RAKERKESNAS 2015 REGIONAL TIMUR
Makassar, 11 Maret 2015
Penanggungjawab
: Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Ketua Sidang
: Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku
Sekretaris Sidang
: Direktur RSUD Kota Kendari
Peserta Pusat
: 1. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar 2. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 3. Sekretariat Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 4. Dit. P2B2, Ditjen PP dan PL 5. Dit. PPTM, Ditjen PP dan PL 6. Dit. Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Binfar Alkes 7. Pusdiklatnakes, Badan PPSDM 8. BPJS Kesehatan
DINKES PROV/KAB/KOTA
RSUD PROV/KAB/KOTA
UPT VERTIKAL
1. Kab. Soppeng
13. Kab. Supiori
1. RSUD Soppeng
1. BBPK Makassar
2. Kab. Polewali Mandar
14. Kab. Yahukimo
2. RS Khusus Daerah Makassar
2. Balai Litbang P2B2 Donggala
3. Kab. Mamasa
15. Kab. Membramo Raya
3. RSUD Arifin Numang Sidrap
4. Prov. Sulawesi Tengah
16. Kab. Intan Jaya
4. RSUD Selayar
5. Kota Palu
17. Kab. Yalimo
5. RSU Tolitoli
6. Kota Bau-bau
18. Kab. Manokwari
6. RSUD Talaud
7. Kota Kendari
19. Kota Sorong
7. RSUD Kab. Pohuwato
8. Kep. Talaud
20. Prov. Papua Barat
8. RSUD Zainal U.S Gor. Utara
9. Kab. Pohuwato
21. Prov. Sulawesi Tengah
9. RSU Bula
10. Kab. Seram Bagian Timur 22. Prov. Gorontalo
10. RSU PP Magreti
11. Kota Tual
23. Prov. Maluku
11. RSUD Supiori
12. Kab. Sarmi
24. Kab. Minahasa Utara
12. RS Bergerak Memberamo Raya 13. RSUD Dekai (Yahukimo) 14. RSUD Sarmi 15. RSU Prov. Sulawesi Tenggara
THEMA
“Pembangunan Kesehatan dari Pinggir ke Tengah Dalam Pemantapan Program Indonesia Sehat Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat ”
TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN: Meningkatnya status kesehatan masyarakat serta meningkatnya responsivenes dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.
UNTUK
MENCAPAI TUJUAN:
Penguatan
Pelayanan Kesehatan Primer
Keberlanjutan
Intervensi
pelayanan
berbasis resiko kesehatan
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Roadmap / Strategi Penguatan Pelayanan Primer 2015-2019
Tenaga Kesehatan
Sarana dan Prasarana
Alat Kesehatan
Obat-obatan
Sistem Pencatatan dan Pelaporan
Akreditasi FKTP
Manajemen Puskesmas
Pembinaan dan Pengawasan
RENCANA AKSI 2015 NO
ISU/MASALAH
SOLUSI KAB/KOTA
1.
TENAGA KESEHATAN a. Keterbatasan tenaga Pemenuhan dan kesehatan di distribusi tenaga DTPK/DBK kesehatan
Menunda moratorium CPNS khusus tenaga kesehatan
Pemetaan tenaga kesehatan dan redistribusi sesuai kompetensi
WAKTU PELAKS.
PROVINSI
WAKTU PELAKS.
April’15
Menyiapkan analisa Maret-Mei Mengusulkan formasi April-Juni jabatan dan analisis ’15 tenaga kesehatan ‘15 beban kerja Kab/Kota dan Provinsi Kab/Kota ke Kemenkes (berdasarkan dokumen deskripsi tenaga kesehatan) Memprioritaskan pada putra daerah utk diangkat menjadi PTT
PUSAT Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang dikoordinasikan dengan K/L terkait - Mengusulkan & mengkoordinasikan penundaan moratorium CPNS khusus tenaga kesehatan dgn K/L terkait - Regulasi dr KemenPAN yg mewajibkan formasi CPNS mendapatkan rekomendasi Kemenkes dgn menggunakan data deskripsi nakes
RENCANA AKSI 2015 NO
ISU/MASALAH
SOLUSI KAB/KOTA
1.
WAKTU PELAKS.
PROVINSI
WAKTU PELAKS.
PUSAT
TENAGA KESEHATAN a.
Keterbatasan tenaga kesehatan di DTPK/DBK
PP No. 56/2012 diperpanjang dan diberlakukan bagi semua tenaga kesehatan di DTPK
Penetapan DTPK dengan SK Bupati/Walikota
2015
Memfasilitasi
Mengusulkan perpanjangan pelaksanaan PP No. 56/2012 dan pemberlakuan bagi semua tenaga kesehatan di DTPK, ke K/L terkait
Program Nusantara Sehat
Mengupayakan insentif dan akomodasi
2015 Memfasilitasi (menyesuai penempatan kan)
2015 Memfasilitasi pemberian (menyesu insentif daerah dengan K/L aikan) terkait
RENCANA AKSI 2015 NO
ISU/MASALAH
SOLUSI
KAB/KOTA
WAKTU PELAKS.
PROVINSI
WAKTU PELAKS.
PUSAT
b.Tingkat kelulusan sebagai CPNS tenaga kesehatan (dokter) sangat rendah
Kelulusan ujian materi seleksi (MKDU) tidak menjadi persyaratan utama utk seleksi penempatan di DTPK
Koordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan Kemendagri
c. Masih rendahnya anggaran utk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di puskesmas, mis. diklat gadar
Penambahan anggaran melalui menu DAK utk peningkatan kapasitas SDM di puskesmas
Melakukan pemetaan Maret’15 Mengusulkan April’15 Menyiapkan modul jenis pelatihan penambahan menu pelatihan berdasarkan DAK disesuaikan kompetensi dengan kebutuhan Menetapkan menu DAK Menganggarkan dana Maret’15 daerah sesuai usulan daerah, dan pelatihan / menyusun juknis DAK peningkatan kompetensi melalui APBD/DAK
Magang di RS
Menyusun perencanaan 2016 anggaran dana magang di RS melalui APBD 2016 (3 bulan)
Menyiapkan beasiswa daerah
Menyusun perencanaan Juli 2015 anggaran beasiswa melalui APBD 2016
RENCANA AKSI 2015 NO
ISU/MASALAH
SOLUSI KAB/KOTA
d.
Kurangnya integritas tenaga kesehatan di lapangan
Pembinaan wawasan kebangsaan (pengetahuan, sikap, & prilaku) tenaga kesehatan selama pendidikan
WAKTU PELAKS.
PROVINSI
WAKTU PELAKS.
PUSAT Bersama K/L terkait, membuat regulasi ttg penguatan wawasan kebangsaan bagi nakes, selama pendidikan dan sebelum penempatan
RENCANA AKSI 2015 NO 2
ISU/MASALAH
SOLUSI
KAB/KOTA
WAKTU PELAKS.
PROVINSI
WAKTU PELAKS.
PUSAT
SARANA & PRASARANA a.
Pengadaan meubelair menjadi DAK/TP
Penambahan menu tidak meubelair pada menu DAK/TP
Menyampaikan Maret ‘15 usulan kebutuhan/ menu DAK/TP
Memfasilitasi & memverifikasi usulan tambahan menu DAK ke Pusat
April ‘15
Menetapkan menu DAK sesuai kebutuhan daerah
b.
Listrik tidak tersedia dlm kapasitas yg memadai dan merata di DTPK
Pemenuhan listrik dengan penambahan daya, penyediaan genset, solar cell.
Penambahan daya, Pemeliharaan sarana listrik
Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan melalui Bantuan Keuangan Khusus Fasilitasi dan verifikasi
2015
Menetapkan menu DAK sesuai kebutuhan
c.
Keterbatasan jumlah ambulance/ pusling/sarana transportasi lainnya
Pengadaan ambulance, Penyusunan puskesmas keliling spesifikasi (darat & laut), sarana transportasi lainnya sesuai kondisi wilayah
April’15
Pengadaan sesuai kebutuhan dan spesifikasi
2015
Maret‘15
RENCANA AKSI 2015 NO 3
4
ISU/MASALAH
SOLUSI
KAB/KOTA
WAKTU PELAKS.
PROVINSI
WAKTU PELAKS.
PUSAT
ALAT KESEHATAN
a.
Alkes di puskesmas Membangun sistem ‘termutasi’ bersama pemantauan aset di mutasi petugasnya puskesmas
b.
Sensitivitas alkes berkurang, spesifikasi alkes tidak sesuai peruntukan
-Kalibrasi alkes berkala (kerjasama dengan BPFK terdekat & RS rujukan regional) -Rekrutmen tenaga ATEM utk pemeliharaan alkes
-Melakukan pemantauan & pencatatan aset scr berkala -Menggunakan aplikasi sarpras alkes (ASPAK) -Pengusulan anggaran kalibrasi pada APBD 2016 -Rencana rekrut tenaga ATEM
2015
Melakukan monev ttg pencatatan aset, pemantauan dan pembinaan pelaksanaan ASPAK
Juni’15
Mengusulkan pembentukan BPFK di setiap Provinsi (rekomendasi)
2015
Pembentukan BPFK di setiap provinsi
OBAT-OBATAN a.
Sulitnya akses internet sehingga menghambat epurchasing (pengadaan obat)
-Penyediaan jaringan internet -Pengadaan obat secara manual
Bila tidak ada akses internet, melakukan pengadaan secara manual
2015
b.
Penyedia obat tidak Pemberian sanksi secara melayani pemesanan konsisten oleh LKPP
Melaporkan ke LKPP cc. Kemenkes (c.q. Binfar Alkes) bila tidak dilayani
2015
Bekerja sama dgn K/L terkait utk memenuhi akses internet
Melaporkan ke LKPP cc. Kemenkes (c.q. Binfar Alkes) bila tidak dilayani
2015
Menindaklanjuti laporan daerah
RENCANA AKSI 2015 NO 5.
6.
ISU/MASALAH
KAB/KOTA
WAKTU PELAKS.
PROVINSI
WAKTU PELAKS.
PUSAT
SISTEM PENCATATAN & PELAPORAN a.
Belum optimalnya Optimalisasi penerapan penerapan SIMPUS / SIMPUS/SIK SIK
a.
Validitas data kurang Validasi data secara akurat dengan komputerisasi
Merencanakan penyediaan perangkat keras melalui APBD 2016 Verifikasi data, monitoring dan evaluasi, penyiapan SDM
Juni’15
Merencanakan penyediaan perangkat keras melalui APBD 2016 Pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi
Juni’15
Menyiapkan dan pemeliharaan perangkat lunak
2015
Penetapan rumus sasaran untuk masing-masing program
Menyiapkan dana (APBDP) untuk pelaksanaan sosialisasi
Juli’15
Melaksanakan sosialisasi dengan menggunakan dana APBDP, melalui Rakerkesda
2015, sesuai jadwal Rakerkesd a
Menganggarkan sosialisasi dalam dana Dekon (menu wajib)
Perencanaan anggaran pelatihan (APBD 2016)
Juni’15
Pelaksanaan workshop Manajemen Puskesmas menggunakan dana Dekon
2015
Penyiapan modul pelatihan pemantapan manajemen Puskesmas
2015
AKREDITASI FKTP a.
7.
SOLUSI
Sosialisasi Akreditasi Sosialisasi Akreditasi FKTP belum FKTP secara dilaksanakan secara menyeluruh menyeluruh
MANAJEMEN PUSKESMAS a.
Masih rendahnya kemampuan manajerial Kepala Puskesmas
Pelatihan Pemantapan Manajemen Puskesmas dan pelatihan kepemimpinan
RENCANA AKSI 2015 NO 8.
ISU/MASALAH
SOLUSI
KAB/KOTA
WAKTU PELAKS.
PROVINSI
WAKTU PELAKS.
PUSAT
PEMBINAAN & PENGAWASAN
a.
Belum semua Pelaksanaan Rapat Kab/Kota memahami Kerja Pelayanan Dasar dengan baik secara rutin penguatan pelayanan primer
b.
Belum optimalnya pembinaan dari Provinsi utk Kab/Kota yang terpencil (mis. berada di pegunungan)
Pembinaan dijadikan tolok ukur kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
- Penyediaan dana di Dit BUKD untuk menyelenggarakan Rakontek Pelayanan Dasar - Penyediaan buku2/pedoman penguatan pelayanan primer Pelaksanaan pembinaan
2015
RENCANA AKSI 2015 NO 9 a
b
ISU/MASALAH
SOLUSI
KAB/KOTA
WAKTU PELAKS.
PROVINSI
WAKTU PELAKS.
PUSAT
ROADMAP PENGUATAN YANKES PRIMER Belum tersosialisasinya: Sosialisasi peraturan- Permenkes No. peraturan tersebut 75/2014 (Puskesmas) - Permenkes No. 5/2014 (Standar Pelayanan Medik di Puskesmas), - Perpres No. 4/2015 (Pengadaan Barang dan Jasa
Sosialisasi tingkat Kab./Kota
2015
Sosialisasi tingkat Provinsi melibatkan LS terkait
2015
Menyusun peraturan Bupati/Walikota
2015
Menyusun peraturan Gubernur
2015
Keterbatasan tenaga Pengangkatan dokter kesehatan di DTPK/DBK spesialis, dokter umum dan tenaga kesehatan tertentu melalui INPRES/PTT
Menyiapkan anggaran penugasan dan penarikan ke dan dari Puskesmas, insentif serta akomodasi
2015
Menyiapkan anggaran penempatan dan pemulangan ke dan dari Kab/Kota
2015
Peninjauan kembali PP No. 51/2009), agar mewajibkan apoteker di Puskesmas
Mengusulkan 2015 apoteker sbg nakes strategis
Sosialisasi tingkat Pusat dengan Kementerian terkait
Pengangkatan dokter spesialis, dokter umum dan tenaga kesehatan tertentu melalui INPRES/PTT
Mengusulkan perubahan PP No. 51/2009 agar apoteker wajib ada di puskesmas (diharapkan dilaksanakan di 2016)
RENCANA AKSI 2015 NO c
ISU/MASALAH Terbatasnya koneksi internet di beberapa Kab/Kota di kawasan timur, shg kesulitan mendapatkan NSPK terbaru
SOLUSI Setiap NSPK diberikan dalam bentuk cetak sesuai kebutuhan
KAB/KOTA Menyusun kebutuhan cetakan NSPK (roadmap)
WAKTU PELAKS.
PROVINSI
WAKTU PELAKS.
PUSAT Mencetak NSPK sesuai kebutuhan & mengirim sampai ke Puskesmas
RANGKUMAN :
Pemberi pelayanan kesehatan dasar merupakan ujung tombak Pembangunan kesehatan Nasional, untuk mewujudkan Masyarakat Sehat Mandiri dan berkeadilan
Penguatan/perubahan operasional yang mendasar di awali oleh pemimpin yang berkomitmen dan berwawasan kesehatan
Mengutamakan Program Preventif, dan Promotif
Berpedoman pada konsep kewilayahan sehingga pola kegiatan pelayanan akan lebih proaktif
Berorientasi pada upaya mencegah, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif dan berperan aktif (pemerintah ikut berpartisipasi) agar terhindar dari segala sesuatu yang membahayakan kesehatannya.
“SEHAT ADALAH HARTAKU, YANG HARUS KUJAGA DAN KUPELIHARA”
Terima kasih
19
