P U T U S A N Nomor : 312/PDT/2012/PT.MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
------Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos, , lahir di Medan, pada tanggal 01 Juni 1958, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Medan, Jalan Ampera II Komp. B.I Nomor
03,
Kelurahan
Sei
Kambing
C-II,
Kecamatan Medan Helvetia. Dalam hal ini bertindak : Untuk dirinya sendiri berdasarkan :
a. AKTE SURAT KUASA BUNDEL, nomor 16 (enam belas) tanggal 26-09-2007, yang diperbuat dihadapan ADE YULIANTY DJAIDIR, S.H.-, Notaris di Medan, dan
b. AKTE SURAT KUASA BUNDEL, nomor 10 (sepuluh), tanggal 1611-2007, yang diperbuat dihadapan LAEL AROFAH, S.H.-, Notaris di Kabupaten Deli Serdang.
c. SURAT KUASA BUNDEL, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 20-05-2008 yang dilegalisasi oleh ELIWON HARIANJA,
S.H.-,
Notaris
di
Medan
dengan
Nomor
:
306/LEG/2008.
d. SURAT KUASA BUNDEL, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 17-05-2008 yang dilegalisasi oleh GORDON
………….aKota……………
ELIWON ……………..
2 ELIWON HARIANJA, S.H.-, Notaris di Medan dengan Nomor : 370/LEG/2008. Untuk dan atas nama : 1.Nyonya NURHANIFAH, Lahir di Stabat, pada tanggal 24-03-1935, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Asrama Gang Ampere II nomor 36-A, Kelurahan Sei Sikambing C-II, Kecamatan Medan
Helvetia
pemegang
Kartu
Tanda
Penduduk Nomor: 02.5012.550666.0001. 2.Nyonya DEWI AMPERA WATI, lahir di Langsa, pada tanggal 15-061966, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Ampera Gang Ampera II nomor 36-A, Kelurahan
Sei
Medan Helvetia, Penduduk
Kambing
C-II,
Pemegang
Nomor:
Kecamatan
Kartu Tanda
02.5012.550666.0001.
dalam hal ini bertindak :
a. Untuk dirinya sendiri. b. Sebagai wali ibu untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan anak-anak yang masih dibawa umur yaitu : MUHAMMAD ANUGERA NASUTIOAN, lahir di Medan pada tanggal 08-09-1993. NURUL FAJRIATI NASUTION , lahir di Medan pada tanggal 31-10-1996, DIM FARIZA NASUTION, lahir di Medan, pada tanggal 27-04-2000.
- Kesemuanya bertempat tinggal di Medan Jalan Asrama Gang Ampera II nomor 36-A, yang merupakan para ahli waris dari Almarhum Tuan EFENDI NASUTION, Bachelor Of Art. ………….aKota……………
Yang ……………..
3
- Yang telah meninggal dunia di Medan, pada tanggal 16-082003, nomor : 474.3/179, yang dibuat Camat Medan Helvetia. 3.Tuan HIKBAL NASUTION, lahir di Medan, pada tanggal 07-02-1960, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Dusun VII Pule Rejo nomor 05, Kelurahan Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Pemegang kartu tanda penduduk nomor : 02.0112.070260.0002. 4.Nyonya HAFNI DAHRIZA NASUTION, lahir di Medan, pada tanggal 0703-1962, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Medan, Jalan Kenari nomor 1 Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, pemegang Kartu Tanda
Penduduk
Nomor
:
02.5017.470362.0001. 5.Nyonya MESTIKA NASUTION, lahir di Medan, pada tanggal 12-041964, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Tanjung Nomor 221 Blok 03, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, pemegang Kartu Tanda Penduduk: 02.5012.520564.0002. 6.Nyonya HAFNAH JUWITA NASUTION, Sarjana Ekonomi, lahir di Medan, pada tanggal 29-09-1964, Swasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Asrama Gang Ampera-II nomor 36-A, pemegang surat Izin Mengemudi (SIM) nomor ; 690907141713.
………….aKota……………
7.Nyonya ……………..
4 7.Nyonya HAFRINA ARAFAH, Sarjana Ekonomi, lahir di Medan pada tanggal 24-03-1976, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan D.I Panjaitan nomor 13, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru,
pemegang
Kartu
Tanda
Penduduk
nomor: 02.5003.640376.0001. 8.Nyonya YULIE FAUZIAH, Lahir di Padang Sidempuan,pada tanggal 18-06-1955, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Rawa SelatanIII, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johor Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5008.580755.0120. 9.Nyonya ENNY DAHLAN, Lahir di Medan, pada tanggal 17-12-1958, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Gerbang Permai Blok H 15/29, Kelurahan Pulo Gerbang, Kecamatan Cakung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5403.571157.0281. 10.Tuan HARMEN NASUTION, lahir di Medan, pada tanggal 17-12-1958, Wiraswasta,
bertempat
tinggal
di
Jakarta
Timur, Perumahan Pulo Gerbang Permai Blok H 9/6 Kelurahan Pulo Gerbang, Kecamatan Cakung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5403.571158.0281. 11.Nyonya EVA SELVIA NASUTION, Lahir di Medan, pada tanggal 1602-1959,
Ibu
Rumah
Tangga,
bertempat
tinggal di Medan, Jalan Setia Budi Gang Buntu ………….aKota……………
Nomor ……………..
5 Nomor
136-C,
Kelurahan
Tanjing
Rejo,
Kecamatan Medan Sunggal, pemegang Kartu Tanda
Penduduk
Nomor:
02.5001.560259.0002. 12.Tuan ACHMAD ZUHRI NASUTION, lahir di Medan, pada tanggal 2401-1961, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Setia Budi Pasar I nomor 55, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang. 13.Nyonya AGUSTINA NASUTION, lahir di Medan, pada tanggal 22-081964, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Sei Kera Gang Penghulu Lingkungan VI nomor7-B, pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM-A) Nomor : 0174/CR/MS/89. 14.Tuan KHALID, lahir di Medan, pada tanggal 28-11-1965, Wiraswasta, bertempat
tinggal
di
Aceh
Darusalam,
Kabupaten Aceh Tamiang, Dusun Sepakat, Desa Alur Bemban, Kecamatan Karan Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1116032810650002. 15.Nyonya ASMITA, lahir di Medan, pada tanggal 22-09-1969, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Sei Musi nomor 50-C, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, pemegang Kartu Tanda
Penduduk
Nomor
02.5001.620969.0004.
………….aKota……………
16.Tuan……………..
:
6 16.Tuan IRIAN CHANDRA NASUTION, lahir di Medan, pada tanggal 12-02-1957, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Panglima Denai nomor 47, Kelurahan
Ampalas,
Kecamatan
Medan
Amplas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 02.5016.120257.0003. 17.Tuan MASHURRUDIN, lahir di Medan, pada tanggal 15-01-1956, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Panglima Denai nomor 47, Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas, pemegang Kartu Tanda
Penduduk
Nomor
:
02.0108.251270.0001 ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada A. J. LUMBAN GAOL, SH., Advokat dan Pengacara Hukum beralamat dikantornya di Jalan Hikmah Raya No. 9, Rawa Buaya, Cengkareng Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 September
2011, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli
di
bawah
Register
No.118/
SK/2011/PN.TTD tertanggal 05 Oktober 2011 dan Surat Kuasa Subsitusi tertanggal 16 Januari
2012,
yang
telah
didaftarkan
di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli di bawah Register No.57/ SK/2012/PN.TTD tertanggal 23 April 2012,
semula sebagai
PARA……………..
7 PARA-PENGGUGAT
selanjutnya
disebut
sebagai PARA-PEMBANDING; MELAWAN 1.PT. PD PAYA PINANG, berkedudukan di Medan di jalan Samanhudi No. 15 Medan, semula sebagai TERGUGAT I selanjutnya disebut TERBANDING I ; -----------2.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jln. Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat,semula sebagai TERGUGAT-II selanjutnnya disebut TERBANDING II ;----------3.Gubernur Propinsi Sumatera Utara, beralamat di Jln. Diponegora No. 18 Medan ,semula sebagai TERGUGAT III selanjutnya disebut TERBANDING III;------------4.Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara cq Kantor Badan
Pertanahan
Nasional
Kabupaten
Serdang Bedagai ,yang beralamat di jalan Negara KM 59,8 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai,semula sebagai TERGUGAT IV ,selanjutnya disebut TERBANDING IV ; -----
-------------------------
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----------------------
----- Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Nopember 2012 Nomor : 312/PDT/2012/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; ------------------- Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -------------------------------------------TENTANG……………..
8 TENTANG DUDUK PERKARANYA : ----- Surat Gugatan Penggugat
tertanggal 05 Oktober 2012 yang
diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 17 Desember 2008 di bawah Register No. 36/Pdt.G/2012/PN.TTD, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas ± 4.719 Ha (empat ribu tujuh ratus Sembilan belas) terletak di Desa Paya Mabar, dan di Desa Sei Buluh, Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai (dahulu Kabupaten Deli Serdang) yang pemilikannya sesuai dengan Akte Jual Beli No. 24 Tahun 1956 sebagaimana tercantum dalam surat ukur tanggal 1 Juni 1896 No. 96 tanggal 28 Juni 1896 No.59 yang dikeluarkan berdasarkan surat keputusan Residen Sumatera Timur tanggal 24 Februari 1906 No. 126 sesuai Registrasi No. 62, dan diperoleh Penggugat sebagai warisan dari Almarhum H. ACHMAD DAHLAN NASUTION.
2. Bahwa sebagian dari tanah tersebut seluas 2000 Ha diserahkan dengan ganti rugi kepada ikatan pejuang/Eks TNI BRIGADE B Sumatera Utara seluas 2000 Ha dan seluas ± 711 Ha (tujuh ratus sebelas hektar ) diserahkan kepada masyarakat.
3. Bahwa pada tahun 1961 hak kepemilikan PENGGUGAT tersebut diperkuat dengan SK HGU (HAK GUNA USAHA) No. 218/ka tanggal 9 Mei 1961 seluas 2000 Ha atas nama Firma Dahris Coy. perusahaan pewaris Almarhum H. ACHMAD DAHLAN NASUTION, yang masa berlakunya sampai pada tanggal 31 Desember 1986 ;
4. Bahwa ……………
9
4. Bahwa sebahagian dari tanah milik PENGGUGAT tersebut secara dan melanggar hukum dikuasai dan diusahai oleh TERGUGAT I yaitu seluas 686,13 Ha yang terdiri dari : • 475 Ha yang berada di Desa Paya Mabar yang berbatas :
-
Sebelah Utara : berbatas dengan Sei Priok/tanah garapan masyarakat
-
Sebelah Selatan : berbataas dengan Desa Paya Lombang.
-
Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai (Parit Busuk)
-
Sebelah barat : berbatas dengan Desa Paya Lombang /Desa Paya Mabar
• 211.13 Ha yang berada di Desa Sei Buluh yang berbatas :
-
Sebelah Utara : berbatas dengan Desa sei Mulio /Desa Sei Buluh
-
Sebelah Selatan : berbatas dengan Perkebunan Sei Bamban
-
Sebelah Timur : berbatas dengan Desa Sei Mulio/Sei Rampah
-
Sebelah barat : berbatas dengan Desa Paya mabar/Sei Priok
yang selanjutnya disebut : TANAH TERPERKARA;
5. Bahwa berawal pada tahun 1970 karena harga karet di dunia perdagangan turun maka perusahaan kesulitan keuangan sehingga manajemen pengelolaan perkebunan diserahkan kepada Hakim Sofyan dkk dan H. ACHMAD DAHLAN mengundurkan diri dari manajemen, akan tetapi pengelolaan perkebunan bukan makin baik tetapi malah terjadi persekongkolan jahat antara manajemen dengan para penggarap.
6. Bahwa setahu bagaimana Panitia Pemerintah Tanah B Propinsi Sumatera Utara dalam risalahnya No. 81/PPT/B/76 tanggal 27 - 6 1976 berkesimpulan bahwa pengelolaan perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh...................
10 Sei Buluh sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana perkebunan Besar dan telah terlantar dan mengusulkan pembatalan SK. HGU No. 218/ka tanggal 9-4-1961 atas nama Firma Dahris & Co.
7. Bahwa surat tersebut jelas telah melanggar hukum dan merugikan hak almarhum H.ACHMAD DAHLAN NASUTION karena tidak menghiraukan hak dan Investasi serta modalnya yang ada atas tanah dan perkebunan tersebut,
8. Bahwa lebih celaka lagi atas dasar surat yang keliru tersebut pulalah diterbitkan surat TERGUGAT II berupa keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK : 62/DJA/1979 tanggal 14-6-1979 yang isinya membatalkan surat keputusan HGU No.218/ka tanggal 9-5-1961 atas nama Firma Dahris & Co dan tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai Negara.
9. Bahwa surat keputusan Menteri dalam negeri No. Sk: 62/DJA/1979 tanggal 14-6-1979 tersebut dan surat Panitia Tanah B tanggal 27-61976 serta surat-surat lainnya yang dijadikan dasar penerbitannya tidak sesuai dengan proses yang seharusnya menurut peraruran yang berlaku, tidak sesuai dengan kenyataan dan surat-surat tersebut tidak ada dalam arsip Instansi-Instansi yang bersangkutan, sehingga keputusan tersebut jelas melanggar hukum, merampas hak dan berindikasi tindak pidana, oleh karenanya harus dinyatakan batal menurut hukum atau setidak-tidaknya tidak berkekuatan hukum berlaku.
10. Bahwa kemudian TERGUGAT HI, selaku Gubernur Kepala Daerah Sumatera utara menerbitkan surat yang tanpa dasar hukum serta merugikan dan merampas hak-hak Penggugat menerbitkan surat keputusan No. SK 185 tahun 1979 tanggal 8-8-1979 yang isinya membentuk..................
11 membentuk Badan Penguasaan Sementara atas lahan Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh, dimana Badan ini adalah untuk menjalankan dan mengelola perkebunan tersebut.
11. Bahwa kemudian kejadian persekongkolan jahat dan pelanggaran hukum dan perampasan dan diikuti penggelapan hak Penggugat oleh Badan Penguasaan sementara yang dibentuk TERGUGAT II tersebut dengan suratnya No. 2649/79 tanggal 10-10-1979 menyerahkan manajemen penguasaan perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh kepada PT. Perusahaan Dagang Paya Pinang (TERGUGAT I) sesuai berita acara penyerahan tanggal 28-10-1979.
12. Bahwa sangat jelas persekongkolan jahat tersebut terlihat yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT I dimana dalam tempo 2 (dua) bulan sejak Badan Penguasaan sementara tersebut dibentuk oleh TERGUGAT III kemudian terjadilah persekongkolan jahat tersebut menyerahkan lahan perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh tersebut kepada TERGUGAT I dimana penyerahan tersebut adalah tidak punya dasar hukum dan tanpa hak karena Badan Penguasaan sementara tersebut tidak punya wewenang apapun untuk penyerahan tersebut (lihat SK pembentukannya SK Gubernur Propinsi Sumatera Utara No. SK 185 tannggal 8-8-1979), jadi baik proses pembentukan Badan Penguasaan sementara tersebut dan apalagi penyerahan lahan perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan jelas perbuatan melawan hukum dan melanggar serta merampas hak Penggugat sehingga harus dibatalkan karena bertentangan dengan hukum dan telah mengakibatkan kerugian kepada pihak Penggugat.
13. Bahwa....................
12
13. Bahwa semakin lengkaplah persekongkolan jahat yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang tanpa dasar hukum dengan melawan hak dan melanggar hukum, merampas hak Penggugat dengan adanya permohonan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dengan Rekomendasi dari TERGUGAT
III
diterbitkanlah
oleh
TERGUGAT
II
surat
No.
Sk/HGU/DA/83 tanggal 13-4-1983 yang memberikan Hak Guna Usaha atas kebun Paya Mabar seluas 475 Ha dan 211.30 Ha kebun Sei Buluh kepada PT. PD Paya Pinang (TERGUGAT I).
14. Bahwa persekongkolan jahat tersebut terbukti dari surat permohonan PT. PD Paya Pinang tanggal 8 Mei 1979 No. 269/X/PP/1979, lalu kemudian terbitlah surat TERGUGAT II No. SK : 62/DJA/1979 tanggal 14-6-1979 untuk membatalkan surat keputusan HGU No. 218/la tanggal 9-5-1961 atas nama Firma Dahris & Co.
15. Bahwa setelah TERGUGAT II menetapkan bahwa lahan perkebunan tersebut adalah menjadi tanah yang dikuasai Negara, maka terbitlah Sertifikat HGU No. 1/Desa Paya Mabar yang masa berlaku hingga tanggal 31-12-2012 dan Sertifikat HGU No. 1/Desa Sei Buluh berlakunya
hingga
tanggal
31-12-2013
yang
diterbitkan
oleh
TERGUGAT IV dimana gugatan pembatalan Sertifikat HGU tersebut telah diajukan melalui PTUN Medan dan hingga sekarang ini dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI.
16. Bahwa Penggugat telah berupaya dengan berbagai cara yang dibenarkan oleh hukum mengajukan permohonan dan perlindungan hukum kepada Instansi-instansi yang benwewenang terutama kepada pihak Badan Pertanahan Nasional dan Daerah dan ada beberapa tanggapan..................
13 tanggapan positif dan memberi dasar yang menguatkan hak Penggugat antara lain :
a. Surat Badan Pertahanan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara No. 570-1566 Tanggal 23 September 2008 yang menyatakan bahwa Surat Pemberian Rekomendasi Persetujuan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara No. 2649/29 Tanggal 10 Oktober 1979 kepada PT. PD Paya Pinang dan Berita Acara penguasaan perkebunan Paya Mabar/Sei Buluh tanggal 28 Oktober 1979 yang menjadi dasar penerbitan HGU No. 1/Desa Sei Buluh tidak ditemukan dalam Arsip, sehingga jelas surat rekomendasi tersebut tidak ada dan jelas merupakan pelanggaran Hukum baik Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara.
b. Surat TERGUGAT IV Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 120-570/IV/ 2008 tanggal 3 April 2008 dengan tegas menyatakan bahwa Dokumen/data vang dilampirkan berindikasi unsur Pidana dalam proses pembatalan SK. HGU No : 218/ka tanggal 9 Mei 1961.
c. Surat- surat lain dari Sekretaris Negara RI, DPR RI, OPSTIBDA, DPRD Deli Serdang yang isinya meminta diselesaikan masalah perampasan hak Penggugat dan membatalkan HGU PT. PAYA MABAR atau setidak-tidaknya tidak memperpanjang lagi.
17. Bahwa akibat dari perbuatan dan persekongkolan jahat dari para TERGUGAT tersebut Penggugat telah mengalami kerugian moril maupun material yang dapat diperinci sebagai berikut : A. KERUGIAN MATERIAL : 1. Kerugian karena tanaman karet yang ditebangi dan diganti menjadi tanaman kelapa sawit diatas lahan 475 Ha Paya Mabar dan 211,13 Ha Sei Buluh adalah sebesar Rp. 75.000 x 300 batang per Ha x 686,13 ha = Rp. 15.437.925.000. 2. Hasil……………..
14 2. Hasil produksi karet yang mestinya diterima Penggugat dari kedua kebun tersebut adalah sebesar : 686,13 Ha x 300 batang per Ha x 9 kg /per batang/bulan x Rp. 17.000/kg x 12 bulan x 32 Tahun - Rp 12.093.452.928.000,(Dua belas Trilyun Sembilan puluh tiga Milyard Empat ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan ratus Dua Puluh Delapan Ribu rupiah) ; 3. Sewa bangunan & Kantor yang dipakai selama 32 Tahun. Sewa per tahun 100.000.000 x 32 Tahun = Rp. 3.200.000.000 (tiga milyard dua ratus juta rupiah) B. KERUGIAN IMMATERIAL : Bahwa disamping kerugian material disebutkan diatas Penggugat juga telah dirugikan secara moril karena merasa tersiksa secara sosial terutama di masyarakat bisnis akibat perbuatan para Tergugat yang dinilai seharga 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)
18. Untuk menjamin gugatan Penggugat tidak kosong dan juga untuk menjaga itikad buruk para TERGUGAT menghindar dari kewajibannya maka dengan hormat Penggugat memohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini terlebih dahulu memberikan penetapan : a. Untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas : 1. Semua hak dan harta milik TERGUGAT I yang berada diatas perkebunan Paya Mabar seluas 475 Ha sesuai Sertifikat HGU No. 1/Desa Paya Mabar, terutama tanaman-tanaman kelapa sawit yang ditanami TERGUGAT I, 2. Semua hak dan harta milik TERGUGAT I yang ada diatas perkebunan Sei Buluh seluas 211,13 Ha sesuai Sertifikat HGU No. 1 Desa Sei Buluh, terutama tanaman-tanaman kelapa sawit milik TERGUGAT I, 3. Bangunan rumah berupa kantor milik TERGUGAT I yang terletak di Jalan Samanhudi No. 16 Medan, b. Memerintahkan TERGUGAT IV untuk mennghentikan Proses permohonan perpanjangan HGU atas perkebunan Paya Mabar dan perkebunan Sei Buluh atas nama yang diajukan oleh TERGUGAT I (PT. PD Paya Pinang ). Maka ……….....................
15 Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli berkenan menetapkan persidangan dan mengadili perkara ini serta memberikan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan verset yang isinya adalah sebagai berikut : 1. Menghukum para TERGUGAT telah
bersekongkol
melakukan
perbuatan Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. yang melawan hukum dan melanggar hukum. 3. Menyatakan sah menurut hukum Akte Jual Beli No. 24 Tahun 1956 sebagaimana dalam surat ukur tanggal 1 Juni 1896 No. 96 tanggal 28 Juni 1896 No.59 dikeluarkan berdasarkan surat keputusan Residen Sumatera Timur tanggal 24 Febniari 1906 No. 126 sesuai Registrasi No. 62. 4. Menyatakan surat TERGUGAT II No. SK.62/DJA/1979 tanggal 14-61979 adalah keliru dan diperbuat dengan melanggar hukum karena dasar dan alasannya salah dan keberadaannya serta menyalahi prosedur yang berlaku dan atas dasar surat tersebut telah merampas hak dan merugikan Penggugat, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal
menurut
hukum
atau
setidak-tidaknya
dinyatakan
tidak
mempunyai berlaku. 5. Menghukum TERGUGAT III telah keliru dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat No. SK/185 Tahun 1979 Tgl 8-8-1979 yang isinya membentuk Badan Penguasaan Sementara atas lahan Paya Mabar dan Sei Buluh dan selanjutnya Badan tersebut tanpa hak menerbitkan surat No. 2649/79 tanggal 10-10-1979 yang isinya menyerahkan Manajemen Penguasaan perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh kepada PT. PD Paya Pinang, sehingga baik surat TERGUGAT III No. SK 185 Tahun 1979 Tgl 8-8-1979 maupun surat Badan Penguasaan Sementara lahan Paya Mabar dan Sei Buluh No. 2649/79 tanggal 10-10-1979 harus dinyatakan batal menurut hukum. 6. Menghukum TERGUGAT IV untuk membatalkan dan mencabut Sertifikat HGU No. 1/Desa Paya Mabar Tgl 5 Nopember 1984 seluas 475 Ha atas nama PT. PD Paya Mabar dan Sertifakat HGU No. 1/Desa Sei Buluh tanggal 7 Mei 1988 seluas 211,13 Ha atas nama PT. PD Paya Pinang. 7. Menyatakan …………..
16 7. Menyatakan surat keputusan HGU No.218/Ha tanggal 9-5-1961 atas nama Firma Dahris & Co adalah sah dan berlaku dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. 8. Memerintahkan TERGUGAT IV untuk menghentikan dan tidak memproses dan tidak merekomendasikan perpanjanganan HGU No. 1/Desa Sei Paya Mabar dan HGU No. 1/Desa Sei Buluh atas nama PT.PD Paya Pinang. 9. Menghukum TERGUGAT I untuk mengosongkan dan menyerahkan lahan perkebunan Paya Mabar dan lahan perkebunan Sei Buluh (Tanah Terperkara) dalam keadaan kosong kepada PENGGUGAT agar dapat dikuasai, diusahai dan dimiliki secara leluasa. 10. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat,
baik
kerugian
material
maupun
immaterial
yang
perinciannya adalah sebagai berikut : a. Kerugian Material : Seluruhnya berjumlah :
Rp. 12.112.090.853.000,- (Dua belas
Trilyun Seratus dua belas Milyard Sembilan puluh juta Delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yakni : 1. Kerugian karena tanaman karet yang ditebangi dan diganti menjadi tanaman kelapa sawit diatas lahan 475 Ha Paya Mabar dan 211,13 Ha Sei Buluh adalah sebesar Rp. 75.000 x 300 batang per Ha x 686,13 ha = Rp. 15.437.925.000. 2. Hasil produksi karet yang mestinya diterima Penggugat dari kedua kebun tersebut adalah sebesar : 686,13 Ha x 300 batang per Ha x 9 kg /per batang/bulan x Rp. 17.000/kg x 12 bulan x 32 Tahun = Rp 12.093.452.928.000,(Dua belas Trilyun Sembilan puluh tiga Milyard Empat ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan ratus Dua Puluh Delapan Ribu rupiah) ; 3. Sewa bangunan & Kantor yang dipakai selania 32 Tahun. Sewa per tahun 100.000.000 x 32 Tahun = Rp. 3.200.000.000 (tiga milyard dua ratus juta rupiah). b. Kerugian Immaterial : Bahwa Penggugat juga telah dirugikan secara moril karena merasa tersiksa secara sosial terutama di masyarakat bisnis akibat perbuatan para Tergugat yang dinilai seharga 100.000.000.000 (seratus ……........................
17 (seratus milyard rupiah ), yang pembayarannya seketika dan sekaligus 3 bulan sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, 11. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir beslaag) tersebut sah dan berharga. 12. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, Atau : Dengan putusan lain yang adil dan pantas apabila Majelis berpendapat lain ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Eksepsi dan Jawaban Tergugat I melalui Kuasanya tertanggal 12 Maret
2012
yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Maret
2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : I. TENTANG EKSEPSI 1. MENGENAI KOMPENTENSI ABSOLUT (Peradilan Umum cg Penqadilan Neqeri Tebing Tinggi) tidak berwenanq mengadili perkara aquo.
-
Bahwa jika disimak dan diteliti gugatan Penggugat, baik dalildalil posita gugatannya maupun petitum gugatannya, temyata Peradilan Umum cq Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo, yang berwenang adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), hal mana terbukti dari dalil posita dan petitum gugatan yang disebut oleh Penggugat sebagai berikut: 1. Penggugat menyebutkan dan menggugat pengesahan (SAH) Surat Ukur No. 96 tanggal 1 Juni 1896 dan Surat Ukur No.59 tanggal 28 Juni 1896 yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Residen Sumatera Timur tanggal 24 Februari 1906 No. 126 sesuai Register No. 62 (petitum angka 3). 2. Penggugat menyebutkan dan menggugat Pembatalan (BATAL) Surat Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Agraria No. Sk.62/DJA/1979, bertanggal 14-6-1979 (petitum angka.4) 3. Penggugat…………..
18 3. Penggugat menyebutkan dan menggugat Pembatalan (BATAL) Surat Gubernur Sumatera Utara (Tergugat III) No. SK/185 Tahun 1979 Tanggal 8-8-1979 dan Surat Badan Penguasaan Sementara atas lahan terpekara yang dibentuk Gubernur Sumatera Utara No, 2649/79 tanggal 10-10-1979. (petitum angka. 5). 4. Penggugat menyebutkan dan menggugat Pembatalan (BATAL) serta MENCABUT Sertifikat HGU No. 1/Desa Paya Mabar Tanggal 5 Nopember 1984 seluas 475 atas nama PT.PD.Paya Mabar. (petitum angka.6). 5. Penggugat menyebutkan dan menggugat Pembatalan (BATAL) serta MENCABUT Sertifikat HGU No.1/Desa Sei Buluh tanggal 7 Mei 1988 seluas 211,13 Ha atas nama PT.PD.Paya Pinang. (petitum angka. 6). 6. Penggugat menyebutkan dan menggugat PENGESAHAN DAN MASIH BERLAKU Surat keputusan HGU No. 218/Ha tanggal 9-5-1961 atas nama Firma Dahris & Co. (petitum angka. 7). 7. Penggugat
menyebutkan
dan
menggugat
KANTOR
PERTANAHAN SERGAI (TERGUGAT IV) untuk tidak memperoses dan memperpanjang HGU No. 1/Desa Paya Mabar dan HGU No. 1/Sei Buluh atas nama PT.PD.Paya Pinang. (petitum angka.8). -
Bahwa dari seluruh penyebutan dan gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan produk/keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan ruang lingkup sengketa Tata Usaha Negara, bukan sengketa perdata, dan dengan demikian hal tersebut adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (vide pasal 1 ayat 1,2,3, dan 4 Jo pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perobahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986).
-
Bahwa
berkaitan
gugatan-gugatan
dengan Penggugat
penyebutan-penyebutan tersebut,
dan
dan
berdasarkan
ketentuan dan peraturan yang beriaku, jelas Peradilan Umum cq Pengadilan ……………..
19 cq Pengadilan Tebing Tinggi Deli tidak berwenang dan tidak tepat sama sekali mengadili perkara aquo, karena yang paling berwenang adalah Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Bapak Ketua dan Majelis Hakim YTH yang mengadili perkara aquo untuk
menyatakan
perkara
aquo
adalah
kewenangan
Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Peradilan Umum cq Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli. 2. TENTANG GUGATAN "NE BIS IN IDEM"
-
Bahwa jika diteliti dan disimak gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat menggugat PEMBATALAN sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Paya Mabar bertanggal 5 Nopember 1984 seluas 475 Ha atas nama PT.PD.Paya Pinang dan PEMBATALAN sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Sei Buluh bertanggal 7 Mei 1988 seluas 211,12 Ha.
-
Bahwa dalam hal yang sama sebelumnya Penggugat juga pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan pokok gugatan yang "Identik" sama yaitu PEMBATALAN sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Paya Mabar bertanggal 5 Nopember 1984 seluas 475 Ha atas nama PT.PD.Paya Pinang dan PEMBATALAN sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Sei Buluh bertanggal 7 Mei 1988
seluas
211,12.
Reg.No.34/G/2009/PTUN-Mdn,
Ha, Jo
dalam
Reg.No.
perkara
06/B/2010/PT-
TUN-Mdn, Jo Reg.No.170 K/TUN/2010.
-
Bahwa pada saat ini, gugatan TUN yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena Mahkamah Agung Rl melalui keputusannya menolak permohonan kasasi Penggugat melalui Keputusannya No. 170 K/TUN/2010 bertangal 26 Juli 2010.
-
Bahwa oleh karena dalam perkara aquo yang diajukan oleh Penggugat "Identik’ sama dengan yang pernah diajukan oleh Penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) Medan, maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapat dikualifisir sebagai gugatan "Ne Bis In Idem" dan dengan demikian cukup alasan ………...............
20 alasan bagi Majelis Hakim YTH, untuk menyatakan gugatan Penggugat "Ne Bis In Idem" 3.
TENTANG
PENGGUGAT
TIDAK
BERKAPASITAS
UNTUK
MENGGUGAT -
Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat pada pokoknya mengugat tentang Pengesahan dan berlakunya surat keputusan HGU No. 218/Ha tanggal 9-5-1961 atas nama Firma Dahris & Co, sedangkan Penggugat bukan Firma Dahris & Co, melainkan bertindak secara pribadi (inversoon) masing-masing Penggugat.
-
Bahwa oleh karena Penggugat pada surat gugatannya secara hukum tidak dapat menunjukkan dapat bertindak selaku dan atas nama Firma Dahris & Co, maka secara hukum jelas Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo.
-
Bahwa dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yth, untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. TENTANG PIHAK-PIHAK YANG DiGUGAT TIDAK LENGKAP -
Bahwa di surat gugatan Penggugat pada pokoknya menyebutkan dan mengkaitkan nama Hakim Sofyan dkk, selaku pengurus dan Manajemen Pengelola Perkebunan Firma Dahris & Co, dan juga menyebutkan dan mengkaitkan Para Penggarap tanah, serta Panitia Pemerintah Tanah B Propinsi Suatera Utara, kemudian menyebutkan dan mengkaitkan Firma Dahris & Co, seterusnya menyebutkan dan mengkaitkan Badan Penguasaan Sementara atas lahan Perkebunan Paya Mabar dan perkebunan Sei Buluh.
-
Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya pihak-pihak yang disebut dan dikaitkan didalam dalil-dalil gugatan, harus ditarik sebagai pihak-pihak Tergugat atau setidak-tidaknya ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo.
-
Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik pihak-pihak yang disebutkan dan dikaitkan dalam pokok gugatan, maka gugatan Penggugat pihak-pihak menjadi tidak lengkap, dan oleh sebab itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yth, untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
-
Bahwa selanjutnya Penggugat menggugat "Surat Keputusan (SK) No. 62/DJA/1979, bertanggal 14-6-1979" sehingga menggugat Tergugat II (Menteri Dalam Negeri Rl).
Bahwa ………
21 -
Bahwa jika Penggugat menggugat Surat Keputusan tersebut, maka seharusnya Penggugat mengikut sertakan Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat selaku pihak dalam perkara ini, baik sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat, sebab Kapasitas hukum Tergugat II (Menteri Dalam Negeri) ketika mengeluar/menerbitkan surat keputusan tersebut adalah dalam kapasitas Direktur Jendral Agraria yang saat ini disebut Badan Pertanahan Nasional Pusat.
-
Bahwa selanjutnya Penggugat menggugat "Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/DesaPaya Mabar, bertanggal 5 Nopember 1984 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.1/Desa Sei-Buluh, bertanggal 7 Mei 1988 atas nama PT. PD. Paya Pinang.
-
Bahwa jika Penggugat menggugat sertifikat-sertifikat HGU tersebut,
maka
seharusnya
Penggugat
mengikutsertakan
Kantor Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara (d/h disebut Gubernur Sumatera Utara cq Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara) sebagai pihak dalam perkara, baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, sebab sebagai
dasar
terbitnya
sertifikat-HGU
tereebut
adalah
berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Tk-l Sumatera Utara cq Kepala Direktorat Agraria Propisnsi Sumatera Utara No. DA/lll/6497-3093/81 Jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jendral Agraria No. SK.9/HGU/DA/83 dan surat Gubernur Kepala Daerah Tk-l Sumatera Utara cq Kepala Direktorat
Agraria
Propinsi
Sumatera
Utara,
No.
593.4.262/3/87, bertanggal 3 Maret 1987 Jo Surat Direktur Jendral Agraria No.22/HGU/DA/88, 16 Februari 1988. -
Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik atau mengikut serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara, maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim YTH, untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.
5. TENTANG
GUGATAN
PENGGUGAT
LAMPAU
WAKTU
(DALUWARSA) Bahwa ……………...
22 -
Bahwa jika disimak dan diteliti surat gugatan Penggugat, dasar gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Surat Keputusan Residen Sumatera Timur tanggal 24 Februari 1906 No. 126 sesuai Register No. 62.
-
Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Residen Sumatera Timur tersebut, Penggugat mempersoalkan Surat Menteri Dalam Negeri Rl (Tergugat II) No. Sk.62/DJA/1979/ bertanggal 14-6-1979, dan mempersoalkan Surat Gubernur Sumatera Utara (Tergugat III) No. SK/185 Tahun 1979 bertanggal
8-8-1979,
serta
Surat
Badan
Penguasaan
Sementara atas lahan Paya Mabar dan Sei Buluh No. 2649/79 bertanggal 10-10-1979. -
Bahwa jika dilihat dari dasar gugatan Penggugat dan suratsurat yang dipersoalkan oleh Penggugat tersebut adalah produk/terbitan tahun 1906 dan tahun 1979, maka kalau dihitung waktu dari Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo sudah kurun waktu mencapai 106 Tahun dan 32 Tahun. ,
-
Bahwa dengan demikian, jika dikaitkan dengan ketentuan yang sebagai diatur dalam pasal 1967 KUHPerdata yang berlaku, hak Penggugat untuk menggugat hapus (gugur) karena daluwarsa, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim YTH, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
6. TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT-I -
Bahwa secara hukum Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, sebab Tergugat I tidak pernah membuat perikatan dengan Penggugat, baik secara perikatan tertulis maupun secara perikatan lisan.
-
Bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Desa Paya Mabar, tanggal 5 Nopember 1984, atas PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Dese Sei Buluh ……………..
23 Sei Buluh, tanggal 7 Mei 1988 atas nama PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I). -
Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan juga hubungan hukum dengan Sertifikat-Sertifikat HGU tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth, untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
7. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT CACAT HUKUM -
Bahwa jika disimak dan diteliti gugatan Penggugat pada pokoknya menggugat 2 (dua) objek sengketa, yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Desa Paya Mabar, tanggal 5 Nopember 1964, atas PT. PD. Paya Pinang (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Dese Sei Buluh, 1 7 Mei 1988 atas nama PT.PD.Paya Pinang (Tergugat I).
-
Bahwa
berdasarkan
tertib
hukum
acara
perdata
dan
Jurisprudensi MARI yang berlaku, tidak dapat dbenarkan menggugat 2 (dua) objek perkara yang berbeda haknya dalam satu gugatan. -
Bahwa oleh karena Penggugat menggabungkan 2 (dua) objek perkara dalam satu gugatan, maka mengakibatkan gugatan penggugat cacat hukum, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth, berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
8. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TANPA DASAR HUKUM -
Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, mendalilkan dasar gugatannya adalah "Akte Jual Beli" No. 24 Tahun 1956 dan surat Keputusan Hak Guna Usaha (bukan Sertifikat HGU) No. 218/ka, tanggal 9 Mei 1961 atas nama Firma Dahris & Co.
-
Bahwa jika disimak dan diteliti dasar gugatan Penggugat tersebut, secara hukum Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan surat "Akte Jual Beli" No.24 Tahun 1956 dan surat Keputusan Hak Guna Usaha (bukan Sertifikat HGU) No. 218/ka, tanggal 9 Mei 1961 atas nama Firma Dahris & Co.
- Bahwa ………………..
24 -
Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan dasar hukum mengajukan gugatan dalam perkara aquo, maka mengakibatkan gugatan Penggugat diajukan dengan tanpa dasar hukum, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth, untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
9. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS Tentang Kapasitas Penggugat. -
Bahwa
didalam
surat
gugatan
Penggugat
menyebutkan
bertindak untuk dirinya sendiri sebagai ABD. Haris Nasution S.sos, dan berdasarkan : a. Akte Surat Kuasa Bundel No. 16 dst,... b. Akte Surat Kuasa Bundel No.10 dst,.... c. Surat Kuasa Bundel, tanggal 20-05-2008, dst,... d. Surat Kuasa Bundel, tanggal 17-05-2008, dst,... atas nama 1. Nurhanifah, 2. Nyonya Dewi Ampera Wati, yang bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama Muhammad Anugera Nasution, Nurul Fajriaty Nasution, dan Dini Fariza Nasution, dst,.... 3. Hikbal Nasution, 4. Hafni Dahriza Nasution, 5. Mestika Nasution, 6. Hafnah Juwita Nasution, 7. Hafrina Arafah, 8. Yulie Fauziah, 9. Enny Dahlan, 10. Harmen Nasution, 11. Eva Selvia Nasution. 12 Achmad Zuhri Nasution, 13. Nyanya Agsutina Nasution,14. Tuan Khalid, 15. Nyanya Asmita, 16Tuan Irian Chandra Nasution, 17 Tuan Mashurrudin. -
Bahwa
Penggugat
di
dalam
gugatannya
tidak
ada
menyebutkan bertindak dalam kapasitas hukum yang mana, dan bertindak sebagai apa, apakah bertindak sebagai ahli waris dari seseorang tertentu atau bertindak secara induvidu atau suatu badan hukum (Perseroan Terbatas, CV, Firma, atau Yayasan). -
Bahwa seharus berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku,
Penggugat
harus
menyebutkan
dengan
jelas
kapasitasnya menggugat dalam kapasitas hukum yang mana, dan surat kuasanya untuk mengajukan gugatan secara perdata, bukan dengan yang bersifat umum sebagaimana disebut………….
25 disebut Penggugat dalam surat gugatannya dengan
serta
merta mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak Tergugat, yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Tanggal surat kuasa hukum Pengugat tidak dicantum dalam gugatan -
Bahwa selanjutnya kuasa
hukum
didalam
surat gugatan
Penggugat
Penggugat,
tidak menyebutkan dan
mencantumkan dengan jelas tanggal surat kuasa yang diberikan
oleh
Penggugat
(inversoon)
kepada
kuasa
Penggugat. -
Bahwa kuasa hukum Penggugat hanya menyebutkan surat kuasa khusus yang turut terlampir dalam surat gugatan, pada hal Tergugat I tidak ada menerima lampiran surat kuasa tersebut.
-
Bahwa berdasarkan tertib hukum acara perdata yang berlaku dan Jurisprudensi MARI, dengan tidak mencantum dengan jelas tanggal surat kuasa hukum pada suatu surat gugatan tidak dapat dibenarkan, dan gugatan dapat dikatakan kabur dan tidak jelas.
Tentang Perbuatan Melawan Hukum vang digugat Pengugat tidak jelas dan kabur -
Bahwa selanjutnya Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang perbuatan Melawan Hukum dan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, begitu juga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV.
-
Bahwa jika disimak dalil-dalil posita Penggugat, seolah-olah Penggugat menguraikan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV melakukan
perbuatan
pidana,
karena
Penggugat
mencantumkan kata-kata "persongkongkolan" yang kalimat tersebut dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga patut untuk dibatalkan. -
Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas Tentang Kapasitas Penggugat, dan tidak mencantumkan tanggal surat kuasa hukum pada surat gugatan, serta tidak menguraikan …………….
26 menguraikan dengan jelas tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, juga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV, maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena itu cukup lasan bagi Majelis Hakim YTH, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapai diterima.
Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut dimuka, dimohonkan kepada Majelis Hakim Yth, agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidak dinyatakan tidak dapat diterima; ------------- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal
27 April
2012
Nomor
:
36/Pdt.G/2011/PN.TTD.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------------Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut ; ----------------------Menyatakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tidak berwenang mengadili perkara ini ; -------------------------------------------------------------------Membebankan
biaya
perkara
kepada
Penggugat
sebesar
Rp.1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah) ; --------------------------Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir , yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan guna memenuhi permintaan surat Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli , pada tanggal 14 Juni 2012 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan 36/Pdt.G/2011/PN.TTD.-
yang dibuat oleh
Banding Nomor :
Panitera Pengadilan Negeri
Tebing Tinggi Deli ternyata pada tanggal 09 Mei 2012
Kuasa Para
Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 36/PDT.G/2011/PN-TTD.-
dan
tanggal 30 April
permohonan
banding
2012 Nomor tersebut
telah
diberitahukan kepada pihak lawan yaitu kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat I , II , III, , pada tanggal 13 September 2012 dan kepada Kuasa Tergugat IV, pada tanggal 06 September 2012 ; -------------------------------------Menimbang ……………
27
-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Para Pembanding , semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 14 Agustus 2012 dan salinannya telah diberitahukan kepada pihak lawan yakni kepada Kuasa Hukum Tergugat I , Kuasa Hukum Tergugat II , III pada tanggal 13 September 2012 kepada Kuasa Hukum Tergugat IV pada tanggal 06 September 2012 ; --------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut pihak Tergugat I ada mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 16 Oktober 2012 ,dan pihak Tergugat IV ada mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 17Oktober 2012, pihak Tergugat II,III ada juga mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 22 Oktober 2012 ;--------------------
--------- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, seperti ternyata dari risalah pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 September 2012 kepada Kuasa Tergugat I / Terbanding , pada tanggal 13 September 2012 kepada Kuasa Tergugat II,III / Terbanding dan dari Risalah pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 06 September 2012 Kuasa Tergugat IV,melalui surat Mohon Bantuan ke Pengadilan Negeri Medan untuk memberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 27 September 2012 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------
TENTANG HUKUMNYA -------------------------------
--------Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembandingsemula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang ..................
28 ------- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli , tanggal 30 April 2012, Nomor 36/Pdt.G/2011/PN- TTD.- ,serta Memori dan Kontra Memori dari kedua belah pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------
a. Bahwa
pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri telah
secara jelas dan benar disampaikan untuk perkara ini. Karena itu putusan dimaksud harus dipertahankan untuk dikuatkan dengan membrikan penegasan bahwa : ----------------------------------------------------------------------------
-
Dalam petitum gugatan Penggugat / Pembanding jelas mengajukan tuntutan hukum yang berobjek pada : ---------------------------------------------------------------1. SK. No.62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979 yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan SK.HGU No.62/DJA/1979 ; -------------2. SK.No.185 tahun 1979 tanggal 08 Agustus 1979 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara tentang Badan Penguasaan Sementara atas Lahan Perkebunan Paya Mabar dan Sei Buluh ; --------------------------------3. Sertifikat HGU No.1 / Desa Paya Mabar dan Sertifikat HGU. No.1 / Desa Sei Buluh ; -----------------------------------------------------------------------------------Dengan demikian jelas bahwa materi pengujian hukumnya bukan menjadi kompetensi Peradilan Umum ; -------------------------------------------------------------
b. Bahwa Memori Banding dari Pembanding hanyalah merupakan pengulangan saja dari Replik yang telah disampaikan pada sidang dalam acara jawab jinawab, yang pada dasarnya tidak lepas dari gugatan Penggugat / Pembanding , yang berisi petitum / tuntutan hukum sebagiannya sebagaimana dikutip diatas, karena itu Memori banding dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----------------------------------------------------------------
------Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah , baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut haruslah dibebankan kepada Para Penggugat / Pembanding yang dalam tingkat banding sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ;-Mengingat ..................
29 ------ Mengingat, Ketentuan-ketentuan hukum dalam Rbg, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; ------------------
----------------------------------- M E N G A D I L I : ---------------------------------------- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Para PENGGUGAT ; ------------------------------------------------------------ Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, tanggal 30 April 2012 No.36/Pdt-G/2011/PN-TTD.- yang dimohonkan banding tersebut ; ---------------------------------------------------------------------------Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan , yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;---------------------------------------------------------------------
-------- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan SELASA
tanggal
15
Januari
2013
pada hari : oleh
kami
M.D.PASARIBU,SH.M.Hum.-, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua,
UNTUNG WIDARTO,SH.MH.- dan GATOT
SUHARNOTO, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: RABU
tanggal
16 JANUARI 2013
oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SUSILA WARDHANI, SH, Panitera Muda Pidana pada Pengadilan ..................
30 Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-
HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd
ttd
UNTUNG WIDARTO. SH.M.H.-
M.D.PASARIBU.S.H.M.Hum.-
ttd GATOT SUHARNOTO, SH.MH.
PANITERA PENGGANTI ttd SUSILA - WARDHANI, SH.-
Biaya-biaya : 1. Meterai.................
Rp.
6.000,-
2. Redaksi.................
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan........
Rp. 139.000,-
Jumlah...................... Rp. 150.000
