Wacana– Vol. 18, No. 2 (2015)
ISSN E-ISSN
: 1411-0199 : 2338-1884
Rancangan Model Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Bidang Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Miskin (Suatu Studi Di Kecamatan Kedamean, Gresik) Ardhi Erzawan, Sanggar Kanto, Anif Fatma Chawa Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya. Abstrak Latar belakang masalah dari penelitian ini antara lain besarnya jumlah penduduk miskin di kecamatan Kedamean Gresik yaitu sejumlah 24.710 orang atau 41,57 persen), kemudian banyak program yang di berbagai sektor berjalan tanpa adanya integrasi dan sinergi, banyak program yang tumpang tindih dan terfragmentasi (terpecah), adapun tujuan penelitian yaitu Mengkaji pelaksanaan program perlindungan sosial bagi kelompok miskin di Kedamean dan Menganalisa efektifitas pelaksanaannya, Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memberikan pengaruh pada rancangan model unit pelayanan terpadu satu atap bidang sosial bagi kelompok miskin dan merancang modelnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, data dicari melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) dan teori Pemberdayaan oleh Edi Suharto, dengan menggunakan purposive sampling dalam menentukan informan. Berbagai program perlindungan sosial telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan di kecamatan Kedamean, meskipun demikian terdapat kesenjangan sosial dimana cakupan program sosial tidak sebanding dengan besarnya kelompok miskin di Kedamean. Berdasarkan analisa efektifitas, program perlindungan sosial yang berjalan di Kedamean, bersifat lintas sektoral dan terdapat ketidakefektifan (sasaran program belum merata; pelaksanaan program sektoral dan parsial, salah sasaran dalam pelaksanaan program dan pelaksanaan program yang tidak komprehensif). Desain pelayanan satu atap yang terintegrasi, didesain untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin. Adapun komponen dari “Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap” ini antara lain Pusat Basis Data Terpadu (termasuk identifikasi dan analisis penerima target bantuan sosial), Pusat Koordinasi dan Pelayanan Kelompok Miskin, Sistem Pendukung, Monitoring dan Evaluasi dan fungsi Pemberdayaan berbasis Kapasitas maupun Teknik. Kata Kunci : Analisis SWOT, Kelompok Miskin, Pemberdayaan, Perlindungan Sosial, Pelayanan Terpadu Satu Atap, Rancangan Model. Abstract Background of this study are the large number of poor people in district Kedamean Gresik, which is about 24.710 people, or 41.57 percent), and then a lot of programs in various sectors run without integration and synergy, many programs overlapping and fragmented (split). The purpose of research is Reviewing implementation of social protection programs for the poor in Kedamean and Analyzing effectiveness of its implementation, Identify internal and external factors that influence design model of one-stop integrated service unit for poor people and designing the model. This study uses case study approach, data sought through interviews, observation and documentation. Subsequently processed using SWOT Analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) and Empowerment theory by Edi Suharto using purposive sampling in determining informant. Various social protection programs have been implemented by the government in order to tackle poverty in district Kedamean, nevertheless there are social gaps where coverage of social programs are not comparable with the magnitude of poor people in Kedamean. Based on the analysis of effectiveness, social protection programs that are running in Kedamean, there is cross-sectoral and ineffectiveness (target program has not been evenly distributed; and partial implementation of sectoral programs, one target in the implementation and execution of the program is not comprehensive). The design of one-stop integrated, designed to develop the potential and strengthen the capacity of the poor. The components of the "One-stop integrated service unit" are Center of Integrated Data Base (include identification and analyse the target of the poor category), Center of Coordination and Services for the poor category, System Support, Monitoring and Evaluation Capacity and Empowerment based on capacity and technical. Keywords: Design Model, Empowerment, One Roof - Integrated Services, Poor Category, Social Protection, SWOT Analysis
Korespondensi : Ardhi Erzawan Email :
[email protected] Alamat : Ngagel Dadi I-J/20 Surabaya
90
Rancangan Model Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Bidang Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Miskin (Erzawan, et al.)
PENDAHULUAN Upaya pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan oleh berbagai negara, seperti bantuan sosial untuk kemiskinan atau membantu secara langsung kepada masyarakat miskin, bantuan kepada individu miskin maupun melakukan perbaikan di sektor dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perluasan ketenagakerjaan, infrastruktur dasar dan lainlain. Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi salah satu isu utama dalam pelaksanaan pembangunan, dimana angka kemiskinan masih sangat tinggi. Menurut data per September 2013 menunjukkan peningkatan yaitu berjumlah 28,55 juta orang atau sebesar 11,47 persen (1). Hal ini ditunjukkan oleh berbagai masalah seperti meningkatnya pertumbuhan sektor informal, bertambahnya kerawanan sosial, berbagai fakta dan fenomena sosial lainnya. Masalah yang juga dikenali meningkat adalah kerentanan penduduk terutama penduduk miskin terhadap pemenuhan kebutuhan hidup mereka yang paling dasar dan minimal yaitu terutama pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Krisis juga mengakibatkan sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan, menurunnya daya beli dan pendapatan serta menurunnya tingkat kesejahteraan (jatuh miskin). Padahal, dengan sebab yang umum, masyarakat dengan sendirinya akan berkurang pendapatannya karena misalnya, menderita suatu penyakit atau memasuki usia lanjut. Dalam kondisi miskin, isu yang muncul menjadi signifikan karena kelompok miskin dan sebagian besar kelompok rentan di Indonesia belum memiliki jaminan sosial. Suatu sistem perlindungan dan jaminan sosial sungguh perlu dimiliki agar ketahanan masyarakat dapat terjaga dalam menghadapi “shock” baik oleh faktor internal seperti memasuki usia lanjut atau pensiun, sakit dan cacat maupun faktor eksternal seperti terkena krisis, kehilangan pekerjaan, terkena bencana alam, dan sebagainya. Jelas bahwa, perlindungan dan jaminan sosial sangat terkait dengan isu yang kompleks, baik yang bersifat analitis maupun teknis. Perlindungan sosial baik dalam bentuk asuransi sosial, bantuan sosial, secara skema universal atau apapun bentuknya memiliki peran penting untuk melindungi masyarakat miskin. Peran ini menjadi penting manakala negara masih dihadapkan pada masalah kemiskinan,
kesenjangan, serta kerentanan sosial dan ekonomi. Kondisi ini mau tidak mau membutuhkan pengarusutamaan progam perlindungan sosial. Dalam pelaksanaan program sosial, telah banyak kemajuan yang sesuai dengan sistem perlindungan sosial, namun demikian masih terdapat banyak permasalahan di tingkat implementasi. Permasalahan umum terkait perlindungan sosial yang juga penanggulangan kemiskinan di Indonesia antara lain disebabkan oleh: 1. Besarnya jumlah penduduk miskin menunjukkan jumlah 28,55 juta orang (11,47 persen). Adapun di wilayah kecamatan Kedamean Gresik jumlah penduduk miskinnya sejumlah 24.710 orang atau 41,57 persen dari jumlah penduduk (2). 2. Banyak program yang berjalan di berbagai sektor dan antar pemerintahan tersebar tanpa adanya integrasi dan sinergi. Hal ini terjadi karena pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang terkait dengan melibatkan banyak sektor. 3. Banyak program yang tumpang tindih dan terfragmentasi (terpecah), yang dilakukan oleh banyak dinas di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga masih banyak terjadi duplikasi (melakukan beberapa kegiatan yang hampir serupa) dan tumpang tindih baik dalam hal jenis program maupun sasarannya. Hal ini juga terjadi di wilayah Gresik, dimana bantuan sosial yang mayoritas berasal dari anggaran Kabupaten Gresik ini masih menggunakan data sektoral. 4. Terbatasnya akses informasi. Akibatnya kepesertaan kelompok miskin dalam menjangkau program perlindungan sosial menjadi rendah. Hal ini disebabkan antara lain karena sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum menyeluruh ke daerah kemudian pelayanan dan keterbukaan informasi di tingkat bawah terutama di level desa atau kecamatan, komitmen keterbukaan akses informasi masih kurang baik padahal disi sisi teknis pelaksanaan program sosial masih terdapat permasalahan minimnya sosialisasi informasi. 5. Masih adanya salah sasaran dalam penyaluran bantuan dikarenakan validitas data. Dalam hal penetapan sasaran masih
91
Rancangan Model Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Bidang Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Miskin (Erzawan, et al.) belum diketahui secara rinci siapa sebenarnya yang masuk kategori penduduk miskin yang patut untuk diberi bantuan sosial. Adapun bentuk dari salah sasaran antara lain “Inclusion error” : kelompok tidak miskin masuk ke database miskin dan “Exclusion error” kelompok miskin tidak masuk ke database miskin. Untuk menanggulangi hal-hal permasalahan tersebut diatas, dibutuhkan beberapa upaya komprehensif sebagai rekomendasi dalam rangka mengurangi kesenjangan antara kebijakan dan persoalan implementasi (3), yang antara lain : 1. Mengembangkan database terpadu keluarga miskin yang merupakan basis data dari database BPJS (kesehatan dan ketenagakerjaan), Raskin (subsidi pangan), BSM (pendidikan), BLSM (bantuan langsung) dan PKH (pendidikan dan kesehatan). 2. Memfasilitasi pendaftaran dan akses ke program perlindungan sosial yang bersifat penawaran bagi kelompok miskin. 3. Mengupayakan perbaikan metode targeting dan pembaharuan database yang rutin dan terstruktur untuk menghindari “exclusion error“ dan “inclusion error”, sehingga akan meningkatkan cakupan kelompok miskin dalam mendapatkan program sosial; 4. Terfasilitasinya pusat koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program perlindungan sosial supaya menghindari duplikasi atau tumpang tindih antara program, baik dalam komponen kegiatan, penerima manfaat, alokasi anggaran maupun wilayah sasaran, lalu memastikan bahwa program sosial dijalankan secara terpadu dan berkesinambungan oleh seluruh sektor terkait; Terkait hal tersebut di atas maka dibutuhkan suatu kerangka terpadu supaya semua program sosial tersebut berjalan serasi, dengan tujuan memberikan perlindungan yang efektif serta efisien dalam hal penyaluran bantuan. Oleh karena itu suatu rancangan model pelayanan terpadu satu atap bidang sosial diharapkan bisa menjadi solusi. Penelitian ini dilakukan pada wilayah kecamatan supaya hasil dari penelitian ini bisa lebih implementatif dan aplikatif, hal ini disebabkan karena yang banyak bersentuhan dengan kelompok miskin
adalah kelembagaan kecamatan dan atau kelurahan/desa. Dibanding kelurahan dan desa, kecamatan dipilih karena memiliki kelompok miskin dan program perlindungan sosial yang lebih beragam. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Kedamean, Gresik. Berdasarkan data PPLS 2011 (Pendataan Perlindungan sosial tahun 2011), angka rumah tangga yang masuk kategori miskin di Kecamatan Kedamean 6.942 rumah tangga miskin (53,96 persen) atau sejumlah 24.710 orang (41,57 persen). Kecamatan Kedamean juga mempunyai jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) terbanyak dibanding dengan kecamatan lainnya. Kemudian alasan lain karena karakter kecamatan ini dapat mewakili wilayah kecamatan miskin pada umumnya baik nasional maupun regional berupa karakter perdesaan dengan mayoritas pencaharian di sektor pertanian, kemudian terdapat kasus unik yang ada antara lain adanya bencana rutin tiap periode yaitu penduduknya yang mayoritas bekerja sebagai petani mengalami gagal panen diakibatkan karena banjir dan genangannya tidak mudah surut maupun karena kekeringan yang disebabkan karena musim kemarau panjang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Mengkaji pelaksanaan program perlindungan sosial di kecamatan Kedamean, Gresik bagi kelompok miskin; 2. Menganalisa efektifitas pelaksanaan program perlindungan sosial di kecamatan Kedamean, Gresik bagi kelompok miskin; 3. Mengidentifikasi faktor Internal dan Eksternal yang memberikan pengaruh pada rancangan model unit pelayanan terpadu satu atap bidang sosial; 4. Merancang model unit pelayanan terpadu satu atap bidang sosial bagi kelompok miskin METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian adalah di kecamatan Kedamean, Gresik, dimana wilayah ini merupakan daerah yang umum di Jawa Timur yaitu karakteristik pertanian dan merupakan kecamatan yang tingkat kemiskinannya relatif tinggi, dengan sasaran
92
Rancangan Model Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Bidang Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Miskin (Erzawan, et al.) yaitu program - program perlindungan sosial yang berjalan di kecamatan Kedamean. Metode Pengumpulan Data Teknik penentuan informan dalam penelitian ini secara Purposive (mayoritas informan dari kantor kecamatan Kedamean, Gresik). Sedangkan untuk pengumpulan datanya yang pertama dengan mengadakan wawancara semi terstruktur untuk memperoleh data primer dari informan. Yang kedua dengan mengadakan observasi atau pengamatan untuk melengkapi dan crosscheck terhadap data yang diperoleh dari wawancara dengan informan di lokasi penelitian. Kemudian melakukan dokumentasi atau pengumpulan data yang sudah tersusun dalam bentuk dokumen seperti data profil dan statistik wilayah, dokumen dalam angka, data keluarga miskin, kemudian data pendukung terkait program perlindungan sosial dari kantor kecamatan Kedamean Gresik, BAPPEDA Gresik dan BAPPEDA Provinsi Jatim, dan kantor lain yang terkait. Metode Analisis Data Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik analisa data menggunakan metode analisis SWOT (Strength Weakness, Opportunity, Threath) dan Analisa Pemberdayaan. Sebelum melakukan analisis, peneliti memulai dengan mengidentifikasi berbagai program sosial yang terjadi di kecamatan Kedamean, selanjutnya melakukan analisa efektifitas sederhana yaitu memastikan bahwasanya program sosial yang berjalan ini tepat sasaran dan bisa mengangkat status kelompok miskin. Selanjutnya dilakukan Analisis data, dimulai dengan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi rancangan model pelayanan terpadu satu atap bidang sosial dan kemudian masing - masing kelompok data dianalisa dengan jalan analisa dan perhitungan faktor strategi eksternal dan internal. HASIL DAN PEMBAHASAN Kedamean merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gresik, dengan luas wilayah 65,95 km2 dengan jumlah penduduk mencapai 59.170 jiwa pada tahun 2012. Sebagian besar penduduk Kedamean beragama Islam (58.955 orang atau 99,6 persen), dengan suku Jawa sebagai mayoritas. sebagian besar penduduk Kedamean berada di pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani. Wilayah administrasi
Kedamean terdiri dari 15 desa terdiri dari 60 dusun, 98 RW dan 329 RT. Sedangkan aparatur di kantor kecamatan terdiri dari 21 orang. Kemiskinan menurut BPS dapat dilihat pada tingkat kesejahteraan dari rumah tangga yang ada, antara lain : 1. Status miskin dilihat dari tingkat kesejahteraannya. Secara jumlah penduduk miskin, Kedamean menduduki peringkat ke empat setelah kecamatan Wringinanom, Driyorejo dan Menganti, namun bila dilihat dari Persentase penduduk miskin, maka Kedamean ada di peringkat tiga setelah Sidayu dan Ujungpangkah (2). 2. Tingkat kesejahteraan di kecamatan Kedamean antar desa, disebutkan bahwasanya yang menduduki peringkat atas dalam hal persentase penduduk miskin terbanyak yaitu desa Menunggal, Glindah dan Katimoho, sedangkan persentase rumah tangga miskin terbanyak yaitu desa Katimoho, Glindah dan Cermenlerek. 3. Jumlah PMKS di Kedamean yaitu sebanyak 2.881 orang (4,85 persen) (5). Desa Glindah dan Katimoho adalah desa yang sering tertimpa bencana kekeringan sehingga penduduknya yang mayoritas petani sering diderita gagal panen, adapun desa Cermenlerek merupakan desa yang sering tertimpa bencana banjir sehingga penduduknya yang juga petani mengalami gagal panen dan penderitaan karena genangan air yang sulit surut dan akhirnya perekonomian warga menurun. Oleh karena itu perancangan model yang akan disusun peneliti dilakukan di wilayah Kedamean. Program Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Miskin Secara Nasional Upaya penanggulangan kemiskinan yang merupakan suatu bentuk perlindungan sosial bagi kelompok miskin adalah suatu hal yang kompleks dan tidak semudah diucapkan, karena meliputi banyak faktor, yaitu : sosial, budaya, agama, pola pikir masyarakat, semangat juang, psikologi masyarakat, gaya hidup dan lain-lain. Menanggulangi kemiskinan dan melakukan perlindungan sosial dibutuhkan konsistensi kebijakan. (6) Sejak berdirinya Pemerintahan Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk penanganan kemiskinan dimana diselenggarakan dengan pendekatan individu dan kelompok namun sampai saat ini kemiskinan masih
93
Rancangan Model Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Bidang Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Miskin (Erzawan, et al.) merupakan permasalahan dalam pembangunan baik di daerah pedesaan dan perkotaan. Kebijakan penanganan yang telah dilakukan oleh Pemerintah mulai dahulu sampai dengan masa saat ini, antara lain : 1. Pemerintahan Soekarno dikenal dengan Program Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (Penasbede). 2. Pemerintahan Soeharto, ada delapan Program pengentasan kemiskinan melalui Program sektoral dan regional, program Inpres Desa tertinggal; Program Pembangunan Keluarga Sejahtera; Program Kesejahteraan Sosial; Tabungan Keluarga Sejahtera; Kredit Usaha Keluarga Sejahtera; Gerakan Nasional Orang Tua Asuh; Kredit Usaha Tani. 3. Pemerintahan B.J. Habibie ada empat Program yakni Jaring Pengaman Sosial; Program Penanganan Kemiskinan di Perkotaan; Program Pengembangan Pembangunan Pra-sarana Pendukung Desa Tertinggal; Program Pengembangan Kecamatan; 4. Pemerintahan Abdurrahman Wahid, melanjutkan program sebelumnya seperti Jaring Pengaman Sosial; Program Penanganan Kemiskinan di Perkotaan; Program Kredit Ketahanan Pangan. 5. Pemerintahan Megawati Soekarnoputri, melanjutkanyang terdahulu seperti Program Penanganan Kemiskinan di Perkotaan; Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan. 6. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, menetapkan lima program penghapusan kemiskinan terdiri dari: Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan baik skala nasional maupun daerah; Bantuan Langsung Tunai; Program Pengembangan Kecamatan; Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri; dan Program Penanganan Kemiskinan di Perkotaan yang saat ini menjadi PNPM Mandiri Perkotaan. (7)
Menurut TNP2K, Sekretariat Wakil Presiden RI, penanggulangan kemiskinan yang dilakukan saat ini mempertimbangkan empat prinsip utama yaitu Perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, Peningkatan akses pelayanan dasar,Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan Pembangunan yang inklusif.
Mengacu pada prinsip utama tersebut di atas, upaya pemerintah yaitu masa Pemerintah Indonesia Bersatu jilid II dalam menanggulangi masalah kemiskinan sebagaimana tercantum melalui Perpres no. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, adalah mengelompokkan program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari empat klaster yaitu Bantuan sosial (perlindungan sosial berbasis keluarga), Pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta Program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Permasalahan Sosial Di Kecamatan Kedamean Adapun permasalahan sosial tersebut antara lain disebabkan oleh : 1. Besarnya jumlah penduduk miskin Kedamean yaitu menunjukkan besarannya sejumlah 24.710 orang atau 41,57 persen dari jumlah penduduk sedangkan besaran rumah tangga miskin sebesar 6.942 (53,96 persen) (2). 2. Besarnya jumlah PMKS yaitu terdapat 2.881 orang (4,87 persen) kemudian terdapat banyak PMKS jenis Anak Terlantar, Anak nakal, Tuna Susila, dan cacat mental, Penyandang Cacat dan lanjut usia (5). 3. Terdapat bencana rutin tiap periode yaitu penduduknya yang petani sering mengalami gagal panen yang diakibatkan karena banjir dan kemudian genangannya tidak mudah surut, ini terjadi terutama di desa -desa tertentu, semisal Desa Cermen Lerek, daerah yang topografi nya merupakan dataran rendah sehingga setiap ada hujan lebat dipastikan akan terjadi banjir dan kemudian genangannya sulit surut, dikarenakan tujuan aliran air dari wilayah di sekitarnya, serta terkena luapan aliran kali lamong. 4. Terdapat bencana kekeringan yang juga menyebabkan gagal panen dimana terjadi karena musim kemarau panjang, yang terjadi pada beberapa desa di Kedamean, desa-desa tersebut merupakan langganan kekeringan khususnya di musim kemarau (desa Cermenlerek, Katimoho, Tulung, Glindah, Lampah dan Turirejo) . 5. Terdapat potensi permasalahan sosial yang mengkhawatirkan yaitu adanya lokalisasi yang beroperasi di beberapa titik di wilayah desa Kedamean dimana WTS didalamnya tidak terdata dan diindikasikan terdapat 4 orang yang terkena HIV/AIDS.
94
Rancangan Model Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Bidang Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Miskin (Erzawan, et al.) Program Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Miskin Di Kecamatan Kedamean Perlindungan sosial berbasis keluarga, pada kecamatan Kedamean biasanya dilakukan oleh Dinas Sosial Gresik yang bersumber dari anggaran kabupaten Gresik, kemudian disertai dan didukung dengan dana Dekonsentrasi bersumber dari anggaran pemerintah pusat dan dana subsidi yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Disini penulis menyimpulkan bahwasanya pemerintah baik pemerintah pusat, Pemprov Jatim maupun Pemkab Gresik, telah berupaya untuk melakukan perlindungan sosial kepada warga di wilayah Kecamatan Kedamean, walaupun masih terdapat kesenjangan antara program sosial yang berjalan dan kebutuhannya. Adapun rekapitulasi program sosial dan cakupan jiwa atau RTM (rumah tangga miskin) yang menunjukkan kesenjangan dari program sosial yang berjalan antara lain : 1. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (5.631 RTSM dari 6.942 RTM). 2. Santunan Kematian (tiap tahun relatif cukup, 230 orang pada tahun 2013). 3. Santunan Untuk Janda Miskin (1.923 orang yang notabene banyak yang berusia lanjut, sedang jumlah lansia tiga ribuan orang lebih). 4. Santunan Untuk Anak Yatim (392 anak yang notabene banyak dari yayasan sosial, sedangkan jumlah anak yang terlantar dan anak nakal yang mayoritas belum tercover berjumlah seribu anak lebih). 5. Santunan untuk penyandang cacat (tiap tahunnya hanya diberikan sekali atau dua kali oleh Pemkab Gresik, sedangkan penyandang cacat di wilayah Kedamean berjumlah totalsekitar 453 orang. 6. Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin (5.631 RTSM, cakupan tiap tahun relatif cukup, namun demikian masih terjadi sistem bagi rata bagi seluruh warga di lingkungan di dalamnya sehingga masih terjadi ketidakefektifan bagi kelompok miskin). 7. Program Keluarga Harapan (1.238 RTSM, cakupannya relatif cukup). 8. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan (Faskes Pertama di 2 Puskesmas dan 5 Pustu dimana pelayanan dan fasilitas medisnya masih sangat kurang, dan masih banyak penduduk Kedamean yang belum tercover BPJS Kesehatan). 9. Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (14 RTM di 5 desa, padahal jumlah RTM di Kedamean sebesar 6.942 RTM tersebar di 15 desa).
10. JALINKESRA RTSM (38 RTSM di 7 desa, padahal jumlah RTM di Kedamean sebesar 6.942 RTM tersebar di 15 desa). 11. Bantuan Siswa Miskin (446 siswa di 19 SD pada 14 desa, adapun jumlah anak usia SD berusia usia 7 s/d 12 tahun yang termasuk RTM menurut PPLS 2011, berjumlah sekitar 2.188 anak). 12. Bantuan Khusus Siswa Miskin (80 siswa di SMK dan MA, adapun jumlah anak usia SMA berusia usia 16 s/d 18 tahun yang termasuk RTM menurut PPLS 2011 berjumlah sekitar 1.126 anak), Dan lain-lain. Disitu dapat dijelaskan bahwasanya hampir seluruh program perlindungan sosial yang terjadi di wilayah Kedamean, cakupannya masih belum bisa melayani seluruh penduduk yang masuk kategori miskin. Analisa Efektifitas Program Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Miskin Bantuan sosial kemiskinan yang dilakukan melalui program perlindungan sosial secara garis besar, seringkali menghadapi kendala serius ketika harus menetapkan siapa sebenarnya penduduk miskin yang patut untuk diberi bantuan. Kemudian melihat besarnya dana yang telah digunakan untuk penduduk miskin sebagaimana diuraikan diatas memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana efektifitas kebijakan penduduk miskin selama ini dalam kaitan dengan upaya mengurangi penduduk miskin. Setidaknya terdapat satu masalah yang dapat diangkat, berkaitan dengan program kebijakan bagi penduduk miskin yaitu Efektifitas. Analisa efektifitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana program kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini benar benar efektif dan komprehensif membantu penduduk miskin dalam mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi. Apakah berbagai program kebijakan tersebut tepat sasaran dan merata atau tidak. Jika tepat sasaran apakah program tersebut dapat mengangkat penduduk miskin dari kemiskinan atau tidak. Berdasarkan analisa efektifitas, program perlindungan sosial yang berjalan di kecamatan Kedamean, bersifat lintas sektoral dan terdapat ketidakefektifan, antara lain sasaran program belum merata; pelaksanaan program yang sektoral dan parsial. (cenderung tumpang tindih, tidak terkoordinasi); salah sasaran dalam pelaksanaan program; dan pelaksanaan program yang tidak komprehensif (integrasi).
95
Rancangan Model Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Bidang Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Miskin (Erzawan, et al.) Analisa Faktor Internal Dan Eksternal Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial Di Kecamatan Kedamean Berdasarkan permasalahan dan penjelasan di subbab sebelumnya, maka peneliti akan mengidentifikasi segala potensi dan kelemahan sebagai faktor - faktor internal yang dimiliki kecamatan. Berdasarkan informasi dari data primer dan sekunder, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwasanya Faktor Internal adalah tenaga administrasi, peralatan teknologi informasi, peran aparatur dan anggaran, sedangkan faktor Eksternal adalah keadaan penduduk, kearifan lokal, sosial ekonomi, sosial budaya, kebijakan pemeritnah daerah, sinkronisasi data, validitas data, koordinasi antar pelaksana program pemerintah, dukungan pihak luar, adanya tim adhoc TKPKD Analisa SWOT Berdasarkan faktor yang mempengaruhi rancangan model pelayanan terpadu bidang sosial di kecamatan Kedamean yang telah teridentifikasi dan dikelompokkan dalam faktor internal dan eksternal, selanjutnya kita akan tabulasi dan estimasikan bobotnya dimana untuk faktor eksternal berdasarkan dampaknya terhadap kecamatan kemudian ditabulasikan dan akhirnya dapat ditentukan bobot kontribusi terhadap sistem yang dirancang. Untuk penentuan rating masing - masing faktor tersebut dengan mengkompilasikan hasil dari data primer dan sekunder yang kita kumpulkan dalam penelitian ini, sehingga kita peroleh tabel penentuan rating. Proses selanjutnya adalah membuat tabel perhitungan bobot dan rating dari faktor internal dan eksternal, akhirnya kita gabungkan menghasilkan suatu kuadran (kuadran tiga) dengan rekomendasi dari hasil analisa SWOT kuadran adalah meminimalkan masalah internal sehingga dapat mencapai dan mengoptimalkan peluang yang ada sehingga merubah kondisi menjadi lebih baik dan berkembang. Posisi ini menandakan rancangan model yang akan dibentuk sedang menghadapi peluang atau potensi yang besar, tetapi di lain pihak menghadapi kelemahan internal. Potensi yang besar yaitu diasumsikan bahwasanya bisa memenuhi 3 faktor eksternal yang telah antara lain Dibentuknya regulasi (Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota / Bupati) yang memayungi perencanaan partisipatif, satu perencanaan untuk semua. Selanjutnya yang mengikuti
adalah anggaran yang dibutuhkan untuk operasional lembaga baru ini , kemudian faktor pelaksanaan pusat data di lingkup kecamatan. Berikut hasil kuadran 3 yang dihasilkan, di bawah ini :
Gbr. 1. Kuadran dari hasil analisa SWOT pada perancangan model
Strategi Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Miskin Yang Efektif Diharapkan model unit pelayanan terpadu satu atap (selanjutnya disebut UPTSA) ini dapat menangani berbagai permasalahan kesenjangan sosial yang telah diulas di atas sekaligus memanfaatkan potensi besar di wilayah Kedamean. Selanjutnya diharapkan perancangan model ini dapat menghilangkan atau meminimalisaisi unsur kemiskinan di wilayah Kedamean, dimana semua unsur tersebut terjalin erat dalam suatu mata rantai yang disebut “perangkap kemiskinan” (8). Kekuatan dari tiap mata rantainya berbeda beda, berikut unsur - unsur tersebut serta hasil analisanya, sebagai berikut : 1. Kemiskinan, merupakan faktor yang paling menentukan, oleh karena itu UPTSA di Kecamatan dibutuhkan dan dibentuk dalam rangka untuk meminimalisasi ketidakefektifan seperti yang dijelaskan di subbab sebelumnya sehingga upaya penanggulangan kemiskinan akan lebih komprehensif dan terkoordinasi dalam hal perlindungan sosial terhadap kelompok miskin maupun rentan. 2. Kelemahan jasmani, dapat mendorong orang ke arah kemiskinan dan juga kerentanan, oleh karena itu UPTSA di kecamatan dibutuhkan dalam rangka mengoptimalkan implementasi program perlindungan sosial terutama sektor kesehatan serta bagi penyandang cacat, perempuan dan anak, dengan cara 96
Rancangan Model Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Bidang Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Miskin (Erzawan, et al.) menciptakan kerangka terpadu dengan program sosial lainnya seperti sektor pendidikan, ketenagakerjaan dan lainnya guna memutuskan mata rantai kemiskinan yang diakibatkan oleh kelemahan jasmani. 3. Isolasi, terjadi karena tidak berpendidikan, tempat tinggal yang jauh dan terpencil, atau di luar jangkauan komunikasi dapat menopang kemiskinan maupun kerentanan, oleh karena itu UPTSA di Kecamatan dibutuhkan supaya dapat mengusahakan program sosial yang dijalankan pemerintah pusat maupun daerah dapat menjangkau wilayah yang terisolir atau membantu kelompok rentan (rendah pendidikannya, punya penyakit, lanjut usia, penyandang cacat,dan lainnya) dengan cara memadukan program sosial dengan mengembangkan database terpadu tentang keluarga miskin kemudian memastikan bahwa bantuan sosial diterima oleh warga yang bersangkutan. 4. Kerentanan, adalah salah satu mata rantai yang paling banyak mempunyai jalinan, kelompok rentan adalah penduduk yang sangat berisiko menjadi miskin karena berbagai faktor dalam jangka waktu relatif pendek. (penghasilan menurun atau hilang, kemampuan ekonomis rendah, tingkat kesehatan rendah, dan orang berada di daerah bencana). Oleh karena itu UPTSA di Kecamatan yang akan dibentuk wajib memberi perhatian lebih serius kepada kelompok miskin dan orang yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, adapun salah satu caranya yaitu memfasilitasi dan memastikan program jaminan sosial (kesehatan, pendidikan dan kesempatan berusaha) menjangkau kelompok rentan tersebut. 5. Ketidakberdayaan, dapat mendorong proses pemiskinan dalam berbagai bentuk. UPTSA di Kecamatan diharapkan dapat meminimalis sistem atau struktur sosial yang tidak adil dimana mengakibatkan kemiskinan struktural, seperti kurangnya akses pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, partisipasi, hukum, informasi dan lain-lain, sehingga kelompok miskin semakin tidak berdaya. Adapun salah satu fungsi UPTSA antara lain mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dalam rangka memastikan bahwa program sosial tersebut dijalankan secara terpadu, berkesinambungan oleh pihak terkait serta menjangkau RTM
sehingga seluruh kebutuhan dasar kelompok miskin terpenuhi serta memberikan perlindungan terhadap adanya persaingan usaha yang tidak sehat melalui fasilitasi dan informasi usaha. Disebutkan beberapa strategi sebagai prinsip dasar dalam merancang UPTSA di Kecamatan berdasarkan analisis kemiskinan menurut Chambers menurut diskusi panjang dengan para pihak terkait terutama informan dari BAPPEDA Provinsi Jatim dan BAPPEDA Kabupaten Gresik, dapat disimpulkan bahwasanya perlindungan sosial yang efektif bisa dilakukan, dengan melakukan strategi seperti : 1. Membutuhkan upaya komprehensif dan terkoordinasi. 2. Menciptakan kerangka terpadu bagi seluruh program sosial guna memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi. 3. Memadukan program - program sosial dengan mengembangkan database terpadu tentang keluarga miskin. 4. Mempertajam keterampilan dan meningkatkan kinerja lembaga penyelenggara program sosial. Dibutuhkan SDM yang berkualitas dalam menangani kemiskinan yang lintas sektor dan lintas dimensi. 5. Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program sosial adalah upaya untuk memastikan bahwa program tersebut dijalankan secara terpadu dan berkesinambungan oleh pemangku kepentingan terkait di dalamnya. Kondisi yang diharapkan seperti yang diulas di atas, dapat terlaksana dengan baik bila terdapat rancangan model pelayanan satu atap yang terintegrasi dengan program secara terpadu disertai dengan prinsip permberdayaan bagi masyarakat terutama kelompok. Perancangan Model Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Bidang Sosial Bagi Kelompok Miskin Desain pelayanan satu atap yang terintegrasi dengan seluruh program sosial secara terpadu didesain untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok miskin agar mereka terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kapasitas mereka, kemudian pendapatan mereka dan akhirnya keluar dari garis kemiskinan. Sedangkan acuan untuk merancang model UPTSA bidang perlindungan
97
Rancangan Model Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Bidang Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Miskin (Erzawan, et al.) sosial bagi kelompok miskin ini, sebagai berikut : 1. Rancangan model ini mengacu pada model pelayanan terpadu (model pelayanan publik-kelembagaan dan model Pelayanan Terpadu Satu Atap, dimana kelembagaan UPTSA mempunyai pola pelayanan publik sentralisitk yaitu berupa satu unit pelayanan mandiri). UPTSA ini akan melakukan kegiatan administrasi dan teknis sedangkan instansi sektoral lebih banyak hanya menangani laporan administratif saja. 2. Menurut beberapa informan dari BAPPEDA Provinsi Jatim, secara kelembagaan PSA Kecamatan sebaiknya bertanggungjawab langsung kepada sekretaris daerah Pemkab Gresik dan sekurang - kurangnya dipimpin oleh pejabat eselon III dengan bentuk lembaga adalah Unit Pelayanan Teknis (UPT) sebagai lembaga independen di bawah Pemkab Gresik langsung sehingga posisi daya tawar lembaga ini cukup tinggi dan mampu menjadi koordinator dinas terkait dalam tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3. Rancangan Model yang dibentuk disesuaikan dengan UU no 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin yang menerangkan bahwasanya arah penanganan seyogyanya terarah, terpadu dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut, peneliti mencoba merancang model UPTSA bidang perlindingunan sosial bagi kelompok miskin di Kecamatan Kedamean. Secara garis besar, komponen dari rancangan model unit pelayanan terpadu satu atap bidang sosial yang penulis namakan Kantor PSA Kecamatan, antara lain : 1. Pusat Basis Data Terpadu Tingkat Kecamatan Merupakan pusat informasi data terkait dengan kondisi masyarakat di daerah tersebut. Diperlukan agar mampu memberikan informasi yang tepat sasaran serta menghindari sasaran yang tumpang tindih. Pusat informasi ini juga berupaya untuk mendata kembali dan menerima informasi tentang kondisi masyarakat miskin pada unit terkecil yaitu di kecamatan. Pendataan dilakukan oleh tenaga yang berasal dari bebebera
2.
3.
4.
5.
instansi terkait yang tergabung menjadi satu wadah di pos frontline kantor PSA Kecamatan disertai dengan pendamping yang juga memanfaatkan organisasi lembaga yang sudah terbentuk di daerah semisal petugas Posyandu atau PLKB atau lembaga lainnya di tingkat bawah. Adapun fungsinya antara lain Fungsi sosialisasi program perlindungan sosial, Fungsi identifikasi penerima target bantuan sosial (baik sistem targeting maupun berbasis penawaran) dan Fungsi analisis penerima target bantuan sosial. Pusat Koordinasi dan Pelayanan Kelompok Miskin yang berfungsi sebagai Pusat Perkumpulan Petugas Pendamping Program, Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat, Penyatuan Wadah Pemberdayaan dalam Satu Kelompok. Sistem Pendukung (Supporting System). Berguna untuk mendukung atau menyokong Kantor PSA Kecamatan sekaligus mendukung implementasi program sosial yang berjalan yaitu supaya semua program kemiskinan ini dapat berkesinambungan dan berfungsi maksimal dalam kelompok miskin. Monitoring dan Evaluasi (Monev). merupakan elemen krusial dalam keberhasilan sebuah program sosial. Kedua elemen ini penting untuk melihat perkembangan program yang dilaksanakan dan mendapatkan bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan implementasi program kegiatan yang telah dilaksanakan. Ketidakefektifan terjadi ketika petugas lapangan melakukan monev dan menemukan berbagai macam kelompok, dengan kegiatan yang identik Pemberdayaan berbasis Kapasitas maupun Teknik. Prinsip pemberdayaan disertakan ke dalam model Kantor PSA Kecamatan. Melalui upaya pemberdayaan diharapkan tercipta kelembagaan masyarakat pada program perlindungan sosial melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang lebih intensif.
Berdasar penjelasan di atas, peneliti mencoba merancang model UPTSA bidang perlindgunan sosial bagi kelompok miskin di Kecamatan Kedamean sebagai berikut :
98
Rancangan Model Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Bidang Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Miskin (Erzawan, et al.)
Gambar 2. Rancangan Model Pelayanan Terpadu bidang Perlindungan Sosial bagi Kelompok Miskin di Kec. Kedamean, Gresik (4)
Adapun analisa dari prinsip pemberdayaan berkesinambungan pada kantor PSA Kecamatan, berdasarkan konsep pemberdayaan 5-P antara lain: 1. Pemungkinan, Dengan adanya Kantor PSA Kecamatan maka akan menciptakan suasana yang memungkinkan potensi dari sasaran pemberdayaan terutama kelompok miskin untuk dapat berkembang secara optimal. Prinsip kerja kelembagaan kelompok masyarakat adalah supaya sasaran pemberdayaan dapat menjadi mandiri, bermanfaat dan kuat. kantor PSA Kecamatan yang disertai prinsip pemberdayaan diharapkan memungkinkan setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses fasilitas sosial dan berusaha kemudian dapat membangun kepercayaan diri kelompok miskin, bahwa mereka sebenarnya mampu membangun dirinya sendiri (melalui partisipasi).
2. Penguatan, Dengan adanya Kantor PSA Kecamatan maka akan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh sasaran pemberdayaan dalam rangka memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Penguatan aspek internal kelompok antara lain Kemampuan mengelola organisasi, bersosial, administrasi, keuangan, Permodalan kelompok, Usaha produktif (kemampuan teknis), dan Membangun jaringan dengan pihak lain. Diharapkan PSA Kecamatan akan mendukung penguatan dari sasaran pemberdayaan sehingga kelompok miskin dapat meningkatkan kapasitasnya dan dapat berpartisipasi dalam membangunan dirinya sendiri maupun di lingkungannya melalui peningkatan kapasitas SDM antara lain upaya Peningkatan Kapasitas maupun Peningkatan Teknis. 3. Perlindungan, Dengan adanya Kantor PSA Kecamatan diharapkan akan melindungi sasaran pemberdayaan terutama kelompok miskin dengan cara memberikan bimbingan 99
Rancangan Model Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Bidang Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Miskin (Erzawan, et al.) dan dukungan serta menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan tidak sehat antara yang kuat dan lemah, serta mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok yang lemah. model PSA Kecamatan dirancang supaya mampu melindungi kelompok miskin. Adapun teknisnya yaitu melakukan pendampingan dan membentuk jaringan kerja terhadap kelembagaan masyarakat miskin maupun dengan kelompok miskin itu sendiri supaya mereka memunyai kemampuan untuk berkembang dan menambah pendapatan. Pendampingan dilakukan dengan cara menerapkan prinsip BDS (Bussiness Development Services) dalam proses pendampingan terhadap kelembagaan masyarakat miskin (LSM, lembaga pemodalan, perguruan tinggi maupun kelompok peduli lainnya) dimana secara otomatis pihak pendamping tersebut akan melindungi lembaga yang dibentuk oleh kelompok miskin tersebut karena mereka memiliki kepentingan berupa aset material maupun non material. 4. Penyokongan, Dengan adanya Kantor PSA Kecamatan maka dapat memberikan dukungan supaya sasaran pemberdayaan terutama kelompok miskin mampu untuk menjalankan peranan dan tugasnya selaku masyarakat. Sistem dan kondisi yang dibentuk oleh PSA Kecamatan harus mendukung, melengkapi dan mengembangkan kemampuan sasaran pemberdayaan untuk menunjang tujuan pemberdayaan secara keseluruhan dan akhirnya berkontribusi dalam pembangunan atau minimal tidak menjadi beban pembangunan. Dengan adanya PSA Kecamatan, diharapkan kelompok miskin dapat berpartisipasi dan terlibat langsung dalam proses penanggulangan kemiskinan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan. Kemudian diharapkan program sosial pemerintah yang berjalan itu tepat sasaran, melalui pemberian sesi pada masyarakat terutama kelompok miskin untuk berperan di musrenbang dimana penyaluran aspirasinya melalui Kantor PSA Kecamatan. 5. Pemeliharaan, Kantor PSA Kecamatan dibutuhkan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat desa yang mendukung warganya
supaya berdaya dan mandiri secara berkesinambungan. PSA Kecamatan diharapkan mampu mendukung kelompok miskin supaya bisa mempunyai kemandirian, berdaya secara kesinambungan, melalui Monev. Dalam jangka panjang fungsi ini juga dapat memberikan pantauan komprehensif terhadap perkembangan keadaan si miskin yang menerima sejumlah bantuan. Supaya berkesinambungan diharapkan kelompok miskin dapat meningkat kapasitas dan kemampuan teknisnya sama seperti kelompok masyarakat yang lain. KESIMPULAN Berbagai program perlindungan sosial telah dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi kemiskinan di kecamatan Kedamean, baik bersumber dari pemerintah pusat, Provinsi Jatim maupun kabupaten Gresik. Meskipun demikian terdapat kesenjangan sosial kebijakan dan implementasi program sosial di kecamatan Kedamean dimana cakupan program sosial yang berjalan ternyata tidak sebanding dengan besarnya kelompok miskin di Kedamean yang berjumlah 6.942 rumah tangga miskin atau 24.710 jiwa. Berdasarkan analisa efektifitas, program perlindungan sosial yang berjalan di kecamatan Kedamean, bersifat lintas sektoral dan terdapat ketidakefektifan, yang antara lain sasaran program belum merata (ditribusi parsial); pelaksanaan program yang sektoral dan parsial. (cenderung tumpang tindih, tidak merata, tidak terkoordinasi); salah sasaran dalam pelaksanaan program (masih terdapat ketidakvalitan data keluarga miskin); dan pelaksanaan program yang tidak komprehensif (integrasi). Secara garis besar, komponen dari rancangan model unit pelayanan terpadu satu atap bidang perlindungan sosial yang penulis namakan Kantor PSA Kecamatan, antara lain (1) Pusat Basis Data Terpadu Tingkat Kecamatan (sosialisasi program perlindungan sosial, identifikasi dan analisis penerima target bantuan sosial (2) Pusat Koordinasi dan Pelayanan Kelompok Miskin (pusat Perkumpulan Petugas Pendamping Program, Pusat Pengaduan Masyarakat, Penyatuan Wadah Pemberdayaan dalam Satu
100
Rancangan Model Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Bidang Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Miskin (Erzawan, et al.) Kelompok). (3) Sistem Pendukung. (4) Monitoring dan Evaluasi. (5) Pemberdayaan berbasis Kapasitas maupun Teknik. Untuk analisa pemberdayaan, bisa disimpulkan bahwa prinsip pemberdayaan diharapkan memungkinkan setiap orang berkesempatan sama dalam mengakses fasilitas sosial (PSA Kecamatan), kemudian dapat membangun kepercayaan diri kelompok miskin, selanjutnya mendukung penguatan dalam hal aspek internal seperti kemampuan berorganisasi, bersosial dan kemampuan teknis. PSA Kecamatan dirancang supaya melindungi kelompok miskin melalui pendampingan dan membentuk jaringan kerja terhadap kelembagaan masyarakat miskin maupun dengan individu kelompok miskin itu sendiri. SARAN Saran untuk penelitian selanjutnya antara lain perlu melakukan uji coba implementasi dari perancangan model pelayanan terpadu yang sudah disusun. Uji coba dapat dilakukan di kecamatan Kedamean maupun di objek dan wilayah yang mempunyai karakteristik seperti di Kedamean yaitu demografi pertanian dan pedesaan serta mempunyai banyak penduduk miskin, namun demikian bisa juga dilakukan di objek dan wilayah yang berbeda karakteristiknya untuk memperkaya alternatif kebijakan untuk perbaikan rancangan model. Hal ini membutuhkan kesadaran dan dukungan dari pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Gresik selaku pemegang keputusan di kecamatan Kedamean. Selanjutnya perlu melakukan perbaikan kelemahan internal dan eksternal UCAPAN TERIMA KASIH Terima kasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, dan Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan program magister sosiologi kajian kemiskinan di Universtas Brawijaya. Terima kasih juga kepada atasan Penulis di Bappeda Provinsi Jatim serta teman sejawat dan sekantor yang memberi dukungan sepenuhnya kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan Pascasarjana di FISIP Universitas Brawijaya. Kemudian untuk Bapak Yoedi Setiyono, Bapak Suwandi dan informan lainnya yang memperkenankan penulis
melakukan penelitian di kantor kecamatan Kedamean, Gresik atas kesediannya menjadi tempat penelitian bagi penulis dalam menyelesaikan tesis sebagai tugas akhir dari program magister sosiologi kajian kemiskinan. DAFTAR PUSTAKA [1]. Badan Pusat Statistik 2014. Profil Kemiskinan di Indonesia - September 2013, Badan Pusat Statistik. Situs http://bps.go.id. (diakses tgl. 05/02/2014 11.22 wib). [2]. Badan Pusat Statistik. 2009. Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2008, diambil data untuk wilayah Kabupaten Gresik [3]. ILO 2011, Laporan International Labour Organization, “Asesmen Perlindungan Sosial Berbasis Dialog Nasional di Indonesia, Peluncuran Laporan Penilaian Perlindungan Sosial Berbasis Dialog Nasional: Menuju Landasan Perlindungan Sosial Di Indonesia”, Jakarta. (Laporan tanggal 6 Desember 2011). [4]. Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung. [5]. Badan Pusat Statistik 2012. Kecamatan Kedamean Dalam Angka. Pemerintah Kabupaten Gresik, Situs http://gresikkab.go.id. (diakses tgl. 18/01/2014 08.30 wib). [6]. Roebyantho, Haryati, 2011, Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE. P3KS, Jakarta, (diakses tgl. 23/05/2013 14.05 wib). [7]. TNP2K, Sekretariat Wakil Presiden, 2011, Panduan Penanggulangan Kemiskinan, 2011, Buku pegangan resmi TKPK Daerah, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Jakarta. [8]. Chambers, Robert. 1983. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. LP3ES, Jakarta, h.145-148.
101
