QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 02 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI BENER MERIAH Menimbang
:
a. bahwa Pemerintahan Kampung memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Kampung sebagai pelayan masyarakat; b. bahwa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai tugas fungsi dan wewenang Pemerintahan Kampung; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.62,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum; 8. Peraturan...........
2 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Perangkat Daerah; 11. Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun; (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03) Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH dan BUPATI BENER MERIAH MEMUTUSKAN: Menetapkan
: QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM KABUPATEN BENER MERIAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Bupati adalah Bupati Bener Meriah; d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah; e. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah; f. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, yang dipimpin oleh Camat; g. Mukim, adalah kesatuan masyarakat Hukum dalam Provinsi Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa Kampung yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. Kedudukan langsung di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Mukim; h. Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Kepala Kampung dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri; i. Sarak Opat Kampung, adalah Unsur Perangkat Kampung yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Kampung; j.
Kejurun Belang adalah orang yang berwenang dalam bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura; k. Peraturan................
3 k. Peraturan Kampung atau nama lain adalah aturan-aturan petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan Sarak Opat Kampung; l. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung, m. Pemerintahan Kampung, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kampung, BPK, Sarak Opat Kampung beserta Perangkat Kampung; BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KAMPUNG Pasal 2 Kampung merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah Mukim dalam Kabupaten Bener Meriah. Pasal 3 Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari’at Islam. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kampung mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan Pemerintahan baik berdasarkan asas desentralisasi, Dekonstruksi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Kampung; b. Pelaksanaan pembangunan, baik pembanguan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spritual di Kampung; c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kampung; d. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Syariat Islam, kehidupan beragama dan antar umat beragama; e. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat; f. Penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaanpersengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Kampung. Pasal 5 (1)
Kewenangan Kampung dalam Qanun ini meliputi : a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Kampung dan ketentuan adat serta adat istiadat : b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundangundangan; c. Kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan; d. Kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah aceh, pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan;
(2)
Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.
(3)
Pemerintah Kampung berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan. BAB III......
4 BAB III Bagian Pertama PEMBENTUKAN Pasal 6 (1)
Kampung dibentuk atas Prakarsa masyarakat dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
(2)
Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), terjadi sebagai akibat dari pemekaran Kampung yang sudah ada;
(3)
Kampung yang kondisi sosial budaya masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabungkan dengan Kampung lain; Pasal 7
Dalam Wilayah Kampung terdapat sejumlah Dusun dikepalai oleh Kepala Dusun, yang merupakan unsur pelaksanaan wilayah dari Pemerintah Kampung. Bagian Kedua PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KAMPUNG Pasal 8 (1)
Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Pemekaran dan penghapusan Kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
(2)
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain : a. Penegasan mengenai pengertian pembentukan Kampung yang diartikan pembentukan Kampung baru di luar wilayah Kampung yang sudah ada, pembentukan baru akibat dari pemekaran, penggabungan dan penghapusan; b. Persyaratan terbentuknya Kampung yaitu : 1. Jumlah Penduduk Minimal; 2. Luas Wilayah; 3. Jumlah Dusun/Jurung; 4. Kondisi sosial budaya; 5. Potensi ekonomi dan sumber daya alam; 6. Sarana dan prasarana pemerintahan; c. Mekanisme pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Kampung, mulai dari pengusulan Kepala Kampung atas prakarsa masyarakat Kampung melalui Kepala Mukim dan Camat, sampai dengan penetapannya dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan pesetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah; d. Pembagian Wilayah Kampung; e. Perincian tentang kewenangan Kampung;
(3)
Pemberian nama Kampung memperhatikan nuansa adat istiadat Gayo. BAB IV ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG Bagian Kesatu Umum Pasal 9
Pemerintahan Kampung terdiri dari Kepala Kampung, Badan Perwakilan Kampung dan Imem kampung berserta Perangkat Kampung. Bagian........
5 Bagian Kedua Kepala Kampung P a s a l 10 Kepala Kampung adalah Kepala Badan penyelenggaran Pemerintahan Kampung.
Eksekutif
Kampung
Sebagai
Pasal 11 (1)
Tugas dan kewajiban Kepala Kampung adalah ; a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampung; b. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari’at Islam dalam Masyarakat; c. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaankebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; d. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup; e. Memelihara ketenteraman dan menjaga ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat; f. Menjadi hakim perdamaian antara penduduk dalam Kampung; g. Mengajukan Rancangan Peraturan Kampung kepada Badan Perwakilan Kampung untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Kampung; h. Mengajukan Rencana Anggara Pendapatan Belanja Kampung kepada Badan Perwakilan Kampung untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; i. Kepala Kampung mewakili Kampungnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya;
(2)
Kepala Kampung sebagai hakim perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Imem Kampung dan Badan Perwakilan Kampung;
(3)
Pihak-pihak yang berkeberatan terhadap keputusan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meneruskannya kepada Kepala Mukim dan Keputusan Kepala Mukim bersifat akhir dan mengikat. Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Kepala Kampung wajib berisikan dan bertindak adil, tegas, arif dan bijaksana. Pasal 13 (1)
Kepala Kampung memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkannya dengan persetujuan Badan Perwakilan Kampung;
(2)
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Kampung bertanggungjawab kepada rakyat Kampung pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Badan Perwakilan Kampung;
(3)
Kepala Kampung wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Mukim, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun yaitu pada akhir tahun anggarannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Kepala Mukim. Bagian...............
6 Bagian Ketiga Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung Pasal 14 Kepala Kampung dipilih secara langsung oleh Penduduk Kampung melalui pemilihan yang demokrasi, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil. Bagian Keempat Imem Kampung Pasal 15 Imem Kampung, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan pribadatan, peningkatan pendidikan agama untuk anak-anak/remaja dan masyarakat, memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran Mersah/Mushalla dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat. Pasal 16 Pengaturan lebih lanjut tentang tugas, fungsi dan Kewenangan serta tata cara pengangkatan Imem Kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Perangkat Kampung Pasal 17 (1)
Perangkat Kampung membantu Kepala Kampung dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban.
(2)
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Kampung langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.
(3)
Perangkat Kampung Kecuali Sekretaris Desa diangkat dari Penduduk Kampung yang memenuhi syarat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat setelah mendapat persetujuan dari sekretariat Kampung;
(4)
Pengangkatan Sekretaris Kampung berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
Pasal 18 Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 17 terdiri dari : a.
Unsur staf, yaitu Sekretariat Kampung yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa, yang dalam pelaksanaan tugasnya, dibantu oleh beberapa orang staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Kampung seperti : 1.
Kepala urusan Pemerintahan;
2.
Kepala urusan Kesejahteraan Sosial;
3.
Kepala Urusan Umum; Pasal 19................
7 Pasal 19 (1)
Unsur-unsur lain perangkat Kampung, sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dibentuk dengan Qanun tersendiri;
(2)
Unsur-unsur lain perangkat Kampung terdiri dari: a. Sarak Opat, b. Kejurun Blang c. Pawang d. Dan lain-lain unsur pelaksana teknis Bagian Keenam Kedudukan Keuangan Kepala Kampung, Imem Meunasah, Badan Perwakilan Kampung dan Perangkat Kampung Pasal 20
(1)
Kepada Kepala Kampung, Imem Kampung, Badan Perwakilan Kampung dan Perangkat Kampung diberikan penghasilan tetap setiap bulannya, yang dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pada setiap Tahun Anggaran.
(2)
Perincian jenis penghasilan dan tunjangan yang akan diberikan kepada Kepala Kampung, Imem Kampung, Sarak Opat Kampung dan Perangkat Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB V BADAN PERWAKILAN KAMPUNG Pasal 21
(1)
(2)
Unsur-unsur Badan Perwakilan Kampung terdiri dari : a.
Tokoh Masyarakat.
b.
Pemuka Adat;
c.
Cerdik Pandai/cendikiawan;
Jumlah anggota Badan Perwakilan Kampung ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Kampung sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada Kampung setempat. Pasal 22 Tata Cara Persyaratan Badan Perwakilan Kampung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 23
(1)
Badan Perwakilan Kampung dibentuk melalui musyawarah Kampung;
(2)
Pengesahan Pengangkatan Badan Perwakilan Kampung dilaksanakan oleh Bupati; Pasal 24
(1)
Badan Perwakilan Kampung, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Kampung; (2) Badan.....................
8 (2)
Badan Perwakilan Kampung bekedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Pasal 25
(1)
Badan Perwakilan Kampung mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Meningkatan upaya-upaya Pelaksanaan Syari’at Islam dan adat dalam masyarakat; b. Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat; c. Melaksanakan tugas legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan Kepala Kampung terhadap peraturan Kampung; d. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/ merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; e. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Kampung, Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, pelaksanaan keputusan dan Kebijakan lainnya dari Kepala Kampung; f. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampung;
(2)
Pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Kampung, dengan memperhatikan pedoman umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 26
(1)
Pimpinan Badan Perwakilan Kampung terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
(2)
Pimpinan Badan Perwakilan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota Badan Perwakilan Kampung;
(3)
Rapat Pemilihan Badan Perwakilan Kampung untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya. Pasal 27
Pimpinan dan anggota Badan Perwakilan Kampung tidak dibenarkan merangkap jabatannya dengan Pemerintah Kampung; Pasal 28 (1)
Untuk kelancarkan pelaksanan tugas dan fungsi Badan Perwakilan Kampung dibentuk Sekretariat Badan Perwakilan Kampung;
(2)
Sekretariat Badan Perwakilan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris, (bukan anggota) yang berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Badan Perwakilan Kampung;
(3)
Sekretaris Badan Perwakilan Kampung dapat dibantu oleh beberapa orang tenaga staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Kampung; (4) Sekrtetaris.................
9 (4)
Sekretaris dan tenaga staf Sekretariat Badan Perwakilan Kampung tidak boleh dari unsur Perangkat Kampung;
(5)
Sekretaris dan tenaga staf Sekretariat Badan Perwakilan Kampung diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kampung berdasarkan usulan dari Pimpinan Badan Perwakilan Kampung. Pasal 29
(1)
Pimpinan, Anggota, sekretaris dan Tenaga Staf Sekretariat Badan Perwakilan Kampung dapat diberikan uang sidang sesuai dengan kemampuan Keuangan Kampung;
(2)
Uang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; Pasal 30
(1)
Untuk keperluan kegiatan Badan Perwakilan Kampung disediakan biaya rutin, sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung yang dikelola oleh Sekretaris Badan Perwakilan Kampung;
(2)
Biaya Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ; Pasal 31
Pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Perwakilan Kampung, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VI KEUANGAN KAMPUNG Bagian Pertama Sumber Pendapatan Kampung Pasal 32 (1)
Sumber pendapatan Kampung terdiri dari : a.
b.
Pendapatan Asli Kampung yang meliputi : 1.
Hasil Usaha Kampung;
2.
Hasil kekayaan Kampung;
3.
Hasil Swadaya dan Partisipasi;
4.
Hasil Gotong Royong Masyarakat;
5.
Zakat; dan
6.
Lain-lain pendapatan Kampung yang sah;
Bantuan dari Pemerintah Kabupaten , yang meliputi : 1. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Kabupaten; 2. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
c.
Bantuan lain dari Pemerintahan atasan : 1. Sumbangan dari pihak ketiga; dan 2. Pinjaman Kampung; (2) Sumber............
10
(2)
Sumber Pendapatan Kampung yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Kampung, tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah yang lebih atas tingkatnya. Pasal 33
(1)
Hasil usaha Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) Huruf 1a. Adalah pungutan Kampung.
(2)
Kekayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1), huruf 1b. Terdiri dari : a.
Tanah Milik Kampung;
b.
Pasar, Kios dan Los Milik Kampung;
c.
Bangunan milik Kampung;
d.
Objek rekreasi yang dimiliki dan diurus Kampung;
e.
Pemandian umum yang dimiliki dan diurus oleh Kampung;
f.
Hutan adat Kampung;
g.
Aliran Sungai dalam batas tertentu yang diurus Kampung;
h.
Tempat-tempat pemancingan yang diurus oleh Kampung;
i.
Lain-lain kekayaan yang dimiliki oleh Kampung; Pasal 34
(1)
Sumber pendapatan Kabupaten yang berada di Kampung, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten, tidak boleh ada pungutan tambahan oleh Pemerintah Kampung;
(2)
Sumber Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberikan bagian kepada Kampung yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil; Pasal 35
(1)
Pemberdayaan potensi sumber daya alam Kampung untuk meningkatkan sumber pendapatan Kampung dapat dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha milik Kampung, kerja sama antar Kampung atau melakukan pinjaman;
(2)
Pengaturan lebih lanjut dalam bentuk pedoman umum tentang badan Usaha milik Kampung kerja sama dengan Pihak Ketiga, Kerja sama antar Kampung atau melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 36
Sumber pendapatan Kampung Sebagaimana dimaksud pada Pada Pasal 32, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).
Pasal 37 Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Kampung sebagaimana Dimaksud pada pasal 32, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian...................
11
Bagian Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Pasal 38 (1)
Menjelang tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung kepada Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung;
(2)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun Anggaran dengan Resam Kampung selambatlambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBK Bener Meriah; Pasal 39
(1)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran;
(2)
Bagian pengeluaran pembangunan;
terdiri
dari
pengeluaran
rutin
dan
pengeluaran
Pasal 40 (1)
Pengelolaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung meliputi penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, Perubahan Anggaran dan Perhitungan Anggaran;
(2)
Pengelolaaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kampung kepada Badan Perwakilan Kampung selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang berkenaan; Pasal 41
Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Bendaharawan Kampung yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kampung.
Pasal 42 (1)
Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
(2)
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut materi antara lain : a. Tata cara penyusunan Anggaran; b. Tata Usaha Keuangan; c. Persyaratan pengangkatan Bendaharawan; d. Tata cara pembahasan Anggaran dan Pendapatan Anggaran; e. Tata Cara Bahan Anggaran; f. Tata cara perhitungan Anggaran; g. Mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan; h. Mekanisme Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran oleh Sarak Opat Kampung; i. Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi. BAB VII...........
12
BAB VII PERATURAN KAMPUNG Pasal 43 (1)
Rancangan Peraturan Kampung diajukan oleh Kepala Kampung atau Badan Perwakilan Kampung;
(2)
Peraturan Kampung dibahas bersama antara Kepala Kampung dan Badan Perwakilan Kampung;
(3)
Kepala Kampung menetapkan Peraturan persetujuan Badan Perwakilan Kampung.
Kampung
setelah
mendapat
Pasal 44 (1)
Dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 43, Badan Perwakilan Kampung mengadakan rapat/sidang yang harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota;
(2)
Keputusan diambil sekurang-kurangnya dengan persetujuan 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari anggota yang hadir. Pasal 45
(1)
Peraturan Kampung ditanda tangani oleh Kepala Kampung dan ditandatangani serta oleh Ketua Badan Perwakilan Kampung;
(2)
Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati melalui Imeum Mukim dan Camat selambat-lambatnya 45 (empat lima) hari sesudah ditetapkan;
(3)
Bupati harus sudah mengesahkan Peraturan Kampung paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterima;
(4)
Apabila dalam masa tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum mendapat pengesahan maka Peraturan Kampung tersebut dinyatakan berlaku; Pasal 46 Pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Kampung ditetapkan dengan Qanun. BAB VIII KERJA SAMA ANTAR KAMPUNG Pasal 47
(1)
Antar Pemerintah Kampung dapat mengadakan kerja sama yang diatur dengan keputusan bersama, dengan Kepala Mukim dan Camat;
(2)
Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerja sama.
(3)
Kerja sama yang memberikan beban kepada masyarakat harus mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Kampung. Pasal 48............
13
Pasal 48 Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah mukim, harus menyelesaikan perselisihan yang terjadi akibat kerjasama antar Kampung; Pasal 49 (1)
Pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama antar Kampung, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(2)
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain : a. Bentuk kerja sama seperti antar Kampung dalam suatu Mukim, antar Kampung dalam Mukim yang berbeda dalam satu Kecamatan dan seterusnya; b. Objek kerja sama; c. Muatan materi Keputusan kerja sama; d. Biaya pelaksanaan kerja sama; e. Penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerja sama; BAB IX LEMBAGA-LEMBAGA KAMPUNG YANG BUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN KAMPUNG Bagian Pertama Lembaga Keagamaan Pasal 50
Pemerintah Kampung dapat membentuk Lembaga-lembaga Keagamaan dalam meningkatkan Pelaksanaan Syari’at Islam di Kampung. Bagian Kedua Lembaga Adat Pasal 51 Pemerintah Kampung dapat membentuk Lembaga-lembaga adat dalam peningkatan pelaksanaan peradatan di Kampung. Bagian Ketiga Lembaga Kemasyarakatan Pasal 52 (1)
Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat;
(2)
Lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), dibentuk atas prakarsa masyarakat Kampung dengan sepengetahuan Kepala Kampung; Pasal 53
Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, dan Pasal 52 bukan lembaga politik dan pemerintahan, tetapi merupakan mitra pemerintahan Kampung guna menghimpun partisipasi masyarakat dalam pembangunan di semua sektor. Pasal 54...............
14 Pasal 54 (1)
Pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 22 ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
(2)
Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain : a.
Pelaksanaan Syari’at Islam;
b.
Mekanisme Pemberdayaan, Pelestarian dan pengembangan adat;
c.
Kedudukan, tugas dan fungsi;
d.
Hak, Kewajiban dan wewenang;
e.
Susunan Organisasi;
f.
Hubungan dengan organisasi Pemerintahan Kampung BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 55
(1)
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim harus memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
(2)
Memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya memberdayakan Pemerintahan Kampung melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan Anggaran. Pasal 56
(1)
Dalam rangka pengawasan Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung disampaikan kepada Camat dan Imem Mukim paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;
(2)
Apabila Peraturan Kampung atau Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Kepala Mukim melalui Camat dapat mengusulkan pembatalannya kepada Bupati. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 57
Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan lainnya yang diberikan wewenang untuk ditetapkan menurut Qanun ini, sudah harus ditetapkan selambatlambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Qanun ini. Pasal 58 Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang ada yang menyangkut pemerintahan Kampung dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini. Pasal 59...............
15
Pasal 59 Keberadaan Pemerintahan Kampung beserta perangkatnya yang ada sebelum Qanun ini disahkan masih tetap dapat dilaksanakan, dan harus dapat disesuaikan secara bertahap dengan memperhatikan efesiensi dan efektifitas perangkat Kampung yang telah ada. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 60 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.
Ditetapkan di Redelong 27 Juli 2009 M Pada Tanggal Rajab 1430 H BUPATI BENER MERIAH DTO H. TAGORE ABUBAKAR Diundangkan di Redelong Pada Tanggal
27
Juli 2009 M Rajab
1430 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH
ISHAK MS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 53
TAHUN 2009
