PUTUSAN Nomor 252/Pdt/2014/PT.Bdg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : ------------------------------------------------------ENDANG SARIPUDIN,
umur : 36 tahun, jenis kelamin : laki-laki,
agama : Islam, pekerjaan : wiraswasta, alamat : Kampung Citali RT. 001, RW. 001, Kelurahan/Desa Cimanggu,
Kecamatan
Cisalak,
Kabupaten
Subang, yang dalam perkara ini Ia diwakili oleh kuasanya masing-masing : 1). H. Idang Sugesti, S.H., M.H., 2). Moch. E. Romli, S.H., 3). Evi Pharwati, S.H., 4). Oktavianus Ginting, S.H., 5).Sastrianta
Andreas
Sembiring,
S.E.,
S.H.,
6).Budiman Purba, S.H., 7) Pepen J. S.T., dan 8).Drs. M. Ali Amin, kesemuanya advokat dari Kantor
Biro
Hukum
“Lembaga
Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat Publik”, Subang, beralamat di Jln. Raya Cikawung No.27 RT.19, RW.05, Desa Cikawung, Kec. Tanjung Siang, Kab. Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2014, Surat Kuasa Khusus tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 21 April 2014, dibawah Register Nomor :
Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 252/PDT/2014/PT.BDG.
37/IV/BH/PDT/2014/PN.SBG.;
Pembanding
semula Penggugat ; --------------------------------------Lawan : PT. ARJUNA FINANCE CQ. PT. ARJUNA FINANCE CABANG SUBANG, beralamat di Jl. Otista No. 247, RT. 95, RW. 26, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing : 1). F. Rifqi, A.Md., S.H., 2). Rubby Extrada Yudha, S.H., 3). Raden Asmoro Wening, S.H. dan 4). Teguh F. Widodo, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ”RR Advocate & Legal Service”, beralamat di Gedung Be’Mall Lt. UG-E2, Jalan Naripan No. 89 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus
tertanggal
07
Mei
2014,
Terbanding semula Tergugat ; -----------------------
PENGADILAN TINGGI tersebut ; --------------------------------------------------------Telah membaca : ------------------------------------------------------------------------------1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Juli 2014 Nomor : 252/PEN/PDT/2014/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; -----------------------------------2. Berkas perkara perdata No. 31/Pdt.G/2013/PN.Sbg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; ------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 1 November 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 252/PDT/2014/PT.BDG.
Subang pada
tanggal
13
November 2013,
dalam
register
perkara
perdata Nomor : 31/Pdt.G/2013/ PN.Sbg, telah mengutarakan hal-hal sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa, Penggugat Endang Saripudin dengan Tergugat PT. Arjuna Finance
Cabang
Subang
bersepakat memberi
dan
menerima
Utang/Piutang fasilitas pembayaran dengan menyerahkan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam BAB I Pasal 1 angka 1 UndangUndang No. 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 2. Bahwa, terhadap kesepakatan perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan Hak Milik secara Fidusia diatur berdasarkan patokan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UndangUndang No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 4 UndangUndang No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia; “Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda Jaminan Fidusia” Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berbunyi : “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi satu prestasi” 3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berbunyi : (2)
“Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua Perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”
Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 252/PDT/2014/PT.BDG.
(3)
“Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka Perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan Hak Agunan Kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”
4. Bahwa, bertentangan dengan ketentuan BAB I Pasal 1 angka 1 Tergugat/PT. Arjuna Finance Cabang Subang, telah menguasai barang sengketa berupa BPKB sama Faktur objek Jaminan Fidusia dari sebuah mobil yang spesifikasinya : No. Polisi
: T-8878-TH.
Atas nama
: Darsum.
Merk/Type
: Mitsubishi/FE 304.
Tahun
: 2002.
Warna
: Kuning.
No. Rangka
: MHMFE30482R015212.
No. Mesin
: 40311Y7934.
No. BPKB
: C1030196H.
Selanjutnya disebut sebagai barang sengketa. 5. Bahwa, ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah dilanggar oleh Tergugat selaku Kreditur, dan faktanya Kreditur telah melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia artinya Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kreditur dan Debitur sebagai perjanjian assecoir (ikutan) dilanggar/tidak disesuaikan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2), oleh karenanya Perjanjian Jaminan Fidusia tersebut lebih jelas kepada ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang No. 42/1999 tentang Jaminan
Fidusia
yakni,
bukan
merupakan
Hak
Agunan
atas
Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 252/PDT/2014/PT.BDG.
kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Oleh karenanya telah selayaknya gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk menyerahkan barang sengketa kepada Penggugat secara serta merta (uit voorbaar bijvooraad). 6. Bahwa, Penggugat khawatir Tergugat beretikad buruk, ingin terus mempertahankan benda Jaminan Fidusia milik Pemberi Kuasa oleh karenanya Penggugat agar Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk melakukan Sita Revindikasi terhadap barang sengketa yaitu 1 (satu) unit mobil yang spesifikasinya : No. Polisi
: T-8878-TH.
Atas nama
: Darsum.
Merk/Type
: Mitsubishi/FE 304.
Tahun
: 2002.
Warna
: Kuning.
No. Rangka
: MHMFE30482R015212.
No. Mesin
: 40311Y7934.
No. BPKB
: C1030196H.
7. Bahwa, agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia belaka (illusoir) dan agar Tergugat tidak mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Subang, maka telah selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai memenuhi putusan Pengadilan. 8. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Subang terpaksa membayar Jasa Pengacara, dan kerugian materil yang timbul baik yang telah sedang dan akan dikeluarkan oleh Penggugat sekitar Rp. 100.000.000,- (seratur juta rupiah) oleh karena Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 252/PDT/2014/PT.BDG.
rugi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara serta merta. 9. Bahwa, terhadap Penggugat juga mehon dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, Penggugat memohon putusan sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------Primair : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan syah dan berharga sita rivindikatoir tersebut. 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 4. Menghukum
Tergugat
untuk
menyerahkan
kembali
barang
sengketa berupa BPKB dan faktur obyek Jaminan Fidusia milik Penggugat secara serta merta. 5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara serta merta; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai memenuhi putusan Pengadilan. 7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidair : Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 08 April 2014 dalam perkara perdata No. 31/Pdt.G/2013/PN.Sbg telah menjatuhkan Putusan, yang amarnya sebagai berikut : ---------------------
Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 252/PDT/2014/PT.BDG.
Dalam Eksepsi : -
Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara : -
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;
Membaca : --------------------------------------------------------------------------------------1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 31/Pdt.G/2013/ PN.Sbg. dibuat oleh Cik Mamat YS. S.H. Panitera Pengadilan Negeri Subang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 21 April 2014 Penggugat menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang, tanggal 08 April 2014, Nomor : 31/Pdt.G/2013/PN.Sbg ; ----------------------------------------------------------------2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor : 31/Pdt.G/2013/ PN.Sbg., dibuat oleh Hj. Ratna T. Candra – Jurusita Pengadilan Negeri Subang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Mei 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat
tentang adanya Banding dari Penggugat terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 08 April 2014 Nomor : 31/Pdt.G/2013/PN.Sbg ; ----------------------------------------------------------------3. Tanda Terima Memori Banding Nomor : 31/PDT.G/2013/PN.SBG. dibuat oleh Cik Mamat YS, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Subang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2014 telah diterima Memori Banding dari Budiman Purba, dkk Kuasa Penggugat, serta membaca Memori Bandingnya tertanggal 5 Mei 2014;
Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 252/PDT/2014/PT.BDG.
4. Relaas
Pemberitahuan
Penyerahan
Memori
Banding
Nomor
:
31/PDT.G/2013/PN.SBG. dibuat oleh Hj. Ratna Candra – Jurusita pada Pengadilan Negeri Subang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2014 telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat ; -----------------------------------------------------------------------------------5. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 31/PDT.G/2013/PN.SBG. dibuat oleh Cik Mamat YS, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Subang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2014 telah diterima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, serta membaca Kontra Memori Banding tersebut.tertanggal 02 Juni 2014 ; ----------------------------------------------------6. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 31/PDT.G/2013/PN.SBG. dibuat oleh Hj. Ratna T. Candra – Jurusita pada Pengadilan Negeri Subang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat ; ----------------------------------------------------7. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), Nomor : 31/Pdt.G/2013/PN.Sbg. dibuat oleh Hj. Ratna T. Candra – Jurusita pada Pengadilan Negeri Subang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu,, tanggal 4 Juni 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat untuk memerksa berkas perkara Banding tersebut ; -----------------------------------------------------------------------------------8. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), Nomor : 31/Pdt.G/2013/PN.Sbg. dibuat oleh Hj. Ratna T. Candra – Jurusita pada Pengadilan Negeri Subang, yang isinya pada pokoknya menerangkan Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 252/PDT/2014/PT.BDG.
bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat untuk mememerksa berkas perkara Banding tersebut ; ------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 08 April 2014, Nomor : 31/Pdt.G/2013/PN.SBG. diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -------------------------------------Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding mengajukan Banding yang alasannya sebagai berikut : ---------------------------------------------1.
Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama dalam putusannya halaman halaman 32 alinea 1 yang mengatakan bahwa penguasaan BPKB dan Faktur oleh Terbanding semula Tergugat “tidak melanggar hukum”, karena pertimbangan hukum tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2.
Bahwa Judex Facti tingkat pertama telah salah menerapkan hukum karena telah menempatkan ketentuan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, sedang faktanya kesepakatan tersebut telah melanggar ketentuan pada Undang-Undang Fidusia. Menimbang, bahwa terhadap alasan banding tersebut, Terbanding
semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan Judex Factie tingkat pertama tersebut telah adil dan bijak karena Judex Factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah telah sesuai dengan kaidah serta norma yang diatur dalam Undang-Undanf No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 252/PDT/2014/PT.BDG.
alasan-alsan Pembanding semula Tergugat tersebut hanyalah bersifat mengada-ada ; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
setelah
Majelis
Hakim
Pengadilan
Tinggi
memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang, tanggal 08 April 2014
Nomor
31/Pdt/G/2013/PN.SBG., serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa putusan tentang Eksepsi tepat dan benar karena materi Eksepsi tersebut telah masuk dalam materi yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Selanjutnya sebelum belum memutus tentang pokok perkaranya maka perlu diketahui terlebih dahulu tentang Fiducia, sebagai berikut : ------------------------------------Menimbang, bahwa Fiducia berasal dari kata fiduciair atau fides, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hal milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang Kreditur. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Senada dengan pengertian di atas, ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik asal benda. Dengan demikian artinya bahwa dalam fiducia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar fiduciair, dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikan tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fiducia tetap dalam penguasaan pemilik asal benda (Pemberi Fiducia). Penyerahan kepemilikan benda tersebut dimaksudkan sebagai agunan saja bagi pelunasan piutang kreditor jika debitor (Pemberi Fiducia) wanprestasi, dan Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 252/PDT/2014/PT.BDG.
tidak dimaksudkan untuk dinikmati atau dimiliki oleh Kreditor. (Penerima Fiducia) ; -----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Fiducia, Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan, yang menurut Pasal 12 ayat (1) ditegaskan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia ; ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur telah sepakat melakukan perjanjian yaitu Pembanding semula Penggugat selaku
Debitur
mendapat
fasilitas
pembiayaan
sejumlah
uang
dari
Terbanding semula Tergugat selaku Kreditur sebsar Rp. 180.762.000,(seratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi FE 304 tahun pembuatan 2002 Nomor Polisi T-8878 TH. Selanjutnya mobl merk Mitsubishi tersebut dijadikan sebagai jaminan Fidusia kepada Tergugat, dan Perjanjian Jaminan Fiducia tersebut sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia No. 85, tanggal 7 Nopember 2011 (vide bukti T.-2), selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”, maka Akta Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fiducia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I. Jawa Barat pada tanggal 24 Nopember 2013 Jam, 08.32.30, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W8-0075759 AH.05.01.Tahun.2011/STD, tanggal 24 Nopember 2011 (bukti T-1), dan menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, bahwa Sertfikat Jaminan Fiducia tersebut dicantumkan Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 252/PDT/2014/PT.BDG.
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuahanan Yang Maha Esa”, yang artinya bahwa Sertifikat Jaminan Fiducia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, dan
berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut, Kreditur dapat
langsung mengeksekusi Jaminan Fidusia tersebut apabila Debiturnya dalam hal ini Penggugat cidera janji ; ------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada dalil gugatannya point 5, Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan pada UndangUndang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah dilanggar oleh Terbanding semula Tergugat dan tidak disesuaikan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) karenanya,Perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan Hak Agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksu dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia ; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan “Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan Akta jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)” ; ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) , Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan dalil gugatan Pembanding diatas, sebab dari fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Perjanjian Fidusia antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat I telah disesuikan dengan Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 252/PDT/2014/PT.BDG.
ketentuan pada Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu telah dituang dalam suatu Akta Notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), dan Akta atau Jaminan Fidusia-nya telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fiducia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Jawa Barat (Pasal 11 dan Pasal 12 ayat 1 UndangUndang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), sehingga terhadapnya telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia (bukti surat (T-1) ; -------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Banding Pembanding semula Penggugat tidak beralasan dan Terbanding semula Tergugat dalam menguasai BPKB dan Faktur obyek Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tepat dan benar dan putusannya dapat dipertahankan sehingga harus dikuatkan ; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Banding Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) H.I.R.,
Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus
dihukuman membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; ------------Memperhatikan ketantuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 dan Ketentuan dalam Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ; -----------MENGADILI -
Menerima permohonan Banding dari Pembanding ; ----------------------------
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 08 April 2014 Nomor :31/Pdt.G/2013/PN.Sbg, yang dimintakan banding tersebut ; -------
Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 252/PDT/2014/PT.BDG.
-
Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ---------------------------------Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Tinggi pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 oleh kami F. WILLEM SAIJA, S.H., M.H.
Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Dr. H.
WAHIDIN, S.H., M.H. dan JOHN PITER, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Panetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Juli 2014 Nomor : 252/PEN/PDT/2014/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh SAIFUL ASNURI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. Hakim-hakim Anggota,
Hakim Ketua,
Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.
F. WILLEM SAIJA, S.H., M.H.
JOHN PITER, S.H., M.H. Panitera Pengganti,
SAIFUL ASNURI, S.H. Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 252/PDT/2014/PT.BDG.
Perincian biaya banding : 1. Materai 2. Redaksi 4. Pemberkasan
………………………………………….. …………………………………………..
Rp.
6.000,-
Rp.
5.000,-
………………………………………….. Rp. 139.000,-
……………………………………………………………………………..………...+ J u m l a h
…………………………………………..
Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 252/PDT/2014/PT.BDG.
