PENILAIAN RISIKO PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PERPAJAKAN ATAS PELAPORAN PAJAK (Studi Kasus pada PT "X" Bandung) Lusy Suprajadi, Elvy Maria Manurung, Sylvia Kumala Dewi G. Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan
Abstract Tax reporting which is made based on good and prudent company finance report is getting more impotlant to know and make by companies. Ihis is according to the tax regulation still in effect. Ihis is due to the sysfem for cotlecting tax apptied in lndonesia that ls se/f assessment' The system gives the people authorization, trust, and responsibilities to the tax The system gives them a payer 'Xiia to count, pay, and report by themselves. of space to fulfilt their tax obtigation. Design and implementation of the system and procedure of tax reporting-by companies-will determine the quatity and obedience of companies in reporting their tax obligation. The sysiem and procedure are by themselves a sysfem for measuring the rate of risk of being penalized based on their finance repoft. The paper will analyze the research result in the design and implementation of the sysfem and tax reporiing procedure PT.X" in a company in Bandung' The apptied is descriptive evaluative, that is to examine the methodology company current condition through observations, interviews, and documelntations study. The result shows that the company still makessome mistakes in reporting its tax from which it receives consequence of being given tax penatty. lt is recommended that the company sfarfs fo impiov:eifs sysfem and procedure of tax repofting in order that tax penalty be reduced to the minimum and also increase the quality of its tax reporting Keywords: tax reporting, systems and procedures, risk assessment.
Pendahuluan
Bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu
sumber
penerimaan negara yang sangat penting. Pemungutan pajak serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perpajakan dituangkan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Bagi setiap warga negara, baik orang pribadi maupun badan, pajak merupakan suatu keilajiban. Oleh kirena itu, setiap warga negara wajib melakukan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku.
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan kain untuk industri otomotif (lokal dan ekspor), dengan -meiengah ke atas. Sistem pelaporan pajak yang berjalan saat ini sXala memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, karena masih terdapat kesalahan daiam pelaporan pajak, sehingga memberikan potensi untuk dikenakan sanksi administratif perpajakan. Untuk meminimalkan risiko
PT X
dikenakannya sanksi administratif perpajakan, perlu dilakukan review dan perbaikan terhadap desain dan implementasi sistem dan prosedur' Bina Ekonomi Majalah llmiah Fakultas Ekonomi Unpar
107
Kerangka Pemikiran : Pelaporan Pajak dan Risiko Pengenaan Sanksi Pajak Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah sistem se/f assessment. Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
ini
memberikan keleluasaan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sedangkan Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2009:7). Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi diantaranya adalah menyelenggarakan pembukuanlPasal 28 UU no.6 tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no.16 tahun 2009). Untuk menguji pemenuhan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan sistem self assessment Fiskus melakukan pemeriksaan (Setiawan dan Musri, 2007:22). Adanya ketentuan mengenai pemeriksaan, Wajib Pajak sebaiknya menyusun sistem pelaporan demi terlaksananya pemenuhan kewajiban perpajakan dan terhindar dari pengenaan sanksi administratif. Sistem adalah sekumpulan sumber daya yang terkait untuk mencapai tujuan, Sistem informasi adalah sekumpulan prosedur formal dimana data dikumpulkan dan diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai informasi (Hall, 2008:6). Sedangkan sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti orang dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lain menjadi informasi (Bodnar dan Hopwood,2010:1). Sistem informasi akuntansi harus dapat menghasilkan informasi yang tepat bagi pengambilan keputusan bagi perusahaan. Salah satu informasi yang dihasilkan oleh sistem. informasi akuntansi adalah laporan perpajakan. Dalam suatu perusahaan, salah satu aktivitas pengolahan data menjadi informasi yang dilakukan oleh departemen accounting adalah aktivitas pelaporan perpajakan. Pelaporan pajak penting untuk diperhatikan perusahaan karena pajak merupakan: (Pasal 1 no.6 tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no.16 tahun 2009) "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 'imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" Kegiatan pelaporan pajak yang dilakukan oleh departemen accounting sebagai sub sistem suatu perusahaan harus dilakukan dengan memadai agar kegiatan pelaporan perpajakan tersebut tepat waktu sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
Sistem
108
Volume 15, Nomor 2, Agustus 2011
sistem pelaporan pajak yang belum memadai
menyebabkan yang pajak akhirnya pelaporan ketidaklengkapan maupun keterlambatan perpajakan. dapat menimbulkan risiko pengenaan sanksi administratif Dalam "Auditor's Risk Management Guide: lntegrating Auditing and ERM' kriteria penilaian risiko dijelaskan sebagai berikut : "The most common criterion is significance, or impact, of the risk" ' this hetps assess the severity of a single risk occurrence or muttiple occurrences over a period of time." ,Risks are commonly evatuated for two fundamental aspects: (1) significance of effect and (2) likelihood of occurence ." ,Another approach to risk assessrnenf is fo deterinine the overall level of risk...level of risk may combine elements of significance and tiketihood (e.g., an average or product of the two) or maybe determined through a separate assessmenf. " Menurut Sobel, kriteria utama dalam melakukan penilaian risiko adalah impact . (dampak) dan likelihood (kemungkinan)' Dengan demikian' penilaian atas dampak, kemungkinan, dan kombinasinya dapat menghasilkan tingkat signifikansi suatu risiko. Fokus dalam menilai dan mem-prioritaskan iisit
'
High Significance / Low Likelihood 3 Moderate Significance Low Likelihood
/
1
Low Significance / Low Likelihood
-@
9
8
6
High Significance / Moderate Likelihood 5
Moderate
Sig nificance
High Significance Likelihood
/
Moderate Likelihood 2 Low Significance Moderate Likelihood
/
/ High
7
Moderate Significance
/
Hioh Likelihood 4 Low Significance / High
Likelihood Guide: Management -zsoz,"Auditor's Risk CCHI tntegrating Auditing and ERM." Chicago:
Jika dampak dan kemungkinan risiko ada pada kotak nomor 1,2, dan3, maka risiko kombinasi tingkatnya rendah dan tidak signifikan' Jika dampak dan kemungkinan risiko ada pada kotak 4, 5, dan 6, maka risiko kombinasi tingkatnyl menengah dan tidak signifikan. Jika kemungkinan dan pengaru[ risilio ada pada kotak nomor 7, 8, dan 9, maka risiko kombinasi tingkatnya signifikan.
Bina Ekonomi Majalah llmiah Fakultas Ekonomi Unpar
109
Menurut Sobel (2007:6.09), untuk mengetahui tingat risiko keseluruhan dapat dilihat dari besarnya impact (dampak) dan likelihood (kemungkinan) faktor-faktor risiko yang teridentifikasi. Penilaian dilakukan atas temuan penelitian berupa evaluasi pelaporan pajak dan pengendalian yang terdapat dalam perusahaan. Berdasarkan informasi-informasi tersebut disimpulkan penilaian risiko pengenaan sanksi administratif perpajakan. Risiko bisa dinilai signifikan atau tidak signifikan terhadap pengenaan sanksi administratif perpajakan.
di
Analisis Pajak Pertambahan Nilai : Sistem Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT X Sistem pelaporan PPN Perusahaan terdiri dari beberapa langkah yang dilakukan secara berulang tiap bulannya oleh Accounting su perv i sor,
1,
2. 3.
4.
sebagai berikut:
Database PPN Keluaran dan Masukan disiapkan, dan diimpor ke program e-SPT untuk menyusun SPT Masa PPN, Setelah data diimpor, SPT Masa PPN siap dicetak, Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan,, maka selisihnya disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 1b bulan berikutnya. Perusahaan menyampaikan Laporan Perhitungan PPN setiap bulan (SPT Masa PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak terkait selambatlambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
Analisis Sistem Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT X Bila dilihat berdasarkan waktu pelaporan SPT Masa ppN, pT X sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan efektif. Hal ini terbukti dari ketepatan waktu pelaporan SPT Masa ppN PT X tiap masa pajak selama tahun 2010. Berdasarkan alur sistem pelaporan PPN yang saat ini terjadi di pT X, dapat diteliti beberapa kelemahan, yaitu: Penyimpanan dokumen berupa faktur pajak, terutama faktur pajak masukan tidak diurutkan sesuai dengan tanggal, sehingga terjadi kesulitan dalam pencarian satu dokumen tertentu. Penyimpanan dokumen berupa delivery nofe (surat jalan) sudah dilakukan dengan pengurutan transaksi per customer, tetapi untuk segi perpajakan, apabila perusahaan ingin melakukan restitusi ppN, timbul kesulitan dalam mencari dokumen secara urut nomor faktur pajak. Kekurangan terkait dengan entitas yang bertanggung jawab atas dokumen pendukung pelaporan perpajakan adalah adanya keterlambatan penyampaian penggantian NpWp perusahaan kepada beberapa customer, supplier, akibatnya beberapa nota
a. b.
c.
110
Volume 15, Nomor 2, Agustus 2011
pelayaran sebagai dokumen pelengkap transaksi penyerahan ekspor menjaditidak valid (Tabel 2) Berdasarkan tabel 2., dapat diketahui bahwa persentase dokumen yang cacat paling besar pada masa pajak Januari - Desember 2010 adalah dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yakni 50 88%. Sedangkan dokumen Faktur Pajak Masukan dan Keluaran mempunyai persentase cacat 0 - 4o/o. Terjadi beberapa kesalahan penginputan oleh Accounting superuisor yang muncul karena human error.
d.
e.
Tabel 2. Kesalahan Dokumen Masa Pajak Januari
Desember 2010
Jumlah Dokumen yang dianggap
Bulan
PEB
Persentase Dokumen Cacat
cacat
Jumlah Dokumen :P Masukar :P Keluaral
PEB
tP Masukal iP Keluaral
PEB
FP
Masuka
FP
Keluarar
6
70%
0%
4o/o
Januarl
20
L5Z
139
14
0
Fc bru a ri
15
109
138
11
0
0
73%
0%
0%
Maret
1)
712
62
I
1
10
60%
7%
6%
8
r44
I47
7
4
2
88%
3%
1%
7
159
43
5
0
0
7r%
0%
0%
88
169
3
0
0
75%
0%
0%
88%
0%
0% 0%
Ap
ril
Mei Juni JU
I
Ii
Aflustu
s
;e ptembe
8
159
158
7
0
0
289
150
b
0
0
50%
0%
5)0
r28
A
4
1
50%
L%
7%
1%
0%
0kto be r
6
372
779
J
3
0
63%
Novembe r
4
220
201
3
2
3
75%
7%
7%
182
209
6
0
0
86%
0%
0%
Desembel
7
(Sumber: Hasil Penelitian)
Pajak Penghasilan Peiaporan Fajak Penghasilan yang harus dilakukan oleh PT X terdiri dari SPT PPh Masa atas21, 23, dan 25 dan SPT PPh Tahunan Badan' PPh Pasaf 21 : Sistem pelaporan PPh Pasal2l Prosedur lengkap tentang pelaporan PPh Pasal 21: 1. Accounting iuperuisor meminta file daftar pembayaran gaji pegawai pada staff Penggajian Departemen Human Resource yang memuat besarnya gaji dan pajak yang dipotong oleh Perusahaan. 2. Data diri iile tersebut diimpor ke program e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk disusun menjadi sebuah SPT Masa PPh 21 3. Accounting supervisor membuat Surat Setoran Pajak dan melakukan pembayaran paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya 4. Lalu Accounting supervisor mencetak SPT Masa PPh 21 dan melaporkannya paling lambat tanggal 20 masa pajak berikutnya. 5. Data pemb aya3n dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan dicatat dalam database PPh Pasal 21.
Bina Ekonomi Majalah llmiah Fakultas Ekonomi Unpar
111
PPh Pasal 23 : Sisfem pelaporan PPh Pasal23 Perusahaan sebagai pemotong pajak atas pembayaran jasa yang merupakan penghasilan pemberi jasa, bertanggung jawab melaporkan pajak yang telah dipotong tersebut. Berikut ini merupakan sistem pelaporan PPh Pasal 23: 1. Accounting superuisor mendapatkan faktur penagihan atas jasa yang dikenakan PPh Pasal 23. 2. Pembayaran dilakukan terhadap jasa melalui bank dan bukti pembayaran dijadikan dasar penyusunan SpT Masa pph 23 yang telah dipotong oleh Perusahaan. 3. setelah dicatat, tiap akhir bulan file rekapitulasi transaksi atas jasa yang dikenakan PPh 23 diimpor ke program e-SpT untuk disusun menjadi SPT lengkap. 4. Accounting supervisor membuat surat setoran pajak dan melakukan pembayaran paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya. 5. 6.
pph 23
SPT Masa dan melaporkannya paling lambat tanggal 20 masa pajak berikutnya. Data faktur dan pembayaran PPh Pasal 23 dicatat dalam database PPh Pasal 23.
Accounting supervisor mencetak
Pajak Penghasilan Pasal 25: Srsfem pelaporan pph pasal 25 Sistem pelaporan angsuran pajak penghasilan perusahaan (pph Pasal 25) adalah sebagai berikut: 1. Accounting supervisor menghitung besarnya angsuran pajak pph 25 berdasarkan SPT tahun pajak sebelumnya. 2. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh besarnya angsuran pajak yang harus dibayar di muka tiap bulan selama tahun berjalan dengan jumlah yang sama. 3. selanjutnya surat setoran Pajak dibuat oreh Accounting supervisor dan dilakukan pembayaran angsuran pajak pph 25 paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya. 4. Accounting supervisor mencetak SpT Masa pph 25 dan melaporkannya paling lambat tanggal 20 masa pajak berikutnya. 5. Data pembayaran dan pelaporan pph pasal 2s dicatat dalam database PPh Pasal 25. Pajak Penghasilan Badan : Sisfem pelaporan pph Badan
penghitungan, dan pelaporan SpT pph Badan dilaksanakan oleh Accounting supervisor. Penyusunan sPT PPh Badan Perusahaan diawari dengan membuat laporan keuangan tahunan yang melewati proses audit. setelah didapat laporan keuangan yang sudah diaudit, dilakukan penghitungan penyusutan aktiva tetap dan kompensasi kerugian. selanjutnya, dilakukan rekonsiliasi untuk mengetahui besarnya koreksi fiskal, sekaligus dilakukan perhitungan pph terutang Data tersebut diimpor ke program e-spr pajak penghasilan oleh Accounting supervr'sor menjadi kesatuan SpT pph Badan.
1. Penyusunan,
2. 3.
4. 5. 112
Volume 15, Nomor 2, Agustus 2011
6. 7.
Pembayaran dilakukan apabila pajak yang harus dibayar apabila pajak terutang lebih besar dari kredit pajak dan disertai ssP PPh Badan. Lalu dilakukan pelaporan SPT PPh Badan paling lambat tanggal 30 April, yaitu 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak
Analisis Sistem Pelaporan Pajak Penghasilan PT X
1.
Pajak Penghasilan Pasal 21
selama tahun 2010, PPh Pasal 21 seluruh penghasilan karyawan
tetap sudah dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh perusahaan setiap bulan. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dilaksanakan tepat waktu selama 12 bulan, dan perusahaan tidak dikenakan denda. 2. Pajak Penghasilan Pasal 23 PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemberi jasa sudah dipotong dan disetor oleh perusahaan setiap bulan dan dilaporkan tepat waktu' 3. Pajak Penghasilan Pasal 25 Selama tahun 2010, angsuran PPh Pasal 25 sudah disetor dan dilaporkan oleh perusahaan setiap bulan. Pelaporan PPh Pasal 25 dilaksanakan tepat waktu selama 12 bulan, dan perusahaan tidak dikenakan denda. Walaupun dari sisi waktu pelaporannya PT X dapat dinilai sudah efektif, dari sisi proses pelaporan masih ada kelemahan, yaitu belum adanya proses pemeriksaan oleh Kepala Bagian Accounting terhadap penghitungan PPh yang dilakukan oleh Accounting supervisor.
Penaksiran Risiko Pengenaan Sanksi Perpajakan Kelemahan-kelemahan yang ditemukan tersebut dapat mengindikasikan adanya kemungkinan pengenaan sanksi administratif perpllakan terhadap PT X apabila tidak dilakukan perbaikan. Berikut ini meiupakan tabel identifikasi risiko beserta pengendalian yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Tabel 3. ldentifikasi Risiko hlo 1
Kelemahan Kesalahan NPWP Wajib Pajak' adanya kemungkinan PEB, Faktur
Pengenqallan oalam Perusahaan Pengawasan oleh KePala
Bagian secara berkala
Pelaksana
Supervisor Accounting
Pajak Keluaran, dan lMasukan menjadi tidak valid untuk restitusi 2
3
PPN Penyim panan dokum en Perpajakan
kurang memadai, adanya kem ungkinan kehilangan Tidak melakukan cek ulang pekerjaan )€ng telah dilakukan oleh S up e
rvi so r Acco
u
nti n g, ada nya
kemungkinan kesalahan perhitungan Pajak (Sumber: Hasil Penelitian)
Pengawasan oleh KePala Bagian saat PenyimPanan dokumen dilakukan Pengecekan ulang pekerjaan yang telah dilakukan Supervisor Accounting oleh Kepala Baqian Accounting
Bina Ekonomi Majalah llmiah Fakultas Ekonomi Unpar
Supervisor Accounting Kepala Bagian Accounting
113
Berdasarkan kelemahan-kelemahan dalam sistem pelaporan pajak, dapat disimpulkan adanya tiga risiko yaitu: 1. Risiko Prosedural Ketika terjadi penggantian NPWP Perusahaan, karyawan cenderung tidak berbuat apapun. Hal ini disebabkan karena tidak ada prosedui tertulis yang mengatur hal tersebut. 2, Risiko Karyawan Prosedur yang dimiliki perusahaan sudah baik, namun terdapat karyawan yang mengabaikan atau tidak mengerti prosedur yang merupakan tanggung jawab mereka. Contohnya penyimpanan dokumen perpajakan yang dilakukan Acco unting supervr'sor, apabila tidak dilakukan sesuai prosedur, maka akan terjadi kemungkinan kehilangan dokumen. 3. Risiko Pengawasan Minimnya pengawasan dalam suatu departemen dapat memberikan dampak kemudian hari. contohnya apabila terjadi salah penghitungan pajak oleh Accounting superuisor, tidak dapat diketahui karena tidak adanya pemeriksaan ulang oleh Kepala Bagian Accounting. Berdasarkan identifikasi risiko yang telah dilakukan, risiko-risiko tersebut diuraikan akibatnya, jenis sanksi pajak dari risiko yang teridentifikasi, tingkat kemungkinan terjadinya risiko, tingkat pengarunnya, dan signifikansi risiko pengenaan sanksi perpajakan.
di
Tabel 4. Penilaian Risiko Risk Assessmenf No.
4isk ldentified
What Could Go Wrong as a Resu/t
Significan
lmpact
Likelih ood to Oeettr
1
2
PEB, Faktur Pajak Masukan dan Keluaran dianggap cacat
Combined Risk
I Risk?
\kan mengurangi lesarnya restitusi
Lligh
t-ow
Wedium
Vo
]PN
(ehilangan dokumen rcrpajakan
Pengenaan sanksi administratif
rligh
Low
tlledium
Mo
Kesalahan cenghitungan pajak
)engenaan sanksi rdministratif
ligh
low
Medium
tVo
(Sumber: Hasil Penelitian)
114
Volume 15, Nomor 2, Agustus 2011
Pembahasan Rrsk Assessmenf: 1. Risk ldentified No. 1 Setelah dilakukan observasi, diketahui bahwa sebagian besar PEB dan beberapi Faktur Pajak Masukan serta Keluaran dianggap cacat. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan di masa yang akan datang apabila ingin melakukan restitusi/pengembalian dari kelebihan pembayaran PPN. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko ini rendah karena sudah terdapat pengendalian yang ditetapkan oleh Perusahaan. Apabila
kesalahan tersebut terjadi, dapat berpengaruh besar,
yakni
berkurangnya pengembalian yang seharusnya diperoleh Perusahaan atas restitusi PPN. Jika kemungkinan terjadi risiko tersebut rendah dan dampak yang dihasilkan tinggi, maka risiko kombinasinya medium, sehingga risiko ini menjadi tidak signifikan terhadap pengenaan sanksi administratif perpajakan. 2. Risk ldentified No. 2 Minimnya pengawasan pada saat penyimpanan dokumen dilakukan dapat menjadi faktor terjadinya kehilangan dokumen. Setiap transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan Perusahaan menghasilkan dokumen, seperti Sa/es lnvoice, Faktur Pajak, dan Delivery Note. Banyaknya transaksi yang dilakukan perusahaan membuat Accounting supervisor tidak melakukan pengarsipan dokumen setiap hari, dikarenakan alasan efisiensi dan efektivitas waktu yang digunakan. Hal ini menyebabkan salinan dokumen keluar dan masuk yang harus diarsip menumpuk, dan apabila dilakukan pengarsipan waktu yang bersamaan akan menyebabkan kehilangan dokumen. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko ini rendah karena sudah terdapat pengendalian yang ditetapkan oleh Perusahaan. Namun apabila kesalahan tersebut terjadi, dan dokumen yang hilang adalah dokumen perpajakan dapat berpengaruh besar karena perusahaan otomatis akan dikenakan sanksi administratif atas kehilangan dokumen tersebut. Risiko ini tergolong tidak signifikan karena kombinasi risikonya medium, yakni dari kemungkinan terjadinya rendah, namun dampak yang dihasilkannya tinggi' 3. Risk ldentified No. 3 Berdasarkan observasi yang dilakukan, pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Bagian Accounting tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Hal ini terlihat dari tidak dilakukannya prosedur pemeriksaan ulang oleh Kepala Bagian terhadap penghitungan pajak yang dilakukan oleh Accounting supervisor. Ketiadaan pemeriksaan ulang dapat mengakibatkan pengenaan sanksi administratif atas kesalahan penghitungan pajak Perusahaan.
iadi
Bina Ekonomi Majalah llmiah Fakultas Ekonomi Unpar
115
Tingkat kemungkinan terjadinya risiko ini rendah karena selain sudah tersedianya pengendalian yang ditetapkan perusahaan, tingkat pendidikan dari Accounting supervisor dianggap sudah memadai. Namun apabila kesalahan itu terjadi, maka akan menambah beban pajak perusahaan karena dikenakannya sanksi perpajakan atas kesalahan penghitungan pajak. Dengan kemungkinan terjadi risiko yang rendah dan dampak yang dihasilkan tinggi, maka risiko kombinasinya medium, sehingga risiko ini menjadi tidak signifikan terhadap pengenaan sanksi perpajakan. Untuk mengurangi risiko yang dapat timbul akibat kelemahankelemahan yang ada dalam sistem pelaporan pajak PT X, dapat dilakukan beberapa perbaikan.
$istem Pelaporan PPN yang diusulkan Data flow diagram sistem pelaporan PPN yang diusulkan dimulai dari dilakukannya penghitungan PPN oleh Accounting superuisor berdasarkan faktur penjualan, surat jalan, faktur pajak, dan bukti bayar. Setelah dilakukan penghitungan PPN, dilakukan proses pemeriksaan penghitungan PPN oleh Kepala Bagian Accounting. Selain itu, dilakukan akan dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Kelengkapan faktur pajak tersebut meliputi nama, alamat, dan NPWP PT X; nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP; Jenis barang; jumlah harga jual; PPN dipungut; kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan FP; nama dan tanda tangan Direktur. Setelah proses pengecekan, dilakukan proses pelaporan yang meliputi pencetakan SPT Masa PPN, penandatanganan SPT Masa PPN oleh Direktur, lalu pelaporan SPT tersebut ke KPP. Selain itu, juga dilakukan pengarsipan dokumen-dokumen pendukung SPT Masa PPN, yang meliputi faktur pajak, surat jalan, faktur penjualan, dan bukti bayar. Pengarsipan faktur pajak diurutkan berdasarkan no. faktur pajak dan per tanggal transaksi.
juga pemeriksaan terhadap kelengkapan faktur pajak yang
Sales Invoice, Delivery Note,
SPT
Faktur Pajak,
sdh dittd
Bukti bayar
Prenumbered Faktur Pajak per tangoal
Gambar 1. Data Flow Diagram Level0 sistem Pelaporan ppN yang diusulkan 116
Volume 15, Nomor 2, Agustus 2011
Sistem Pelaporan PPh Pasal 21yang diusulkan Data flow diagram sistem pelaporan PPh Pasal 21 yang diusulkan dimulai dari dibuatnya formulir 1721 dan 1721-A1 oleh Accounting superuisor berdasarkan data karyawan dan data gaji karyawan yang didapatkan dari Superuisor Human Resource. Berdasarkan lormultr 1721 dan 1721-A1 tersebut dibuat SSP PPh Pasal 21. Accounting superuisor memberikan formulir 1721,1721-41, dan SSP PPh Pasal 21 untuk dicek oleh Kepala Bagian Accounting. Setelah dicek, dilakukan pembayaran PPh Pasal 21 dan melaporkan SPT Masa PPh2l ke KPP.
SPT Masa PPh 21
Copy
SSP-
Copy SPT Masa PPh 21, SSP
arr
rOn
o,o.rrrJ-
Gambar 2. Data Flow Diagram Level 0 Sistem Pelaporan PPh Pasal 21yang diusulkan
Sistem Pelaporan PPh Pasal 23 yang diusulkan Data flow diagram sistem pelaporan PPh Pasal 23 yang diusulkan dimulai dari diterimanya faktur penagihan dari pihak pemberi jasa. Berdasarkan faktur tersebut, dihitung besarnya PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT X. Berdasarkan perhitungan tersebut dibuat SSP PPh Pasal 23. Accounting superuisor memberikan faktur penagihan dan SSP PPh Pasal 23 untuk dicek oleh Kepala Bagian Accounting. Setelah dilakukan pengecekan, dilakukan pembayaran PPh Pasal 23. Berdasarkan hasil penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 23 disusun SPT Masa PPh 23. Pelaporan SPT Masa PPh 23 ke KPP.
Bina EkonomiMajalah llmiah Fakultas Ekonomi Unpar
117
4.0 Buat SPT rSA PPh T
5.0 Bayar PPh Psl 23
ZJ
SPT Masa
Copy
sse ron
SSP-
Copy SPT Masa PPh 23, SSP, FaKur
aiu"y"rl3-
Gambar 3. Data Flow Diagram Level 0 Sistem Pelaporan PPh Pasal 23 yang diusulkan
Sistem Pelaporan PPh Pasal 25 yang diusulkan Data flow diagram sistem pelaporan PPh Pasal 25 yang digsulkan dimulai dari penghitungan besarnya PPh terutang tahun ini berdasarkan data PPh terutang tahun sebelumnya. Berdasarkan perhitungan tersebut dibuat SSP PPh Pasal 25. Accounting Supervisor memberikan faktur penagihan dan SSP PPh Pasal 25 untuk dicek oleh Kepala Bagian Accounting. Setelah dilakukan pengecekan, dilakukan pembayaran PPh Pasal 25. Setalah dilakukan pembayaran, dibuat SPT M'asa Pph 25. Lalu dilakukan pelaporan SPT Masa PPh 25 ke KPP.
Copy
SSe "On
SSP-
Copy SPT Masa PPh 25, SSP
O,O"y"rf-
Gambar 4. Data Flow Diagram Level 0 Sistem pelaporan pph pasal 25 yang diusulkan 118
Volume 15, Nomor 2, Agustus 2011
Sistem Pelaporan PPh Badan yang diusulkan Data flow diagram sistem pelaporan PPh Badan yang diusulkan dimulai dari dilakukannya rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan PT X. Berdasarkan rekonsiliasi fiscal, dilakukan penghitungan PPh terutang Badan. Hasil penghitungan tersebut dicek oleh Kepala Bagian Accounting. Setelah dilakukan pemeriksaan penghitungan, dibuat SSP PPh Badan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SSP PPh Badan oleh Kepala Bagian Accounting, dilakukan pembayaran PPh Badan. Setelah dilakukan pembayaran, dibuat SPT PPh Badan. Lalu dilakukan pelaporan SPT PPh Badan ke KPP.
CooV SPT
33666,55P <-SSP
----T--
SSP PPh Badan
I
SSP sdh dibayar SPT Badan, Copy SSP
'SPT Badan
Gambar 5. Data Flow Diagram Level 0 Sistem Pelaporan PPh Badan yang diusulkan
Kesimpulan 1, Dilihat dari sisi waktu, pelaporan SPT Masa PPN tidak pernah mengalami keterlambatan. Namun, dari sisi sistem pelaporan pajaknya, masih ada beberapa kelemahan. Jika kelemahan tersebut tidak segera diatasi, apabila PT X akan mengajukan
restitusi PPN, akan mengalami kesulitan saat
diadakan pemeriksaan pajak. 2. Dilihat dari sisi waktu, pelaporan PPh PT X sudah baik, terbukti dari tidak adanya keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPhnya' Sedangkan dari sisi sistem pelaporan pajaknya, hanya ada sedikit kelemahan. 3. Kelemahan-kelemahan dalam sistem pelaporan pajak PT X dapat menimbulkan risiko pengenaan sanksi administratif pajak dan dapat mengurangi besarnya restitusi PPN. Namun kesemua risiko tersebut tidak signifikan.
Bina Ekonomi Majalah llmiah Fakultas Ekonomi Unpar
119
Kelemahan sistem pelaporan pajak PT X sebagian besar terdapat di sistem pelaporan PPN, yaitu: 1. Kesalahan NPWP Wajib Pajak, adanya kemungkinan PEB, Faktur Pajak Keluaran, dan Masukan menjadi tidak valid untuk restitusi PPN 2. Penyimpanan dokumen perpajakan kurang memadai, adanya kemungkinan kehilangan 3. Adanya kemungkinan kesalahan perhitungan pajak yang telah dilakukan oleh Accounting supervisor 4. Penyimpanan dokumen berupa faktur pajak, terutama faktur pajak masukan tidak diurutkan sesuai dengan tanggal, sehingga terjadi kesulitan dalam pencarian satu dokumen tertentu 5. Penyimpanan dokumen berupa delivery note (surat jalan) sudah dilakukan dengan pengurutan transaksi per pelanggan, tetapi untuk segi perpajakan, contohnya apabila perusahaan ingin melakukan restitusi PPN, akan terjadi kesulitan untuk mencari dokumen 6. Terjadi beberapa kesalahan penginputan oleh Accounting supervisor yang muncul karena human error 7. Keterlambatan penyampaian penggantian NPWP perusahaan mengakibatkan beberapa nota pelayaran sebagai dokumen pelengkap transaksi penyerahan ekspor menjadi tidak valid Untuk memperbaiki serta mengatasi permasalahan terkait dengan sistem pelaporan perpajakan di PT X, penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Melakukan proses pemeriksaan terhadap kelengkapan data dan kebenaran data yang diperlukan dalam dokumen perpajakan, yaitu nama wajib pajak, NPWP, dan data lainnya. Pemeriksaan ini harus dilakukan secara terus-menerus oleh Accounting supervisor untuk menghindari adanya kesalahan dalam pembuatan faktur pajak dan dokumen pajak yang tain. Proses ini diawasi oleh Kepala Bagian Accou nti ng secara berkala. 2. Melakukan pengarsipan secara berurut terhadap dokumen perpajakan khususnya faktur pajak oleh Accounting supervisor. Faktur pajak sebaiknya diurutkan berdasarkan no. Faktur pajak per tanggal transaksi. Hal ini akan memudahkan pencarian dokumen jika terjadi pemeriksaan pajak. Proses ini diawasi oleh Kepala Bagian Accou nt i n g secara berkala. 3. Melakukan proses pemeriksaan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan Accounting supervisor oleh Kepala Bagian Accounting. Hal ini untuk mengidentifikasi terjadinya kesalahan penginputan data yang dilakukan oleh Accounting supervisor. 4. Melakukan proses memberikan penomoran (prenumbered) terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan perpajakan, yaitu terhadap surat jalan (delivery note).
120
Volume 15, Nomor 2, Agustus 2011
Daftar Pustaka
H. dan Hopwood, William S., 2010, Accounting lnformation Sysfems, Upper Saddle River : Pearson Education
Bodnar, George lnc.
Hall, James A., 2008, Accounting lnformation Sysfems, United States of America : South-Western Cengage Learning. Mardiasmo, 2009, Perpajakan Edisi Revisi 2009, Yogyakarta: Penerbit Andi. Setiawan, Agus dan Musri, Basri, 2007, Tax Audit dan Tax Review, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sobel, Paul J., 2007, Auditor's Risk t4ianagement Guide: lntegrating Auditing and ERM, Chicago: CCH. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Bina EkonomiMajalah llmiah Fakultas Ekonomi Unpar
121
