P U T U S A N NOMOR : 43/PDT/2013/PTR
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
Perdata
dalam
peradilan
tingkat
banding
dalam
persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
H. ERWAN ARDIAN SIMBOLON, SH, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Thamrin No. 125 RT. 05 RW.
04
Kelurahan
Sukamaju
Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah memberikan Kuasanya
kepada
SH.MH,
YURNALIS,
DKK,
dari
Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum YURNALIS, SH.MH & Rekan, beralamat di Jalan Paus Ujung No. 21 (Simpang Jalan Arifin Ahmad)
Telp.
Pekanbaru,
0761-7777848
berdasarkan
Surat
Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 03 Mei 2012 Nomor:
177/SK/2012/PN.PBR,
semula sebagai PENGGUGAT/ TERGUGAT
REKONPENSI
sekarang sebagai PEMBANDING;
LAWAN :
Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.43/PDT/2013/PTR
1. PT. OCE REGENCY, Beralamat di Jalan Garuda Sakti KM.2 No.1 Kelurahan Simpang Baru RT.03 RW.09 Kota Pekanbaru, semula sebagai
TERGUGAT
PENGGUGAT
I
REKONPENSI
/ I
sekarang sebagai : TERBANDING I;
2. Y E L V I, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Garuda Sakti
KM.2
No.1
Kelurahan
Simpang Baru RT.03 RW.09 Kota Pekanbaru,
semula
sebagai
TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONPENSI
II
sekarang
sebagai : TERBANDING II;
3. HJ.
Y U S N I, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Garuda
Sakti
KM.2
No.1
Kelurahan Simpang Baru RT.03 RW.09 Kota Pekanbaru, semula sebagai
TERGUGAT
III/
PENGGUGAT REKONPENSI III, sekarang sebagai : TERBANDING III;
4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, Beralamat di Jalan Pepaya Kota Pekanbaru, semula sebagai TERGUGAT IV sekarang sebagai : TERBANDING IV;
5. KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PEMBANGUNAN KOTA PEKANBARU, Beralamat di Jalan Cut
Nyak
Pekanbaru,
Dien
No.1
semula
Kota
sebagai
Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.43/PDT/2013/PTR
TERGUGAT V sekarang sebagai : TERBANDING V; Pengadilan Tinggi tersebut : Setelah membaca ; 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 April 2013
Nomor :
43/Pen.Pdt/2013/PTR
tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; 2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini : TENTANG DUDUKNYA PERKARA Memperhatikan duduknya perkara
dan
menerima
sebagaimana
Pengadilan Negeri Pekanbaru
keadaan-keadaan
mengenai
tersebut dalam salinan resmi putusan tanggal 7 Nopember
2012 Nomor :
45/PDT.G/2012/PN.PBR yang amarnya sebagai berikut : Dalam Konpensi : Eksepsi : -
Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat untuk keseluruhannya.
Pokok Perkara : -
Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
Dalam Rekonpensi : -
Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebagian.
-
Menyatakan sah secara hukum tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1548 tanggal 12 Oktober 1994 atas nama Yelvi dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1760 tanggal 07 Maret 2005 atas nama Hj. Yusni adalah milik Penggugat Rekonpensi II dan III.
-
Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
-
Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru untuk membuka blokir terhadap : 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18308 NIB: 08.01.18998 Nomor Surat Ukur SU.03017/2011 Nomor Gambar Ukur 2679/2011 atas nama Yelvi; Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.43/PDT/2013/PTR
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18307 NIB: 08.01.18997 Nomor Surat Ukur SU.03016/2011 Nomor Gambar Ukur 2679/2011 atas nama Yelvi; 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18306 NIB: 08.01.18996 Nomor Surat Ukur SU.03015/2011 Nomor Gambar Ukur 2679/2011 atas nama Yelvi; 4. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3568 NIB: 08.01.19022 Nomor Surat Ukur SU.03011/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 5. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3569 NIB: 08.01.19023 Nomor Surat Ukur SU.03012/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 6. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3570 NIB: 08.01.19024 Nomor Surat Ukur SU.03013/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 7. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3571 NIB: 08.01.19024 Nomor Surat Ukur SU.03014/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 8. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18309 NIB: 08.01.18999 Nomor Surat Ukur SU.03018/2011 Nomor Gambar Ukur 2679/2011 atas nama Yelvi; 9. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18310 NIB: 08.01.19000 Nomor Surat Ukur SU.03019/2011 Nomor Gambar Ukur 2679/2011 atas nama Yelvi; 10. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3560 NIB: 08.01.19014 Nomor Surat Ukur SU.03003/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 11. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18311 NIB: 08.01.19001 Nomor Surat Ukur SU.03020/2011 Nomor Gambar Ukur 2679/2011 atas nama Yelvi; 12. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3551 NIB: 08.01.19005 Nomor Surat Ukur SU.02994/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 13. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3559 NIB: 08.01.19013 Nomor Surat Ukur SU.03002/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni;
Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.43/PDT/2013/PTR
14. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3558 NIB: 08.01.19012 Nomor Surat Ukur SU.03002/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 15. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3557 NIB: 08.01.19011 Nomor Surat Ukur SU.03001/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 16. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3556 NIB: 08.01.19010 Nomor Surat Ukur SU.02999/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 17. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3555 NIB: 08.01.19009 Nomor Surat Ukur SU.02998/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 18. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3554 NIB: 08.01.19008 Nomor Surat Ukur SU.02997/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 19. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3553 NIB: 08.01.19007 Nomor Surat Ukur SU.02996/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 20. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3552 NIB: 08.01.19006 Nomor Surat Ukur SU.02995/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 21. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18314 NIB: 08.01.19004 Nomor Surat Ukur SU.03023/2011 Nomor Gambar Ukur 2679/2011 atas nama Yelvi; 22. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18313 NIB: 08.01.19003 Nomor Surat Ukur SU.03022/2011 Nomor Gambar Ukur 2679/2011 atas nama Yelvi; 23. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18312 NIB: 08.01.19002 Nomor Surat Ukur SU.03021/2011 Nomor Gambar Ukur 2679/2011 atas nama Yelvi; 24. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3566 NIB: 08.01.19020 Nomor Surat Ukur SU.03009/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 25. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3567 NIB: 08.01.19021 Nomor Surat Ukur SU.03010/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni;
Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.43/PDT/2013/PTR
26. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3565 NIB: 08.01.19019 Nomor Surat Ukur SU.03008/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 27. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3564 NIB: 08.01.19018 Nomor Surat Ukur SU.03007/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 28. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3563 NIB: 08.01.19017 Nomor Surat Ukur SU.03006/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 29. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3562 NIB: 08.01.19016 Nomor Surat Ukur SU.03005/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 30. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3561 NIB: 08.01.19015 Nomor Surat Ukur SU.03004/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; -
Menolak gugatan selebihnya.
Dalam Konpensi dan Rekonpensi : a. Membebankan semua biaya perkara yang timbul oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ditaksir sebesar Rp. 1.319.000,- (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti
putusan
Pengadilan
45/PDT.G/2012/PN.PBR
tanggal
Negeri 7
Pekanbaru
Nopember
2012
Nomor tersebut
: ada
kekurangan format putusan pada halaman pertama setelah irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA langsung identitas para pihak tidak di dahului dengan kalimat Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama ; Menimbang,
bahwa
Penggugat/Pembanding mengajukan
pada
permohonan
atas
putusan
tanggal
banding,
12
tersebut,
Nopember
sebagaimana
Akta
2012
Kuasa telah
Pernyataan
Permohonan Banding Nomor : 45/PDT.G/2012/PN.PBR, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II
Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.43/PDT/2013/PTR
dan III/Terbanding I, II dan III serta kepada Tergugat IV, V/ Terbanding IV/ V masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2012; Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan Bandingnya, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Januari 2013 telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 Januari 2013, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II, III/ Terbanding I, II, III dan kepada Tergugat IV, V/ Terbanding IV, V masingmasing pada tanggal 21 Januari 2013; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, II, III/ Terbanding I, II, III mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Maret 2013, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Maret 2013, sedang Tergugat IV, V/Terbanding IV, V tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 45/PDT.G/2012/PN.PBR yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing pada tanggal 21 Januari 2013 kepada pihak Tergugat I, II, III, IV, V/ Tervabding I, II, III, IV, IV dan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Pebruari 2013 telah di beri kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk di periksa dalam tingkat banding;
Tentang Hukumnya :
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 45/PDT.G/2012/PN.PBR diucapkan pada tanggal 7 Nopember 2012 dengan di hadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III/ Terbanding I, II, III, tanpa di hadiri Tergugat IV, V/ Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.43/PDT/2013/PTR
Terbanding IV, V akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut menyebutkan pada saat di bacakan putusan di hadapan Penasihat Hukum kedua belah pihak, pada kenyataannya sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 7 Nopember 2012 Tergugat IV, dan V tidak hadir dan sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan kepada Tergugat IV, V masing-masing pada tanggal 27 Desember 2012. Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2012 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan banding, berarti banding tersebut di ajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang di tentukan pasal 199 ayat 1 RBg;
Menimbang,
bahwa
oleh
karena
permohonan
banding
dari
Pengugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut
telah memenuhi syarat-syarat formal banding, maka
dapat diterima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
Menimbang,
bahwa
Pembanding/Penggugat
dalam
Memori
Bandingnya menyatakan yang pada pokoknya bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan III telah tepat dan benar karena menurut Pembanding harus dikuatkan. Sedangkan dalam Pokok Perkara adalah telah salah dan keliru, untuk itu beralasan hukum untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya serta Dalam Rekonpensi menurut Penggugat/Pembanding menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi II dan III untuk seluruhnya;
Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat I, II, III/ Terbanding I, II, III dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi telah salah pertimbangan hukumnya, baik tentang surat kuasa, menyatakan tentang Error In Persona, Kurang Pihak dan Obscure Libel, oleh karena itu Para Tergugat/Para Terbanding memohon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan banding Pembanding di tolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi, menurut Tergugat I, II, III/ Terbanding I,
Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.43/PDT/2013/PTR
II, III pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka sudah sepantasnya menurut hukum putusan tersebut di Tingkat Banding di kuatkan dan menolak banding yang diajukan oleh Pembanding;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi
putusan
Pengadilan
Negeri
Pekanbaru
Nomor
:
45/PDT.G/2012/PN.PBR tanggal 7 Nopember 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak yang beperkara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana uraian pertimbangan di bawah ini ;
DALAM KONPENSI : Dalam Eksepsi :
Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV/ Terbanding I, II, III dan IV mengajukan Eksepsi, dimana Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tentang Eksepsi berpendapat bahwa Eksepsi para Tergugat/Terbanding tersebut telah menyangkut pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian Eksepsi akan di periksa bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara, karenanya Eksepsi tersebut dinyatakan di tolak;
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/ Terbanding I, II, III, IV ada yang menyangkut dengan Kompetensi Absolut/ kewenangan mengadili sebagaimana yang tersebut pada point 2(dua), di mana sesuai dengan hukum acara perdata apabila ada Eksepsi tentang Kompetensi Absolut, maka terlebih dahulu di putuskan tentang Eksepsi tersebut sebelum diteruskan pemeriksaan pokok perkara, tetapi oleh Hakim Tingkat Pertama telah melanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;
Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum tentang Eksepsi yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, kecuali Eksepsi tentang Kompetensi
Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.43/PDT/2013/PTR
Absolut
seharusnya dipertimbangkan secara tersendiri dalam putusan
sela, oleh karena Peradilan Tingkat Pertama telah memutus bersama dengan pokok perkara, maka Pengadilan Tinggi hanya menambah pertimbangan hukum tentang Eksepsi tersebut, dimana Pengadilan Tinggi menilai gugatan Penggugat/Pembanding baik dalam posita maupun dalam petitumnya ada 2(dua) permasalahan hukum yaitu agar dinyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634 Desa Simpang Baru seluas 3.800 M² Gambar Situasi Nomor : 1492/1995 tertanggal 1 Maret 1995 dengan Warkah Nomor : 2984/IV/PBR/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 17 April 1995 akan tetapi dilain pihak yaitu tentang sengketa milik antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I, II, III/ Terbanding I, II, III ;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding ada 2(dua) permasalahan hukum yang dikemukakan dalam gugatannya, maka dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi akan memilah mana yang kewenangan Peradilan Umum dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang akan dipertimbangkan didalam pertimbangan hukum pokok perkara, hal ini adalah sesuai dengan azas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman );
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat tentang Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV/ Terbanding I, II, III dan IV yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama pada prinsipnya telah tepat dan benar sehingga Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;
Dalam Pokok Perkara :
Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding
untuk
seluruhnya,
Pengadilan
Tinggi
tidak
sependapat dengan alasan sebagai berikut :
Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.43/PDT/2013/PTR
- Bahwa bukti P.1 Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634 tanggal 17 April 1995 dan
Gambar
Situasi
Nomor
:
1492/1995
atas
nama
Penggugat/Pembanding; - Bahwa bukti T.I, II, III.2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 1548 tanggal 12 Oktober 1994 dan Gambar Situasi Nomor : 1297/1994, atas nama Yelvi (Tergugat II/Terbanding II); - Bahwa dari bukti P.1 tersebut dikaitkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat, dimana gambar situasi Nomor : 1492/1995 dan Sket Gambar hasil Pemeriksaan Setempat perkara Nomor : 45/Pdt.G/2012/PN.PBR pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012, bukti T.I, II, III.2 Gambar Situasi Nomor : 1297/1994, menurut Pengadilan Tinggi pada gambar situasi bukti P.1 sama dengan gambar Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan juga pada Gambar Pemeriksaan Setempat dan gambar situasi (bukti P.1) Sebelah Utara tercantum Jalan UNRI, sedangkan dalam bukti T.I, II, III.2 tidak ada jalan UNRI ; - Bahwa pendapat Hakim Tingkat Pertama kepemilikan hak Penggugat atas objek perkara tumpang tindih dengan kepemilikan hak Tergugat II dan Tergugat III, Pengadilan Tinggi menilai berdasarkan bukti P.1, hasil Pemeriksaan Setempat dan dibandingkan dengan bukti T.I, II, III.2 tidak ada tumpang tindih dengan tanah Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III, menurut Pengadilan Tinggi tanah milik Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III bukan di lokasi tanah perkara; - Bahwa bukti P.3 Sertifikat Hak Milik Nomor : 2433 Gambar Situasi Nomor : 4587/1997, namun bukan bukti atas hak atas tanah perkara, tetapi menurut Pengadilan Tinggi bukti P.3 tersebut dapat digunakan sebagai bukti tambahan yang sangat erat kaitan dengan bukti P.1, karena dalam bukti P.3 adalah tanah yang sepadan dengan tanah milik Penggugat/Pembanding juga ada tercantum jalan UNRI ; - Bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru di temui fakta hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634 tanggal 17 April 1995 milik Penggugat/Pembanding (bukti P.1) di ikuti dengan Warkah atas Sertifikat Hak Milik tersebut ( bukti T.IV.48 ), sedangkan Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1548 tanggal 12 Oktober 1994 milik Tergugat II/Terbanding II tidak dapat diperlihatkan oleh Tergugat IV (BPN) dengan alasan tidak ditemukan arsipnya ;
Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.43/PDT/2013/PTR
- Bahwa menurut Pengadilan Tinggi dasar penerbitan Sertifikat tersebut adalah Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau, karena sifatnya pemberian hak ( halaman 2 bukti P.1 dan bukti T.I, II, III.2 ) oleh karena dipersidangan Tingkat Pertama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1548 tanggal 12 Oktober 1994 atas nama Tergugat II/Terbanding II tidak dapat ditunjuk Warkahnya oleh BPN (Tergugat IV), maka terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 1548 (bukti T.I, II, III.2) tidak sempurna, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634 atas nama Penggugat/Pembanding menurut hukum telah sempurna sebagai bukti kepemilikan dalam perkara a quo ; - Bahwa Sertifikat H.G.B Nomor : 1760 tanggal 7 Maret 2005 (bukti T.I, II, III.3) dan bukti T.IV.52 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau, dimana setelah Pengadilan Tinggi membaca Surat Keputusan tersebut dalam konsideran pertimbangan Surat Keputusan pada butir b tanah yang di kuasai pemohon berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 06/I/1980 tanggal 25 Januari 1980, sedangkan pada butir c disebutkan tanah yang dimohon adalah “TANAH NEGARA”, Tergugat II, III/Terbanding II, III mendalilkan tanah Sertifikat H.G.B tersebut atas dasar Jual Beli Nomor : 06/I/1980 tanggal 25 Januari 1980 (Baca gugatan Rekonpensi butir 11), menurut Pengadilan Tinggi ada 2(dua) pengertian yang tercantum dalam bukti T.IV.52 tersebut, sehingga tidak jelas Surat Keputusan tersebut ; - Bahwa terhadap bukti Penggugat/Pembanding (bukti P.1) dihubungkan dengan bukti T.IV.48 lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Riau Nomor : 64/HM-PN/KW-24/PBR/95-11 tanggal 30 Maret 1995 Nomor 2 (dua) atas nama ERWAN ARDIAN SIMBOLON, pada kolom keterangan jelas disebutkan dasar Penggugat/Pembanding memperoleh
tanah
tersebut
yaitu
Akta
Jual
Beli
Nomor
:
1735/PPAT/1987 tanggal 13-2-1987, hal ini menjadi fakta hukum tanah perkara adalah milik Penggugat/Pembanding ;
Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah nyata tanah perkara adalah milik Penggugat/Pembanding sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding dalam gugatannya, sedangkan Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tidak dapat melemahkan bukti kepemilikan Penggugat/Pembanding;
Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.43/PDT/2013/PTR
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan
Tinggi
akan
mempertimbangkan
petitum
gugatan
Penggugat/Pembanding yang mana saja dapat dikabulkan sesuai dengan fakta tersebut;
Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III telah nyata menguasai
tanah
Penggugat/Pembanding
tanpa
seizinnya,
maka
perbuatan Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
Menimbang, bahwa Tergugat IV/Terbanding IV, menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena sebagaimana
telah dipertimbangkan
diatas bahwa
Tergugat I, II,
III/Terbanding I, II, III saja yang mengaku dan menguasai tanah perkara adalah miliknya dan menurut Pengadilan Tinggi tidak ada tumpang tindih Sertifikat Tanah Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat IV/Terbanding IV ;
Menimbang, bahwa terhadap Tergugat V/Terbanding V, menurut Pengadilan Tinggi juga tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena sesuai dengan pertimbangan di atas bahwa tidak ada tumpang tindih dalam menerbitkan Sertifikat atas tanah perkara dan izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Tergugat V/Terbanding V menurut Pengadilan Tinggi tidak wewenang Peradilan Umum yang menilai, oleh karena itu terhadap Tergugat V/Terbanding V dalam perkara a quo tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;
Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat/Pembanding hanya terhadap Tergugat I, II, III/ Terbanding I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum dikabulkan;
Menimbang, /Pembanding nomor
bahwa
tentang
petitum
gugatan
Penggugat
3 (tiga), menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat
dikabulkan, karena untuk menyatakan sah Sertifikat Hak atas tanah adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.43/PDT/2013/PTR
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedang Peradilan Umum hanya dapat menyatakan mempunyai kekuatan hukum atau tidak, seharusnya Penggugat/Pembanding dalam petitum gugatan perkara a quo redaksinya bukan sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya, tetapi mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi terhadap petitum nomor 3(tiga) ini harus dinyatakan tidak diterima ;
Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4(empat), menurut Pengadilan Tinggi oleh karena telah nyata tanah perkara adalah milik Penggugat/Pembanding, maka petitum nomor 4(empat) dikabulkan;
Menimbang,
bahwa
petitum
nomor
5(lima),
sesuai
dengan
pertimbangan diatas, bahwa tidak tumpang tindih Sertifikat Hak Milik Nomor : 1634 tanggal 17 April 1995 atas nama Penggugat/Pembanding dengan Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan baik atas nama Tergugat II/Terbanding II maupun atas nama Tergugat III/Terbanding III (perkara a quo), Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat menilai keabsahannya, maka menurut Pengadilan Tinggi petitum nomor 5(lima) tidak dapat di terima;
Menimbang, bahwa petitum nomor 6(enam), menurut Pengadilan Tinggi juga adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai sah atau tidak Surat Izin Bangunan karena merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu petitum nomor 6(enam) dinyatakan tidak diterima ;
Menimbang, bahwa selanjutnya petitum nomor 7(tujuh), oleh karena telah nyata dipersidangan Tingkat Pertama yang menguasai dan mengklaim tanah perkara adalah Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III saja, sedang Tergugat IV, V/Terbanding IV, V telah dipertimbangkan diatas tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap petitum nomor 7(tujuh) dikabulkan yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;
Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.43/PDT/2013/PTR
Menimbang, bahwa petitum nomor 8(delapan), Pengadilan Tinggi menolak dengan alasan dalam persidangan Tingkat Pertama tidak ada maksud dari Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III untuk mengalihkan dan tanah terperkara telah ada Sertifikat atas nama Penggugat/Pembanding tidak mudah dialihkan oleh pihak lain, karena itu petitum nomor 8(delapan) ditolak ;
Menimbang, bahwa petitum nomor 9(sembilan) tentang uang paksa, menurut Pengadilan Tinggi tidak dikabulkan dengan alasan perkara a quo dapat dilakukan eksekusi secara riel, oleh karena itu petitum ini ditolak ;
Menimbang,
bahwa
selanjutnya
petitum
nomor
10(sepuluh),
mengenai putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi, Pengadilan Tinggi menilai oleh karena kedua pihak yang bersengketa ada mengajukan bukti surat Sertifikat Hak atas tanah sebagai Akta Otentik, sedangkan keabsahan Sertifikat tersebut belum ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menurut Pengadilan Tinggi petitum ini juga dinyatakan ditolak ;
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 45/PDT.G/2012/PN.PBR, tanggal 7 Nopember 2012 dalam pokok perkara harus
dibatalkan
dan
Pengadilan
Tinggi
akan
mengadili
sendiri
sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
Dalam Rekonpensi :
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca gugatan Rekonpensi yang bertindak sebagai Penggugat Rekonpensi adalah Tergugat Konpensi I, II, III/ Terbanding I, II, III ;
Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara (Konpensi), maka dianggap termuat dalam pertimbangan hukum Rekonpensi, dan oleh karena gugatan dalam pokok perkara (Konpensi)
Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.43/PDT/2013/PTR
menurut Pengadilan Tinggi, Penggugat/Pembanding dapat membuktikan apa yang didalilkan dalam gugatannya. Selain itu amar putusan Hakim Tingkat Pertama Dalam Rekonpensi alinea 4(empat), Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru untuk membuka Blokir terhadap : 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18308 NIB: 08.01.18998 Nomor Surat Ukur SU.03017/2011 Nomor Gambar Ukur 2679/2011 atas nama Yelvi; 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18307 NIB: 08.01.18997 Nomor Surat Ukur SU.03016/2011 Nomor Gambar Ukur 2679/2011 atas nama Yelvi; 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18306 NIB: 08.01.18996 Nomor Surat Ukur SU.03015/2011 Nomor Gambar Ukur 2679/2011 atas nama Yelvi; 4. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3568 NIB: 08.01.19022 Nomor Surat Ukur SU.03011/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 5. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3569 NIB: 08.01.19023 Nomor Surat Ukur SU.03012/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 6. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3570 NIB: 08.01.19024 Nomor Surat Ukur SU.03013/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 7. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3571 NIB: 08.01.19024 Nomor Surat Ukur SU.03014/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 8. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18309 NIB: 08.01.18999 Nomor Surat Ukur SU.03018/2011 Nomor Gambar Ukur 2679/2011 atas nama Yelvi; 9. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18310 NIB: 08.01.19000 Nomor Surat Ukur SU.03019/2011 Nomor Gambar Ukur 2679/2011 atas nama Yelvi; 10. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3560 NIB: 08.01.19014 Nomor Surat Ukur SU.03003/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni;
Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.43/PDT/2013/PTR
11. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18311 NIB: 08.01.19001 Nomor Surat Ukur SU.03020/2011 Nomor Gambar Ukur 2679/2011 atas nama Yelvi; 12. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3551 NIB: 08.01.19005 Nomor Surat Ukur SU.02994/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 13. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3559 NIB: 08.01.19013 Nomor Surat Ukur SU.03002/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 14. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3558 NIB: 08.01.19012 Nomor Surat Ukur SU.03002/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 15. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3557 NIB: 08.01.19011 Nomor Surat Ukur SU.03001/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 16. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3556 NIB: 08.01.19010 Nomor Surat Ukur SU.02999/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 17. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3555 NIB: 08.01.19009 Nomor Surat Ukur SU.02998/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 18. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3554 NIB: 08.01.19008 Nomor Surat Ukur SU.02997/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 19. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3553 NIB: 08.01.19007 Nomor Surat Ukur SU.02996/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 20. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3552 NIB: 08.01.19006 Nomor Surat Ukur SU.02995/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 21. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18314 NIB: 08.01.19004 Nomor Surat Ukur SU.03023/2011 Nomor Gambar Ukur 2679/2011 atas nama Yelvi; 22. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18313 NIB: 08.01.19003 Nomor Surat Ukur SU.03022/2011 Nomor Gambar Ukur 2679/2011 atas nama Yelvi;
Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.43/PDT/2013/PTR
23. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 18312 NIB: 08.01.19002 Nomor Surat Ukur SU.03021/2011 Nomor Gambar Ukur 2679/2011 atas nama Yelvi; 24. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3566 NIB: 08.01.19020 Nomor Surat Ukur SU.03009/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 25. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3567 NIB: 08.01.19021 Nomor Surat Ukur SU.03010/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 26. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3565 NIB: 08.01.19019 Nomor Surat Ukur SU.03008/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 27. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3564 NIB: 08.01.19018 Nomor Surat Ukur SU.03007/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 28. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3563 NIB: 08.01.19017 Nomor Surat Ukur SU.03006/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 29. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3562 NIB: 08.01.19016 Nomor Surat Ukur SU.03005/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni; 30. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3561 NIB: 08.01.19015 Nomor Surat Ukur SU.03004/2011 Nomor Gambar Ukur 2681/2011 atas nama Hj. Yusni;
Menurut Pengadilan Tinggi dalam hukum acara perdata tidak dibenarkan sesama Tergugat Konpensi dijadikan sebagai Tergugat Rekonpensi, dalam perkara a quo Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III dalam gugatan Rekonpensi bertindak sebagai Penggugat Rekonpensi, kemudian Tergugat IV/Terbanding IV (BPN) dalam Konpensi diperintahkan untuk membuka blokir Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat Rekonpensi, namun tidak jelas disebutkan Tergugat IV/BPN sebagai Tergugat Rekonpensi, tetapi petitum dalam Rekonpensi mengandung arti Tergugat IV/Terbanding IV sebagai Tergugat Rekonpensi, hal yang demikian tidak ada dasar hukumnya di dalam sistem hukum Acara Perdata,
Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.43/PDT/2013/PTR
sehingga gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, (lihat putusan Mahkamah Agung RI No.3025 K/Pdt/2001 tanggal 8 Maret 2004);
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 45/PDT.G/2012/PN.PBR tanggal 7 Nopember 2012 dalam Rekonpensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
DALAM KONPENSI/REKONPENSI :
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II, III dalam Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/Terbanding I, II, III di pihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, II, III Dalam Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding I, II, III dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng ;
Mengingat
dan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan perkara ini ; M E N G A D I L I
--- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
--- Membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :
45/PDT.G/2012/PN.PBR tanggal 07 Nopember 2012, tentang Pokok Perkara dan Dalam Rekonpensi, yang dimohonkan banding tersebut ;
Dengan Mengadili Sendiri :
DALAM KONPENSI :
DALAM EKSEPSI :
--- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV/Terbanding I, II, III, IV untuk seluruhnya;
Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.43/PDT/2013/PTR
DALAM POKOK PERKARA :
--- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebahagian ;
--- Menyatakan Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
--- Menyatakan Penggugat/Pembanding sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1634 Desa Simpang Baru seluas 3.860 M² sesuai dengan Gambar Situasi No. 1492/1995 tertanggal 1 Maret 1995 dengan Warkah No. 2984/IV/PBR/1995, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 17 April 1995;
--- Menghukum Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat/Pembanding sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1634 Desa Simpang Baru seluas 3.860 M² sesuai dengan Gambar Situasi No. 1492/1995 tertanggal 1 Maret 1995 dengan Warkah No. 2984/IV/PBR/1995, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 17 April 1995 kepada Penggugat/Pembanding;
--- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima untuk selebihnya ;
DALAM REKONPENSI : --- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi I, II, III/ Terbanding I, II, III untuk seluruhnya ;
DALAM KONPENSI/DALAM REKONPENSI :
--- Menghukum Tergugat I, II, III/Penggugat Rekonpensi I, II, III/Terbanding I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.43/PDT/2013/PTR
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru
pada
hari Kamis tanggal 23 Mei
2013 oleh kami : H. Abdul Kadir, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Parlindungan Napitupulu, SH.MH dan Abdul Fattah, SH.MH masingmasing sebagai Hakim Anggota dan
putusan
tersebut
diucapkan
pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2013 oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Hakim Anggota dan dibantu
M.Natsir,
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang beperkara.-
Hakim-Hakim Anggota
Hakim Ketua
Parlindungan Napitupulu, SH.MH
H. Abdul Kadir, SH.MH
Abdul Fattah, SH.MH Panitera Pengganti.
M.Natsir.SH
Biaya-biaya: 1. Meterai ……………….
Rp
6.000,-
2. Redaksi ……………….
Rp
5.000,-
3. Leges ………………….
Rp
3.000,-
3. Biaya Administrasi ……
Rp 136.000,-
J u m l a h ……………… Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).
Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.43/PDT/2013/PTR
