Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si. Qua Vadis…
49
.
QUA VADIS PEMBERLAKUAN PKPU NOMOR 7 TAHUN 2015 DAN PKPU NOMOR 5 TAHUN 2015 TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH MASYARAKAT DALAM PILKADA 2015 DI PROVINSI BALI Oleh : Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
Abstract Changes to the substance of the legislation are followed the regulatory changes in the underlying consequences. Likewise, changes election law, which gave birth to more technical arrangement of elections in 2015, especially on the campaign Unison. Efforts pairs of candidates in the campaign for voters was allegedly bound by very strict rules. On the other side of the KPU as election organizers also sought over resources and efforts through socialization, voter education and to increase voter participation. Hopes implementation of elections Unison 2015 to realize realize the election of regional heads who have the competence, integrity and capability as well as meet the elements of acceptability has not been followed by public participation optimally. Keywords : Election, Campaign, Socialization, Public Participation. Abstrak Perubahan substansi peraturan perundang-undangan yang diikuti dengan perubahan peraturan di bawahnya membawa konsekuensi. Demikian juga dengan perubahan yang terjadi Undang-undang Pilkada, yang melahirkan pengaturan lebih teknis pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 khususnya pada kampanye. Upaya pasangan calon dalam kampanye untuk meraih suara pemilih disinyalir terbelenggu oleh aturan yang sangat ketat. Pada sisi lain KPU sebagai penyelenggara Pemilu juga berupaya sekuat daya dan upaya melalui sosialisasi, pendidikan pemilih dan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Harapan dilaksanakannya Pilkada Serentak 2015 untuk mewujudkan mewujudkan keterpilihan kepala daerah yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas belum diikuti dengan partisipasi masyarakat secara optimal. Kata Kunci : Pilkada, Kampanye, Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat.
A. PENDAHULUAN Sebagai salah satu produk hukum nasional yang kelahirannya menjadi salah satu penanda kemajuan pembangunan di
bidang
hukum,
penerbitan
peraturan
perundang-undangan termasuk UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 juga mengalami
perjalanan
panjang
dan
berliku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si. Qua Vadis…
50
.
2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Pilkada
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
sebelumnya memang tidak tampak pada
Penetapan
Peraturan
Pilkada serentak yang diikuti oleh 269
Pengganti
Undang-Undang
Pemerintah
Pemilu-pemilu
1
Kabupaten/Kota dan 6 Provinsi seluruh
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Indonesia ini. Pemilu Presiden (Pilpres)
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
yang diramaikan oleh tingkat kompetisi
Undang mengatur berbagai hal piranti
yang tinggi di antara dua pasangan calon,
ketentuan yang menjadi pedoman bagi
sementara dalam penyelenggaraan Pemilu
Penyelenggara
Legislatif (Pileg) yang semarak dengan
Pemilu
Nmor
seperti
dalam
rangka
mewujudkan keterpilihan Gubernur dan
pemasangan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
(APK) mulai dari baliho, spanduk, iklan
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali
di media cetak dan elektronik yang
Kota
dipasang
yang
memiliki
kompetensi,
Alat
oleh
Peraga
para
Kampanye
calon
anggota
integritas, dan kapabilitas serta memenuhi
legistatif, semua keramaian itu memang
unsur akseptabilitas. Secara umum UU
tidak tampak pada Pilkada Serentak ini.
No. 8 Tahun
juga mengatur
Tetapi justru kelancaran Pilkada Serentak
teknis
2015 ini menjadi pertanyaan berbagai
2015
ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Pilkada seperti metode
kalangan,
kampanye, dana kampanye, larangan yang
mempertanyakan
harus diperhatikan dalam kampanye, cuti
pasangan calon dalam menjadi peserta
bagi
Pilkada 2015 ini terlebih yang bertarung
pejabat
pelaksanaan
yang
terlibat
kampanye
dan
dalam lainnya.
sebagian
melawan
masyarakat
keseriusan
petahana.
para
Masyarakat
Berdasarkan fungsi regulator dan hirarkhi
mencermati dan menyoroti sepak terjang
kewenangan yang dimilikinya KPURI
paslon,
kemudian merumuskan peraturan teknis
dalam
yang lebih detail dengan menerbitkan
tampaknya tidak menggunakan masa
Peraturan
Komisi
Pemilihan
kampanye
(PKPU),
termasuk
untuk
Umum kegiatan
kampanye dalam Pilkada serentak ini.
terutama pelaksanaan dengan
terkait
aktivitasnya
kampanye baik
dan
yang penuh
antusiasme. Padahal kampanye sendiri adalah periode yang diberikan oleh panitia
Pada penghujung tahun 2015 ini
pemilu (baca : di Indonesia KPU) kepada
bangsa Indonesia patut berbangga telah
semua kontestan, baik partai politik atau
berhasil mewujudkan Pilkada Serentak
perorangan, untuk memaparkan program-
dengan tertib, aman, lancar dan damai.
program kerja dan mempengaruhi opini
Euforia dan gegap gempita pelaksanaan
publik sekaligus memobilisasi masyarakat
Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si. Qua Vadis…
51
.
agar memberikan suara kepada mereka
juga pada Pilkada sebelumnya. Fenomena
sewaktu pecoblosan1. Sementara Norris
ini terjadi hampir disemua daerah di
menyoroti kampanye politik sebagai suatu
Indonesia, pada enam kabupaten/kota di
proses komunikasi politik, dimana partai
Provinsi
politik atau kontestan individu berusaha
Tabanan, Jembrana, Bangli, Karangasem)
mengkomunikasikan
atau
yang menyelenggarakan pemilihan Bupati
program kerja yang mereka tawarkan.
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Mencermati pendapat Lilleker dan Norris
Wakil
tersebut, sesungguhnya masa kampanye
partisipasi pemilih juga menjadi sorotan
adalah
harus
berbagai pihak. Target capaian partisipasi
dimanfaatkan oleh pasangan calon untuk
memilih masyarakat yang ditargetkan
mendekatkan diri dengan masyarakat
secara nasional sebesar 77,5% tidak dapat
calon pemilih, kesempatan untuk meraih
terpenuhi. Sorotan masyarakat tentu tidak
simpati,
saja tertuju pada kurangnya keaktifan
ideology
kesempatan
yang
memberikan
kesan
(image)
Bali
Wali
(Denpasar,
Kota
penurunan
pasangan
persepsi positif, meyakinkan, membujuk
kampanye, tetapi juga mempertanyakan
dan
akan
kinerja dan peraturan yang dikeluarkan
program kerja yang mereka tawarkan
oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini
untuk masa lima tahun ke depan.
KPU
masyarakat
(Komisi
dalam
angka
positif, mempengaruhi dan memberikan mengingatkan
calon
Badung,
Pemilihan
melakukan
Umum).
Berdasarkan pengamatan peneliti,
Berbagai kalangan mensinyalir bahwa
selama masa kampanye yang berlangsung
Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 yang
dalam kurun waktu cukup panjang yaitu 3
mengatur tentang Kampanye Pemilihan
(tiga) bulan euphoria kampanye memang
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
tidaklah tampak. Para kontestan seolah
dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan
enggan
metode-metode
Wakil Wali Kota telah membelenggu dan
kampanye yang telah dipersiapkan, diatur,
membatasi ruang gerak pasangan calon
dan difasilitasi KPU. Pilkada serentak
dalam berkampanye. Sementara itu di lain
2015 ini juga diwarnai dengan penurunan
pihak KPU secara terus-menerus dan
angka partisipasi memilih masyarakat,
bekerja
jika
angka
dengan berpedoman pada PKPU No.5
partisipasi saat Pileg dan Pilpres bahkan
Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan
memanfaatkan
dibandingkan
dengan
keras
melakukan
sosialisasi
Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan 1
Firmanzah, Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas, Penerbit Obor Indonesia, 2012, Jakarta, hal. 271.
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si. Qua Vadis…
52
.
dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan
dan benar. Upaya tersebut tidak saja
Wakil Wali Kota.
dilakukan saat tahapan Pemilu, tetapi juga
Secara umum dapat dinyatakan
dilakukan secara berkelanjutan melalui
bahwa peraturan KPU tersebut disusun
pendidikan pemilih melalui kerjasama
dengan tujuan mulia, untuk mencegah
dengan
terjadinya konflik antar pasangan calon
dinyatakan bahwa upaya meningkatkan
sebagai
efisiensi
partisipasi masyarakat sesungguhnya telah
penggunaan anggaran, mempertahankan
dilakukan oleh peserta pemilu, dan juga
estetika keindahan wilayah. Mengingat
oleh KPU sebagai Penyelenggara Pemilu.
pada
alat
Tetapi harapan tersebut belum dapat
peraga kampanye yang terpasang pada
dicapai secara optimal dalam Pilkada
masa
merusak
Tahun 2015 ini. Hal inilah yang menjadi
baliho,
latar belakang penulis untuk mengupas
peserta
pemilu,
pemilu-pemilu kampanye
estetika
sebelumnya
dipandang
kewilayahan,
banyak
stakeholder.
mencermati
Maka
spanduk, billboard terpasang hampir di
dan
semua sudut wilayah, bahkan sampai
pemberlakuan PKPU No.5 dan PKPU
terpasang di pohon-pohon perindang,
No.7 Tahun 2015 terhadap partisipasi
ditempel pada semua dinding bangunan,
pemilih
dan juga pada rambu-rambu lalu lintas,
cukup tinggi.
yang
lebih
dapat
mengalami
lanjut
penurunan
tanpa peduli apakah tempat pemasangan itu fasilitas umum, milik pribadi bahkan juga
terpasang
pada
B. PEMBAHASAN
tempat-tempat
ibadah. Menariknya justru pada kondisi seperti di ataslah kemeriahan dan suasana
1.
Kiprah KPU dalam Sosialilasi dan Partisipasi Masyarakat
pesta demokrasi dari Pemilu itu sangat
Berbagai upaya dilakukan oleh
dirasakan warga, yang juga menambah
KPU dalam menyukseskan Pilkada 2015
antusiasme
sesuai dengan jenjang hirarkhinya, hal ini
masyarakat
dalam
tidak terlepas dari amanah Undang-
menggunakan hak pilihnya. Demikian juga halnya dengan upaya
KPU
partisipasi
untuk
meningkatkan
masyarakat
melalui
serangkaian kegiatan sosialisasi dengan tujuan
untuk
memastikan
bahwa
masyarakat mengetahui hak pilihnya, cara menggunakan hak pilihnya dengan baik
undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Dapat diartikan jika kegiatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat menjadi tanggung jawab semua elemen KPU
Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si. Qua Vadis…
53
.
dengan didukung dan difasilitasi oleh sekretariat.
diatur pada PKPU No.5 Tahun 2015 Bab
Maka dari hal tersebut, KPU
Berdasarkan pengamatan langsung tampaknya
memiliki fungsi sebagai berikut : a.
Supervisi
KPU
II Pasal 14.
Provinsi
dalam
Sosialisasi & Partisipasi Pilkada 2015 Penyelenggaraan Pilkada Serentak
pihak
menekankan
KPU
Provinsi
pentingnya
terhadap pemilih
perhatian
berkebutuhan khusus
yang masing-masing daerah bisa berbeda
di Provinsi Bali, yang hanya diikuti oleh
kelompok
masyarakatnya,
satu Kota yaitu Denpasar untuk memilih
pendekatannya.
serta
cara
Untuk Kota Denpasar, kelompok
Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta lima Kabupaten yaitu Badung, Tabanan,
berkebutuhan
Jembrana, Bangli dan Karangasem untuk
mendapat perhatian seperti, penyandang
memilih
disabilitas,
Bupati
dan
Wakil
Bupati.
khusus dan
yang
pekerja
perlu
profesional,
Sementara Pilkada Kabupaten Buleleng
pekereja profesional yang dikelompokkan
akan digelar Bulan Februari Tahun 2017
menjadi pemilih berkebutuhan khusus,
sesuai dengan agenda nasional, sedangkan
pihak KPU Provinsi Bali menyatakan
Kabupaten Klungkung dan Gianyar serta
bahwa ada kecendrungan para pekerja
Provinsi Bali untuk memilih Gubernur
tidak menggunakan hak pilihnya karena
dan Wakil Gubernur direncanakan pada
alasan tidak mendapat ijin dari perusahaan
Bulan Juni Tahun 2018, hal tersebut
tempatnya bekerja, karena pelayanan
diatur pada UU No. 8 Tahun 2015 Pasal
hotel terus berlangsung setiap hari tanpa
201.
kecuali. Meskipun
tidak
Sementara
melaksanakan
untuk
Kabupaten
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Tabanan KPU Provinsi memberi arahan
KPU Provinsi Bali sesuai dengan fungsi
agar KPU Tabanan memberikan atensi
supervisi
yang
khusus daerah yang angka partisipasinya
Bali
rendah. Pada Kabupaten Jembrana, pihak
yang
KPU Provinsi menginstruksikan agar
terutama
KPU Jembrana melakukan sosialisasi
dimilikinya, menekankan harus
dan
koordinasi
KPU kelompok
mendapat
Provinsi sasaran
perhatian
kelompok pemilih dengan kebutuhan
intensif
khusus seperti penyandang disabilitas,
daerah yang banyak dihuni oleh pekerja
masyarakat
buruh
di
wilayah
perbatasan,
di
daerah-daerah
pelabuhan untuk
seperti
perbatasan, Gilimanuk.
terpencil, penghuni lapas, pasien dan
Sedangkan
Kabupaten
Bangli,
pekerja di rumah sakit, sebagaimana
pemilih berkebutuhan khusus yang perlu
Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si. Qua Vadis…
54
.
mendapat perhatian sosialilasi adalah
Kelembagaan KPU, Siklus Pemilu, dan
pemilih di daerah Kintamani, rumah sakit
Tahapan Pemilu. Pada kabupaten/kota
jiwa, rutan, dan rumah sakit umum.
yang menyelenggarakan Pilkada unsur
Untuk Kabupaten Karangasem, pemilih
berkebutuhan
khusus
yang
sosialisasi
tahapan
lebih
banyak
dilakukan.
dianjurkan untuk mendapat atensi adalah
Sebagaimana
penjelasan
yang
penduduk di daerah-daerah terpencil,
diutarakan oleh pihak KPU Provinsi Bali
daerah
yang menyatakan bahwa :
perbatasan,
yang
bahkan
jumlahnya lebih banyak dari Kabupaten Bangli. Metode
sosialisasi
yang
dianjurkan oleh KPU Provinsi, selain yang tercantum pada PKPU No. 5 Tahun 2015
adalah
sosialisasi
dengan
menggunakan mobil keliling. Pendidikan Pemilih adalah bagian penting untuk menumbuhkan kesadaran pemilih, dimana KPU
Provinsi
Bali
secara
Kegiatan pemilih diselenggarakan atas beberapa pertimbangan. Semakin banyaknya muncul pemilih yang pragmatis, masyarakat memuja tekonologi, vote-buying (politik uang) masih terjadi, meningkatnya pemilih nonpartisan, masyarakat masih beranggapan jika politik adalah sesuatu yang harus dijauhi, semakin menurunnya kesukarelaan masyarakat terlibat dalam proses politik, dan tingkat partisipasi yang mengalami penurunan terutama dari Pileg ke Pilpres.
intensif ke
Kondisi ini jika dicermati secara
seluruh kabupaten di Bali termasuk pada
teoritis sangat relevan dengan Teori
kabupaten yang tidak menyelenggarakan
Perubahan Sosial, maka realisasi kegiatan
Pilkada. Segmen masyarakat yang perlu
pendidikan
mendapat perhatian adalah perempuan,
stakeholder lainnya, karena tanggung
disabilitas, marginal, tokoh agama, dan
jawab kesuksesan Pemilu sesungguhnya
pemilih pemula, media massa, daerah
bukan
yang cukup sering terjadi konflik. Sasaran
pendidikan pemilih dengan mengunjungi
berikutnya adalah daerah terpencil, daerah
langsung
yang rendah angka partisipasinya, daerah
kabupaten/kota, KPU Provinsi menerima
yang terkena bencana, baik bencana alam
kunjungan
maupun sosial. Materi yang diberikan
mahasiswa dari perguruan tinggi di
dalam
meliputi
Gedung KPU Provinsi Bali untuk belajar
Pemilih,
tentang seluk-beluk Kepemiluan.
melaksanakan
kegiatan
pendidikan
pentingnya
tersebut
pemilih
Pendidikan
Demokrasi, Pentingnya Pemilu, Pemilu,
Partisipasi
sejarah
Masyarakat,
pemilih
pada
juga
KPU
segmen
dari
Partisipasi
melibatkan
semata.
Selain
masyarakat
siswa
sekolah
Masyarakat
di
dan
juga
merupakan kegiatan yang sangat penting,
Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si. Qua Vadis…
KPU
Provinsi
Bali
dalam
fungsi
supervisinya juga menyusun SOP untuk menjadi
pedoman
b.
KPU
Kabupaten/Kota
.
55 dalam
Sosialisasi & Partisipasi Pilkada 2015
bagi
KPU
satu
bentuk
Pilkada 2015, 6 KPU Kabupaten/Kota di
adalah
Bali melakukan kegiatan sosialisasi secara
mengadakan pemantauan, dimana sesuai
optimal, sesuai dengan arahan dari KPU
tahapan Pemilihan pendaftaran dimulai
Provinsi Bali baik yang telah dituangkan
sejak tanggal 2 Mei 2015. Pihak KPU
dalam SOP.
Kabupaten/Kota. partisipasi
Provinsi
Salah
masyarakat
melalui divisi
Sebagai
sosialisasinya
pelaksana
langsung
Sosialisasi dilakukan oleh KPU
menyatakan bahwa mereka menyusun
Kabupaten/Kota
SOP dengan sangat detail, seperti syarat
metode, seperti mobilisasi pemilih dalam
yang harus dipenuhi, hak dan kewajiban
acara pentas budaya yang dilakukan oleh
dari lembaga pemantau. Format tanda
semua kabupaten/kota.
pengenal juga diatur dalam SOP tersebut. Dengan keseragaman
demikian pada
kabupaten
yang
Pemilihan
Kepala
pemantauan,
beberapa
Untuk segala kegiatan sosialisasi
terjadi
yang dilakukan oleh KPU kabupaten
masing-masing
memilih dilakukan pada hari minggu.
menyelenggarakan Daerah.
bentuk
melalui
Selain
partisipasi
Sosialisasi dengan
menyasar pemilih
secara langsung, seperti sosialisasi di pasar-pasar
tradisional
sambil
masyarakat lainnya adalah survey, jajak
menyebarkan bahan sosialisasi berupa
pendapat, hitung cepat yang juga harus
pamphlet, leaflet, brosur, tas kain dan
mengikuti aturan yang diatur pada PKPU
lain-lain yang semuanya berisi ajakan
No.5 Tahun 2015. Jika dicermati langkah
memilih, mengingatkan hari-H Pilkada 9
KPU Provinsi dalam supervisi sangatlah
Desember 2015.
mendetail. Sehingga konsep partisipasi
Bali yang dikenal dengan local
politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela
geniusnya seperti organisasi masyarakat
dari warga masyarakat melalui mana
adat yang terhimpun dalam karma banjar,
mereka mengambil bagian dalam proses
dimana banjar merupakan pusat dari
pemilihan penguasa, dan secara langsung
aktifitas
atau
berkumpul yang disebut paruman banjar.
tidak
pembentukan
langsung, kebijakan
dalam umum
diterapkan dalam proses pemilihan.
proses dapat
masyarakat
Forum efektif
ini
sebagai
sebagai
dipandang ajang
tempat
sangat
sosialisasi,
dikarenakan paruman tersebut dihadiri
Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si. Qua Vadis…
56
.
oleh karma banjar yang biasanya kepala
a.
Tim Kampanye
keluarga. Sosialisasi juga diarahkan pada
b.
Penghubung Pasangan Calon
forum pemuda, seperti sekeha teruna-
Sesuai dengan Ketentuan Umum
teruni, karang taruna, yang telah memiliki
PKPU No. 7 Tahun 2015 tim kampanye
hak pilih dan organisasi wanita seperti
dan penghubung ini berperan melakukan
PKK.
koordinasi dengan pihak KPU terkait Pada
khususnya
kampanye yang dilakukan oleh pasangan
divisi sosialisasi keenam kabupaten/kota
calon, seperti waktu, tempat, sasaran,
berusaha
bentuk kegiatan yang akan dilakukan agar
elemen
intinya
KPU
memastikan masyarakat
sosialisasi
bahwa telah
pemilihan,
informasi-informasi
semua tersentuh
mengetahui
penting
tidak
aturan
yang
telah
ditetapkan.
terkait
penyelenggaraan Pilkada.
menyalahi
Realisasi dari ketentuan dalam Undang-Undang
dan
PKPU
yang
mengatur tentang kampanye, khususnya 2.
Kampanye dan Problematikanya dalam Pilkada 2015 Masa kampanye dalam tahapan
Pilkada Serentak 2015 ini tergolong
kewajiban
KPU
untuk
pengadaan
alat
peraga
sampai
5
Desember
2015
tepatnya tiga hari setelah ditetapkannya pasangan
calon
bupati
dan
wakil
bupati/wali kota dan wakil wali kota. Dalam
pembukaan
kampanye,
KPU kabupaten/kota kemudian menyusun zona kampanye yang akan dijadikan patokan oleh pasangan calon beserta tim kampanye dalam melakukan berbagai kegiatan
seperti
pertemuan
terbatas,
pertemuan tatap muka dan dialog serta kegiatan lainnya. Komponen
dan
bahan
kampanye telah dilakukan oleh KPU kabupaten/kota.
cukup panjang, dimulai dari tanggal 27 Agustus
memfasilitasi
Kelompok kerja (Pokja) kampanye KPU
kabupaten/kota
keterbatasan
dana
mengakui menjadi
jika
kendala
pengadaan APK tersebut, sebab pihak KPU kabupaten/kota telah menyusun anggaran sejak tahun 2013 dimana saat itu aturan bahwa kampanye difasilitasi oleh KPU
belum
ada.
Pihak
KPU
kabupaten/kota mengajukan dana kepada pemerintah daerah, karena sesuai amanat undang-undang APBD
Pilkada
(Anggaran
didanai
Pendapat
oleh
Belanja
Daerah). Sehingga pada beberapa daerah yang
memegang
peranan penting dalam kampanye adalah :
yang PAD (Pendapat Asli Daerah) rendah seperti
Bangli,
hal
tersebut
cukup
Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si. Qua Vadis…
57
.
menyulitkan, dan tidak dimungkinkan
oleh paslon yang baru pertama bertarung
mengajukan anggaran kembali. Sementara
meraih jabatan kepala daerah. Bahkan
dalam
KPU
pertemuan tatap muka dan dialog dengan
kabupaten/kota dengan melibatkan pihak
melibatkan massa yang cukup banyak,
rekanan,
terkait
serta
jumlah
tingkat nasional tercatat dilakukan satu
sehingga tidak mudah bagi pihak KPU
kali, hanya terjadi di Karangasem dan
untuk melakukan penggantian APK yang
Badung. Sementara di empat daerah
rusak tersebut. Lebih lanjut pihak KPU
lainnya tidak dilakukan oleh paslon yang
kabupaten/kota juga menyatakan cukup
berkompetisi. Kampanye di media massa
direpotkan dengan laporan dari tim
cetak dan elektronik dilakukan dalam
kampanye seperti APK yang jatuh karena
waktu yang terbatas, yaitu 14 hari
angin, APK yang terkena pohon tumbang,
sebelum dimulainya masa tenang. Sesuai
bahkan APK yang posisinya miring-pun
aturan kampanye jenis inipun difasilitasi
selalu dikeluhkan oleh tim kampanye
oleh KPU, dengan memuat di media cetak
untuk dilakukan perbaikannya. Antara
seperti koran, dan menayangkan di stasiun
kewajiban untuk memfasilitasi, sementara
televisi sedang tim kampanye hanya
di satu sisi KPU dihadapkan pada kondisi
menyerahkan desain saja. Keterbatasan
personil jajaran terbatas, beban pekerjaan
anggaran juga menjadi faktor rendahnya
dan tanggung jawab yang besar. Bahkan
frekuensi penayangan dan pemuatan iklan
pihak
seperti
kampanye, beberapa daerah menayangkan
perusahaan periklanan/advertising, yang
hanya pada saat live debat public saja,
setiap saat harus siap memperbaiki APK
atau hanya pada waktu-waktu
yang rusak.
terdekat dari masa tenang. Tentunya hal
pengadaannya
terdapat
penggantian
KPU
APK
oleh
batasan dari
Badung
segi
merasa
Pada masa kampanye kegiatan
ini
menghadirkan
dimaksudkan
juru
untuk
kampanye
yang
semakin
dari paslon dan timnya juga tampak
mengingatkan masyarakat bahwa Pilkada
sangat terbatas, frekuensi kunjungan yang
sudah sangat dekat.
biasanya
dalam
simakrama,
Debat publik pada masa kampanye
pasar
tradisional,
ini juga terlihat berbeda dengan pilkada
pengobatan gratis atau kegiatan lain
sebelumnya, sesuai aturan mekanmisme
intensitasnya sangat kecil. Hal tersebut
acara ditetapkan dengan keputusan KPU
tidak saja tampak dari paslon yang maju
setelah
untuk kedua kalinya, tetapi juga dilakukan
kampanye. Moderator menjadi kendali
kunjungan
dikemas ke
berkoordinasi
dengan
tim
Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si. Qua Vadis…
58
.
yang utama, karena para penelis tidak
dilakukan oleh pasangan calon dan tim
mengajukan pertanyaan yang bersifat
kampanye, sesuai dengan aturan yang
menguji secara langsung kepada paslon,
ditetapkan KPU. Pada tataran praktek ini
jadi dibacakan oleh moderator. Moderator
terjadi
juga
komentar,
didefinisikan sebagai gaya, cara, metode
terhadap
yang dipergunakan aktor politik dengan
penyampaian materi debat setiap paslon.
masyarakat dalam upaya kampanye yang
Berdasarkan hasil pengamatan langsung
mereka lakukan untuk meraih suara dalam
dalam acara live debat publik yang
konstelasi Pemilu.
dilarang memberikan
penilaian
dan
kesimpulan
disiarkan oleh stasiun televisi, untuk memberikan
semangat
politik
yang
Secara umum kampanye berjalan
bentuk
tertib, lancar, dan damai tetapi masyarakat
tepuk tangan-pun para penonton yang
luas masih tidak terbiasa dengan hal
terdiri dari para pendukung harus seijin
tersebut.
aba-aba
acara
sedikitnya baliho, spanduk dan umbul-
tersebut memang berjalan tertib, tetapi
umbul yang terpasang, mempertanyakan
tidak
tidak
dari
tampak
dalam
komunikasi
moderator.
suasana
Jadi
debat
pada
Masyarakat
adanya
mempertanyakan
rapat
umum
yang
umumnya. Alokasi dana yang terbatas
menunjukkan kemeriahan Pilkada karena
juga menyebabkan KPU kabupaten/kota
sering diikuti dengan pawai dan konvoi
mengadakan
berbeda
kendaraan dari peserta rapat umum.
intensitasnya. Hanya Kabupaten Badung
Pasangan calon dan tim kampanye juga
dan Kota Denpasar yang mengadakan
tidak terbiasa menggunakan kreativitas
debat publik tiga kali, Tabanan dan
kampanye bentuk lain yang diperbolehkan
Karangasem sebanyak dua kali, Jembrana
dalam aturan PKPU No.7 seperti bazaar,
dan Bangli hanya sekali. Pada saat jeda
pentas seni, panen raya, sepeda santai,
ditayangkan iklan layanan masyarakat
donor darah, dan lain-lain.
debat
publik
tentang sosialisasi Pilkada, dan jika debat publik diadakan pada masa kampanye media elektronik maka ditayangkanlah iklan kampanye dari paslon. Kondisi
3.
Realitas Partisipasi Pilkada Tahun 2015 Kerja
keras
KPU
Memilih
dalam
masyarakat yang saat ini sudah sebagian
melakukan sosialisasi Pilkada, serta upaya
besar memanfaatkan informasi teknologi
paslon dan tim kampanye-nya akhirnya
dalam
maka
terlihat pada capaian tingkat partisipasi
kampanye melalui media sosial juga
masyarakat pada enam kabupaten/kota
keseharian
aktivitasnya,
Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si. Qua Vadis…
yang
menyelenggarakan
Pilkada
di
.
70,67% (tahun 2009), dan 63,64% (tahun
Provinsi Bali. Berikut adalah tampilan
2014).
data partisipasi pemilihan kepala daerah
c.
Tahun 2015 dan juga dari pemilu-pemilu
Data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
sebelumnya: a.
59
Kota Denpasar sebesar 68,11%
Data Partisipasi Masyarakat dalam
(tahun 2013). Kabupaten Badung 66,34%
Pemilu Legislatif
(tahun 2013). Untuk Kabupaten Tabanan
Untuk
Kota
Denpasar
64,80%
pada tahun 2008 sebesar 88,90%, 83,66%
(tahun 2009), 73,16% (tahun 2014).
(tahun
2013).
Kabupaten Badung sebesar 77,60% (tahun
sebesar
70,97%
2004), 80.60% (tahun 2009), 80,88%
Kabupaten Bangli 85,87% (tahun 2008),
(tahun 2014). Kabupaten Tabanan sebesar
80,91%
92,35% (tahun 2004), 87,08% (tahun
Karangasem
2009), 84,36% (tahun 2014). Angka
2013).
partisipasi Kabupaten Jembrana 75,79%
d.
(tahun 2009), 76,81% (tahun 2014).
(tahun
Kabupaten pada
tahun
2013).
sebesar
Jembrana 2013.
Kabupaten
69,78%
(tahun
Data Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota
Sedangkan Kabupaten Bangli sebesar
Tahun 2005 untuk Kota Denpasar
87,40% (tahun 2004), 77,88% (tahun
sebesar 60,31%, 61, 78% (tahun 2010),
2014). Kabupaten Karangasem 78,19%
dan 57,64% (tahun 2015). Kabupaten
(tahun 2009), 76,79% (tahun 2014).
Badung sebesar 77,25% (tahun 2005),
b.
Data Pemilu Presiden dan Wakil
74,22% (tahun 2010), 68,88% (tahun
Presiden
2015). Sedangkan Kabupaten Tabanan
Pada
Kota
Denpasar
sebesar
68,70% (tahun 2009), 79% (tahun 2014). Kabupaten Badung 78,10% (tahun 2009), 77,79% (tahun 2014). Kabupaten Tabanan 90,91% (tahun 2004), 84,16% (tahun 2009), 82,72% (tahun 2014). Kabupaten Jembrana sebesar 74,33% (tahun 2009), dan 71,26% (tahun 2014). Kabupaten Bangli dengan angka partisipasi 84,23% (tahun 2004), dan 77,88% (tahun 2014). Untuk Kabupaten Karangasem sebesar
91,31% (tahun 2005), 82,45% (tahun 2010), 77,32% (tahun 2015). Kabupaten Jembrana 73,56% (tahun 2010), 60,01% (tahun
2015).
Sedangkan
Kabupaten
Bangli sebesar 88,05% (tahun 2005), 85,37% (tahun 2010), dan sebesar 77,28% (tahun
2015).
Untuk
Kabupaten
Karangasem angka partisipasinya sebesar 78,31% (tahun 2005), 70,22% (tahun 2010) dan 65,55% (tahun 2015).
Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si. Qua Vadis…
demokrasi
C. PENUTUP 1.
untuk Mengacu pada uraian di atas, yang
dapat
dirumuskan
bahwa pemberlakuan PKPU No 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, serta PKPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye memiliki tujuan positif.
Tujuannya
dalam
rangka
mewujudkan Pilkada Berintegritas, aman, damai,
Indonesia
.
hendaknya
dimaknai sebagai proses pembelajaran
Kesimpulan
kesimpulan
di
60
mencapai
target
menuju
kesempurnaan.
Maka
perubahan-perubahan yang cukup ekstrem dari
peraturan
sebelumnya,
perlu
mendapat perhatian dalam pelaksanaan Pemilu-pemilu berikutnya. Kesiapan dari berbagai pihak seperti Penyelenggara Pemilu,
Partai
Politik,
kelompok
masyarakat yang berpotensi mengajukan calon perseorangan.
partisipasi
minimal 77,5% serta diikuti dengan kualitas
dalam
Tetapi
dalam
penyelenggaraannya. pelaksanaannya
semua
harapan itu tidak dapat dicapai, khususnya tingkat partisipasi pemilih yang rendah.
DAFTAR PUSTAKA Buku Firmanzah, 2012, Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
masa
dimanfaatkan pasangan
pencitraan
dengan calon.
beranggapan idealnya
kampanye
jika
optimal Mereka
masa
didominasi melalui
tidak oleh masih
kampanye
oleh
politik
pemasangan
alat
peraga kampanye secara massif di seluruh titik.
KPU
memfasilitasi
sebagai
pihak
pelaksanaan
yang
kampanye
memiliki keterbatasan baik sumber daya manusia, maupun sisi penganggaran. 2.
Saran Pilkada serentak yang menjadi
tonggak
kemajuan
dan
kematangan
Sumber Hukum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, LN NO dan tambahan lembaran Negara PKPU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota. PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota.
