RANCANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESI ------------------------------
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) ------------------------------------------------------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara
: 2015-2016 : III : : Terbuka : Rapat Dengar Pendapat. : Kamis, 11 Februari 2016 : Pukul 10.48 s.d 12.58 WIB. : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. : Membahas mengenai Legislasi dan Pengawasan
KESIMPULAN/KEPUTUSAN
I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.48 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, SE.,MBA dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Kepala PPATK, diantaranya adalah sebagai berikut: Meminta penjelasan Kepala PPATK mengenai peraturan perundangundangan terkait dengan seluruh tugas pokok dan fungsi PPATK yang masih dirasa menimbulkan hambatan, dan kebutuhan legislasi, khususnya yang berkaitan dengan substansi yang ada dalam Draft RUU KUHP dan Draft RUU Kepolisian. Terkait dengan Grand Design dan Strategi Kerja PPATK, meminta penjelasan PPATK mengenai Rencana Strategis, Program-Program Prioritas, dan Target konkrit PPATK dalam meningkatkan tingkat keberhasilan kinerja PPATK di seluruh bidang. Meminta perkembangan hasil kesimpulan yang telah disepakati pada RDP dengan PPATK pada tanggal 27 Januari 2015, antara lain: 1. Pelaksanaan Tupoksi PPATK yang selaras dengan substansi ketentuan UU No. 8 Tahun 2010; 1
2. Koordinasi dengan Para Penegak hukum (Polri, Jaksa, KPK, dan PPNS) terutama di daerah, terkait dengan tindak pidana pencucian uang. 3. Rumusan strategi koordinasi dengan aparat penegak hukum guna lebih meningkatkan Feedback terhadap Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada PPATK. 4. Komisi III DPR RI meminta penjelasan terkait temuan dalam hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015 pada : 5. Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern terhadap Sistem Pengendalian Aset dan Sistem Pengendalian Belanja. 6. Pemeriksaan Atas Kepatuhan Perundang-Undangan terhadap Belanja Barang dan Jasa. Meminta penjelasan PPATK terkait dengan pemberitaan bahwa PPATK telah membongkar trilyunan rupiah terkait peredaran narkoba dan judi. Bagaimana pola koordinasi PPATK dalam membangun jaringan data penanggulangan terorisme (e-coordination), mengingat masih ada grey area terhadap pengungkapan terorisme. Bagaimana pola kerja PPATK dalam penanganan terorisme. Meminta PPATK meningkatkan sosialisasi agar masyarakat lebih aware pada saat melakukan transaksi keuangan, serta menjelaskan terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Meminta penjelasan PPATK terkait UU No 8 Tahun 2010 yang diusulkan direvisi agar PPATK mempunyai kewenangan untuk menyidik. Bahwa dalam program PPATK terkait pencegahan, apa saja yang menjadi bagian dari pencegahan. Apakah PPATK membutuhkan payung hukum atau dibuat secara terpisah. Modus pelaku pencucian uang dan transaksi narkoba dalam kasus 100 kg narkotika di Jepara dapat dilihat ada satu trend tipikor dan proses pencucian uang. Dengan pola penanggulangan seperti apa yang paling efektif dan kedepannya harus ada regulasi untuk tindak pidana seperti hal tersebut. Terkait pembatasan transaksi uang kartal, bahwa dalam pembebasan suatu lahan, seringkali menggunakan uang kartal, hal ini akan menyulitkan pengembang. Bagaimana tindakan PPATK untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagaimana kedepannya PPATK tidak hanya terfokus pada pemberantasan, tetapi fokus juga pada upaya pencegahan. Apakah ada komunikasi antar aparat penegak hukum terkait hal ini. Terkait dengan RUU tentang Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang diusulkan PPATK untuk segera dibahas, kedua RUU tersebut merupakan inisiatif pemerintah, Badan Legislasi menunggu pembahasan selanjutnya. Meminta penjelasan PPATK, apakah RUU KUHP akan menjadi kodifikasi total atau partial. Apakah perlu ada peraturan perundang-undangan lebih lanjut agar hasil analisis PPATK tidak hilang atau tidak ditindaklanjuti. Meminta penjelasan PPATK terkait dengan pembelian aset properti dan hasil judi online yang diduga hasilnya pencucian uang. Bagaimana pengamatan PPATK selama ini mengenai prostitusi online. Meminta penjelasan PPATK, apakah inisiatif lembaga atau dari presiden terkait peran PPATK dalam proses seleksi pejabat.
2
Meminta penjelasan PPATK, apakah aparat penegak huKum pernah meminta PPATK untuk melakukan penelusuran suatu aset. Peran PPATK selama ini menelusuri transaksi non-cash, bagaimana dengan transaksi cash. Apa yang dapat dilakukan PPATK agar dapat menyetop aliran dana keluar negeri. Bagaimana PpATK mengetahui secara pasti adanya indikasi money laundering atau transaksi yang tidak wajar pada seseorang atau suatu kelompok. Apakah PPATK harus menunggu adanya kasus atau sudah ada target tertentu. Meminta penjelasan PPATK terkait dengan payung hukum dan mekanisme kerjasama PPATK dengan aparat penegak hukum lainnya. Bagaimana pengawasan terhadap cyber crime yang melibatkan banyak WNA dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Meminta pandangan dari Kepala PPATK terhadap RUU Tax Amnesty yang sedang dibahas oleh DPR. 2. Beberapa hal yang disampaikan Kepala PPATK, diantaranya adalah sebagai berikut: : 1) Kebutuhan Legislasi a. RUU Tentang Perampasan Aset RUU Perampasan Aset ini merupakan terobosan baru dalam upaya pengembalian hasil tindak pidana secara lebih optimal termasuk hasil tindak pidana pencucian uang. Salah satu klausul dalam RUU Perampasan Aset adalah Unexplained Wealth, yaitu instrumen hukum yang memungkinkan perampasan aset/kekayaan seseorang yang memiliki harta dalam jumlah tidak wajar (yang tidak sesuai dengan sumber pemasukannya) tanpa mampu membuktikan bahwa hartanya tersebut diperoleh secara sah (bukan berasal dari tindak pidana). Progress pembahasan: Sampai saat ini masih proses harmonisasi di Kemenkumham. b. RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal ini untuk membatasi ruang gerak pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi dan penyuapan yang menggunakan instrumen uang tunai. Pembatasan ini diperlukan agar upaya penyuapan yang mengarah pada tindak pidana korupsi dapat dicegah lebih dini secara sistemik. Pembatasan transaksi tunai dalam jumlah tertentu diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi maupun TPPU dalam bertransaksi. Progres pembahasan: Belum masuk RUU prioritas tahun 2016. Untuk itu kami mohon agar dorongan dari Dewan yang terhormat agar RUU ini dapat masuk dalam prioritas 2016. 2) Tanggapan terkait RUU KUHP dan RUU KUHAP serta RUU Kepolisian a. RUU KUHP dan RUU KUHAP Pembahasan RUU KUHP yang tengah dibahas oleh DPR RI memiliki isu yang sangat substansial yakni upaya kodifikasi terhadap seluruh pasal tindak pidana diluar KUHP ke dalam satu kitab hukum. Khusus terhadap TPPU, upaya pengkodifikasian tersebut dirasa belum tepat dikarenakan:
3
-
dapat mempersulit dalam mengakomodir perkembangan baru modus-modus TPPU serta perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; - dapat menghilangkan hukum acara yang telah diatur secara khusus dalam UU TPPU seperti kewenangan penyidik yang dapat menyidik TPPU (Pasal 74 UU TPPU), perampasan hasil tindak pidana terhadap terdakwa yang meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan (Pasal 79 ayat (4) TPPU), tidak perlu dibuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu untuk memulai pemeriksaan TPPU (Pasal 69 UU TPPU), pembalikan beban pembuktian (Pasal 77 dan 78 UU TPPU). 3) Grand Design dan Strategi Kerja PPATK Renstra PPATK Tahun 2015-2019 telah sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional, meliputi: a. Prioritas kedua, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. b. Prioritas keempat, yaitu memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. c. Prioritas ketujuh, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 4) Program-Program Prioritas PPATK PPATK hanya memiliki satu program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yaitu Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme. Program tersebut terdiri dari tujuh kegiatan sebagai berikut:: 1. Pengelolaan Bidang Hukum PPATK 2. Pelaksanaan Kerjasama dan Humas PPATK 3. Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK 4. Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor 5. Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor 6. Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat 7. Pemeriksaan dan Pengembangan Riset TPPU 5) Indikator Kinerja Sasaran Strategis PPATK dan Target Kinerja Dalam rangka mewujudkan visi dan misi PPATK tahun 2015-2019, PPATK memiliki sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada tahun akhir periode Renstra. Adapun sasaran strategis PPATK tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya persepsi publik terhadap pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme. b. Meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme. c. Meningkatnya pengungkapan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme. d. Meningkatnya efektivitas kerja sama pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme. 4
e. Meningkatnya kualitas hasil riset Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme. f. Meningkatnya hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti. g. Meningkatnya kepatuhan pelaporan. h. Meningkatnya kemampuan Pihak Pelapor dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme. i. Terpenuhinya produk hukum pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme. j. Meningkatnya keandalan sistem teknologi informasi PPATK. k. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia PPATK. l. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja PPATK. m. Terwujudnya reformasi birokrasi PPATK yang efektif. n. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan PPATK. 6) Capaian Kinerja PPATK Prinsip manajemen berbasis kinerja mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui Laporan Kinerja (LK) instansi Pemerintah yang mencakup keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja. Hal ini juga merupakan wujud pemenuhan kewajiban PPATK terhadap amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2015, PPATK sedang melakukan uji coba monitoring kinerja yang disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis melalui sistem aplikasi yang sedang dikembangkan yaitu Sistem Monitoring Kinerja dan Anggaran, sedangkan format dan substansi telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, berikut diuraikan rincian penilaian evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor: B/3989/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015. 7) Terkait dengan RDP antara Komisi III dengan PPATK yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2015, beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Komisi III DPR RI kepada PPATK, telah disampaikan Jawaban Tertulis PPATK atas pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui Surat Kepala PPATK kepada Pimpinan Komisi III DPR RI nomor: S46/1.03.3/PPATK/02/15 tanggal 13 Februari 2015. 8) Koordinasi PPATK Dengan Lembaga Penegak Hukum Di Pusat Dan Daerah. Dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan kerjsama dengan pihak terkait, Direktorat kerjasama dan humas PPATK menyelenggarakan fungsi pengoordinasian dan pengelolaan penyelenggaraan pemberian dukungan kepada penegak hukum dalam 5
proses penanganan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana asal. Dapat diinformasikan bahwa dalam kurun waktu tahun 2015, PPATK telah melakukan koordinasi dengan beberapa penegak hukum khususnya penyidik TPPU dalam proses penanganan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, maupun tindak pidana asal. 9) Dalam rangka meningkatkan Feedback terhadap laporan hasil analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PPATK, sesuai ketentuan Pasal 71 huruf c Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-07/1.01/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, selain melakukan rapat koordinasi dan asistensi, PPATK juga telah melakukan langkahlangkah sebagai berikut: - Penyediaan Secure Online Comunication (SOC) SOC merupakan sarana yang efektif dalam menjamin keamanan dan pengendalian dalam mengajukan permintaan informasi (inquiry), penyerahan LHA dan pemberian informasi terkait perkembangan penyelidikan dan penyidikan (feedback) yang dilakukan oleh penyidik. Sistem aplikasi SOC memungkinkan potensi kebocoran informasi dapat diminimalisir dan “jejak” pengelolaan Inquiry, LHA, feedback dapat dengan mudah dimonitor. Keamanan penyerahan LHA kepada instansi apgakum di daerah perlu lebih diperhatikan. Instansi apgakum perlu menetapkan prosedur pengendalian penyampaian LHA agar dengan mudah diketahui alur penanggung jawab penerima LHA. Namun penggunaan SOC dalam bertukar informasi dengan PPATK belum dimanfaatkan secara optimal oleh penegak hukum. Pada tahun 2015, instansi yang secara penuh (100%) menggunakan SOC sebagai sarana untuk mengirim inquiry dan menerima LHA baru berjumlah 2 (dua), yaitu KPK dan DJP - Pelatihan Bersama Penanganan Perkara TPPU PPATK telah menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Bersama Penanganan Perkara TPPU di daerah dengan melibatkan peserta dari instansi sebagai berikut : a) Hakim pada Pengadilan Tinggi b) Penyidik pada Kepolisian Daerah c) Jaksa pada Kejaksaan Tinggi d) Penyidik PNS (PPNS) pada Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai e) PPNS pada Kantor Wilayah Ditjen Pajak f) Penyidik/PPNS pada Badan Narkotika Nasional Provinsi; dan g) Staf bagian hukum dan/atau kepatuhan dari kantor cabang Bank Umum di daerah dan bank lokal. 10) Hasil Pemeriksaan BPK BPK telah menyerahkan LHP atas LK PPATK Tahun 2014 yang terdiri dari 3 temuan senilai Rp 0,00 dan 6 rekomendasi senilai Rp 0,00. Sehingga pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada PPATK Semester I Tahun 2015 menjadi 52 temuan dan 61 rekomendasi Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan SPI dan Kepatuhan Perundang-undangan pada PPATK Semester I tahun 2015 dilakukan atas 14 rekomendasi.
6
11) Beberapa hal lainnya yang disampaikan oleh Kepala PPATK, diantaranya sebagai berikut: Mengenai RUU tentang Tax Amnesty, Kepala PPATK menjelaskan bahwa sepanjang uang tersebut diperoleh dari kejahatan, tidak dapat disetujui. Terkait kasus judi dan narkotika, PPATK sudah diserahkannya ke BNN dan Polda, yang dikirimkan pada bulan Desember 2015. Setelah dilakukan penelusuran, ada lebih kurang 5000 transaksi keluar negeri, dan lebih kurang 3 triliyun jumlah transaksinya. Terkait keuangan yayasan, PPATK merasa kesulitan dalam melakukan pelacakan, karena belum ada koordinator dari lembaga negara mengenai siapa yang berwenang menilai dana-dana yang masuk ke yayasan tersebut. PPATK sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial dalam menindaklanjuti pendanaan yayasan yang ada. Bahwa PPATK tidak menelusuri perorangan dalam melacak transaksi keuangan. Terkait transaksi tidak wajar dapat dilihat dalam UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga tidak tergantung besaran transaksi yang dilakukan. Mengenai pencegahan secara mikro, PPATK melakukan sosialisasi kepada masyarakat, akademisi, dan aparat penegak hukum. Bahwa PPATK mempunyai bank data, yang dapat mengakses dan melacak rekening siapa saja, yang dibutuhkan untuk ditelusuri. Mengenai kasus pembebasan tanah, dapat dilakukan dengan membukakan rekening pihak yang akan dilakukan pembayaran, atau memberikan cek sehingga tidak perlu melakukan transaksi keuangan secara tunai, selain menghindari kejahatan dan mempermudah akses penjumlahan transaksi dibandingkan transaksi tunai. Mengenai prostitusi online, sayangnya didalam KUHP pelaku seks komersial tidak bisa dihukum. PPATK sampai saat ini belum mengetahui pasti berapa jumlah uang di Singapore, tetapi sudah ada MoU antara Indonesia dengan Singapore. Terkait dengan WNA, PPATK hanya bisa melakukan pengecekan, apakah terjadi penyimpangan transaksi keuangan atau tidak. Membuat indeks persepsi masyarakat terhadap TPPU, hasilnya masih banyak keraguan terhadap TPPU dan harus lebih meningkatkan pencegahan. Berdasarkan inisiatif PPATK dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, sudah ada sekitar 1.45 triliun yang disetor ke kas negara, sedangkan atas permintaan DJP sudah ada 131.7 miliar yang disetor ke kas negara, dan hanya ada 4 yang direspon. Tidak semua respon menghasilkan uang, sisanya belum ada jawaban pasti. Bahwa PPATK menemukan adanya transaksi tunai minimal 500 juta cash/hari. PPATK tetap akan membantu dalam pembahasan RUU tentang Tax Amnesty, mengingat banyak data yang masuk dari tim Tax Amnesty. PPATK tidak mempunyai otoritas sebagai satuan tugas pajak. Meminta kepada Komisi III agar kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya turut membantu.
7
III. KESIMPULAN / PENUTUP Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Komisi III DPR RI mendesak PPATK untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah dalam mengawal finalisasi RUU Perampasan Aset dan RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal dengan tetap mengikuti ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Komisi III DPR RI mendesak PPATK sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk berkoordinasi dengan Kementerian terkait agar melakukan penertiban yang berkenaan dengan aliran dana organisasi nirlaba dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. Komisi III DPR RI mendesak PPATK untuk segera mengimplementasikan kerjasama dengan institusi penegak hukum melalui peningkatan aplikasi ecoordination dan sistem secure online communication (SOC) dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan transaksi keuangan pendanaan terorisme, peredaran narkotika, perjudian dan tindak pidana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat ditutup pukul 12.58 WIB.
8
