QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI SIMEULUE, Menimbang : a. bahwa guna menyelenggarakan ketertiban dalam arus lalu lintas orang dan atau barang dalam wilayah Kabupaten Simeulue yang menggunakan Angkutan Penumpang Umum, berupa kenderaan bermotor di darat, perlu mengatur pemberian Izin Trayek; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten berwenang untuk memungut Retribusi Izin Trayek; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Retribusi Izin Trayek; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186); 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang………

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 19. Peraturan........

19. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 694; 27. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE dan BUPATI SIMEULUE MEMUTUSKAN Menetapkan:

QANUN TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Simeulue.

Kabupaten

3. Bupati..........

3. 4. 5.

6. 7. 8.

9.

10.

11.

12. 13.

14. 15. 16.

Bupati adalah Bupati Simeulue. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya di singkat Dishubkomintel adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kabupaten Simeulue. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Simeulue Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya. Retribusi Izin Trayek, selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Izin Trayek adalah pemberian izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu trayek tertentu. Trayek adalah lintasan kenderaan untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,baik yang terjadwal tetap maupun yang tidak terjadwal dalam wilayah daerah. Angkutan Penumpang Umum adalah setiap kenderaan bermotor didarat, yang berfungsi untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat yang lain. Kenderaan bermotor adalah setiap kenderaan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin,baik di darat maupun di air. Angkutan Penumpang Umum di Perairan,yang selanjutnya disebut Angkutan di perairan,adalah Angkutan yang melakukan kegiatan mengangkut atau memindahkan penumpang dan atau barang dengan menggunakan kenderaan bermotor di air. 17. Angkutan……….

17. Angkutan Penumpang Umum di Jalan yang selanjutnya disebut Angkutan di Jalan,adalah Angkutan yang melakukan kegiatan mengangkut atau memindahkan penumpang dan atau barang dengan menggunakan kenderaan bermotor di Jalan Umum 18. Jalan Umum adalah seluruh bagian jalan,termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah,di atas permukaan tanah,dibawah permukaan tanah dan atau air,serta diatas permukaan air,kecuali jalan rel dan jalan kabel. 19. Izin Insedentil adalah pemberian izin trayek sementara di luar jalur dari izin trayek yang telah diberikan. 20. Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha. 21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah. 22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 27. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap setiap kenderaaan angkutan penumpang dan barang yang melintasi ruas jalan dalam wilayah Daerah. 28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB……….

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pasal 3 Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pasal 4 Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah. BAB III KEWAJIBAN MEMPUNYAI IZIN Pasal 5 (1) Bagi setiap orang dan atau badan yang akan mengoperasikan angkutan penumpang umum diwilayah Kabupaten Simeulue, terlebih dahulu harus mempunyai Izin Trayek. (2) Setiap orang dan atau badan yang telah mendapatkan Izin Trayek bagi Angkutan di Jalan, pada setiap kenderaannya wajib dilengkapi dengan kartu pengawasan. (3) Bagi setiap orang dan atau badan yang akan mengoperasikan angkutan penumpang umum diluar dari pada izin yang dimilikinya, terlebih dahulu harus mempunyai Izin Insidentil. (4) Izin Trayek, Kartu Pengawasan dan Izin Insidentil diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (5) Izin trayek bagi Angkutan di Jalan diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahun. (6) Permohonan perpanjangan Izin Trayek harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir. (7) Tata cara penerbitan dan atau persyaratan untuk memperoleh Izin Trayek, Kartu Pengawasan dan Izin Insidentil serta Penambahan dan atau Perubahan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Jenis Retribusi Izin Trayek di golongan kedalam Retribusi Perizinan Tertentu. BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Angkutan Penumpang Umum dan jenis izin yang diberikan. BAB………

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Prinsip

dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana berikut: NO

JENIS

TARIF

1

2

3

A.

1. IZIN TRAYEK BAGI ANGKUTAN JALAN a. Baru:

1. Kapasitas 2. Kapasitas 3. Kapasitas 4. Kapasitas 5. Kapasitas 6. Kapasitas

s/d 8 tempat duduk 9 s/d 12 tempat duduk 13 s/d 16 tempat duduk 17 s/d 28 tempat duduk 29 s/d 42 tempat duduk 43 s/d 52 tempat duduk

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

150.000/izin 200.000/izin 300.000/izin 400.000/izin 500.000/izin 600.000/izin

b. Pendaftaran ulang: 1. Kapasitas s/d 8 tempat duduk 2. Kapasitas 9 s/d 12 tempat duduk 3. Kapasitas 13 s/d 16 tempat duduk 4. Kapasitas 17 s/d 28 tempat duduk 5. Kapasitas 29 s/d 42 tempat duduk 6. Kapasitas 43 s/d 52 tempat duduk

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

75.000/tahun 100.000/tahun 150.000/tahun 200.000/tahun 250.000/tahun 300.000/tahun

2. IZIN INSIDENTIL

Rp. 100.000/PP

Pasal 10 (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ditinjau Paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati BAB………

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di wilayah Kabupaten. BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 12 (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dipungut dalam Masa Retribusi. (2) Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 13 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus dimuka. (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (4) Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Daerah. (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XI PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 14 (1) Retribusi menjadi terutang terhitung pada saat Wajib Retribusi mengurus Izin Trayek. (2) Jumlah Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 15 Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Pasal 16 (1) Wajib retribusi harus membayar seluruh retribusi yang terutang secara tunai/lunas paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. (2) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi,dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen ) sebulan. Pasal...........

Pasal 17 Ketentuan mengenai tata cara pembayaran,penyetoran,tempat pembayaran,angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 18 Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 19 [

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati . BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 20 (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Teguran (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis. (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang. (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Cat : (Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 28 Ta Cat : (Pasal 168 dan UU No. 28 Tahun BAB XV

KEBERATAN Pasal 21 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. (4) Keberatan........

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Cat : (Pasal 162 UU No. 28 Tahun 2009) Pasal 22 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaiman dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Cat : (Pasal 163 UU No. 28 Tahun9 BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 23 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Cat : (Pasal 165 UU No Tahun 2 Pasal 24 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya menyebutkan : a. Nama alamat wajib retribusi. b. Masa retribusi. c. Besarnya kelebihan pembayaran. d. Alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti..........

(3) Bukti penerima oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 25 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahanbukuan juga berlaku sebagi bukti pembayaran. BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 26 (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi,antara lain lembaga sosial, dengan cara mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. Cat : Muatan Optional BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 27 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, atau; b. ada pengakuan utang pajak dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal.............

Pasal 28 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIX PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN Pasal 29 (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dan atau pengawasan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi. (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan atau pengawasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 30 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XXI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 31 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. BAB…………

BAB XXII PENYIDIKAN Pasal 32 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB...........

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33 Pada saat Qanun ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Qanun ini sepanjang tidak diatur dalam Qanun yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang. BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Pada saat Qanun ini berlaku maka: 1. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2006 Nomor 108) ; 2. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2009 Nomor 153) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 35 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 36 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue. Ditetapkan di Sinabang pada tanggal 06 November 2012 M 21 Dzulhijjah 1433 H BUPATI SIMEULUE

RISWAN.NS Diundangkan di Sinabang pada tanggal 06 November 2012 M 21 Dzulhijjah 1433 H SEKRETARIS DAERAH

NASKAH BIN KAMAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 28 TAHUN 2012