RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SEKOLAH LAPANG PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU PADI

RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SEKOLAH LAPANG PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU PADI Rangga Ditya Yofa, Mewa Ariani, I Ketut Kariyasa, Achmad Suryana

55

RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SEKOLAH LAPANG PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU PADI Planning Design and Implementation of Rice Field School-Integrated Crop Management Rangga Ditya Yofa, Mewa Ariani, I Ketut Kariyasa, Achmad Suryana Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Jln. A. Yani No. 70, Bogor 16161 E-mail: [email protected] Naskah diterima: 16 November 2015

Direvisi: 18 Desember 2015

Disetujui terbit: 6 April 2016

ABSTRACT Field School-Integrated Crop Management (FS-ICM) was one of components within the National Rice Production Enhancement Program implemented by the Ministry of Agriculture in the period of 2009−2014. With the support of a large amount of budget, FS-ICM implementation was expected to have a significant impact on the increase of food production. This study aims to assess planning design and the implementation of FS-ICM on rice. This study used primary and secondary data included all information related to planning design and the implementation of FS-ICM program at national and regional levels. Data collection was carried out by interviewing the leaders of agricultural institutions associated with activities of FS-ICM and from Focus Group Discussion (FGD) among the group and individual rice farmers at provincial and regency levels in West Java Province in the period of September−October 2014. The data and information were processed descriptively and qualitatively. The results of this study indicated that annual planning of the FS-ICM program was in fact not based on the results of annual evaluation of the implementation and the performance of FS-ICM. During five-year period, annual target of the FS-ICM had been arranged to be increased at a very high rate, regardless of the limited capacity and the unsuccessful implementation of the program. This study had also indicated that planning and implementation of FS-ICM in the field was not fully in accordance with the basic concept of ICM. The rate of adoption of ICM technology components among the rice farmers was quite low, besides the limited number and quality of agriculture extension workers to support this program. It is suggested reporting systems and socialization program improvement, well-functioning LL, encouraging the mobilization of extension, fostering local growers, establishing better coordination between central and local governments as well as implementers in the field, and also building and repairing aspects of processing, marketing and farmers groups. Keywords: FS-ICM, technology component, agricultural extension. ABSTRAK Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) merupakan salah satu komponen dalam program Peningkatan Produksi Beras Nasional yang dilaksanakan Kementerian Pertanian pada tahun 2009−2014. Dengan dukungan anggaran yang besar, pelaksanaan SL-PTT diharapkan dapat berdampak nyata pada peningkatan produksi pangan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji perencanaan dari implementasi kegiatan SLPTT padi sawah. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan sekunder, meliputi informasi tentang perencanaan dan implementasi SL-PTT di pusat dan daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pimpinan instansi pertanian yang terkait dengan kegiatan SL-PTT serta focus group discussion (FGD) di antara kelompok tani/petani padi sawah pada tingkat provinsi dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada bulan September−Oktober 2014. Pengolahan data dan informasi dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan tahunan SL-PTT tidak didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dan kinerja implementasi SL-PTT di lapangan. Selama periode lima tahun, target tahunan SL-PTT terus ditambah dengan tingkat kenaikan yang tinggi, tanpa memperhatikan kemampuan daya dukung keberhasilan program. Kajian ini juga menunjukkan perencanaan dan implementasi SL-PTT di lapangan tidak mengacu sepenuhnya pada konsep dasar PTT, tingkat adopsi komponen teknologi PTT masih rendah, dan jumlah serta kualitas penyuluh pertanian terbatas untuk mendukung keberhasilan program SL-PTT ini. Implikasi kebijakan yang disarankan ialah perbaikan sistem pelaporan dan sosialisasi program, memfungsikan LL secara baik, mendorong mobilisasi penyuluh, menumbuhkan penangkar-penangkar lokal, membangun koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaksana di lapangan, serta membangun dan memperbaiki aspek pengolahan, pemasaran, dan kelembagaan kelompok tani. Kata kunci: SL-PTT, komponen teknologi, penyuluh pertanian

Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 14 No. 1, Juni 2016: 55-72

56

PENDAHULUAN Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan terutama beras, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan kebijakan yang dikenal dengan program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). Program tersebut menetapkan tercapainya surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 dengan target produksi padi sebesar 72,03 juta ton (Rusmono 2012). Secara umum kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan surplus tersebut antara lain (1) peningkatan produksi padi dengan menerapkan teknologi budi daya padi spesifik lokasi, (2) perluasan areal dan pengelolaan lahan secara optimal, dan (3) penurunan konsumsi beras melalui diversifikasi konsumsi pangan (1,5%/tahun). Salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan produksi padi adalah penerapan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT). Kegiatan SL-PTT merupakan salah satu program pembangunan pertanian yang menerapkan model pemberdayaan petani dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas petani melalui percepatan adopsi teknologi pengelolaan tanaman terpadu (PTT) yang seluruh proses belajar mengajarnya dilakukan di lapangan (Jaliel dan Sadono 2013). Implementasi dari program ini dilakukan dengan pemberian bantuan sarana produksi secara lengkap pada lokasi Laboratorium Lapang (LL), yaitu sekitar satu hektare dan pembelajaran pada kelompok terkait PTT. Selain itu, juga diberikan bantuan benih pada lokasi Sekolah Lapang (SL) untuk luasan 25 hektare yang lokasinya terletak di sekitar LL (Ditjen Tanaman Pangan 2013). Ditjen Tanaman Pangan sebagai institusi yang mendapat mandat untuk mengimplementasikan program SL-PTT telah menyusun sasaran areal tanam dan panen untuk setiap tahunnya dan menyediakan anggaran dalam jumlah besar. Anggaran yang dialokasikan dapat digunakan menjadi empat kelompok kegiatan, yaitu (1) perbaikan kapasitas produksi pertanian, (2) pemberian bantuan alat dan sarana produksi pertanian, (3) pemberdayaan dan perbaikan manajemen petani, dan (4) penyediaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pendukung keberhasilan peningkatan produksi padi. Kegiatan SL-PTT ini terbuka juga bagi pendanaan yang bersumber dari swasta atau pemangku kepentingan pembangunan pertanian lainnya (Supriadi et al. 2012). Pada tahun 2014, dengan dana sebesar Rp6,8 triliun, luasan LL dan SL yang dicakup masing-masing sebesar 185.000 ha dan 4.440.000 ha (Ditjen Tanaman Pangan 2014).

Besarnya cakupan program SL-PTT ditujukan untuk mengantisipasi permintaan beras yang terus meningkat setiap tahunnya. Di sisi lain, adanya perubahan iklim akibat pemanasan global, berdampak pada terganggunya proses produksi tanaman pangan, termasuk padi. Hal penting lainnya adalah beras masih sebagai kontributor utama terhadap inflasi, sehingga harga beras harus “terkendali” (Pusat Penyuluhan Pertanian 2012). Dengan situasi seperti ini, Indonesia menetapkan pencapaian swasembada pangan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi nasional. Program SL-PTT telah berakhir pada tahun 2014 dan kini berganti menjadi Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT). Selama tujuh tahun pelaksanaan, program SL-PTT telah menggunakan sumber daya yang cukup besar serta melibatkan banyak instansi pemerintah dan swasta. Peningkatan produksi padi nasional pun diyakini karena adanya program ini. Pertanyaannya adalah apakah desain program SL-PTT sudah sesuai dengan konsep awal PTT? Seberapa besar volume dan target program yang direncanakan? Faktorfaktor apa saja yang berpengaruh terhadap implementasi program SL-PTT? Pembelajaran berharga diharapkan dapat diambil dari pelaksanaan SL-PTT untuk perbaikan program peningkatan produksi padi selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari kajian ini adalah (1) menganalisis kesesuaian desain program dengan rumusan konsep PTT; (2) menganalisis perencanaan atas sasaran program SL-PTT; dan (3) menganalisis faktorfaktor yang memengaruhi kualitas implementasi program SL-PTT.

METODOLOGI Kerangka Pemikiran Upaya pencapaian swasembada beras dilakukan melalui program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dengan empat strategi, yaitu (1) peningkatan produktivitas, (2) perluasan areal, (3) pengamanan produksi, serta (4) dukungan kelembagaan dan pembiayaan. Turunan program tersebut di tingkat Kementerian Pertanian salah satunya berupa program SL-PTT yang merupakan program pemberdayaan petani dalam adopsi teknologi dan pemberian bantuan sarana produksi pertanian.


57

Program P2BN  Upaya pencapaian swasembada beras  Strategi: peningkatan produktivitas dan luas areal, pengamanan produksi, serta dukungan kelembagaan dan pembiayaan

Program SL-PTT  Program pemberdayaan petani melalui adopsi teknologi PTT  Bantuan saprodi pada Laboratorium Lapang dan Sekolah Lapang

Kesesuaian desain program dengan rumusan konsep PTT

   

Feedback

Faktor yang berpengaruh pada implementasi program (Kasus Provinsi Jawa Barat)  Aspek komponen teknologi  Aspek pendampingan  Aspek penyediaan benih  Aspek lahan dan usia petani

Perencanaan sasaran program SL-PTT  Sasaran luas areal  Sasaran produksi  Sasaran produktivitas

Kebijakan dan program ke depan Peningkatan pemberdayaan petani Reorientasi fungsi Laboratorium Lapang Penguatan kelembagaan penyuluh Penerapan skala GP-PTT

Gambar 1. Kerangka pemikiran analisis rancangan dan implementasi program SL-PTT Setelah tujuh tahun lamanya pelaksanaan program SL-PTT, dalam rangka menarik pelajaran dari program pemberdayaan petani ini, sudah selayaknya dilakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut, khususnya mengenai perencanaan dan implementasi program guna mendapatkan masukan untuk perbaikan perencanaan dan implementasi program sejenis di masa mendatang termasuk GP-PTT. Tiga faktor utama yang dievaluasi mencakup (1) kesesuaian konsep PTT dengan desain program SL-PTT; (2) bagaimana sasaran program SLPTT direncanakan; dan (3) faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap implementasi program SL-PTT. Lingkup Bahasan Lingkup pembahasan kajian ini difokuskan pada aspek perencanaan dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi progam SL-PTT Padi Sawah yang meliputi (1) kesesuaian antara desain SL-PTT dengan konsep PTT; (2) perkembangan perencanaan sasaran luas areal,

produksi, dan produktivitas program; serta (3) faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program pada kasus Provinsi Jawa Barat. Pembahasan bersifat nasional dengan pendalaman mengambil kasus Provinsi Jawa Barat. Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian mencakup tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat. Pada tingkat pusat informasi dihimpun dari instansi di lingkup Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS). Responden di tingkat pusat adalah pengelola kegiatan SL-PTT pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan penanggung jawab data di BPS. Pemilihan provinsi, kabupaten, dan desa pada penelitian ini dilakukan secara purposive. Pada tingkat provinsi dipilih Provinsi Jawa Barat dengan pertimbangan bahwa kabupaten di Provinsi Jawa Barat paling banyak melaporkan realisasi produksi padi pada areal SL-PTT kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

58

dibandingkan provinsi lainnya. Responden di tingkat provinsi adalah pimpinan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dan para pimpinan dinas yang membidangi pertanian di tingkat kabupaten se-Provinsi Jawa Barat. Pada tingkat kabupaten dipilih Kabupaten Cianjur dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2013 Kabupaten Cianjur tergolong lima besar dalam kontribusi produksi padi di Provinsi Jawa Barat. Responden pada tingkat kabupaten adalah pimpinan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K). Pada tingkat desa dipilih desa yang kelompok taninya relatif berhasil dalam program SL-PTT, yaitu Desa Kertajaya, Karangwangi, Manggala Mekar, Tangga Mekar, dan Cibiuk. Responden di tingkat desa adalah para ketua kelompok tani, petani, dan Petugas Penyuluh Lapang (PPL) desa setempat. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai dengan Desember 2014. Jenis dan Cara Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder dan primer. Sumber data sekunder diperoleh dari BPS, Ditjen Tanaman Pangan, Badan Litbang Pertanian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Selain itu, data sekunder juga diperoleh melalui penelusuran dokumen berupa jurnal, laporan penelitian, tesis, maupun disertasi. Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis SL-PTT, data produksi, serta data dan informasi lainnya yang terkait SL-PTT. Data dan informasi primer dikumpulkan dengan metode focus group discussion (FGD) di tingkat provinsi dan desa, sedangkan pada tingkat pusat dan kabupaten dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam. Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi keragaan program, mencakup luasan dan produktivitas hasil SL-PTT serta mekanisme pelaksanaan program. Berikutnya mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat terhadap keberhasilan SL-PTT dan informasi lain yang terkait dengan SL-PTT. Analisis Data Data dan informasi yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Tujuan pertama dianalisis dengan membandingkan antara desain program SL-PTT dengan konsep PTT awal. Tujuan kedua dianalisis dengan membandingkan sasaran luas areal tanam, produksi, dan produktivitas program SL-PTT


dengan sasaran luas panen, produksi, dan produktivitas nasional. Tujuan ketiga dianalisis secara deskriptif dengan menjelaskan faktorfaktor yang memengaruhi implementasi program SL-PTT termasuk permasalahan dan solusi berdasarkan temuan lapang.

HASIL DAN PEMBAHASAN Kesesuaian Desain Program dengan Konsep PTT Konsep PTT PTT pertama kali dikembangkan pada tahun 2002. Penerapan PTT didasarkan pada empat prinsip (Balitbangtan 2007): (1) PTT bukanlah suatu bantuan paket teknologi yang diberikan kepada petani seperti bantuan benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya, tetapi merupakan metodologi atau strategi bagi peningkatan produksi melalui cara mengelola tanaman, tanah, air, dan unsur hara serta organisme pengganggu tanaman secara holistik dan berkelanjutan; (2) memanfaatkan teknologi pertanian yang sudah dikembangkan dan diterapkan dengan memperhatikan unsur keterkaitan sinergis antarteknologi; (3) memperhatikan kesesuaian teknologi dengan lingkungan fisik maupun sosial-ekonomi petani; dan (4) bersifat partisipatif yang berarti petani turut serta menguji dan memilih teknologi yang sesuai dengan keadaan setempat dan kemampuan petani melalui proses pembelajaran. Sesuai konsepnya, tahapan awal PPT adalah participatory research appraisal (PRA) di daerah pengembangan untuk menggali masalah utama yang dihadapi petani. Tahapan berikutnya adalah penyusunan komponen teknologi yang sesuai dengan karakteristik dan masalah di daerah pengembangan. Komponen ini bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan waktu dan masukan dari petani dan masyarakat setempat. Kedua proses ini (penggalian masalah dan penyusunan komponen teknologi) dilakukan oleh kelompok tani dengan dipandu oleh penyuluh lapang (PNS/swasta/swadaya). Setelah itu, dilanjutkan dengan penerapan teknologi utama PTT di hamparan lawah sawah (misal 100 ha) dan pada saat yang sama juga diperagakan berbagai komponen teknologi alternatif pada luasan sekitar 1 ha dalam bentuk superimpose atau petak demonstrasi, sebagai sarana pelatihan bagi petani. Konsep tersebut diadopsi oleh Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam bentuk program SL-PTT. Bentuk program adalah pemberian bantuan untuk setiap unit hamparan


(25 ha), dengan perincian pemberian bantuan sarana produksi secara lengkap pada lokasi Laboratorium Lapang (LL), yaitu sekitar satu hektare untuk pembelajaran kelompok terkait PTT. Selain itu, juga diberikan bantuan benih pada lokasi Sekolah Lapang (SL) untuk luasan 24 hektare, yang lokasinya terletak di sekitar LL. Alternatif komponen PTT yang dapat diintroduksikan yaitu (1) varietas unggul baru sesuai dengan lokasi pengembangan, (2) benih bermutu, (3) bibit muda kurang dari 21 hari setelah semai (HSS), (4) jumlah bibit 1−3 batang per lubang dan sistem tanam jajar legowo, (5) pemupukan N berdasarkan bagan warna daun (BWD), (6) pemupukan P dan K berdasarkan status hara tanah, (7) bahan organik, (8) pengairan berselang, (9) pengendalian gulma secara terpadu, (10) penerapan pengendalian hama terpadu (PHT), dan (11) panen beregu dan pascapanen menggunakan alat perontok. Berdasarkan sifatnya, komponen-komponen tersebut dipilah menjadi dua bagian: (1) teknologi untuk memecahkan masalah setempat, yaitu pengairan berselang, pengendalian gulma serta panen beregu dan pascapanen menggunakan alat perontok; dan (2) teknologi untuk perbaikan cara budi daya yang lebih efisien dan efektif (varietas unggul baru, benih bermutu, bibit muda, jumlah bibit 1−3 batang per lubang dan sistem tanam jajar legowo, pemupukan N berdasarkan BWD dan pemupukan P dan K berdasarkan status hara tanah serta bahan organik). Dalam implementasinya, tidak semua komponen teknologi dapat diterapkan sekaligus. Namun demikian, komponen 1 sampai 6 adalah komponen teknologi yang dapat diterapkan bersamaan dan merupakan penciri model PTT. Jika keenam komponen tersebut diterapkan secara bersamaan mampu memberikan sumbangan nyata terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi padi. Jika keenam komponen tersebut tidak dilaksanakan secara lengkap akan berdampak pada produktivitas padi. Setiap komponen teknologi memiliki peran dalam peningkatan produktivitas padi. Antara Konsep dan Penerapan Skala Luas SL-PTT Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan produktivitas dan produksi pangan (padi, jagung, dan kedelai) melalui pelaksanaan program SL-PTT, maka setiap tahunnya dibuat Pedoman Pelaksanaan/Teknis SL-PTT. Secara umum perkembangan Pedoman Pelaksanaan/

59

Teknis SL-PTT selama tahun 2008−2014 dapat dilihat pada Tabel 1. Pelaksanaan SL-PTT selama periode 2008– 2012 dilaksanakan dengan desain bahwa dalam setiap 10−25 ha lahan pengembangan terdapat 1 ha lahan sebagai laboratorium lapang (LL) dan sisanya adalah lahan sekolah lapang (SL). Sejak tahun 2013, dalam rangka memenuhi sasaran produksi nasional yang meningkat tajam (Ditjen Tanaman Pangan 2013), maka sasaran produksi SL-PTT juga harus disesuaikan, karenanya pendekatan pengembangan SL-PTT mengalami perubahan di mana kegiatan SL-PTT dilaksanakan berdasarkan tiga pola (pertumbuhan, pengembangan, dan pemantapan) dengan pendekatan kawasan pada luasan 1.000 hektare (Ditjen Tanaman Pangan 2013). Definisi ketiga pola kawasan tersebut didasarkan pada potensi produktivitas, yaitu (1) kawasan pertumbuhan merupakan daerah yang tingkat produktivitasnya masih di bawah rata-rata produktivitas provinsi; (2) kawasan pengembangan merupakan daerahdaerah dengan tingkat produktivitas sama dengan produktivitas provinsi; dan (3) kawasan pemantapan adalah daerah-daerah yang produktivitasnya sudah di atas rata-rata produktivitas provinsi dan atau nasional. Permasalahannya adalah tidak semua wilayah administratif (desa atau kecamatan) mempunyai hamparan lahan 1.000 ha dalam satu kawasan, sehingga untuk luasan tersebut dimungkinkan mencakup lebih dari satu kecamatan. Pertanyaannya adalah siapa yang akan menjadi ketua posko dan di mana letak poskonya. Sebagai contoh, dengan topografi Kabupaten Kuningan yang beragam, maka hamparan sawah paling luas dalam satu desa diperkirakan hanya 700−800 ha. Berkaitan dengan hal tersebut, disarankan sebaiknya basis kawasan padi adalah wilayah administrasi, yaitu satu kecamatan atau satu desa. Hal ini untuk memudahkan menentukan lokasi dan melakukan koordinasi dalam implementasinya. Bantuan benih yang pada program ini disediakan melalui BLBU tampaknya banyak masalah, terutama pada kualitas benih yang rendah dan ketepatan waktu pemberian benih. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa varietas benih yang diterima petani tidak sesuai dengan yang diinginkan dan kualitasnya relatif rendah sehingga tanaman tidak tumbuh secara optimal. Benih bantuan juga tidak tepat waktu sehingga petani menggunakan benih asal-asalan yang belum jelas kualitasnya, namun ada juga yang tetap menggunakan varietas unggul padi yang diperoleh dari pembelian atau pinjam ke sesama petani. Karena banyaknya masalah dalam pola BLBU,


60

Tabel 1. Perubahan pedoman pelaksanaan/juknis SL-PTT padi sawah, 2008−2014 Aspek A. Luas

2008−2012

• •

2013−2014

• •

10−25 ha 1 ha LL

B. Komponen teknologi Dasar 1. VUB, inrida/hibrida 2. Benih bermutu dan berlabel 3. Pemberian bahan organik melalui pengembalian jerami ke sawah/dlm bentuk kompos 4. Pengaturan populasi tanaman secara optimum 5. Pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara 6. Pengendalian OPT dengan pendekatan PHT Pilihan 1. Pengolahan tanah sesuai musim dan pola tanam 2. Penggunaan bibit muda ( < 21 hari) 3. Tanam bibit 1−3 batang per rumpun 4. Pengairan secara efektif dan efisien 5. Penyiangan dengan landak/gasrok 6. Panen tepat waktu dan gabah segera dirontok 7. Pengaturan tanam (jarwo 2:1 atau 4:1) sejak 2012 B. Bantuan LL

SL

•

1.000 ha Setiap 25 ha SL terdapat 1 ha LL

1. Varietas Moderen (Varietas Unggul Baru, Padi Hibrida, Padi Tipe Baru) 2. Bibit bermutu dan sehat 3. Pengaturan cara tanam (jarwo) 4. Pemupukan berimbang dan efisien menggunakan BWD dan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS)/petak omisi/Permentan No. 40/2007 5. PHT sesuai OPT sasaran

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bahan organik/pupuk kandang/amelioran Umur bibit Pengolahan tanah yang baik Pengelolaan air optimal (pengairan berselang) Pupuk cair Penanganan panen dan pascapanen

•

Benih, pupuk Urea, NPK, dan pupuk organik sesuai dengan rekomendasi spesifik lokasi Pertemuan kelompok 8 kali

Kawasan Pertumbuhan: benih, Urea 100 kg/ha, NPK 300 kg/ ha, organik 1.000 kg/ha, pertemuan kelompok 8 kali Kawasan Pengembangan: Benih, Urea 100 kg/ha, NPK 275 kg/ha organik 1.000 kg/ha, pertemuan kelompok 6 kali Kawasan Pemantapan: benih, Urea 100 kg/ha, NPK 250 kg/ha organik 1000 kg/ha, pertemuan kelompok 4 kali

•

Benih 25 kg/ha atau sesuai jenis varietas

Kawasan Pertumbuhan: benih, Urea 100 kg/ha, NPK 200 kg/ha organik 750 kg/ha, Pertemuan kelompok 8 kali Kawasan Pengembangan: benih, Urea 75 kg/ha, NPK 150 kg/ha, organik 500 kg/ha, Pertemuan kelompok 6 kali Kawasan Pemantapan: benih, pertemuan kelompok 4 kali

Pola • Pemberian Benih

•

BLBU (benih gratis)

Benih bersubsidi (HET ditentukan oleh Mentan)

Sumber: Balitbangtan (2008), Ditjen Tanaman Pangan (2009–2014)

pemerintah mengganti pola bantuan benih dari BLBU ke subsidi benih, yaitu petani harus membeli benih dengan harga yang relatif murah karena ada subsidi dari pemerintah. Pengadaan benih subsidi dilakukan oleh BUMN, namun harus melibatkan penangkar benih lokal. Oleh karena itu, umumnya kualitas benih dan distribusi benih ke petani relatif baik

dibandingkan pola sebelumnya. Meskipun demikian, masih ada petani yang belum bisa membeli benih bersubsidi karena keterbatasan modal usaha. Secara konsep, PTT yang baik dan berhasil dan pendapatan petani dan Abidin 2013).

merupakan pendekatan meningkatkan produksi padi sawah (Bananiek Namun, berdasarkan

61


informasi pada Tabel 1 diketahui bahwa desain program SL-PTT tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep PTT. Perbedaan terutama terjadi pada prinsip partisipasi petani, di mana pengembangan PTT melalui program SL-PTT diharapkan lebih banyak ditentukan oleh partisipasi petani dalam menerapkan teknologi. Pada pelaksanaannya diketahui bahwa teknologi yang diterapkan petani lebih kepada tuntutan dari pelaksanaan program SL-PTT. Sebagai contoh, berdasarkan diskusi dengan pimpinan Dinas Pertanian se-Jawa Barat, diketahui bahwa komponen teknologi yang berpengaruh pada produktivitas di lahan sawah tadah hujan adalah varietas unggul, jarak tanam legowo, dan pemupukan berimbang. Namun, karena paket bantuan sudah diberikan, maka semua paket bantuan tersebut digunakan dalam proses usaha tani. Menurut Muchtar et al. (2014) proses komunikasi yang partisipatif berpengaruh nyata terhadap keputusan petani dalam mengadopsi teknologi dalam SL-PTT. Hal ini berbeda dengan Pedoman Pelaksanaan/Teknis, di mana seakanakan petani didorong melakukan adopsi teknologi karena adanya bantuan saprodi, bukan karena partisipasinya. Perkembangan Program

Perencanaan

Sasaran

Perkembangan Proporsi Sasaran Luas Areal Program SL-PTT Data proporsi sasaran luas areal tanam SLPTT terhadap sasaran luas panen padi nasional pada Tabel 2 menunjukkan bahwa perkembangan sasaran luas panen padi nasional selama periode 2009−2014 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,91% per tahun, sedangkan sasaran luas areal tanam SL-PTT mengalami pertumbuhan lebih besar, yaitu ratarata 18,32% per tahun. Dapat dilihat bahwa proporsi sasaran luas areal tanam SL-PTT

terhadap sasaran luas panen padi nasional meningkat cukup pesat dari 16,48% pada tahun 2009 menjadi 32,37% pada tahun 2014. Pertumbuhan sasaran luas areal tanam SLPTT yang sangat cepat ini menggambarkan bahwa pemerintah memiliki keinginan yang tinggi untuk meningkatkan produksi, dan program SL-PTT dipercaya dapat menjadi cara untuk mencapainya, sehingga ketesediaan anggaran untuk program SL-PTT terus ditingkatkan. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis SL-PTT tahun 2009 hingga tahun 2014 diketahui bahwa program SL-PTT adalah ‘tulang punggung’ peningkatan produksi padi nasional (Ditjen Tanaman Pangan 2009– 2014). Masalahnya, pertumbuhan proporsi sasaran luas areal tanam SL-PTT ini tidak didukung dengan ketersediaan dan kualitas penyuluh yang memadai. Umumnya penyuluh yang berperan dalam pendampingan program SL-PTT masih berstatus sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) yang rata-rata adalah first graduate dengan latar belakang pendidikan yang beragam dan belum mendapat training sebaik dan selengkap PPL yang memiliki masa kerja lebih dari lima tahun. Hal ini seyogianya menjadi evaluasi penting mengingat kualitas SL-PTT sangat tergantung dari kualitas penyuluhan dan pendampingan. Pada level regional, Pulau Jawa dan Sumatera merupakan kawasan terluas dalam perencanaan sasaran areal tanam program SLPTT (Tabel 2). Selama periode 2009–2014 ratarata proporsi sasaran luas areal tanam program SL-PTT di Pulau Jawa dan Sumatera terhadap total sasaran luas areal tanam program SL-PTT masing-masing sebesar 33,08% dan 28,43%. Perencanaan sasaran ini tidak sejalan dengan konsep Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di mana Pulau

Tabel 2. Proporsi sasaran luas panen padi nasional terhadap sasaran luas areal SL-PTT, 20092014 Tahun

Sasaran luas panen nasional (ha)

Sasaran luas areal tanam SL-PTT (Ha)

Proporsi SL-PTT (%)

2009

12.447.167

2.051.000

16,48

2010

12.002.000

2.500.000

20,83

2011

13.130.000

2.778.980

21,17

2012

13.559.627

3.400.650

25,08

2013

13.859.420

4.625.000

33,37

2014

14.311.014

4.632.000

32,37

Rata-rata pertumbuhan (%)

2,91

18,32

15,31

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan (2009–2014), BPS (2010–2015)


62

Jawa dan Sumatera akan menjadi pusat pertumbuhan industri pengolahan, jasa, dan pertambangan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2011). Khusus di Pulau Jawa, dengan kepadatan penduduk dan tren konversi lahan pertanian yang tinggi, justru bertolak belakang dengan tren perkembangan sasaran luas areal tanam program SL-PTT yang terus bertumbuh. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia justru menjadi provinsi terluas dalam perencanaan sasaran areal tanam program SLPTT dengan rata-rata proporsi sasaran luas masing-masing sebesar 9,65% dan 8,95% (Lampiran 1). Catatan lainnya adalah tingkat penerapan teknologi di Jawa sudah lebih baik dengan produktivitas per hektare lebih dari rataan nasional, sehingga tambahan hasil per hektare yang diperkirakan menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan di luar Jawa. Dengan dana yang besar untuk program SLPTT seharusnya dapat mendukung pertumbuhan pusat-pusat produksi padi baru seperti di Pulau Sulawesi yang dalam konsep MP3EI akan diproyeksi menjadi koridor pangan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2011). Meskipun rata-rata pertumbuhan sasaran luas areal tanam program SL-PTT di Pulau Sulawesi merupakan yang tertinggi (Tabel 3). Namun, jika dipilah berdasarkan provinsi, hanya Provinsi Sulawesi Selatan saja yang rata-rata proporsi sasaran luas areal tanamnya tergolong tinggi (8,37%). Kondisi itu jauh berbeda dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi yang hanya berkisar antara 0,99−2,49% (Lampiran 1). Secara umum terdapat 13 provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan sasaran luas areal tanam SL-PTT lebih besar daripada ratarata pertumbuhan sasaran luas tanam SL-PTT nasional. Selebihnya, ada 20 provinsi dengan

rata-rata pertumbuhan sasaran luas areal tanam SL-PTT lebih kecil daripada rata-rata pertumbuhan sasaran luas tanam SL-PTT nasional. Rata-rata pertumbuhan sasaran luas areal tanam SL-PTT provinsi-provinsi di Pulau Jawa masih lebih besar dari pada rata-rata pertumbuhan sasaran luas areal tanam SL-PTT nasional, sedangkan di Pulau Sulawesi hanya Provinsi Sulawesi Selatan saja yang memiliki rata-rata pertumbuhan sasaran luas tanam SLPTT lebih besar daripada rata-rata pertumbuhan sasaran luas areal tanam SL-PTT nasional (Lampiran 2). Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan perencanaan jangka panjang ke depan maka kegiatan SL-PTT seyogianya lebih diusahakan ke luar Jawa, sehingga incremental (tambahan penghasilan) produktivitas per hektare akan lebih besar pula. Strategi menumbuhkan pusat-pusat produksi padi baru menjadi sangat penting untuk dilakukan terutama di Pulau Sulawesi yang diproyeksikan menjadi koridor pangan dalam konsep MP3EI. Namun, hasil yang diilustrasikan pada Tabel 3 belum menunjukkan hal tersebut. Program SLPTT masih lebih diarahkan untuk mencapai tujuan jangka pendek, yaitu target surplus produksi jangka pendek. Perkembangan Proporsi Sasaran Produksi Program SL-PTT Peningkatan sasaran luas areal tanam program SL-PTT diharapkan dapat meningkatkan produksi padi. Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa sasaran produksi padi nasional dan sasaran produksi SL-PTT mengalami tren pertumbuhan yang positif. Ratarata pertumbuhan sasaran produksi padi nasional sebesar 3,88% per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan sasaran produksi SL-PTT sebesar 17,99% per tahun, dan rata-rata

Tabel 3. Sasaran luas areal program SL-PTT berdasarkan pulau di Indonesia, 2009−2014 Provinsi Sumatera Jawa Bali-Nusa Kalimantan Sulawesi Maluku-Papua Indonesia

2009

Sasaran luas areal program SL-PTT (000 ha) 2010 2011 2012 2013

548,5 684,8 173,0 272,5 328,2 44,0 2.051,0

656,8 839,0 212,3 329,2 418,5 44,3 2.500,0

793,0 885,9 238,6 344,7 467,5 49,3 2.779,0

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan (2009–2014)

982,3 1.054,8 277,2 402,6 639,6 44,1 3.400,7

1.344,0 1.559,4 380,0 465,8 818,4 57,4 4.625,0

2014


1.357,0 1.588,0 361,0 450,8 816,4 58,8 4.632,0

20,43 19,37 16,67 10,96 20,75 6,83 18,32


Tabel 4.

63

Proporsi sasaran produksi program SL-PTT terhadap sasaran produksi padi nasional, 2009−2014

2009

Sasaran produksi padi nasional (ton) 63.525.000

Sasaran produksi SL-PTT (ton) 11.083.800

2010

66.680.000

14.692.000

22,03

2011

70.599.317

15.950.000

22,59

2012

67.824.692

17.974.155

26,50

2013

72.063.735

24.651.127

34,21

2014

76.567.719

24.401.938

31,87


3,88

17,99

25,78

Tahun

Proporsi SL-PTT (%) 17,45


pertumbuhan proporsi sasaran produksi SL-PTT terhadap sasaran produksi padi nasional sebesar 25,78% per tahun. Berdasarkan data ini diketahui bahwa kegiatan SL-PTT menjadi tulang punggung dalam program P2BN. Pada sisi lain, sistem evaluasi dampak program SL-PTT terhadap peningkatan produksi masih lemah. Berdasarkan komunikasi dengan aparat Kementerian Pertanian, diketahui bahwa tidak semua Dinas Pertanian pada tingkat kabupaten yang menjadi pelaksana program SLPTT melaporkan realisasi produksi padi. Namun, untuk kasus Provinsi Jawa Barat, cukup banyak Dinas Pertanian Kabupaten yang melaporkan realisasi produksi padi di wilayahnya1. Selain itu, karena alasan administratif maka laporan yang dikirimkan Dinas Pertanian Kabupaten masih berupa lembaran yang belum terkomputerisasi sehingga menyulitkan ketika harus mengakumulasikan realisasi sasaran produksi SL-PTT secara nasional. Berdasarkan informasi dari aparat Kementerian Pertanian juga diketahui bahwa evaluasi terhadap realisasi pencapaian sasaran produksi SL-PTT pernah dilakukan, namun tidak menjadi pertimbangan utama dari para penentu kebijakan, baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menetapkan sasaran produksi tahun berikutnya. Kondisi ini diperparah dengan sasaran produksi SL-PTT yang semakin besar setiap tahunnya hingga pada tahun 2013 proporsinya mencapai 34,21% terhadap sasaran produksi padi nasional. Situasi permasalahan ini menggambarkan bahwa penetapan sasaran produksi SL-PTT tidak berdasarkan evaluasi tahunan yang mendalam terhadap realisasi dari sasaran produksi tersebut sebagaimana yang juga terjadi pada pertumbuhan luas areal tanam SL-PTT.

1

Komunikasi personal

Perkembangan Sasaran Produktivitas Padi pada Program SL-PTT Selama pelaksanaan SL-PTT tahun 2009– 2014, perkembangan sasaran luas tanam SLPTT meningkat cukup pesat (rata-rata 18,32% per tahun), namun ternyata perkembangan sasaran produktivitas SL-PTT berfluktuasi dengan tren pertumbuhan yang negatif (rata-rata -0,26% per tahun) (Tabel 5), sehingga sasaran pertumbuhan produksi meningkat rata-rata sebesar 17,99% per tahun. Penentuan sasaran produktivitas SL-PTT diduga tidak memiliki desain pola sendiri dan hanya mengikuti pola sasaran produktivitas padi nasional. Jika terjadi penurunan sasaran produktivitas padi nasional, maka pada tahun tersebut juga terjadi penurunan sasaran produktivitas SL-PTT. Dengan demikian, program SL-PTT tidak menjadi andalan dalam peningkatan produktivitas, dan peningkatan produksi ditopang dari peningkatan luas areal yang semakin besar. Dengan paket program yang diberikan, sasaran produktivitas padi di areal SL-PTT diharapkan lebih tinggi daripada rata-rata produktivitas padi nasional, sehingga deviasi antara sasaran produktivitas SL-PTT dengan produktivitas padi nasional berkisar antara 1,94 hingga 5,33 kuintal per hektare. Proporsi deviasi ini terhadap produktivitas padi nasional cukup realistis karena berada pada kisaran antara 3−11%, dalam arti penentuan sasaran produktivitas padi di areal SL-PTT dianggap realistis terhadap kondisi riil di lapang. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pelaksana program baik di level pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota, adopsi teknologi yang direkomendasikan pada program SL-PTT masih rendah. Pola tanam jajar legowo yang menjadi salah satu teknik peningkatan produktivitas padi ternyata masih rendah tingkat implementasinya. Sebab utama rendahnya


64

adopsi teknologi jajar legowo karena sasaran penyuluhan bukanlah pelaku utama dalam usaha tani padi. Pelaku utama usaha tani padi adalah para penggarap penyakap dan buruh tani yang tidak mendapatkan bimbingan dan materi penyuluhan selengkap petani penggarap karena memang yang menjadi sasaran penyuluhan selama ini adalah petani penggarap. Dengan mempertimbangkan rendahnya adopsi teknologi pada program SL-PTT, penentuan target produktivitas sebagaimana yang terinci pada Tabel 5 menjadi tidak realistis. Faktor-Faktor yang Implementasi Program Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat beserta semua Pimpinan Dinas yang membidangi pertanian di tingkat kabupaten seJawa Barat, kontribusi Jawa Barat terhadap produksi beras nasional didorong oleh program SL-PTT. Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat sangat mendukung program SL-PTT yang ditunjukkan dengan alokasi dana dari APBD provinsi yang relatif besar. Sebagai gambaran, alokasi dana APBD provinsi pada tahun 2015 untuk program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) dialokasikan sekitar Rp12 miliar (data sementara) untuk dua kegiatan, yaitu fasilitasi pengaturan jarak tanam jajar legowo (Rp10 miliar) dan GP-PTT padi hibrida (Rp2 miliar). Di samping itu, pada tahun 2013 Pemda Provinsi Jawa Barat juga membentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Bakorluh) yang akan membantu pelaksanaan program pertanian termasuk SL-PTT.

Memengaruhi SL-PTT: Kasus

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi sentra produksi padi. Sebagai provinsi pelaksana program SL-PTT, pada tahun 2014, Jawa Barat mendapat penghargaan dari Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian sebagai provinsi dengan “Kinerja Pelaporan SLPTT Tahun 2008–2014 Terbaik” bersama Provinsi DIY dan Sumatera Selatan. Pada tahun 2013, produksi padi di Provinsi Jawa Barat mencapai 12.083.162 ton dengan kontribusi terhadap total produksi nasional menduduki posisi pertama (Tabel 6). Menurut Pimpinan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi

Pada tahun 2015, Bakorluh menyediakan dana dari APBD provinsi untuk memberi apresiasi kepada tenaga penyuluh PPL maupun THL dalam bentuk umroh gratis bagi penyuluh yang berprestasi. Dukungan seperti ini sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kinerja para penyuluh yang menjadi ‘ujung tombak’ dalam diseminasi teknologi.

Tabel 5. Sasaran produktivitas padi nasional dan sasaran produktivitas SL-PTT, 2009−2014 Tahun

Sasaran provitas padi nasional (ku/ha)

Sasaran provitas SL-PTT (ku/ha)

Deviasi (ku/ha)

2009

51,04

56,37

5,33

Proporsi deviasi thp provitas nasional (%) 10,44

2010

55,56

59,50

3,94

7,09

2011

53,77

58,57

4,80

5,61

2012

50,02

54,76

4,74

9,48

2013

52,00

55,21

3,21

6,17

2014

53,50

55,44

1,94

3,63


1,10

-0,26

-15,47

-15,23

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan (2009−2014)

Tabel 6. Kontribusi produksi padi dan jagung Provinsi Jawa Barat terhadap nasional, 2013 Produksi (ton) Komoditas Padi Jagung

% terhadap nasional

Peringkat nasional

Jabar

Nasional

12.083.162

71.279.709

16,95

1

1.101.998

18.511.853

5,95

6

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat (2014), diolah


Dukungan yang besar dari Pemda Provinsi Jawa Barat bukan berarti tanpa permasalahan. Permasalahan program SL-PTT di Provinsi Jawa Barat yang dirasakan dan dialami oleh pelaksana SL-PTT adalah (1) komponen teknologi SL-PTT terlalu banyak; (2) kurang efektifnya pelaksanaan LL; (3) jumlah dan kualitas PPL terbatas; (4) kurang harmonisnya koordinasi antara Dinas Pertanian dengan Bakorluh; (5) kinerja penyediaan benih yang buruk; dan (6) status petani sebagai petani penggarap dan berumur tua. Komponen Teknologi Pelaksanaan LL

dan

Efektivitas

Jumlah komponen teknologi dalam SL-PTT dianggap terlalu banyak (Tabel 1) dan justru membingungkan petani, sementara efektivitas dari setiap komponen belum terlihat nyata di lapangan, sehingga sebagian petani memilih untuk kembali pada pilihan teknologi seperti yang telah diterapkan sebelumnya. Pada akhirnya proses difusi dan adopsi teknologi kepada petani peserta program SL-PTT cenderung berjalan lambat sejalan dengan hasil penelitian Supriadi et al. (2012) dan hasil evaluasi Sembiring et al. (2012). Belum terlihatnya efektivitas komponen teknologi di lapangan disebabkan belum berfungsinya LL sebagai tempat pembelajaran dan uji adaptasi terhadap berbagai komponen teknologi tersebut. Permasalahan belum berfungsinya LL dengan baik dapat terlihat pada beberapa kondisi berikut, yaitu (1) waktu kegiatan LL yang dilakukan pada tahun yang sama dengan SL; (2) penerapan komponen teknologi di LL tidak dilakukan secara optimal, umumnya hanya dalam sistem pengaturan tanam (jajar legowo) dan penerapan varietas unggul baru (VUB); (3) lahan LL umumnya milik ketua gapoktan atau ketua kelompok tani sehingga dimungkinkan lokasi lahan kurang strategis untuk dapat dilihat oleh banyak petani; (4) terbatasnya petani peserta dalam pertemuan LL (hanya sekitar 25 orang); dan (5) tidak adanya juklak di tingkat provinsi dan juknis di tingkat kabupaten sebagai kelanjutan dari pedoman teknis yang disusun oleh Kementerian Pertanian. Seharusnya semua komponen teknologi PTT diujicobakan dan dimodifikasi terlebih dahulu oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) sesuai kondisi agro-ecological zones (AEZ) serta berdasarkan biofisik lahan dan sosial ekonomi masyarakat setempat. Hasil modifikasi tersebut dikaji adaptasinya di LL sehingga terpilih beberapa komponen teknologi

65

yang spesifik lokasi. Berdasarkan kajian yang dilakukan Erythrina et al. (2013), metode dan pola diseminasi PTT sangat tergantung pada keragaan karakteristik teknologi dan kondisi spesifik lokasi. Setelah adaptasi dari aspek teknis memungkinkan, dari sisi ekonomi harus menguntungkan dan secara sosial diterima oleh masyarakat pengguna dan selanjutnya baru dilakukan eskalasi ke SL pada skala yang lebih luas. Dengan cara seperti itu diharapkan secara gradual proses difusi teknologi ke wilayah sekitarnya dapat berjalan sesuai harapan. Komponen teknologi yang terpilih sebaiknya tidak sebanyak yang ada di dalam pedoman pelaksanaan SL-PTT, bisa dipilih antara 3−5 komponen saja yang sangat berpengaruh. Hasil kajian yang dilakukan oleh BPTP Jawa Barat menunjukkan bahwa komponen benih, jarak tanam legowo, dan pemupukan merupakan tiga komponen utama yang berpengaruh besar terhadap peningkatan produktivitas padi. Komponen teknologi terpilih harus diperkuat status hukum pelaksanaannya dengan diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan di tingkat provinsi dan Petunjuk Teknis di tingkat kabupaten/kota. Kualitas Penyuluhan, Pendampingan, dan Koordinasi Penyuluhan Peran penyuluh sebelum dan sesudah otonomi daerah fungsinya relatif sama, yaitu mendampingi petani agar mampu mengadopsi teknologi pertanian secara baik dan benar. Dengan demikian produktivitas dan produksi pertanian dapat ditingkatkan sesuai yang diharapkan, meskipun pada praktiknya sangat sulit untuk sampai pada tahap aplikasi teknologi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Nurhayati 2011; Ali dan Haider 2012) bahwa partisipasi petani dalam program SL-PTT padi terbukti hanya berkorelasi pada peningkatan sikap dan pola pikir petani, namun tidak berkorelasi dengan pengaplikasiannya. Salah satu penyebab hal tersebut adalah jumlah dan kualitas penyuluh yang terbatas, padahal peran mereka sangat penting sebagai ujung tombak untuk mendampingi petani dalam penerapan komponen teknologi SL-PTT. Jumlah penyuluh semakin sedikit disebabkan tidak ada penambahan penyuluh PNS, sementara di sisi lain banyak PPL yang sudah saatnya pensiun. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah menambah jumlah penyuluh Tenaga Harian Lepas (THL). Namun, THL belum dapat bekerja secara optimal karena (1) tidak semua THL mempunyai latar belakang di bidang pertanian; (2) terbatasnya pelatihan

66

pertanian yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan mereka; (3) pada umumnya usia THL lebih muda daripada petani, sehingga mereka kurang percaya diri dalam melakukan kegiatan penyuluhan; (4) terbatasnya fasilitas THL dalam melaksanakan kunjungan lapang (tidak ada kendaraan dan dana perjalanan). Honor THL dari pemerintah pusat hanya untuk 10 bulan saja, sedangkan kekurangannya (2 bulan) dibebankan kepada pemerintah daerah. Kenyatannya tidak semua pemerintah daerah mampu mengalokasikan anggaran tersebut. Faktor lainnya yang menyebabkan rendahnya kualitas penyuluhan, yaitu sebagai berikut. Pertama, sejak adanya otonomi daerah, kelembagaan penyuluhan yang mewadahi PPL diserahkan kepada masing-masing daerah, sehingga untuk kasus Jawa Barat keberadaan lembaga penyuluhan bervariasi antarkabupaten/ kota yang berdampak pada perbedaan besaran alokasi dana untuk fasilitasi lembaga tersebut. Di beberapa kabupaten/kota kepala daerahnya tidak memiliki pemahaman yang baik tentang peran penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan yang sudah ada terancam dibubarkan dan digabung dengan Dinas Pertanian atau Badan Ketahanan Pangan. Selain itu, alokasi dana program SL-PTT berada di Dinas Pertanian, sedangkan pengawalan dan pendampingan teknologi dilakukan oleh PPL yang berada pada koordinasi lembaga penyuluhan kabupaten. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya implementasi program SL-PTT di lapangan baik dalam hal alokasi dana–anggaran maupun koordinasi antarlembaga. Kedua, sistem pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas PPL terbatas. Di masa lalu, jenjang karir dan jenjang tugas terurut dengan jelas, namun saat ini hal tersebut sudah tidak ada. Jika ada pelatihan untuk PPL dan THL, hanya terfokus pada mekanisme pelaksanaan program termasuk sistem administrasinya. Kalaupun para THL mampu mengakses teknologi melalui media online, namun karena tidak ada fasilitas lahan dan sarana untuk mempraktikkan teknologi, maka tidak mampu memengaruhi petani untuk mengadopsi teknologi yang dianjurkan. Di sisi lain PPL yang ada sudah berumur tua, berdampak pada keengganan untuk melakukan kunjungan ke petani di lapangan. Efektivitas Penyediaan Bantuan Benih Penyediaan bantuan benih pada program SLPTT dinilai masih belum efektif, baik pada pola BLBU (periode 2008−2012) maupun pola subsidi (periode 2013−2014). Lemahnya kinerja


penyediaan benih terlihat dari (1) kualitas benih yang kurang baik; (2) varietas yang didistribusikan tidak sesuai dengan varietas padi yang diinginkan petani; dan (3) penyedia benih tidak dapat menyalurkan benih tepat waktu, apalagi untuk daerah-daerah terpencil; dan banyak kasus musim tanam telah lewat sehingga benih bersubsidi tersebut oleh petani tidak dimanfaatkan. Pada pola subsidi, harga benih yang harus dibayar petani hanya sebesar Rp2.020/kg, sementara harga gabah konsumsi telah mencapai Rp4.000/kg GKP. Disparitas harga ini dikhawatirkan dimanfaatkan petani yang memerlukan uang segera untuk menjual kembali benih tersebut dengan harga gabah konsumsi. Hasil diskusi dengan pimpinan dinas yang membidangi pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyarankan agar petani diberi hak untuk menjalankan usaha penangkaran benih. Kasus di Kabupaten Cianjur, petani sudah terbiasa melakukan penangkaran benih, bahkan mempunyai usaha di bidang perbenihan. Namun, sejak adanya program SL-PTT petani menutup usaha penangkarannya karena tidak ada jaminan pasar untuk hasil produksi benihnya. Dengan gambaran seperti ini, kalau pemerintah mau membantu petani cukup dalam hal sertifikasi benih saja. Petani mengusulkan agar dilakukan identifikasi kebutuhan benih di setiap wilayah dan potensi produksi benih dari penangkar, selanjutnya sisa kebutuhan benih dipenuhi oleh pihak ketiga. Selain memberi bantuan benih, pemerintah juga mengalokasikan anggaran dalam bentuk bantuan lainnya untuk mendukung program SLPTT, yaitu (1) jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES), optimasi lahan, dan cetak sawah; serta (2) biaya rehabilitasi jaringan irigasi. Namun demikian, hasil kajian Rusastra et al. (2011) menyebutkan bahwa kedua jenis bantuan tersebut kurang mampu bersinergi dan terintegrasi dengan program SL-PTT karena sering kali kedua jenis bantuan tersebut tidak diimplementasikan di lokasi pengembangan SL-PTT. Pola Pengusahaan Lahan dan Usia Petani Banyak faktor yang memengaruhi lemahnya adopsi teknologi oleh para petani. Beberapa fakta yang perlu menjadi perhatian berdasarkan diskusi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagian besar petani saat ini bukanlah petani pemilik penggarap melainkan hanya petani penggarap atau penyakap yang tergabung dalam wadah kelompok tani. Apabila teknologi yang dianjurkan dalam program SL-


PTT berdampak pada peningkatan beban dana yang harus dikeluarkan oleh petani penggarap, mereka cenderung tidak mau mengadopsi teknologi tersebut. Misal, dalam hal penerapan cara tanam jajar legowo yang dapat meningkatkan produktivitas padi sebesar 12−22% (Yanti 2015), namun karena waktu dan tenaga yang dikeluarkan petani lebih banyak 1,5 kali dibandingkan cara tanam tegel, maka petani kurang termotivasi untuk mengadopsi cara tanam jajar legowo (Ikhwani et al. 2013). Usia petani yang semakin menua (aging farmer) juga menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Hasil kajian Slameto et al. (2014) menunjukkan bahwa usia muda memengaruhi kemungkinan lebih tinggi dalam efektivitas proses pembelajaran pada program SL-PTT. Permasalahannya ketertarikan para pemuda untuk masuk ke dalam sektor pertanian sangat terbatas. Hal ini dikhawatirkan akan melemahkan sektor pertanian ke depan yang berakibat melemahnya ketahanan pangan. Oleh karena itu, pembinaan generasi muda desa untuk meneruskan usaha pertanian menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Kasus di Kabupaten Cianjur dapat menjadi masukan berharga di mana terdapat Forum Petani Muda Cianjur yang merancang kegiatan pelatihan dan studi banding pertanian di dalam dan luar negeri untuk generasi muda di Cianjur agar mereka tertarik menjadi entepreneur pertanian. Walaupun masih dalam jumlah terbatas, kegiatan ini diharapkan akan mampu menarik pemuda untuk bekerja di sektor pertanian. Dalam jangka panjang pembinaan petani muda harus mendapat perhatian dan dukungan yang baik dari Dinas Kabupaten/ Provinsi, bahkan Kementerian Pertanian. Program-program seperti studi banding, beasiswa pertanian, dan pemberian dana bergulir menjadi program yang diharapkan oleh para petani muda. Selain masalah umur petani dan status petani sebagai petani penggarap, faktor lain yang menjadi penyebab rendahnya adopsi teknologi adalah kurangnya tenaga kerja pada saat tanam. Kasus di Kabupaten Cianjur, dengan berkembangnya industri, maka petani (terutama petani muda) lebih suka bekerja sebagai buruh industri. Kondisi ini mengakibatkan penanaman padi di Cianjur dilakukan dengan sistem borongan oleh buruh wanita. Sulitnya adopsi teknologi jajar legowo juga menyebabkan buruh tanam tersebut tidak mau melakukannya mengingat waktu yang dicurahkan lebih lama dan proses yang lebih rumit daripada sistem tanam biasa.

67

Pelajaran bagi Upaya Peningkatan Produksi Pangan Substansi dari program pembangunan pertanian fokus pada dua hal, yaitu (1) peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas, dan (2) peningkatan pendapatan petani. Cara yang biasa dilakukan dalam mencapai target tersebut ialah melalui pemberdayaan petani. Setelah dilaksanakan kegiatan SL-PTT hingga tahun 2014, pada tahun 2015 kegiatan tersebut dielaborasi menjadi GPPTT. Pelajaran dari SL-PTT dan GP-PTT dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan implementasi program upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan. Sejalan dengan pemerintahan yang baru upaya peningkatan produksi tidak lagi melalui program GP-PTT, tetapi menggunakan program baru yang disebut Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (Upsus Pajale). Dalam Permentan RI Nomor 03/Permentan/OT.140/2/2015 disebutkan bahwa upaya peningkatan produksi pada program Upsus Pajale dilakukan melalui perbaikan sarana irigasi, penyediaan alat dan mesin pertanian, pengadaan sarana produksi pertanian (benih dan pupuk), serta pendampingan dan penyuluhan. Dalam pengembangannya, program ini bahkan bekerja sama dengan Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia dalam proses pendampingan di lapang. Kelemahan-kelemahan dan ketidakkonsistenan dalam implementasi program SLPTT bisa dijadikan pembelajaran dalam memperkuat pelaksanaan Upsus Pajale. Beberapa kelemahan yang dimaksud, seperti (1) tidak berfungsinya LL sebagai tempat uji coba dan adaptasi berbagai komponen teknologi PTT; (2) terbatasnya jumlah peneliti dan penyuluh untuk mengawal dan mendampingi petani dalam mempraktikkan komponen teknologi PTT di lahannya sendiri; (3) program yang masih cenderung didominasi pemerintah pusat (sentralistik); serta (4) kurang mengedepankan partisipasi petani, malah sebaliknya lebih mengedepankan bantuan sebagai stimulan untuk mendorong agar petani mau menerapkan PTT. Upsus Pajale sebaiknya dilakukan melalui perencanaan dan tahapan pelaksanaan yang jelas dan lebih matang, dan digerakkan melalui partisipasi petani dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, pelaku utama dalam menggerakkan dan menerapkan program ini adalah petani yang didorong oleh para penyuluh, bukan seolah-olah pemerintah sebagai pelaksana. Dengan kata lain, jangan terulang

68

lagi petani mau menerapkan teknologi PTT hanya karena ada bantuan, bukan termotivasi setelah membuktikan dan melihat langsung keunggulan-keunggulan teknologi tersebut.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Kesimpulan Implementasi program SL-PTT sejak tahun 2008−2014 belum sesuai dengan konsep PTT yang dirancang sebelumnya. Berbagai aspek turut berkontribusi terhadap belum optimalnya kinerja implementasi program ini, di antaranya: (1) dari aspek perencanaan seperti penentuan kebutuhan teknologi PTT, dan kebutuhan sarana produksi tidak sepenuhnya mengikuti Pedoman Pelaksanaan PTT; (2) tidak berfungsinya LL sebagai tempat uji coba dan adaptasi berbagai komponen teknologi PTT, serta tempat petani melihat dan membuktikan secara langsung praktik-praktik dan keunggulan teknologi; (3) terbatasnya jumlah peneliti dan penyuluh untuk mengawal dan mendampingi petani dalam mempraktikkan komponen teknologi PTT di lahannya sendiri; dan (4) program yang masih cenderung didominasi pemerintah pusat (sentralistik) berdampak negatif terhadap alokasi anggaran dan ketersediaan bantuan benih. Laju pertumbuhan luas panen padi nasional selama 2009−2014 berfluktuasi dengan tren kenaikan sebesar 1,1% per tahun. Sementara itu, dalam kurun waktu tersebut rencana luas areal SL-PTT terus ditingkatkan dengan laju yang sangat tinggi, yaitu 18,3% per tahun. Dari dua fakta ini dapat diketahui bahwa perencanaan luas areal SL-PTT tidak didasarkan dari hasil evaluasi pelaksanaan SLPTT, namun lebih didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan produksi yang tinggi dan ketersediaan anggaran yang besar. Pada akhirnya luas areal SL-PTT mencapai 34% dari total luas panen padi nasional, tetapi ternyata tidak secara signifikan meningkatkan produktivitas dan produksi padi dengan pertumbuhan yang tinggi. Kasus di Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah mendukung pelaksanaan program SLPTT dengan mengalokasikan dana dari APBD di tingkat provinsi yang relatif besar sehingga berdampak terhadap kontribusi produksi padi nasional dengan menduduki peringkat pertama. Namun demikian, implementasi program SL-PTT di wilayah ini masih menghadapi beberapa permasalahan yang harus diatasi untuk program sejenis ke depan.


Implikasi Kebijakan Dalam upaya memperbaiki kinerja SL-PTT guna mendukung tercapainya swasembada beras berkelanjutan, ada beberapa hal yang perlu segera untuk diperbaiki, yaitu (1) perbaikan sistem pelaporan realisasi produksi padi; (2) sosialisasi perlu dilakukan jauh lebih awal sebelum pelaksanaan musim tanam untuk mengurangi bias antara perencanaan dan pelaksanaan; (3) memfungsikan LL secara baik; (4) mendorong mobilisasi penyuluh swadaya, swasta, dan dari perguruan tinggi untuk mengawal dan mendampingi petani dalam menerapkan komponen teknologi PTT spesifik lokasi; (5) menumbuhkan penangkar-penangkar lokal dalam kawasan SL-PTT sebagai upaya penyediaan benih sesuai dengan keinginan petani, dan ini sejalan dengan program Desa Mandiri Benih; (6) membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergi yang lebih baik lagi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaksana di lapangan; serta (7) sejalan dengan peningkatan produksi, maka aspek pengolahan, pemasaran, kelembagaan kelompok tani juga perlu dibangun dan diperbaiki agar petani dapat memperoleh manfaat yang lebih banyak dengan hadirnya program SL-PTT ini. Berdasarkan beberapa hal tersebut, disarankan perlu ada peningkatan pembinaan penyuluh dan penyediaan prasarana penyuluhan dari pemerintah pusat. Peningkatan pembinaan penyuluhan dalam bentuk (1) melakukan rekrutmen terhadap penyuluh baru yang berstatus PNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga penyuluh; (2) pelatihan melalui paket kurikulum menurut jenjang karir penyuluh perlu dihidupkan kembali, secara khusus perlu ada pelatihan pengantar ilmu pertanian dan penyuluhan; dan (3) terkait pembinaan mental, disarankan penyuluh senior mengajak penyuluh junior pada saat melakukan penyuluhan sehingga terjadi transfer ilmu, wawasan, dan teknis pelaksanaan penyuluhan langsung di lapangan. Sementara itu, peningkatan prasarana penyuluhan dapat dilakukan dalam bentuk (1) peningkatan fasilitas kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), (2) penyediaan alat peraga penyuluhan, dan (3) penyediaan alat komunikasi penyuluhan.

UCAPAN TERIMA KASIH Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr. Nyak Ilham yang telah memberikan banyak masukan dalam penulisan naskah ini.


DAFTAR PUSTAKA

Jakarta (ID): Pangan.

Direktorat

Jenderal

69

Tanaman

Ali M, Haider MS. 2012. An analysis of Farmer Field School as a potential source of advanced technology dissemination among the farmers of District Faisalabad, Pakistan. OIDA IJSD. 03(01):65-70.

Ditjen Tanaman Pangan. 2012. Ralat Pedoman teknis Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) padi dan jagung tahun 2012. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

[Balitbangtan] Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2007. Petunjuk teknis lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi sawah irigasi. Jakarta (ID): Departemen Pertanian.

Ditjen Tanaman Pangan. 2013. Pedoman teknis Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) padi dan jagung tahun 2013. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

[Balitbangtan] Pertanian. Lapangan PTT) padi Pertanian.

Badan Penelitian dan Pengembangan 2008. Panduan pelaksanaan Sekolah Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLtahun 2008. Jakarta (ID): Departemen

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Statistik Indonesia 2010. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. Statistik Indonesia 2011. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2012. Statistik Indonesia 2012. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Statistik Indonesia 2013. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. Statistik Indonesia 2014. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Statistik Indonesia 2015. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik. Bananiek S, Abidin Z. 2013. Faktor-faktor sosial ekonomi yang memengaruhi adopsi teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu padi sawah di Sulawesi Tenggara. JPPTP. 16(2):111-121. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. 2014. Laporan tahunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat 2013. Bandung (ID): Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Ditjen Tanaman Pangan. 2009. Pedoman pelaksanaan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) padi, jagung, dan kedelai tahun 2009. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Ditjen Tanaman Pangan. 2014. Pedoman teknis Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) padi dan jagung tahun 2014. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Erythrina R, Indrasti, Muharam A. 2013. Kajian sifat inovasi komponen teknologi untuk menentukan pola diseminasi Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Sawah. JPPTP. 16(1):45-55. Ikhwani, Pratiwi GR, Paturrohman E, Makarim AK. 2013. Peningkatan Produktivitas padi melalui penerapan jarak tanam jajar legowo. Iptek Tanaman Pangan. 8(2):72-79. Jaliel A, Sadono D. 2013. Tingkat partisipasi dan keberdayaan petani alumni program SL-PTT (kasus Desa Gresik Wetan Kabupaten Cirebon). J Penyuluhan. 9(2):99-108. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011–2025. Jakarta (ID): Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Muchtar K, Purnaningsih N, Susanto D. 2014. Komunikasi partisipatif pada Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT). J Komunikasi Pembangunan. 12(2):1-14. Nurhayati. 2011. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas komunikasi di dalam Sekolah Lapang Padi: kasus di Kelurahan Cikarawang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor [Tesis]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor.

Ditjen Tanaman Pangan. 2010. Pedoman pelaksanaan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah tahun 2010. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

[Permentan RI] Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/OT.140/2/2015 tentang pedoman upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai melalui program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya tahun anggaran 2015. 2015. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.

Ditjen Tanaman Pangan. 2011. Pedoman pelaksanaan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) padi, jagung, dan kedelai tahun 2011. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Pusat Penyuluhan Pertanian. 2012. Pedoman pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian dalam mendukung P2BN di lokasi SL-PTT dan demfarm SL-agribisnis padi. Jakarta (ID): Pusat Penyuluhan Pertanian.

Ditjen Tanaman Pangan. 2012. Pedoman teknis Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) padi dan jagung tahun 2012.

Rusastra IW, Sudana W, Sumarno, Zaini Z, Kariyasa K, Baehaki. 2011. Evaluasi kebijakan dan politik anggaran SL-PTT tanaman pangan. Bogor (ID):


70

Pusat Peneltian dan Pengembangan Tanaman Pangan.

Pengelolaan Tanaman Terpadu padi sawah oleh komunitas petani di Lampung. JAE. 32(1):35-55.

Rusmono M. 2012 Juni. Mewujudkan surplus 10 juta ton beras tahun 2014. Majalah Ekstensia 5.

Supriadi H, Rusastra IW, Ashari. 2012. Analisis kebijakan dan program SL-PTT menunjang peningkatan produksi padi nasional. Laporan Akhir. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Sembiring H, Hakim L, Nyoman IW, Zaini Z. Evaluasi adopsi pengelolaan tanaman terpadu dalam Sekolah Lapang pada program Nasional Peningkatan Produksi Tanaman Pangan. 2012. Prosiding Seminar Nasional; Medan, Indonesia. Jakarta (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Slameto F, Haryadi T, Subejo. 2014. Efektivitas proses pembelajaran Sekolah Lapang

Yanti IN. 2015. Upaya peningkatan produksi padi sawah (Oryza sativa L.) varietas IR 64 melalui sistem tanam jajar legowo 4:1 di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Laporan Akhir. Payakumbuh (ID): Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.

71


Lampiran 1. Sasaran luas areal program SL-PTT setiap provinsi di Indonesia, 2009–2014 Rencana luas areal program SL-PTT (ha) Provinsi

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Rata-rata proporsi (%)

Aceh

73.050

87.300

105.800

172.125

235.000

250.000

4,40

Sumatera Utara

95.390

115.040

149.625

153.525

228.000

224.000

4,82

Sumatera Barat

70.000

93.150

97.500

110.000

138.000

139.000

3,31

Riau

35.000

48.000

44.225

59.500

94.000

84.000

1,80

Jambi

45.000

41.000

64.500

72.500

94.000

94.000

2,06

106.000

124.850

136.000

178.750

274.000

277.000

5,37

Bengkulu

33.000

34.500

45.675

57.500

71.000

71.000

1,57

Lampung

Sumatera Selatan

88.000

110.000

143.200

173.500

203.000

210.000

4,64

Bangka Belitung

3.000

3.000

6.450

4.900

7.000

8.000

0,16

Kepulauan Riau

100

-

-

-

-

-

-

DKI Jakarta

-

-

-

-

-

-

-

Jawa Barat

200.500

220.800

201.550

267.900

439.000

459.000

8,86

Jawa Tengah

173.360

203.010

220.070

253.125

386.000

386.000

8,10

DI Yogyakarta

75.750

88.650

89.500

56.460

89.000

89.000

2,66

Jawa Timur

155.200

254.125

279.600

305.500

463.600

470.000

9,49

Banten

80.000

72.450

95.205

171.850

181.800

184.000

3,86

Kalimantan Barat

87.500

107.250

122.000

121.000

158.000

158.000

3,89

Kalimantan Tengah

47.000

63.500

56.400

70.000

74.000

61.000

1,97

Kalimantan Selatan

93.000

102.200

104.975

163.000

177.800

177.800

4,15

Kalimantan Timur

45.000

56.200

61.350

48.625

56.000

54.000

1,74

Sulawesi Utara

46.100

59.900

60.450

63.375

70.500

70.500

1,95

Sulawesi Tengah

53.000

63.000

68.250

80.000

117.000

116.000

2,49

Sulawesi Selatan

125.500

173.000

195.175

307.725

440.000

431.000

7,99

Sulawesi Tenggara

46.000

51.000

65.625

89.600

86.000

86.000

2,17

Gorontalo

24.600

33.700

31.800

34.400

33.900

39.900

1,05

Sulawesi Barat

33.000

37.850

46.225

64.525

71.000

73.000

1,63

Bali

40.000

39.950

42.000

35.000

34.000

15.000

1,19

Nusa Tenggara Barat

80.000

97.550

105.450

157.500

215.000

215.000

4,25

Nusa Tenggara Timur

53.000

74.750

91.105

84.665

131.000

131.000

2,83

Maluku

12.000

14.350

15.150

14.000

16.800

16.900

0,47

Papua

17.550

15.375

18.300

11.000

21.600

22.350

0,57

9.000

7.500

10.200

10.350

13.300

13.300

0,33

Maluku Utara Papua Barat Indonesia

5.400

7.050

5.625

8.750

5.700

6.250

0,21

2.051.000

2.500.000

2.778.980

3.400.650

4.625.000

4.632.000

100



72

Lampiran 2. Pertumbuhan sasaran luas areal program SL-PTT setiap provinsi di Indonesia, 2009– 2014 Provinsi

Pertumbuhan rencana luas areal program SL-PTT (%) 2009–2010

2010–2011

2011–2012

2012–2013

Aceh

19,51

21,19

62,69

36,53

6,38

29,26

Sumatera Utara

20,60

30,06

2,61

48,51

-1,75

20,01

Sumatera Barat

33,07

4,67

12,82

25,45

0,72

15,35

Riau

37,14

-7,86

34,54

57,98

-10,64

22,23

Jambi

-8,89

57,32

12,40

29,66

-

18,10

Sumatera Selatan

17,78

8,93

31,43

53,29

1,09

22,51

Bengkulu

4,55

32,39

25,89

23,48

-

17,26

Lampung

25,00

30,18

21,16

17,00

3,45

19,36

Bangka Belitung

-

115,00

-24,03

42,86

14,29

29,62

Kepulauan Riau

-100,00

-

-

-

-

-

DKI Jakarta

-

-

-

-

-

-

Jawa Barat

10,12

-8,72

32,92

63,87

4,56

20,55

Jawa Tengah

17,10

8,40

15,02

52,49

-

18,60

DI Yogyakarta

17,03

0,96

-36,92

57,63

-

7,74

Jawa Timur

63,74

10,02

9,26

51,75

1,38

27,23

Banten

-9,44

31,41

80,51

5,79

1,21

21,90

Kalimantan Barat

22,57

13,75

-0,82

30,58

-

13,22

Kalimantan Tengah

35,11

-11,18

24,11

5,71

-17,57

7,24

Kalimantan Selatan

2013–2014

Rata-rata

9,89

2,72

55,28

9,08

-

15,39

Kalimantan Timur

24,89

9,16

-20,74

15,17

-3,57

4,98

Sulawesi Utara

29,93

0,92

4,84

11,24

-

9,39

Sulawesi Tengah

18,87

8,33

17,22

46,25

-0,85

17,96

Sulawesi Selatan

37,85

12,82

57,67

42,98

-2,05

29,85

Sulawesi Tenggara

10,87

28,68

36,53

-4,02

-

14,41

Gorontalo

36,99

-5,64

8,18

-1,45

17,70

11,16

Sulawesi Barat

14,70

22,13

39,59

10,03

2,82

17,85

Bali

-0,13

5,13

-16,67

-2,86

-55,88

-14,08

Nusa Tenggara Barat

21,94

8,10

49,36

36,51

-

23,18

Nusa Tenggara Timur

41,04

21,88

-7,07

54,73

-

22,12

Maluku

19,58

5,57

-7,59

20,00

0,60

7,63

Papua

-12,39

19,02

-39,89

96,36

3,47

13,32

Maluku Utara

-16,67

36,00

1,47

28,50

-

9,86

Papua Barat

30,56

-20,21

55,56

-34,86

9,65

8,14

Indonesia

21,89

11,16

22,37

36,00

0,15

18,32

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan (2009–2014), diolah

RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SEKOLAH LAPANG PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU PADI

Recommend Documents