang mewajibkan Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menjaga, menjamin, paling tidak mengupayakan keseimbangan, antara: (1) kepentingan antar individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) keseimbangan antar individu dengan masyarakat; (3) antar kepentingan warga negara dan masyarakat asing; (4) antar kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) keseimbangan kepentingan antara pemerintah dengan warga negara; (6) keseimbangan antara generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) keseimbangan antara manusia dan ekosistemnya; (8) antara kepentingan pria dan wanita. c. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. d. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan.

RUU AP JULI 2008 (SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 23 JUNI 2008) Pasal 3 (1)Cukup jelas (2) a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. b. Asas keseimbangan adalah asas yang mewajibkan Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya untuk menjaga, menjamin, paling tidak mengupayakan keseimbangan, antara: (1) kepentingan antar individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) keseimbangan antar individu dengan masyarakat; (3) antar kepentingan warga negara dan masyarakat asing; (4) antar kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) keseimbangan kepentingan antara pemerintah dengan warga negara; (6) keseimbangan antara generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) keseimbangan antara manusia dan ekosistemnya; (8) antara kepentingan pria dan wanita. c. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dalam mengambil keputusan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. d. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan.

KETERANGAN

Penjelasan

15

NO


e. Asas tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. f. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrirninatif dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. g. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Pemerintahan yang bersangkutan. h. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif. (3) Penambahan asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan yurisprudensi atau peraturan perundang-undangan


KETERANGAN

e. Asas tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. f. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrirninatif dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. g. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang mengeluarkan Keputusan Pemerintahan yang bersangkutan. h. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif. (3) Penambahan asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan yurisprudensi atau peraturan perundang-undangan

16

NO 4



BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4

Undang-undang ini berlaku bagi semua tindakan hukum Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang diberikan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

KETERANGAN

Undang-undang ini berlaku bagi semua keputusan dan atau tindakan faktual Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum Lainnya yang diberikan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

17

NO


Pasal 4 Badan Hukum Lainnya adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan penugasan, pelimpahan kewenangan atau penyerahan kewenangan berdasarkan peraturan perundangundangan contoh antara lain otorita, lembaga pendidikan, pengelola kawasan, notaris, BUMN atau BUMD.


Pasal 4 Badan Hukum Lainnya adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan kewenangan delegatif atau pelimpahan kewenangan dan peraturan perundang-undangan, antara lain otorita, lembaga pendidikan, pengelola kawasan, notaris, BUMN atau BUMD yang menjalankan fungsi pemerintahan.

KETERANGAN

Penjelasan

18

NO



KETERANGAN

5

(1)

BAB III PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Bagian Kesatu Kewenangan Administrasi Pemerintahan Pasal 5 Wewenang Badan atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh substansi wewenang, wilayah, dan waktu

(2)

Substansi wewenang diatur berdasarkan ketentuan atribusi, delegasi dan mandat.

(3)

Keabsahan Keputusan Pemerintahan merupakan tanggung jawab jabatan. Maladministrasi dalam pembuatan keputusan Pemerintahan merupakan tanggung jawab pribadi

(4)

(5)

Badan atau Pejabat Pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk membuat dan melaksanakan Keputusan Pemerintahan terdiri atas: a. Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum dimana UrusanAdministrasi Pemerintahan itu terjadi, atau; b. Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum dimana seorang individu atau sebuah organisasi berbadan hukum melakukan aktivitasnya, atau;

(6)

Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum dimana seorang individu atau organisasi berbadan hukum bertempat tinggal atau memiliki tempat tinggal

(7)

Kewenangan yang melibatkan lintas Badan atau Pejabat Pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar Badan atau Pejabat Pemerintahan yang terlibat.

BAB III PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Bagian Kesatu Kewenangan Administrasi Pemerintahan Pasal 5 (1) Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya memperoleh wewenang melalui atribusi dan atau delegasi (2) Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dapat memberikan mandat kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan (3) Wewenang Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dibatasi oleh wilayah, materi dan waktu (4) Keabsahan Keputusan Pemerintahan merupakan tanggung jawab jabatan (5) Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang memiliki kewenangan untuk membuat dan melaksanakan Keputusan Pemerintahan terdiri atas: a.Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dalam wilayah hukum dimana Urusan Administrasi Pemerintahan itu terjadi, atau; b.Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dalam wilayah hukum dimana seorang individu atau sebuah organisasi berbadan hukum melakukan aktivitasnya, atau; (6) Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dalam wilayah hukum dimana seorang individu atau organisasi berbadan hukum bertempat tinggal atau memiliki tempat tinggal (7) Kewenangan yang melibatkan lintas Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dilaksanakan melalui kerjasama antar Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang terlibat.

19

NO


(8)

Badan atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai kewenangan untuk membuat dan melaksanakan keputusan ditetapkan dalam kerjasama tersebut, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.

(9)

Apabila kewenangan yang dimiliki oleh suatu Badan atau Pejabat Pemerintahan telah berakhir, maka dalam keadaan darurat Badan atau Pejabat Pemerintahan tersebut hanya dapat membuat keputusan atau melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang bersifat sementara.


KETERANGAN

(8) Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai kewenangan untuk membuat dan melaksanakan keputusan ditetapkan dalam kerjasama tersebut, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan. (9) Apabila kewenangan yang dimiliki oleh suatu Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya telah berakhir, maka dalam keadaan darurat Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya tersebut hanya dapat membuat keputusan atau melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang bersifat sementara.

(10) Keputusan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait, serta instansi lain, yang menurut ketentuan perundang-undangan mengambil alih kewenangan tersebut.

20

NO

RUU-AP VERSI NOVEMBER 2007 (SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 5 JULI 2007) Pasal 5 (1) Apabila terdapat sengketa kewenangan maka Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang adalah Badan atau Pejabat Pemerintahan yang pertama kali menangani Urusan Administrasi Pemerintahan tersebut.

(2)

(3)

(4) (5) (6) (7)

(8) (9)

(10)

Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Kewenangan delegasi adalah pelimpahan kewenangan untuk mengambil Keputusan Pemerintahan oleh suatu Badan kepada pihak lain yang melaksanakan kewenangan atas tanggung jawab sendiri, dan tidak diberikan kepada bawahan. Yang dimaksud dengan “keabsahan” adalah legalitas (rechtmatigheid).

Yang dimaksud dengan “maladministrasi” adalah perbuatan tercela. Cukup Jelas Cukup Jelas Kewenangan lintas Badan atau Pejabat Pemerintahan dimaksud adalah apabila terdapat keterlibatan beberapa Badan atau Pejabat Pemerintahan terhadap satu atau lebih Urusan Administrasi Pemerintahan. Cukup Jelas Untuk mengisi kekosongan yang disebabkan oleh berakhirnya masa kewenangan suatu Badan atau Pejabat Pemerintahan dan terjadi keadaan darurat, maka Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat membuat dan melaksanakan Keputusan Pemerintahan yang bersifat sementara sampai terbentuknya kewenangan yang baru. Keadaan darurat dimaksud antara lain bencana alam, kerusuhan massa, force majeur, wabah penyakit, darurat militer dan hal lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan keadaan darurat lainnya. Cukup Jelas

RUU AP JULI 2008 (SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 23 JUNI 2008) Pasal 5 (1) Kewenangan atributif adalah kewenangan yang diperoleh dan diatur dalam Undang-undang. Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya tidak dapat lagi menggunakan kewenangan setelah didelegasikan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya, kecuali pendelegasian itu telah dicabut. Sedang kewenangan delegasi hanya dapat diberikan jika hal itu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan delegasi dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab sendiri (delegator) dan delegasi tidak diberikan kembali kepada bawahan (2) Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dapat memberikan mandat kepada Badan dan Pejabat Pemerintahan dan Badan Hukum lainnya , kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundangundangan. Penerima mandat dalam melaksanakan mandatnya harus menyebut atas nama Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang memberi mandat tetap berwenang untuk menngunakan sendiri kewenangan yang telah diberikan melalui mandat (3) Apabila terdapat sengketa kewenangan maka Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang berwenang adalah Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (4)) Cukup jelas

KETERANGAN

penjelasan

(5) Cukup Jelas (6) Cukup Jelas (7) Kewenangan lintas Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dimaksud adalah apabila terdapat keterlibatan beberapa Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya terhadap satu atau lebih Urusan Administrasi Pemerintahan. (8) Cukup Jelas (9)) Untuk mengisi kekosongan yang disebabkan oleh berakhirnya masa kewenangan suatu Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dan terjadi keadaan darurat, maka Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dapat membuat dan melaksanakan Keputusan Pemerintahan yang bersifat sementara sampai terbentuknya kewenangan yang baru. Keadaan darurat dimaksud antara lain bencana alam, kerusuhan massa, force majeur, wabah penyakit, darurat militer dan hal lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan keadaan darurat lainnya.

21

NO 6


Bagian Kedua Diskresi Pasal 6 (1) Badan atau Pejabat Pemerintahan yang diberikan kewenangan diskresi dalam mengambil keputusan wajib mempertimbangkan tujuan diskresi, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diskresi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. (2) Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi wajib mempertanggungjawabkan keputusannya kepada pejabat atasannya dan masyarakat yang dirugikan akibat keputusan diskresi yang telah diambil. (3) Keputusan dan/atau tindakan diskresi Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat diuji melalui Upaya Administratif atau gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang diskresi diatur dalam Peraturan Pemerintah.


KETERANGAN

Bagian Kedua Penggunaan Diskresi Pasal 6 (1) Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan wajib mempertimbangkan tujuan diskresi, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diskresi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. (2) Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang menggunakan diskresi wajib mempertanggungjawabkan keputusannya kepada pejabat atasannya dan masyarakat yang dirugikan akibat keputusan diskresi yang telah diambil. (3) Keputusan dan/atau tindakan faktual Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diuji melalui Upaya Administratif atau gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. (4) Ketentuan tentang tata cara penggunaan diskresi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah .

22

NO


Pasal 6 (1) Diantara asas-asas umum pemerintahan yang baik yang paling mendasar adalah larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang (2) Pertanggungjawaban kepada atasan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dengan memberikan alasanalasan pengambilan keputusan diskresi. Sedangkan pertanggungjawaban kepada masyarakat diselesaikan melalui proses peradilan (3) Cukup Jelas (4) Cukup Jelas


Pasal 6 (1) Diantara asas-asas umum pemerintahan yang baik yang paling mendasar adalah larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang (2) Pertanggungjawaban kepada atasan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dengan memberikan alasan-alasan pengambilan keputusan diskresi. Sedangkan pertanggungjawaban kepada masyarakat diselesaikan melalui proses peradilan (3) Cukup Jelas (4) Cukup Jelas

KETERANGAN

Penjelasan

23

NO


7

Bagian Ketiga Bantuan Kedinasan Pasal 7 (1)Atas permintaan satu atau beberapa Badan atau Pejabat Pemerintahan, setiap Badan atau Pejabat Pemerintahan wajib memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan tersebut untuk melaksanakan Urusan Administrasi Pemerintahan tertentu.

(2) Syarat-syarat Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. adanya alasan hukum bahwa keputusan dan Tindakan Administrasi Pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan; b. kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang mengakibatkan suatu Urusan Administrasi Pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan tersebut; c. dalam hal melaksanakan suatu Urusan Administrasi Pemerintahan, suatu Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri; d. apabila untuk membuat keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, suatu Badan atau Pejabat Pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan lainnya; c. jika satu Urusan Administrasi Pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh suatu Badan atau Pejabat Pemerintahan.


KETERANGAN

Bagian Ketiga Bantuan Kedinasan Pasal 7 (1)Atas permintaan satu atau beberapa Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya, setiap Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya wajib memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang meminta bantuan tersebut untuk melaksanakan Urusan Administrasi Pemerintahan tertentu. (2) Syarat-syarat Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. adanya alasan hukum bahwa keputusan dan Tindakan Administrasi Pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang meminta bantuan; b. kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya, yang mengakibatkan suatu Urusan Administrasi Pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya tersebut; c. dalam hal melaksanakan suatu Urusan Administrasi Pemerintahan, suatu Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri; d. apabila untuk membuat keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, suatu Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya lainnya; e. jika satu Urusan Administrasi Pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh suatu Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya.

24

NO



(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal jika berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Urusan Administrasi Pemerintahan tersebut wajib dilaksanakan sendiri oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal jika berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Urusan Administrasi Pemerintahan tersebut wajib dilaksanakan sendiri oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang bersangkutan.

(4 Badan atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya oleh instansi yang memberikan bantuan, kecuali jika bantuan tersebut membutuhkan biaya yang besar.

(4) Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya oleh instansi yang memberikan bantuan, kecuali jika bantuan tersebut membutuhkan biaya yang besar.

(5) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Bantuan Kedinasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan kesepakatan para pihak.

(5) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang memberikan Bantuan Kedinasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan kesepakatan para pihak.

KETERANGAN

25

NO



Pasal 7 (1) Yang dimaksud dengan Bantuan Kedinasan adalah bantuan yang diberikan dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan Keputusan Pemerintahan (2) Cukup Jelas (3) Cukup Jelas (4) Cukup Jelas (5) Badan atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Bantuan Kedinasan sebelum mengenakan biaya Bantuan Kedinasan terlebih dahulu disepakati bersama dengan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang mendapat Bantuan Kedinasan

Pasal 7 (1) Yang dimaksud dengan Bantuan Kedinasan adalah bantuan yang diberikan dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan Keputusan Pemerintahan (2) Cukup Jelas (3) Cukup Jelas (4) Cukup Jelas (5) Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang memberikan Bantuan Kedinasan sebelum mengenakan biaya Bantuan Kedinasan terlebih dahulu disepakati bersama dengan Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang mendapat Bantuan Kedinasan

KETERANGAN

Penjelasan

26

NO



Pasal 8 Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat menolak memberikan Bantuan Kedinasan, jika: a. mengganggu pelaksanaan tugas Badan Pemerintahan tersebut; b. menyangkut dokumen Administrasi Pemerintahan yang bersifat rahasia sesuai peraturan perundang-undangan; atau c. menurut ketentuan peraturan perundangundangan Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak diperbolehkan memberikan bantuan;

Pasal 8 (1) Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dapat menolak memberikan Bantuan Kedinasan, jika: a. mengganggu pelaksanaan tugas Badan Pemerintahan tersebut; b. menyangkut dokumen Administrasi Pemerintahan yang bersifat rahasia sesuai peraturan perundang-undangan; atau c. menurut ketentuan peraturan perundangundangan Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya tidak diperbolehkan memberikan bantuan; (2) Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang menolak untuk memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya harus memberikan alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Jika suatu Bantuan Kedinasan mutlak dibutuhkan, keputusan atas kewajiban memberikan Bantuan Kedinasan ditetapkan oleh pejabat atasannya.

8

(1)

(2)

Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menolak untuk memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan lainnya harus memberikan alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Jika suatu Bantuan Kedinasan mutlak dibutuhkan, keputusan atas kewajiban memberikan Bantuan Kedinasan ditetapkan oleh pejabat atasannya.

KETERANGAN

27

NO


Pasal 8 (1) Yang dimaksud dengan dapat menolak memberikan Bantuan Kedinasan adalah apabila pemberian bantuan tersebut akan mengganggu pelaksanaan tugas Badan atau Pejabat Pemerintahan yang diminta bantuan, misalnya antara lain pelaksanaan Bantuan Kedinasan yang diminta dikhawatirkan akan melebihi anggaran yang dimiliki, keterbatasan sumber daya manusia, mengganggu pencapaian tujuan dan kinerja Badan atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Cukup Jelas (3) Cukup Jelas


Pasal 8 (1) Yang dimaksud dengan dapat menolak memberikan Bantuan Kedinasan adalah apabila pemberian bantuan tersebut akan mengganggu pelaksanaan tugas Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang diminta bantuan, misalnya antara lain pelaksanaan Bantuan Kedinasan yang diminta dikhawatirkan akan melebihi anggaran yang dimiliki, keterbatasan sumber daya manusia, mengganggu pencapaian tujuan dan kinerja Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya. (2) Cukup Jelas (3) Cukup Jelas

KETERANGAN

Penjelasan

28

NO 9


Pasal 9 Tanggung jawab terhadap Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.


KETERANGAN

Pasal 9 Tanggung jawab terhadap Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

29

NO


Pasal 9 Pemberian Bantuan Kedinasan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan antara lain aspek sarana dan prasarana, tenaga profesional dan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan Bantuan Kedinasan.


Pasal 9 Pemberian Bantuan Kedinasan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang membutuhkan antara lain aspek sarana dan prasarana, tenaga profesional dan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan Bantuan Kedinasan.

KETERANGAN

Penjelasan

30

NO 10



Bagian Keempat Komunikasi Elektronis Pasal 10

Bagian Keempat Komunikasi Elektronis Pasal 10

(1) Pengiriman Keputusan Pemerintahan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan melalui media elektronis diperbolehkan jika anggota masyarakat dan Badan Hukum memiliki akses untuk menerima dan membuka secara elektronis keputusan tersebut. (2) Bentuk cetak tertulis sebuah Keputusan Pemerintahan dapat diganti dengan bentuk elektronis, jika tidak ada ketentuan perundang-undangan yang melarangnya atau mengatur lain. (3) Keputusan Pemerintahan yang berbentuk elektronis berkekuatan hukum sama dengan Keputusan Pemerintahan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan. (4) Keputusan Pemerintahan dalam bentuk elektronis diikuti dengan pengiriman keputusan asli baik dari Badan atau Pejabat Pemerintahan selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak tanggal pengiriman melalui media elektronik.

KETERANGAN

(1) Keputusan Pemerintahan yang berbentuk elektronis berkekuatan hukum sama dengan Keputusan Pemerintahan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan. (2) Keputusan Pemerintahan dalam bentuk elektronis wajib diikuti dengan pengiriman keputusan asli baik dari Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak tanggal pengiriman melalui media elektronik.

31

NO



Pasal 10 (1) Media elektronis dimaksud dapat menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi antara lain email, fax, telex (2) Bentuk elektronis dari suatu Keputusan Pemerintahan antara lain berupa file elektronis disertai dengan kode khusus otorisasi pengiriman dari Pejabat yang menetapkan Keputusan Pemerintahan.

Pasal 10 (1) Cukup Jelas

(3) (4)

KETERANGAN

Penjelasan

(2) Untuk proses pengamanan pengiriman Keputusan Pemerintahan, dokumen asli akan dikirimkan apabila diperlukan dan dibutuhkan penegasan mengenai penanggung jawab dari Pejabat Pemerintahan yang menyimpan dokumen asli. Jika terdapat permasalahan teknis dalam pengiriman dan penerimaan dokumen secara elektronis baik dari pihak pemerintah atau badan hukum, maka kedua belah pihak berkewajiban untuk saling memberitahukan secepatnya.

Cukup Jelas Untuk proses pengamanan pengiriman Keputusan Pemerintahan, dokumen asli akan dikirimkan apabila diperlukan dan dibutuhkan penegasan mengenai penanggung jawab dari Pejabat Pemerintahan yang menyimpan dokumen asli. Jika terdapat permasalahan teknis dalam pengiriman dan penerimaan dokumen secara elektronis baik dari pihak pemerintah atau badan hukum, maka kedua belah pihak berkewajiban untuk saling memberitahukan secepatnya.

32

NO



BAB IV PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Bagian Kesatu Pihak-pihak yang berkepentingan Pasal 11 Pihak-pihak yang berkepentingan dalam prosedur Administrasi Pemerintahan adalah setiap orang, organisasi, Badan Hukum Lainnya, dan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

BAB IV PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Bagian Kesatu Pihak-pihak yang berkepentingan Pasal 11 (1) Pihak-pihak yang berkepentingan, merupakan pihak langsung terkait dalam prosedur Administrasi Pemerintahan adalah setiap orang, organisasi, dan Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya. (2) Pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam prosedur Administrasi Pemerintahan meliputi: a. individu yang cakap bertindak menurut hukum perdata; b. badan hukum yang diwakili oleh pengurus; c. organisasi yang diwakili oleh pengurus; d. Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang diwakili oleh Pejabat Pemerintahan atau pejabat yang ditunjuknya. (3) Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas: a. Pemohon; b. Termohon; c. Pihak yang menjadi objek Keputusan Pemerintahan.

11

(1)

(2)

Pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam prosedur Administrasi Pemerintahan meliputi: a. individu yang cakap bertindak menurut hukum perdata; b. badan hukum yang diwakili oleh pengurus; c. organisasi yang diwakili oleh pengurus; d. Badan atau Pejabat Pemerintahan yang diwakili oleh Pejabat Pemerintahan atau pejabat yang ditunjuknya.

(3)

Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas: a. Pemohon; b. Termohon; c. Pihak yang menjadi objek Keputusan Pemerintahan.

KETERANGAN

33

NO


Pasal 11 (1) Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Yang dimaksud organisasi antara lain asosiasi, perhimpunan, persatuan dan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Cukup Jelas (3) Cukup Jelas


Pasal 11 (1) Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Yang dimaksud organisasi antara lain asosiasi, perhimpunan, persatuan dan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Cukup Jelas (3) Cukup Jelas

KETERANGAN

Penjelasan

34

NO


12


Pasal 12

Pasal 12

(1) Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat memanggil dan melibatkan orang, dan organisasi dalam prosedur Administrasi Pemerintahan baik atas inisiatif sendiri maupun atas permohonan.

(1) Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dapat memanggil dan melibatkan orang, dan organisasi dalam prosedur Administrasi Pemerintahan baik atas inisiatif sendiri maupun atas permohonan.

(2) Jika terdapat kepentingan pihak ketiga, maka Badan atau Pejabat Pemerintahan harus memberitahukan kepentingan tersebut kepada pihak yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum prosedur Administrasi Pemerintahan dimulai.

KETERANGAN

(2) Jika terdapat kepentingan pihak ketiga, maka Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya harus memberitahukan kepentingan tersebut kepada pihak yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum prosedur Administrasi Pemerintahan dimulai.

35

NO


Pasal 12 (1) Pemanggilan dan pelibatan seorang individu, badan hukum, organisasi, dalam prosedur Administrasi Pemerintahan dimaksudkan untuk memberikan klarifikasi, bukti, fakta-fakta yang dibutuhkan, serta menghindarkan kerugian pihak ketiga. (2) Cukup Jelas


Pasal 12 (1) Pemanggilan dan pelibatan seorang individu, badan hukum, organisasi, dalam prosedur Administrasi Pemerintahan dimaksudkan untuk memberikan klarifikasi, bukti, fakta-fakta yang dibutuhkan, serta menghindarkan kerugian pihak ketiga. (2) Cukup Jelas

KETERANGAN

Penjelasan

36

NO

13



Pasal 13

Pasal 13

(1) Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan tidak boleh berdasarkan atas pertimbangan kepentingan pribadi atau tujuan lain selain maksud dan tujuan dalam pemberian wewenang tersebut.

(1) Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dalam mengambil keputusan tidak boleh berdasarkan atas pertimbangan kepentingan pribadi atau tujuan lain selain maksud dan tujuan dalam pemberian wewenang tersebut.

(2) Badan atau Pejabat Pemerintahan wajib menjamin dan bertanggung jawab terhadap setiap Keputusan Pemerintahan yang dibuatnya.

(2) Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya wajib menjamin dan bertanggung jawab terhadap setiap Keputusan Pemerintahan yang dibuatnya.

KETERANGAN

37

NO


Pasal 13 (1) Yang dimaksud dengan kepentingan pribadi adalah semua kepentingan yang tidak hanya mendahulukan kepentingan pribadi sendiri, tetapi juga mendahulukan kepentingan keluarga, golongan, suku, agama tertentu, politik, ekonomi, gender, dalam mengambil Keputusan Pemerintahan. (2) Cukup Jelas


Pasal 13 (1) Yang dimaksud dengan kepentingan pribadi adalah semua kepentingan yang tidak hanya mendahulukan kepentingan pribadi sendiri, tetapi juga mendahulukan kepentingan keluarga, golongan, suku, agama tertentu, politik, ekonomi, gender, dalam mengambil Keputusan Pemerintahan. (2) Cukup Jelas

KETERANGAN

Penjelasan

38

NO



14

Pasal 14 (1) Pejabat Pemerintahan dilarang mengambil Keputusan Pemerintahan apabila Pejabat yang bersangkutan merupakan: a. pihak yang berkepentingan; b. kerabat dan keluarga pihak yang terlibat ; c. wakil pihak yang terlibat; d. pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat; e. pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau f. pihak-pihak lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan. (2) Dalam hal Pejabat Pemerintahan dilarang mengambil Keputusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan Keputusan Pemerintahan dilaksanakan oleh pejabat atasan atau pejabat lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 (1) Pejabat Pemerintahan dilarang mengambil Keputusan Pemerintahan apabila Pejabat yang bersangkutan merupakan: a. pihak yang berkepentingan; b. kerabat dan keluarga pihak yang terlibat ; c. wakil pihak yang terlibat; d. pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat; e. pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau f. pihak-pihak lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan. (2) Dalam hal Pejabat Pemerintahan dilarang mengambil Keputusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan Keputusan Pemerintahan dilaksanakan oleh pejabat atasan atau pejabat lain sesuai peraturan perundang-undangan.

KETERANGAN

39

NO


Pasal 14 (1) Yang dimaksud dengan pihak-pihak lain di luar para pihak yang disebutkan dalam huruf a sampai huruf f juga termasuk para pihak yang memiliki hubungan khusus dengan pembuat keputusan seperti teman, tunangan, dan pengampu. Yang dimaksud dengan kerabat antara lain suami/istri Ibu, bapak, anak, kakek, nenek, cucu, saudara kandung, anak dari saudara kandung, mertua, kakak atau adik dari suami/istri (ipar), suami/istri dari saudara kandung, saudara kandung orang tua, saudara tiri, anak tiri, anak angkat, anak asuh, mantan isteri, mantan suami, dan anak di luar kawin. (2) Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan adalah prosedur di dalam menentukan diterbitkan atau tidak diterbitkannya suatu Keputusan Pemerintahan.


Pasal 14 (1) Yang dimaksud dengan pihak-pihak lain di luar para pihak yang disebutkan dalam huruf a sampai huruf f juga termasuk para pihak yang memiliki hubungan khusus dengan pembuat keputusan seperti teman, tunangan, dan pengampu. Yang dimaksud dengan kerabat antara lain suami/istri Ibu, bapak, anak, kakek, nenek, cucu, saudara kandung, anak dari saudara kandung, mertua, kakak atau adik dari suami/istri (ipar), suami/istri dari saudara kandung, saudara kandung orang tua, saudara tiri, anak tiri, anak angkat, anak asuh, mantan isteri, mantan suami, dan anak di luar kawin. (2) Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan adalah prosedur di dalam menentukan diterbitkan atau tidak diterbitkannya suatu Keputusan Pemerintahan.

KETERANGAN

Penjelasan

40

NO



15

Pasal 15 (1) Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan Keputusan Pemerintahan dapat memberikan keterangan mengenai dugaan dan kecurigaan tentang keberpihakan pejabat pengambil keputusan kepada atasan pejabat pengambil keputusan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengambilan keputusan dilakukan. (2) Atasan pejabat pengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan keterangan dimaksud secara tertulis kepada pejabat pengambil keputusan dan melaporkan kepada pejabat atasannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak disampaikannya keterangan mengenai dugaan keberpihakan.

Pasal 15 (1) Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan Keputusan Pemerintahan dapat memberikan keterangan mengenai dugaan dan kecurigaan tentang keberpihakan pejabat pengambil keputusan kepada atasan pejabat pengambil keputusan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengambilan keputusan dilakukan. (2) Atasan pejabat pengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan keterangan dimaksud secara tertulis kepada pejabat pengambil keputusan dan melaporkan kepada pejabat atasannya selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja sejak disampaikannya keterangan mengenai dugaan keberpihakan. (3) Jika dugaan dan kecurigaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut pimpinan Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya, maka atasan dari pimpinan Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya tersebut mengambil keputusan dan tindakan yang diperlukan.

(3) Jika dugaan dan kecurigaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut pimpinan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka atasan dari pimpinan Badan atau Pejabat Pemerintahan tersebut mengambil keputusan dan tindakan yang diperlukan.

KETERANGAN

41

NO


Pasal 15 (1) Keberpihakan pejabat dalam proses pengambilan keputusan adalah upaya yang dilakukan oleh seorang pejabat untuk mempengaruhi pejabat pengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, kerabat, dan kelompoknya antara lain dalam kegiatan bisnis, politik atau kegiatan sosial. (2) Penyampaian keterangan secara tertulis di sertai dengan data, dokumen dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (3) Cukup Jelas


Pasal 15 (1) Keberpihakan pejabat dalam proses pengambilan keputusan adalah upaya yang dilakukan oleh seorang pejabat untuk mempengaruhi pejabat pengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, kerabat, dan kelompoknya antara lain dalam kegiatan bisnis, politik atau kegiatan sosial. (2) Penyampaian keterangan secara tertulis di sertai dengan data, dokumen dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (3) Cukup Jelas

KETERANGAN

Penjelasan

42

NO


16

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua Pemberian Kuasa Pasal 16 Setiap orang dan organisasi dapat memberikan kuasa tertulis yang bermaterai kepada seseorang untuk mewakili dan bertindak atas namanya dalam semua keputusan dan tindakan dalam prosedur Administrasi Pemerintahan. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menunjukkan surat pemberian kuasa secara tertulis yang sah. Pembatalan pemberian surat kuasa kepada seseorang hanya dapat dilakukan secara tertulis dan berlaku pada saat surat tersebut diterima oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

(4)

Jika dianggap tidak mampu dan tidak memiliki kapabilitas yang sesuai maka penerima kuasa dapat dinyatakan tidak berhak untuk melakukan kuasa.

(5)

Jika individu, badan hukum dan organisasi tidak memiliki wakil yang dapat bertindak atas namanya, maka Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat menunjuk wakil dan atau perwakilan pihak yang terlibat untuk mewakili individu atau organisasi tersebut dalam prosedur Administrasi Pemerintahan.


KETERANGAN

Bagian Kedua Pemberian Kuasa Pasal 16 (1) Setiap orang dan organisasi dapat memberikan kuasa tertulis yang bermaterai kepada seseorang untuk mewakili dan bertindak atas namanya dalam semua keputusan dan tindakan dalam prosedur Administrasi Pemerintahan. (2) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menunjukkan surat pemberian kuasa secara tertulis yang sah. (3) Pembatalan pemberian surat kuasa kepada seseorang hanya dapat dilakukan secara tertulis dan berlaku pada saat surat tersebut diterima oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang bersangkutan. (4) Jika dianggap tidak mampu dan tidak memiliki kapabilitas yang sesuai maka penerima kuasa dapat dinyatakan tidak berhak untuk melakukan kuasa. (5) Jika individu, badan hukum dan organisasi tidak memiliki wakil yang dapat bertindak atas namanya, maka Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dapat menunjuk wakil dan atau perwakilan pihak yang terlibat untuk mewakili individu atau organisasi tersebut dalam prosedur Administrasi Pemerintahan.

43

NO


Pasal 16 (1) Cukup Jelas (2) Cukup Jelas (3) Cukup Jelas (4) Kapabilitas untuk bertindak sebagai penerima kuasa sekurang-kurangnya sehat jasmani dan rohani, memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a. Pejabat Pemerintahan dapat menyatakan gugurnya pemberian kuasa yang tidak memenuhi kapabilitas. Syarat kapabilitas ini tidak berlaku untuk penerima kuasa yang berasal dari kalangan profesional seperti pengacara dan notaris. (5) Cukup Jelas


Pasal 16 (1) Cukup Jelas (2) Cukup Jelas (3) Cukup Jelas (4) Kapabilitas untuk bertindak sebagai penerima kuasa sekurang-kurangnya sehat jasmani dan rohani, memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a. Pejabat Pemerintahan dapat menyatakan gugurnya pemberian kuasa yang tidak memenuhi kapabilitas. Syarat kapabilitas ini tidak berlaku untuk penerima kuasa yang berasal dari kalangan profesional seperti pengacara dan notaris. (5) Cukup Jelas

KETERANGAN

Penjelasan

44

NO


17

Bagian Ketiga Prinsip-Prinsip Pengujian Administrasi Pemerintahan Pasal 17 Badan atau Pejabat Pemerintahan berwenang: a. memeriksa permohonan atas dasar kewenangan yang dimilikinya. b. menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan dan dokumendokumen yang dibutuhkan untuk: 1. mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil Tindakan Administrasi Pemerintahan. 2. menyiapkan bukti-bukti dokumen yang relevan yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronis dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung faktafakta, saksi ahli, dan bukti-bukti lain yang mendukung sebelum diterbitkannya Keputusan Pemerintahan.


KETERANGAN

Bagian Ketiga Prinsip-Prinsip Pengujian Administrasi Pemerintahan Pasal 17 Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya berwenang: a.memeriksa permohonan atas dasar kewenangan yang dimilikinya. b.menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk: 1. mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan dan tindakan faktual. 2. menyiapkan bukti-bukti dokumen yang relevan yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronis dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta-fakta, saksi ahli, dan bukti-bukti lain yang mendukung sebelum diterbitkannya Keputusan Pemerintahan.

45

NO



Pasal 17 Permohonan atas dasar kewenangan yang dimilliki dapat berasal dari individu kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan serta dari Badan atau Pejabat Pemerintahan lainnya.

Pasal 17 Permohonan atas dasar kewenangan yang dimilliki dapat berasal dari individu kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya serta dari Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya.

KETERANGAN

Penjelasan

46

NO



18

Bagian Keempat Dengar Pendapat Pihak Yang Berkepentingan Pasal 18 (1) Pejabat Pemerintahan wajib memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk didengar pendapatnya mengenai fakta dan dokumen yang terkait sebelum membuat Keputusan Pemerintahan yang akibatnya memberatkan, membebani atau mengurangi hak orang-perorangan. (2) Pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dilakukan melalui undangan atau pengumuman publikasi media massa untuk didengar pendapatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum diterbitkan Keputusan Pemerintahan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: a. keputusan yang bersifat mendesak dan untuk melindungi kepentingan umum; b. keputusan yang tidak mengubah beban yang harus dipikul oleh individu atau anggota masyarakat yang bersangkutan; c. dan/atau keputusan yang menyangkut penegakan hukum.

Bagian Keempat Dengar Pendapat Pihak Yang Berkepentingan Pasal 18 (1) Pejabat Pemerintahan wajib memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk didengar pendapatnya mengenai fakta dan dokumen yang terkait sebelum membuat Keputusan Pemerintahan yang akibatnya memberatkan, membebani atau mengurangi hak orang-perorangan. (2) Pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dilakukan melalui undangan atau pengumuman publikasi media massa untuk didengar pendapatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum diterbitkan Keputusan Pemerintahan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: a. keputusan yang bersifat mendesak dan untuk melindungi kepentingan umum; b. keputusan yang tidak mengubah beban yang harus dipikul oleh individu atau anggota masyarakat yang bersangkutan; c. dan/atau keputusan yang menyangkut penegakan hukum.

KETERANGAN

47

NO


Pasal 18 (1) Cukup Jelas (2) Cukup Jelas (3) Keputusan yang menyangkut penegakan hukum adalah keputusan sebagai pelaksanaan keputusan sebelumnya. Contoh: keputusan administrasi tentang relokasi bangunan di jalur hijau, keputusan tentang pembongkaran rumah yang tidak memiliki ijin.


Pasal 18 (1) Cukup Jelas (2) Cukup Jelas (3) Keputusan yang menyangkut penegakan hukum adalah keputusan sebagai pelaksanaan keputusan sebelumnya. Contoh: keputusan administrasi tentang relokasi bangunan di jalur hijau, keputusan tentang pembongkaran rumah yang tidak memiliki ijin.

KETERANGAN

Penjelasan

48

NO


19

Bagian Kelima Hak Mengakses Dokumen Administrasi Pasal 19 (1) Badan atau Pejabat Pemerintahan wajib memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengakses dokumen Administrasi Pemerintahan. (2) Hak mengakses dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, jika dokumen administrasi termasuk kategori rahasia negara dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga. (3) Pihak-pihak terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi yang diperolehnya.


KETERANGAN

Bagian Kelima Hak Mengakses Dokumen Administrasi Pasal 19 (1) Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya wajib memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengakses dokumen Administrasi Pemerintahan. (2) Hak mengakses dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, jika dokumen administrasi termasuk kategori rahasia negara dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga. (3) Pihak-pihak terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi yang diperolehnya.

49

NO


Pasal 19 (1) Yang dimaksud dengan mengakses meliputi membaca dan mengcopy. Pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. Pejabat yang memberikan akses wajib memperhatikan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kerahasiaan pihak ketiga dan kerahasaiaan negara. (2) Yang dimaksud rahasia negara adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kearsipan, kerahasiaan negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang dimaksud dengan kerahasiaan pihak ketiga adalah hal-hal yang menyangkut data dan informasi pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Cukup Jelas


Pasal 19 (1) Yang dimaksud dengan mengakses meliputi membaca dan mengcopy. Pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. Pejabat yang memberikan akses wajib memperhatikan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kerahasiaan pihak ketiga dan kerahasaiaan negara. (2) Yang dimaksud rahasia negara adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kearsipan, kerahasiaan negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang dimaksud dengan kerahasiaan pihak ketiga adalah hal-hal yang menyangkut data dan informasi pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Cukup Jelas

KETERANGAN

Penjelasan

50

NO


20

BAB V KEPUTUSAN PEMERINTAHAN Bagian Kesatu Syarat-Syarat Sahnya Keputusan Pasal 20 (1)Keputusan Pemerintahan wajib memenuhi syarat formal yaitu: a. dibuat oleh Pejabat yang berwenang; b. memuat isi yang jelas, pasti dan dapat dimengerti ; c. mengikuti tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; d. ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; e. mencantumkan informasi mengenai hak-hak pengajuan Upaya Administratif yang dapat dilakukan. (2) Keputusan Pemerintahan wajib memenuhi syarat materiil meliputi: a. didasarkan pada pertimbangan atau penilaian dengan memperhatikan: 1. keseimbangan antara kepentingan orang-perorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); 2. keseimbangan antara orangperorang dengan pihak lain yang terkena akibat dan/atau terkait dari Keputusan Pemerintahan;


KETERANGAN

BAB V KEPUTUSAN PEMERINTAHAN Bagian Kesatu Syarat-Syarat Sahnya Keputusan Pasal 20 (1) Keputusan Pemerintahan wajib memenuhi syarat formal yaitu: a. dibuat oleh Pejabat yang berwenang; b. memuat isi yang jelas, pasti dan dapat dimengerti; c. mengikuti tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; d. ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan; e. mencantumkan informasi mengenai hak-hak pengajuan Upaya Administratif yang dapat dilakukan. (2) Keputusan Pemerintahan wajib memenuhi syarat materiil meliputi: a. didasarkan pada pertimbangan atau penilaian dengan memperhatikan: 1. keseimbangan antara kepentingan orangperorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); 2. keseimbangan antara orang-perorang dengan pihak lain yang terkena akibat dan/atau terkait dari Keputusan Pemerintahan;

51

NO

RUU-AP VERSI NOVEMBER 2007 (SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 5 JULI 2007) b. didasarkan atas kepastian hukum, keadilan, kepatutan dan kewajaran serta aturan permainan yang lazim berlaku dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat yang bersangkutan; c. memelihara kesamaan bertindak dan/atau memutus, apabila fakta-fakta, keadaan dan situasi yang berkaitan dengan Keputusan Pemerintahan yang sebelumnya adalah sama dengan fakta, keadaan yang telah pernah diputus oleh pejabat yang bersangkutan; d. memperhatikan akibat dari ucapan atau perilaku Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan, yang diterima pemohon dari keputusan yang telah dibuat oleh Pejabat Pemerintahan; e. memperhatikan akibat pembatalan suatu keputusan, terutama yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pihak pemohon dan yang harus ditanggung oleh Negara/Pemerintah; f. menjelaskan pertimbangan-pertimbangan apa yang menghasilkan keputusan yang diambil oleh Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Pemerintahan; g. melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik; h. tidak boleh bertentangan dan atau melampaui kewenangan Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan; i. tidak boleh bertentangan dengan kewajiban hukum Pejabat Pemerintahan yang memutuskan; j. tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan atau kewajiban yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan; k. tidak boleh menggunakan wewenang yang dimiliki untuk tujuan yang lain dari pada tujuan untuk mana kewenangan itu diberikan kepada Pejabat Pemerintahan yang memberi keputusan atau arahan.


KETERANGAN

b. didasarkan atas kepastian hukum, keadilan, kepatutan dan kewajaran serta aturan permainan yang lazim berlaku dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat yang bersangkutan; c. memelihara kesamaan bertindak dan/atau memutus, apabila fakta-fakta, keadaan dan situasi yang berkaitan dengan Keputusan Pemerintahan yang sebelumnya adalah sama dengan fakta, keadaan yang telah pernah diputus oleh pejabat yang bersangkutan; d. memperhatikan akibat dari ucapan atau perilaku Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan, yang diterima pemohon dari keputusan yang telah dibuat oleh Pejabat Pemerintahan; e. memperhatikan akibat pembatalan suatu keputusan, terutama yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pihak pemohon dan yang harus ditanggung oleh Negara/Pemerintah; f. menjelaskan pertimbangan-pertimbangan apa yang menghasilkan keputusan yang diambil oleh Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Pemerintahan; g. melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik; h. tidak boleh bertentangan dan atau melampaui kewenangan Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan; i. tidak boleh bertentangan dengan kewajiban hukum Pejabat Pemerintahan yang memutuskan; j. tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan atau kewajiban yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan; k. tidak boleh menggunakan wewenang yang dimiliki untuk tujuan yang lain dari pada tujuan untuk mana kewenangan itu diberikan kepada Pejabat Pemerintahan yang memberi keputusan atau arahan. 52

NO



(3)

Keputusan Pemerintahan dapat berupa keputusan tertulis, elektronis, tidak tertulis atau tindakan lainnya.

(3)

(4)

Atas permintaan pihak yang berkepentingan, suatu Keputusan Pemerintahan yang bersifat tidak tertulis harus diformalkan dalam bentuk tertulis atau elektronis. Setiap Keputusan Pemerintahan baik yang tertulis maupun elektronis, harus memuat nama Badan atau Pejabat Pemerintahan yang membuatnya.

(4)

Terhadap Keputusan Pemerintahan yang bersifat elektronis diberlakukan semua ketentuan seperti halnya dalam Keputusan Pemerintahan yang tertulis.

(6)

(5)

(6)

(5)

(7)

KETERANGAN

Syarat formal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan syarat materiil sebagaimana dimasksud ayat (2) didasarkan atas kewenangan yang sah, sesuai prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; dan asas-asas umum pemerintahan yang baik Keputusan Pemerintahan dapat berupa keputusan tertulis, elektronis, tidak tertulis atau tindakan lainnya. Atas permintaan pihak yang berkepentingan, suatu Keputusan Pemerintahan yang bersifat tidak tertulis harus diformalkan dalam bentuk tertulis atau elektronis. Setiap Keputusan Pemerintahan baik yang tertulis maupun elektronis, harus memuat nama Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang membuatnya. Terhadap Keputusan Pemerintahan yang bersifat elektronis diberlakukan semua ketentuan seperti halnya dalam Keputusan Pemerintahan yang tertulis.

53

NO

RUU-AP VERSI NOVEMBER 2007 (SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 5 JULI 2007) Pasal 20 (1) Yang dimaksud dalam huruf d adalah bahwa terhadap fakta yang sama tidak boleh dibuat keputusan yang berbeda (2) Cukup Jelas (3) Keputusan Pemerintahan yang bersifat lisan harus ditindaklanjuti dengan keputusan dalam bentuk tertulis atau elektronis jika didalamnya terdapat kepentingan pihak yang bersangkutan dan/atau diminta oleh yang bersangkutan (4) Cukup Jelas

(5) Cukup Jelas (6) Cukup Jelas

RUU AP JULI 2008 (SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 23 JUNI 2008) Pasal 20 (1) Yang dimaksud dalam huruf d adalah bahwa terhadap fakta yang sama tidak boleh dibuat keputusan yang berbeda (2) Cukup Jelas (3) Terhadap Keputusan Pemerintahan berlaku asas “praesumptio justae causa” atau setiap keputusan harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Cacat yuridis menyangkut keabsahan keputusan pemerintahan terjadi karena cacat wewenang, cacat prosedur, cacat substansi (4) Keputusan Pemerintahan yang bersifat lisan harus ditindaklanjuti dengan keputusan dalam bentuk tertulis atau elektronis jika didalamnya terdapat kepentingan pihak yang bersangkutan dan/atau diminta oleh yang bersangkutan (5) Cukup Jelas (6) Cukup Jelas (7) Cukup jelas

KETERANGAN

Penjelasan

54

NO



Pasal 21 (1) Sebuah Keputusan Pemerintahan yang memuat hak atau tuntutan individu atau anggota masyarakat dapat memuat ketentuan bersyarat, jika hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau dapat menjamin terpenuhinya syarat-syarat Keputusan Pemerintahan. (2) Ketentuan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. ketentuan mulai dan berakhirnya keputusan dengan batas waktu; b. ketentuan mulai dan berakhirnya keputusan atas kejadian dimasa yang akan datang; c. ketentuan mulai dan berakhirnya keputusan dengan penarikan; d. ketentuan mulai dan berakhirnya keputusan dengan tugas; e. ketentuan mulai dan berakhirnya keputusan yang bersifat susulan akibat adanya perubahan fakta dan kondisi hukum.

Pasal 21 (1) Sebuah Keputusan Pemerintahan yang memuat hak atau tuntutan individu atau anggota masyarakat dapat memuat ketentuan bersyarat, jika hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau dapat menjamin terpenuhinya syarat-syarat Keputusan Pemerintahan. (2) Ketentuan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. ketentuan mulai dan berakhirnya keputusan dengan batas waktu; b. ketentuan mulai dan berakhirnya keputusan atas kejadian dimasa yang akan datang; c. ketentuan mulai dan berakhirnya keputusan dengan penarikan; d. ketentuan mulai dan berakhirnya keputusan dengan tugas; e. ketentuan mulai dan berakhirnya keputusan yang bersifat susulan akibat adanya perubahan fakta dan kondisi hukum.

KETERANGAN

21

55

NO


Pasal 21 (1) Cukup Jelas (2) Yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan dengan batas waktu adalah keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan batas waktu; yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan atas kejadian di masa yang akan datang adalah keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan kejadiaan tertentu; yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan dengan penarikan adalah keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan keputusan terhadap penarikan keputusan; yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan dengan tugas adalah keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan melalui tugas yang harus dilakukan; yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan yang bersifat susulan adalah adanya data, fakta dan informasi yang berubah terhadap Keputusan Pemerintahan.


Pasal 21 (1) Cukup Jelas (2) Yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan dengan batas waktu adalah keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan batas waktu; yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan atas kejadian di masa yang akan datang adalah keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan kejadiaan tertentu; yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan dengan penarikan adalah keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan keputusan terhadap penarikan keputusan; yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan dengan tugas adalah keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan melalui tugas yang harus dilakukan; yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan yang bersifat susulan adalah adanya data, fakta dan informasi yang berubah terhadap Keputusan Pemerintahan.

KETERANGAN

Penjelasan

56

NO


22

(1) (2)

(3)

(4)

Bagian Kedua Berlakunya Keputusan Pasal 22 Keputusan Pemerintahan berlaku sejak ditetapkan, kecuali ditetapkan lain. Dalam hal batas waktu keberlakuan suatu Keputusan Pemerintahan jatuh pada hari Minggu atau hari Libur Nasional, maka batas waktu tersebut jatuh pada hari berikutnya. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika kepada pihak yang berkepentingan telah ditetapkan batas waktu tertentu dan tidak bisa diundurkan. Batas waktu yang telah ditetapkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat diperpanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


(1) (2)

(3)

(4)

KETERANGAN

Bagian Kedua Berlakunya Keputusan Pasal 22 Keputusan Pemerintahan berlaku sejak ditetapkan, kecuali ditetapkan lain. Dalam hal batas waktu keberlakuan suatu Keputusan Pemerintahan jatuh pada hari Minggu atau hari Libur Nasional, maka batas waktu tersebut jatuh pada hari berikutnya. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika kepada pihak yang berkepentingan telah ditetapkan batas waktu tertentu dan tidak bisa diundurkan. Batas waktu yang telah ditetapkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dapat diperpanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

57

NO


Pasal 22 (1) Pada dasarnya Keputusan Pemerintahan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya hendaknya dinyatakan secara tegas dalam diktum Keputusan Pemerintahan. Penggunaan frasa mulai berlaku efektif sedapat mungkin dihindari, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya Keputusan Pemerintahan. (2) Cukup Jelas (3) Yang dimaksud dengan batas waktu tertentu dan tidak bisa diundurkan adalah ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Pemerintahan yang bersifat mengikat pihak yang terlibat (4) Cukup Jelas


Pasal 22 (1) Pada dasarnya Keputusan Pemerintahan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya hendaknya dinyatakan secara tegas dalam diktum Keputusan Pemerintahan. Penggunaan frasa mulai berlaku efektif sedapat mungkin dihindari, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya Keputusan Pemerintahan. (2) Cukup Jelas (3) Yang dimaksud dengan batas waktu tertentu dan tidak bisa diundurkan adalah ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Pemerintahan yang bersifat mengikat pihak yang terlibat (4) Cukup Jelas

KETERANGAN

Penjelasan

58

NO


23

Pasal 23 (1) Setiap Keputusan Pemerintahan harus diberi alasan yang bersifat faktual dan hukum yang menjadi dasar pembuatan keputusan. (2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan rinci. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan yang bersifat diskresi.


KETERANGAN

Pasal 23 (1) Setiap Keputusan Pemerintahan harus diberi alasan yang bersifat faktual dan hukum yang menjadi dasar pembuatan keputusan. (2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan rinci. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan yang bersifat diskresi.

59

NO


Pasal 23 (1) Cukup Jelas (2) Cukup Jelas (3) Cukup Jelas



KETERANGAN

Penjelasan

60

NO


24

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bagian Ketiga Legalisasi Dokumen dan Arsip Pasal 24 Setiap Badan atau Pejabat Pemerintahan berwenang untuk melegalisasi dan mengesahkan salinan atau copy dokumen dan/atau arsip Administrasi Pemerintahan yang dibuatnya. Legalisasi dan pengesahan salinan atau copy dari dokumen dan/atau arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan lain yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali dinyatakan lain. Legalisasi atau pengesahan Keputusan Pemerintahan tidak dapat dilakukan jika terdapat keraguan terhadap keaslian isinya, baik karena robek, penghapusan kata, angka dan tanda, perubahan, kata-kata yang tidak jelas terbaca, penambahan atau hilangnya lembar halaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen tersebut. Tanda Legalisasi atau pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat: a. penamaan yang jelas terhadap dokumen yang disahkan, b. pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan copynya, c. pernyataan bahwa legalisasi hanya diperuntukkan untuk tujuan yang tertentu jika dilakukan bukan oleh kantor yang mengeluarkan keputusan, d. tanggal dan tempat serta pejabat yang mengesahkan. Legalisasi atau pengesahan dokumen yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan tidak dipungut biaya apapun.


(1)

(2)

(3)

KETERANGAN

Bagian Ketiga Legalisasi Dokumen dan Arsip Pasal 24 Setiap Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya berwenang untuk melegalisasi dan mengesahkan salinan atau copy dokumen dan/atau arsip Administrasi Pemerintahan yang dibuatnya. Legalisasi dan pengesahan salinan atau copy dari dokumen dan/atau arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali dinyatakan lain. Legalisasi atau pengesahan Keputusan Pemerintahan tidak dapat dilakukan jika terdapat keraguan terhadap keaslian isinya, baik karena robek, penghapusan kata, angka dan tanda, perubahan, kata-kata yang tidak jelas terbaca, penambahan atau hilangnya lembar halaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen tersebut.

(4)

Tanda Legalisasi atau pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat: a. penamaan yang jelas terhadap dokumen yang disahkan, b. pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan copynya, c. pernyataan bahwa legalisasi hanya diperuntukkan untuk tujuan yang tertentu jika dilakukan bukan oleh kantor yang mengeluarkan keputusan, d. tanggal dan tempat serta pejabat yang mengesahkan.

(5)

Legalisasi atau pengesahan dokumen yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya tidak dipungut biaya apapun. 61

NO



Pasal 24 (1) Dokumen Administrasi dimaksud adalah setiap informasi yang terdokumentasi dalam bentuk tertulis atau bentuk elektronis yang dikuasai oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Kewenangan Notaris untuk mengesahkan dokumen dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris. (2) Legalisasi dan pengesahan Keputusan Pemerintahan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan lain yang memiliki kewenangan, sebelumnya dikonfirmasikan keasliannya kepada pejabat yang menetapkan Keputusan Pemerintahan. (3) Cukup Jelas (4) Cukup Jelas (5) Cukup Jelas

Pasal 24 (1) Dokumen Administrasi dimaksud adalah setiap informasi yang terdokumentasi dalam bentuk tertulis atau bentuk elektronis yang dikuasai oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dan berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Kewenangan Notaris untuk mengesahkan dokumen dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang jabatan notaris. (2) Legalisasi dan pengesahan Keputusan Pemerintahan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang memiliki kewenangan, sebelumnya dikonfirmasikan keasliannya kepada pejabat yang menetapkan Keputusan Pemerintahan. (3) Cukup Jelas (4) Cukup Jelas (5) Cukup Jelas

KETERANGAN

Penjelasan

62

NO 25



Pasal 25

Pasal 25

(1) Bahasa resmi yang dipergunakan dalam Keputusan Pemerintahan adalah Bahasa Indonesia

(1) Bahasa resmi yang dipergunakan dalam Keputusan Pemerintahan adalah Bahasa Indonesia

(2) Badan atau Pejabat Pemerintahan dan Badan Hukum Lainnya wajib menerjemahkan dokumen dan/atau arsip Administrasi Pemerintahan yang berbahasa asing atau berbahasa daerah kedalam Bahasa Indonesia.

(2) Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum Lainnya wajib menerjemahkan dokumen dan/atau arsip Administrasi Pemerintahan yang berbahasa asing atau berbahasa daerah kedalam Bahasa Indonesia.

(3) Penerjemahan wajib dilakukan oleh penerjemah resmi dan dilaksanakan dibawah sumpah.

(3) Penerjemahan wajib dilakukan oleh penerjemah resmi dan dilaksanakan dibawah sumpah.

KETERANGAN

63

NO





KETERANGAN

Penjelasan

64

NO


26

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bagian Keempat Penyampaian Keputusan Pasal 26 Keputusan Pemerintahan wajib disampaikan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam keputusan tersebut dan pihak ketiga yang terlibat. Pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menerima Keputusan Pemerintahan. Keputusan Pemerintahan dalam bentuk tertulis yang dikirim melalui pos atau kurir berlaku selambatnyalambatnya dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan yang disertai dengan tanda bukti penerimaan. Keputusan Pemerintahan yang dikirim melalui media elektronis berlaku selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Badan atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan harus memberikan bukti dan tanggal pengiriman dan penerimaan.


KETERANGAN

Bagian Keempat Penyampaian Keputusan Pasal 26 (1) Keputusan Pemerintahan wajib disampaikan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam keputusan tersebut dan pihak ketiga yang terlibat. (2) Pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menerima Keputusan Pemerintahan. (3) Keputusan Pemerintahan dalam bentuk tertulis yang dikirim melalui pos atau kurir berlaku selambatnyalambatnya dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan yang disertai dengan tanda bukti penerimaan. (4) Keputusan Pemerintahan yang dikirim melalui media elektronis berlaku selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. (5) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang bersangkutan harus memberikan bukti dan tanggal pengiriman dan penerimaan.

65

NO


Pasal 26 (1) Cukup Jelas (2) Surat kuasa harus dalam bentuk tertulis dan bermaterai cukup. (3) Cukup Jelas (4) Cukup Jelas (5) Cukup Jelas


Pasal 26 (1) Cukup Jelas (2) Surat kuasa harus dalam bentuk tertulis dan bermaterai cukup. (3) Cukup Jelas (4) Cukup Jelas (5) Cukup Jelas

KETERANGAN

Penjelasan

66

NO 27


Bagian Kelima Perubahan, Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Pemerintahan Pasal 27 Keputusan Pemerintahan tetap berlaku, sepanjang keputusan tersebut tidak diubah, tidak dicabut, tidak dibatalkan, batal demi hukum dan belum habis masa berlakunya.


KETERANGAN

Bagian Kelima Perubahan, Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Pemerintahan Pasal 27 Keputusan Pemerintahan tetap berlaku, sepanjang keputusan tersebut tidak diubah, tidak dicabut, tidak dibatalkan, batal demi hukum dan belum habis masa berlakunya.

67

NO


Pasal 27 Yang dimaksud dengan: diubah adalah perubahan sebagian isi suatu keputusan oleh pembuat keputusan dicabut adalah pencabutan keputusan yang dilakukan oleh pembuat keputusan, atasan langsung atau atas dasar putusan badan peradilan dibatalkan adalah pembatalan keputusan melalui pengujian oleh instansi atasan atau badan peradilan batal demi hukum adalah pembatalan secara otomatis suatu keputusan karena bentuk atau materinya bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan atau putusan badan peradilan


Pasal 27 Terhadap kepututsan pemerintahan berlaku asas “praesumptio justae causa”, artinya “setiap keputusan harus dianggap sah sampai ada pembatalan”. Cacat yuridis menyangkut keabsahan keputusan pemerintahan terjadi karena cacat wewenang (onbevoegd), cacat prosedur, cacat substansi Yang dimaksud dengan: 1. diubah adalah perubahan sebagian isi suatu keputusan oleh pembuat keputusan 2. dicabut adalah pencabutan keputusan yang dilakukan oleh pembuat keputusan, atasan langsung atau atas dasar putusan badan peradilan 3. dibatalkan adalah pembatalan keputusan melalui pengujian oleh instansi atasan atau badan peradilan 4. batal demi hukum adalah pembatalan secara otomatis suatu keputusan karena bentuk atau materinya bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan atau putusan badan peradilan

KETERANGAN

Penjelasan

68

NO 28



Pasal 28

Pasal 28

(1) Keputusan Pemerintahan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tujuan pembuatannya, wajib diubah, dicabut dan dibatalkan sebagian atau seluruhnya dengan Keputusan Pemerintahan yang baru.

(1) Keputusan Pemerintahan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tujuan pembuatannya, wajib diubah, dicabut dan dibatalkan sebagian atau seluruhnya dengan Keputusan Pemerintahan yang baru.

(2) Keputusan tentang perubahan, pencabutan, dan pembatalan Keputusan Pemerintahan dibuat oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Pemerintahan dan/atau oleh atasannya.

(2) Keputusan tentang perubahan, pencabutan, dan pembatalan Keputusan Pemerintahan dibuat oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Pemerintahan dan/atau oleh atasannya.

KETERANGAN

69

NO


Pasal 28 (1) Keputusan Pemerintahan yang menguntungkan maupun yang merugikan pihak penerima keputusan dapat dicabut dengan memberikan alasan yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan Pemerintahan yang tidak dicabut, diubah dan/ atau dibatalkan setelah masa 1 tahun dinyatakan tetap berlaku


Pasal 28 (1) Keputusan Pemerintahan yang menguntungkan maupun yang merugikan pihak penerima keputusan dapat dicabut dengan memberikan alasan yang jelas sesuai peraturan perundangundangan. (2) Cukup jelas

KETERANGAN

Penjelasan

70

NO



Pasal 29

Pasal 29

29

(1)

Badan atau Pejabat Pemerintahan yang membuat Keputusan Pemerintahan dapat memperbaiki setiap waktu apabila terdapat kelalaian dalam penulisan, kesalahan dalam penghitungan dan kesalahan lainnya dalam keputusan tersebut dengan mengeluarkan keputusan yang baru, dan memberitahukan hal tersebut kepada semua pihak yang terlibat secara tertulis.

(2)

Badan atau Pejabat Pemerintahan wajib menerbitkan Keputusan Pemerintahan yang baru untuk mengganti Keputusan Pemerintahan yang mengandung kesalahan.

(1)

Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang membuat Keputusan Pemerintahan dapat memperbaiki setiap waktu apabila terdapat kelalaian dalam penulisan, kesalahan dalam penghitungan dan kesalahan lainnya dalam keputusan tersebut dengan mengeluarkan keputusan yang baru, dan memberitahukan hal tersebut kepada semua pihak yang terlibat secara tertulis.

(2)

Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya wajib menerbitkan Keputusan Pemerintahan yang baru untuk mengganti Keputusan Pemerintahan yang mengandung kesalahan.

KETERANGAN

71

NO


Pasal 29 (1) Cukup Jelas (2) Cukup Jelas


Pasal 29 (1) Cukup Jelas (2) Cukup Jelas

KETERANGAN

Penjelasan

72

NO 30


Pasal 30 (1) Keputusan Pemerintahan batal demi hukum jika dibuat oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang nyata-nyata tidak berwewenang untuk hal itu; (2) Keputusan yang batal demi hukum sejak semula dianggap tidak pernah ada; (3) Keputusan Pemerintahan dapat dibatalkan, jika:dibuat oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;dibuat tidak melalui prosedur yang disyaratkan;cacat substansial.


KETERANGAN

Pasal 30 (1) Keputusan Pemerintahan batal demi hukum jika dibuat oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang nyata-nyata tidak berwewenang untuk hal itu; (2) Keputusan yang batal demi hukum sejak semula dianggap tidak pernah ada; (3) Keputusan Pemerintahan dapat dibatalkan, jika: a. Bertentangan dengan peraturan perundangundangan b. dibuat oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang tidak berwenang; c. dibuat tidak melalui prosedur yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; d. cacat materiil (4) Keputusan badan atau pejabat pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang dinyatakan batal demi hukum atau telah dibatalkan wajib dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan

73

NO


Pasal 30 (1) Batal demi hukum terjadi apabila Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan Pemerintahan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan atau melampaui batas kewenangan yang dimiliki. Oleh karena itu keputusan dianggap tidak pernah ada dan pembatalannya berlaku surut sampai waktu sebelum keputusan dimaksud ditetapkan.

(2) (3)

Cukup Jelas Yang dimaksud dengan prinsip atribusi kewenangan adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan


Pasal 30 (1) Batal demi hukum terjadi apabila Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan Pemerintahan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan atau melampaui batas kewenangan yang dimiliki. Oleh karena itu keputusan dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum keputusan dimaksud ditetapkan, dan segala akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya dianggap tidak pernah ada (ex tunc). (2) Cukup Jelas (3) cukup jelas

(4)

KETERANGAN

Penjelasan

Cukup jelas

74

NO



KETERANGAN

31 (1)

Pasal 31 Setiap Keputusan Pemerintahan yang merugikan penerima keputusan dapat dicabut sebagian atau seluruhnya.

(2)

Setiap Keputusan Pemerintahan yang menguntungkan pihak penerima dapat dicabut dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(3)

Pemberian uang atau bentuk lainnya yang telah dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan Pemerintahan tidak dapat ditarik kembali dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan atau Pejabat Pemerintahan.

(4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku jika: a. Keputusan Pemerintahan tersebut diterbitkan melalui cara-cara penyuapan, ancaman kepada pegawai atau pejabat, serta menyimpang dari asas-asas umum pemerintahan yang baik;Informasi yang diperlukan untuk membuat Keputusan Pemerintahan tersebut mengandung kesalahan atau tidak lengkap; b. Jika pihak penerima sejak awal mengetahui bahwa Keputusan Pemerintahan tersebut bertentangan dengan hukum. Jika Badan atau Pejabat Pemerintahan memperoleh informasi dan fakta yang dapat membenarkan pencabutan Keputusan Pemerintahan, maka Keputusan Pemerintahan wajib dicabut selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diperolehnya informasi dan fakta tersebut.

(5)

Pasal 31 (1) Setiap Keputusan Pemerintahan yang merugikan penerima keputusan dapat dicabut sebagian atau seluruhnya. (2) Setiap Keputusan Pemerintahan yang menguntungkan pihak penerima dapat dicabut dengan pembatasanpembatasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. (3) Pemberian uang atau bentuk lainnya yang telah dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan Pemerintahan tidak dapat ditarik kembali dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku jika: a. Keputusan Pemerintahan tersebut diterbitkan melalui cara-cara penyuapan, ancaman kepada pegawai atau pejabat, serta menyimpang dari asas-asas umum pemerintahan yang baik;Informasi yang diperlukan untuk membuat Keputusan Pemerintahan tersebut mengandung kesalahan atau tidak lengkap; b. Jika pihak penerima sejak awal mengetahui bahwa Keputusan Pemerintahan tersebut bertentangan dengan hukum. (5) Jika Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya memperoleh informasi dan fakta yang dapat membenarkan pencabutan Keputusan Pemerintahan, maka Keputusan Pemerintahan wajib dicabut selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diperolehnya informasi dan fakta tersebut.

75

NO

RUU-AP VERSI NOVEMBER 2007 (SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 5 JULI 2007) Pasal 31 (1) Yang dimaksud dengan Keputusan Pemerintahan dicabut sebagian adalah apabila materi tertentu dari diktum keputusan yang dapat memberatkan penerima keputusan, sedangkan materi lainnya tetap berlaku. Yang dimaksud dengan Keputusan Pemerintahan dicabut seluruhnya adalah seluruh materi keputusan dicabut. Ketentuan ini terkait dengan ketentuan Pasal 27 dan penjelasannya. Setiap Keputusan Pemerintahan yang memberatkan penerima keputusan dapat dilaporkan ke Komisi Ombudsman Nasional/Daerah dengan maksud agar Komisi Ombudsman memberikan rekomendasi kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan, untuk memperbaiki keputusan itu sebagian atau seluruhnya, atau membatalkannya atau menyatakan keputusan tersebut batal demi hukum. Penanganan keberatan terhadap Keputusan Pemerintahan yang dilakukan oleh Komisi Ombudsman tidak dipungut biaya apapun. (2) Cukup Jelas (3) Pemberian uang atau bentuk lainnya yang tidak dapat ditarik kembali bertujuan untuk melindungi kepercayaan dan kepentingan umum pihak-pihak yang beritikad baik menerima uang atau bentuk lainnya. (4) Cukup Jelas (5) Cukup Jelas

RUU AP JULI 2008 (SARAN RAPAT KABINET TERBATAS 23 JUNI 2008) Pasal 31 (1) Yang dimaksud dengan Keputusan Pemerintahan dicabut sebagian adalah apabila materi tertentu dari diktum keputusan yang dapat memberatkan penerima keputusan, sedangkan materi lainnya tetap berlaku. Yang dimaksud dengan Keputusan Pemerintahan dicabut seluruhnya adalah seluruh materi keputusan dicabut. Ketentuan ini terkait dengan ketentuan Pasal 27 dan penjelasannya. Setiap Keputusan Pemerintahan yang memberatkan penerima keputusan dapat dilaporkan ke Komisi Ombudsman Nasional/ Daerah dengan maksud agar Komisi Ombudsman memberikan rekomendasi kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang mengeluarkan keputusan, untuk memperbaiki keputusan itu sebagian atau seluruhnya, atau membatalkannya atau menyatakan keputusan tersebut batal demi hukum. Penanganan keberatan terhadap Keputusan Pemerintahan yang dilakukan oleh Komisi Ombudsman tidak dipungut biaya apapun. (2) Cukup Jelas (3) Pemberian uang atau bentuk lainnya yang tidak dapat ditarik kembali bertujuan untuk melindungi kepercayaan dan kepentingan umum pihak-pihak yang beritikad baik menerima uang atau bentuk lainnya. (4) Cukup Jelas (5) Cukup Jelas

KETERANGAN

Penjelasan

76

NO



Pasal 32 Keputusan Pemerintahan yang sah dapat dicabut dan dibatalkan sebagian atau seluruhnya jika memenuhi salah satu unsur dibawah ini: a. Harus sesuai dengan ketentuan persyaratan pencabutan dan pembatalan dalam keputusan tersebut dan/atau peraturan perundangundangan; b. Apabila tidak dilaksanakan oleh penerima keputusan sampai batas waktu yang ditentukan; c. Apabila fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan Pemerintahan telah berubah; d. Apabila dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; e. Apabila tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan.

Pasal 32 Keputusan Pemerintahan yang sah dapat dicabut dan dibatalkan sebagian atau seluruhnya jika memenuhi salah satu unsur dibawah ini: a. Harus sesuai dengan ketentuan persyaratan pencabutan dan pembatalan dalam keputusan tersebut dan/atau peraturan perundangundangan; b. Apabila tidak dilaksanakan oleh penerima keputusan sampai batas waktu yang ditentukan; c. Apabila fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan Pemerintahan telah berubah; d. Apabila dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; e. Apabila tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan.

KETERANGAN

32

77

NO


Pasal 32 Unsur-unsur yang menjadi syarat pencabutan dan pembatalan sebagian atau seluruhnya harus dicantumkan dalam Keputusan Pemerintahan.


Pasal 32 Unsur-unsur yang menjadi syarat pencabutan dan pembatalan sebagian atau seluruhnya harus dicantumkan dalam Keputusan Pemerintahan.

KETERANGAN

Penjelasan

78

NO


33

Pasal 33 (1) Atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan, Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat meninjau kembali Keputusan Pemerintahan yang sudah ditolak atau dibatalkan atau dicabut dengan alasan: a. Ketentuan hukum yang menjadi dasar pembuatan Keputusan Pemerintahan tersebut berubah; b. Terdapat fakta-fakta baru (2) Permohonan peninjauan kembali Keputusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui perubahan ketentuan hukum dan faktafakta baru sesuai ayat 1 huruf a dan b.


(1)

(2)

(3)

KETERANGAN

Pasal 33 Atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan, Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dapat memperbaiki kembali Keputusan Pemerintahan yang sudah ditolak atau dibatalkan atau dicabut dengan alasan: a. Ketentuan hukum yang menjadi dasar pembuatan Keputusan Pemerintahan tersebut berubah; b. Terdapat fakta-fakta baru Permohonan perbaikan kembali Keputusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui perubahan ketentuan hukum dan fakta-fakta baru sesuai ayat 1 huruf a dan b. Apabila permohonan perbaikan kembali keputusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Badan atau pejabat pemerintahan dan atau badan hukum lainnya yang bersangkutan wajib mengganti keputusan dimaksud

79

NO


Pasal 33 (1) Cukup Jelas

(2) Cukup Jelas


Pasal 33 (1) Memperbaiki kembali keputusan dihindarkan jangan sampai bertentangan dengan asas kepastian hukum (2) Cukup jelas (3) Cukup jelas

KETERANGAN

Penjelasan

80

NO 34



Pasal 34

Pasal 34

(1) Dalam hal Keputusan Pemerintahan dibatalkan, Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat menarik kembali semua dokumen dan/atau arsip atau barang yang menjadi akibat hukum dari keputusan tersebut atau menjadi dasar penggunaan keputusan tersebut.

(1) Dalam hal Keputusan Pemerintahan dibatalkan, Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya dapat menarik kembali semua dokumen dan/atau arsip atau barang yang menjadi akibat hukum dari keputusan tersebut atau menjadi dasar penggunaan keputusan tersebut.

(2) Pemilik dokumen dan/atau arsip atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan pembatalan tersebut.

(2) Pemilik dokumen dan/atau arsip atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang mengeluarkan pembatalan tersebut.

KETERANGAN

81

NO


Pasal 34 (1) Pembatalan Keputusan Pemerintahan yang menyangkut kepentingan umum harus diumumkan melalui media. Sedangkan pembatalan Keputusan Pemerintahan yang menyangkut kepentingan orang perseorangan tidak perlu diumumkan. Dokumen dan/atau arsip sebagaimana dimaksud antara lain berupa akte kelahiran, sertifikat tanah, ijazah. Yang dimaksud dengan barang antara lain berupa rumah, traktor, stempel PPAT. (2) Cukup Jelas


Pasal 34 (1) Pembatalan Keputusan Pemerintahan yang menyangkut kepentingan umum harus diumumkan melalui media. Sedangkan pembatalan Keputusan Pemerintahan yang menyangkut kepentingan orang perseorangan tidak perlu diumumkan. Dokumen dan/atau arsip sebagaimana dimaksud antara lain berupa akte kelahiran, sertifikat tanah, ijazah. Yang dimaksud dengan barang antara lain berupa rumah, traktor, stempel PPAT. (2) Cukup Jelas

KETERANGAN

Penjelasan

82

NO


35

(1)

(2)

Pasal 35 Pejabat Pemerintahan sesuai kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan prosedur pembuatan Keputusan Pemerintahan serta diumumkan kepada publik. Pedoman umum standar prosedur pelaksanaan dan materi muatan untuk pembuatan Keputusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.


(1)

(2)

KETERANGAN

Pasal 35 Pejabat Pemerintahan sesuai kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan prosedur pembuatan Keputusan Pemerintahan serta diumumkan kepada publik. Pedoman umum standar prosedur pelaksanaan dan materi muatan untuk pembuatan Keputusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

83

NO


Pasal 35 (1) Cukup Jelas (2) Materi muatan berisi antara lain tahapan-tahapan proses penyelesaian dokumen dan/atau standar pelayanan yang dipersyaratkan dalam Keputusan Pejabat Pemerintahan


Pasal 35 (1) Cukup Jelas (2) Materi muatan berisi antara lain tahapan-tahapan proses penyelesaian dokumen dan/atau standar pelayanan yang dipersyaratkan dalam Keputusan Pejabat Pemerintahan

KETERANGAN

Penjelasan

84

NO


36

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB VI UPAYA ADMINISTRATIF, PENUNDAAN PEMBERLAKUAN DAN GANTI RUGI Bagian Kesatu Umum Pasal 36 Badan atau Pejabat Pemerintahan diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan upaya keberatan terhadap Keputusan Pemerintahan.


(1)

Penyelesaian upaya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan Pemerintahan, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif. Badan atau Pejabat Pemerintahan mengeluarkan keputusan penolakan kepada pihak yang mengajukan Upaya Administratif wajib mencantumkan informasi mengenai hak-hak pengajuan upaya hukum yang dapat dilakukan.

(2)

Upaya Administratif terhadap Keputusan Pemerintahan sepanjang tidak diatur oleh undangundang lainnya berlaku ketentuan undang-undang ini.

(4)

(3)

KETERANGAN

BAB VI UPAYA ADMINISTRATIF, PENUNDAAN PEMBERLAKUAN DAN GANTI RUGI Bagian Kesatu Umum Pasal 36 Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan upaya keberatan terhadap Keputusan Pemerintahan. Penyelesaian upaya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan Pemerintahan, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif. Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya mengeluarkan keputusan penolakan kepada pihak yang mengajukan Upaya Administratif wajib mencantumkan informasi mengenai hak-hak pengajuan upaya hukum yang dapat dilakukan. Upaya Administratif terhadap Keputusan Pemerintahan sepanjang tidak diatur oleh undangundang lainnya berlaku ketentuan undang-undang ini.

85

NO


Pasal 36 (1) Cukup Jelas (2) Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan jika seluruh Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah digunakan (3) (4)

Cukup Jelas Upaya Administratif yang diatur oleh undang-undang lainnya antara lain adalah Upaya Administratif di bidang perpajakan, kepegawaian, pelayaran, dan bea cukai


Pasal 36 (1) Cukup Jelas (2) Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan jika seluruh Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah digunakan (3) Cukup Jelas (4) Upaya Administratif yang diatur oleh undangundang lainnya antara lain adalah Upaya Administratif di bidang perpajakan, kepegawaian, pelayaran, dan bea cukai

KETERANGAN

Penjelasan

86

NO


37 (1)

(2)

(3)

(4)

a. b. c. (5)

(6)

Bagian Kedua Upaya Administratif Pasal 37 Keputusan Pemerintahan dapat diajukan Upaya Administratif dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Pemerintahan dan/atau kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Pemerintahan. Keputusan terhadap Upaya Administratif dibuat oleh atasan dari Pejabat Badan atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Pemerintahan.Dalam hal atasan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan menilai Upaya Administratif yang diajukan cukup alasan, maka atasan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan wajib mengeluarkan Keputusan Upaya Administratif yang membatalkan dan/atau memperbaiki Keputusan Pemerintahan dimaksud. Dalam hal atasan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan menilai Upaya Administratif yang diajukan tidak cukup alasan, maka dibuat Keputusan Upaya Administratif yang berupa penolakan. Keputusan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikeluarkan oleh: Badan atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Pemerintahan, kecuali Undang-undang menetapkan lain; Kepala Daerah apabila Keputusan Pemerintahan dikeluarkan oleh Pejabat Daerah. Presiden apabila Keputusan Pemerintahan dikeluarkan oleh menteri atau pejabat setingkat menteri atau kepala lembaga pemerintah Keputusan Upaya Administratif yang berupa penolakan harus memuat alasan penolakan dan memberikan penjelasan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak.Keputusan Upaya Administratif yang menimbulkan akibat keuangan harus menetapkan pihak yang menanggung biaya. Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya


(1)

(2)

(3)

(4)

a.

b. c. (5)

(6)

KETERANGAN

Bagian Kedua Upaya Administratif Pasal 37 Keputusan Pemerintahan dapat diajukan Upaya Administratif dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang mengeluarkan Keputusan Pemerintahan dan/atau kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang mengeluarkan Keputusan Pemerintahan. Keputusan terhadap Upaya Administratif dibuat oleh atasan dari Pejabat Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang mengeluarkan Keputusan Pemerintahan.Dalam hal atasan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya menilai Upaya Administratif yang diajukan cukup alasan, maka atasan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya wajib mengeluarkan Keputusan Upaya Administratif yang membatalkan dan/atau memperbaiki Keputusan Pemerintahan dimaksud. Dalam hal atasan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya menilai Upaya Administratif yang diajukan tidak cukup alasan, maka dibuat Keputusan Upaya Administratif yang berupa penolakan. Keputusan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikeluarkan oleh: Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang mengeluarkan Keputusan Pemerintahan, kecuali Undang-undang menetapkan lain; Kepala Daerah apabila Keputusan Pemerintahan dikeluarkan oleh Pejabat Daerah. Presiden apabila Keputusan Pemerintahan dikeluarkan oleh menteri atau pejabat setingkat menteri atau kepala lembaga pemerintah Keputusan Upaya Administratif yang berupa penolakan harus memuat alasan penolakan dan memberikan penjelasan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak.Keputusan Upaya Administratif yang menimbulkan akibat keuangan harus menetapkan pihak yang menanggung biaya. Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya

87

NO



Pasal 37 (1) Cukup Jelas (2) Cukup Jelas (3) Cukup Jelas (4) Cukup Jelas (5) Cukup Jelas (6) a.Cukup Jelas b.Cukup Jelas c.Cukup Jelas (7) Alasan penolakan menyangkut, antara lain fakta-fakta yuridis, pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan, ketidaksesuaian permohonan, dan lain-lain (8) Keputusan Upaya Administratif yang menimbulkan akibat keuangan yang dimaksud adalah keputusan yang mengakibatkan kerugian sebagian akibat penundaan pelaksanaan Keputusan Pemerintahan. Keputusan Upaya Administratif yang menimbulkan akibat keuangan yang penetapannya didasarkan ketentuan perundang-undangan, pembiayaannya melalui APBN/APBD. Terhadap Keputusan Pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan kelalaian atau karena dipengaruhi oleh pihak ketiga, maka pembiayaan dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan atau yang mengeluarkan Keputusan Pemerintahan (9) Cukup Jelas

Pasal 37 (1) Cukup Jelas (2) Cukup Jelas (3) Cukup Jelas (4) Cukup Jelas (5) Cukup Jelas (6) a.Cukup Jelas b.Cukup Jelas c.Cukup Jelas (7) Alasan penolakan menyangkut, antara lain faktafakta yuridis, pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan, ketidaksesuaian permohonan, dan lain-lain (8) Keputusan Upaya Administratif yang menimbulkan akibat keuangan yang dimaksud adalah keputusan yang mengakibatkan kerugian sebagian akibat penundaan pelaksanaan Keputusan Pemerintahan. Keputusan Upaya Administratif yang menimbulkan akibat keuangan yang penetapannya didasarkan ketentuan perundangundangan, pembiayaannya melalui APBN/APBD. Terhadap Keputusan Pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan kelalaian atau karena dipengaruhi oleh pihak ketiga, maka pembiayaan dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan atau yang mengeluarkan Keputusan Pemerintahan (9) Cukup Jelas

KETERANGAN

Penjelasan

88

NO 38



Pasal 38

Pasal 38

Badan atau Pejabat Pemerintahan apabila dalam waktu 15 (limabelas) hari setelah Upaya Administratif diajukan tidak memberi jawaban atau memberi jawaban yang tidak memuaskan, maka pihak yang bersangkutan dapat melaporkan hal ini dan keberatankeberatan lainnya kepada Komisi Ombudsman Nasional/Daerah untuk ditindaklanjuti dan diperhatikan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan keputusan.

Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya apabila dalam waktu 15 (limabelas) hari setelah Upaya Administratif diajukan tidak memberi jawaban atau memberi jawaban yang tidak memuaskan, maka pihak yang bersangkutan dapat melaporkan hal ini dan keberatan-keberatan lainnya kepada Komisi Ombudsman Nasional/Daerah untuk ditindaklanjuti dan diperhatikan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang menerbitkan keputusan.

KETERANGAN

89

NO


Pasal 38 Cukup Jelas



KETERANGAN

Penjelasan

90

NO



KETERANGAN

39

Pasal 39

Pasal 39

Setiap orang, kelompok masyarakat atau organisasi dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Upaya Administratif ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Setiap orang, kelompok masyarakat atau organisasi dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Upaya Administratif ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

91

NO


Pasal 39 Ketentuan ini juga berlaku untuk sektor-sektor pemerintahan yang memiliki Upaya Administratif khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pasal 39 Ketentuan ini juga berlaku untuk sektor-sektor pemerintahan yang memiliki Upaya Administratif khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETERANGAN

Penjelasan

92

NO 40


Bagian Ketiga Penundaan Pemberlakuan Pasal 40 (1) Upaya Administratif terhadap Keputusan Pemerintahan secara hukum tidak menunda pelaksanaan keputusan tersebut. (2) Untuk penundaan keputusan harus ada keputusan pejabat atas permintaan pemohon. (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku pada: a. Upaya Administratif terhadap penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan negara; b. Ketentuan dan tindakan kepolisian yang tidak dapat ditunda; c. Pelaksanaan kepentingan umum yang bersifat mendesak dan harus segera dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan. (4) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib memuat alasan yang dinyatakan secara tertulis oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan.


(1)

(2) (3)

(4)

KETERANGAN

Bagian Ketiga Penundaan Pemberlakuan Pasal 40 Upaya Administratif terhadap Keputusan Pemerintahan secara hukum tidak menunda pelaksanaan keputusan tersebut. Untuk penundaan keputusan harus ada keputusan pejabat atas permintaan pemohon. Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku pada: a. Upaya Administratif terhadap penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan negara; b. Ketentuan dan tindakan kepolisian yang tidak dapat ditunda; c. Pelaksanaan kepentingan umum yang bersifat mendesak dan harus segera dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya. Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib memuat alasan yang dinyatakan secara tertulis oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya.

93

NO


Pasal 40 (1) Penundaan pelaksanaan Keputusan Pemerintahan terhitung mulai diterimanya permohonan Upaya Administratif oleh Badan atau Pejabat yang berwenang serta dibuktikan dengan bukti penerimaan Upaya Administratif (2) a. Penerimaan keuangan negara yang dimaksud antara lain adalah pajak, cukai, bea masuk, retribusi dan lain sebagainya. Pengeluaran keuangan negara yang dimaksud antara lain adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan pembayaran kewajiban-kewajiban lainnya. b. Ketentuan dan tindakan kepolisian yang tidak dapat ditunda antara lain pengendalian massa/demonstrasi, kemacetan dan/atau kecelakaan lalulintas c. Kepentingan umum yang mendesak adalah kepentingan yang berkaitan dengan keselamatan dan kemanfaatan bagi orang banyak dan harus segera dilaksanakan (3) Cukup Jelas


Pasal 40 (1) Penundaan pelaksanaan Keputusan Pemerintahan terhitung mulai diterimanya permohonan Upaya Administratif oleh Badan atau Pejabat yang berwenang serta dibuktikan dengan bukti penerimaan Upaya Administratif (2) a. Penerimaan keuangan negara yang dimaksud antara lain adalah pajak, cukai, bea masuk, retribusi dan lain sebagainya.Pengeluaran keuangan negara yang dimaksud antara lain adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan pembayaran kewajiban-kewajiban lainnya. b. Ketentuan dan tindakan kepolisian yang tidak dapat ditunda antara lain pengendalian massa/demonstrasi, kemacetan dan/atau kecelakaan lalulintas c. Kepentingan umum yang mendesak adalah kepentingan yang berkaitan dengan keselamatan dan kemanfaatan bagi orang banyak dan harus segera dilaksanakan

KETERANGAN

Penjelasan

(3)Cukup Jelas

94

NO


41

(1)

(2)

(3)

Bagian Keempat Ganti Rugi Pasal 41 Pencabutan dan/atau pembatalan terhadap Keputusan Pemerintahan wajib memuat ketentuan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dan disertai dengan penyerahan kembali keputusan yang dibatalkan beserta dokumen dan/atau arsip yang terkait apabila kesalahan tersebut dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan keputusan. Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi unsur keadilan dan kelayakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menetapkan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)


KETERANGAN

Bagian Keempat Ganti Rugi Pasal 41 (1) Pencabutan dan/atau pembatalan terhadap Keputusan Pemerintahan wajib memuat ketentuan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dan disertai dengan penyerahan kembali keputusan yang dibatalkan beserta dokumen dan/atau arsip yang terkait apabila kesalahan tersebut dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang menerbitkan keputusan. (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi unsur keadilan dan kelayakan (3) Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya menetapkan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

95

NO



Pasal 41 (1) Apabila kesalahan tersebut dilakukan bersumber dari pihak yang berkepentingan, maka Keputusan Pemerintahan tidak boleh memuat ketentuan tentang ganti rugi. (2) Keadilan dan kelayakan adalah sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan akibat Keputusan Pemerintahan. Penetapan besarnya ganti rugi dapat dilakukan oleh lembaga penilai yang profesional sesuai dengan peraturan perundangundangan (3) Penetapan ganti rugi atas dasar hasil penilaian lembaga penilai yang profesional

Pasal 41 (1) Apabila kesalahan tersebut dilakukan bersumber dari pihak yang berkepentingan, maka Keputusan Pemerintahan tidak boleh memuat ketentuan tentang ganti rugi. (2) Keadilan dan kelayakan adalah sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan akibat Keputusan Pemerintahan. Penetapan besarnya ganti rugi dapat dilakukan oleh lembaga penilai yang profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan (3) Penetapan ganti rugi atas dasar hasil penilaian lembaga penilai yang profesional

KETERANGAN

Penjelasan

96

NO 42



BAB VII

KETERANGAN

BAB VII TANGGUNG JAWAB BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN Pasal 42

TANGGUNG JAWAB BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN Pasal 42 Badan atau Pejabat Pemerintahan bertanggung jawab dan terikat atas keputusan yang ditetapkan dan tindakan yang dilakukan selama dan setelah masa jabatannya sesuai dengan peraturan perundangan pada saat ditetapkannya Keputusan Pemerintahan tersebut.

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

Badan atau Pejabat Pemerintahan wajib bertanggung jawab dan terikat atas keputusan yang ditetapkan dan tindakan yang dilakukan selama dan setelah masa jabatannya sesuai dengan peraturan perundangan pada saat ditetapkannya Keputusan Pemerintahan tersebut. Kewajiban bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila keputusan pemerintahan merupakan maladministrasi, maka menjadi tanggung jawab pribadi pejabat yang bersangkutan Pejabat pemerintahan yang mengambil keputusan pemerintahan akan bertanggung jawab selamalamanya 1 tahun setelah tidak menjabat atau 1 tahun setelah pensiun Besarnya kerugian imateriil dibatasi dan penetapannya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Keputusan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihakpihak yang terkait , serta instansi lain, yang menurut peraturan perundang-undangan mengambil alih kewenangan tersebut

97

NO


Pasal 42 Penetapan Keputusan Pemerintahan oleh pejabat tidak berlaku surut.


Pasal 42 (1) Penetapan Keputusan Pemerintahan oleh pejabat tidak berlaku surut jika memberi beban kepada pejabat pemerintahan, sedang yang berlaku surut adalah keputusan pemerintahan yang menguntungkan kepada pejabat pemerintahan. (2) Maladministrasi adalah sesuatu tindakan atau perilaku administrasi pejabat pemerintahan yang menyimpang dan bertentangan dengan kaidah atau norma hukum yang berlaku, atau penyalahgunaan wewenang, dan tindakannya itu menimbulkan kerugian atau ketidakadilan pada masyarakat. Untuk mengukur maladministrasi harus dibandingkan dengan pejabat setara dan dalam situasi yang nyata serta upaya yang setara (3) Cukup jelas (4) Hubungan antara pelanggaran kerugian atau kerusakan harus berupa hubungan langsung (5) Cukup jelas

KETERANGAN

Penjelasan

98

NO


43

(1)

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 43 Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, mengakibatkan Keputusan Pemerintahan yang ditetapkannya menjadi batal demi hukum.

(2)

Badan atau Pejabat Pemerintahan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa: a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pemberhentian sementara d. Pemberhentian dengan hormat; atau e. Pemberhentian tidak dengan hormat f. Dikurangi dan/atau dicabut hak-hak jabatan dan pensiun g. Pembayaran kompensasi dan ganti rugi h. Publikasi melalui media massa

(3)

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Pembayaran kompensasi dan ganti rugi sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf g hanya diberlakukan kepada Badan.

(4)


KETERANGAN

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 43 (1) Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, Pasal 10 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 30 ayat (4) mengakibatkan Keputusan Pemerintahan yang dibatalkan. (2) Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, Pasal 10 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 26 ayat (1), Pasal 30 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa: a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pemberhentian sementara d. Pemberhentian dengan hormat; atau e. Pemberhentian tidak dengan hormat f. Dikurangi dan/atau dicabut hak-hak jabatan dan pensiun g. Pembayaran kompensasi dan ganti rugi h. Publikasi melalui media massa (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (4) Pembayaran kompensasi dan ganti rugi sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf g hanya diberlakukan kepada Badan.

99

NO


(5)

Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh: a. Atasan dari Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan Pemerintahan; b. Kepala Daerah apabila Keputusan Pemerintahan dikeluarkan oleh Pejabat Daerah; c. Presiden apabila Keputusan Pemerintahan dikeluarkan oleh para Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah, Kepala Daerah.

(6)

Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam hal Pejabat Pemerintahan tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Pelaksanaan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Juru Sita atas perintah Ketua Pengadilan Pembayaran uang paksa dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

(7)

(8)

(9)


KETERANGAN

(5) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh: a. Atasan dari Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan Pemerintahan; b. Kepala Daerah apabila Keputusan Pemerintahan dikeluarkan oleh Pejabat Daerah; c. Presiden apabila Keputusan Pemerintahan dikeluarkan oleh para Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah, Kepala Daerah. (6) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara. (7) Dalam hal Pejabat Pemerintahan tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. (8) Pelaksanaan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Juru Sita atas perintah Ketua Pengadilan (9) Pembayaran uang paksa dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

100

NO



Pasal 43 (1) Cukup Jelas (2) Sanksi administratif dikenakan pada semua pejabat dan pegawai Pemerintahan tersebut pada huruf a sampai h dilakukan peraturan perundangundangan. (3) Cukup Jelas (4) Cukup Jelas (5) Cukup Jelas (6) Cukup Jelas (7) Uang paksa adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (8) Cukup Jelas (9) Cukup Jelas

Pasal 43 (1) Cukup Jelas (2) Sanksi administratif dikenakan pada semua pejabat dan pegawai Pemerintahan tersebut pada huruf a sampai h dilakukan peraturan perundang-undangan. (3) Cukup Jelas (4) Cukup Jelas (5) Cukup Jelas (6) Cukup Jelas (7) Uang paksa adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (8) Cukup Jelas (9) Cukup Jelas

KETERANGAN

Penjelasan

101

NO


44

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 44 Kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menimbulkan kerugian material maupun immaterial menurut Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Peradilan Tata Usaha Negara Perkara perbuatan melanggar hukum administrasi pemerintahan oleh Pejabat Pemerintahan yang sudah didaftar tetapi belum diperiksa oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dialihkan dan diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara Perkara perbuatan melanggar hukum administrasi pemerintahan oleh Pejabat Pemerintahan yang sudah diperiksa tetap diselesaikan dan diputus oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Keputusan Pemerintahan berkekuatan hukum yang sama dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang ini.


KETERANGAN

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 44 (1) Kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dan atau Badan Hukum lainnya yang menimbulkan kerugian material maupun immaterial menurut Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (2) Perkara perbuatan melanggar hukum administrasi pemerintahan oleh Pejabat Pemerintahan yang sudah didaftar tetapi belum diperiksa oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dialihkan dan diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (3) Perkara perbuatan melanggar hukum administrasi pemerintahan oleh Pejabat Pemerintahan yang sudah diperiksa tetap diselesaikan dan diputus oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. (4) Keputusan Pemerintahan berkekuatan hukum yang sama dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang ini.

102

NO


Pasal 44 (1) Cukup Jelas (2) Cukup Jelas (3) Cukup Jelas (4) Cukup Jelas


Pasal 44 (1) Cukup Jelas (2) Cukup Jelas (3) Cukup Jelas (4) Cukup Jelas

KETERANGAN

Penjelasan

103

NO 45



BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta Pada tanggal … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Disahkan di Jakarta Pada tanggal … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal … MENTERI HUKUM DAN HAM RI

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal … MENTERI HUKUM DAN HAM RI

ANDI MATALATA

ANDI MATALATA

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor…

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor…

KETERANGAN

104

NO





KETERANGAN

Penjelasan

105

RANCANGAN UNDANG UNDANG RANCANGAN UNDANG UNDANG

Recommend Documents