Budi Mulyono Universitas Lampung
ANALISIS KEPUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KOTA BANDAR LAMPUNG No: 03/G/2013/PTUN-BL
Budi Mulyono, Syamsir Syamsu, Marlia Eka Putri Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas lampung Jl Prof. Soemantri Bojonegoro No.1 Gedung meneng Bandar Lampung 35145 Email:
[email protected]
ABSTRAK 7 January 2013, Bupati Pesawaran mengeluarkan SK No: 821.22/06/IV/03/2013 yang isinya pemberhentian sementara Sekkab Pesawaran atas nama Kesuma Dewangsa. SK ini di keluarkan secara sepihak oleh Bupati Pesawaran tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan Gubernur Lampung. Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 122 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah “Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Wali Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa SK Bupati Pesawaran cacat yuridis (cacat wewenang). Berpedoman dari pasal tersebut di atas akhirnya Kesuma Dewangsa yang merasa di rugikan dari di keluarkannya SK oleh Bupati berinisiatif mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Setelah di ajukannya gugatan dan melalui proses pemeriksaan admnistrasi di sidangkanlah perkara tersebut. PengadilanTata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung di jalan Pangeran Emir
M.
Noer
Nomor
27
Bandar
Lampung,
mengeluarkan
KeputusanNo:
821.22/06/IV/03/2013 tentang Gugatan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pesawaran Kesuma Dewangsa terhadap Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra ditolak.Putusan PTUN Bandar Lampung ini artinya menguatkan SK Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra No: 821.22/06/IV/03/2013 tentang pemberhentian sementara Sekkab Pesawaran atas nama Kusuma Dewangsa. Putusan sidang No: 03/G/2013/PTUN-BL menyatakan telah menolak gugatan penggugat dan menguatkan SK Bupati Pesawaran Aries Sandi Darma Putra serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : a)
1
Budi Mulyono Universitas Lampung
Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut? b) Bagaimana eksekusi terhadap putusan perkara No:3/G/2013/PTUN-BL tersebut?
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris.Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap pemeriksaan data (editing), penandaan data (coding), rekonstruksi data (reconstruction) dan sistematisasi data (systematizing). Analisis data menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci kedalam bentuk kalimatkalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang pendalamannya dilengkapi dengan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka : a) Dasar pertimbangan Hakim adalah Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak terima dan gugatan gugur. b) Eksekusinya dilakukan dengan Eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tegas menyatakan dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dimungkinkan upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan. Istimewanya, Presiden selaku kepala pemerintahan dimungkinkan campur tangan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. kata kunci : putusan, dasar pertimbangan dan eksekusi
ABSTRACT 7 January 2013, the Regents Pesawaran issued Decree No: 821.22/06/IV/03/2013 the contents of suspension Sekkab Pesawaran on behalf Kesuma Dewangsa . The decree issued by the Regent Pesawaran unilaterally without first communicating with the Governor of Lampung . While in accordance with the provisions of Article 122 paragraph ( 3 ) of Law no. 32 of 2004 on local government " Secretary of areas referred to in paragraph ( 1 ) of the District / City and appointed by the Governor upon the recommendation of the Regent / Mayor in accordance with applicable regulations . Of these provisions is clear that SK Regent
2
Budi Mulyono Universitas Lampung
Pesawaran juridical defects ( defects of authority ) . Guided by the foregoing article Kusuma Dewangsa finally feel disadvantaged by the decree of the Regent in keluarkannya initiative Lawsuit filed to the Administrative Court . Once in ajukannya lawsuit and through the process of Administrative examination in the case sidangkanlah . Pengadilan Tata (PTUN ) Videos that examine, decide and resolve disputes State Administration on the first level , with regular events , which took place at the Courthouse Administrative Prince Bandar Lampung on the road Emir M. Noer No. 27 Bandar Lampung , mengeluarkanKeputusanNo : 821.22/06/IV/03/2013 about Lawsuit District Secretary ( Sekkab ) Pesawaran Kusuma Dewangsa against Regent Pesawaran Aries opposing such ditolak. Putusan Password Darma Putra Bandar Lampung Regent Decree reinforces this means Pesawaran Aries Password Darma Putra No: 821.22/06/IV/03/2013 about layoffs Sekkab Pesawaran on behalf of Kusuma Dewangsa . No verdict : 03/G/2013/PTUN-BL states have rejected the plaintiff's claim and strengthen Regent Decree Pesawaran Aries Password Darma Putra and punish plaintiffs to pay court costs . Based on the description that has been stated above, which are at issue in this study are : a) How does the consideration of the judges in deciding cases ? b ) How does the execution of the court decision No: 3/G/2013/PTUN-BL these ?
Approach to the problem which is used in this research is the data empiris. Sumber juridical legal research using primary data and secondary data . Data collection methods used are literature studies and field studies . Data processing is done through the stages of examination of the data ( editing ) , tagging the data ( coding ) , the data reconstruction ( reconstruction ) and systematization of data ( systematizing ) . Analysis of data using qualitative analysis , meaning that the data has been processed outlining in detail in the form of sentences ( descriptive ) . Qualitative analysis starts from the analysis of empirical jurisdiction , that his approach comes with a comparative analysis using primary legal materials . Based on the research and discussion that is done then : a) Basic considerations judge is Article 97 paragraph ( 7 ) of Law No. 5 of 1986 Jo Law No. 9 of 2004 on the State Administrative Court , the decision of the State Administrative Court can be a lawsuit denied , a lawsuit is granted , the lawsuit does not accept and fall lawsuit . b ) Execution Execution decision made by the Administrative Court expressly stated in the execution of the decision of the Administrative Court was not possible to use forceful measures with security forces .
3
Budi Mulyono Universitas Lampung
Special, made possible the President as head of government interference in the implementation of the decision of the Administrative Court .
I. 1.1.
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
PENDAHULUAN
yang berisi tindakan hukum Tata Usaha
Latar Belakang
Negara Salah satu ciri Negara hukum modern adalah
adanya
perlindungan
hukum
terhadap hak asasi manusia termasuk perlindungan
hukum
terhadap
warga
negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
selalu
terjadi
interaksi
hubungan antara pejabat Negara dan masyarakat. Hubungan interaksi tersebut kebanyakan adanya
biasanya
tugas-tugas
terjadi
karena
pemerintahan
dan
pembangunan yang dilakukan oleh pejabat negara
dalam
kesejahteraan
rangka
yang
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan
akibat
hukum
bagi
seseorang atau badan hukum perdata. Gugatan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan tersebut haruslah dengan alasan-alasan sesuai yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No 5 Tahun 1986, yaitu: Alasan-alasan
yang
dapat
digunakan
dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
meningkatkan
masyarakat.
Hubungan
a.
Keputusan Tata Usaha Negara yang
antara pejabat administrasi negara sebagai
digugat
pelaksana
peraturan perundang-undangan yang
urusan
pemerintahan
dan
pembangunan dengan masyarakat, sering terjadi
benturan
melibatkan
kedua
kepentingan pihak.
yang
itu
bertentangan
dengan
berlaku; b.
Benturan
Badan
atau
Pejabat
Tata
Usaha
Negara pada waktu mengeluarkan
kepentingan ini biasanya diakibatkan oleh
keputusan
adanya keputusan pejabat negara.
dalam ayat (1) telah menggunakan
Pada
dasarnya
sengketa
Tata
Usaha
maksud
atau badan hukum perdata yang merasa
tersebut;
dirugikan
oleh
suatu
dimaksud
wewenangnya untuk tujuan lain dari
Negara terjadi karena adanya seseorang
kepentingannya
sebagaimana
c.
Badan
diberikannya
atau
Pejabat
wewenang
Tata
Usaha
Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu
Negara pada waktu mengeluarkan
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
atau tidak mengeluarkan keputusan
4
Budi Mulyono Universitas Lampung
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
hukum, oleh karena itu, keputusan tersebut
setelah
tidak boleh melanggar hak-hak warga
mempertimbangkan
semua
kepentingan yang tersangkut dengan
negara.
keputsan itu seharusnya tidak sampai
Perlindungan terhadap hak-hak warga
pada
Negara merupakan salah satu pilar utama
pengambilan
atau
tidak
pengambilan keputusan tersebut.
Negara
hukum.
Salah
satu
bentuk
perlindungan terhadap hak-hak warga Sesuai prinsip Negara hukum, keputusan pejabat
negara
yang
merugikan
kepentingan masyarakat, dapat dilakukan gugatan
terhadap
keputusan
yang
dikeluarkan oleh pejabat negara. Tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak selamanya
sesuai
dengan
keinginan
masyarakat, walaupun tindakan tersebut dilakukan
untuk
pemerintahan. Badan/Pejabat
menjalankan
urusan
Tindakan Tata
Usaha
suatu Negara
seringkali bertentangan atau merugikan kepentingan
masyarakat.
Pertentangan
antara keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dengan kepentingan masyarakat secara individu seringkali terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindakan
hukum
Badan/Pejabat
tertulis,
dalam
rangka
menjalankan tugas pemerintahan. Disatu sisi, keputusan tersebut diambil atas dasar kewenangan yang diberikan, namun disisi lain, pelaksanaan keputusan tidak boleh mengurang hak-hak warganegara. Setiap keputusan
Badan/pejabat
Tata
Usaha Negara yang berwenang untuk menguji keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat. Bagi setiap orang yang merasa kepentinganya dirugikan oleh adanya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan untuk
melindungi
hak-hak
yang
dimilikinya. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan
salah
satu
lembaga
pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang member keadilan bagi masyarakat dari tindakan
sewenang-wenang
oleh
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Setiap warga Negara berhak mengajukan gugatan
Tata
Usaha Negara dituangkan dalam bentuk Keputusan
Negara adalah adanya Peradilan Tata
Usaha
Negara harus berdasarkan prinsip Negara
terhadap
keputusanBadan/Pejabat
Tata
Usaha Negara, apabila keputusan tersebut merugikan bersangkutan.
kepentingan Peradilan
orang
yang
Tata
Usaha
Negara yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dianggap masih belum secara signifikan melindungi
kepentingan
masyarakat.
Adanya Undang-UndangNomor 9 Tahun
5
Budi Mulyono Universitas Lampung
2004, member perubahan bagi kemajuan
dan Final, yang menimbulkan akibat
hukum
Hukum bagi seseorang atau badan Hukum
yang
melindungi
kepentingan
individu sebagai warga negara.
Perdata”.
Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-
Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN)
Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Bandarlampung
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN),
memutus dan menyelesaikan sengketa
sengketa
adalah
Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama,
sengketa yang timbul dalam bidang Tata
dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan
Usaha Negara antara orang atau badan
di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara
hukum perdata dengan Badan atau Pejabat
Bandar Lampung di jalan Pangeran Emir
Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun
M. Noer Nomor 27 Bandar Lampung,
di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya
mengeluarkan
Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk
821.22/06/IV/03/2013
sengketa
kepegawaian
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pesawaran
peraturan
perundang-undangan
Tata
Usaha
Negara
berdasarkan yang
Kesuma
yang
memeriksa,
Keputusan
Dewangsa
tentang
No: Gugatan
terhadap
Bupati
berlaku. Pasal 1 angka 5 Gugatan adalah
Pesawaran Aries Sandi Darma Putra
permohonan yang berisi tuntutan terhadap
ditolak.
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan
pemberhentian yang dilakukan Bupati
diajukan
Pesawaran Aries Sandi Darma Putra
ke
Pengadilan
untuk
Majelis
PTUN
menilai
mendapatkan putusan;
kepada Kesuma Dewangsa merupakan
Objek sengketa di Peradilan Tata Usaha
pemberhentian sementara, bukan bersifat
Negara dapat dikatakan memenuhi Pasal 1
definitif. Kesimpulan majelis hakim ini
angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun
diberikan setelah siding berjalan hampir
2009 tentang Perubahan Kedua Atas
dua bulan dan telah melewati proses
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
pemeriksaan administrasi.
tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Putusan PTUN Bandar Lampung ini
disebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara
artinya menguatkan SK Bupati Pesawaran
adalah suatu Penetapan Tertulis yang
Aries
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
821.22/06/IV/03/2013
tentang
Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum
pemberhentian
Sekkab
Tata Usaha Negara yang berdasarkan
Pesawaran atas nama Kusuma Dewangsa.
Peraturan
Putusan sidang No: 03/G/2013/PTUN-BL
Perundang-undangan
yang
berlaku, yang bersifat Konkrit, individual
Sandi
menyatakan
Darma
Putra
sementara
telah
menolak
No:
gugatan
6
Budi Mulyono Universitas Lampung
penggugat dan menguatkan SK Bupati
Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran,
Pesawaran Aries Sandi Darma Putra serta
penggugat telah melaksanakan tugas dan
menghukum penggugat untuk membayar
kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai
biaya perkara. PTUN Bandar lampung
dengan
yang
yang
memeriksa,
menyelesaikan
memutus
sengketa
Tata
dan Usaha
peraturan berlaku.
Sengketa
perundang-undangan
Yang
adalah
menjadi
Keputusan
obyek Bupati
Negara pada Tingkat Pertama, dengan
Pesawaran Nomor : 821.22/06/IV.03/2013
Acara Biasa, yang dilangsungkan di
tanggal
Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara
Pemberhentian
Bandar Lampung di Jalan Pangeran Emir
daerah Kabupaten Pesawaran atas nama :
M. Noer Nomor 27 Bandar Lampung,
Ir. Kesuma Dewangsa, M.M.
telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa
Sehubungan dengan upaya menemukan
antara
Dewangsa, M.M.
atau mencari hukumnya, tidak sekedar
sebagai penggugat dan Bupati Pesawaran
mencari undang-undangnya untuk dapat
sebagai tergugat. Bahwa penggugat dalam
diterapkan pada peristiwa konkret yang
surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2013
dicarikan hukumnya. Kegiatan tersebut
yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
tidaklah semudah yang dibayangkan.Guna
Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada
mencari atau menemukan hukumnya atau
tanggal 28 Januari 2013 dengan Register
undang-undangnya untuk dapat diterapkan
Perkara Nomor : 3/G/2013/PTUN-BL, dan
pada peristiwa konkret, peristiwa konkret
telah diperbaiki pada tanggal 13 Februari
itu
2013 telah mengemukakan alasan-alasan
undangnya, sebaliknya undang-undangnya
sebagai berikut bahwa penggugat diangkat
harus disesuaikan dengan peristiwanya
dalam
yang konkrit (Mertokosumu, 1988: 60).1
Ir. Kesuma
jabatannya
sebagai
Sekretraris
7
harus
Januari
2013
Sementara
diarahkan
tentang Sekretaris
kepada
undang-
Daerah (Sekda) kabupaten Pesawaran
Diperlukan kehati-hatian dan kecermatan
dengan pangkat golongan Pembina Utama
dalam pembuatan putusan di PTUN,
Muda
mengingat asas setiap putusan PTUN
(IV/c)
01-10-2005
berdasarkan
Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
mempunyai
821.21/473/II.09/2010
ergeomnes, sesuai dengan karakter hukum
tanggal
24
kekuatan
mengikat
September 2010 tentang Pengangkatan
publik sengketa tata usaha negara.
Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan
Prinsip penting yang harus diperhatikan
Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran
mengenai prosedur putusan pengadilan
dan bahwa selama menjabat sebagai
1 Mertokosumu, sudikno. 1988. Hukum Acara Perdata. Liberty. Yogyakarta. hlm.60
7
Budi Mulyono Universitas Lampung
adalah
putusan
Pengadilan
harus
yuridis empiris. Pendekatan masalah yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk
dilakukan
umum (Pasal 108 ayat 1). Sanksi terhadap
menggunakan
tidak dipenuhinya prinsip tersebut, putusan
berikut:
Pengadilan tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 108 ayat 3). Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan
Pengadilan
diucapkan,
1.
penelitian
langkah-langkah
ini sebagai
Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi rumusan masalah;
2.
Mengidentifikasi
dan
menginventarisir ketentuan normatif
atas
bahan hukum primer dan bahan
perintah Hakim Ketua Sidang, salinan
hukum sekunder berdasarkan rincian
putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan.
dalam
pokok bahasan; 3.
Mengkaji
secara
komperhensif
analisis bahan hukum primer dan II.
bahan hukum sekunder berdasarkan
METODE PENELITIAN
rincian pokok bahasan;
2.1 Pendekatan Masalah 4. Pendekatan masalah merupakan proses
113).2
Pendekatan
2002,
masalah
sebagai dideskripsi
jawaban secara
lengkap, rinci, jelas dan sistematis
melalui tahap-tahap yang telah ditentukan Muhammad,
kajian
permasalahan
pemecahan atau penyelesaian masalah
(Abdulkadir
Hasil
dalam bentuk laporan hasil penelitian.
hlm: yang
2.2 Data dan Sumber Data
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu
Dalam penelitian ini diperlukan data
jenis penelitian yang dilakukan dengan
primer dan data sekunder, yang bersumber
cara mengumpulkan dan mempelajari
dari :
buku-buku,
1.
dokumen-dokumen,
dan
Data Primer, yaitu data yang diperoleh
peraturan perundang-undangan yang ada
melalui penelitian lapangan (field
kaitannya
research)
atau
hubungannya
dengan
pembahasan yang sedang dibahas dan
yang
permasalahan
berkaitan yang
ada
dengan dalam
penelitian ini yang dilakukan pada 2
Muhammad, Abdulkadir. 2002. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Pengadilan
Tinggi
Usaha
(PTUN) Bandarlampung.
Negara
8
Budi Mulyono Universitas Lampung
2.
Data
sekunder,
yaitu
data
yang
berbagai
sumber.
Pengkajian
diperoleh melalui studi kepustakaan
dilakukan
dengan
(library research) terhadap bahan
menyadur,
mencatat,
hukum yang berupa bahan hukum
literatur-literatur,
primer dan bahan hukum sekunder,
dokumen, dan pendapat para sarjana dan
yaitu :
ahli
a. Bahan hukum primer yaitu antara
masalah yang akan dibahas dalam skripsi
lain
melalui
Kitab
Undang-
hukum
cara
tersebut membaca,
dan
mengutip
perundang-undangan,
yang
berkaitan
dengan
ini.
Undang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.
2.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan
hukum
Studi Lapangan
Guna melengkapi data yang dibutuhkan
yang
dalam penelitian ini, studi lapang yaitu
mempelajari penjelasan terhadap
dengan menggunakan teknik pengamatan
bahan hukum primer, terdiri dari
(observasi) dan melakukan wawancara
literatur-literatur, buku-buku ilmu
dengan Hakim Ketua Andi Maderumpu
pengetahuan
S.H.,M.H. dari Pengadilan Tata Usaha
yang
berkaitan
dengan permasalahan.
Negara.
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum
yang
Adapun
teknik
dilakukan secara bebas terpimpin yaitu
memberikan
wawancara
didasarkan
informasi, penjelasan, terhadap
pertanyaan
yang
bahan
terlebih
hukum
primer
dan
wawancara
dahulu
pada
telah oleh
daftar
dipersiapkan
peneliti
berupa
pokok
yang
sekunder yaitu kamus hukum,
pertanyaan-pertanyaan
majalah, internet, dan informasi
kemudian dapat dikembangkan pada saat
lainnya
wawancara
yang
mendukung
penelitian.
berlangsung
di
lokasi
penelitian.
2.3 Prosedur Pengumpulan Data Berdasarkan jenis
data diatas,
maka
2.4 Prosedur Pengolahan Data
metode pengumpulan data yang digunakan
Setelah melalui tahap pengumpulan data,
adalah sebagai berikut :
selanjutnya dilakukan pengolahan data.
1.
Sehingga
Studi Pustaka
Yaitu
pengkajian
mengenai
hukum
informasi yang
tertulis
berasal
dari
digunakan
data
yang untuk
diperoleh
dapat
menganalisis
permasalahan yang akan diteliti.
9
Budi Mulyono Universitas Lampung
Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,
penyelenggaraan
Peradilan
dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha III.
HASIL
DAN
PEMBAHASAN
dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
3.1 Gambaran Umum Peradilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
menyelenggarakan menegakkan
yang bertugas
Peradilan
hukum
dan
dan menyelesaikan setiap perkara yang
berdasarkan
peraturan
dan
sebagai lembaga Peradilan Tertingginya.
keadilan
dengan tugas pokok memeriksa, memutus,
kepadanya
tingkat Banding serta Mahkamah Agung
guna
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,
diajukan
(khusus penyelesaian sengketa melalui banding administratif) sebagai Peradilan
Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Negara sebagai Peradilan tingkat Pertama
tugas
lain
perundang
-
undangan yang berlaku.
Dari Standard Operating Procedures ini diharapkan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan dengan baik serta dapat menjadi
pedoman
pelaksanaan
tugas
pokok dan fungsi (Tupoksi), sehingga hambatan-hambatan
untuk
mencapai
tujuan dapat diminimalisir. Terlebih lagi Peradilan Tata Usaha Negara adalah bagian Peradilan yang bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara orang
dengan dibentuknya Hakim Pengawas Bidang dapat memperkokoh pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.
Perorangan/Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang dilaksanakan oleh Hakim yang khusus diangkat untuk itu. Dalam Peradilan itu dilakukan penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara.
Dalam
rangka
meningkatkan
usaha
berkelanjutan
kemampuan
aparat
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung,
untuk
mengemban
dan
melaksanakan tugas yang dibebankan oleh negara,
dengan
menyelenggarakan penegakan
hukum
tugas
pokok
Peradilan
guna
dan
keadilan,
10
Budi Mulyono Universitas Lampung
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,
dalam surat gugatannya tertanggal &
maka dengan adanya Standard Operating
Januari 2013 yang didaftar di Kepaniteraan
Procedures , diharapkan dapat memberi
Pengadilan tata Usaha Negara Bandar
dampak sebagai berikut :
Lampung pada tanggal 28 Januari 2013
1.
Memberikan masyarakat
2.
3.
4.
kepuasan pencari
kepada
keadilan
atas
dengan
Register
Perkara
3/G/2013/PTUN-BL.
Obyek
Sengketa
adalah
Peningkatan disiplin aparat pengadilan
Nomor : 821.22/06/IV.03/2013 tanggal 7
dan kinerja pengadilan ;
Januari
Memberikan kesan bahwa pengadilan
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten
adalah milik bersama ;
pesawaran atas nama : Ir. Kesuma
kesejahteraan
aparat
pengadilan.
2013
Bupati
:
pelayanan pengadilan ;
Peningkatan
Keputusan
Nomor
tentang
Pesawaran
Pemberhentian
Dewangsa, M.M. Karena
syarat
formal
gugatan
tidak
terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Gambaran Umum Putusan Perkara No :
Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor
3/G/2013/PTUN-BL.
: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Putusan Perkara No : 3/G/2013/PTUN-BL
atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun
berdasarkan salinan resmi putusan pada
1986
tanggal 2 April 2013 perkara gugatan
Negara, maka menurut Majelis Hakim
antara Penggungat Ir. Kesuma Dewangsa
telah cukup alasan menyatakan gugatan
M.M
Penggugat
dan
Lawan
tergugat
Bupati
tentang
Peradilan
tidak
Tata
diterima
Usaha
(Niet
Kabupaten Pesawaran. Pengadilan Tata
Onvankelijk Verklaard), maka oleh karena
Usaha Negara Bandar Lampung yang
itu tentang materi pokok sengketanya tidak
memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perlu dipertimbangkan lagi.
sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat
Oleh
Pertama,
dinyatakan tidak diterima, maka sesuai
dengan
Acara
Biasa,
yang
karena
ketentuan
Usaha Negara Bandar Lampung, telah
Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
menjatuhkan
berikut
Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat
Kesuma
dihukum untuk membayar biaya perkara
Dewangsa, M.M, sebagai penggugat dan
yang besarnya sebagaimana tersebut dalam
Bupati
amar putusan ini.
dalam
sengketa
Kabupaten
sebagai
antara
Ir.
Pesawaran
sebagai
tergugat. Menimbang bahwa penggugat
110
Penggugat
dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata
Putusan
Pasal
gugatan
Undang-Undang
11
Budi Mulyono Universitas Lampung
Gugatan gugur. Dari macam isi dan sifat Sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
tersebut tidak semua putusan dapat
Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim
dikenakan
bebas
hanya putusan yang memenuhi syarat
menentukan
apa
yang
harus
dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu
Upaya
Paksa
melainkan
saja, antara lain : 2. Putusan
yang
menyatakan
gugatan
terhadap alat-alat bukti yang relevan telah
dikabulkan, yaitu apabila dari hasil
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
pemeriksaan di persidangan ternyata
Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti
dalil-dalil dari posita gugatan Penggugat
selebihnya dianggap dikesampingkan dan
telah terbukti secara formal maupun
tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan
materiil dan telah dapat mendukung
dalam berkas perkara.
petitum yang dikemukakan Penggugat;
Mengingat Pasal-pasal dalam Undang-
3. Putusan bersifat condemnatoir, yaitu
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
putusan yang sifaynya memberikan
Peradilan Tata Usaha Negara juncto
beban atau kewajiban untuk melakukan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004
tindakan tertentu kepada Badan/Pejabat
junctis Undang-Undang Nomor 51 Tahun
Tata Usaha Negara seperti :
2009 serta peraturan perundang-undangan
a.
lain.
Kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha
Negara
yang
dinyatakan
batal/tidak sah. 3.2 Dasar Pertimbangan Majelis Hakim
b.
dalam memutus perkara
Kewajiban menertibkan Keputusan Tata Usaha Negara badan/pengganti.
Adapun dasar pertimbangan majelis hakim
c.
Kewajiban
mencabut
dan
menertibkan Keputusan Tata Usaha
dalam memutus perkara :
Negara yang baru. 1. Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang
d.
Kewajiban membayar ganti rugi.
Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-
e.
Kewajiban melaksanakan rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian.
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan
1.
Peradilan Tata Usaha Negara dapat
kekuatan
berupa
Gewijsde), yaitu putusan pengadilan yang
:Gugatan
ditolak,
Gugatan
dikabulkan, Gugatan tidak terima dan
Putusan yang telah memperoleh hukum
tetap
(inkraht
Van
12
Budi Mulyono Universitas Lampung
tidak dapat diterapkan upaya hukum lagi
pada hakimKetua Majelis yang
terhadap putusan tersebut.
menentukan. d.
Putusan: a.
Dalam
hal
pemeriksaan
umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.
menyampaikan kesimpulan. Setelah kedua pihak mengemukakan kesimpulan, maka Hakim
Ketua
d. Putusan pengadilan dapat berupa: a.
ditunda
untuk
bermusyawarah tertutup
untuk
terbukti.
memberikan
kesempatan kepada Majelis Hakim dalam
b.
undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam putusan tersebut dapat ditetapkan
diusahakan untuk memperoleh hasil
kewajiban yang harus dilakukan
mufakat, kecuali apabila hal itu
oleh badan atau pejabat Tata Usaha
setelah di upayakan dengan sungguh-
Negara.
sungguh tidak tercapai, maka berlaku c.
aturan sebagai berikut:
Gugatan
tidak
penggugat
terbanyak.
ditentukan.
ditunda
penggugat
sampai musyawarah berikutnya.
putusan dengan suara terbanyak, maka suara terakhir, diletakan
berdasarkan
Dalam dapat
hal
ini
memasukan
gugatan baru.
musyawarah
berikutnya tidak dapat diambil
tidak
memenuhi syarat-syarat yang telah
juga tidak dihasilkan putusan,
dalam
diterima,
hukum yang berarti gugatan tidak
Apabila ketentuan (a) tersebut
musyawarah
dapat
apabila setelah diperiksa gugatan
Putusan diambil dengan suara
Apabila
dibuktikan
melanggar Peraturan perundang-
Putusan dalam musyawarah majelis
c.
dapat
bahwa KTUN yang disengketakan
mempertimbangkan
tersebut.
maka
Gugatan dikabulkan, berarti dalam pemeriksaan
ruangan
segala sesuatu guna putusan sengketa
b.
Menolak gugatan, apabila setelah diperiksa gugatan penggugat tidak
Sidang menyatakan bahwa sidang
a.
dapat
dalam sidang yang terbuka untuk
sengketa
pihak diberikan kesempatan untuk
c.
Pengadilan
dijatuhkan pada hari itu juga
sudah diselesaikan, masing-masing
b.
Putusan
d.
Gugatan dinyatakan gugur, apabila penggugat, para penggugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu
13
Budi Mulyono Universitas Lampung
sidang
yang
telah
ditentukan
mengandung
pembebanan.
meskipun telah di panggil secara
Misalnya Tergugat dibebani untuk
patut tanpa alasan yang jelas.
membatalkan surat keputusan yang
e. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka
digugat;
Tergugat
dibebani
dalam putusan Pengadilan tersebut
membayar ganti kerugian atau
dapat ditetapkan kewajiban yang harus
Tergugat
dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata
rehabilitasi. (Pasal 97 ayat 9 butir
Usaha
huruf a,b,c, pasal 97 ayat 10 dan
Negara
yang
mengeluarkan
keputusan Tata Usaha Negara.
pegawai dibatalkan dan melakukan
Pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
b.
c.
melakukan
11). Contoh: surat pemberhentian
f. Kewajiban diatas berupa: a.
dibebani
rehabilitasi. b.
Putusan yang bersifat pernyataan
Pencabutan keputusan Tata Usaha
(declaratoir). Putusan yang hanya
Negara yang bersangkutan dan
menegaskan suatu keadaan hukum
menerbitkan
yang
Keputusan Tata Usaha Negara
dismisal
yang baru; atauPenerbitkanKTUN
gugatan tidak diterima atau tidak
dalam hal gugatan didasarkan pada
berdasar.
pasal 3 (KTUN Fiktif negatif).
diperiksa dengan acara cepat (pasal
g. Kewajiban
tersebut
dapat
disertai
98).
pembebanan ganti rugi. h. Dalam
hal
menyangkut maka
di
sah.
Misalnya (pasal
putusan sengketa
Pengadilan kepegawaian,
samping
62).
Penetapan
Beberapa
digabungkan
penetapan
perkara atau
Contoh
perkara
perlu dipisah-
pisahkan, dan lain-lain. c.
kewajiban
Putusan yang bersifat penciptaan (konstitutif).
Putusan
yang
sebagaimana tersebut diatas, dapat pula
melenyapkan suatu keadaan hukum
disertai
rehabilitasi
atau melahirkan atau menciptakan
(pemulihan Penggugat pada harkat,
suatu keadaan hukum baru. (pasal
martabat dan posisi semula). Dalam
97 ayat 9 huruf b). (Martiman
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Prodjohamidjojo, SH, 1993 : 132)
pemberian
Negara, putusan pengadilan dibagi dalam 3 jenis putusan, yaitu:
Objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha
a.
Putusan yang bersifat pembebanan
Negara dapat dikatakan memenuhi Pasal 1
(condemnatoir).
angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun
Putusan
yang
2009
tentang perubahan kedua atas
14
Budi Mulyono Universitas Lampung
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
secara definitif, dalam hal ini belum
tentang Pengadilan Tata Usaha Negara
memahami atas aturan tersebut.
yang berisi tindakan hukum Tata Usaha
Menurut
Negara
peraturan
Maderumpu S.H.,M.H. selaku Hakim di
perundang-undangan yang berlaku, yang
PTUN bahwa dalam memutus perkara No:
bersifat konkrit, individual, dan final yang
3/G/2013/PTUN-BL. Hakim melihat atau
menimbulkan
bagi
mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (9)
seseorang/badan hukum perdata, dan saat
UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan
ini sedang diajukan pengusulan oleh
kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang
tergugat
Peradilan
yang
berdasarkan
akibat
untuk
hukum
pemberhentian
secara
Pendapat
Tata
Bapak
Usaha
Negara
Andi
yang
definitif dari Sekretaris Daerah Kabupaten
berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara
untuk pemberhentian secara definitif dari
adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan
Sekertaris Daerah kabupaten Pesawaran
oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara
hal ini sangat jelas bahwa keputusan
yang berisi tindakan hukum Tata Usaha
tersebut masih memerlukan persetujuan
Negara berdasarkan Peraturan Perundang-
pihak
Undangan yang berlaku, yang bersifat
lain
kewenangan
(Gubernur). tersebut
Terhadap
tergugat
selaku
konkrit,
Individual
dan
yang
hukum
bagi
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
menimbulkan
tidak mengharuskan konsultasi terlebih
seseorang atau badan hukum perdata”.
dahulu
karena
Melihat unsur-unsur dalam pasal tersebut
pemberhentian tersebut hanya bersifat
dapat diketahui bahwa Surat Keputusan
sementara.
Tata Usaha Negara karena surat keputusan
kepada
Gubernur
Lain
pengangkatan
halnya
dan
apabila
pemberhentian
tersebut
akibat
Final
belum
final
dan
tidak
Sekretaris Daerah secara definitif maka
menimbulkan akibat hukum. Dikatakan
Bupati
belum
selaku
Pembina
Kepegawaian
final
karena
surat
keputusan
Daerah harus melakukan konsultasi secara
tersebut masih akan ada tindak lanjut dari
tertulis kepada Gubernur sesuai dengan
Gubernur selaku pejabat yang berwenang
Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah
mengangkat
Nomor 9 Tahun 2003 dan Pasal 122 ayat
Sekretaris daerah sesuai dengan Pasal 12
(3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten
tentang
yang
Pesawaran No. 4 tahun 2011 tentang
Penggugat dalilkan adalah pemberhentian
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah
Daerah
dan
memberhentikan
Sekretaris daerah Kabupaten, Sekretariat
15
Budi Mulyono Universitas Lampung
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
g. pertimbangan dan penilaian setiap bukti
Ahli
Bupati
yang diajukan dan hal yang terjadi dalam
Pesawaran. Sedangkan dikatakan tidak
persidangan selama sengketa itu diperiksa;
kabupaten
dan
menimbulkan
Staf
karena
h. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
penggugat masih menerima gaji dan
i. amar putusan tentang sengketa dan biaya
tunjangan
akibat
jabatan
hukum
Sekreratis
Daerah
perkara;
setelah dikeluarkannya Surat Keputusan
j. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang
tersebut sampai dengan Maret 2013.
memutus, nama Panitera, serta keterangan
Dengan melihat hal tersebut maka hakim
tentang hadir atau tidak hadirnya para
dalam perkara ini memutuskan bahwa
pihak.
gugatan penggugat tidak diterima.
b. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Ada 3 macam kekuatan yang terdapat pada
dapat
putusan hakim yaitu kekuatan mengikat
Pengadilan.
(resjudicata pro vertate habetur), kekuatan
menyebabkan
c. Selambat-lambatnya
batalnya
tiga
putusan
puluh
hari
eksekutorial (suatu putusan pengadilan
sesudah putusan Pengadilan diucapkan,
yang
dapat
putusan itu harus ditandatangani oleh
dijalankan), kekuatan pembuktian (putusan
Hakim yang memutus dan Panitera yang
pengadilan merupakan akta otentik).
turut bersidang.
telah
berkekuatan
tetap
d. Apabila HakimKetua Majelis atau dalam 2. UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 109
hal pemeriksaan dengan acara cepat HakimKetua
Bentuk Putusan:
Sidang
berhalangan
menandatangani, maka putusan Pengadilan a. Putusan Pengadilan harus memuat:
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan
d. Kepala putusan yang berbunyi :"DEMI
dengan
KEADILAN
BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA";
menyatakan
berhalangannya
Hakim Ketua Majelis atau Hakim Ketua Sidang tersebut. Apabila Hakim Anggota
e. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat
Majelis berhalangan menandatangani, maka
kediaman, atau tempat kedudukan para
putusan Pangadilan ditandatangani oleh
pihak yang bersengketa;
HakimKetua Majelis dengan menyatakan
f. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
berhalangannya Hakim Anggota Majelis tersebut.
16
Budi Mulyono Universitas Lampung
3. Pasal 115 UU No. 5 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004
tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
Hanya putusan pengadilan yang telah
d. Dalam
hal
tergugat
tidak
bersedia
memperoleh kekuatan hukum tetap yang
melaksanakan putusan Pengadilan yang
dapat dilaksanankan
telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
4. Pasal 116 UU No. 5 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004
terhadap
pejabat
dikenakan
a. Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan
hukum
tetap,
yang
upaya
bersangkutan
paksa
berupa
pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
dikirimkan kepada para pihak dengan surat
e. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan
tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat
pengadilan sebagaimana dimaksud pada
atas
yang
ayat (4) diumumkan pada media massa
pertama
cetak setempat oleh Panitera sejak tidak
perintahKetua
mengadilinya
Pengadilan
dalam
tingkat
selambat lambatnya dalam waktu 14
terpenuhinya
ketentuan
(empat belas) hari.
dimaksud pada ayat (3).
sebagaimana
b. Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan
yang
telah
memperoleh
kekuatan
hukum
tetap
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a,Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak
Eksekusi putusan PTUN. Rozali Abdullah (2005: 98) tegas menyatakan dalam eksekusi
putusan
dimungkinkan menggunakan
mempunyai kekuatan hukum lagi. c. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan kepada
3/G/2013/PTUN-BL
dikirimkan,
tergugat tidak melaksanakan kewajibannya
permohonan
3.3 Eksekusi terhadap putusan perkara No:
Ketua
Pengadilansebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan
Istimewanya, pemerintahan
upaya
PTUN
tidak
paksa
dengan
aparat Presiden
keamanan. selaku
dimungkinkan
kepala campur
tangan dalam pelaksanaan putusan PTUN. Menurut
pendapat
Bapak
Andi
Maderumpu S.H.,M.H. selaku Hakim di PTUN bahwa dalam putusan perkara No : 3/G/2013/PTUN/BL, hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak diterima maka terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan.
17
Budi Mulyono Universitas Lampung
Putusan PTUN yang telah berkekuatan
pengadilan dan kesadaran hukum para
hukum tetap, sejalan dengan Pasal 97 ayat
pejabat (Rozali Abdullah, 2005: 99). 3
(8) dan ayat (9) UU PTUN, pada dasarnya
Kalau putusan yang sudah berkekuatan
dapat berupa:
hukum tetap tidak dijalankan juga, maka UU
a.
Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang menimbulkan sengketa dan menetapkan Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan untuk mencabut
KTUN
dimaksud.
Paulus
Effendi Lotulung menyebutnya sebagai eksekusi otomatis. Jika putusan TUN tidak dipatuhi maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, tidak perlu lagi ada tindakan atau upaya lain dari pengadilan seperti surat peringatan (R. Wiyono, 2009: 234). b.
Pelaksanaan putusan pengadilan yang
yang mewajibkan pejabat TUN bukan hanya mencabut tetapi juga menerbitkan KTUN baru. Selain
mekanisme
berupa sanksi administratif dari atasan Badan/Pejabat TUN bersangkutan. Lewat ancaman sanksi itu, atasan pejabat yang mengeluarkan
KTUN
pada
dasarnya
sedang melakukan upaya paksa. Mekanisme lain yang disebut dalam UU PTUN adalah pengenaan uang paksa dan pengumuman lewat media massa. Pasal 116 ayat (5) UU PTUN menyatakan pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan diumumkan pada media massa
terpenuhinya batas waktu 90 hari kerja. Begitu batas waktu lewat, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar tergugat melaksanakan putusan. Pasal 116 ayat (6) UU PTUN
itu,
ada
juga
putusan
yang
mengharuskan pejabat TUN menerbitkan KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU PTUN.
menyediakan
cetak setempat oleh panitera sejak tidak
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b,
c.
PTUN
Pasal
3
mengatur
tentang
keputusan fiktif negatif. Pembentuk
mengajukan ketidakpatuhan ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan kepada DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Undang-Undang
mengharapkan
menegaskan lebih lanjut, ketua pengadilan
Badan/Pejabat
TUN
melaksanakan putusan secara sukarela.
Dari rumusan ini jelas bahwa Presiden punya kewenangan memaksa pejabat TUN untuk melaksanakan putusan.
Namun, keberhasilan pelaksanaan putusan itu
sangat
bergantung
pada
wibawa 3
Rozali Abdullah. 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm. 99.
18
Budi Mulyono Universitas Lampung
Sedangkan, mekanisme uang paksa yang
Negara adalah suatu penetapan tertulis
disebut dalam Pasal 116 ayat (4) UU
yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat
PTUN, hingga kini regulasinya belum
Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
jelas. Penjelasan Pasal 116 ayat (4) UU
Hukum Tata Usaha Negara yang berisi
PTUN hanya menyebutkan pembebanan
tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang
berupa
berdasarkan
pembayaran
sejumlah
uang
Peraturan
Perundang-
dicantumkan dalam amar putusan pada
undangan yang berlaku, yang bersifat
saat hakim memutuskan mengabulkan
Konkrit,
gugatan penggugat. Setidaknya, masih
menimbulkan
menjadi pertanyaan apakah uang paksa itu
seseorang atau Badan Hukum Perdata.
Individual
dan
akibat
Final,
yang
Hukum
bagi
digabung bersama gugatan ke PTUN atau terpisah, siapa yang harus membayar (pribadi pejabat TUN atau dari anggaran IV.
badan), dan berapa besar uang paksa atau dwangsom
yang
dimungkinkan.
4.1 Kesimpulan
Ini
masalah krusial yang sering ditanyakan dan
tampaknya
perlu
segera
(Mahkamah Agung, 2007: 9).
PENUTUP
Dari
diatasi
uraian
analisis
di
atas,
dapat
disimpulkan bahwa
4
Meskipun demikian, sebenarnya sanksi
a.
Putusan
Tata
Usaha
Negara
Bandar
administratif, pengenaan uang paksa dan
Lampung
pengumuman di media massa tak perlu
03/G/TUN/2013/PTUN-BL.
terjadi
sengketa Tata Usaha Negara antara Ir.
jika
Badan/Pejabat
TUN
Nomor: terkait
menjalankan putusan secara sukarela.
Kesuma Dewngsa M.M. (Penggugat) yang
Objek sengketa di Peradilan Tata Usaha
menggugat
Negara dapat dikatakan memenuhi Pasal 1
Kabupaten
angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun
No.180/0375/1.02/II/2013
2009 tentang Perubahan Kedua Atas
dikeluarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Pesawaran (Tergugat) secara keseluruhan
tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sudah sesuai dengan ketentuan peraturan
disebutkan “ Keputusan Tata Usaha
perundang-undangan, baik dari segi isi putusan
4
Mahkamah Agung. 2007. Permasalahan dari Daerah dan jawabannya Bidang Tata Usaha Negara dan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Makasar.
Surat
Keputusan
Bupati
Pesawaran
oleh
maupun
Bupati
maupun
yang Kabupaten
sistematika
putusan, begitu juga dengan Subjek, Objek,
Kompetensi,
tenggang
waktu
19
Budi Mulyono Universitas Lampung
mengajukan gugatan sudah tepat. Sehingga hal
tersebut
mengindikasikan
DAFTAR PUSTAKA
bahwa
Putusan Tata Usaha Negara tersebut dapat
b.
dipertanggungjawabkan secara hukum.
Daftar Buku
Putusan PTUN Bandar Lampung No:
Departemen pendidikan dan kebudayaan. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
03/G/2013/PTUN-BL
memang
belum
mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena masih dilakukan pemeriksaan kasasi di mahkamah
konstitusi.
Sehingga
berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Hamzah, Andi. 1986. Kamus Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta. HR, Ridwan. 2007. Hukum Administrasi Negara. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
Usaha Negara belum dapat di eksekusi Indroharto, 1993. Peradilan Tata Usaha Negara. CV. Muliasari. Jakarta. 4.2 Saran Apabila gugatan ini ditolak, mohon kepada Yang
Mulia
Majelis
Hakim
yang
mengadili perkara ini, untuk memberi jawaban terkait substansi gugatan, dalam pertimbangan putusannya. Karena hal yang demikian masih memberi peluang bagi penggugat dalam upaya lanjutan untuk mencari keadilan.
Johan Nasution, Bahder. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. CV. Madar Maju. Bandung. Koentjoro, Diana Halim. 2004. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia, cet.1. Jakarta. Mertokosumu, Sudikno. 1988. Hukum Acara Perdata. Liberty. Yogyakarta Muhammad, Abdulkadir. 2002. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. Philipus M. Hadjo, et. Al., 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gadjah mada University Press, Yogyakarta. Rozali Abdullah. 2005. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Tjandra, W. Riawan. 1999. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
20
Budi Mulyono Universitas Lampung
Keputusan Menteri Keuangan RI No.
Peraturan Perundang-Undangan
1129/KKM.01/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi dan Tata Cara Undang-Undang
No.
9
Tahun
2004
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang
No.
5
Tahun
Pelaksanaanya pada Peradilan Tata Usaha Negara
1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sumber Lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggara
Negara
yang
Mahkamah Agung. 2007. Permasalahan dari Daerah dan jawabannya Bidang Tata
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
Usaha Negara dan Jajaran Pengadilan
dan Nepotisme.
Empat Lingkungan Peradilan seluruh
UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Indonesia di Makasar.
21
