RANCANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESI --------------------------------LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara
: 2016-2017 : IV : : Terbuka : Rapat Kerja : Senin, 10 April 2017. : Pukul 11.15 - 14.10 WIB. : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. : Penjelasan Menteri Hukum dan HAM, hal-hal sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di bidang Pemasyarakatan khususnya menyikapi permasalahan-permasalahan di berbagai LP/Rutan di Indonesia 2. Laporan hasil pelaksanaan Tim Pora di daerah 3. Evaluasi hasil kesimpulan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dari Rapat Kerja sebelumnya 4. Penjelasan tentang pengajuan Kewarganegaraan Indonesia atas nama Sdr. Leung Sze Mau Als. Jackson Leung. 5. Tanya Jawab 6. Kesimpulan
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 11.15 WIB sebagaimana tersebut diatas.
dengan agenda rapat
II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM diantaranya adalah sebagai berikut : ➢ Meminta penjelasan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka reformasi di bidang Pemasyarakatan yang seringkali mengalami permasalahan seperti: Overkapasitas di berbagai LP/Rutan, Peredaran Narkoba di LAPAS, Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Izin Keluar untuk Kesehatan, Kesehatan Narapidana, dan juga laporan terkait dengan hambatan dalam pembangunan Lapas Industri yang berguna bagi Narapidana setelah keluar dari LAPAS sekaligus mendayagunakan LAPAS untuk penerimaan negara dan pembangunan ekonomi. ➢ Meminta penjelasan terkait Fungsi Pengawasan Orang Asing yang telah dibangun dan diimplementasikan melalui pembangunan Tim Pengawasan Orang Asing (TIM 1
➢
➢ ➢ ➢ ➢
➢ ➢
➢
➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢
PORA) di daerah-daerah. Begitu pula laporan perkembangan mengenai koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencegah dan menindak Tenaga Kerja Asing Ilegal dan Kebijakan Bebas Visa. Meminta penjelasan terkait dengan evaluasi terhadap program-program prioritas Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menciptakan masyarakat sadar hukum/desa sadar hukum maupun Program Bantuan Hukum. Bagaimana efektifitasnya dan hasil nyata dari program tersebut terutama dalam menciptakan budaya masyarakat yang sadar/taat terhadap hukum. Demikian pula hambatan dalam pembentukan, harmonisasi, dan sosialiasasi peraturan terutama di daerahdaerah. Meminta penjelasan terhadap pengaduan masyarakat yang telah diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI pada saat Rapat Kerja tertanggal 19 Januari 2017. Meminta penjelasan tentang pengajuan Kewarganegaraan Indonesia atas nama Sdr. Leung Sze Mau Als. Jackson Leung. Meminta penjelasan terkait rencana menswastakan lapas terutama untuk narapidana narkoba. Meminta penjelasan terkait dengan masalah over kapasitas sudah terjadi selama kurun waktu sepuluh tahun belakangan ini. Bahwa tentang overkapasitas disebabkan oleh tingginya angka penegakan hukum yang tidak berbanding lurus dengan dukungan anggaran. Saat ini penghuni lapas semakin banyak, hal ini terjadi karena ketidakseriusan kebijakan politik pemerintah dalam penanganan lapas. Meminta agar Menteri Hukum dan HAM untuk tidak henti-hentinya berkoordinasi dengan lembaga terkait agar tidak terjadi overkapasitas dan penyalahgunaan narkoba oleh para narapidana. Meminta penjelasan terkait dengan kinerja Tim Pora yang masih seringkali lemah. Sebagai contoh adanya keluhan yang terjadi di Batam yang dinilai tidak sinkron antara jumlah yang masuk dan keluar. Selain itu evaluasi terhadap kebijakan bebas visa dari sisi pelanggaran keimigrasian. Meminta penjelasan terkait dengan kebijakan reformasi hukum, diklat penyegaran terhadap sipir, apakah sudah dilakukan atau belum. Sejauhmana pengawasan terhadap orang asing, kerjasama dengan angkasa pura dalam hal pembuatan kantor imigrasi di bandara. Terkait dengan bebas visa, apakah memang bebas visa lebih menguntungkan keuangan negara. Diharapkan jangan sampai mengejar kuantitas tapi membahayakan keamanan nasional., Meminta penjelasan terkait dengan usulan pertimbangan kwarganegaraan, dimana Komisi III belum pernah membahas masalah tersebut. Meminta penjelasan terkait dengan adanya petugas imigrasi yang meminta uang kepada orang asing yang bermasalah. Hal ini tentunya merusak nama baik negara. Bahwa petugas imigrasi bandara Soetta hanya 2 shift yang menyebabkan dapat terjadinya pelanggaran, sehingga diusulkan meminta dibuat menjadi 3 shift. Meminta penjelasan terkait dengan permasalahan hak merk, ada ketidaksinkronan dalam pendaftaran merk antara sistem yang lama dan yang baru. Meminta penjelasan terkait dengan alasan ingin kembalinya ke Indonesia Sdr.Jackson Leuang yang diusulkan memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Meminta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperhatikan mengenai bantuan terhadap rakyat kecil melalui BPHN. Meminta penjelasan terkait dengan banyaknya Narapidana di LP yang ada di Pontianak telah melarikan diri namun tidak dapat ditangani oleh Petugas karena kelemahan atau kekurangan. 2
➢ Meminta penjelasan terkait dengan permasalahan Lapas di Cikarang dimana ada lapas industri, hal tersebut sebenarnya merupakan esensi dari program pembinaan yang mana dapat membantu warga binaan ketika kembali ke masyarakat nantinya. Bahwa soal overkapasitas lapas juga menyangkut penegakan hukum sehingga penyelesainnya harus multisektoral. ➢ Meminta penjelasan terkait dengan adanya kawasan orange country dan PT Wuling di Cikarang dimana di dapatkan TKA illegal sebanyak 3 orang, dikhawatirkan ini menjadi permasalahan dikemudian hari. ➢ Pada prinsipnya menolak dengan kebijakan bebas visa, mengingat ekses negatifnya lebih besar dibanding manfaatnya. ➢ Meminta penjelasan terkait dengan tindaklanjut pembatalan kewenangan Mendagri untuk membatalkan perda, apakah Kanwil Kumham di daerah di libatkan dalam penyusunan perda sehingga banyak yang dibatalkan. ➢ Meminta penjelasan terkait dengan overcapacity, apakah tidak ada kajian selain membangun lapas baru, bagaimana dengan lapas industri dengan menggandeng BUMN. Mengenai kebijakan bebas visa dan TK illegal bahwa semua ini adalah soal koordinasi dan law enforcement, menjadi masalah ketika pekerjaan yang bisa dikerjakan WNI tetapi dikerjakan WNA, apa sebenarnya yang telah dilakukan jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Diusulkan agar menggunakan teknologi canggih untuk memantau keberadaan para tenaga kerja asing ini. ➢ Meminta Kemenkumham berkoordinasi dengan berbagai pihak agar peredaran narkoba di lapas bisa diminimalisir. Bahwa revisi UU tentang Pemasyarakatan agar masuk dalam Prolegnas 2018. Terkait pengawasan orang asing, apakah 169 negara tersebut sudah memakai asas timbal balik, diperkirakan negara kehilangan devisa dari visa hampir 2 Trilyun, hal tersebut jangan sampai hal ini menimbulkan kerugian sosial. ➢ Meminta penjelasan terkait dengan kinerja Tim Pora di berbagai daerah. Apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. ➢ Meminta penjelasan terkait dengan pelayanan Paspor Online atau pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan citra pelayanan imigrasi. Sampai sejauhmana pembenahan yang dilakukan jajaran keimigrasian. ➢ Meminta penjelasan terkait dengan rekomendasi dalam pembuatan paspor umroh dan haji. Jangan sampai ada kesan orang mau ibadah dipersulit. ➢ Meminta penjelasan terkait dengan persoalan bantuan hukum yang merupakan hak warga negara, merupakan tanggung jawab negara dan bukan belas kasihan negara. ➢ Meminta penjelasan terkait dengan adanya rumor terkait dengan penarikan uang sewa 500 ribu dan 70 ribu tiap minggunya oleh petugas lapas. ➢ Bahwa pemerintah mengajukan pola pemidanaan yang bervariasi sehingga bisa mengatasi over capacity. Dalam pembahasan RUU KUHP terkait pola pemidanaan yang bervariasi, langkah apa yang akan dilakukan khususnya Dirjen PAS terkait jenis-jenis pemidanaan di RUU KUHP, bagaimana dengan peran BAPAS. ➢ Meminta penjelasan terkait dengan kebijakan bebas visa, pemerintah mengedepankan pariwisata, sejauh mana pemerintah menempatkan prinsip timbal balik dalam kebijakan bebas visa, apakah mungkin pembebasan visa dengan perwilayah bukan seluruh negara, misalnya khusus pulau Bali dan lain sebagainya. ➢ Meminta penjelasan terkait dengan warga binaan lapas yang terkena HIV, langkah apa yang akan dan telah dilakukan jajaran Kemenkumham, termasuk pencegahannya.
3
➢ Meminta penjelasan terkait dengan jenjang karir sipir di lapas, bagaimana pola jenjang karirnya. Berkaitan dengan lapas industry, diharapkan terdapat studi kelayakan, mengingat adanya penolakan dari masyarakat. 2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM diantaranya adalah sebagai berikut : ➢ Bahwa untuk mengatasi over capacity, Kemenkumham telah melakukan beberapa langkah diantaranya : • Pada tahun 2016 telah dibangun 4 UPT dan rehab terhadap 57 UPT untuk penambahan kapasitas sebesar 15.000 orang. Sehingga dapat menambah kapasitas dari 121.422 orang menjadi 136.422 orang. • Melakukan upaya redistribusi narapaidana dari lapas yang over capacity ke lapas yang belum over capacity. • Memberikan hak-hak narapaidana dalam proses reintegrasi sosial (PB, CB, CMB) sebanyak 56.660 selama 2016 dan 12.540 untuk tahun 2017. • Memberikan remisi ➢ Dalam mengatasi permasalahan peredaran narkoba di lapas atau rutan, Kemenkumham telah melakukan langkah langkah sebagai berikut : a. Langkah Preventif : • Melakukan razia di lapas/rutan baik dilakukan oleh petugas Pemasyarakatan maupun bersama instansi lain (Kepolisian, TNI, BNN maupun Pemda) • Memperkuat tugas dan fungsi Petugas P2U (Pengaman Pintu Utama) • Melaksanakan Apel Siaga • Menambah sarana dan prasarana keamanan b. Langkah Represif : • Memberikan hukuman disiplin terhadap petugas • Memberikan hukuman disiplin terhadap WBP yang melanggar aturan yang berlaku ➢ Untuk mencegah penyelewengan ijin berobat diambil langkah sebagai berikut : • Kalapas/Karutan menunjuk petugas yang berkompeten dan berintegritas untuk dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan • Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP • Menggunakan teknologi berupa gelang pemantau untuk dapat melakukan pengawasan secara cermat. ➢ Bahwa tenaga kesehatan yang bekerja di lapas/rutan masih belum merata dan memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Jumlah tenaga medis saat ini 993 orang sedangkan jumlah idealnya adalah 3072 orang. ➢ Bahwa hambatan dalam pembangunan Lapas Industri adalah : • Jumlah narapidana yang ikut dalam kegiatan kerja sebanyak 6,5% WBP yang bekerja dari 147.303 total narapidana. • Jumlah jenis pembinaan keterampilan yang saat ini dilaksanakan Lapas melalui Program Pembinaan Keterampilan Kerja sebanyak 4 (empat) jenis, yaitu : 1. Keterampilan untuk melakukan usaha usaha mandiri 2. Keterampilan untuk mendukung usaha usaha industri kecil 3. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing masing 4. Keterampilan untuk mendukung usaha usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi 4
• •
➢ ➢
➢
➢
➢
➢ ➢ ➢ ➢
Target jumlah PNBP Pemasyarakatan yang sebesar Rp. 4.505.974.000,Jumlah PNBP yang dapat digunakan untuk pembiayaan mandiri program pembinaan di Lapas sebesar Rp.0 • Belum ada lapas khusus yang secara profesional menjalankan program pembinaan berbasis industri. Bahwa permasalahan yang masih ditemui di bidang pemasyarakatan secara umum yakni kurangnya SDM, sarana, dan prasarana. Bahwa pembentukan tim pengawasan orang asing telah mencapai 97 % (hanya 4 UPT yang belum memiliki Tim Pora: Kanim Kelas III Kerinci, Kanim Kelas III Ketapang, Kanim III Bima dan Kanim Kelas III Palopo). Namun hambatan yang masih dihadapi adalah dalam hal sinergitas antar instansi, anggaran yang terbatas dalam pelaksanaan operasi gabungan serta dukungan data kesisteman. Bahwa ada berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembentukan, harmonisasi, dan sosialisasi peraturan di daerah yakni : • Masih terdapat pertentangan dari lembaga lain terkait dengan substansi yang sedang disusun, terutama terkait dengan batas kewenangan (kedudukan otoritas pusat) • Masih adanya ego sektoral terkait substansi yang diatur • Kebutuhan akan pengayaan substansi dalam pembentukan peraturan perundang undangan dapat ditempuh salah satunya dengan dengan mengundang nara sumber yang kompeten dalam kegiatan FGD atau uji konsep. • Penyusunan RPUU seringkali terhambat dengan penetapan Program Penyusunan yang terlambat sehingga kegiatan penyusunan PP dan Perpres tidak sesuai dengan perencanaan • Dalam pembahasan RUU terdapat perubahan substansi atau materi yang telah disepakati atau yang telah diusulkan, baik oleh pemerintah maupun DPR RI. • Masih adanya Pemda dan DPRD dalam melaksanakan proses pembentukan peraturan perundang undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Bahwa persoalan over capacity di lapas sudah sangat mengkhawatirkan, ada usulan untuk menyerahkan pengelolaan lapas kepada pihak swasta. Kemenkumham telah melakukan beberapa langkah dalam mengatasi over capacity di lapas diantaranya dengan melakukan distribusi napi ke lapas-lapas yang masih memungkinkan, memberikan remisi, memberikan hak-hak narapidana dalam proses reintegrasi sosial dan melakukan revitalisasi lapas. Bahwa body scanning baru ada di 60 lapas. Bahwa terjadi tren peningkatan yang sangat baik dalam bidang pariwisata dengan adanya bebas visa. Bahwa dibandingkan dengan pelanggaran yang ada, maka masalah TKA ini masih dalam tahap wajar. Bahwa bebas visa ini masih on the track. Untuk beberapa negara bebas visanya peru di evaluasi karena manfaatnya kurang maksimal. Ada beberapa negara seperti Georgia yang diharapkan bisa mendapatkan bebas visa. Untuk kontrak kerja yang melibatkan TKA, setelah proyek selesai maka TKA tersebut kembali pulang ke negaranya sehingga tidak perlu dikhawatirkan Bahwa kendala yang dihadapi Kemenkumham adalah kurangnya jumlah SDM dan luas wilayah yang harus dicover. Bahwa terkait dengan laporan LIRA telah ada kesepakatan sehingga proses hukum tidak berlanjut. Bahwa penyelesaian soal overcapacity tidak bisa dilakukan secara sektoral. Bahwa lapas narkoba lebih banyak di isi oleh pemakai daripada pengedar 5
➢ ➢
➢ ➢ ➢
➢
➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢
sehingga lebih baik di rehabilitasi. Bahwa jika dilakukan amnesty terhadap pemakai narkoba maka jumlah napi akan berkurang secara signifikan. Bahwa sampai saat ini sudah 200 aparat yang dikenakan sanksi Mengenai kebijakan Bebas Visa telah disampaikan kepada Polhukam untuk dilakukan evaluasi secara mendalam dengan melihat kemanfaatan. Diakui bahwa sistem IT di Imigrasi sudah tidak lagi relevan atau terlambat dalam menanggapi kebijakan. Hal ini berakibat munculnya antrian yang panjang. Selain itu, salah satu wilayah melayani banyak wilayah. Permasalahan ini sudah dibicarakan kepada Presiden dan Kemenkeu seperti Kanim Solo yang membawahi 7 kabupaten . Bahwa terkait dengan tiga shift dibandara sangat sulit dilakukan karena kurangnya SDM yang dimiliki Kemenkumham. Mengenai pertimbangan kewarganegaraan, hal itu merupakan persoalan internal Komisi III dengan Komisi X DPR RI. Bahwa Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan pencabutan perda, namun dalam hal ini seharusnya ada evaluasi atau mekanisme harmonisasi terlebih dahulu. Sehingga pembuatan perda harus dibuat dulu aturannya sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Hal ini bisa dilakukan dengan merevisi UU agar Kemenkumham memiliki wewenang mengharmonisasi perda dengan Pemda. Terkait dengan kebijakan untuk mengurangi TKI Ilegal, terlihat sangat tidak mengenakkan namun harus dilakukan karena sebagai pencegahan munculnya TKI Ilegal dan TPPO. Bahwa keberangkatan umroh atau ziarah merupakan yang paling banyak menjadi modus operandi TKI Ilegal. Pada prinsipnya Kemenkumham menunda untuk lebih berhati-hati atas penyalahgunaan paspor dan bukan untuk menghalangi orang memiliki paspor. Mengenai program bantuan hukum, ada pemotongan anggaran karena serapannya rendah di tahun sebelumnya dan Kemenkumham sudah menyurati Menkeu soal ini dan meminta dua kali lipat dari anggaran sebelumnya. Bahwa Kemenkumham telah memberikan pelatihan kepada 2500 pegawai Lapas dan akan menjadi pelatihan yang berkesinambungan untuk mencegah lolosnya narkoba masuk kedalam Lapas. Mengenai anggota TNI yang dapat di PNS kan, dapat di informasikan bahwa yang bisa hanya timngkatan perwira, sedangkan yang dibutuhkan oleh Kemenkumham adalah personil bintara. Mengenai Napi yang terkena HIV sudah terdeteksi jumlahnya dan jumlah penderita HIV cenderung menurun. Kemenkumham sudah ada kerja sama dengan pihak/instansi lain dalam menangani permasalahan ini. Mengenai Lapas Industri perlu strategi dalam penanganannya, mengingat banyaknya jumlah warga binaan. Bahwa telah ada kerja sama penggunaan dana CSR dengan perusahaan-perusahaan. Diusulkan unutk melakukan pertemuan khusus dengan jajaran Dirjen Pemasyarakatan dan Dirjen Imigrasi untuk membahas secara menyeluruh persoalan lapas dan ke imigrasian.
III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM, memutuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut :
6
1. Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM untul menyelesaikan permasalahan di Bidang Pemasyarakatan yakni dengan melakukan Reformasi Politik Hukum dan Pola Penegakan Hukum serta dukungan regulasi untuk dapat segera mengurangi angka Over-Kapasitas di berbagai LP/Rutan, serta meningkatkan kinerja SDM dan melakukan pengawasan internal terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan para petugas LP/Rutan. 2. Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap orang asing terutama dalam mencegah dan menindak Tenaga Kerja Asing dan Pebisnis Asing Illegal di berbagai daerah/wilayah, melakukan pengawasan internal terhadap para petugas Imigrasi, dan melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Bebas Visa terutama dari sisi kepentingan nasional dan prinsip resiprositas dan dilaporkan dalam Rapat Kerja selanjutnya. Rapat ditutup pukul 14.10 WIB
7
NO
FRAKSI
1
PDI P
2
GOLKAR
3
GERINDRA
4
DEMOKRAT
5
PAN
6
PKB
7
PKS
8
PPP
9
NASDEM
10
HANURA
SETUJU
TIDAK SETUJU
ABSTAIN
8
